Masterplan BUMN 2010 2014

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara Jl. Medan Merdeka Selatan 13 Jakarat Pusat

DAFTAR ISI Hal DAFTAR ISI

i

KATA PENGANTAR

iv

BAB I

1

: PENDAHULUAN

I.1. Maksud dan Ruang Lingkup

1

I.2. Visi dan Misi Presiden Dalam RPJMN 2010-2014

2

I.3. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Kementerian BUMN sesuai Renstra Kementerian BUMN Tahun 2010-2014

5

I.4. Prioritas RPJMN 2010-2014 Di Bidang Pembinaan BUMN

7

I.5. Arah Kebijakan Pembinaan BUMN Sesuai Renstra Kementerian BUMN Tahun 2010-2014 dan master Plan BUMN Tahun 2010-2014

9

I.6. Perkembangan BUMN Dan Kontribusinya Dalam Perekonomian Nasional serta Potensi-potensi Yang Dimiliki BUMN

10

BAB II : PERKEMBANGAN BUMN TAHUN 2005-2009

17

II.1. Perkembangan Kinerja BUMN

17

II.1.1 Perkembangan Jumlah BUMN

17

II.1.2. Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN

18

II.1.3. Perkembangan Kontribusi BUMN

19

II.2. Perkembangan Sektoral BUMN

21

II.2.1. Sektor Usaha Perbankan

22

II.2.2. Sektor Usaha Asuransi

23

II.2.3. Sektor Usaha Jasa Keuangan

24

II.2.4. Sektor Usaha Jasa Konstruksi

25

II.2.5. Sektor Usaha Farmasi

26

II.2.6. Sektor Usaha Aneka Industri

27

II.2.7. Sektor Usaha Kawasan Industri dan Perumahan

27

II.2.8. Sektor Usaha Sarana Angkutan dan Pariwisata

28

II.2.9. Sektor Usaha Prasaran Angkutan

29

II.2.10. Sektor Usaha Logistik dan Sertifikasi

30

II.2.11. Sektor Usaha Perkebunan

31

i

II.2.12. Sektor Usaha Kehutanan

31

II.2.13. Sektor Usaha Perikanan

32

II.2.14. Sektor Usaha Kertas, Percetakan, dan Penerbitan

33

II.2.15. Sektor Usaha Penunjang Pertanian

34

II.2.16. Sektor Usaha Pertambangan dan Semen

35

II.2.17. Sektor Usaha Industri Strategis

36

II.2.18. Sektor Usaha Energi & Sumber Daya Alam

37

II.2.19. Sektor Usaha Telekomunikasi, Media dan Industri Penunjang Telekomunikasi

38

II.3. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

38

II. 3.1. Assessment GCG

39

II. 3.2. Re-Assessment GCG

39

II. 3.3. Self Assessment GCG (Mandiri)

40

II. 3.4. Review Tindak Lanjut Hasil Assesment GCG

40

II. 3.5. Monitoring GCG melalui Kuesioner

41

II. 3.6. Pelatihan Risk Management dan Internal Control System

41

II. 3.7. Evaluation Tools atas Internal Control dan Risk Management

41

II. 3.8. Pengkajian Penyempurnaan Evaluation Tools Penerapan GCG

41

II. 3.9. Penyusunan Kriteria Penilaian GCG Tingkat Lanjutan

43

II.4 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

43

II.4.1. Program Kemitraan Tahun 2005 - 2009

43

II.4.2. Program Bina Lingkungan Tahun 2005 - 2009

47

BAB III : RENCANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN BUMN TAHUN 2005-2009

51

III.1. Rencana Program Tahun 2005-2009

52

III.1.1 Rencana Rightsizing Tahun 2005-2009

52

III.1.2 Rencana Privatisasi Tahun 2005 - 2009

55

III.1.3 Program Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation PSO) Tahun 2005 - 2009

55

III.1.4 Program Optimalisasi Aset BUMN Tahun 2005-2009

57

III.1.5 Program Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2005-2009

58

III.2 Pelaksanaan Program Tahun 2005 - 2009 III.2.1 Pelaksanaan Restrukturisasi Tahun 2005 - 2009

ii

59 59

III.2.2 Pelaksanaan Privatisasi 2005 - 2009

67

III.2.3 Pelaksanaan Public Servive Obligation (PSO) Tahun 2005-2009

70

III.2.4 Pelaksanaan Optimalisasi Aset BUMN 2005-2009

71

III.2.5 Pelaksanaan Penyediaan Data, Informasi serta Teknologi Informasi 2005 - 2009

73

III.2.6 Pelaksanaan Penanganan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) 2005 - 2009

75

BAB IV : PROGRAM PEMBINAAN BUMN TAHUN 2010 - 2014

78

IV. 1. Program Restrukturisasi 2010 - 2014

78

IV. 1.1. Definisi, Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

78

IV. 1.2. Ruang Lingkup Restrukturisasi

78

IV. 1.3. Program Restrukturisasi

79

IV. 2. Program Privatisasi 2010 - 2014

104

IV. 2.1. Definisi, Maksud dan Tujuan Privatisasi

104

IV. 2.2. Arah Kebijakan Privatisasi

104

IV. 2.3. Kriteria Privatisasi

105

IV. 2.4. Metode Privatisasi

106

IV. 2.5. Prosedur Privatisasi

107

IV. 3. Program Penyelenggaran Public Service Obligation (PSO) 2010 - 2014

111

IV. 4. Program Optimalisasi Aset BUMN 2010 - 2014

112

IV. 5. Program Pengembangan Data, Informasi & Teknologi (TI) 2010 - 2014

113

IV. 6. Monitoring Penyelesaian Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

115

BAB V : KESIMPULAN LAMPIRAN

121

iii

KATA PENGANTAR

Kementerian BUMN sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas merumuskan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan BUMN memiliki peran strategis dan penting dalam upaya memacu perekonomian Indonesia. Upaya ini dapat dilakukan melalui: (1) perumusan kebijakan yang mengarahkan BUMN agar mampu menyediakan barang/jasa berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, (2) memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional, serta (3) menjadi agen pemerintah dalam menyelenggarakan kemaslahatan hidup masyarakat luas sebagaimana diamanatkan dalam UU BUMN. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi dan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Perubahan yang sangat cepat dalam dua dekade terakhir serta diperkirakan akan semakin cepat pada masa-masa mendatang menyebabkan semakin perlunya pembentukan BUMN-BUMN yang unggul dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, strategi pengelolaan BUMN ke depan perlu diarahkan pada peningkatan daya saing BUMN, perbaikan sinergi antar BUMN, pengembangan kemampuan berusaha dan penciptaan peluang-peluang baru melalui manajemen yang dinamis dan profesional untuk dapat memasuki dan berkompetisi dalam era persaingan global. Disamping itu, perbaikan tata kelola perusahaan (good corporate governance) juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam memenangkan persaingan. Restrukturisasi BUMN merupakan proses yang berkelanjutan dan satu kesatuan yang terintegrasi dengan strategi penyelamatan ekonomi nasional. Hal ini diutamakan agar BUMN dapat mencapai tujuan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap ekonomi nasional, anggaran negara dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Master Plan BUMN 2010-2014 ini menggambarkan kebijakan utama penataan BUMN ke depan dan di dalamnya dijelaskan berbagai kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaras dengan kebijakan

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Maksud Dan Ruang Lingkup Master Plan BUMN 2010-2014 memuat berbagai kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selaras dengan kebijakan sektoral, yang merupakan penyempurnaan terhadap dokumen serupa yang diterbitkan pada tahun 2005 oleh Kementerian Negara BUMN. Dokumen ini menjelaskan kebijakan pemerintah dalam pembinaan BUMN, kerangka analisis program pembinaan BUMN serta tindakan spesifik Kementerian BUMN yang telah diambil saat ini atau yang akan direncanakan dalam jangka pendek dan jangka panjang (tahun 2010-2014), yang meliputi program restrukturisasi BUMN, privatisasi BUMN, public service obligation, optimalisasi aset BUMN, serta data, informasi dan teknologi informasi. Disamping program-program tersebut juga dijelaskan mengenai program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta perkembangan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya. Melalui penerbitan Master Plan ini, Kementerian BUMN bermaksud memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan program pembinaan BUMN kepada publik, pembuat kebijakan, manajemen/ karyawan BUMN dan para pelaku ekonomi. Berbagai kebijakan dalam pembinaan BUMN yang dilaksanakan oleh Kementerian BUMN pada dasarnya dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja dan nilai perusahaan. Program pembinaan BUMN tersebut dilandasi oleh peraturan perundangan yang berlaku, yaitu pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, Undangundang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, serta peraturan lainnya yang terkait.

1

I.2. Visi Dan Misi Presiden Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Presiden telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN tahun 2010-2014 tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010. Presiden telah menetapkan VISI1 untuk masa pemerintahan periode 2010-2014 yaitu “Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”, dengan penjelasan sebagai berikut: -

Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-

Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

-

Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Sedangkan Misi2 yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai visi tersebut

adalah (1) Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera; (2) Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi; (3) Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang. Misi pemerintah dalam periode 2010-2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai, serta meletakkan pondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis, namun tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2010-2014 yang mempengaruhinya.

2

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional3 tahun 2010-2014, yaitu: (1) Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; (2) Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; (3) Penegakan Pilar Demokrasi; (4) Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi; (5): Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan. Visi dan Misi pemerintah 2010-2014 tersebut dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas4 sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya, yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, tema dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-20145 adalah (1) memantapkan penataan kembali NKRI; (2) meningkatkan kualitas SDM; (3) membangun kemampuan IPTEK; dan (4) memperkuat daya saing perekonomian. Bidang-Bidang yang menjadi perhatian utama RPJMN Tahun 2010-2014 adalah: (1) Pertahanan dan Keamanan, yang ditandai dengan: peningkatan kemampuan struktur pertahanan Negara dan lembaga keamanan Negara; (2) Hukum : meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia, dan kelanjutan penataan sistem hukum nasional; (3) Politik, yang ditandai dengan: membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa; posisi penting Indonesia sebagai negara demokrasi yang besar makin meningkat dengan keberhasilan diplomasi di forum internasional;

UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025

3

(4) Pelayanan Publik. Kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah; (5) Kesejahteraan Rakyat yang terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia : meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya

kesetaraan

gender;

meningkatnya

tumbuh

kembang optimal,

kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antardaerah; dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa; makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa; (6) Daya Saing Perekonomian yang meningkat melalui : penguatan industri manufaktur sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan kelautan serta sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu; meningkatnya pengembangan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi;

percepatan

pembangunan

infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat; pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, serta pos dan telematika; peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan; pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman; industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan; (7) Pengelolaan SDA dan LH yang makin berkembang melalui : penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal 4

pembangunan nasional pada masa yang akan datang; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor; meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

I.3. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Kementerian BUMN Sesuai Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2010-2014 Upaya Pemerintah dalam memperkuat daya saing perekonomian nasional guna peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia pada umumnya dan misi Pembangunan Jangka Panjang (tahun 2005-2025) dan Pembangunan Jangka Menengah (tahun 2010-2014) pada khususnya, memerlukan adanya koordinasi dan peran serta dari seluruh lembaga/institusi Pemerintah. Kementerian BUMN sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas merumuskan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan BUMN, diharuskan mengambil peran dalam upaya perbaikan kondisi perekonomian Indonesia melalui: (1) perumusan kebijakan yang mengarahkan BUMN agar mampu menyediakan barang/jasa berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, (2) memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional, serta (3) menjadi agen pemerintah dalam menyelenggarakan kemaslahatan hidup masyarakat luas sebagaimana diamanatkan dalam UU BUMN. Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2010-2014, telah ditetapkan Visi6 Kementerian BUMN yaitu “Mewujudkan

BUMN

sebagai

instrumen

Negara

untuk

peningkatan

kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme korporasi”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian BUMN menetapkan Misi7 sebagai berikut (1) Meningkatkan kualitas pengelolaan BUMN yang semakin transparan dan akuntabel; (2) Meningkatkan peran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan negara; (3) Meningkatkan kualitas

5

pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pelayanan umum(PSO); (4) Meningkatkan peran BUMN dalam usaha keperintisan; (5) Meningkatkan peran BUMN dalam rangka pengembangan UMKM; (6) Peningkatan peran BUMN untuk percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional. Berdasarkan visi dan misi di atas, Kementerian Negara BUMN di dalam Rencana Strategisnya menetapkan 9 (sembilan) tujuan dan 30 sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode pemerintahan tahun 2010-2014, sebagai berikut: Tujuan 1 Sasaran 1.1 Sasaran 1.2 Sasaran 1.3 Sasaran 1.4

Tujuan 2 Sasaran 2.1 Sasaran 2.2 Sasaran 2.3 Sasaran 2.4

Tujuan 3 Sasaran 3.1 Sasaran 3.2 Sasaran 3.3

Sasaran 3.4

: Meningkatnya Kapasitas dan Kemampuan Pembinaan BUMN : Terlaksananya reformasi birokrasi : Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM : Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai : Terlaksananya penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan : Terwujudnya penerapan best practices GCG dan sistem penilaian kinerja : Tersusunnya best practice GCG : Terlaksananya penerapan best practice GCG : Terlaksananya sistem remunerasi berbasis kinerja di BUMN : Terlaksananya sistem penilaian kinerja di BUMN yang mangacu pada standar internasional. : Meningkatnya peran BUMN dalam pengelolaan SDA strategis dan pertahanan nasional : Terwujudnya kebijakan untuk meningkatkan porsi SDA strategis yang dikelola oleh BUMN : Terlaksananya penerapan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada BUMN untuk mengelola SDA strategis : Terlaksananya penerapan peraturan perundangan yang berpihak pada BUMN dalam pengembangan industri pertahanan : Terwujudnya kemampuan BUMN industri pertahanan untuk penyediaan alutsista

Tujuan 4

: Meningkatnya Kinerja BUMN

Sasaran 4.1 Sasaran 4.2

: Meningkatnya keuntungan BUMN : Meningkatnya sinergi antar BUMN

6

Tujuan 5 Sasaran 5.1 Sasaran 5.2

Tujuan 6 Sasaran 6.1

Sasaran 6.2

Tujuan 7 Sasaran 7.1 Sasaran 7.2 Sasaran 7.3

Tujuan 8 Sasaran 8.1

Sasaran 8.2 Sasaran 8.3 Tujuan 9 Sasaran 9.1 Sasaran 9.2 Sasaran 9.3 Sasaran 9.4 Sasaran 9.5 Sasaran 9.6

: Meningkatnya peran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional : Meningkatnya belanja modal (Capital Expenditure) BUMN : Meningkatnya belanja operasional (Operating Expenditure) BUMN : Meningkatnya kualitas pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pelayanan umum : Terlaksananya pemisahan tanggungjawab antara pemberi tugas (Pemerintah) dan pelaksana tugas (BUMN) secara konsisten : Terwujudnya pelaksanaan tugas pelayanan umum secara transparan. : Meningkatnya peran BUMN dalam keperintisan usaha dan pengembangan UMKM : Meningkatnya peran BUMN dalam program Public Private Partnership (P3) : Meningkat dan meluasnya jangkauan penyaluran dana PKBL : Meningkatnya efektivitas penyaluran dana pemerintah (KUR) untuk pengembangan UMKM : Terwujudnya sistem pengelolaan BUMN yang semakin sehat dan kompetitif : Terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengarah pada perwujudan pengelolaan BUMN berbasis mekanisme korporasi : Terwujudnya jumlah BUMN yang ideal : Berkurangnya BUMN yang rugi dan bermasalah : Meningkatnya peran BUMN dalam percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional : Meningkatnya peran BUMN untuk ketahanan energi : Meningkatnya peran BUMN untuk ketahanan pangan : Meningkatnya peran BUMN untuk pembangunan infrastruktur Meningkatnya peran BUMN untuk peningkatan pertahanan Meningkatnya peran BUMN dalam pengembangan UMKM Meningkatnya peran BUMN untuk lingkungan hidup

7

I.4.

Prioritas RPJMN Tahun 2010-2014 Di Bidang Pembinaan BUMN Permasalahan dan tantangan dalam pembinaan dan pengawasan BUMN yang dicantumkan dalam RPJM 2010-2014 adalah sebagai berikut: (1) masih terdapatnya ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan penafsiran yang berpengaruh terhadap kepastian hukum di bidang pengurusan, pengawasan, dan pembinaan BUMN; (2) kondisi ekonomi baik nasional, regional, maupun global yang sedang dalam tahap pemulihan; (3) persaingan usaha yang makin ketat; (4) pelaksanaan otonomi daerah yang sering tidak kondusif bagi pengembangan usaha; serta (5) pelaksanaan tata kelola yang baik (good governance). Terkait dengan hal tersebut, dalam RPJMN tahun 2010-2014, sasaran pembangunan dalam pembinaan BUMN8 adalah sebagai berikut: (1) meningkatnya kapasitas dan kemampuan pembinaan BUMN; (2) terwujudnya penerapan best practices GCG dan sistem penilaian kinerja; (3) meningkatnya peran BUMN dalam pengelolaan SDA strategis dan pertahanan nasional; (4) meningkatnya keuntungan BUMN; (5) meningkatnya peran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional; (6) meningkatnya kualitas pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pelayanan umum; (7) meningkatnya peran BUMN dalam keperintisan usaha dan pengembangan UMKM; (8) terwujudnya sistem pengelolaan BUMN yang semakin sehat dan kompetitif; (9) meningkatnya peran BUMN dalam percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional. Selanjutnya, kegiatan prioritas yang terkait dengan Kementerian BUMN dalam RPJMN 2010-2014 adalah program di bidang Pembinaan dan Pengawasan BUMN9, sebagai berikut: (1)

Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang energi (Prioritas Nasional), yaitu : a. Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi dimulai dari PLN dan Pertamina yang selesai selambat-lambatnya 2010 dan diikuti oleh BUMN lainnya.

8

b. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3.000 MW per tahun mulai 2010 dengan rasio elektrifikasi yang mencakup 62% pada 2010 dan 80% pada 2014; dan produksi minyak bumi sebesar lebih dari 1,2 juta barrel per hari mulai 2014. c. Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, microhydro, dan nuklir secara bertahap. d. Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya. e. Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010; penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar. (2) Restrukturisasi BUMN besar/ penting/ strategis (Prioritas Nasional) (3) Penyusunan best practice GCG (4) Penetapan system remunerasi berbasis kinerja di BUMN (5) Penyusunan peraturan mengenai penerapan system penilaian yang mengacu pada standar internasional (6) Kajian, evaluasi dan monitoring pendayagunaan asset BUMN (7) Penetapan target, monitoring dan evaluasi kinerja BUMN (8) Penetapan peraturan pelaksanaan pemisahan administrasi keuangan PSO dan Perpres tentang SOP pelaksanaan PSO (9) Penyusunan peraturan perundangan yang mengarah pada perwujudan pengelolaan BUMN berbasis mekanisme korporasi murni (10) Kajian BUMN rugi dan bermasalah (11) Penyusunan dan pelaksanaan Program Tahunan Privatisasi (12) Kajian rightsizing BUMN (13) Uji kepatutan dan kelayakan calon Direksi dan Dewan Komisaris (14) Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang ketahanan pangan (15) Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang infrastruktur

9

I.5. Arah Kebijakan Pembinaan BUMN Sesuai Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2010-2014 Dan Master Plan BUMN Tahun 2010-2014 Arah

kebijakan

utama

terkait

dengan

pembinaan

BUMN

adalah

restrukturisasi, revitalisasi dan profitisasi BUMN secara bertahap dan berkesinambungan. Melalui penerapan kebijakan ini, BUMN yang ada akan dikelompokkan ulang berdasarkan sektor industrinya. Dalam rangka mencapai jumlah dan skala BUMN yang ideal, maka dalam Master Plan BUMN Tahun 2010-2014, Kementerian BUMN menyusun program rightsizing untuk memperbaiki struktur bisnis BUMN secara menyeluruh. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja dan nilai (value) perusahaan. Peningkatan kinerja dan nilai BUMN tersebut dilakukan melalui langkahlangkah restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi dilakukan baik secara sektoral maupun korporasi. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal. Sedangkan restrukturisasi korporasi meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen dan keuangan. Privatisasi dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan pasar modal domestik. Selain itu, dalam konteks pembinaan BUMN juga akan diambil kebijakan berupa: (1) pemantapan proses seleksi pengurus BUMN secara profesional, transparan dan obyektif; (2) penetapan peraturan pelaksanaan UU BUMN dan harmonisasi peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan/atau Capital Market

Protocol; (3) penerapan Good Governance dan Good

Corporate Governance; (4) peningkatan kinerja dan daya saing dan keberlanjutan usaha BUMN; (5) peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan umum; serta (6) peningkatan peran BUMN dalam mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan nasional.

10

I.6. Perkembangan, Kontribusi Dalam Perekonomian Nasional Serta Potensi-Potensi Yang Dimiliki BUMN Sampai dengan akhir tahun 2009 terdapat 141 BUMN yang terdiri dari 14 BUMN berbentuk Perum, 112 BUMN berbentuk Persero, dan 15 BUMN yang merupakan Persero Terbuka. Adapun perkembangan jumlah BUMN dan kepemilikan Negara minoritas tahun 2005-2009 sebagaimana tersebut pada Tabel 1. Tabel 1.

Perkembangan Jumlah BUMN Tahun 2005-2009

Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

13

13

14

14

14

Persero Persero Tbk

114 12

114 12

111 14

113 14

112 15

Jumlah BUMN

139

139

139

141

141

21

21

21

20

19

Perum

Kepemilikan Negara Minoritas

BUMN memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang yang sampai dengan saat ini belum termanfaatkan secara optimal. Seperti yang telah disebutkan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara Tahun 2010-2014, potensi-potensi tersebut antara lain: (1) keberadaan BUMN di hampir semua sektor usaha, (2) kepemilikan aset yang besar, (3) brand image BUMN, (4) pengalaman usaha BUMN, (5) profesionalisme SDM. Disamping itu data, informasi dan teknologi informasi pada BUMN telah tersedia dan terbangun dengan baik. I.6.1. Keberadaan BUMN Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, BUMN merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam

menjalankan

kegiatan

usahanya,

BUMN,

swasta

dan

koperasi

melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN berperan strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatankekuatan swasta besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis penerimaan Negara, antara lain pajak dan dividen. Pada perekonomian

masa

awal

nasional

kemerdekaan, cukup

penting.

peran Di

BUMN/pemerintah awal

era

dalam

pembangunan,

BUMN/pemerintah masuk antara lain ke dalam sektor-sektor yang memerlukan pembiayaan cukup besar, tidak diminati swasta dan bersifat pioneering. Sektor 11

korporasi yang andal dalam membangun perekonomian nasional diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja, menghasilkan barang dan jasa untuk dalam negeri maupun ekspor, dan memberi layanan yang optimal bagi konsumen. Jika melihat pada BUMN yang ada saat ini, kita akan mengetahui bahwa BUMN adalah sebuah entitas yang memiliki potensi untuk dapat berkembang menjadi sebuah entitas bisnis yang besar dan kuat. Hampir di semua lini bisnis dan sektor usaha yang ada di Indonesia, terdapat BUMN yang menjalankan usahanya. Bahkan di beberapa sektor usaha, BUMN adalah penguasa pasar (market leader) sehingga memiliki peran yang sangat signifikan baik bagi stabilitas sektor bisnis maupun ekonomi secara umum. Jumlah BUMN yang mencapai 141 dan tersebar hampir di semua sektor usaha tidak hanya membuat BUMN sangat berpotensi untuk berkontribusi yang signifikan kepada masyarakat dan negara secara umum, tetapi juga memiliki potensi yang besar untuk menjalin sinergi yang saling menguntungkan diantara sesama BUMN sehingga akan memberikan percepatan dalam pencapaian kinerja perusahaan. Keberadaan BUMN selama ini telah memberikan kontribusi yang besar kepada Negara, baik berupa dividen, penerimaan Negara dari Pajak dan kontribusinya bagi pergerakan sektor riil. Rata-rata dividen yang diberikan BUMN kepada Negara selama periode 2005–2009 sebesar Rp.23,14 Triliun per tahun, demikian juga kontribusi BUMN dalam bentuk pajak cenderung meningkat dimana rata-rata pajak yang diberikan selama periode 2005–2009 sebesar Rp.73,27 Triliun per tahun. Belanja modal (capital expenditures/Capex) dan belanja operasional (operational expenditures/Opex) BUMN juga mengalami peningkatan. Pada awal tahun 2004, Capex BUMN adalah Rp.32,26 triliun dan Opex sebesar Rp.453,40 triliun, sedangkan posisi pada akhir tahun 2008 Capex sebesar Rp.128,32 triliun dan Opex sebesar Rp.1.028,37 triliun. Peningkatan Capex dan Opex tersebut menunjukkan kontribusi BUMN bagi pergerakan sektor riil.

12

BUMN sebagai badan usaha juga dapat berperan dalam mendorong penerapan praktek-praktek bisnis dengan standar etika dan transparansi, independensi,

akuntabilitas,

responsibilitas

dan

fairness

(GCG)

serta

profesionalisme pengelolaan perusahaan. Dorongan untuk meningkatkan praktek good corporate governance perlu mendapatkan perhatian, sehingga upaya-upaya restrukturisasi/revitalisasi/ profitisasi yang berkelanjutan perlu terus dilaksanakan. I.6.2. Kepemilikan Aset Sampai dengan akhir tahun 2009, total aset BUMN tercatat mencapai ± Rp2.150 Triliun yang sebagian besar masih menggunakan nilai buku. Sebuah nilai yang sangat besar yang apabila mampu dimanfaatkan secara maksimal tentu akan memicu pertumbuhan sektor riil dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainability growth). Namun, dari total aset BUMN tersebut, belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal dengan baik guna menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari rasio return on asset (ROA) BUMN yang masih relatif kecil, yaitu sebesar 3,39%. Dari total aset yang mencapai + 2.150 trilliun tersebut, laba BUMN pada akhir tahun 2009 hanya mencapai Rp.72,84 triliun, dengan return on equity (ROE) sebesar 12,89%. Aset yang belum didayagunakan tersebut menjadi potensi tersendiri bagi BUMN dalam upayanya untuk terus memperbaiki kinerja agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada kesejahteraan rakyat. Melalui kerja sama usaha dengan swasta maupun BUMN, aset-aset yang masih idle tersebut akan menjadi salah satu kunci dalam upaya untuk mewujudkan BUMN yang sehat, berkinerja baik, dan berdaya saing tinggi. I.6.3. Brand image BUMN Tidak dapat dipungkiri bahwa perjalanan sejarah telah membuat BUMN memiliki brand image yang sangat kuat khususnya di dalam negeri. Dengan usahausaha yang dijalankan di sektor perintisan membuat nama BUMN dikenal luas di seluruh nusantara. Pos Indonesia, Bank BRI, Pegadaian, PLN, dan Pertamina adala BUMN-BUMN yang sudah sangat melekat di benak seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya karena mereka menguasai hajat hidup orang banyak tetapi lebih dari itu, mereka adalah bagian dari sejarah perkembangan bangsa Indonesia.

13

Brand image yang sangat kuat ini merupakan salah satu competitive advantage yang dimiliki oleh BUMN untuk bersaing dengan perusahaan swasta lain. Competitive advantage ini harus dapat dioptimalkan sehingga bisa mendukung upaya penciptaan BUMN yang sehat, berkinerja baik dan berdaya saing tinggi sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional. Brand image BUMN semakin membaik yang tergambar dari semakin meningkatnya jumlah BUMN yang mendapatkan penghargaan ditingkat nasional, regional, dan internasional. I.6.4. Pengalaman usaha BUMN Jika dilihat secara seksama, hampir seluruh BUMN lahir pada awal kemerdekaan Indonesia bahkan ada beberapa BUMN yang merupakan hasil nasionalisasi perusahaan-perusahaan belanda. Dengan usia yang sudah sedemikian lama, BUMN seharusnya memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada perusahaan-perusahaan swasta lain yang belum begitu lama berdiri. Pengalaman adalah salah satu nilai tambah yang sangat penting bagi perusahaan terutama untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif. Pemahaman yang mendalam tentang nature of business menjadi salah satu kunci agar suatu perusahaan mampu berkembang dan bisa menjawab setiap tantangan zaman. Namun patut diperhatikan juga bahwa, pengalaman usaha BUMN tersebut harus selalu diiringi dengan inovasi dan kreativitas usaha sehingga BUMN akan tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat. I.6.5. Profesionalisme SDM Dengan eksistensi di dalam perekonomian dan pengalaman yang cukup lama di dunia bisnis serta besarnya jumlah aset yang dikelola, maka sumber daya manusia dan profesionalisme yang dimiliki oleh BUMN kiranya tidak perlu diragukan lagi. Perbaikan sistem remunerasi yang semakin berkeadilan dan berbasis kinerja semakin mendorong peningkatan profesionalisme SDM BUMN. Ketatnya pengawasan dalam pengelolaan BUMN juga semakin mendorong peningkatan integritas SDM BUMN. Mekanisme penetapan pengurus BUMN yang semakin transparan dan mengutamakan nilai-nilai profesionalisme dan integritas

14

semakin mendorong persaingan SDM BUMN untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam setiap pengambilan keputusan.

I.6.6. Data, Informasi dan Teknologi Informasi Disamping hal-hal tersebut diatas, penguasaan terhadap data, informasi, dan teknologi informasi menjadikan BUMN memiliki sarana yang relatif lebih lengkap dalam menghadapi persaingan di pasar lokal maupun pasar global serta memberikan kemampuan bagi BUMN untuk menciptakan nilai tambah dan mengembangkan usaha. Dalam situasi turbulensi ekonomi, BUMN membutuhkan kecepatan dalam seluruh aspek pengambilan keputusan korporasi. Tanpa penguasaan data dan informasi, BUMN akan kehilangan kesempatan dan kecepatan mengantisipasi perubahan. Penguasaan data dan informasi menjadi faktor yang penting karena data dan informasi yang dapat disajikan dengan cepat, tepat, dan lengkap akan membantu manajemen melakukan analisis dan mengambil keputusan dengan cepat dan akurat. Bagi perusahaan, implementasi teknologi informasi akan sangat berperan dalam pengendalian internal perusahaan. Agar teknologi informasi yang diimplementasikan di BUMN dapat dipastikan memberikan outcome sesuai dengan kebutuhan bisnis, maka BUMN perlu mempunyai kebijakan tata kelola teknologi informasi yang menjadi bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Kini, implementasi teknologi informasi lebih mengarah pada sinergi pemanfaatan informasi dan teknologi informasi yang digunakan pada rantai bisnis baik di lingkungan internal maupun eksternal, dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan efisiensi dan menciptakan nilai tambah perusahaan.

15

Keberadaan BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi Indonesia dengan segala peran, bentuk kontribusinya terhadap perekonomian serta potensi-potensi yang dimilikinya, seyogianya dapat menjadi lokomotif ataupun pelaku ekonomi yang handal

yang dapat mendukung, baik

Visi dan Misi Pemerintah untuk

mensejahterakan rakyat, mewujudkan demokrasi dan memeratakan keadilan, bidang-bidang/program-program yang tertuang dalam RPJM 2010-2014, maupun dalam mewujudkan Visi dan Misi Kementerian BUMN, yakni mewujudkan BUMN menjadi instrumen negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme korporasi. Peningkatan peran dan kualitas pembinaan dan pengawasan BUMN dalam melaksanakan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang dicantumkan dalam Renstra Kementerian BUMN 2010-2014, dalam mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi maupun dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan dalam pembinaan BUMN seperti yang tercantum dalam RPJM 2010-2014, maka transformasi/konsolidasi/ restrukturisasi/revitalisasi secara bertahap dan berkesinambungan, dalam kerangka untuk terus meningkatkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), menjadi sangat penting artinya. Segala upaya yang telah dilakukan selama ini, baik yang telah berhasil, sedang dalam penyelesaian, belum berhasil maupun yang masih akan dilakukan, pada dasarnya adalah untuk meningkatkan efisiensi/efektifitas perusahaan sehingga kinerja dan nilai perusahaan meningkat. Yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional. Seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) diharapkan memahami ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan BUMN dan menjalankan peran, fungsi, tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk mendukung peningkatan peran dan kualitas pembinaan dan pengelolaan BUMN dalam rangka meningkatkan kinerja/nilai dan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.

16

BAB II PERKEMBANGAN BUMN TAHUN 2005-2009 Kinerja BUMN dalam lima tahun terakhir (2005-2009) sebagian besar menunjukkan kecenderungan perbaikan, meskipun terdapat sebagian kecil BUMN masih menghadapi kendala-kendala untuk berkembang. Di bawah ini disajikan perkembangan kinerja BUMN masing-masing sektor, penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dan perkembangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. II. 1. Perkembangan Kinerja BUMN II. 1.1.Perkembangan Jumlah BUMN Jumlah BUMN di Indonesia pada tahun 2009 sebanyak 141 perusahaan dan beroperasi pada hampir seluruh sektor usaha, khususnya industri hulu. Di samping itu, negara juga memiliki saham dengan kepemilikan minritas pada 19 badan usaha. Perkembangan jumlah BUMN dan kepemilikan negara minoritas dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 : Perkembangan Jumlah BUMN di Indonesia Periode tahun 2005 - 2009 Jumlah BUMN ( Saham Negara ? 51%)

2005

Persero Tbk

2006

2007

2009

2008

12

12

14

14

15

Persero

114

114

111

113

112

Perum

13

13

14

14

14

Perjan

0

0

0

0

0

139

139

139

141

141

21

21

21

19

19

Jumlah BUMN Jumlah 51 %

Perusahaan

Dengan

Saham

Negara

?

Pada Tahun 2005 terjadi pengurangan jumlah Perjan (Perjan Rumah Sakit dan RRI berubah menjadi Badan Layanan Umum/BLU) dan pengurangan jumlah Persero (Merger 4 Persero Perikanan, PT TVRI menjadi BLU dan Likuidasi PT AAF). Tahun 2007, terdapat 2 (dua) Persero menjadi Tbk, Likuidasi PT ISI dan terbentuknya Perum LKBN Antara. Pada tahun 2008 terjadi penambahan jumlah BUMN yaitu PTDI dan PT Askrindo, dan pada tahun 2009 terjadi penambahan BUMN Tbk yaitu PT Bank BTN.

17

II. 1.2.Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Data kinerja BUMN periode tahun 2005-2009 secara umum dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut. Tabel 2 : Perkembangan Kinerja BUMN Periode tahun 2005 - 2009

Rp Miliar Total Aset Total Hutang Ekuitas Pendapatan Laba Bersih

2005 1.291.254 921.193 370.060 655.152 25.770

2006 1.451.371 1.005.481 445.890 754.720 49.171

2007 1.717.322 1.217.626 499.696 865.349 63.307

2008 1.969.117 1.454.487 514.630 1.161.496 64.185

Prog 2009 2.150.032 1.584.998 565.034 931.000 72.840

Dari tabel 2 tersebut di atas, terlihat bahwa kinerja BUMN mengalami peningkatan/pertumbuhan yang terlihat dari total asset, total ekuitas, total pendapatan, dan total laba bersih. Selanjutnya, perkembangan ROA, ROE, laba, aset, ekuitas dan kontribusi BUMN dapat dilihat pada grafik-grafik dan tabel-tabel sebagai berikut : a. Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) Return on Asset (ROA) periode 2005 – 2009 berkisar antara 2,00% - 3,69% atau ratarata 3,15% per tahun, sedangkan Return on Equity (ROE) berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan kisaran antara 6,96% - 12,89% atau rata-rata 11,20% per tahun. Gambaran perkembangan ROA dan ROE dapat dilihat dalam grafik berikut: Grafik 1: Perkembangan ROA dan ROE

18

b. Perkembangan Total Aktiva, Ekuitas dan Hutang Dilihat dari sisi jumlah aset, tampak terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan dalam periode tahun 2005-2009. Namun pertumbuhan jumlah aset tersebut dirasakan belum proporsional dengan pertumbuhan modal perusahaan yang pertumbuhannya relatif lambat. Hal ini disebabkan sebagian besar aset dibiayai dari dana eksternal/hutang.

Grafik 2: Perkembangan Total Aktiva, Ekuitas dan Hutang (dalam Rp Triliun)

c. Perkembangan Jumlah Laba Bersih Sama halnya dengan jumlah aset, jumlah laba bersih yang diperoleh BUMN pada periode tahun 2005-2009 juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu tumbuh ratarata 20,28%/tahun.

II. 1.3. Perkembangan Kontribusi BUMN Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara pada dasarnya bersumber dari dividen BUMN dan pajak yang disetorkan BUMN. a. Kontribusi Dividen Pada periode tahun 2004-2009 terjadi pertumbuhan kontribusi deviden rata-rata 25,09% per tahun. Pertumbuhan tersebut disamping karena meningkatnya keuntungan BUMN, juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk meningkatkan devidend pay out ratio dari rata-rata 20% sebelum krisis moneter 1997, menjadi sekitar 40% setelah krisis moneter, bahkan beberapa BUMN dikenakan lebih dari 50%. Gambaran kontribusi dividen BUMN sebagaimana terlihat pada Grafik 5 sebagai berikut. 19

Grafik 5: Kontribusi Dividen BUMN

Catatan : Pembagian laba tahun 2009 belum ditetapkan oleh RUPS

b. Kontribusi Pajak Kontribusi BUMN lainnya yaitu pajak, pada periode tahun 2005-2009 juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu rata-rata 18,13% per tahun. Peningkatan kontribusi pajak BUMN antara lain disebabkan oleh adanya peningkatan keuntungan BUMN. Gambaran kontribusi pajak sebagaimana terlihat pada Grafik 6 sebagai berikut. Grafik 6: Kontribusi Pajak

Selain kontribusi dalam bentuk deviden dan pajak, maka sebelum 5 tahun terakhir terdapat hasil divestasi/privatisasi BUMN yang disetorkan ke kas Negara karena situasi keuangan Pemerintah maupun kebijakan pada saat itu. Namun demikian, kurang lebih dalam waktu 5 tahun terakhir, telah diambil kebijakan yang pada intinya hasil privatisasi BUMN terutama adalah untuk keperluan mendukung pengembangan BUMN itu sendiri. Sampai dengan tahun 2009 telah dilakukan privatisasi terhadap 15 BUMN melalui metode IPO dan SPO (13 BUMN) dan metode EMBO (2 BUMN). Adapun gambaran hasil privatisasi 2004-2009 sebagaimana terlihat pada Grafik 7 sebagai berikut.

20

Grafik 7: Kontribusi Privatisasi

Peran 15 BUMN Tbk dalam Pasar Modal cukup besar, hal ini dapat dilihat dari penguasaan kapitalisasi pasar per 30 Desember 2009 yang mencapai 31,57% atau senilai Rp 637,48 Triliun dari total kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) . Adapun gambaran kapitalisasi pasar BUMN Terbuka 2005-2009 sebagaimana terlihat pada Grafik 8 sebagai berikut. Grafik 8 : Kapitalisasi Pasar BUMN Terbuka

700

45,00% 637

500

40,00%

589

600

40,23%

35,00%

493

29,64%

32,40%

400 300

31,57%

32,97%

30,00% 25,00%

355

20,00%

260

15,00% 200 10,00% 100

5,00%

0

0,00% 2005

2006

2007

Kapitalisasi Pasar BUMN Tbk

2008

2009

% Kapitalisasi Pasar BUMN Tbk

II. 2. Perkembangan BUMN Secara Sektoral Dalam Rencana Strategis Kementerian BUMN tahun 2010-2014 terdapat 19 sektor usaha BUMN yang meliputi : sektor usaha perbankan, asuransi, jasa keuangan, jasa konstruksi, industri farmasi, aneka industri, kawasan industri dan perumahan, sarana angkutan dan pariwisata, prasarana angkutan, logistik dan jasa sertifikasi, perkebunan, kehutanan,

perikanan,

kertas

percetakan

dan

penerbitan,

penunjang

pertanian,

pertambangan dan semen, industri strategis, energi dan sumber daya mineral serta sektor telekomunikasi, media dan penunjang telekomunikasi. 21

II. 2.1. Sektor Usaha Perbankan Terdapat 4 Bank BUMN (Mandiri, BNI, BRI dan BTN) yang semuanya merupakan BUMN Terbuka. Masing-masing bank BUMN ini memiliki fokus bisnis yang berbeda yaitu Corporate Banking, Commercial Banking dan Consumer Banking (Mandiri dan BNI), micro banking (BRI) dan pembiayaan perumahan (BTN). Isu utama BUMN perbankan adalah adanya PBI No.8/16/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal (Single Presence Policy) Pada Perbankan Indonesia yang mengharuskan keempat Bank BUMN untuk masuk dalam satu kepemilikan (misalnya holding atau merger). Sedangkan Bank Ekspor Indonesia (BEI) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2009 telah berubah menjadi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang pembinaan dan pengawasanya berada di bawah Menteri Keuangan. Kinerja operasional Bank BUMN tahun 2005-2009 tercermin dari tingkat Capital Adequency Ratio (CAR), Net Non Performing Loan (NPL), tingkat penyaluran pinjaman, serta Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun. Tabel 3 menunjukkan rata-rata CAR dan NPL, serta total penyaluran pinjaman dan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh 4 BUMN selama periode tahun 2005-2009.

Tabel 3. Kinerja Operasional BUMN Perbankan Periode Tahun 2005-2009 CAR NPL Net Loan/Kredit (Rp Juta) DPK (Rp Juta)

2005 2006 2007 2008 2009 17,89% 19,24% 19,03% 14,82% 16,07% 6,91% 3,93% 2,28% 1,56% 1,25% 260.317.540 292.499.989 363.520.599 478.618.745 564.224.717 438.172.120 487.565.432 583.330.640 685.262.593 804.162.583

Adapun kinerja Bank BUMN tahun 2005 - 2009 pada umumnya meningkat yang antara lain disebabkan Bank BUMN telah berhasil dalam melakukan restrukturisasi, baik yang bersifat operasional maupun finansial. Peningkatan kinerja tersebut antara lain tercermin dalam peningkatan pencapaian pendapatan dan laba bersih perseroan. Dalam kurun waktu 5 tahun, terjadi pertumbuhan aset yang cukup tinggi, yaitu 15,4%, pertumbuhan aset tersebut diikuti dengan peningkatan pertumbuhan laba bersih rata-rata 26,9%. Gambaran mengenai data keuangan pokok BUMN Perbankan tersaji dalam Tabel 4 sebagai berikut.

22

Tabel 4.

Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Perbankan Tahun 2005 – 20091 Rp Miliar

Keterangan Aset

2005

2006

2007

2008

Prognosa 2009

563.054

624.234

742.855

851,248

938,427

Ekuitas

49.943

59.774

68.688

71.380

86.989

Pendapatan

61.602

68.186

75.877

88.039

92.667

Laba Bersih

6.263

8.969

10.484

13.576

17.484

II. 2.2.Sektor Usaha Asuransi Terdapat 10 (sepuluh) BUMN yang bergerak di sektor usaha asuransi, PT Askes, PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri, PT Jasindo, PT Jasa Raharja, PT Jiwasraya, PT ASEI, PT Askrindo dan PT RUI. Adapun isu utama BUMN Sektor Asuransi adalah adanya Undang-undang Nomor 40/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (SJSN) yang menetapkan perlu adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional. Keempat BUMN asuransi yang direncanakan akan dijadikan/ditunjuk sebagai badan penyelenggara jaminan sosial, adalah PT Askes, PT Jamsostek, PT Taspen dan PT Asabri, dengan kemungkinan perubahan bentuk/status hukum BUMN tersebut. Selama periode tahun 2005-2009, BUMN Asuransi mampu meningkatkan kinerja operasional yang tercermin dari peningkatan premi/iuran yang dihimpun, dana investasi, dan cadangan teknis. Gambaran mengenai kinerja operasional tersebut dapat dilihat pada tabel 5 berikut. Tabel 5.

Perkembangan Premi, Investasi, dan Cadangan Teknis BUMN Asuransi Tahun 2005 – 2009 Rp Miliar

Premi Investasi Cadangan Teknis

2005 11,118 63,712 27,516

2006 12,965 79,426 31,650

2007 15,038 97,484 38,116

2008 19,088 104,566 45,144

2009 18,557 109,362 60,588

Dalam kurun waktu 5 tahun, terjadi pertumbuhan aset yang cukup tinggi, yaitu 20,7%, pertumbuhan aset tersebut diikuti dengan peningkatan pertumbuhan laba bersih rata-rata 27,8%. Secara agregat, data keuangan pokok BUMN Sektor Asuransi dapat dijelaskan dalam Tabel 6 di bawah ini.

1

Sumber: Data publikasi diolah

23

Tabel 6.

Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Asuransi Tahun 2005 – 2009 Rp Miliar

Keterangan Aset

2005

2006

2007

2008

Prognosa 2009

69.561

86.219

105.450

133.828

147.076

6.690

9.719

12.026

12.327

18.793

Pendapatan

15.815

21.341

25.212

33.622

36.455

Laba Bersih

1.728

2.318

2.606

3.291

4.548

Ekuitas

II. 2.3. Sektor Usaha Jasa Keuangan Terdapat 7 (tujuh) BUMN yang bergerak di sektor usaha jasa keuangan dan 1 (satu) perusahaan minoritas. Masing-masing BUMN Usaha Jasa Keuangan memiliki karakteristik berbeda sehingga isu yang dihadapi juga berbeda-beda. Sebagai contoh, PT PANN Multi Finance saat ini dalam kondisi ekuitas negatif terkait beban bunga hutang SLA untuk proyek pesawat terbang dan kapal ikan yang merupakan penugasan pemerintah. Sementara itu, PT PPA yang semula hanya mengelola aset eks BPPN, saat ini sesuai PP 61 tahun 2008 mendapat tambahan tugas untuk melakukan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN, pengelolaan aset BUMN dan kegiatan investasi. Terkait fungsi untuk melakukan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN, maka PT PPA telah memperoleh PMN sebesar Rp 1,5 Triliun pada tahun 2008 dan sebesar Rp 1 Triliun pada tahun 2009. Saat ini BUMN yang telah dan sedang dalam program restrukturisasi oleh PT PPA per 31 Desember 2009 adalah 17 BUMN. 5 BUMN lain di sektor ini meliputi PT Danareksa (sekuritas, investasi dan manajemen investasi), Perum Pegadaian, Perum Jamkrindo (penjaminan kredit kecil), PT PNM (jasa pembiayaan), dan PT Kliring Berjangka Indonesia (kliring berjangka dan resi gudang). Untuk Perum Pegadaian saat ini dalam proses pemerseroan. Perum Jamkrindo dan PT PNM terlibat intensif dalam penjaminan dan penyaluran kredit kecil/KUR yang memerlukan perhatian Pemerintah untuk menjaga kelayakan tingkat modal minimal apabila menghadapi kredit bermasalah. Sedangkan untuk PT Danareksa, restrukturisasi lanjutan untuk penguatan likuiditas dan permodalan, perlu dilakukan mengingat PT Danareksa masih memiliki akumulasi kerugian yang cukup besar. Selanjutnya PT Kliring Berjangka Indonesia memerlukan dukungan dari instansi terkait untuk kegiatan usaha resi gudang.

24

Dalam 5 tahun terakhir terlihat adanya pertumbuhan laba, ekuitas dan aset BUMN Jasa Keuangan, sebagaimana terlihat pada Tabel 7 dibawah ini, dengan rata-rata pertumbuhan aset 26,7% per tahun dan laba bersih 19,6% per tahun. Tabel 7.

Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Jasa Keuangan Tahun 2005 – 2009 Rp Miliar

Keterangan Aset

2005

2006

2007

Prognosa 2009

2008

11.974

13.711

16.943

22.133

30.553

Ekuitas

1.423

1.963

3.025

5.218

7.076

Pendapatan

2.661

3.107

3.543

4.198

5.380

Laba Bersih

520

767

754

973

1.010

II. 2.4. Sektor Usaha Jasa Konstruksi BUMN Sektor Usaha Jasa Konstruksi terdiri dari 14 BUMN

yang 2

(dua)

diantaranya adalah BUMN Terbuka. Keempat belas BUMN tersebut adalah PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, PT PP, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Amarta Karya, PT Nindya Karya, PT Istaka Karya, PT Brantas Abipraya, PT Indra Karya, PT Bina Karya, PT Indah Karya, PT Virama Karya dan PT Yodya Karya. Disamping itu terdapat perusahaan konsruksi dimana kepemilikan negara adalah minoritas, yaitu PT Rekayasa Industri. Periode 2005 – 2009, terjadi pertumbuhan aset BUMN Jasa Konstruksi rata-rata 21,6% per tahun dengan kenaikan laba yang meningkat rata-rata 25,8% per tahun, sedangkan total ekuiti per tahun tumbuh 27,1%. Isu strategis yang dihadapi BUMN konstruksi antara lain meningkatnya kebutuhan modal kerja yang disebabkan oleh meningkatnya proyek yang diterima dan meningkatnya harga bahan baku yang menimbulkan tingkat hutang tinggi (leverage) sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan, persaingan yang ketat dalam mendapatkan proyek baik proyek pemerintah maupun proyek swasta, serta keterbatasan dalam tenaga ahli. Secara agregat, dari tahun 2005-2009, kinerja BUMN

Sektor Usaha Jasa

Konstruksi mengalami trend yang positif, ditandai dengan kenaikan beberapa indikator kinerja keuangan utama sebagaimana terlihat dalam Tabel 8 sebagai berikut.

25

Tabel 8.

Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Jasa Konstruksi Tahun 2005-2009 Rp Miliar

Keterangan Aset

2005

2006

2007

Prognosa 2009

2008

10.672

12.499

16.274

20.768

23.116

1.482

1.607

2.737

3.159

3.763

Pendapatan

13.478

16.163

19.361

25.324

29.843

Laba Bersih

254

295

417

512

657

Ekuitas

II. 2.5. Sektor Usaha Industri Farmasi BUMN Sektor Usaha Farmasi meliputi 3 (tiga) BUMN yang 2 (dua) diantaranya berbentuk Persero Terbuka yang bergerak di bidang farmasi dan obat-obatan (PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk) serta 1 (satu) BUMN yang bergerak di bidang produk vaksin yang sahamnya dimiliki 100% oleh Negara RI (PT Bio Farma). Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BUMN farmasi meliputi antara lain : a. Kecenderungan upaya merger/akuisisi perusahaan-perusahaan farmasi di Indonesia maupun global untuk langkah efisiensi dan pengembangan pasar.2 b. Dalam kaitannya Obat Generik BUMN Farmasi menghadapi masalah impor bahan baku dan harga beli Pemerintah terhadap Obat Generik. c. Persaingan obat-obat kimia dengan obat-obat herbal dengan penitrasi pasar yang cukup tajam dan harga yang relatif lebih kompetitif. Total aset BUMN Farmasi meningkat rata-rata 13,0% dan laba bersih rata-rata 23,0% per tahun dalam kurun waktu 2005-2009, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 9 di bawah ini. Tabel 9.

Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Farmasi Tahun 2005 - 2009 Rp Miliar

Keterangan

2

2005

2006

2007

2008

Prognosa 2009

Aset

2.240

2.548

3.148

3.342

3.627

Ekuitas

1.557

1.666

1.828

2.018

2.321

Pendapatan

2.934

3.832

4.384

4.989

5.083

Laba Bersih

118

145

180

198

267

Sumber: www.pfizer.com dan Laporan Tahunan PT Kalbe Farma

26

II. 2.6. Sektor Usaha Aneka Industri BUMN Sektor Aneka Industri meliputi 4 (empat) BUMN yang terdiri dari 2 (dua) BUMN yang bergerak di bidang usaha TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) yaitu PT Industri Sandang Nusantara (ISN) dan PT Primissima. PT IGLAS bergerak dalam industri gelas dan PT Garam bergerak dalam industri garam. Beberapa isu strategis yang dihadapi oleh BUMN Aneka Industri antara lain : a. Alat-alat produksi relatif tua sehingga produktivitas rendah dan biaya perawatan tinggi sehingga mengurangi daya saing. b. Beban hutang cukup besar dan mengalami kesulitan likuiditas/modal kerja. Kenaikan total aset BUMN sektor Aneka Industri selama periode 2005 – 2009 sangat kecil, yaitu hanya 3,0% per tahun, namun demikian dalam kurun waktu tersebut BUMN Sektor Aneka Industri belum mampu membukukan laba. Gambaran umum kinerja BUMN Aneka Industri 2004-2009 terlihat pada Tabel 10 sebagai berikut. Tabel 10.

Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Aneka Industri Tahun 2005 - 2009

Keterangan

2005

2006

2007

2008

Rp Juta Prognosa 2009

Total Aktiva

876.741

804.468

778.308

874.226

971.543

Ekuitas

214.944

119.302

47.261

45.168

(65.832)

Pendapatan/sales

658.648

554.513

557.661

441.221

473.101

Laba/(Rugi) Bersih

(53.432)

(94.117)

(72.014)

(158.210)

(97.948)

II. 2.7. Sektor Usaha Kawasan Industri dan Perumahan BUMN Kawasan Industri dan Perumahan terdiri dari 5 (lima) BUMN Kawasan Industri, PT KI Makasar, PT KI Wijayakusuma, PT KBN, PT PDIP Batam dan PT KI Medan, 1(satu) BUMN Perumahan, Perum Perumnas. Disamping itu terdapat 3 perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BUMN Kawasan Industri dan Perumahan antara lain adalah persaingan pembangunan perumahan oleh BUMN dengan swasta, dan perlunya sinkronisasi kebijakan/regulasi antara Pusat dengan Daerah (pembebasan lahan/lokasi, perijinan, dll). Selama 5 tahun terakhir, BUMN sektor Kawasan Industri dan Perumahan mengalami pertumbuhan aset yang cukup signifikan, yaitu 4,3%, dengan pertumbuhan

27

laba bersih 35,9%. Gambaran umum kinerja BUMN Sektor Usaha Kawasan Industri dan Perumahan tahun 2005–2009, terlihat pada Tabel 11 sebagai berikut. Tabel 11.

Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Kawasan Industri dan Perumahan Tahun 2005 – 2009 Rp Juta

Keterangan Aset

2005

2006

2007

2008

Prognosa 2009

1.862.744

1.844.286

1.882.827

1.975.317

2.194.730

Ekuitas

992.286

1.033.394

977.377

1.035.817

784.543

Pendapatan

614.335

541.794

569.469

795.642

547.035

Laba Bersih

66.319

59.479

(44.540)

69.965

79.056

II. 2.8. Sektor Usaha Sarana Angkutan dan Pariwisata BUMN yang bergerak di sektor usaha sarana angkutan dan pariwisata terdiri dari 9 (sembilan) BUMN Sarana Angkutan dan 3 (tiga) BUMN Pariwisata, yakni PT Garuda Indonesia, PT Merpati Nusantara, PT PELNI, PT Djakarta Lloyd, PT ASDP, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, Perum Damri, Perum PPD, PT Kereta Api Indonesia, PT TWCBPB, PT BTDC, PT Hotel Indonesia Natour. Isu Strategis BUMN Sarana Angkutan dan Pariwisata meliputi antara lain : a. Penyelesaian restrukturisasi perusahaan meliputi restrukturisasi hutang, organisasi dan SDM. b. Kondisi armada angkutan yang sudah tua yang menggangu tingkat kenyamanan dan keselamatan penumpang. c. Pemberlakuan UU No. 17 Th 2008 tentang pelayaran, yang intinya memisahkan antara regulator dan operator sehingga akan berdampak negatif pada kinerja perusahaan pelayaran. d. BUMN Sektor Perhotelan mengalami kesulitan untuk melakukan pengembangan usaha karena kekurangan modal kerja dan pada umumnya bangunan hotel sudah tua serta mengalami kelebihan jumlah pegawai Aset BUMN sarana angkutan dan pariwisata tumbuh relatif kecil yakni rata-rata 9,9% per tahun, sedangkan pendapatan usaha tumbuh lebih baik yaitu 11,1%. Sekalipun demikian sampai dengan tahun 2008 BUMN sarana angkutan dan pariwisata masih merugi sekalipun dari tahun ke tahun kerugiannya menurun dan pada tahun 2009 telah memperoleh laba. Perkembangan kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Sarana Angkutan dan Pariwisata tahun 2004-2009 dapat dilihat dalam Tabel 12 sebagai berikut. 28

Tabel 12.

Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Sarana Angkutan dan Pariwisata Tahun 2005-2009 Rp Juta 2005

2006

2007

2008

Prognosa 2009

20.838.857

22.745.403

26.236.458

29.773.930

30.157.259

8.455.946

8.558.845

6.094.218

8.957.672

11.524.591

Pendapatan

19.756.565

20.900.200

23.421.342

30.915.881

29.117.797

Laba Bersih

(1.078.189)

(67.269)

1.285.381

Keterangan Aset Ekuitas

(641.928)

(259.700)

II. 2.9. Sektor Usaha Prasarana Angkutan BUMN Sektor Prasarana Angkutan terdiri dari 4 (empat) BUMN Kepelabuhanan, PT Pelindo I – IV dan 2 (dua) BUMN Kebandarudaraan, PT Angkasa Pura I & II, 1 (satu) BUMN Pengerukan, PT Rukindo, dan 1 (satu) BUMN Operator Jalan Tol, PT Jasa Marga. Total aset BUMN sektor Usaha Prasarana Angkutan tumbuh 13,2% dengan pertumbuhan laba bersih mencapai 14,1% per tahun. Isu strategis yang dihadapi oleh BUMN Sektor Usaha Prasarana Angkutan antara lain : a. Pemberlakuan UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, maka akan ada pemisahan antara operator dan regulator yang akan diatur oleh Badan Otoritas Pelabuhan b. Pemberlakuan Undang-undang No.1 th 2009 tentang penerbangan serta antisipasi pemisahan Air Traffic Services (ATS), maka investasi untuk segmen usaha ATS dibatasi untuk investasi yang sangat prioritas. Investasi difokuskan kepada segmen usaha jasa layanan penumpang, jasa pendaratan dan segmen usaha non aeronautika. Perkembangan kinerja BUMN Sektor Prasarana Angkutan dapat dilihat dalam Tabel 13 sebagai berikut. Tabel 13.

Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Prasarana Angkutan Tahun 2005-2009 Rp Juta

Keterangan

2005

2006

2007

2008

Prognosa 2009

Aset

29.756.136

31.581.510

39.905.883

44.119.357

48.430.061

Ekuitas

18.156.546

20.156.595

27.771.345

31.167.157

33.925.330

Pendapatan

9.220.220

10.170.750

11.544.916

13.885.706

14.976.955

Laba Bersih

2.224.508

2.168.984

2.669.753

3.818.881

3.534.367

29

II. 2.10. Sektor Usaha Logistik dan Jasa Sertifikasi Terdapat 10 (sepuluh) BUMN yang bergerak di Sektor Perdagangan, Pergudangan, Distribusi, dan Jasa Sertifikasi, meliputi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PP Berdikari, PT Sarinah, PT Banda Ghara Reksa, PT Varuna Tirta Prakasya, PT Pos Indonesia, PT Surveyor Indonesia, PT Sucofindo, PT Biro Klarifikasi Indonesia dan PT Survey Udara Penas. Isu strategis yang dihadapi BUMN Sektor Perdagangan, Pergudangan, Distribusi, dan Jasa Sertifikasi antara lain : a. Kinerja BUMN Perdagangan kurang optimal. Di samping tingkat kompetisi di sektor perdagangan dan masalah internal antara lain keuangan dan operasional, namun BUMN Perdagangan memiliki beberapa kelebihan berupa jaringan pemasaran yang cukup luas, klien yang cukup banyak dan SDM yang kompeten b. BUMN sektor pergudangan terkendala dengan keterbatasan pendanaan untuk ekspansi usaha dan terkait erat dengan regulasi Pemda dan laju pengembangan daerah setempat c. Bisnis utama PT Pos Indonesia, khususnya jasa pengiriman kalah bersaing dengan perusahaan swasta. Beban PSO yang ditanggung PT Pos tidak seimbang dengan dana kompensasi PSO dari Pemerintah. Saat ini pemisahan biaya antara PSO dan non PSO belum dapat dilaksanakan. d. Untuk sektor Jasa Penilai di samping PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia perlu bersaing dengan swasta, maka masalah cross ownership diantara keduanya perlu diseleisaikan. e. Khusus PT Survey Udara, kinerja keuangannya sangat buruk dan mengalami kesulitan likuiditas. Perusahaan ini tidak dapat bersaing dan memiliki alat produksi yang sudah tua. Kinerja BUMN sektor perdagangan, pergudangan, distribusi dan jasa sertifikasi, dalam 5 tahun terakhir relatif berfluktuasi dengan kecenderungan tumbuh. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan mencapai 20,6% dan aset tumbuh rata-rata 7,1%. Perkembangan kinerja BUMN sektor perdagangan, pergudangan, distribusi dan jasa sertifikasi 2005–2009 mengalami pertumbuhan yang baik sebagaimana terlihat pada Tabel 14 sebagai berikut. Tabel 14.

Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Logistik dan Jasa Sertifikasi Tahun 2005–2009 Rp Juta

Keterangan Aset

2005

2006

2007

2008

Prognosa 2009

19.061.184

17.164.292

22.581.622

24.702.243

24.055.692

7.397.124

7.051.687

7.569.082

5.243.791

4.730.631

Pendapatan

14.438.575

13.020.885

16.421.619

23.966.967

28.766.245

Laba Bersih

(28.672)

63.687

201.019

153.864

(493.168)

Ekuitas

30

II. 2.11. Sektor Usaha Perkebunan BUMN Sektor Perkebunan terdiri dari 14 PT Perkebunan Nusantara (PTPN I s.d. XIV) & PT RNI. Isu strategis yang dihadapi BUMN Sektor Perkebunan antara lain: a. Produk dan produktivitas perkebunan pada umumnya rendah karena umur tanaman yang sudah tua dan komposisi tanaman tidak ideal. Hal tersebut timbul karena keterlambatan replanting. b. Kemampuan leverage secara umum rendah sehingga perlu dilakukan holding. c. Sebagian usia fasilitas pabrik sudah tua. d. Kemampuan dan kualifikasi SDM belum memenuhi standardisasi. e. Kemampuan untuk membiayai investasi rendah karena kemampuan leverage secara sendiri-sendiri sangat rendah, untuk itu perlu dilakukan holding.

Adapun perkembangan kinerja BUMN Sektor Perkebunan dari tahun 2005- 2009 dapat dilihat pada Tabel 15. Dengan pertumbuhan aset selama periode 2005 – 2009 ratarata sebesar 14,6% per tahun, terjadi pula peningkatan laba bersih rata-rata 26,9%, sedangkan ekuitas meningkat rata-rata 16,7%. Tabel 15.

Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Perkebunan Tahun 2005-2009 Rp Juta

Keterangan Aset

2005

2006

2007

2008

Prognosa 2009

21.686.263

24.024.230

29.148.790

34.817.283

37.221.838

7.288.544

7.688.783

9.915.193

12.124.789

13.338.934

Pendapatan

20.708.684

21.392.560

27.947.074

33.328.532

33.212.420

Laba Bersih

1.236.507

1.003.547

2.474.774

2.929.335

1.803.400

Ekuitas

II. 2.12. Sektor Usaha Kehutanan BUMN Sektor Kehutanan terdiri atas 6 (enam) BUMN yaitu PT Inhutani I s.d. V dan Perum Perhutani. Isu strategis yang dihadapi BUMN Sektor Kehutanan antara lain: a. Keterbatasan areal lahan yang dikuasai PT Inhutani I-V, akibat adanya pencabutan areal kerja yang dikelola oleh Departemen Kehutanan pada awal tahun 2000-an. b. Keterbatasan modal kerja, investasi pada usaha kehutanan memerlukan time period yang cukup lama yaitu sampai dengan 7-8 tahun untuk dapat menikmati hasilnya. Oleh

31

sebab itu dunia perbankan sampai dengan saat ini belum ada yang mau menyalurkan modalnya di usaha kehutanan. c. Peralatan industri milik PT Inhutani yang sudah tidak sesuai lagi dengan produksi hasil hutan saat ini, karena desain awal industri ditujukan untuk produk kayu alam. d. Kondisi sosial lingkungan wilayah hutan yang belum mendukung sepenuhnya keamanan dan kelestarian hutan, sehingga diperlukan penanganan khusus dari BUMN pengelola hutan. e. Pasar kayu HTI terbatas pada industri kertas dalam negeri. Kinerja keuangan BUMN kehutanan cenderung membaik dalam 5 tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan laba bersih rata-rata 48,9%, pendapatan tumbuh 12,9%. Sekalipun demikian, aset belum tumbuh secara optimal karena hanya tumbuh 0,1% sedangkan ekuitas mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,9%. Perkembangan kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Kehutanan tahun 20052009 terlihat dalam Tabel 16 sebagai berikut. Tabel 16.

Tabel Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Kehutanan Tahun 2005-2009 Rp Juta

Keterangan

2005

2006

2007

2008

Prognosa 2009

Aset

2.652.404

2.746.187

2.712.451

2.681.087

2.660.510

Ekuitas

2.054.601

2.055.379

1.934.810

1.904.732

1.894.671

Pendapatan

1.587.490

1.814.031

2.352.597

2.603.839

2.530.760

Laba Bersih

41.104

45.043

37.487

118.131

103.736

II. 2.13. Sektor Usaha Perikanan Terdapat 2 (dua) BUMN yang bergerak di sektor usaha perikanan yaitu Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS) dan PT Perikanan Nusantara. Isu strategis yang dihadapi BUMN Sektor Perikanan antara lain : a. Paska penggabungan perusahaan perikanan belum beroperasi dengan baik b. Kondisi perusahaan secara keseluruhan kurang baik. Kondisi keuangan perusahaan sangat buruk dengan ekuitas negatif. Perusahaan beroperasi belum normal sebagai dampak peleburan BUMN PT Tirta Raya Mina, PT Usaha Mina, dan PT Perikani. Banyak aktiva perusahaan yang tidak produktif. c. Jumlah dan umur armada serta modal kerja masih menjadi hambatan untuk kelancaran operasi.

32

Kinerja

BUMN

perikanan

masih

memprihatinkan

meskipun

terdapat

perkembangan positif dalam beberapa aspek. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan aset mencapai 20,1% meskipun masih menderita ekuitas negatif. Perkembangan kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Perikanan terlihat sebagaimana dalam Tabel 17 sebagai berikut. Tabel 17.

Perkembangan Kinerja Tahun 2005-2009

Keuangan

BUMN

Sektor

Usaha

Perikanan Rp Juta

Keterangan Aset

2005

2006

2007

2008

Prognosa 2009

102.304

147.613

197.204

198.112

202.116

Ekuitas

82.592

(77.037)

(16.463)

(21.457)

(22.224)

Pendapatan

72.472

103.459

98.232

123.294

156.563

Laba Bersih

(1.263)

(15.955)

(11.907)

(253)

2.223

II. 2.14. BUMN Sektor Usaha Kertas, Percetakan dan Penerbitan BUMN Sektor Usaha Kertas, Percetakan dan Penerbitan terdiri dari 2 (dua) BUMN Kertas, PT Kertas Kraft Aceh, PT Kertas Leces dan 4 (empat) BUMN Percetakan dan Penerbitan, PT Balai Pustaka, PT Pradya Paramita, Perum Peruri, Perum PNRI. Isu strategis yang dihadapi BUMN Sektor Kertas, Percetakan dan Penerbitan antara lain : a. Sektor kompetitif dan daya saing sangat rendah karena , mesin sudah cukup tua sehingga beban pemeliharaan tinggi , struktur permodalan kurang sehat, ekuitas negatif karena mengalami rugi terus-menerus, dan kesulitan memperoleh pasokan gas b. Industri kertas sudah sangat kompetitif, sedangkan BUMN kertas memiliki mesin yang sudah tua dan kesulitan bahan baku serta permodalan c. Pemerintah telah mencabut hak ekslusif pada BUMN untuk mencetak dan mengedarkan buku pelajaran sehingga saat ini sektor percetakan dan penerbitan bersifat kompetitif. d. Skala usaha yang relatif sangat kecil dan eksistensi BUMN Percetakan dan penerbitan Kinerja BUMN Kertas, Percetakan dan Penerbitandalam 5 tahun terakhir berfluktuasi. Aset mengalami pertumbuhan rata-rata 6,5%, pendapatan mengalami pertumbuhan 10,8% sedangkan laba bersih cenderung berfluktuasi.

33

Perkembangan kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Kertas, Percetakan dan Penerbitan dapat dilihat dalam Tabel 18 sebagai berikut. Tabel 18.

Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Percetakan dan Penerbitan Rp Juta

Keterangan Aset

2005

2006

2007

2008

Prognosa 2009

2.964.367

3.130.927

3.862.694

3.863.871

3.743.045

347.771

241.728

616.929

492.071

294.163

Pendapatan

1.818.628

1.717.406

2.482.568

2.578.222

2.581.518

Laba Bersih

(110.565)

(123.653)

47.289

(16.344)

(145.319)

Ekuitas

II. 2.15. Sektor Usaha Penunjang Pertanian BUMN Sektor Usaha Penunjang Pertanian terdiri dari 1 (satu) BUMN Pupuk, PT PUSRI, 2 (dua) BUMN Perbenihan, PT SHS dan PT Pertani, 2 (dua) BUMN Pengairan, PT Jasa Tirta I & II, dan Perum Bulog. Isu strategis yang dihadapi BUMN Sektor Penunjang Pertanian antara lain: a. Untuk Perum Jasa Tirta I & II, tarif jasa air yang ditetapkan Pemerintah (Menteri PU) masih dibawah tingkat keekonomiannya (tidak ekonomis) sehingga perusahaan tidak memperoleh dana yang cukup (dari pendapatan jasa air) untuk membiayai pemeliharaan prasarana/sarana yang dikelola sehingga seperti pengerukan sedimentasi bendungan, pemeliharaan saluran irigasi dan daerah aliran sungai (DAS). Akibatnya umur ekonomis dari sarana/prasarana tersebut semakin pendek dan sering terjadi banjir. b. Untuk Perum Bulog, penetapan harga pembelian beras (HPB) oleh Pemerintah untuk kebutuhan raskin ditetapkan berdasarkan besarnya dana subsidi raskin yang ditetapkan dalam APBN dan bukan atas dasar kalkulasi biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan dan penyaluran raskin. HPB yang ditetapkan Pemerintah lebih rendah dari total biaya yang dikeluarkan oleh Bulog, sehingga Bulog mengalami kerugian. Terdapat kekurang”fair”an SK penetapan HPB oleh Menkeu, yakni apabila HPB lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan, maka kelebihannya harus disetor ke kas Negara. Sedangkan apabila HPB lebeih rendah, kekurangannya menjadi kerugian Bulog. Seyogianya kekurangan tersebut selayaknya diganti Pemerintah selaku pemberi tugas. c. Untuk BUMN Pupuk, usia pabrik sudah tua serta kurangnya pasokan gas. d. Untuk BUMN Perbenihan, sangat tergantung pada adanya subsidi benih. Apabila subsidi benih dihilangkan maka BUMN bisa merugi.

34

Selama periode 2005 – 2009 BUMN sektor Usaha Penunjang Pertanian mengalami pertumbuhan aset sebesar 13,3% yang diikuti dengan pertumbuhan laba bersih 28,9% per tahun. Perkembangan kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Penunjang Pertanian terlihat sebagaimana dalam Tabel 19 sebagai berikut. Tabel 19.

Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Penunjang Pertanian Tahun 2005-2009 Rp Juta

Keterangan Aset

2005

2006

2007

2008

Prognosa 2009

20.646.942

21.553.074

24.586.399

33.296.701

32.994.934

8.568.255

9.098.299

11.148.122

12.601.730

15.529.732

Pendapatan

17.224.337

17.073.962

24.473.379

39.126.581

39.297.837

Laba Bersih

868.136

897.935

1.719.806

2.184.835

2.049.956

Ekuitas

II. 2.16. Sektor Usaha Pertambangan dan Semen BUMN Sektor Usaha Pertambangan dan Semen terdiri dari 7 BUMN yaitu 4 (empat) BUMN Sektor Pertambangan, PT Aneka Tambang, PT Timah, PT BB Bukit Asam, PT Sarana Karya, dan 3 (tiga) BUMN Semen, PT Semen Gresik, PT Semen Baturaja dan PT Semen Kupang. Diantara isu strategis BUMN Pertambangan adalah rencana pembentukan BUMN Pertambangan yang terintegrasi (IRC) melalui pembentukan Holding Company guna meningkatkan skala ekonomis, leverage dan nilai perusahaan yang sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan. Sedangkan isu strategis yang dihadapi BUMN Semen adalah optimalisasasi holding BUMN Semen (PT Semen Gresik Group Tbk) dengan melakukan pemisahan aset (spin off) PT Semen Gresik Tbk dan pengembangan usaha PT Semen Baturaja guna meningkatkan kapasitas produksi. Pada periode 2005 – 2009, BUMN sektor Pertambangan dan Semen dapat meningkatkan total aset dengan rata-rata pertumbuhan 13,9% per tahun dengan pertumbuhan laba bersih yang cukup tinggi, yaitu 38,9% per tahun. Pertumbuhan tersebut diikuti dengan peningkatan ekuitas rata-rata 22,6% per tahun. Perkembangan kinerja keuangan BUMN Sektor Pertambangan dan Semen dapat dilihat pada Tabel 20 sebagai berikut.

35

Tabel 20.

Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Pertambangan dan Semen Tahun 2005-2009 Rp Juta

Keterangan Aset

2005

2006

2007

2008

Prognosa 2009

197.834.182

225.610.789

279.771.590

321.841.157

329.413.225

81.918.469

134.420.344

161.505.091

169.361.679

171.453.926

Pendapatan

329.958.353

371.854.949

420.952.937

585.867.650

374.807.089

Laba Bersih

9.069.349

22.081.547

33.186.800

35.566.054

19.496.734

Ekuitas

II. 2.17. Sektor Usaha Industri Strategis BUMN sektor usaha Industri Strategis terdiri dari 2 (dua) BUMN Industri Pertahanan, PT Dahana dan PT Pindad, 3 (tiga) BUMN Baja dan Konstruksi Baja, PT Krakatau Steel, PT Boma Bisma Indra, PT Barata Indonesia, 1 (satu) BUMN Industri Kereta Api, PT INKA, 1 (satu) BUMN Kedirgantaraan, PT Dirgantara Indonesia dan 4 (empat) BUMN Dok Perkapalan, PT Dok Kodja Bahari, PT Dok & Perkapalan Surabaya, PT PAL Indonesia, PT Indusri Kapal Indonesia. Isu-isu strategis yang dihadpi oleh BUMN Sektor Usaha Industri Strategis adalah : a. b. c. d. e.

Keterbatasan pendanaan, sehingga pengembangan usaha berjalan sangat lambat. Tingginya ketergantungan kepada bahan baku impor. Skala usaha dan kapasitas produksi yang masih rendah, sehingga belum efisiensi yang berdampak pada lemahnya daya saing. Prasarana dan saran produksi yang relatif telah berusia tua dan ketinggalan teknologi yang memerlukan dana cukup besar untuk revitalisasi dan alih teknologi. Kondisi keuangan perusahaan yang sudah mengkhawatirkan, sehingga menyulitkan untuk akses ke sumber pendanaan dan untuk mendapatkan order pekerjaan (PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, PT Industri Kapal Indonesia). Perkembangan kinerja BUMN Sektor Industri Strategis dari tahun 2005-2009

terlihat dalam Tabel 21. Pada periode 2005 – 2009, BUMN sektor Usaha Industri Strategis dapat meningkatkan total aset dengan rata-rata pertumbuhan 9,3% per tahun, yang juga diikuti dengan pertumbuhan ekuitas rata-rata 15,8% per tahun. Pada tahun 2006 dan 2007 BUMN Sektor Industri Strategis masih mengalami kerugian, namun pada 2 tahun terakhir sudah mampu membukukan laba.

36

Tabel 21.

Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Industri Strategis Tahun 2005-2009 Rp Juta

Keterangan Aset

2005

2006

2007

2008

Prognosa 2009

15.982.193

18.305.011

19.790.843

24.724.658

22.169.961

3.566.036

4.404.781

4.364.670

4.646.064

4.823.251

Pendapatan

15.062.416

15.780.303

18.638.017

25.398.892

21.274.755

Laba Bersih

228.707

(237.971)

(181.194)

373.554

400.863

Ekuitas

II. 2.18. Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Alam BUMN Sektor Usaha Energi terdiri dari 5 (lima) BUMN, PT PLN, PT Pertamina, PT PGN, PT Batan Teknologi dan PT EMI. Dengan pertumbuhan aset selama periode 2005 – 2009 rata-rata mencapai sebesar 12,4% per tahun, sedangkan ekuitas meningkat rata-rata sebesar 1,0 %. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BUMN sektor usaha energi antara lain : a. Produk yang dihasilkan berhubungan dengan hayat hidup orang banyak (mengemban tugas Public Service Obligation/PSO), sehingga penetapan harga/tarif masih diatur oleh Pemerintah. b. Perlunya dilakukan restrukturisasi secara menyeluruh (PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara), baik organisasi maupun usaha, termasuk anak-anak perusahaan agar operasional perusahaan lebih efisien dan efektif. c. Investasi untuk pembangunan pembangkit listrik baru (PT Perusahaan Listrik Negara) membutuhkan waktu dan dana yang sangat besar, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap listrik belum terpenuhi sebagaimana harapan. Adapun perkembangan kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Energi adalah sebagaimana Tabel 22 sebagai berikut. Tabel 22.

Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Energi Tahun 2005-2009 Rp Juta

Keterangan

2005

2006

2007

2008

Prognosa 2009

Aset

236.310.016

266.199.786

297.965.615

322.428.217

376.484.955

Ekuitas

146.049.529

147.756.069

145.186.024

138.119.760

151.239.966

Pendapatan

85.011.144

114.944.477

127.013.989

184,268,485

166.361.897

Laba Bersih

(3.588.986)

452.330

(3.758.415)

(9.962.804)

13.040.486

37

II.

2.19.

Sektor

Usaha

Telekomunikasi,

Media

dan

Industri

Penunjang

Telekomunikasi BUMN yang bergerak di sektor usaha telekomunikasi terdiri dari 5 (lima) BUMN, PT Telkom, PT INTI, PT LEN Industri, Perum LKBN Antara, Perum Perusahaan Film Negara. Perkembangan kinerja keuangan BUMN Sektor Usaha Telekomunikasi adalah sebagaimana Tabel 22. Isu strategis yang dihadapi oleh BUMN sektor usaha telekomunikasi antara lain : a. b.

c.

d.

Saat ini terdapat 10 perusahaan operator telepon seluler di Indonesia yang berdampak pada perang tarif dan tingkat persaingan yang sangat ketat. Untuk pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dibutuhkan dana yang sangat besar, sementara dengan ketatnya persaingan menuntut setiap operatoe untuk melakukan efisiensi secara ketat. Kepemilikan asing dalam industri telekomunikasi terkait dengan masalah naionalisme dan karena telekomunikasi termasuk industry yang menguasai hayat hidup orang banyak. Ketatnya persaingan dan banyaknya alat-alat komunikasi yang masuk ke Indonesia dari luar negeri, mengancam keberadaan perusahaan industri peralatan telekomunikasi Indonesia (PT Industri Telekomunikasi Indonesia). Pada periode 2005 – 2009, BUMN sektor Usaha Industri Strategis dapat

meningkatkan total aset dengan rata-rata pertumbuhan 11,3% per tahun dengan pertumbuhan laba bersih yang cukup tinggi, yaitu 6,2% per tahun. Pertumbuhan tersebut diikuti dengan peningkatan ekuitas rata-rata 12,6% per tahun. Tabel 22.

Perkembangan Kinerja Keuangan BUMN Sektor Usaha Telekomunikasi Tahun 2005-2009 Rp Juta

Keterangan

2005

2006

2007

2008

Prognosa 2009

Aset

63.176.678

76.301.596

83.230.795

92.500.325

96.378.922

Ekuitas

23.871.848

28.651.835

34.276.989

34.847.399

38.092.656

Pendapatan

42.528.270

52.220.931

60.496.862

62.020.947

48.617.237

Laba Bersih

8.012.347

11.017.141

12.854.898

10.623.901

9.324.478

II. .3. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan dan evaluasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di BUMN, Kementerian BUMN telah melakukan halhal sebagai berikut :

38

a. Untuk terus mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG di BUMN serta untuk menyesuaikan dengan best practice penerapan GCG dalam dunia usaha, maka telah dilakukan upaya-upaya yang lebih intensif terhadap implementasi GCG di BUMN (dengan hasil kegiatan sebagaimana dikemukan di butir II.3.1 s.d. II.3.8). b. Kegiatan monitoring GCG dalam rangka fungsi pembinaan dan pengawasan kepada BUMN . II. 3.1. Assessment GCG Pelaksanaan assessment GCG sampai akhir tahun 2009 mencapai 109 BUMN dari 141 BUMN, sehingga masih tersisa 32 BUMN yang belum dilakukan assessment. Dari jumlah 32 BUMN yang tersisa tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2010. Kualitas penerapan GCG dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori/tingkatan capaian aktual penerapan GCG, dari “sangat baik” sampai dengan “sangat kurang” sebagaimana terlihat pada Tabel 23 sebagai berikut. Tabel 23. Hasil Asessment GCG pada BUMN Sampai Tahun 2009 Jumlah BUMN Grade / Tingkat

Predikat

Range Score

sd 31 Des 2007

s.d. 31 Des 2008

sd 31 Des

%

2009

1

Sangat baik

90 < X < 100

-

-

-

0

2

Baik

75 < X < 90

29

30

59

54,13

3

Cukup

60 < X < 75

44

46

35

32,11

4

Kurang

50 < X < 60

9

9

6

5,50

5

Sangat Kurang

X < 50

9

9

9

8,26

0 < X < 100

91

94

109

Jumlah

100,00

Tabel di atas menunjukkan skor hasil assessment GCG murni sebagian besar dalam kategori cukup, yakni 48,95%, baik 31,91%, sedangkan yang berkategori kurang secara kumulatif sebanyak 19,14%. Hal ini berarti, secara umum penerapan GCG pada BUMN masih perlu peningkatan dalam kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG-nya. II. 3.2. Re-Assessment GCG Re-assessment perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan GCG pada BUMN yang masih dianggap perlu peningkatan. Re-assessment GCG ditujukan kepada BUMN yang memenuhi kriteria, yaitu telah melaksanakan Program Assessment

39

GCG, perolehan skor GCG-nya rendah (70