Masa Pemerintahan bj habibie

Oleh: Ahmad Yusuf M (13) M Karim Abrori (14) Vikry Nudia iassar arii R (15)

 

Tanggal 20 Mei 1998 Tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 WIB

Perbedaan Pendapat •

•

•

Pendapat bahwa penggangkatan BJ Habibie kostitusional (pasal 8 UUD 1945) Pendapat bahwa penggangkatan BJ Habibie inkostitusional (pasal 9 UUD 1945) Tap MPR No. VII/MPR/1973

Bidang Ekonomi

Bidang Politik

Bidang Hukum

Menekan laju inflasi dan gejolak moneter Mencabut pengoprasian beberapa bank yang bermasalah Merekonstruksi perekonomian Indonesia Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik, Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat. Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga muncul 48 parpol o Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh yang merugikan. o Membentuk tiga undang-undang demokratis (1) UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik (2) UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu (3) UU No. 4 tahun 1999 tentang Susunan kedudukan DPR/MPR o Mengusut harta kekayaan soeharto dan dan kroni kroninya. o

 Melakukan

rekonstruksi berupa UU, PP, maupun peraturan menteri.  Melahirkan 69 Undang-undang.  Penataan ulang struktur kekuasaan Kehakiman.

KEBIJAKAN B.J. HABIBIE •

Masalah Dwi Fungsi ABRI

•

Pemilihan Umum 1999

•

Penyelesaian Masalah Timor Timur

Penggurangan

jumlah ABRI Polri memisahkan diri dari TNI dan menjadi Kepolisian Negara ABRI diubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Udara, Darat, dan Laut.

 

 

Menggunakan asas Luber dan Jurdil Mencabut 5 paket undang-undang tentang politik Menetapkan 3 undang-undang politik baru Badan pelaksana pemilihan umum dilakukan oleh KPU terdiri dari wakil dari pemerintahan dan partai politik serta pemilihan umum.







B.J Habibie menawarkan 2 pilihan kepada Timur-Timor yaitu otonomi daerah atau memisahkan diri dari RI Tanggal 31 agustus 1999 kerusuhan dimana mana hingga tanggal 4 september 1999 Tanggal 4 september 1999 penggumuman pendapat