Manual Sistem Jaminan Halal PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

MAN-01 1

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG DAFTAR ISI

1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13.

Lembar Pengesahan…………………………………………………………………. 3 Daftar Disribusi Dokumen…………………………………………………………... 4 Daftar Revisi Dokumen…………………………………………………………….... 5 Pernyataan Kebijakan Halal …….………………………………………………….. 6 Pendahuluan………………………………………………………………………….. 7 Sistem Jaminan Halal………………………………………………………………… 8 Kebijakan Halal ……………………………………………………..…………… 8 Panduan Halal ……………………………………………………………………. 8 Organisasi Manajemen Halal ……………………………………………………17 Persyaratan Auditor Internal ………………………………………………….. 18 Tugas Tim Auditor Halal ………………………………………………………. 18 Uraian Tugas dan Wewenang Auditor Halal …………………………………. 18 SOP ………………………………………………………………………………. 20 Acuan Teknis ……………………………………………………………………. 23 Sistem Administrasi …………………………………………………………….. 25 Sistem Dokumentasi …………………………………………………………….. 25 Sosialisasi ……………………………………………………………………….... 26 Pelatihan …………………………………………………………………………. 26 Komunikasi Internal dan External …………………………………………. 27 Audit Internal ………………………………………………………………… 27 Tindakan Perbaikan …………………………………………………………. 29 Kaji Ulang Manjemen ……………………………………………………….. 30 Lampiran Pohon keputusan untuk identifikasi Titik Kritis ………………………. 31 Matrix bahan baku, Tambahan dan Penolong …………………………………….. 39 Tabel Daftar Bahan titik Kritis ……………………………………………………... 40 Lampiran Form Laporan Berkala…………………………………………………... 41 Lampiran Borang Audit Halal Internal ……………………………………………. 42 Lampiran Laporan Ketidak sesuaian ………………………………………………. 47 Lampiran Laporan Tinjauan Manajemen …………………………………………. 48 Lampiran Daftar Lembaga Sertifikasi Halal yang diakui MUI…………………… Lampiran SK Pembentukan Tim AHI………………………………………………

2

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG Disiapkan oleh: Auditor Halal Internal Ketua

( Sumarya, ST) Disahkan oleh

(Ir.H. Ahmad Marju Kodri)

3

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN MANUAL PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG NO JABATAN 1 Direktur Utama

NAMA Ir. H. Ahmad Marju

2

Kepala Bagian Produksi

Kodri Sumarya

01/03/11

3

Kepala Seksi Pengolahan

Ida Nuraida

01/03/11

4

Kepala Seksi Laboratorium

Gusni Elgawati

01/03/11

5

Kepala Seksi Umum & Pergudangan

Asep Sudrajat

01/03/11

6

Staf Umum & Pergudangan

Ade Kurniawan

01/03/11

7

Staf Laboratorium

Akhmad Kautsar

01/03/11

8

Staf Pengolahan

Yudiana Efendi

01/03/11

4

TANDATANGAN

TANGGAL 01/03/11

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG DAFTAR REVISI DOKUMEN MANUAL PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG Perubahan No. Tanggal 1

01/03/11

Dokumen yang direvisi Bab Hala man 1 all all

Dokumen hasil revisi Edisi Bab Hala man all all

Edisi

Keterangan Penerbitan awal

5

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG KEBIJAKAN HALAL PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang berkomitmen untuk memproduksi Air Minum dengan kualitas berdasarkan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia No.492/ MENKES/PER/IV/2010 yang bersertifikat halal secara konsisten sehingga secara sehat, aman dan halal digunakan oleh pelanggan atau masyarakat Kota Tangerang yang beragama Islam tanpa khawatir akan keharamannya, melalui : 1.

Menjamin produk Air Minum yang dihasilkan Halal yaitu dengan adanya

sertifikasi Halal dari LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2.

Menjamin proses produksi bebas dari bahan Haram atau Najis

3.

Menjamin Pemasok berasal dari sumber yang Halal

6

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG PENDAHULUAN 1.

Profil Perusahaan a. Nama Perusahaan Alamat kantor Pusat

: PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang : Jl. Komp. PU. Prosida Bendung X Kelurahan Mekarsari Kec. Neglasari Kota Tangerang 15129

b. Alamat Pabrik

: Jl Komp. PU. Prosida Bendung X Keluraha Mekarsari Kec. Neglasari Kota Tangerang 15129

c. Jenis Produk

: Air Minum Perpipaan

d. Kapasitas produksi

: 800.000 M3 / bulan

PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang adalah perusahaan umum milik Pemerintah Kota Tangerang yang bergerak di bidang jasa pelayanan Air Minum yang memproduksi Air Minum perpipaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tangerang. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1995 dan mengalami perkembangan pesat sampai saat ini dengan total produksi 9.700.000 M3 / tahun dengan jumlah sambungan langganan 18.000 yang terdiri dari sambungan rumah tangga, industri dan Bandara Soekarno Hatta. 2.

Tujuan Penerapan Tujuan dari penerapan Sistem Jaminan Halal adalah bertanggung jawab terhadap masyarakat Kota Tangerang yang menggunakan Air PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang agar merasa yakin bahwa air yang digunakan aman bagi kesehatan dan juga aman kehalalannya. Oleh karena itu diperlukan pensertifikasian Halal dari MUI sebagai jaminan akan kehalalannya.

3.

Ruang Lingkup Penerapan Untuk saat ini Sistem Jaminan Halal PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang diterapkan secara tetap pada Pembelian, Penerimaan Bahan, Produksi (meliputi pengolahan dan laboratorium), Penyimpanan Bahan dan Produk sesuai dengan syariat Islam.

7

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG SISTEM JAMINAN HALAL 1.

Kebijakan Halal Pernyataan dari kebijakan Halal merupakan langkah awal dari penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) Kebijakan halal merupakan pernyataan tertulis komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten, mencakup konsistensi dalam penggunaan dan pengadaan bahan baku, konsistensi dalam proses produksi halal.

2.

Panduan Halal Panduan Halal adalah panduan untuk mengidentifikasi bahan atau proses pada titik kritis yang diterapkan pada suatu perusahaan yang terdiri dari

2.1.

Halal adalah boleh. Pada kasus makanan, kebanyakan makanan termasuk halal kecual secara

khusus disebutkan dalam Al Qur’an atau Hadits. Haram adalah sesuatu yang Allah SWT melarang untuk dilakukan dengan larangan tegas. Setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan terkadang juga terancam sanksi syariah di dunia ini 2.2. 2.2.1.

Referensi Al Qur’an dan fatwa MUI Prinsip-prinsip tentang Hukum Halal dan Haram 2.2.1.1. Pada dasarnya segala sesuatu halal hukumnya. 2.2.1.2. Penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah SWT semata. 2.2.1.3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram termasuk perilaku syirik terhadap Allah SWT. 2.2.1.4. Sesuatu yang diharamkan karena ia buruk dan berbahaya. 2.2.1.5. Pada sesuatu yang halal sudah terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi membutuhkan yang haram 2.2.1.6. Sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya. 2.2.1.7. Menyiasati yang haram, haram hukumnya. 2.2.1.8. Niat baik tidak menghapuskan hukum haram. 2.2.1.9. Hati-hati terhadap yang syubhat agar tidak jatuh ke dalam yang haram. 8

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG 2.2.1.10. Sesuatu yang haram adalah haram untuk semua. 2.2.2. 2.2.2.1.

Halal dan Haram berdasarkan AL QUR’AN Al-Baqarah 168: “Hai sekalian umat manusaia makanlah dari apa yang ada di bumi

ini secara halal dan baik. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syetan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian”. 2.2.2.2.

Al-Baqarah 172-173 : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezki

yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadaNya kalian menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedangkan ia tidak berkehendak dan tidak melampaui batas, maka tidaklah berdosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih”. 2.2.2.3.

Al-Anam 145 : “Katakanlah, saya tidak mendapat pada apa yang diwahyukan

kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi yang memakannya, kecuali bangkai, darah yang tercurah, daging babi karena ia kotor atau binatang yang disembelih dengan atas nama selain Allah. Barang siapa dalam keadaan terpaksa sedangkan ia tidak menginginkan dan tidak melampaui batas, maka tidaklah berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Pengasih”. 2.2.2.4.

Al-Maidah 3 : “Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, hewan yang

disembelih dengan atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang kalian sempat menyembelihnya. Dan diharamkan pula bagi kalian binatang yang disembelih disisi berhala”. 2.2.2.5.

Al-Maidah 90-91 : “Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum

khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keuntungan. Sesungguhnya syetan itu hendak menimbulkan permusuhan dan perbencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan shalat, maka apakah kalian berhenti dari mengerjakan pekerjaan itu”. 2.2.2.6.

Al-Maidah 96 : “Dihalalkan untuk kalian binatang buruan laut dan makanannya”.

2.2.2.7.

AL-A’raf 157 : “Dia menghalalkan kepada mereka segala yang baik dan

mengharamkan kepada mereka segala yang kotor”. 9

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG 2.2.3. 2.2.3.1.

Fatwa MUI untuk Bahan dan Proses Produksi Khamr

a.

Segala sesuatu yang memabukkan dikategorikan sebgai khamr.

b.

Minuman yang mengandung minimal 1 % ethanol, dikategorikan sebagai khamr.

c.

Minuman yang dikategorikan khamr adalah najis.

d.

Minuman yang diproduksi dari proses fermentasi yang mengandung kurang dari

1 % ethanol, tidak dikategorikan khamr tetapi haram untuk dikonsumsi. 2.2.3.2. a.

Ethanol Ethanol yang diproduksi dari industri bukan khamr hukumnya tidak najis atau

suci. b.

Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari

industri khamr untuk proses produksi pangan hukumnya : 1.

Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi

2.

Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi.

3.

Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari

industri khamar untuk proses produksi industri hukumnya haram. 2.2.3.3.

Hasil Samping Industri Khamr

a.

Fusel oil yang berasal dari hasil samping industri khamr adalah haram dan najis

b.

Fusel oil yang bukan berasal dari khamr adalah halal dan suci

c.

Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr

hukumnya haram. d.

Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr

dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru hukumnya halal dan suci. e.

Cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui

rekayasa, hukumnya halal dan suci. f.

Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci sehingga

hilang rasa, bau dan warna khamar-nya, hukumnya halal dan suci. 2.2.3.4.

Flavor Yang Menyerupai Produk Haram

10

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG Flavor yang menggunakan nama dan mempunyai profil sensori produk haram, contohnya flavor rum, flavor babi, dan lain-lain, tidak bias disertifikasi halal serta tidak boleh dikonsumsi walaupun ingredient yang digunakan adalah halal. 2.2.3.5. a.

Produk Mikrobial Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal

adalah halal, dan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram adalah haram. b.

Produk mikrobial yang langsung dikonsumsi yang menggunakan bahan-bahan

yang haram dan najis dalam media pertumbuhannya, baik pada skala penyegaran, skala pilot plant, dan tahap produksi, hukumnya haram. c.

Produk mikrobial yang digunakan untuk membantu proses produksi produk lain

yang langsung dikonsumsi dan menggunakan bahan-bahan haram dan najis dalam media pertumbuhannya, hukumnya haram. d.

Produk konsumsi yang menggunakan produk mikrobial harus ditelusuri

kehalalannya sampai pada tahap proses penyegaran mikroba. 2.2.3.6.

Penggunaan Alat Bersama a.

Alat berkas dipakai babi/anjing harus dicuci dengan cara di-sertu (dicuci

dengan air 7 x, yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama). b.

Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan

non-babi meskipun sudah melalui proses pencucian. 2.2.3.7.

Air Daur Ulang a.

Ketentuan Umum •

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan air daur ulang adalah air

hasil olahan (rekayasa teknologi) dari air yang telah digunakan (musta’mal), terkena najis (mutanajjis) atau yang telah berubah salah satu sifatnya, yakni rasa, warna, dan bau (mutaghayyir) sehingga dapat dimanfaatkan kembali •

Air dua kullah adalah air yang volumenya mencapai paling

kurang 270 liter.

11

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG b.

Ketentuan Hukum •

Air daur ulang adalah suci mensucikan (thahir muthahhir),

sepanjang diproses sesuai dengan ketentuan fikih. •

Ketentuan fikih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum

nomor 1 adalah dengan salah satu dari tiga cara berikut :  Thariqat an-Nazh yaitu dengan cara menguras air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut, sehingga yang tersisa tinggal air yang aman dari najis dan yang tidak berubah salah satu sifatnya.  Thariqah al-Mukatsarah yaitu dengan cara menambahkan air suci lagi mensucikan (thahir muthahhir) pada air yang terkena najis (mutanajjis) atau yang berubah (mutaghayyir) tersebut hingga mencapai volume paling kurang dua kullah; serta unsure najis dan semua sifat yang menyebabkan air itu berubah menjadi hilang.  Thariqah Taghyir yaitu dengan cara mengubah air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut dengan menggunakan alat bantu yang dapat mengembalikan sifat-sifat asli air itu menjadi suci lagi mensucikan (thahir muthahhir) dengan syarat : o

Volume air nya lebih dari dua kullah

o

Alat bantu yang digunakan harus suci c.

Air daur ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 boleh dipergunakan

untuk berwudlu, mandi, mensucikan najis dan istinja’, serta halal diminum, digunakan untuk memasak dan untuk kepentingan lainnya, selama tidak membahayakan kesehatan. 2.2.4. 2.2.4.1.

Beberapa contoh Bahan Kritis Daging Daging yang berasal dari hewan halal dapat menjadi tidak halal jika disembelih tanpa mengikuti aturan syariat Islam. Hal-hal yang menjadi titik proses penyembelihan adalah sebagai berikut :

12

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG a.

Penyembelihan (harus seorang muslim yang taat dan melaksanakan syariat

Islam sehari-hari). b.

Pemingsanan (tidak menyebabkan hewan mati sebelum disembelih).

c.

Peralatan/pisau (harus tajam)

d.

Proses pasca penyembelihan hewan harus benar-benar mati sebelum proses

dilanjutkan dan darah harus keluar secara tuntas). Untuk daging impor perlu diperhatikan hal-hal di bawah ini : •

Harus dilengkapi dengan sertifikat halal dari lembaga yang diakui LP POM

MUI. •

Harus dilengkapi dengan dokumen pengapalan dan dokumen lainnya

(contoh : dokumen kesehatan). •

Harus ada kecocokan dantara sertifikat halal dengan dokumen lain.

•

Harus ada kecocokan antara dokumen dengan fisik (kemasan, label, dan

lain-lain). •

Harus ada kecocokan no lot, plant number, tanggal penyembelihan dan

sebagainya. 2.2.4.2.

Bahan Turunan Hewani Bahan turunan hewani berstatus halal dan suci jika berasal dari hewan yang disembelih sesuai dengan syariat Islam, bukan berasal dari darah dan tidak bercampur dengan bahan haram atau najis. Berikut ini disampaikan contoh-contoh bahan turunan hewani / mungkin berasal dari turunan hewani :

•

Lemak

•

Protein

•

Gelatin

•

Kolagen

•

Asam lemak dan turunannya (E430-E436)

•

Garam atau ester asam lemak (E470-E495)

•

Gliserol/gliserin (E422)

•

Asam amino (contoh : sistein, fenilalanin, dan sebagainya) 13

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG •

Edible bone phosphate (E521)

•

Di/trikalsium fosfat

•

Tepung plasma darah

•

Konsentrat globulin

•

Fibrinogen

•

Media pertumbuhan mikroba (contoh : blood agar)

•

Hormon (contoh : insulin)

•

Enzim dari pancreas babi/sapi (amylase, lipase, pepsin, tripsin)

•

Taurin

•

Plasenta

•

Produk susu, turunan susu dan hasil sampingnya yang diproses

menggunakan enzim (contoh: keju, whey, laktosa, kasein/kaseinat) •

Beberapa vitamin (contoh : vitamin A, B6, D, E)

•

Arang aktif

•

Kuas

2.2.4.3.

Bahan Nabati Bahan nabati pada dasarnya halal, akan tetapi jika diproses menggunakan bahan tambahan dan penolong yang tidak halal, maka bahan tersebut menjadi tidak halal. Oleh karena itu perlu diketahui alur proses produksi beserta bahan tambahan dan penolong yang menggunakan dalam memproses suatu bahan nabati. Berikut ini disampaikan beberapa contoh bahan nabati yang mungkin menjadi titik kritis :

•

Tepung terigu dapat diperkaya dengan berbagai vitamin antara lain B1, B2,

asam folat. •

Oleoresin (cabe, rempah-rempah dan lain-lain) dapat menggunakan

emulsifier (contoh: polysorbate/tween & glyceril monooleat yang mungkin berasa dari hewan), supaya dapat larut air. •

Lesitin kedelai mungkin mengunakan enzim fosfolipase dalam proses

pembuatannya untuk memperbaiki sifat fungsionalnya.

14

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG •

Hydrolyzed Vegetable Protein (HVP) perlu diperhatikan jika proses

hidrolisisnya menggunakan enzim. 2.2.4.4.

Produk Hasil Samping Industri Minuman Beralkohol dan turunannya Produk/bahan hasil samping industri minuman beralkohol beserta turunannya berstatus haram jika cara memperolehnya hanya melalui pemisahan secara fisik dan produk masih memiliki sifat khamr. Akan tetapi jika bahan/produk tersebut direaksikan secara kimiawi sehingga menghasilkan senyawa baru, maka senyawa baru yang telah mengalami perubahan kimia statusnya menjadi halal. Beberapa contoh produk hasil samping industri minuman beralkohol dan turunannya yang merupakan titik kritis :

•

Cofnac oil (merupakan hasil samping distilasi cognac/brandy)

•

Fusel oil (merupakan hasil samping distilled beverages) danturunannya

seperti isoamil alcohol, isobutyl alcohol, propel alcohol, gliserol, asetaldehid, 2,3 butadiol, aseton dan diasetil dan sebagainya). •

Brewer yeast (merupakan hasil samping industri bir)

•

Tartaric Acid (hasil samping industri wine)

2.2.4.5.

Produk Mikrobial Status produk microbial dapat menjadi haram jika termasuk dalam kategori berikut:

•

Produk microbial yang jelas haram, yaitu produk minuman beralkohol

(khamr) beserta produk samping dan turunannya. •

Produk microbial yang menggunakan media dari bahan yang haram pada

media agar, propagasi dan produksi. Contoh media yang haram atau diragukan kehalalannya diantaranya : darah, peptone (produk hasil hidrolisis bahan berprotein seperti daging, kasein atau gelatin menggunakan asam atau enzim). •

Produk microbial yang dalam proses pembuatanya melibatkan enzim dari

bahan yang haram. •

Produk microbial yang dalam proses pembuatannya menggunakan bahan

penolong yang haram. Contoh adalah penggunaan anti busa dalam kultivasi mikroba yang dapat berupa minyak/lemak babi, gliserol atau bahan lainnya.

15

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG •

Produk mikroba rekombinan yang menggunakan gen berasal dari bahan

yang haram. Contoh adalah sabagai berikut ; a.

Enzim a-amilase dan protease yang dihasilkan oleh Saccharomyces

cerevisae rekombinan dengan gen dari jaringan hewan. b.

Hormon insulin yang dihasilkan oleh E. coli rekombinan dengan gen

dari jaringan pancreas babi. c.

Hormone pertumbuhan (human growth hormone) yang dihasilkan oleh

E.coli rekombinan. 2.2.4.6.

Bahan-Bahan Lain Selain kelompok bahan-bahan diatas, berikut ini adalah contoh bahan /kelompok bahan yang sering menjadi titik kritis.

•

Aspartam (terbuat dari asam amino fenilalanin dan asam asparta)

•

Pewarna alami

•

Flavor

•

Seasoning

•

Bahan pelapis vitamin

•

Bahan pengumulsi dan penstabil

•

Anti busa

•

Dan lain-lain

2.3.

Keputusan Identifikasi Titik Kritis (Lampiran)

2.4.

Daftar Identifikasi Kontrol Titik Kritis pada material dan tindakan pencegahan

(lampiran) 2.5.

Daftar Identifiksi Kontrol Titik Kritis pada proses produksi dan tindakan pencegahan

(lampiran)

16

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

3.

Organisasi Manajemen Halal Manajemen halal merupakan organisasi internal perusahaan yang mengelola seluruh fungsi dan efektivitas manajemen dalam menghasilkan produk halal. Dalam mengelola fungsi dan aktivitas tersebut pihak perusahaan dapat melibatkan seluruh departemen atau bagian yang terkait dengan system berproduksi halal, mulai dari tingkat pengambilan kebijakan tertinggi sampai tingkat pelaksana teknis lapangan. Contoh struktur organisasi manajemen halal dapat dilihat pada gambar 1. Manajemen yang terlibat merupakan perwakilan dari manajemen puncak, Produksi meliputi pengolahan dan pengawasan (laboratorium), purchasing, pergudangan serta personalia. Organisasi manajemen halal dipimpin oleh seorang Koordinator Auditor Halal Internal (KAHI) yang melakukan koordinasi dalam menjaga kehalalan produk serta menjadi penanggung jawab komunikasi antara perusahaan dengan LPPOM MUI.

DIREKTUR UTAMA Ir. H. Ahmad Marju Kodri

Koordinator Auditor Halal Internal ( Sumarya, ST)

LPPOM MUI

Pengadaan (Asep S)

Laboratorium (Gusni E dan A. Kausar)

Pergudang (Ade K.)

Pengolahan (Ida N)

Gambar 1. Struktur Organisasi Manajemen Halal

17

Produksi (Yudiana E)

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

Persyaratan, tugas dan wewenang auditor halal internal adalah sebagai berikut : 3.1.

Persyaratan Auditor halal internal.

3.1.1.

Karyawan tetap perusahaan bersangkutan.

3.1.2.

Koordinator Tim Auditor halal internal adalah seorang Muslim yang mengerti dan

menjalankan syariat Islam. 3.1.3.

Berada dalam lingkup Manajemen Halal.

3.1.4.

Berasal dari bagian yang terlibat dalam proses produksi secara umum seperti bagian

QA/QC, R&D, Purchasing, Produksi dan Pergudangan. 3.1.5.

Memahami titik kritis keharaman produk, ditinjau dari bahan maupun proses produksi

secara keseluruhan. 3.1.6.

Diangkat melalui surat keputusan pimpinan perusahaan dan diberi wewenang penuh

untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan SJH termasuk tindakan perbaikan terhadap kesalahan sampai pada penghentian produksi atau penolakan bahan baku, sesuai dengan aturan yang ditetapkan LPPOM MUI. 3.2.

Tugas Tim Auditor halal internal secara umum

3.2.1.

Menyusun manual SJH perusahaan

3.2.2.

Mengkoordinasi pelaksanaan SJH

3.2.3.

Membuat laporan pelaksanaan SJH

3.2.4.

Melakukan komunikasi dengan pihak LPPOM MUI

3.3.

Uraian Tugas dan Wewenang Auditor Halal internal berdasarkan fungsi setiap bagian

yang terlibat dalam struktur manajemen halal: 3.3.1. 3.3.1.1.

Manajemen Puncak Merumuskan kebijakan perusahaan berkaitan dengan kehalalan produk yang

dihasilkan. 3.3.1.2.

Memberikan dukungan penuh bagi pelaksanaan SJH di perusahaan. 18

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG 3.3.1.3.

Menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SJH

3.3.1.4.

Memberikan wewenang kepada koordinator auditor halal internal untuk melakukan

tindakan tertentu yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pelaksanaan SJH termasuk tindakan perbaikan terhadap kesalahan sampai pada penghentian produksi atau penolakan bahan baku, sesuai dengan aturan yang ditetapkan LLPOM MUI. 3.3.2. 3.3.2.1.

Pengolahan Menyusun sistem pengolahan berdasarkan bahan yang telah disusun oleh KAHI

dan diketahui oleh LPPOM MUI. 3.3.2.2.

Menyusun sistem perubahan bahan sesuai dengan ketentuan halal.

3.3.2.3.

Mencari alternativ bahan yang jelas kehalalannya.

3.3.2.4.

Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam formulasi dan pembuatan produk

baru. 3.3.3. 3.3.3.1.

Pengendalian dan Pengawasan Mutu (laboratorium) Menyusun dan melaksanakan prosedur pemantauan dan pengendalian untuk

menjamin konsistensi produksi halal. 3.3.3.2.

Melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap bahan yang masuk sesuai dengan

sertifikat halal, spesifikasi dan produsennya. 3.3.3.3.

Melakukan komunikasi dengan KAHI terhadap setiap penyimpangan dan

ketidakcocokan bahan dengan dokumen kehalalan. 3.3.4. 3.3.4.1.

Pembelian (Purchasing) Menyusun prosedur dan pelaksanakan pembelian yang dapat menjamin konsistensi

bahan sesuai dengan daftar bahan yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI. 3.3.4.2.

Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam pembelian bahan baru dan atau

pemilihan pemasok baru. 3.3.4.3.

Melakukan evaluasi terhadap pemasok dan menyusun peringkat pemasok

berdasrkan kelengkapan dokumen halal. 3.3.5.

Produksi (Production)

3.3.5.1.

Menyusun prosedur produksi yang dapat menjamin kehalalan produk

3.3.5.2.

Melakukan pemantauan produksi yang bersih dan bebas dari bahan haram dan

najis. 19

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG 3.3.5.3.

Menjalankan kegiatan produksi sesuai dengan matrik formulasi bahan yang telah

disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI. 3.3.5.4. 3.3.6.

Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam hal proses produk halal. Pergudangan

3.3.6.1.

Menyusun prosedur administrasi pergudangan yang dapat menjamin kehalalan

bahan dan produk yang disimpan serta menghindari terjadinya kontaminasi dari segala sesuatu yang haram dan najis. 3.3.6.2.

Melaksanakan Penyimpanan produk dan bahan sesuai dengan daftar bahan dan

produk yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI. 3.3.6.3.

Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam sistem keluar masuknya bahan dari

dan kedalam gudang. 3.4.

Standard Operating Procedures (SOP) Standard Operating Prosedures (SOP) adalah suatu perangkat intruksi yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. SOP dibuat agar perusahaan mempunyai prosedur baku untuk mencapai tujuan penerapan SJH yang mengacu kepada kebijakan halal perusahaan. SOP dibuat untuk seluruh kegiatan kunci pada proses produksi halal yaitu bidang Produksi (pengolahan dan pengawasan), Purchasing, dan Gudang. Adanya perbedaan teknologi proses maupun tingkat kompleksitas di tiap perusahaan maka SOP di setiap perusahaan bersifat unik. Contoh kegiatan-kegiatan kunci yang masuk dalam SOP antara lain SOP pembelian bahan, pengunaan bahan baru, penggantian dan penambahan pemasok baru dan lain-lain.

3.4.1. 3.4.1.1.

SOP Pembelian Barang. Bahan yang dibeli harus mengacu pada daftar bahan yang telah diketahui oleh LP

POM MUI 3.4.1.2.

Pembelian harus dapat menjamin bahwa yang akan dibeli sesuai dengan data yang

tertera pada sertifikat halal atau dokumen halal (nama dan kode bahan, nama perusahaan, nama dan lokasi pabrik). 3.4.1.3.

Dokumen pembelian harus terdokumentasi dengan baik dan lengkap.

20

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG 3.4.2. 3.4.2.1.

SOP Pemeriksaan dan penerimaan Bahan Nama bahan kode bahan, produsen, nama dan lokasi pabrik diperiksa

kesesuaiannya dengan daftar bahan yang telah diketahui oleh LP POM MUI 3.4.2.2.

Bila sertifikat halal menghendaki logo khusus, logo tersebut harus dipastikan ada

pada kemasan halal. 3.4.2.3.

Untuk bahan yang sertifikat halalnya diterbitkan per pengapalan, perlu dipastikan

bahwa lot number, kuantitas, tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa sesuai dengan yang tercantum pada dokumen halal. 3.4.2.4.

Bahan yang telah diperiksa dan sesuai dengan kriteria maka diberi halal pass.

3.4.2.5.

Bahan yang tersimpan digudang adalah bahan yang sesuai dengan dafatar bahan

yang telah diketahui oleh LP POM MUI. Apabila ada bahan diluar daftar tersebut maka penempatannya harus dipisah dan dipastikan tidak terjadi kontaminasi silang. 3.4.2.6.

Bahan yang disimpan digudang harus terbatas dari najis dan bahan haram.

3.4.2.7.

Setiap mutasi (pemasukan dan pengeluaran) bahan dari gudang harus dicatat serta

dilengkapi dengan kartu stock, nota permintaan barang dan bukti pernerimaan barang. 3.4.3. 3.4.3.1.

SOP Penggantian dan Penambahan Pemasok baru Jika bahan termasuk kategori kritis, maka diperiksa apakah pemasok baru telah

memiliki sertifikat halal dari MUI atau dari lembaga yang diakui oleh LP POM MUI. 3.4.3.2.

Bila pemasok tidak memiliki sertifikat halal maka disarankan untuk mencari

pemasok lain yang telah memiliki sertifikat halal dari MUI atau dari lembaga yang telah diketahui oleh LP POM MUI> 3.4.3.3.

Bila tidak ditemukan alternatif pemasok baru yang telah memiliki sertifikat halal

maka perlu dilakukan pemeriksaan spesifikasi teknis yang menjelaskan asal usul bahan (sourcce of orogin) dan diagram alir proses pembuatan bahan tersebut serta dikonsultasikan kepada LP POM MUI melalui internal auditor. 3.4.3.4.

Harus ada jaminan bahwa yang akan dibeli sesuai dengan data yang tertera oa

sertifikat halal atau dokumen halal (nama dan kode bahan, nama perusahaan, nama dan lokasi pabrik).

21

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG 3.4.3.5.

Pemasok diperiksa apakah merupakan produsen langsung atau penyalur. Bila

pemasok adalah penyalur, maka harus dibuat perjanjian tertulis dengan pihak pemasok uang menyatakan bahwa pemasok hanya memasok bahan dari produsen yang tertera pada dokumen halal. 3.4.3.6.

Rencana penggunaan penggantian pemasok dilaporkan kepada LP POM MUI

melalui internal auditor. 3.4.3.7.

Bahan dari pemasok baru dapat digunakan setelah mendapat persetujuan oleh LP

POM MUI. 3.4.3.8. 3.4.4. 3.4.4.1.

Data pemasok yang aktif maupun tidak harus didokumentasikan dengan baik. SOP Penggunaan Bahan Baru Bahan baru diperiksa apakah bahan termasuk kategori kritis dan telah memiliki

sertifikat halal dari MUI atau dari lembaga yang diketahui oleh LP POM MUI. 3.4.4.2.

Bila bahan tidak memiliki sertifikat halal disarankan untuk mencari bahan alternatif

yang sama atau sejenis yang telah memiliki sertifikat halal dari MUI atau dari lembaga yang telah diketahui oleh LP POM MUI. 3.4.4.3.

Bila bahan alternatif yang sama tidak didapatkan, maka perlu pemeriksaan

spesifikasi teknis yang menjelaskan asal-usul bahan (source of original) dan diagram alir proses pembuatan bahan tersebut serta dikonsultasikan kepada LP POM MUI melalui internal auditor. 3.4.4.4.

Rencana penggunaan bahan baru dilaporkan kepada LP POM MUI melalui internal

auditor 3.4.4.5. 3.4.5. 3.4.5.1.

Bahan baru dapat digunakan setelah mendapat persetujuan oleh LP POM MUI. SOP Produksi Halal Pembuatan kertas kerja produksi (work sheet) harus mengacu pada formula dan

matrik bahan yang telah diketahui oleh LP POM MUI. 3.4.5.2.

Bahan yang dapat digunakan dalam produksi halal hanya yang terdapat dalam

daftar bahan yang telah diketahui oleh LP POM MUI dan telah mendapatkan halal pass. 3.4.5.3.

Bahan dipastikan terbebas dari kontaminasi najis dan bahan yang haram.

3.4.5.4.

Lini produksi dipastikan hanya digunakan untuk bahan yang halal.

22

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG 3.4.5.5.

Apabila lini produksi juga digunakan untuk bahan yang belum disertifikasi halal,

maka prosedur perbersihan dipastikan dapat menghilangkan/menghindari dari produk dari kontaminasi silang. 3.4.5.6.

Bila ada produk yang tidak disertifikasi mengandung turunan babi, alat dan lini

produksi dipastikan terpisah. 3.4.5.7.

Harus dipastikan bahwa di area produksi tidak boleh ada bahan-bahan atau barang-

barang yang tidak digunakan untuk produksi. 3.4.5.8. 3.4.6.

Catatan produksi didokumentasikan dengan baik dan lengkap. SOP Perubahan Formula dan Pengembangan Produk Baru

3.4.6.1.

Prinsip perubahan formula dan pengembangan produk baru adalah mengutamakan

pada daftar bahan yang telah diketahui LP POM UI 3.4.6.2.

Perubahan formula yang menghasilkan produk baru harus diajukan dalam proses

sertifikasi halal baru. 3.4.6.3.

Perubahan formula yang tidak menghasilkan produk baru dan tidak menggunakan

bahan baru (reformulasi komposisi) tidak perlu dilaporkan kepada LPPOM MUI 3.4.6.4.

Perubahan formula yang tidak menghasilkan produk baru tetapi menggunakan

bahan baru (penggunaan bahan alternatif) harus mengacu kepada SOP penggunaan bahan baru. 3.4.6.5.

Rencana pembuatan formula baru yang tidak menghasilkan produk baru dilaporkan

kepada LP POM MUI melalui internal auditor. 3.4.6.6.

Formula baru dapat digunakan setelah mendapat persetujuan oleh LP POM MUI.

3.4.6.7.

Apabila formula baru tidak mendapat persetujuan maka formula baru tidak dapat

digunakan. 3.5.

Acuan Teknis Pelaksanaan SJH dilakukan oleh bidang-bidang yang terkait dalam organisasi managemen halal. Dalam pelaksanaanya perlu dibuat acuan teknis yang berfungsi sebagai dokumen untuk membantu pekerjaan bidang-bidang terkait dalam melaksanakan fungsi kerjanya.

3.5.1.

Acuan Teknis untuk Bagian Pembelian.

23

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG 3.5.1.1.

Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disusun oleh

KAHI dan diketahui oleh LP POM. 3.5.1.2.

Daftar Lembaga sertifikasi halal yang telah diakui LP POM MUI.

3.5.1.3.

Kebijakan dari masing-masing lembaga sertifikasi yang terkait dengan produk

(Sertifikat per pengiriman, wilayah berlakunya Sertifikat Halal, masa berlaku Sertifikat Halal, logo halal pada kemasan dan lain-lain) 3.5.1.4. 3.5.2. 3.5.2.1.

SOP penambahan pemasok baru Acuan Teknis Bagian Produksi meliputi pengolahan Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disusun oleh

KAHI dan diketahui oleh KAHI dan diketahui oleh LP POM MUI. 3.5.2.2.

Formula/intruksi kerja produksi sesuai dengan matriks bahan.

3.5.2.3.

Tabel hasil identifikasi peluang kontaminasi proses produk dari bahan haram/najis

dan tindakan pencegahannya 3.5.2.4. 3.5.3. 3.5.3.1.

SOP produksi halal. Acuan Teknis untuk Bagian Pengawasan (laboratorium) Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disusun oleh

KAHI dan diketahui oleh LP POM MUI. 3.5.3.2.

Kebijakan dari masing-masing lembaga sertifikasi yang terkait dengan produk

(Sertifikat per pengiriman, wilayah berlakunya Sertifikat Halal, masa berlakunya Sertifikat Halal, dan lainlain). 3.5.3.3. 3.5.4. 3.5.4.1.

SOP pemeriksaan bahan. Acuan Teknis untuk Bagian Pergudangan. Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disusun oelh

KAHI dan diketahui oleh LP POM MUI. 3.5.4.2.

Tanda pada kemasan logo, Lot number , nama dan alamat /lokasi produksi) yang

harus disesuaikan dengan dokumen kehalalan. 3.5.4.3.

Prosedur penyimpanan bahan/produk yang menjamin terhindarnya bahan / produk

dari kontaminasi oleh barang haram dan najis. 24

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG 3.5.4.4. 3.6.

SOP pernerimaan dan penyimpanan bahan. Sistem Administrasi. Perusahaan harus mendisain suatu sistem administrasi terintegrasi yang dapat ditelusuri (traceable) dari pembelian bahan sampai dengan distribusi produk. Secara rinci administrasi yang terkait dengan SJH dimulai dari administrasi bagian pembelian bahan (purchasing), pengawasan (laboratorium), penyimpanan bahan (Warehousing), , Produksi/Operasi, dan Distribusi. Secara skematik sistem administrasi yang terintegrasi dapat dilihat pada gambar 2. berikut Form-form disetiap bagian dilampirkan pada Manual SJH perusahaan.

Produksi

Pembelian

Umum dan pergudangan

Penerimaan

Laboratorium dan Gudang

Penyimpanan

Pengolahan

Reservoir

Gudang

Pengolahan

Produksi / Distribusi

Gambar 2. Rantai Sistem Administrasi SJH 3.7.

Sistem Dokumentasi Pelaksanaan SJH di perusahaan harus didukung oleh dokumentasi yang baik dan mudah diakses oleh pihak yang terlibat dalam proses produksi halal termasuk LP POM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal. Dokumen yang harus dijaga antara lain.

3.7.1.

Pembelian bahan

3.7.2.

Penerimaan bahan

3.7.3.

Penyimpanan bahan

3.7.4.

Produksi (proses Produksi dan Pembersihan Fasilitas Produksi ) 25

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG 3.7.5.

Penyimpanan Produk

3.7.6.

Distribusi Produk

3.7.7.

Evaluasi dan Monitoring (laporan berkala)

3.7.8.

Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi

3.7.9.

Tindakan Perbaikan atas Ketidaksesuaian

3.7.10.

Manajemen Review Dalam manual SJH akan dijelaskan dokumentasi tiap fungsi operasi disertai penanggung jawab dan loksinya. Contoh dokumen dapat dilihat di lampiran.

3.8.

Sosialisasi SJH yang telah dibuat dan diimplementasikan oleh perusahaan harus disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan termasuk kepada pihak ketiga (pemasok, makloon). Tujuan kegiatan ini adalah agar seluruh pemangku kepentingan memiliki kepedulian (awareness) terhadap kebijakan halal sehingga timbul kesadaran menerapkan ditingkat operasional. Metode Sosialisasi yang dilakukan dapat berbentuk poster, leaflet, ceramah umum, buletin internal, audit supplier atau memo internal perusaahaan

3.9.

Pelatihan Perusahaan perlu melakukan pelatihan bagi seluruh jajaran pelaksana SJH. Untuk itu perusahaan harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dalam periode waktu tertentu. Pelatihan harus melibatkan semua personal yang pekerjanya mungkin mempengaruhi status kehalalan prosuk. Pekerjaan yang mungkin mempengaruhi status kehalalan produk harus diserahkan kepada personal yang kompeten sesuai dengan pendidikan, pelatihan dan pengalaman (dalam hal ini dibidang pekerjaan dan hukum Islam). Tujuan dari Pelatihan adalah: (1) Meningkatkan pemahaman karyawan tentang pengertian halal haram, pentingnya kehalalan suatu produk, titik kritis bahan dan pross produksi. (2) Memahami SJH.

3.10.

Komunikasi Internal dan External

26

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG Perusahan dalam melaksanakan SJH perlu melakukan komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait baik secara internal maupun eksternal. Untuk itu perusahaan harus membuat dan melaksanakan prosedur untuk: 3.10.1.

Melakukan komunikasi internal antara berbagai tingkatan dan fungsi organisai

3.10.2.

Menerima, mendokumentasi, dan menanggapi komunikasi dari pihak luar termasuk

dengan LPPOM MUI. 3.11.

Audit Internal. Pemantauan dan evaluasi SJH pelaksanaanya diwujutkan dalam bentuk audit internal.

3.11.1.

Tujuan Audit Internal. 3.11.1.1.

Menentukan kesesuaian SJH perusahaan dengan standar yang telah ditetapkan oleh LP POM MUI.

3.11.1.2.

Menentukan kesesuaian pelaksanaan SJH perusahaan dengan perencanaannya.

3.11.1.3.

Mendeteksi penyimpanan yang terjadi serta menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan.

3.11.1.4.

Memastikan bahwa permasalahan yang ditemukan pada audit sebelumnya telah diperbaiki sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditetapkan.

3.11.1.5.

Menyediakan informasi tentang pelaksanan SJH kepada manajemen dan LP POM MUI

3.11.2. 3.11.2.1.

Ruang Lingkup Audit Internal. Dokumentasi SJH Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung kehalalan produk yang menyangkut bahan, proses maupun produk di setiap bagian yang terkait, seperti : daftar bahan, spesifikasi, sertifikat halal, formula, dokumen pembelian bahan, dokumen penggudangan, dan sebagainya. Hal-hal yang diperhatikan adalah :

a.

Kelengkapan dokumen SJH.

b.

Kelengkapan spesifikasi bahan

c.

Kelengkapan, keabsahan dan masa berlaku sertifikat halal bahan

d.

Kecocokan formula dengan daftar bahan halal

e.

Kecocokan dokumen pembelian bahan dengan daftar bahan halal. 27

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG f.

Kelengkapan dan kecocokan dokumen produksi dengan daftar bahan dan

formula halal. g.

Kelengkapan dan kecocokan dokumen penggudangan dengan daftar

bahan dan daftar produk halal. h. 3.11.2.2.

Uji mampu telusur (traceability sistem. Pelaksanaan SJH Audit pelaksanaan SJH di perusahaa mencakup :

c.

Organisasi Manajemen Halal

d.

Kelengkapan Dokumen Acuan Teknis Pelaksanaan SJH

e.

Implementasi dokumen

f.

Pelaksanaan sosialisasi SJH

g.

Pelatihan

h.

Komunikasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan SJH

i.

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan SJH.

j.

Pelaporan internal dan eksternal Pelaksanaan SJH

k.

Pengambilan bukti berupa form-form atau hal-hal lain tentang

pelaksanaan SJH di perusahaan jika dianggap perlu. 3.11.3. 3.11.3.1.

Pelaksanaan Audit Internal Waktu Pelaksanaan Audit Halal internal dilakukan sekurang-kurangnya sekali tiap 6 bulan atau pasa saat terjadi perubahan-perubahan yang mungkin mempengaruhi status kehalalan produk seperti : perubahan manajemen, kebijakan, formulasi, bahan, proses maupun keluahan dari konsumen.

3.11.3.2.

Metode Pelaksanaan Audit halal internal dapat dilaksanakan secara bersaman dengan audit sistem yang lain. Tetapi formulir audit halal internal dibuat terpisah. Audit dilakukan dengan metode :

a.

Wawancara

b.

Pengujian dokumen

c.

Observasi lapang dan fisik 28

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG 3.11.3.3.

Pelaksana (Auditor) Audit halal Internal dilakukan oleh Tim Auditor Halal Internal Pelaksana audit internal dilakukan oleh AHI dari departemen yang berbeda (cross audit).

3.11.3.4.

Pihak yang diaudit (Auditee) Pihak auditee adalah seluruh bagian dan seksi yang terkait dalam proses produksi halal seperti :

a.

Bagian Produksi

b.

Bagian Umum & Administrasi

c.

Bagian Distribusi

d.

Seksi Umum & Pergudangan

e.

Seksi Pengolahan

f.

Seksi Laboratorium

3.12.

Tindakan Perbaikan Tindakan perbaikan atas pelaksanaan SJH dilakukan jika pada saat dilakukan audit halal internal ditemukan ketidak sesuaian pelaksanaanya. Tindakan perbaikan harus dilakukan sesegera mungkin, jika temuan yang didapatkan berdampak langsung terhadap status kehalalan produk. Semua bentuk tindakan perbaikan dilakukan oleh perusahaan dengan dibuat berita acara serta laporannya dan terdokumentasikan dengan baik. Format laporan ketidak sesuaian dapat dilihat pada lampiran

3.13.

Kaji Ulang Manajemen (Management Review) Kaji ulang manajemen atas SJH secara menyeluruh harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu misalnya minimal 1 tahun sekali. Kaji ulang dilakukan oleh seluruh devisi dalm SHJ termasuk manajemen puncak. Kaji ulang harus tercatat dalam laporan tertulis seperti lampiran.

29

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

30

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG LAMPIRAN : Pohon Keputusan untuk Identifikasi Titil Kritis A. Identifikasi Titik Kritis Bahan A.1. Identifikasi Titik Kritis Bahan Nabati

Bahan nabati Pengolahan ?

Tidak

Ya

Non TK

Kultivasi Mikrobial ?

Ya

Tidak

Fermentasi Khamr?

+ Bahan Tambahan?

Tidak

Ya

TK

Haram

Tidak

Ya

Non TK

TK

Catatan : • TK : Titik Kritis • Non TK : Titik Tidak Kritis • Tk apa untuk bahan dikaji lebih lanjut pada prosedur Penetapan Status Bahan • Bahan nabati yang diperiksa dalam penetapan titik kritis ini adalah bahan nabati yang status awalnya halal, bukan bahan nabati yang sudah mendapat status keharaman terlebih dahulu, seperti ganja, kokain, opium, dan lain-lain.

31

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG A.2. Identifikasi Titik Kritis Bahan Hewani Bahan Hewani

Susu Telur Ikan Ada Pengolahan ?

Ya

Tidak

TK

Non TK

Daging dan hasil samping (lemak, tulang, kulit, dll Apakah daging dan hasil samping berasal Dari Hewan Halal?

Tidak

Ya

Haram

Apakah Hewan disembelih Sesuai dengan Syari’at Islam dan memiliki SH MUI atau Lembaga yang diakui LP.POM

Tidak

Ya

Tidak boleh digundakan

32

Ada Pengolahan lanjutan

Ya

Tidak

TK

Non TK

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG A.3. Identifikasi Titik Kritis Produk Mikrobial

Produk Mikrobial TK

•

Semua produk mikrobial merupakan titik kritis

•

Titik kritis terletak pada media, baik media penyegaran hingga media produksi (bisa nabati atau

hewani). A.4. Identifikasi Titik Kritis Bahan Lain-lain

Bahan Lain-lain

Bahan Tambang

Campuran

Sintetik

Non TK

TK Organik TK

Non Organik

Apakah mengandung Bahan penolong

Tidak Non TK

33

Ya TK

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG B. Identifikasi Titik Kritis Penyimpanan dan Lini Produksi Apakah semua Produk disertifikasi halal ?

Ya

Tidak

Apakah ada peluang Terkontaminasi Bahan-bahan Haram/najis ?

Apakah produk sejenis non sertifikasi Menggunakan merk yang sama?

Ya Ya TK 1

Tidak

Tidak

Tidak dapat disertifikasi

Apakah bahan untuk produk non Sertifikasi mengandung babi atau Hasil sampingnya

Non TK Tidak

Ya

Apakah lini produksi, penyimpanan Bahan dan produk untuk produk Disertifikasi dg non sertifikasi terpisah?

Ya

Tidak dapat disertifikasi

Tidak Apakah prosedur sanitasi yang dilakukan dapat menghilangkan lemak, bau, warna + rasa?

Non TK

Tidak

Ya

Tidak dapat disertifikasi

Apakah ada peluang terkontaminasi Bahan-bahan haram/najis

Ya TK 2 34

Tidak Non TK

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

Catatan : 1.

LP POM MUI merekomendasikan agar perusahaan yang

mengajukan sertifikat halal mensertifikat semua produknya pada semua pabrik dan lini produksi yang dimilikinya. 2.

Perusahaan harus menjaga agar produk yang sertidikasinya tidak

tercemar dengan barang haram dan najis. 3.

Jika perusahaan hanya mensertifikasi sebagian produknya, maka

produk yang tidak disertifikasi tidak boleh menggunakan merek yang sama dengan produk yang disertifikasi, tidak mengandung babi atau bahan tutunan dari babi. 4.

Lini produksi, tempat penyimpanan bahan atau produk yang

disertifikasi dan yang diertifikasi harus terpisah secara nyata. 5.

TK1 adalah kontaminasi dari lingkungan (hewan piaraan,

burung, cicak dan lain-lain) dan karyawan (katering, makanan, minuman) 6.

Untuk TK1 perlu dilakukan pencegahan dengan cara: (a)

Penutupan tempat-tempat terbuka yang memungkinkan terjadinya kontaminasi. (b) Karyawan dilarang untuk membawa makanan dan minuman ke ruang produksi. 7.

TK2 adalah kontaminsi silang dari bahan-bahan yang tidak

disertifikasi (bahan-bahan haram atau najis selain babi) 8.

Untuk TK2 perlu dilakukan pencegahan melalui pemisahan

secara fisik dan administrasi antara bahan produk yang disertifikasi halal dan yang tidak.

35

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

C. Identifikasi Titik Kritis Distribusi Apakah semua Produk yang distribusikan disertifikasi halal ?

Tidak

Ya

Apakah alat distribusi Berbeda?

Non TK

Tidak

Ya Non TK

Apakah prduk non sertifikasi halal mengandung babi dan hasil sampingnya?

Tidak

Ya Tidak disertifikasi

Ada kemasan?

Ya

Tidak

Apakah kemasan dapat mencegah kontaminasi silang?

TK 1

Ya

Tidak

Non TK

TK 2

Catatan:

36

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG 1. Jika distribusi dilakukan oleh pihak ketiga harus dibuat sistem distribusi yang bisa menjamin bahwa distribui dilakukan terpisah antara produk yang disertifikasi dan non sertifikasi. 2. TK 1 adalah dimana kondisi produk dalam keadaan curah, sehingga harus menggunakan wadah yang dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang. 3. TK 2 dapat dicegah dengan menggunakan kemasan distribusi yang dapat mencegah kontaminasi silang. D. Identifikasi Titik Kritis Pemajangan (Display)

Apakah semua Produk yang dipajang bersertifikasi halal ?

Tidak

Ya

Apakah pemajangan Terpisah secara nyata

Non TK

Tidak

Ya Non TK

Apakah prduk non sertifikasi halal mengandung babi ?

Tidak

Ya TK 1

Ada kemasan?

Ya

Tidak

Non TK

TK 2

Catatan: 37

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG * TK 1 dan TK 2 = tidak boleh dilakukan sama sekali.

E. Identifikasi Titik Kritis Penyembelihan. Apakah penyembelih beragama Islam ? Ya

Tidak

Apakah penyembelihan memahami dan menjalankan Proses penyembelihan susuai Syari’at Islam

Tidak dapat SH

Ya

Tidak

Apakah dilakukan pemingsanan

TK 1

Tidak

Ya TK 2

Apakah digunakan pisau tajam Ya

Tidak

Apakah hewan mati sempurna & darah keluar sempurna

TK 3

Ya

Tidak

Apakah darah/bangkai dimanfaatkan

TK 4

Ya

Tidak Non TK

38

Tidak dapat SH

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

Catatan: TK1 : Dicegah dengan cara pembinaan terhadap penyembelih TK2 : dicegah dengan menggunakan teknik stunning dengan peralatan tertentu yang tidak menyebabkan hewan mati sebelum disembelih dan harus dilakukan pemeriksaan secara rutin terhadap TK3 : dicegah denagn mengontrol pisau yang digunakan dan diperiksa ketajamannya setiap saat. TK4 : dicegah dengan cara menetapkan tenggang waktu tertentu yang menjamin hewan dapat sudah benarbenar mati dan darah keluar dengan tuntas sebelum diproses lebih lanjut (perendaman air panas dan pengulitan) PROSEDUR PENETAPAN STATUS BAHAN Apakah bahan merupakan Produk Impor? Ya

Tidak

Apakah memiliki SH MUI atau Lembaga Luar Negeri yang duakui MUI dan masih berlaku?

Tidak

Ya

Tidak

Apakah memiliki SH MUI dan Masih berlaku Ya

Apakah ada kemungkinan mengandung Bahan yang diragukan? (biasanya bahan Hewani, atau produk khamr) Tidak

Ya

Kajian LP POM MUI Bermasala h

Sertifikat Halal Tidak

Halal

Tidak Bermasalah

Bahan dapat digunakan

Bahan tidak Dapat digunakan Catatan: 39

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG 1. Prosedur ini berlaku untuk semua produsen dan pemasok 2. Keluaran dari prosedur penetapan status bahan adalah daftar bahan yang dapat dipakai sebagai acuan untuk auditor halal internal. 3. Bahan dalam kategori daftar bahan yg dapat digunakan, sebelum diimplementasikan harus disahkan terlebih dahulu oleh LP POM MUI 4. bahan dalam kategori daftar bahan yang tidak dapat digunakan tidak ada di areal pebrik. 5. Bahan yang dapra digunakan harus dilengkapi dokumen pendukung berupa spesifikasi bahan, surat recomendaei atau sertifikat halal dari LP POM MUI atau Lembaga Sertifikasi Halal Luar negeri yang direkomendasi LP POM MUI. 6. Bahan yang melalui proses kajian LP POM MUI dilengkapi dengan rekomendasi LP POM MUI, sedangkan bahan yang melalui sertifikasi halal dilengkapi dengan sertifikat halal MUI

MATRIKS BAHAN BAKU, TAMBAHAN DAN PENOLONG UNTUK SEMUA PRODUK YANG DISERTIFIKASI HALAL Nama Perusahaan

: PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

Jenis Produk

: AIR MINUM PERPIPAAN

DAFTAR ACUAN BAHAN BAKU /TAMBAHAN/PENOLONG PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG No

Jenis Bahan

1

Air

Air

Bahan

Baku

Sungai

alami

Koagu

Aluminiu

Cisadane PT. Timur

CV. Cipta

lant

m Sulfat

Raya

Karya

Soda Ash

Tunggal PT. JM

Solusindo CV. Cipta Karya Solusindo

2

3

Penam bah

Nama Bahan

Produ sen

Mutu

Pema Sok

Spesifi Kasi Bahan (V)

V

Sertifi Kasi Halal (V)

Lemba No. ga SH Sertifi Kasi halal

Masa Berla Ku SH

Keteraran gan

Bahan kimiawi

V

Bahan kimiawi

40

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG 4

5

pH Desinf

Utama PT.

Natrium

ektan

Hipoklorit

Sand

Pasir

CV. Cipta Karya Cakrawala Solusindo Indopac Pulau PT. Mufen

Filter

Kwarsa

Bangka

V

Bahan kimiawi Bahan

Tirta

alami

Belitung

41

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG Tabel. Hasil Penetapan Titik Kritis Proses Produksi dan Tindakan Pencegahannya No. 1

Prosedur

Titik

Informasi

Tindakan

Penambahan bahan

Kritis Asal usul bahan

Kunci Bahan harus sesuai dengan matriks yang telah diketahui oleh LP-POM MUI

Koreksi Hentikan penggunaan bahan yang tidak ada dalam matriks

42

Verifikasi

Dokumentasi

•

•

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG LAMPIRAN Form Laporan Berkala Ringkasan Hasil Audit Waktu Audit Internal : Auditor : Auditee : Temuan : Tindakan Koreksi : Ringkasan Perubahan dalam 6 bulan terakhir Perubahan Manajemen Halal yang berpengaruh terhadap kebijakan halal Penjelasan : …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 2b. Perubahan komponen Manual SJH (SOP, dokumen, personal, dll) Penjelasan : …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………........ 2c. Perubahan lokasi IPA dan pembuatan IPA di lokasi baru Penjelasan : …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………........ 2d. Perubahan bahan (produsen/ pemasok, tipe bahan, dll) Penjelasan : …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………........ 2e. Perubahan proses dan pengembangan IPA Penjelasan : …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Berita Acara Tindakan Koreksi atas temuan dalam Audit Internal Daftar bahan terakhir dan dokumen pendukung 1. 1a. 1b. 1c. 1d. 1e. 2 2a.

43

Ya

Tidak

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG LAMPIRAN FORMAT AUDIT HALAL INTERNAL PADA BAGIAN LABORATORIUM No

PERTANYAAN Ya

Hasil Audit Tidak Keterangan

1

Apakah bagian Laboratorium memiliki daftar bahan yang telah diketahui LP POM MUI 2 Apakah setiap bahan datang selau diperiksa kualitasnya? 3 Apakah bahan masuk setelah mendapatkan persetujuan dari bagian Laboratorium dan auditor halal internal 4 Sebelum bahan masuk apakah Laboratorium memeriksa nama produsen, merek, jenis barang, dan kualitas yang tercantum pada label kemasan sesuai dengan dokumen pengadaan? Catatan Khusus Auditor

Menyetujui

Yang Membuat

Kabag. Produksi

Auditor Halal Internal

Sumarya, ST

Akhmad Kausar

44

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG LAMPIRAN FORMAT AUDIT HALAL INTERNAL PADA BAGIAN PRODUKSI No

PERTANYAAN Ya

Hasil Audit Tidak Keterangan

1

Apakah bagian produksi hanya memproduksi produk yang disertifikasi halal 2 Apakah ada konsistensi penggunaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong? 3 Apakah bahan-bahan tersebut tercantum pada daftar bahan halal yang telah diketahui LPPOM MUI? 4 Apakah bahan pada produk yang tidak disertifikasi halal mungkin mengandung babi atau turunannya? 5 Apakah penyelenggara proses produksi didukung oleh sistem administrasi yang baik? 6 Apakah semua bahan baku, tambahan dan penolong tercatat secara sistematis serta mudah untuk ditelusuri? 7 Apakah proses pengolahan dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menghindari terkontaminasinya produk dari bahan haram dan/atau najis? 8 Apakah bagaian produksi mempunyai intruksi kerja untuk sertiap tahapan proses. Catatan Khusus Auditor

Menyetujui Kabag. Produksi

Yang Membuat Auditor Halal Internal

Sumarya, ST

Ida Nuraida

45

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG LAMPIRAN FORMAT AUDIT HALAL INTERNAL PADA BAGIAN GUDANG No

PERTANYAAN Ya

Hasil Audit Tidak Keterangan

1

Apakah bagian gudang didukung dengan sistem administrasi yang mudah ditelusuri? 2 Apakah bagian gudang memegang daftar bahan yang telah dikethui oleh LP POM MUI? 3 Apakah semua bahan di gudang merupakan bahan produksi yang sesuai dengan daftar bahan yang telah diketahui oleh LP POM MUI? 4 Apakah bahan-bahan untuk produksi, non produksi, dan lain-lain dipisahkan? 5 Apakah pemisahan dengan cara menggunakan ruangan yang berbeda? 6 Jika jawaban pertanyaan no 9 tidak, apakah pemisahan dilakukan dengan pemberian sekat yang jelas? 7 Jika jawaban no 10 tidak, apakah pemisahan dilakukan dengan cara menggunakan rak yang berbeda dengan diberikan tanda-tanda yang jelas? 8 Jika jawaban no 11 tidak, apakah pemisahannya dilakukan dengan cara pemisahan dapal pelet-pelet yang berbeda tetapi menggunakan rak yang sama dengan memberikan tanda-tanda yang jelas? 9 Apakah semua bahan di gudang berlabel dengan jelas? 10 Adakah produk yang tidak disertifikasi halal oleh MUI? Catatan Khusus Auditor

Menyetujui

Yang Membuat

Kabag. Administrasi Umum dan Personalia

Auditor Halal Internal

Reni Risrianti, ST

Ade Kurniawan 46

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG LAMPIRAN FORMAT AUDIT HALAL INTERNAL PADA BAGIAN PEMBELIAN No

PERTANYAAN Ya

Hasil Audit Tidak Keterangan

1

Apakah halal menjadi pertimbangan utama dalam pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong? 2 Apakah bagian pengadaan memiliki daftar bahan, pemasok, dan produsen bahan yang telah diketahui oleh LPPOM MUI 3 Apakah untuk perubahan pemasok atau produsen bahan baru diketahui dan diketahui oleh AHI (berdasarkan hasil konsultasi dengan LP POM MUI)? 4 Apakah pengadaan bahan baru oleh bagian Pengadaan terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari Bagian Laboratorium Produksi dan AHI (berdasarkan hasil konsultasi dengn LP POM MUI)? 5 Adakah catatan jika terjadi perubahan bahan, pemsok atau perodusen bahan? 6 Apakah contoh bahan dari pemasok yang diterima bagian pengadaan disertai dokumen yang berkaitan dengan status kehalalannya (sertifikat halal, deskripsi produk, spesifikasi, alur proses, dan asal usul bahan)? 7 Apakah kegiatan pengadaan didukung dengan sistem administrasi yang baik? Seperti semua catatn pengadaan terdokumentasi dengan lengkap, sistematis, rapi, dan mudah ditelusuri. Catatan Khusus Auditor

Menyetujui

Yang Membuat

Kabag. Administrasi Umum dan Personalia

Auditor Halal Internal

Reni Risrianti, ST

Asep Sudrajat

47

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG LAMPIRAN FORMAT AUDIT HALAL INTERNAL PADA BAGIAN TRANSPORTASI/DISTRIBUSI No

PERTANYAAN Ya

Hasil Audit Tidak Keterangan

1

Apakah alat transportasi dan jaringan pipa distribusi (bahan dan / atau produk jadi) selalu dalam keadaan bersih dan suci dari najis? 2 Adakah jaminan bahwa pengangkutan tidak tercampur dengan bahan atau produk lain atau titipan perusahaan/orang orang lain yang tidak jelas kehalalannya? 3 Untuk distribusi produk adakah seleksi khusus dan persyaratan khusus yang dapat menjamin produk terhindar dari kemungkinan terkontaminasi bahan haram atau najis? Catatan Khusus Auditor

Menyetujui

Yang Membuat

Kabag. Distribusi

Auditor Halal Internal

Edi Kurniadi, ST

Yudiana Efendi

48

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG LAMPIRAN

LAPORAN KETIDAK SESUAIAN No 1

ANALISIS / PENJELASAN Temuan Ketidaksesuaian Penemu/Penulis Laporan Fakta temua Waktu

2

Analisis penyebab

3

Tindakan langsung

4

Tindakan Koreksi

5

Tindakan Pencegahan

Lokasi Proses Penyebab Pembuat Laporan Diketahui Oleh Jenis tindakan Waktu Eksekusi Pelaksana oleh Diketahui oleh Jenis tindakan Waktu pencapaian Waktu eksekusi Dibuat oleh Diketahui oleh Jenis tindakan Dibuat oleh Diketahui oleh

49

KETERANGAN (merubah atau tidak merubah status kehalalan)

________________________________________________

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PDAM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG LAMPIRAN Laporan Tinjauan Manajemen No.

Tema

Uraian Diskusi

kesimpulan

Follow-up

Tanggal Jatuh tempo

50

Realisasi