Manajemen Pelabuhan Dan Realisasi Ekspor Impor

MANAJEMEN PELABUHAN DAN REALISASI EKSPOR IMPOR ADMINISTRATOR PELABUHAN

Oleh : Mochammad Agus Afrianto (115020200111056)

JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Administrator Pelabuhan A. Administrator Pelabuhan Dalam zaman globalisasi ini tidak ada satu Negara pun yang mampu memenuhi kebutuhanya sendiri. Untuk pemenuhan kebutuhan suatu Negara, terjadilah proses ekspor impor. Hal tersebut terjadi karena ketidaksamaan sumber daya alam yang dimiliki dan ketidaksamaan kemampuan dalam mengelola sumber daya tersebut. Indonesia sendiri termasuk Negara yang melakukan kegiatan tersebut. Negara-negara maju mengandalkan kekuatan ekonominya pada industry dan pertanian dengan teknologi tinggi, sedangkan Negara-negara yang belum menguasai teknologi tinggi masih mengandalkan ekonominya pada sumberdaya alam yang melimpah. Kondisi ini menimbulkan saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Negara industry membutuhkan bahan baku, sedangkan Negara yang berkembang membutuhkan hasil industry. Untuk itu diperlukan adanya kerja sama antarnegara sehingga muncul kegiatan ekspor impor. Dalam proses tersebut, salah satu departemen yang banyak terlibat adalah port administration. Tugas dari port administration sendiri adalah memadukan rencana operasional dalam menggunakan tambatan atau gudang dan fasilitas pelabuhan lainnya. Port administration juga mengandalkan kelancaran arus kapal dan barang dan mengadakan pembinaan tenaga kerja bongkar muat (TKBM), guna mengoordinasi instansi yang ada dalam pelabuhan. Berdasarkan keputusan menteri berhubungan No.: KM.89/OT.002/Phb.85 tanggal 11 April 1985 tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor administrator pelabuhan yang telah diubah dan disempurnakan dengan keputusan menteri perhubungan No.: KM.67 tahun 1999 tanggal 18 agustus 1999, tugas pokok administrator pelabuhan adalah memberikan pelayanan keselamatan pelayaran di daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk memperlancar angkutan laut. B. Berbagai Fungsi Administrator Pelabuhan Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Administrator Pelabuhan menyelenggarakan fungsi berikut. 1. Penilikan kegiatan lalu lintas angkatan laut yang meliputi kapal, penumpang, barang, dan hewan serta pemantauan pelaksanaan tarif angkatan laut, Pembina tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dan pemantauan pelaksanaan tariff TKBM, pengawasan keselamatan di bidang pembangunan fasilitas dan peralatan pelabuhan, alur pelayaran dan kolam pelabuhan, serta pemantauan kinerja operasional pelabuhan. 2. Penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaik-lautan kapal dan pengeluaran Surat Izin Berlayar (SIB), pemeriksaan nautis, teknis, radio, pembangunan dan perombakan kapal, serta pemberian sertifikasi, pelaksanaan pengukuran dan status hokum kapal, serta pengurusan dokumen pelaut, penyijilan awak kapal dan perjanjian kerja laut. 3. Pencegahan dan penggulangan pencemaran serta pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, pengamanan, penertiban, dan penegakan peraturan

4. 5. 6.

7.

8.

9.

perhubungan laut di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan guna menjamin kelancaran operasional di bidang pelabuhan. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga kantor administrator pelabuhan. Pengawasan kegiatan penunjang angkatan laut dan pembinaan tenaga kerja bongkar muat. Pelaksanaan pengamanan, penertiban, penegakan peraturan di bidang pelayaran dan tindakan pidana pelayaran di perairan pelabuhan dan di perairan bandara guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan. Pengawasan kelayakan dan keselamatan fasilitas dan peralatan pelabuhan, alur pelayaran dan kolam pelabuhan, serta pengawasan pembangunan fasilitas pelabuhan dan penilikan kinerja operasi pelabuhan. Pelaksanaan pemeriksaan nautis, teknis, radio, peralatan pencegahan pencemaran, pembangunan dan perombakan kapal serta verifikasi manajemen keselamatan kapal dan penerbitan sertifikasi kebangsaan, dan hipotek kapal. Pelaksanaan pengukuran dan status hukum kapal, surat kebangsaan, dan hipotek hipotek kapal, serta pengurusan dokumen pelaut, penyijlan awak kapal, dan perjanjian kerja laut.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Adpel Tanjung Perak mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari tata usha, bidang lalulintas angkutan laut dan kepelabuhanan, bidang penjagaan dan penyelamatan, bidang teknik kelaiklautan kapal. Menyadari tugas kantor Adpel dan tuntutan peningkatan peran pelayanan keselamatan kelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut sebagai urat nadi kehidupan perekonomian, social budaya, pertahanan dan keamanan dalam kerangka wawasan nasional, maka Adpel dengan perangkat organisasi yang ada harus mampu mencapai hasil guna secara maksimal. C. Berbagai Bidang Dalam Administrator Pelabuhan Dengan adanya berbagai bidang dalam Administrator Pelabuhan guna mencapai optimalisasi kerja dalam organisasi tersebut dibentuk berbagai bidang yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan di bidang masing-masing, yaitu meliputi bidang lalu lintas angkatan laut, bidang kelaik-lautan kapal, bidang penjagaan dan penyelamatan, kesatuan pelaksana keamanan pelabuhan, kesatuan penjaga dan pantai, distrik navigasi, serta kesyahbandaran masing-masing bidang teknis. C.1 Bidang Lalu Lintas Angkatan Laut dan Kelabuhan -

-

Selaku pengemban tugas pada subsector perhubungan laut, khususnya lalu lintas angkatan laut administrator pelabuhan melaksanakan tugas operasional kegiatan pelayanan ke pelabuhan penelitian dan kelancaran angkutan laut, kegiatan bongkar muat dan keluar mask barang dari/ke pelabuhan serta kelancaran dan kontinuitas tersedianya fasilitas angkatan darat dari/ke pelabuhan. Melakukan kegiatan pemantauan Sembilan bahan pokok maupun komoditas strategis lainnya bersama-sama instansi unsur perbantuan, instansi

-

-

-

pemerintahan, dan unit yang terkait untuk mengendalikan pelaksanaan tugastugas operasional pelabuhan berdasarkan ketentuan yangberlaku. Kegiatan pelabuhan, khususnya di bidang operasional yang dilaksanakan oleh administrator pelabuhan berpedoman pada instruksi menteri perhubungan nomor IM.6 / AL005-96 tentang penetapan pelaksanaan system satu atap pelayanan kapal dan bongkar muat barang di pelabuhan utama. Penelitian dan evaluasi ,aporan kedatangan dan keberangkatan kapal (LKKK) dan rencana trayek yang disampaikan oleh perusahaan pelayaran serta penilikan perjanjian/penunjukan keagenan (Agency Agreement dan letter of Appoinment) Mengadakan pembinaan kepada tenaga kerja bongkar muat (TKBM) bersama dengan koperasi TKBM Usaha Karya agar tercapai produktivitas kerja yang maksimal.

C.2 Bidang Kelaik-lautan Kapal -

Pelaksanaan pengawasan tertib Bandar dan keselamatan pelayaran bagi kapalkapal yang keluar masuk pelabuhan. Mengawasi, mencegah dan mendeteksi bongkar muat barang serta dampak yang membahayakan bagi pelayaran pelabuhan. Melakukan pengawasan terhadap kemungkinan yang terjadinya pendangkalan alur, pengurusan, pemerikasaan kecelakaan, kerusakan dan awak kapal. Melakukan pemeriksaan dan pengesahan buku arian kapal serta melakukan pengurusan PKL, penyidik kapal, pemberian dokumen pelaut, dst. Melakukan pemeriksaaan kondisi teknis kapal.

C.3 Bidang Penjagaan dan Penyelamatan -

-

Melaksanakan pengamanan, penertiban, dan pengawasan dengan melakukan penjagaan di pos-pos pintu masuk/keluar pelabuhan, pangkalan/dermaga, daerah rawan pencurian, barang-barang vital milik Negara dilingkungan pelabuhan. Melaksanakan tugas pengamanan, penertiban, dan pengawasan kegiatan bongkar muat barang, hewan, naik-turun penumpang, dst. Pengawasan dan keamanan sarana bantu navigasi, pencegahan pencemaran di laut, dan pengamanan kapal-kapal yang sedang berlabuh atau bersandar.

D. Berbagai Instansi Dan Asosiasi Terkait Di Pelabuhan Dalam Mengelola pelabuhan Administrator Pelabuhan perlu adanya instansi dan asosiasi lain karena keterbatasan pengelolaan administrasi pelabuhan internal yang tidak bias ditangani sendiri. Beberapa Instansi dan Asosiasi terkait berikut ini. 1. Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) Kesatuan dari unsur kepolisian untuk menjaga agar kegiatan di pelabuhan berjalan dengan aman dan tertib. 2. Kesatuan Penjaga dan Laut Pantai (KPLP) Unit Pelaksana teknis di bidang keamanan pelabuhan, Bandar, perairan laut, dan bantuan SAR dalam lingkungan Departemen Perhubungan.

3. Distrik Navigasi Unit pelaksana teknis pemerintahan di bidang perambuan, penerangan pantai, dan elektronika pelayaran dalam lingkungan departemen perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah perhubungan laut. Tugasnya adalah menyelenggarakan perambuan dan penerangan pantai, elektronika dan telekomunikasi, serta mengatur penggunaan dan pemeliharaan kapalkapal Negara. 4. Kesyahbandaran Unit Pelaksana teknis pemerintahan di bidang kebandaran, perkapalan, dan jasa maritime dalam lingkungan departemen perhubungan yang dipimpin oleh seorang kepala yang disebut syahbandar. Tugasnya adalah melaksanakan penilikan kebandaran, keselamatan kapal dan pengukuran dan pendaftaran kapal, serta kegiatan jasa maritim. 5. Bea Cukai Tugas pokok yaitu memungut pajak-pajak yang tidak langsung, seperti bea masuk, bea keluar, cukai serta mencegah adanya penyelundupan pajak-pajak tersebut. 6. Karantina Kesehatan Pelabuhan tugasnya melaksanakan pencegahan masuk dan keluarpenyakit karantina dan penyakit menular tertentu melalui kapal laut dan pesawat udara, dan peningkatan sanitasi lingkungan di pelabuhan, kapal laut, dan pesawat udara, serta pelayanan kesehatan terbatas di pelabuhan laut dan pelabuhan udara. 7. Imigrasi mengawasi kedatangan dan keberangkatan orang-orang yangdatang dari luar maupun yang berangkat keluar melalui pelabuhan. 8. Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Khusus melaksanakan bongkar muat barang-barang ekspor maupun barang impor dari Gudang Lini I ke dalam palka kapal da sebaliknya dari palka kapal ke Gudang Lini I ke dermaga pelabuhan. 9. GAFEKSI/INFA Organisasi gabungan forwader dan ekspedisi yang menangani pengangkutan barangbarang di darat serta penyelesaian dokumen kepabenan barang ekspor maupun impor di kantor bead an cukai. 10. Stasiun Karantina Hewan Instansi Yang bertugas menyelenggarakan pencegahan penyakit menular terhadap hewan yang berasal dari luar pelabuhan maupun yang akan keluar pelabuhan melalui kapal laut. 11. Balai Karantina Tumbuhan Instansi yang bertugas menyelenggarakan pencegahan penyakit terhadap tumbuhtumbuhan yang berasal dari luar pelabuhan maupun yang akan keluar pelabuhan. 12. Pemanduan Memandu kapal-kapal selama berlayar di alur pelabuhan.

13. Pelayanan Air Bersih Disuplai Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) melalui pipa yang tersedia disepanjang dermaga. 14. Bunker Dilaksanakan Oleh PT. Pertamina untuk mengisi bahan bakar kapal/ 15. Docking, Repairing dan Shipbuilding Membantu Aktivitas kelancaran operasional dan aktivitas kerja di pelabuhan.

E. Kepala Kantor Administrasi Pelabuhaan Selaku Pejabat Pemegang Fungsi Tugas dan Wewenang : 1. Penilikan Kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan. 2. Penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaik-lautan kapal 3. Penilikan pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran 4. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan pelabuhan 5. Pengamanan dan penertiban dalam daerah lingkungan kerja dan dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan guna menjamin kelancaran operasional perusahaan. 6. Penilikan terhadap pembangunan/pengembangan dan pengoperasian pelabuhan. F. Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Selaku Syahbandar Tugas dan Wewenang : 1. mengeluarkan atau mencabut Surat Izin Berlayar(SIB) 2. melakukan pengawasan terhadap kapal yang memasuki pelabuhan dan selama kapal tersebut di pelabuhan 3. menetapkan tempat sandar bagi kapal yang memasuki pelabuhan da memberi waktu berpindah tempat kepada kapal yang sedang berlabuh di pelabuhan. 4. Memberikan izin bagi kapal-kapal yang sedang berlabuh untuk berpindah tempat. 5. Mengambil tindakan terhadap kapal yang menyebabkan terjadinya kerusakan/kecelakaan. 6. Memberikan petunjuk untuk pencegahan terjadinya kebakaran. 7. Memimpin tugas penanggulangan kebakaran kapal. 8. Memasuki kapal melakukan pemeriksaan keadaan kapal, awak kapal, muatan kapal, dan penumpang kapal. 9. Menunda dan atau menahan keberangkatan kapal 10. Mengurus pendaftaran dan balik nama kapal 11. Melakukan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi kapal. 12. Melakukan pengawasan terhadap perlindungan, perangkat penemu, dan pemadam kebakaran sesuai jenis dan ukuran kapal 13. Melakukan pengawasan terhadap alat penolong di kapal sesuai jenis, ukuran dan daerah pelayanan. 14. Melakukan pengawasan terhadap perangkat komunikasi radio kapal sesuai jenis, ukuran, dan daerah pelayaran. 15. Melakukan pengawasan terhadap perangkat perlengkapan navigasi kepal sesuai jenis, ukuran dan daerah pelayaran.

16. Melakukan pengawasan terhadap ruang akomodasi dan perbekalan untuk awak kapal dan penmpang 17. Melakukan pengawasan terhadap peralatan dan kegiatan bongkar muat dari dank e kapal serta stabilitas kapal 18. Melakukan pengawasan dan koordinasi penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kapal.