Manual Book Tanda Tangan Elektronik Panitera PDF

 

 

BUKU PANDUAN Tanda Tangan Elektronik Pada Salinan Putusan

 

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 5 TANDA TANGAN ELEKTRONIK  44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 6 I. 

LATAR BELAKANG 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 6

II. 

DEFINISI DAN PENGERTIAN 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 6

III. 

TEKNIS PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK  4444444444444444444444444444444444 7

3.1. 

VALIDASI EMAIL 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 8

3.2.  PENDAFTARAN PERMOHONAN AKTIVASI E-SIGNATURE (TANDA TANGAN ELEKTRONIK) 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 9 3.3. 

PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA SALINAN PUTUSAN 44 55

3.4. 

VERIFIKASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK  44444444444444444444444444444444444444444444444444444  44444444444444444444444444444444444444444444444444444 5"

IV. 

PENUTUP 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 58

#$%&$' ())* +$%,$ +$%-$% .'/*01)%2* 3$%20/1$  3$%20/1$    

"

 

TANDA TANGAN ELEKTRONIK

I. 

LATAR BELAKANG

e-Court  (  ( Electronic  Electronic Court ) adalah layanan bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya untuk melakukan pendaftaran perkara perdata umum secara daring, mendapatkan taksiran  panjar biaya perkara dan pembayaran panjar biaya perkara secara daring, melakukan  pemanggilan dan atau pemberitahuan yang dikirimkan ke domisili elektronik (e-mail ) serta melaksanakan persidangan secara elektronik dalam bentuk pertukaran dokumen yang semuanya merupakan bagian dari proses modernisasi dalam manajemen perkara. Adanya pengembangan aplikasi e-Court  dilakukan  dilakukan untuk mengakomodir Salinan Putusan yang ditandatangani secara elektronik sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta upaya hukum sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.

II. 

DEFINISI DAN PENGERTIAN 2.1.Sertifikat Elektronik

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Tanda Tangan Elektronik yang tersertifikasi dibuat dengan menggunakan jasa  penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) dan dibuktikan dengan sertifikat elektronik.  Namun tidak semua Tanda Tangan Elektronik itu bersertifikasi. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Tersertifikasi tersebut mendapat pengakuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai Pasal 61 Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012. Beberapa hal terkait dengan Sertifikat Elektronik adalah : a.  Sertifikat elektronik memuat tanda tangan elektronik dan identitas dari orang yang melakukan tanda tangan  b.  Memberikan jaminan otentikasi data karena sertifikat digital dapat menunjukkan langsung pemilik dari sertifikat di dalam suatu dokumen

#$%&$' ())* +$%,$ +$%-$% .'/*01)%2* 3$%20/1$  3$%20/1$    

6

 

c.  Sertifikat

elektronik

anti

penyangkalan

karena

dapat

dibuktikan

waktu

 penandatangan d.  Sertifikat elektronik dapat menyangkal pemalsuan dari suatu keutuhan data.

2.2.Tanda Tangan Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU ITE nomor 11 Tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Berdasarkan hal itu, Mahkamah Agung menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Salinan Putusan yang dilakukan dilakukan pada e-Court sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019 : “Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik”. Salinan putusan yang telah ditandatangani secara elektronik oleh  panitera memiliki kekuatan dan akibat akibat hukum yang sah, sehingga dapat digunakan digunakan untuk upaya hukum, eksekusi, dan sebagainya sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (5) Perma 1 Tahun 2019. Dalam mendukung aplikasi e-Court dengan penerapan sertifikat elektronik, Mahkamah Agung bekerja sama dengan Kemkominfo dan BSSN guna menerapkan Tanda Tangan Elektronik yang bersertifikat dalam Salinan Putusan.

III.  TEKNIS PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK Untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik terdapat beberapa persyaratan yang harus

dipenuhi oleh Panitera untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik-nya yaitu : A.  Surat Rekomendasi pimpinan B.  KTP wajib berwarna dan berformat JPG/JPEG C.   Nomor NIK D.  Nomor Telepon E.  E-mail yang digunakan wajib berdomain instansi yaitu @mahkamahagung.go.id username dan  dan password   password  harap  harap diingat)  (notes : siap digunakan, username

#$%&$' ())* +$%,$ +$%-$% .'/*01)%2* 3$%20/1$  3$%20/1$    

7

 

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan persyaratan kelengkapan data ini adalah :

  Untuk syarat point B sampai dengan E data tersebut diunggah melalui aplikasi SIKEP

•

  File KTP yang akan diunggah pada aplikasi SIKEP ukurannya harus kurang dari 1

•

Mb

3.1.  VALIDASI EMAIL

Untuk mengakomodir Tanda Tangan Elektronik yang akan dilakukan oleh Panitera dalam Salinan Putusan, pada e-Court   terdapat beberapa pengembangan fitur terbaru yaitu  pembaharuan dalam menu ‘Edit Profile’. Panitera pengadilan wajib menggunakan email yang berdomain instansi yaitu @mahkamahagung.go.id. Ketika panitera

melakukan perubahan alamat email secara otomatis ketika email telah dirubah dan sudah di simpan maka muncul pemberitahuan dalam email yang terbaru.

Panitera memilih tombol ‘Ubah Login Pengguna’ dan selanjutnya mengisi perubahan email (diubah menggunakan email berdomain instansi) pada kolom  field   yang telah tersedia beserta password  beserta password -nya. -nya.

Maka secara otomatis terdapat pemberitahuan atas perubahan email yang telah dilakukan  pengguna pada email terbaru, namun status dari email e mail tersebut belum teraktivasi (belum dapat digunakan pada e-Court ) sehingga perlu dilakukan aktivasi.

#$%&$' ())* +$%,$ +$%-$% .'/*01)%2* 3$%20/1$  3$%20/1$    

8

 

Untuk melakukan aktivasi-nya, panitera wajib membuka email melalui mel alui aplikasi SIMARI karena email berdomain instansi melalui alamat : simari.mahkamahagung.go.id

Ketika panitera berhasil login, selanjutnya pilih menu ‘ Email’.

Halaman tersebut melakukan direct ke alamat vmail.mahkamahagung.go.id yang didalamnya terdapat pemberitahuan untuk melakukan aktivasi email yang terdapat di inbox / junk.

#$%&$' ())* +$%,$ +$%-$% .'/*01)%2* 3$%20/1$  3$%20/1$    

:

 

Untuk langkah berikutnya pengguna harus melakukan aktivasi terhadap username username /  / email dengan memilih tombol ‘Aktivasi’, apabila berhasil maka muncul tampilan seperti gambar berikut ini :

3.2.  PENDAFTARAN

PERMOHONAN

AKTIVASI

E-SIGNATURE

(TANDA

TANGAN ELEKTRONIK)

#$%&$' ())* +$%,$ +$%-$% .'/*01)%2* 3$%20/1$  3$%20/1$    

9

 

Alur / prosedur pengajuan penerbitan Sertifikat Elektronik yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tingkat Pertama setelah melengkapi data SIKEP adalah sebagai berikut : a.  Panitera mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik melalui Aktivasi e-Signature yang terdapat pada menu ‘ Edit Profile’

 b.  Selanjutnya panitera mengunggah Surat Rekomendasi yang berasal dari pimpinan  pada field ‘ e-Signature  pada field e-Signature’  

Untuk ukuran file yang diunggah harus kurang dari 1 Mb dan berformat  PDF. Selanjutnya klik tombol ‘Aktivasi e-Signature’. c.  Proses verifikasi syarat penerbitan Sertifikat Elektronik (Surat Rekomendasi  pimpinan, NIK, KTP, email emai l domain instansi, insta nsi, dan nomor handphone) dilakukan oleh sistem sehingga proses tersebut tidak tampak disisi penggunanya. Apabila  pendaftaran permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik berhasil maka muncul  pemberitahuan sebagai berikut :

Apabila panitera gagal melakukan pendaftaran permohonan akan muncul peringatan antara lain sebagai berikut berikut :

  Pendaftaran permohonan gagal karena panitera tidak memilih berkas yang akan

•

diunggah.

#$%&$' ())* +$%,$ +$%-$% .'/*01)%2* 3$%20/1$  3$%20/1$    

;

 

  Pendaftaran permohonan gagal karena panitera NIP dan NIK tersebut sudah

•

memilih sertifikat elektronik.

  Pendaftaran permohonan gagal karena panitera belum menggunakan email yang

•

 berdomain instansi.

d.  Setelah pendaftaran permohonan berhasil dilakukan, selanjutnya panitera menunggu  persetujuan verifikasi (secara sistem) yang dilakukan oleh BSSN. Dalam proses tersebut tombol ‘Aktivasi Siganture’ akan berubah menjadi ‘ Cek Status Aktivasi eSignature’

Panitera dapat melakukan pengecekan terhadap status aktivasi-nya pada tombol tersebut dan akan tampil popup tampil popup sebagai  sebagai berikut :

#$%&$' ())* +$%,$ +$%-$% .'/*01)%2* 3$%20/1$  3$%20/1$    

<

 

 Popup tersebut  Popup  tersebut menunjukkan bahwa penerbitan Sertifikat Elektronik sedang dalam  proses. e.  Ketika sudah disetujui oleh BSSN, BSSN, maka terdapat pemberitahuan y yang ang dikirimkan ke email pengguna (panitera yang bersangkutan) untuk dilakukan  set passphrase.  passphrase.  Panitera dapat mengakses link pemberitahuan dari email yang berdomain @mahkamahagung.go.id tersebut melalui aplikasi SIMARI dengan menginput username dan username  dan password   password  yang  yang telah dimiliki.

Apabila sudah melakukan  set passphrase, passphrase, panitera menunggu pemberitahuan  persetujuan dari Tim BSSN. Ketika sudah mendapat persetujuan, maka muncul  pemberitahuan kembali melalui email panitera yang bersangkutan. Email tersebut menunjukkan bahwa Sertifikat Elektronik sudah diterbitkan.

Terdapat pemberitahuan berupa  pop-up  pop-up   mengenai e-Signature e-Signature   bahwa pengguna tersebut telah terdaftar dan memiliki sertifikat elektronik namun belum aktif  penggunaannya dalam e-Court  

#$%&$' ())* +$%,$ +$%-$% .'/*01)%2* 3$%20/1$  3$%20/1$    

5=

 

f.  Setelah mendapat email dan pemberitahuan pop-up pemberitahuan pop-up tersebut,  tersebut, panitera wajib meng-klik kembali tombol “Cek Status Aktivasi e-Signature” untuk merubah status eSignature-nya Signature -nya menjadi aktif  

Otomatis status field status  field e-Signature berubah e-Signature  berubah menjadi “Aktif ” dan Sertifikat Elektronik yang difungsikan sebagai Tanda Tangan Elektronik siap si ap digunakan

3.3.  PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA SALINAN PUTUSAN

Panitera dapat melakukan Tanda Tangan Elektronik pada Salinan Putusan setelah eSignature pada penjelasan diatas berstatus Aktif melalui tombol Tanda Tangan Elektronik  pada Tab Persidangan.

Panitera harus memasukkan  passphrase  passphrase   yang telah dimiliki untuk melakukan tanda tangan pada dokumen tersebut.

#$%&$' ())* +$%,$ +$%-$% .'/*01)%2* 3$%20/1$  3$%20/1$    

55

 

Setelah panitera memilih tombol Proses maka dokumen tersebut sudah tertandatangani secara elektronik dan bersertifikasi secara sah sehingga muncul popup muncul  popup sebagai  sebagai berikut :

Panitera bisa melihat dokumen yang telah ditandatangani

3.4.  VERIFIKASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Untuk meyakinkan bahwa dokumen tersebut telah ter-tandatangani secara sec ara elektronik dan memiliki keabsahan secara hukum maka bisa dilakukan pengecekan melalui barcode yang tertera pada halaman terakhir dokumen. Barcode merupakan visualisasi dari tanda tangan pengguna yang didalamnya terdapat informasi-informasi terkait. Untuk mengetahui informasi dari pengguna bisa melakukan  pengecekan melalui scan barcode yang ada dihandphone atau melalui portal web https://bsre.bssn.go.id. https://bsre.bssn.go.id. pada menu aplikasi ! verifikasi.

  Ketika verifikasi melalui  scanbarcode  scanbarcode   (browse URL) yang ada dihandphone

•

menunjukkan data sebagai berikut :

#$%&$' ())* +$%,$ +$%-$% .'/*01)%2* 3$%20/1$  3$%20/1$    

5"

 

  Ketika verifikasi melalui Adobe Acrobat Reader akan secara otomatis memeriksa

•

validitas tanda tangan ketika file dibuka.

Tanda tangan akan dianggap valid jika kontennya tidak dirubah, serta sertifikat elektroniknya terpercaya (trusted) dan masih berlaku. Pangguna bisa melakukan cek ke-valid-an Tanda Tangan Elektronik melalui Signature Details ! Certificate Details yang terletak pada sebelah kiri file.

#$%&$' ())* +$%,$ +$%-$% .'/*01)%2* 3$%20/1$  3$%20/1$    

56

 

Pada informasi yang ditampilkan pada Certificate tersebut menunjukkan informasi mengenai siapa penandatangan dan kevalidan dari Sertifikat Elektronik.

  Ketika verifikasi melalui portal web https://bsre.bssn.go.id  https://bsre.bssn.go.id 

•

Pengguna melakukan upload terhadap dokumen tersebut melalui menu Aplikasi

! 

Verifikasi Tanda Tangan Elektronik Dokumen PDF, salah satu bentuk contoh hasil ke valid-an dokumen apabila telah diupload melalui portal BSSN adalah sebagai  berikut :

#$%&$' ())* +$%,$ +$%-$% .'/*01)%2* 3$%20/1$  3$%20/1$    

57

 

https://bsre.bssn.go.id      portal web https://bsre.bssn.go.id

•

Pengguna melakukan upload terhadap dokumen tersebut melalui menu Aplikasi

! 

Verifikasi Tanda Tangan Elektronik Dokumen PDF, salah satu bentuk contoh hasil ke valid-an dokumen apabila telah diupload melalui portal BSSN adalah sebagai  berikut :

IV.  PENUTUP

Dengan adanya beberapa pengembangan dari sistem e-Court   khususnya tentang  penerapan Sertifikat Elektronik yang mempunyai kekuatan hukum untuk dokumen Salinan Putusan diharapkan dapat mempercepat perwujudan Peradilan berbasiskan Teknologi dan Informasi yang membuka peluang lebih besar bagi efektivitas kerja, koordinasi, dan menunjang kemudahan dalam melaksanakan persidangan secara elektronik. 

#$%&$' ())* +$%,$ +$%-$% .'/*01)%2* 3$%20/1$  3$%20/1$    

58