Materi 2 Akuntansi Forensik (Kelompok 2)

 

AKUNTANSI FORENSIK  “PERANAN AKUNTANSI FORENSIK” MATERI 2

OLEH: KELOMPOK 2

1.

NI PUTU MANIK SURYAWATI

(1802622010153) (22)

2.

NI PUTU RESKA PUTRI

(1802622010154) (23)

3.

NI PUTU RIKA ARIANI

(1802622010155) (24)

4.

NI PUTU RINA DAMAYANTI

(1802622010156) (25)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR  2021

 

PEMBAHASAN

1. Peranan Peranan Corpora Corporate te Governan Governance ce Dalam Dalam Akuntans Akuntansii Forensik  Forensik  AKUNTANSI FORENSIK 

Caku Ca kupa pan n akunt akuntans ansii fo fore rens nsik ik pada pada dasar dasarny nyaa ad adal alah ah  fraud   dalam dalam arti arti seluas seluasnya nya..  Association of Certified Fraud Examiners  mengelomp mengelompokk okkan an  fraud   dalam tiga kelompok  kelompok 

 besar, yakni corruption (korupsi), asset misappropriation (penyerahan asset), dan  fraudulent   financial statement (laporan keuangan) yang sengaja dibuat menyesatkan.

Kalau seorang auditor dapat disebut sebagai akuntan akuntan yang berspesialisas berspesialisasii dalam auditing maka akuntan forensic menjadi spesialis yang lebih khusus lagi ( superspecialist ) dalam bidang fraud . Yang menjadi fraud  auditor  atau  atau fraud examiner .  Fraud  menghancurkan   menghancurkan pemerintahan maupun bisnis.  Fraud  berupa  berupa korupsi lebih luas

daya penghacurnya. Pendidikan pun ikut dirusaknya. Ketika korupsi berkecamuk sedemikian hebatnya, hebatny a, pebisn pebisnis is dan mahasi mahasiswa swa akuntan akuntansi si foresn foresnik ik sekali sekalipun, pun, bertan bertanya ya apa salahny salahnyaa korupsi? Mengapa benturan kepentingan (c onflict of interst ) dipersoalkan? Pada pertemuan Asia Pacific  mengenai fraud  tahun   tahun 2004, Deloitt Touche Tohmatsu melakukan polling  terhadap  terhadap 125 delegasi.  Polling  tersebut   tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan  peserta (82%) menyatakan bahwa mereka mengalami peningkatan dalam corporate fraud  (fraud diperusahaan) dibandingkan dengan tahun sebelumnya; 36% diantara menyatakan kepentingan fraud  yang  yang teramat besar. Khus Kh usu us  fraud   dalam dalam bisnis bisnis di Austra Australia lia untuk untuk tahun tahun 2003, 2003, menuru menurutt per perkir kiraan aan  Australian Institute of Criminology  berjumlah $5,8 miliar pertahun. Partner forensik dari

Deloitt, Richard Batten, mengatakan “ with corporate fraud on the rise, businesses without   fraud prefention strategies are at serious risk of revenue leakage and reputation damage ”

(“ (“de denga ngan n meni mening ngka katn tnya ya fr fraud aud diper diperus usah ahaa aan, n, bisn bisnis is yang yang tidak tidak memp mempun unya yaii stra strate tegi gi  perlindungan menanggung resiko kebocoran pendapatan dan kehancuran dalam reputasi.”). Akunt Aku ntan an fore forens nsik ik meng mengam amat atii dan mema memaham hamii geja gejala la  fraud   secara secara makro, makro, pada tingkat tingkat  perekonomian negara. Ada banyak kajian global yang dapat d apat dimanfaatkan. Kajian Kaj ian-ka -kajia jian n lembaga lembaga int intern ernasi asiona onall berman bermanfaa faatt dalam dalam member memberika ikan n pemaha pemahaman man..  Namun, kajian ini mempunyai keterbatasan operational. Oleh karena itu, pemahaman tentang

 

korupsi di Indonesia dari kajian-kajian lembaga internasional, dilengkapi dengan kajian yang lebih focus. Diantaranya, kajian mengenai integritas yang dibuat KPK.

CORPORATE GOVERNANCE

Bagian Bag ian ini tidak tidak akan akan membah membahas as makna makna dan cakupan cakupan dari dari corpor corporate ate govermance govermance. Istilah dalam bahasa Inggrisnya pun sangat diterima secara luas di dunia akademi maupun  bisnis di Indonesia. Tidak jarang corpor corporate ate governance governance  diberikan sebagai mata kuliah di fakultas ekonomi. Meskip Mes kipun un sorota sorotan n utama utama mengen mengenai ai  fraud   pada umumnya, dan korupsi khususnya, adalah pada kelemahan kelemahan corporate govermance atau kelemahan di sektor korporasi, namun  prinsip umumnya adalah ad alah kelemahan di sektor  governance, baik korporasi atau pemerintahan. Di Indon Indones esia ia hal ini ini sang sangat at jela jelass terl terlih ihat at dalam dalam perk perkar ara-p a-per erkar karaa koru korups psii dari dari para para  penyelenggara negara. Juga jelas dari kajian KPK yang disebutkan di atas. Apa damp Apa dampak ak kele kelema maha han n  governance  pada pada umumny umumnya, a, baik baik korpor korporasi asi maupun maupun  pemerintahan? Pembaca dapat menarik kesimpulan sendiri tentang DPR pasca p asca penangkapan pe nangkapan dan vonis para anggotanya, juga apparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman bahkan mahkamah agung. Apa dampak dampak kelema kelemahan han  governance  di korporasi? korporasi? Secara teoritis teoritis (dengan (dengan efficient  market hypothesis) dapat dapat dijela dijelaska skan n bahwa bahwa perusa perusahaa haan n yang lemah  governance-nya, akan

dihukum oleh pasar modal berupa lebih rendahnya harga saham mereka. Dengan perkataan lain, saham mereka seharusnya mempunyai nilai yang lebih tinggi kalau mereka mempunyai  good corporate governance  (tata kelola perusahaan yang baik).

Konsultan manajemen McKinsey melakukan kajian global mengenai hal dalam tahun 2002. Hal yang dilihat dilihat adalah substansi dalam penerapan penerapan corporate governance dan bukan  bentuk luarnya. Syarat mengenai adanya Dewan Komisaris dan Direksi, mungkin saja seolah-olah terpenuhi. Namun, para komisaris dan direktur adalah anggota keluarga. Atau, ada komisa komisaris ris “indepe “independe nden” n” tetapi tetapi pemega pemegang ng saham saham mayori mayoritas tas sangat sangat domina dominan n dalam dalam  pengambilan keputusan. Substansi  good corporate governance  tidak tidak ada, karena karena oversight  (pengawasan) tidak berjalan. Dalam pembahasan berikut istilah dewan yang digunakan untuk penerjemahan  Board  of Directors Directors. Di negara-ne negara-negar garaa yang yang menganu menganutt two-board system  seperti Indonesia, ada

 

dewan komisaris dan ada direksi. Di negara lain yang menganut one-board system, hanya ada satu dewan yang anggotanya disebut directors dan independent directors. Dalam kajian McKensey, salah satu pertanyaan yang diajukan kepada institutional invest inv estors ors adalah adalah ketika ketika anda anda mengav mengavalu aluasi asi perusa perusahaan haan dimana dimana anda akan melaku melakukan kan investasi, apa yang lebih penting, kinerja keuangan atau praktik-praktik dewan yang sehat (board best practies).

2. Sumb Sumber er-S -Sum umbe berr Data ata ya yang ng Dapat apat Digu Diguna naka kan n Oleh Oleh Akunt kuntan an Fore Forens nsic ic untu untuk  k  Memetaka Meme takan n Kasus-K Kasus-Kasus asus Korupsi Korupsi Melalui Melalui Corrupt Corruption ion Percep Perception tion Index, Index, Glo Global bal Corruption Barometer, Bribe Payers Index dan Global Competitiveness Index CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX

Indeks persepsi korupsi sangat dikenal di Indonesia, dengan atau tanpa pemahaman yang benar. benar. CPI adalah adalah indeks indeks mengana menganaii persep persepsi si korups korupsii di suatu suatu negara negara.. Indeks Indeks ini diumumkan setiap tahunnya oleh TI. TI (transparency international) adalah organisasi masyarakat madani global (global civil society) yang melopori pemberatasa korupsi. TI mempertemukan bangsa-bangsa dalam suatu koalisi untuk mengakhiri dampak buruk yang dahsyat dari korupsi terhadap manusia diseluruh dunia. Misi TI adalah menciptakan perubahan menuju dunia yang bebas korupsi. TI menent menentang ang pandang pandangan an bahwa bahwa korups korupsii merupak merupakan an keharus keharusan an yang tidak tidak bisa bisa dihindari dan menawarkan harapan bagi korban-korban korupsi. Sejak pendirinya dalam tahun tah un 1993, 1993, TI memegan memegang g peran peran utama utama dalam dalam memper memperbai baiki ki kehidupa kehidupan n jutaan jutaan manusi manusiaa diseluruh dunia dengan membangun momentum bagi Gerakan pemberantasan korupsi. TI mening men ingkat katkan kan kesadar kesadaran an dan menekan menekan rasa rasa apatis apatis dan tolera toleransi nsi terhada terhadap p korups korupsi, i, se serta rta merancang dan melancarkan Tindakan-tindakan praktis memberantas korupsi. TI mempuny mempunyai ai jajara jajaran n yang melipu meliputi ti lebih lebih dari dari 90 cabang cabang (Natio (National nal Chapte Chapter) r),, termas termasuk uk Indone Indonesia sia,, dan cabang cabang dalam dalam pendiri pendirian an (Chapt (Chapters ers-in -in-fo -forma rmati tion) on).. Jaring Jaringan an ini memerangi korupsi dalam lingkup national dengan menggabungkan pemain yng relevan dari li lingk ngkun unga gan n peme pemeri rint ntah ahan, an, masy masyar arak akat at madan madani, i, se sert rtaa dunia dunia bisn bisnis is dan medi mediaa untu untuk  k  mendorong mendor ong transparans transparansii dalam pemilihan umum, administra administrasi si pemerintah pemerintahan, an, pengadaan pengadaan  barang, dan bisnis. Jaringan international TI menggunakan kampanye yang melobi  pemerintahan agar melaksanakan revormasi di bidang pemberantasan korupsi.

 

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 

Global Corruption Corruption Barometer  Barometer   (GCB (GCB)) meru merupak pakan an su surv rvei ei penda pendapa patt umum umum yang yang

dilakukan sejak tahun 2003. Pada saat penulisan buku ini hasil survei GCB yang tersedia adalah GCB tahun 2009. Survei sebelumnya adalah untuk tahun 2007, tidak ada survei untuk  tahun tah un 2008. 2008. Survei Survei dilaku dilakukan kan oleh oleh Gallup Gallup Intern Internasi asiona onall atau atau atas atas nama nama Transp Transpare arency ncy Intern Int ernasi asional onal (TI). (TI). GCB berupay berupayaa memaham memahamii bagaima bagaimana na dan dengan dengan cara cara apa korups korupsii memengaruhi hidup orang banyak, dan memberikan indikasi mengenai bentuk dan betapa luasnya korupsi, dari sudut pandang anggota masyarakat di seluruh dunia. GCB ingin mengetahui dari masyarakat pada umumnya ( ordinary people), sektor  yang paling korupsi, bagian dari hidup sehari-hari yang paling dipengaruhi oleh korupsi, apakah apak ah korups korupsii mening meningkat kat atau atau menuru menurun n diband dibanding ingkan kan masa masa lalu, lalu, dan apakah apakah dimasa dimasa mendatang korupsi akan naik atau turun? GCB mendalami lebih lanjut, dan menyajikan in info form rmas asii meng mengena enai: i: bera berapa pa seri seringn ngnya ya kelu keluar arga ga memb membaya ayarr uang uang su suap? ap? Bagai Bagaima mana na  pembayaran suap terjadi (apakah diminta atau diberikan begitu saja karena sudah menjadi kebiasa kebi asaan) an)?? Apakah Apakah suap suap diberi diberikan kan untuk untuk mendap mendapatk atkan an akses akses  public service  (misalnya masuk sekolah negeri, buat kartu penduduk, dan sebagainnya)? Dan berapa uang suap yang dibayarkan?. Informasi semacam itu sangat penting untuk membantu pemberantasan korupsi dan  penyuapan. Misalnya, pertanyaan mengenai bagaimana pembayaran suap terjadi, akan mmembe mme mbentuk ntuk kita kita meranc merancang ang kebija kebijakan kan anti anti korups korupsi. i. Juga, Juga, dengan dengan manany mananyakan akan sektor  sektor  masnyakarat yang paling korupsi, GCB akan menjadi katasilator bagi reformasi di sektor itu. Pandangan orang tentang apakah korupsi meningkat atau menurun dibandingkan masa lalu, merupakan ukuran kegagalan atau keberhasilan dari kebijakan dan prakarsa anti korupsi. Di bawah ini secara beruturut disajikan Global Corruption Barometer  2007  2007 dan 2009 (GCB-2007 (GCB2007 dan GCB-2009). GCB-2009). Ada perubahan perubahan dalam format format penyajian GCB-2007 dan GCB2009). GCB 2007 mewawancarai 63.199 orang di 60 negara dan kawasan (territories) antara  bulan Juni dan September 2007. GCB 2009 mewawancarai 73.132 orang di 69 negara dan kawasan (territories) antara bulan Oktober 2008 dan Februari 2009, jumlah negara dalam survei GCB sejak 2003 (survei pertama) berubah-ubah sebagai berikut: Tahun

Negara

2003 2004

45 64

 

2005 2006 2007 2009

70 63 60 69

Korups Kor upsii dalam dalam GCB berart berartii uang sogokan sogokan atau atau pembaya pembayaran ran tidak tidak resmi resmi untuk  untuk  mendapatkan suatu pelayanan. Secara umum, bukan hanya Indonesia, temua utama survey GCB 2007 adalah sebagai berikut: 1. Rakyat Rakyat jelata jelata (miski (miskin), n), baik di negara berkemb berkembang ang maupun maupun di negara negara indust industri ri yang sangat maju, adalah korban utama korupsi. Mereka juga merupakan kelompok yang  paling pesimis bahwa korupsi di kemudian hari akan berkurang. 2. Sekitar Sekitar 1 di antara antara 10 orang di seluru seluruh h dunia harus harus membaya membayarr uang suap suap atau sogok  sogok  (bribe). Di beberapa wilayah, seperti Asia Pasifik dan Eropa Tenggara, penyuapan dilaporkan meningkat. 3. Penyuapan Penyuapan marak dalam dalam urusan urusan dengan kepolisi kepolisian, an, sist sistem em peradilan, peradilan, dan pengurus pengurus izinizinizin. 4. Masy Masyar arak akat at umum umum pe perc rcaya aya bahw bahwaa lemb lembag agaa-le lemb mbaga aga terk terkor orup up dala dalam m masy masyar araka akatt mereka adalah partai-partai politik, parlemen/DPR, kepolisian dan system peradilan. 5. Separuh Separuh dari mereka mereka yang diwawa diwawancar ncarai ai memperki memperkiraka rakan n korups korupsii di negara negara mereka mereka akan aka n meni mening ngkat kat dalam dalam ti tiga ga tahun tahun menda mendata tang. ng. Ini Ini meru merupak pakan an peni peningk ngkat atan an yang yang signifikan dibandingkan empat tahun sebelumnya. 6. Separuh dari dari mereka mereka yang diwawanc diwawancarai arai berpendapa berpendapatt bahwa upaya upaya pemerintah pemerintah mereka mereka memerangi korupsi tidaklah efektif.

BRIBE PAYERS INDEX

 Bribe Payers Index  (BPI) (BPI) tahun tahun 2008 meliputi meliputi 2.742 wawanca wawancara ra dengan dengan para para

eksekutif bisnis senior di 26 negara, yang dilaksanakan 5 Agustus sampai 29 Oktober 2008. Survei dilakukan atas nama Transoarency Internasional oleh Galup Internasional. Gallup Internasional bertanggung jawab atas pelaksanaan survei BPI 2008 secara keseluruhan dan atas proses pengendalian mutu. Pe Pern rnya yata taan an yang yang di diaj ajuka ukan n kepa kepada da para para ekseku eksekuti tiff bisn bisnis is se seni nior or:: bera berapa pa besa besar  r  kemung kem ungki kinan nanny nyaa peru perusa sahaa haan n as asin ing g mela melakuk kukan an penyu penyuap apan an (bribery) ke kettika ika mere mereka ka

 

 bertransaksi di negara di negara dimana anda beroperasi? Para eksekutif ini menyampaikan  persepsi atas dasar pengetahuan mareka ( informal perceptions) mengenal sumber penyuapan yang berasal dari luar negeri. Di antara negara pengeksporan, Belgia dan Kanada yang paling kecil kemungkinannya melakukan penyuapan ketika beroperasi di luar negeri. Kedua negara ini disusul oleh Negara Belanda dan Swiss dalam jarak berdekatan. Pada ekstrim lain, para eksekutif memeringkat Rusia sebagai negara yang paling  besar kemungkinannya melakukan penyuapan ketika k etika beroperasi di luar negeri. Tidak ada satu  pun negara yang mendapatkan skor 9 atau 10 dalam BPI 2008. Ini berarti, semua negara yang  paling kuat ekonominya sedikit banyaknya (dipandang) mengekspor korupsi. Kebanyakan informasi dalam BPI 2008 merupakan data agregat dan bukan per negara.

KORUPSI DAN IKLIM INVESTASI-KAJIAN PERC

Political and Economic Risk Consultancy, Ltd. (disingkat PERC) melakukan kajian untuk menilai risiko politik dan ekonomi suatu negara. Kajian-kajian ini merupakan referensi  bagi pembisnis yang akan dan sudah menananmkan modalnya di negara n egara bersangkutan. Salah satu kajian PERC menunjukkan tingkat korupsi menurut persepsi eksekutif asing di negara terten tertentu. tu. Survei Survei terakh terakhir ir PERC PERC menyaj menyajika ikan n skor skor korups korupsii (corru corruption ption scores scores) untu untuk k 14  perekonomian Asia berdasarkan survei terhadap lebih dari 1.700 eksekutif. Survei ini melalui AFP pada tanggal April 2009. Australia dan Amerika Serikat dimasukkan dalam survei dan dalam table dibawah, sekedar sebagai pembanding.  No. Urut 1

Negara/Territory Singapura

Skor  1,70

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Hong Kong Australia Amerika Serikat Jepang Korea Selatan Macau Cina Taiwan Malaysia Filipina Vietnam India

1,89 2,40 2,89 3,99 4,64 5,84 6,16 6,47 6,70 7,00 7,11 7,21

14

Kamboja

7,25

 

15 16

Thailand Indonesia

7,63 8,32

GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX

Tingkat kemampuan bersaing suatu negara mencerminkan sampai berapa jauh negara terseb tersebut ut dapat dapat member memberika ikan n kemakm kemakmura uran n kepada kepada warga warga negara negaranya. nya. Sejak Sejak 1979, 1979, World World Economic Forum (WEF) menerbitkan laporannya ( The Global CompetitivenessReport ) yang meneliti faktor-faktor yang memungkinkan perekonomian suatu bangsa dapat mempunyai  pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran jangka panjang yang berkesinambungan. Laporan ini memeringkat memeringkat tingkat kemampuan bersaing bersaing negara-negar negara-negaraa dalam indeks yang disebut Global Competitiveness Index. Global competitiveness index  (GCI) (GCI) atau atau indeks indeks daya saing saing global global adalah adalah suatu

indeks yang mengukur progres suatu negara dalam perkembangan semua faktor-faktor yang memengaruhi produktivitasnya. Secara implisit, indeks ini mengukur seberapa efisien suatu negara memanfaatkan faktor-faktor produksinya yang kemudian akan berujung pada upaya memaks mem aksima imalka lkan n produkt produktivi ivitas tas faktor faktor total total / total   factorproductivity  (TFP) dan mencapai  pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sehingga bermanfaat bagi pembuat kebijakan untuk  melakukan intervensi kebijakan yang efektif. The Global Competitiveness Index Report  2019   2019 menggunakan indeks daya saing global 4.0 (GCI 4.0) sejak 2018 dengan penyesuaian yang lebih detail dan cocok dengan Revolusi Industri 4.0 saat ini. Adapun kerangka pembentuk  indeks daya saing global secara umum dapat dikategorikan menjadi 4 aspek, antara lain li lingk ngkun unga gan n yang yang mend menduku ukung ng/k /kon ondus dusif if (enablingenvironment ), ) , mo moda dall manu manusi siaa (human capital ), ) , aspek pasar ( markets), dan ekosis ekosistem tem inovasi inovasi (innovationecosystem). Keem Keempat pat aspek tersebut kemudian dirinci kembali dalam 12 pilar pembentuk indeks daya saing, seperti

yang diilustrasikan pada tabel di bawah. Pi Pila larr 1. Inst Instit itus usii

Lingkungan yang mendukung a. Keam Keaman anan an  b. Modal sosial c. Chec Checks ks an and d bal balan ance ce d. Ki Kine nerj rjaa sek sekto torr pub publi lik  k  e. Tran Transspa parransi ansi f. Hak mi milik  

 

g. Ta Tata ta kelol kelolaa p per erus usaha ahaan an h. Orient Orientasi asi masa masa depan depan pemeri pemerinta ntah h a. Infrastru Infrastruktur ktur trans transporta portasi si

Pilar 2. Infrastruk Infrastruktur tur

 b. Infrastruktur utilit utilitas as Pilar 3. Adopsi TIK Pilar 4. Stabilitas makro ekonomi Pilar 5. Kesehatan Pilar Pil ar 6. Ketera Keterampi mpilan lan

Modal manusia a. Tenaga Tenaga kerga kerga saat saat ini  b. Tenaga kerja masa depan Pasar

Pilar 7. Pasar barang dan jasa

a. Persaingan pasar domestic

Pilar 8. Pasar tenaga kerja

 b. Keterbukaan perdagangan a. Fleksibilitas

Pilar 9. Sistem keuangan

 b. Meritrokrasi dan insentif  a. Kedalaman

Pilar 10. Ukuran ekonomi Pilar 11. Dinamika bisnis

 b. Stabilitas Ekosistem inovasi a. Persyaratan administratif  

Pilar 12. Kemampuan inovasi

 b. Budaya kewirausahaan a. Keberagaman dan kolaborasi  b. Penelitian dan pengembangan c. Kome Komers rsia iali lisa sasi si

Sumber: World Economic Forum 2019

Indeks Daya Saing Global Indonesia Peringkat indeks daya saing global Indonesia dalam laporan World Economic Forum

(WEF) turun dari peringkat 45 dari 140 negara pada tahun 2018 menjadi peringkat 50 dari 141 negara pada tahun 2019. Indonesia menempati urutan ke-4 di ASEAN setelah Singapura (1),, Malays (1) Malaysia ia (27) (27) dan Thaila Thailand nd (40), (40), dan jika jika diband dibanding ingkan kan dengan dengan Singapu Singapura ra yang menempati posisi pertama dalam daya saing global, Indonesia masih tertinggal di hampir  seluru sel uruh h kompone komponen n daya daya saing, saing, kecuali kecuali kompone komponen n stabi stabilit litas as makroe makroekon konomi omi dan ukuran ukuran ekonomi. Menurut laporan WEF, tidak ada perubahan kinerja yang signifikan pada indeks daya saing sai ng global global Indones Indonesia ia pada tahun2 tahun2019. 019. Namun, Namun, ada beberap beberapaa pilar pilar yang yang menyeb menyebabka abkan n

 

 penurunan pada skor Indonesia, diantaranya adalah adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pilar selanjutnya adalah kesehatan, pasar barang dan jasa, serta pilar  keterampilan dan pasar tenaga kerja. Dalam laporannya, WEF juga menyebutkan bahwa ada  beberapa kinerja dari indeks daya saing global Indonesia yang dapat ditingkatkan, di antaranya antara nya adalah pilar dinamika dinamika bisnis bisnis yang mengalami mengalami peningkatan peningkatan pada tahun 2019 yaitu dari 69 poin menjadi 69,6 poin dan pilar sistem keuangan yang stabil dari 63,9 poin menjadi 64 poin. Selain itu, walaupun kemampuan inovasi (37,7 poin) Indonesia masih terbatas, namu namun n

te teru russ

meng mengal alam amii

peni pening ngka kata tan. n.Be Besa sarn rnya ya

uk ukur uran an

ek ekon onom omii

Indo Indone nesi siaa

dan dan

makroekonomi yang stabil merupakan kekuatan utama Indonesia dalam indeks ini. Ukuran ekonomi Indonesia menduduki peringkat ke-7 dengan nilai 82,4 poin, sedangkan stabilitas makroekonomi Indonesia menduduki peringkat ke-54 dengan nilai 90,0 poin. Sementara dalam kecepatan kerangka hukum dalam adaptasi model bisnis digital, Indonesia menempati urutan ke-28 dan memiliki nilai rata-rata di atas rata-rata global yaitu 38 poin. Indonesia telah meningkatkan kinerja dalam daya saing global di semua pilarnya dalam 5 tahun terakhir. Namun berdasarkan laporan WEF, peringkat Indonesia pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan dari peringkat 37 pada tahun 2015-2016 menjadi peringkat 41 pada tahun 2016-2017 dan kemudian naik pada tahun 2017-2018 menjadi peringkat 36. Sementara pada tahun 2018 dan 2019, peringkat Indonesia dalam indeks daya saing global kembali mengalami penurunan, yaitu peringkat 45 pada tahun 2018 dan peringkat 50 pada tahun tah un 2019.W 2019.Wala alaupu upun n nilain nilainya ya tidak tidak mengal mengalami ami pening peningkat katan an yang signif signifika ikan, n, namun namun makroekonomi yang stabil dan ukuran ekonomi yang besar merupakan kekuatan bagi daya saing Indonesia di tingkat global. Hal ini dapat terlihat dari nilai kedua komponen tersebut yang memiliki nilai paling tinggi dibandingkan komponen lainnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dalam laporannya, WEF juga mencatat bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami kemajuan signifikan dalam hal infrastruktur transportasi. Indonesia  juga termasuk ke dalam salah satu negara yang memiliki potensi besar dalam mengem men gembang bangkan kan kemamp kemampuan uan inovas inovasii dalam dalam mengej mengejar ar ketert keterting inggal galan an dari dari nega negara ra maju, maju,  bahkan Indonesia masuk ke dalam salah satu jajaran inovator teratas di antara negara-negara  berkembang pada tahun 2017-2018. Namun untuk kesiapan dalam peningkatan teknologi, Indones Ind onesia ia masih masih tertin tertinggal ggal jauh jauh di belakan belakang. g. Hal ini menunj menunjukka ukkan n bahwa bahwa teknol teknologi ogi di Indonesia masih belum menyebar secara merata dalam masyarakat. Selain itu jika dilihat dari

 

graf grafik ik in indek dekss daya daya sa sain ing g globa globall se sela lama ma 5 tahu tahun n tera terakhi khir, r, Indon Indones esia ia juga juga perlu perlu untu untuk  k  mendorong pilar pasar tenaga kerja, misalnya dalam hal penentuan upah yang masih kurang fleksibel dan keterwakilan perempuan dalam angkatan kerja yang masih terbatas.

 

DAFTAR PUSTAKA

Tuanakota, Theodorus. (2010). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif , Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia – Jakarta. Redaksi, D. 2020. Perkembangan Indeks Daya Saing Global Indonesia. Pusat Kajian Anggaran  No.02/ref.PKA/VI/2020