Manajemen Perpajakan - PPN DAN PPnBM

BAB XI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH A. Memaksimalkan Mekanisme Penk!e"i#an PPN Perusahaan sebaiknya memperoleh Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP), supaya Pajak Masukannya dapa dapatt dikr dikred editk itkan an.. Perus erusah ahaa aan n perl perlu u meng mengam amat atii deng dengan an cerma cermatt  jangan sampai terdapat terdapat Pajak Pajak Masukan yang yang belum dikreditkan dikreditkan lagi.

PP dikenakan atas! ". Penyer Penyerahan ahan BKP/JKP BKP/JKP yang yang dilakuk dilakukan an oleh PKP #. $mpo $mporr BKP BKP. %. Peman& Peman&aatan aatan BKP BKP tidak ber'ujud/ ber'ujud/JKP JKP luar daerah daerah pabean di dalam dalam daerah pabean. . kspor kspor BKP BKP oleh oleh PKP PKP.

Pajak Masukan Masukan yang dapat dikreditk dikreditkan an adalah adalah Pajak Masukan Masukan yang berhubungan langsung dengan produksi, distribusi, pemasaran, dan manaje manajemen men atas atas BKP/JK BKP/JKP P dan &aktur &aktur pajakn pajaknya ya adala adalah h &aktur &aktur pajak pajak standar atau dokumen yang disamakan dengan &aktur pajak standar. Perlu juga diperhatikan ketentuan ketentuan dalam Pasal * ayat (+)  PP, yang mene menent ntuk ukan an bah' bah'a a Pajak ajak Masu Masuka kan n tida tidak k dapa dapatt dikr dikred edit itka kan n bagi bagi pengeluaran untuk! ". Perolehan Perolehan BKP/JKP sebelum pengusaha pengusaha dikukuhkan dikukuhkan sebagai sebagai PKP. PKP. #. Perol eroleh ehan an BKP/ BKP/JK JKP P yang yang tida tidak k memp mempun unya yaii hubu hubung ngan an lang langsu sung ng dengan kegiatan usaha. %. Perole erolehan han dan pemelih pemelihar araan aan kend kendara araan an bermo bermotor tor berupa berupa sedan sedan dan statio station n 'agon, 'agon, kecua kecuali li merup merupak akan an barang barang dagang dagangan an atau atau dise'akan.. . Peman& Peman&aatan aatan BKP BKP tidak ber'ujud ber'ujud atau atau JKP dari luar daerah daerah pabean pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP

-. Perolehan BKP/JKP yang &aktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal "% ayat (-) atau ayat (*) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan omor Pokok ajib Pajak (PP) pembeli BKP atau JKP. . Peman&aatan BKP tidak ber'ujud atau JKP dari luar daerah pabean yang &aktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal "% ayat (). 0. Perolehan BKP dan JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. +. Perolehan BKP dan JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam 1P2 masa PP, yang ditemukan pada 'aktu dilakukan pemeriksaan. *. Perolehan

BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP

berproduksi sebagaimana dimaksud pada Pasal * ayat (#a).

Pajak masukan yang belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa

pajak

yang

sama,

dapat

berikutnya,

selambat3lambatnya

berakhirnya

tahun

buku

yang

dikreditkan pada

pada

bulan

bersangkutan,

masa

pajak

ketiga

setelah

sepanjang

belum

dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan (Pasal * ayat (*)  PP).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka perlu diperhatikan hal3hal berikut! ". 4ek secara teliti 5aktur pajak Masukan yang diterima sebelum melakukan pembayaran. Perlu diperhatikan persyaratan &ormal 5aktur

Pajak

Masukan

yang

dapat

dikreditkan

agar

tidak

menimbulkan kerugian bagi perusahaan. #. 4ek secara teliti apakah semua Pajak Masukan yang ditransaksikan telah memiliki bukti pendukung yang cukup kuat sebagai Pajak Masukan

yang

dapat

dikreditkan

perpajakan.

"

sesuai

dengan

peraturan

%. Berkaitan dengan batas 'aktu tiga bulan masa pengkreditan, usahakan 5aktur Pajak sudah diterima sebelum le'at tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak, kecuali untuk pemungutan PP. . Makin cepat menerima 5aktur Pajak dari pembelian barang, maka akan lebih baik bagi perusahaan karena perusahaan sudah dapat mengkreditkannya 'alaupun belum melakukan pembayaran. -. 4ek dan teliti semua pelaporan ke kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena lebih bayar pajak masukan. Bila ada &aktur pajak perbaikan

yang tidak

sebelum

disetujui,

dilakukannya

segera lakukan closing

tindakan

conference 

hasil

pemeriksaan permohonan restitusi PP tersebut, misalnya dengan meminta penggati &aktur pajak yang cacat dari pembeli barang.

B. Pen$n"aan Pem%$a#an &ak#$! Pa'ak  6alam hal penjualan BKP/JKP yang pembayarannya belum diketahui, pembuatan &aktur pajak bisa ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP atau JKP. 6alam kaitan dengan pembuatan 5aktur Pajak, makin lambat PKP membuat 5aktur Pajak, maka akan lebih baik karena PKP tidak perlu menalangi pembayaran PP.

Berkaitan dengan hal ini, sebaiknya PKP penjual dalam menentukan syarat pembayaran yang ideal, yaitu tidak lebih - hari setelah penyerahan BKP atau JKP (penerbitan invoice). Jika pembayaran baru diterima PKP setelah le'at - hari berarti bah'a PKP penjual akan menalangi pembayaran PP ke Kas egara.

C. Memaksimalkan &asili#as Di Bi"an PPN 1ejak diberlakukannya  o % 2ahun #77+, &asilitas di bidang PP yang dikenal di dalam ketentuan PP adalah PP tidak dipungut, PP dibebaskan, dan PP ditanggung pemerintah. ". 5asilitas PP 2idak 6ipungut

#

PP Masukan yang berhubungan dengan perolehan BKP/JKP tetap dapat dikreditkan (Pasal "B ayat (#)  PP). 5asilitas PP tidak dipungut berlaku untuk! a. 8tas impor barang, pemasukan BKP, pengiriman hasil produksi, pengeluaran barang, penyerahan kembali BKP, peminjaman mesin, pemasukan Barang Kena 4ukai (BK4) ke dan atau dari ka'asan berikat atau P2. b. Peraturan Menkeu o. "#"/PMK.7%/#77* tentang peman&aatan BKP tidak ber'ujud dari luar daerah Pabean, penyerahan BKP/JKP

oleh

kontraktor

utama

dan

atau

subkontraktor

sehubungan dengan proyek pemerintah. 4ontoh! P2 6irgantara melakukan penjualan senjata kepada Bendahara'an  2$ senilai 9p"."77.777.777,3 termasuk PP, dan P2 6irgantara mempunyai

Pajak

Masukan

terkait

sebesar

9p-7.777.777,3.

Perbandingan jumlah uang yang diterima apabila atas penjualan tersebut dipungut PP atau tidak dipungut PP adalah sebagai berikut!

Pada

dasarnya

dipungut

atau

tidak

dipungut

PP

oleh

Bendahara'an secara :nansial tidak berbeda, tetapi kalau tidak dipungut PP maka pengusaha akan dapat menikmati PP yang seharusnya tidak perlu dipungut tersebut mulai saat pemungutan hingga proses restitusi untuk pengembalian PP tersebut terjadi.

#. 5asilitas PP 6ibebaskan

%

PP Masukan yang berhubungan dengan perolehan BKP/JKP tidak dapat dikreditkan (Pasal "B ayat (%)  PP). Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan diperlakukan sebagai biaya oleh P. $ni mengandung

arti

bah'a

&asilitas

pembebasan

PP

tidak

memberikan secara langsung adanya penghasilan lain berupa restitusi PP atas Pajak Masukan, tetapi hanya memberikan tambahan

biaya

yang

diperkenankan

untuk

mendapatkan

penghasilan kena pajak dan tentu saja akan mengurangi besarnya penghasilan kena pajak. 5asilitas PP dibebaskan berlaku untuk! a. BKP/JKP

tertentu

yang

penyerahannya

dibebaskan

dari

pengenaan PP. b. $mpor

dan atau

penyerahan BKP

tertentu yang

bersi&at

strategis. c. 5asilitas pemberian restitusi atas pembebanan PP dan PPn BM bagi

Per'akilan

6iplomatik

negara

asing

atau

Badan

$nternasional serta Pejabat atau 2enaga 8hlinya. d. Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan 4ukai serta 2ata ;aksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di ka'asan yang telah ditetapkan sebagai ka'asan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. e. Perlakuan pajak atas penyerahan atau perolehan/peman&aatan BKP tidak ber'ujud dan penyerahan/perolehan JKP di dalam ka'asan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

4ontoh! P2 Mu&akat dalam satu tahun telah menyerahkan bibit tanaman jati senilai

9p--7.777.777,3. in sentralisasi, maka akan terdapat penghematan biaya administrasi dan pengaturan

cash

ow

perusahaan

yang

lebih

baik

dalam

melaksanakan hak dan ke'ajiban di bidang PP.

E. Mana'emen Res#i#$si PPN 6alam hal terjadi kelebihan bayar, PKP perlu menimbang3nimbang apakah

akan

Pertimbangan

melakukan utama

kompensasi

dalam

atau

menentukan

melakukan

pilihan

restitusi.

tersebut

akan

berkaitan dengan cara pemeriksaan dan opportunity cost dari dana yang tertanam di negara. ?ang dimaksud dengan biaya pemeriksaan adalah biaya yang timbul karena

pemeriksaan berkaitan dengan

status bayar, 'aktu, tenaga, dan biaya yang harus dialokasikan selama proses pemeriksaan berlangsung. 1edangkan opportunity cost  dapat tercermin dari tingkat bunga deposito yang berlaku. Jika opportunity

cost 

lebih

besar

dibandingkan

dengan

biaya

pemeriksaannya, maka P akan cenderung meminta restitusi.

Beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan apakah perlu melakukan restitusi PP atau tidak, adalah! ". Jumlah atau besarnya PP yang lebih bayar tersebut Makin besar PP yang lebih bayar tersebut maka sebaiknya permohonan restitusi dilakukan. Makin besar lebih bayar yang ada dalam 1P2 masa PP maka akan makin besar opportunity cost  yang hilang jika tidak direstitusi. #. Kondisi keuangan perusahaan Kondisi keuangan perusahaan ini juga ikut menentukan perlu tidaknya melakukan restitusi PP. Jika perusahaan cukup banyak cash ow@maka kebutuhan akan restitusi juga akan menurun. 0

9estitusi PP merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan cash inow dari pada harus memperolehnya dari kredit. %. Kesiapan perusahaan untuk diperiksa  Jika melihat &akta yang ada, maka sebenarnya tidak semua perusahaan

siap

untuk

diperiksa.

Kesiapan

menghadapi

pemeriksaan pajak ini dapat dilihat dari! a. Kelengkapan dokumen yang mendukung transaksi perusahaan yang akan diaudit. Misalnya kelengkapan 5aktor Pajak Masukan maupun 5aktor Pajak Keluaran, pencatatan yang mendukung transaksi penjualan, dsb. b. 8da atau tidaknya personil yang akan menangani pemeriksaan secara langsung.