Manusia, Nilai, Moral Dan Hukum

MAKALAH MANUSIA, NILAI, MORAL DAN HUKUM Makalah Ini Diajukan untuk Memenuhi Tugas Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Dosen Pembimbing : Sapari, M. Pd

Oleh : Hasna Izzatunnisa Nurma Irnawati

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ASY-SYUKRIYYAH TANGERANG 2016

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas penyusunan makalah ini. Shalawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpahkan rahmat dan salam kepada nabi Muhammad saw beserta keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu istiqomah dalam mengamalkan sunnahnya hingga akhir zaman. Penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar , pada semester IV, dengan Tema : “Manusia, Nilai, Moral, dan hukum”. Kami menyadari bahwa dalam penusunan makalah ini mungkin masih

terdapat

kekurangan.

Oleh

karena

itu

kami

sangat

mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat positif dan membangun guna penyusunan makalah yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Harapan kami semoga kiranya makalah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Tangerang, Maret 2016 Tim penyusun,

ii

DAFTAR ISI COVER ..................................................................................... i KATA PENGANTAR .................................................................... ii DAFTAR ISI .............................................................................. iii BAB I : PENDAHULUAN ............................................................. 1 A. ............................................................................................... Latar Belakang Masalah ............................................................ 1 B. ............................................................................................... Rum usan Masalah .................................................................. 1 BAB II : PEMBAHASAN .............................................................. 2 A. ............................................................................................... Peng ertian Manusia, Nilai, Moral, dan Hukum ........................... 2 B. ............................................................................................... Haki kat, Fungsi, dan Perwujudan Nilai, Moral, dan Hukum........ 3 C. ............................................................................................... Kead ilan, Ketertiban, dan Kesejahteraan .................................. 7 D................................................................................................ Probl ematika Nilai, Moral, dan Hukum Dalam Masyarakat dan Negara ..................................................................... 9 BAB III : PENUTUP ................................................................... 13 A. ............................................................................................... Simp ulan ................................................................................ 13 B. ............................................................................................... Sara n ................................................................................... 13 DAFTAR PUSTAKA .................................................................... 14

iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Manusia, nilai, moral, dan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Masalah-masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia berkaitan dengan nilai, moral, dan hukum antara lain mengenai kejujuran, keadilan, menjilat, dan perbuatan negatif lainnya sehingga perlu dikedepankan pendidikan agama dan moral karena adanya panutan, nilai, bimbingan, dan moral dalam diri manusia akan sangat menentukan kepribadian individu atau jati diri manusia, lingkungan sosial, dan kehidupan setiap insan. Pendidikan moral tidak hanya terbatas pada lingkungan akademis, tetapi dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja. Secara umum ada tiga lingkungan yang sangat kondusif untuk melaksanakan

pendidikan

moral

yaitu

lingkungan

keluarga,

lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Peran keluarga dalam

pendidikan

mendukung

terjadinya

proses

identifikasi,

internalisasi, panutan, dan reproduksi langsung dari nilai-nilai moral yang hendak ditanamkan sebagai pola orientasi dari kehidupan keluarga. Hal-hal yang juga perlu diperhatikan dalam lingkungan moral

di

lingkungan

keluarga

adalah

penanaman

nilai-nilai

kejujuran, kedisiplinan dan tanggung jawab dalam segenap aspek. B. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan manusia, nilai, moral, dan hukum ? 2. Apa hakikat, fungsi, dan perwujudan nilai, moral, dan hukum ? 3. Apa

yang

dimaksud

dengan

keadilan,

ketertiban,

dan

kesejahteraan ? 4. Apa problematika nilai,moral,dan hukumdalam masyarakat dan Negara ? 1

BAB II PEMBAHASAN A. PENGERTIAN MANUSIA, NILAI, MORAL, DAN HUKUM 1. Manusia Manusia berasal dari kata “manu” (sansekerta) “mens” (latin), yang berarti berfikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain). Sedangkan secara istilah manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 2. Nilai Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualtas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Bagi manusia nilai dijadikan sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. 3. Moral Moral merupakan perbuatan, tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakatnya, maka orang tersebut dinilai mempunyai moral yang baik, begitu juga sebaliknya. Sehingga moral dapat diartikan sebagai tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. 4. Hukum Hukum

merupakan

sistem

yang

terpenting

dalam

pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan 2

masyarakat dalam

berbagai

cara dan

bertindak

sebagai

perantara utama dalam hubungan social antar masyarakat B. HAKIKAT, FUNGSI, DAN PERWUJUDAN NILAI, MORAL, DAN HUKUM 1. Hakikat Nilai dan Moral Ada beberapa bidang filsafat yang berhubungan dengan cara manusia mengartikan suatu hakikat, salah satu diantaranya adalah aksiologi, bidang ini disebut filsafat nilai, yang memiliki dua kajian utama, yaitu etika dan estetika. Etika berhubungan dengan kajian baik, buruk, benar dan salah. Sedangkan estetika berhubungan dengan keindahan. Namun karena manusia selalu berhubungan dengan masalah keindahan, baik, dan buruk, bahkan dengan persoalan persoalan layak atau tidaknya sesuatu, maka pembahasan etika dan estetika jauh melangkah kedepan

meningkatkan

kemampuannya

untuk

mengkaji

persoalan nilai dan moral tersebut sebagaimana mestinya. Pembahasan mengenai nilai termasuk dalam kawasan etika. Bertens (2001) menyebutkan ada tiga jenis etika, yaitu : a. Etika berarti nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. b. Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral. Etika yang dimaksud adalah kode etik. c. Etika berarti ilmu tentang baik dan buruk. Etika yang dimaksud sama dengan istilah filsafat moral. Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berkaitan dengan nilai. Sebagai contoh ketika kita mengatakan bahwa orang itu

3

baik atau lukisan itu indah. Berarti kita melakukan penilaian terhadap objek. Baik dan indah adalah contoh nilai. Sesuatu dianggap bernilai apabila sesuatu itu memiliki sifat sebagai berikut. a. Menyenangkan (peasent) b. Berguna (useful) c. Memuaskan (satisfying) d. Menguntungkan (profitable) e. Menarik (interesting) f. Keyakinan (belief) Nilai moral diantara pandangan objektif dan subjektif manusia Nilai erat hubungannya dengan manusia, dalam hal etika maupun estetika. Manusia sebagai makhluk yang bernilai akan memahami nilai dalam dua konteks, pertama akan memandang nilai sebagai sesuatu yang objektif, aliran idealism atau objektivisme akan mengatakan bahwa nilai itu ada disetiap sesuatu. Tidak ada yang diciptakan didunia tanpa ada suatu nilai yang melekat didalamnya. Kedua, aliran subjektivisme memandang nilai sebagai sesuatu yang subjektif, dengan mengatakan bahwa nilai adalah suatu objek yang terletak pada subjek yang dinilai. Misalnya air angat benilai daripada emas bagi orang yang kehausan ditengah gurun pasir, tanah memiliki nilai bagi seorang petani. Dan lain sebagainya. Menurut Bambang Daroeso, nilai memiliki ciri sebagai berikut a. Suatu realitas yang abstrak (tidak ditangkap melalui indera, tetapi ada) b. Normatif (yang seharusnya, ideal, sebaiknya, diinginkan) c. Berfungsi sebagai daya dorong manusia

4

Nilai diantara kualitas primer dan kualitas sekunder Kualitas primer yaitu kualitas dasar yang tanpanya objek tidak dapat mejadi ada, sama seperti kebutuhan primer yang harus ada sebagai syarat hidup manusia, sedangkan kualitas sekunder merupakan fasilitas yang dapat ditangkap oleh pancaindera seperti warna, rasa, bau, dan sebagainya. Jadi kualitas sekunder seperti halnya kualitas sampingan yang memberikan niai lebih terhadap sesuatu yang dijadikan objek penilaian kualitasnya. Perbedaan

antara

kedua

kualitas

ini

adalah

pada

keniscayaannya, kualitas primer harus ada dan tidak bisa ditawar lagi, sedangkan kualitas sekunder bagian eksistensi objek tetapi kehadirannya tergantung subjek penilai. Nilai bukan kualitas primer maupun sekunder sebab nilai tidak menambah atau memberi eksistensi objek. Nilai bukan sebuah esensi objek. Nilai bukan benda atau unsur benda, melainkan sifat, kualitas, yang memiliki objek tertentu yang dikatakan “baik”. Nilai milik semua objek, nilai tidaklah independen yakni tidak memiliki kesubstantifan. Metode menemukan dan Hierarki Nilai dalam Pendidikan Menilai

berarti

menimbang,

yaitu

kegiatan

manusia

menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang selanjutnya diambil sebuah keputusan, nilai memiliki polaritas dan hierarki, yaitu : a. Nilai menampilkan diri dalam aspek positif dan aspek negatif yang sesuai (polaritas) seperti baik dan buruk, keindahan dan kejelekan. b. Nilai

tersusun

secara

pentingnya.

5

hierarkis,

yaitu

hierarki

urutan

Ada beberapa klasifikasi nilai yaitu klasifikasi nilai yang didasarkan atas pengakuan, objek yang dipermasalahkan, keuntungan

yang

diperoleh,

tujuan

yang

akan

dicapai,

hubungan antara pengembangan nilai dengan keuntungan, dan hubungan yang dihasilkan nilai itu sendiri denga hal lain yang lebih baik. Sedangkan Maz Scheller berpendapat bahwa hierarki terdiri dari, nilai kenikmatan, kehidupan, kejiwaan, dan nilai kerohanian. Adapun pembagian hierarki di Indonesia yakni nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. 2. Norma sebagai Perwujudan dari Nilai Nilai penting bagi kehidupan manusia, sebab nilai bersifat normative dan menjadi motivator tindakan manusia. Sehingga harus

diimplementasikan

dalam

bentuk

norma.

Norma

merupakan konkretisasi dari nilai dan perwujudan dari nilai. Sebagai contoh : “Dilarang membuang sampah sembarangan” atau “Buanglah sampah pada tempatnya”. Norma diatas berusaha mewujudkan nilai kebersihan. Dengan mengikuti norma tersebut, diharapkan kebersihan sebagai nilai dapat terwujudkan dalam kehidupan. Ada norma lain, misalnya yang berbunyi “Dilarang merokok”. Norma tersebut dimaksudkan agar terwujud nilai kesehatan. Akhirnya, yang tampak dalam kehidupan dan melingkupi kehidupan kita bukan nilai, tetapi norma atau kaidah. Norma atau kaidah merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dan panduan dalam bertingkah laku di kehidupan masyarakat. Yang berisikan anjuran atau larangan sehingga tercipta kehidupan yang lebih baik.

6

Norma-norma yang berlaku di masyarakat ada empat macam, yakni: a. Norma agama b. Norma moral/kesusilaan c. Norma kesopanan d. Norma hukum 3. Hukum sebagai Norma Hukum pada dasarnya adalah bagian dari norma, yaitu norma hukum. Hukum sebagai norma berbeda dengan ketiga hukum yang lain.Perbedaannya ada pada hal-hal sebagai berikut. a. Norma hukum datangnya dari luar diri kita sendiri, yaitu dari kekuasaan Negara atau lembaga yang resmi dan berwenang. b. Norma hukum dilekati sanksi pidana atau pemaksa secara fisik. Norma lain tidak dilekati sanksi pidana secara fisik. c. Sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat negara. Norma hukum dibutuhkan karena dua hal, yaitu : a. Karena bentuk sanksi dari ketiga norma belum cukup memuaskan dan efektif untuk melindungi keteraturan dan ketertiban masyarakat. b. Masih ada perilaku lain yang perlu diatur diluar ketiga norma di atas, misalnya perilaku dijalan raya. C. KEADILAN, KETERTIBAN, DAN KESEJAHTERAAN 1. Makna Keadilan Keadilan adalah pangkuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Pengakuan atas hak hidup individu harus diimbangi

7

melalui kerja keras tanpa merugikan pihak lain. Karena keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, bila disimpulkan bahwa keadilan merupakan : 1. Kesadaran adanya hak yang sama bagi setiap warga Negara 2. Kesadaran adanya kewajiban yang sama bagi setiap warga Negara 3. Hak dan kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata. Berdasarkan macamnya, Plato membagi keadilan menjadi tiga jens, yaitu : a. Keadilan Komutatif Keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama besarnya, tanpa mengingat berapa besar jasa-jasa yang telah diberikan. b. Keadilan Distributif Keadilan yang memberikan hak atau jatah kepada setiap orang menurut jasa-jasa yang telah diberikan c. Keadilan Legal atau Keadilan Moral Keadilan yang mengikuti penyesuaian atau pemberian tempat

seseorang

kemampuannya,

dalam

dan

masyarakat

sesuai

dengan

dianggap

sesuai

dengan

yang

kemampuan yang bersangkutan. 2. Fungsi dan tujuan hukum dalam Masyarakat Adaempat fungsi hukum dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut : a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan mayarakat b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan 8

c.

Sebagai penggerak pembangunan

d. Sebagai fungsi kritis hukum D. PROBEMATIKA

NILAI,

MORAL,

DAN

HUKUM

DALAM

MASYARAKAT DAN NEGARA Hukum

sebagai

moral.Apa

artinya

norma

harus

didasarkan

Undang-Undang

jika

pada

tidak

nilai

disertai

moralitas.Norma moral adalah norma yang paling dasar.Norma moral menentukan bagaimana kita menilai seseorang. Suatu hukum yang bertentangan dengan norma moral kehilangan kekuatannya,demikian kata thomas Aquinas. Secara ideal,seharusnya manusia taat pada norma moral dan norma hukum yang tumbuh dan tercipta dalam hidup sebagi upaya

mewujudkan

kehidupan

sejahtera.Namun

dalam

pelanggaran,baik

terhadap

hukum.Pelanggaran pelanggaran

yang

kenyataannya

norma

etik,sedangkan

norma

damai,aman,dan terjadi

moral

moral

berbagai

maupun

norma

merupakan

suatu

pelanggaran

terhadap

norma

hukum merupakan suatu pelanggaran hukum. 1. Pelanggaran Etik Kebutuhan akan norma etik di oleh manusia diwujudkan dengan membuat serangkaian norma etik untuk suatu kegiatan atau profesi.Kode etik profesi berisi ketentuan-ketentuan normatif

etik

yang

seharusnya

dilakukan

oleh

anggota

profesi.Kode etik profesi dibutuhkan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi,dan disisi lain melindungi, masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian.Meskipun

telah

9

memiliki

kode

etik,masih

terjadi

pelanggaran terhadap profesi.Contohnya: Dokter melanggar kode etik kedokteran. Pelanggaran terhadap kode etik tidak diberikan sanksi lahiriah ataupun yang bersifat memaksa. Pelanggaran etik biasanya mendapat sanksi etik berupa rasa menyesal,bersalah,dan malu.Bila seorang profesi melanggar kode etik profesinya ia akan mendapatkan sanksi etik dari lembaga profesi,seperti teguran,dicabut keanggotaannya,atau

tidak diperbolehkan lgi

menjalani profesi tersebut. 2. Pelanggaran Hukum Poblema hukum yang yang berlaku dewasa ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat.Akibatnya banyak tarjadi pelanggaran hukum.Bahkan,pada hal-hal kecil yang sesungguhnya tidak perlu terjadi.Misalnya,secara sengaja tidak membawa SIM dengan sengaja dengan alasan hanya untuk sementara waktu. Pelanggaran hukum dalam arti sempit berarti pelanggaran terhadap perundang-undangan negara.Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana dari negara yang bersifat lahiriah dan memaksa masyarakat secara resmi (Negara) berhak memberi sanksi bagi warga negara yang melanggar hukum.Bila dicermati, ada beberapa hal yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum. a. Kesadaran

atau

pengetahuan

hukum

yang

lemah.

Kesadaran/pengetahuan hukum yang lemah, dapat berefek pada

pengambilan

jalan

pintas

dalam

menyelesaikan

persoalan masing-masing. masyarakat yang tidak mengerti akan

hukum,

berpotensi

besar

dalam

melakukan

pelanggaran terhadap hukum. dalam hukum, dikenal dengan

10

adanya fiksi hukum artinya semua dianggap mengerti akan hukum.

Seseorang

tidak

dapat

melepaskan

diri

dari

kesalahan akan perbuatannya dengan alasan bahwa ia tidak mengerti hukum atau suatu peraturan perundang-undangan. Jadi dalam hal ini sudah sewajarnya bagi setiap individu untuk mengetahui hukum. Sedangkan bagi aparatur hukum atau elemen lain yang concern pada supremasi hukum sudah seharusnya memberikan kesadaran hukum bagi setiap individu. b. ketaatan terhadap hukum. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang budaya egoisme dari individu muncul. Ada saja orang yang melanggar hukum dengan bangga ia menceritakan perbuatannya kepada orang lain. Misalnya pelanggaran terhadap lalu lintas. Oleh pelakunya menganggap itu hal-hal yang biasa-biasa saja, bahkan dengan bersikap bangga diri ia menceritakan kembali kepada orang lain perbuatan yang telah dilakukannya. Hal semacam ini telah mereduksi nilai-nilai kebenaran, sehingga menjadi suatu kebudayaan yang sebenarnya salah. c.

Perilaku aparatur hukum. Perilaku aparatur hukum baik dengan sengaja ataupun tidak juga

telah

mempengaruhi

dalam

penegakan

hukum.

Misalnya aparat kepolisian yang dalam menagani suatu kasus dugaan tindak pidana, tidak jarang dalam kenyataannya juga langsung memvonis seseorang telah bersalah. Hal ini dapat dilihat dengan perilaku aparat yang dengan “ringan tangan” terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana. Perilakuperilaku semacam ini justru bukan mendidik seseorang untuk menghormati akan hukum. Ia menghormati hukum hanya karena takut akan polisi.

11

d. Faktor aparatur hukum. Seseorang yang melakukan tindak pidana, namun ia selalu bisa lolos dari jeratan pemidanaan, akan berpotensi bagi orang yang lain untuk melakukan hal yang sama. Korupsi yang banyak dilakukan namun banyak pelaku yang lepas dari jeratan hukum berpotensi untuk oleh orang lain melakukan hal yang sama. Adanya mafia peradilan, telah mempengaruhi semakin bobroknya penegakan hukum di negeri kita. Aparatur

hukum

yang

sedianya

diandalkan

untuk

menjunjung tinggi supremasi hukum, justru melakukan pelanggaran hukum. Sebagai akibatnya masyarakat pesimis terhadap penegakan hukum. Contoh pelanggaran hukum : Kecurangan saat pemilu,kasus Bank Century,dan lain-lain. Seharusnya para penegak hukum mampu menegakkan hukum seadil-adilnya,tidak ada lagi diskrimanan terhadap si miskin sehingga terciptalah keadilan. Permasalahan melalui

proses

hukum di dindonesia dapat diminimalisasi pendidikan

yang

diberikan

kepada

masyarakat,diharapkan wawasan pemikiran mereka pun semakin meningkat sehingga mempunyai kemampuan untuk memikirkan banyak alternatif dalam usaha memecahkan masalah hukum dan tidak melakukan pelanggaran hukum.

12

BAB III PENUTUP A. Simpulan Manusia, nilai, moral, dan hukum adalah suatu hal yang saling berkaitan dan saling menunjang. Sebagai warga Negara kita perlu mempelajari, menghayati, dan melaksanakan dengan ikhlas

mengenai

nilai,

moral,

dan

hukum

agar

terjadi

keselarasan dan harmoni kehidupan. Manusia adalah individu yang terdiri dari jasad dan ruh serta makhluk yang paling sempurna, paling tinggi derajatnya dan menjadi khalifah di permukaan bumi. Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicitcitakan, dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. B. Saran Penegakan hukum harus memperhatikan keselarasan antara keadilan dan kepastian hukum. Karena, tujuan hukum antara lain adalah untuk menjamin terciptanya keadilan (justice), kepastian hukum (certainty of law), dan kesebandingan hukum (equality before the law). Penegakan hukum-pun harus dilakukan dalam proporsi yang baik dengan penegakan hak asasi manusia. Dalam arti, jangan lagi

ada

penegakan

hukum

yang

bersifat

diskriminatif,

menyuguhkan kekerasan dan tidak sensitif jender. Penegakan hukum

13

DAFTAR PUSTAKA Winarno, S.Pd., M.Si dan Drs. Herimanto, M. Pd., M.Si.2008. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta: Bumi Aksara.

http://16inggris2clindakwh.blogspot.co.id/2015/04/memahamihakikatfungsinilaimoraldan.html diakses pada Senin, 21 Maret 2016 pukul 08.20 WIB

http://dibalue.blogspot.co.id/2011/04/kode-etik-pelanggaran-dansanksi.html, diakses pada Kamis, 24 Maret 2016 pukul 22.00 WIB

ifashinee.blogspot.co.id/2011/01/makalah-isbdproblematikanilaidanmoral.html

14