Manajemen Koperasi Syariah Dan BMT

Manajemen Koperasi Syariah dan BMT (Oleh :Bambang Irawan)

 Mahasiswa Jurusan Syariah dan ekonomi Islam ( IAIN ) Bengkulu

Abstrak 

Lembaga keuangan bank dan non bank memiliki peranan penting dalam sistem keuangan suatu negara. Salah satunya adalah menjaga stabilitas keuangan dalam perekonomian suatu negara. Karena itu lembaga keuangan  bank dan non bank menjadi salah satu pilar stabilitas ekonomi keuangan. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia secara otomatis ikut memacu perkembangan lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Oleh karena itu banyak inovasi-inovasi dari lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Baitul maal wa tamwil dan koperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro berperan sangat penting dalam perkembangan ekonomi masyarakat. Karena lembaga-lembaga tersebut langsung bersentuhan dengan industri mikro yang dijalankan oleh masyarakat luas. Untuk itu penulis akan membahas lebih  jauh mengenai BMT dan koperasi syariah beserta mekanisme dan sistem operasinya dalam membantu usaha mikro di masyarakat.

Keyword : BMT, Koperasi Syariah, Perekonomian, Produk

1

PEMBAHASAN

A. Pengertian BMT dan Koperasi Syariah

BMT kepanjangan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau yang lebih dikenal dengan kepanjangan dari Baitul Maal Wat Tamwiil   . Baitul maal wat tamwil (BMT) sendiri terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal  dan baitul tamwil .  Baitul Maal   terdiri dari kata bait   yang berarti rumah sedangkan maal  berasal dari kata mall   yang artinya harta, jadi baitul maal artinya rumah harta. Baitul maal lebih mengarah kepada usaha  –   usaha  pengumpulan dan penyaluran dana yang non –   profit, seperti; zakat, infaq dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan baitut tamwiil   secara etimologi berasal dari kata baitun dan mawala, tetapi jamaknya tamwil yang artinya berputar atau  produktif sehingga dana yang ada dapat disimpan untuk dibiayakan atau diputar melalui usaha agar produktif, jadi dengan kata lain baitut tamwil adalah usaha yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha  produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan “koperasi”, dari segi etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation  yang artinya bekerja sama. Sedangkan dari segi terminologi koperasi syariah ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang  beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan  penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan dengan berpegang pada Al-qur‟an dan Sunnah sehingga sesuai dengan syariat islam. Dalam hal ini visi dari adanya kegiatan BMT adalah mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga keuangan yang mandiri,

2

sehat, dan kuat, yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggotanya (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdi Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan

tujuan

dari

didirikannya

BMT

adalah

untuk

meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sama halnya dengan BMT, koperasi syariah juga dalam perkembangannya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Di sisi lain, BMT memiliki fungsi antara lain: 1. Mengidentifikasi, mengembangkan

memobilisasi, potensi

mengorganisir,

serta

kemampuan

mendorong, ekonomi

dan

anggota,

Kelompok Usaha Anggota Muamalat (Pokusma) dan kerjanya, 2. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma agar menjadi lebih  profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam mengahadapi tantangan global, 3. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka 1

meningkatkan kesejahteraan anggota.

BMT, dalam perkembangannya memiliki ciri-ciri utama, yaitu: 1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya, 2. Bukan

lembaga

sosial,

akan

tetapi

dapat

dimanfaatkan

untuk

mengefektifkan pendistribusian zakat, infak, sedeka, bagi kesejahteraan orang banyak,

1

 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 448-450.

3

3. Ditumbuhkan

dari

bawah

berlandaskan

peran

serta

masyarakat

disekitarnya, 4. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT sendiri, bukan milik orang seorang atau bukan pula milik orang dari luar masyarakat itu. Sedangkan koperasi syariah, memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Mengakui hak milik individu terhadap modal usaha 2. Tiadanya transaksi yang berbasis bunga (riba) 3. Berfungsi sebagai institusi zakat 4. Mengakui mekanisme pasar 5. Mengakui motif mencari keuntungan 6. Mengakui kebebasan berusaha 7. Mengakui adanya hak bersama

B. Prinsip Manajemen BMT dan Koperasi Syariah

Dalam menjalankan usahanya BMT menggunakan 3 prinsip: 1. Prinsip Bagi Hasil Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara  pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan  pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara BMT dengan  pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penyimpan dan  penabung). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah  Mudharabah dan Musyarakah. 2. Prinsip Jual-beli dengan Keuntungan (Mark-Up) Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam  pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberikuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi

4

BMT atau sering disebut margin mark-up. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk  produk prinsip ini adalah Mudharabah dan Bai’bitsaman ajil. 3. Prinsip Non-profit Prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebajikan, prinsip ini lebih bersifat sosial dan tidak profit oriented. Sumber dana untuk  pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (non cost of money) yang disebut pembiayaan Qardul Hasan. Seperti halnya BMT, koperasi syariah juga memiliki prinsip-prinsip yang terangkum dalam fungsinya sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dananya ke masyarakat. Sehingga dalam hal ini koperasi memiliki fungsi: 1. Fungsi sebagai Manajer Investasi Koperasi Syari‟ah merupakan manajer Investasi dari pemilik dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya Hasil Usaha Koperasi tergantung dari keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme koperasi Syari‟ah. Penyaluran dana yang dilakukan koperasi syari‟ah memiliki implikasi langsung kepada berkembangnya sebuah koperasi syari‟ah. Koperasi Syari‟ah melakukan fungsi ini terutama dalam akad  pembiayaan Mudharabah,

dimana posisi bank

sebagai

“agency

contract ” yaitu sebagai lembaga yang menginvestasikan dana-dana  pihak lain pada usaha-usaha yang menguntungkan. Jika terjadi kerugian maka Koperasi syari‟ah tidak boleh meminta imbalan sedikitpun karena kerugian dibebankan pada pemilik dana. Fungsi ini terlihat pada  penghimpunan dana khususnya dari bentuk tabungan Mudharabah maupun investasi pihak lain yang tidak terikat. Oleh karenanya tidak sepatutnya

koperasi

syari‟ah

menghimpun

dana

yang

bersifat

mudharabah baik tabungan maupun investasi tidak terikat jika tidak memiliki obyek usaha yang jelas dan menguntungkan.

5

2. Fungsi sebagai Investor Ko perasi Syari‟ah menginvestasikan dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syar‟ah. Investasi yang sesuai meliputi akad jual beli secara tunai (Al Musawamah) dan tidak tunai (Al Murabahah), Sewa-menyewa (Ijarah), kerjasama penyertaan sebagian modal (Musyarakah) dan penyertaan modal seluruhnya (Mudharabah). Keuntungan yang diperoleh dibagikan secara proporsional (sesuai kesepakatan nisbah) pada pihak yang memberikan dana seperti tabungan sukarela atau investasi pihak lain sisanya dimasukan pada pendapatan Operasi Kop erasi Syari‟ah. 3. Fungsi sosial Konsep

Koperasi

Syari‟ah

mengharuskan

memberikan

 pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhu‟afa. Kepada anggota yang membutuhkan  pinjaman darurat (mergency loan) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (Al Qard) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Di mana anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat dhuafa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok (Qardhul Hasan) yang sumber dananya dari dana ZIS (zakat, infak dan shadaqoh). Pinjaman Qardhul Hasan ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin agar usahanya menjadi besar, jika usahanya mengalami kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian  pokoknya.

C. Perbedaan BMT dan Koperasi Syariah

Dalam operasionalnya, BMT dan KJKS (koperasi Jasa Keuangan Syariah) sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaannya. Sebagai lembaga

6

keuangan, keduanya mempunyai fungsi yang sama dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Istilah-istilah yang digunakan juga tidak ada bedanya. Dalam proses penghimpunan dana, keduanya menggunakan istilah simpanan atau tabungan. Begitu pula dalam penyaluran dananya, keduanya menggunakan istilah pembiayaan. Sedang syarat pendirian kedua lembaga tersebut mengharuskan minimal 20 orang. Selain itu, dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM,  pada pasal 25 ditegaskan bahwa operasional KJKS juga memungkinkan untuk melaksankan fungsi „Maal‟ dan fungsi „Tamwil‟, sebagaimana yang selama ini dijalankan oleh BMT. Dalam hal ini, KJKS harus dapat membedakan secara tegas antara fungsi „Maal‟ dan fungsi „Tamwil‟. Permasalahan yang terjadi di BMT saat ini, terletak pada legalitas hukumnya. Realita yang terjadi selama ini, legalitas eksistensi BMT belum mempunyai payung hukum yang jelas. Rancangan Undang-Undang LKMS yang selama ini dapat diharapkan untuk menjadi payung hukum BMT  belum juga ada kejelasannya. Jika RUU LKMS sudah disahkan, maka keberadaan BMT dapat dicantolkan di UU LKMS. Melihat kondisi yang seperti ini, agar BMT tidak dianggap sebagai lembaga keuangan yang ilegal (gelap), akhirnya beberapa BMT beroperasi dengan berbadan hukum koperasi, yaitu dengan cara mendaftarkan operasionalnya ke Kantor Dinas Koperasi dan UKM di tingkat Kabupaten atau Kotamadya. Adapun yang sedikit membedakan adalah dalam pelaksanaannya. Pada BMT memungkinkan penyaluran dananya pada pihak luar, yaitu pihak yang belum menjadi anggota BMT. Sedangkan, dalam operasional KJKS,  penyaluran dananya hanya diperuntukkan pada pihak yang telah terdaftar menjadi anggota KJKS. Dalam hal ini, KJKS hanya diperbolehkan

7

memberikan pembiayaan kepada anggota. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar koperasi, dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Adanya koperasi syariah (KJKS) yang telah menjadi salah satu  program Kementerian Negara Koperasi dan UKM merupakan solusi bagi  pemecahan kebuntuan legalitas BMT. Sehingga, diharapkan BMT-BMT yang saat ini belum berbadan hukum dapat mengkonversi menjadi koperasi syariah.

D. Produk dan Mekanisme Operasional BMT dan Koperasi Syariah

Dalam BMT ada macam-macam produk yang di tawarkan, yaitu: 1. Produk Penghimpunan Dana a. Al- Wadi‟ah. Penabung memiliki motivasi hanya untuk keamanan uangnya tanpa mengharapkan keuntungan dari uang yang ditabung. Dengan sistem ini BMT tetap memberikan bagi hasil namun nisbah  bagi penabung sangat kecil.  b. Mudharabah. Penabung memiliki motivasi untuk memperoleh keuntungan dari tabungannya, karena itu daya tarik dari jenis tabungan ini adalah besarnya nisbah dan sejarah keuntungan bulan lalu. c. Amanah. Penabung memiliki keinginan tertentu yang di-aqad-kan atau diamanahkan kepada BMT. Misalnya, tabungan ini dimintakan kepada BMT untuk pinjaman khusus kepada kaum dhu ‘afa atau orang tertentu. Dengan demikian tabungan ini sama sekali tidak diberikan bagi hasil. 2. Produk Penyaluran Dana a. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT kepada anggota, dimana pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota sebagai nasabah debitur. Dalam ha1 ini anggota (nasabah) menyediakan usaha dan sistem

8

 pengelolaannya (manajemennya). Hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.  b. Pembiayaan Musyarakah yaitu pembiayaan yang menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah. c. Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang-barang yang akan dijadikan modal kerja. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka pendek tidak  boleh lebih 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan atau lebih dari itu. Keuntungan bagi BMT diperoleh dari harga yang dinaikkan. d. Pembiayaan Bai‟ Bitsaman Ajil. Pembiayaan ini hampir sama dengan

pembiayaan

murabahah,

yang

berbeda

adalah

 pembayarannya dilakukan dengan cicilan dalam waktu yang agak  panjang. Pembiayaan ini lebih cocok untuk pembiayaan investasi. BMT akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan e. Pembiayaan Qardul Hasan merupakan pinjaman lunak yang

diberikan

kepada

anggota

yang

benar-benar

kekurangan

modal/kepada mereka yang sangat membutuhkan untuk keperluankeperluan

yangsifatnya

darurat.

Nasabah

(anggota)

cukup

mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nilai yang diberikan oleh BMT.

E. Peraturan Hukum dalam BMT

Baitul Mal wat Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan formal lainnya.

9

BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai dengan kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi/kemitraan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) dan jika telah mencapai nilai aset tertentu segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum 2

koperasi.

Penggunaan badan hukum kelompok swadaya masyarakat dan koperasi untuk BMT disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut aturan yang berlaku, pihak yang berhak menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat adalah bank umum dan  bank perkreditan rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional 3

maupun dengan prinsip bagi hasil.   Namun demikian, jika BMT dengan  badan hukum KSM atau koperasi telah berkembang dan memenuhi syaratsyarat BPR, maka pihak menajemen dapat mengusulkan diri kepada  pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.

F. Prospek dan Pengembangan BMT

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, BMT dipercaya lebih mempunyai peluang untuk berkembang dibanding dengan lembaga keuangan lain yang beroperasi secara konvensional karena hal-hal sebagai  berikut: 1. Lembaga keuangan sayriah dijalankan dengan prinsip keadilan, wajar dan rasional, di mana keuntungan yang diberikan kepada nasabah 2

 Karnaen A. Perwataatmadja, Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, Usaha Kami, Depok, 1996, hlm. 216. 3  Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia, PT Citra aditiya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 53-57

10

 penyimpanan adalah benar dari keuntungan penggunaan dana oleh para  pengusaha lembaga keuangan sayriah. Dengan pola ini, maka lembaga keuangan syariah terhindar dari negative spread, sebagaimana yang tercitra dari lembaga konvensional. 2. Lembaga keuangan sayriah memiliki misi yang sejalan dengan program  pemerintah, yaitu pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga berpeluang menjalin kerjasama

yang saling bermanfaatdalamupaya pencapaian

masing-masing tujuan. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengmbangkan perekonomian yang berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui kredit-kredit program KKPA Bagi Hasil, Pembiayaan Modal Kerja (PMK) BPRS, Pembiayaan Usaha Kecil dan Mikro (PPKM). Hal ini tentu saja membuka peluang bagi BMT untuk mengembangkan pola kemitraan. 3. Sepanjang nasabah peminjam dan nasabah pengguna dana taat asas terhadap sistem bagi hasil, maka sistem syariah sebenarnya tahan uji atas gelombang ekonomi. Lembaga keuangan syariah tidak mengenal  pola eksploitasi oleh pemilik dana kepada pengguna dana dalam bentuk 4

 beban bunga tinggi sebagaimana berlaku pada sistem konvensional.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa BMT memiliki peluang cukup  besar dalam keikutsertaannya berperan mengembangkan ekonomi yang  berbasis pada ekonomi kerakyatan. Hal ini disebabkan karena BMT ditegakkan di atas prinsip syariah yang lebih memberikan kesejukan dalam memberikan ketenangan baik bagi para pemilik dana maupun kepada para  pengguna dana. Berdasarkan data yang ada, jumlah BMT pada akhir 1998 telah  berjumlah 1.957 buah, dan 2.938 BMT terdaftar pada tahun 2001, kini angkanya jauh lebih besar. Dengan anggapan tingkat pertumbuhan serupa 4

 Zainul Arifin, Mwmahami Bank Syariah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek, ALvabet, Jakarta, 2000, hlm. 137.

11

dengan apa yang terjadi pada masa lalu, kini jumlah BMT terdaftar bisa saja  berada di sekitar angka 4.000an.  Namun demikian harus diakui bahwa pengembangan BMT masih membutuhkan kerja keras. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Minako Sakai dan Kacung Marijan mengenai pertumbuhan BMT di 5

Indonesia,   terdapat beberapa rekomendasi yang diusulkan dalam rangka  pengembangan BMT, yaitu: 1. BMT seharusnya berkonsentrasi pada pengelolaan pinjaman –   pinjaman  bernilai kecil kepada usaha-usaha mikro dan kecil (dibawah Rp 50.000.000,-). Pada nasabah yang membutuhkan jumlah pinjaman lebih  besar sebaiknya mendapatkan pembiayaan dari bank-bank. 2. BMT seharusnya menyelenggarakan program-program pelatihan bisnis / kewirausahaan secara berkala bagi anggota-anggotanya (misalnya melalui pengajian dan rapat-rapat), kegiatan ini akan membantu meningkatkan modal sosial yang diperlukan guna pengembangan BMT lebih lanjut di Indonesia. 3. Departemen Koperasi seharusnya memprakarsai kegiatan-kegiatan merancang dan mendanai program-program peningkatan kemampuan  bagi BMT yang sesuai dengan sifat-sifat kelembagaannya yang unik dan tujuan sosialnya. 4. Upaya-upaya untuk memberi inspirasi kepada masyarakat agar giat memecahkan masalah melalui cara-cara yang kreatif dan inovatif yang nyatanya hal itu saat ini dirasakan masih lemah. Menciptakan suatu  penghargaan yang prestisius juga dapat meningkatkan kebanggaan dan kesadaran masyarakat terhadap usaha-usaha sosial. 5. Departemen Koperasi seharusnya menghimpun pedoman informasi wilayah yang memuat keterangan mengenai BMT-BMT yang ada dan

5

  http://www.pkesinterakitf.com/content/vie/3654/204/lang.id/

12

menonjolkan berbagai strategi bisnis, produk dan jasa BMT-BMT terkemuka. Versi elektronik (web site) juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan akses terhadap informasi-informasi tersebut. 6. Dinas Koperasi dan Departemen Koperasi seharusnya memperjuangkan  peran yang lebih besar bagi usaha-usaha sosial dalam pengembangan masyarakat.

Sesi-sesi

 bagaimana

mendiirikan

direkomendasikan,

pelatihan dan

namun

untuk

mengajarkan

menjalankan

akuntabilitas

yang

masyarakat

BMT lebih

memang ketat

juga

diperlukan. Dinas Koperasi seharusnya mendanai BMT-BMT yang sudah

mapan

dan

mempunyai

program

pelatihan

untuk

menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tersebut. 7. Asosiasi-asosiasi BMT di daerah sebaiknya direformasi. Kelompokkelompok ini seharusnya berbagi informasi dan mengembangkan  prosedur operasi yang baku sebagai langkah awal menjadi lembaga yang dapat pengaturan dirinya sendiri. 8. BMT-BMT seharusnya memanfaatkan pengetahuan lokal dan modal sosial untuk memperluas bisnisnya. 9. BMT-BMT memang seharusnya menjamin dana para anggotanya aman, namun perlu diingat bahwa usaha-usaha sosial membutuhkan kebijakankebijakan pemerintah yang memungkinkan keluwesan yang diperlukan kegiatan-kegiatan sosial. Mengatur BMT dengan dasar-dasar hukum  perbankan yang sudah ada kemungkinan akan menghancurkan fungsi utama BMT-BMT. 10. Dalam jangka pendek, memasukan BMT ke dalam UU tentang koperasi lebih layak. Proses perubahan undang-undang sebaiknya melibatkan konsultasi-konsultasi dengan para operator BMT yang aktif dewasa ini.

13

Kesimpulan

Dari makalah tersebut kita dapat mengambil kesimpulan mengenai BMT dan Koperasi Syariah yaitu 1. Bahwa BMT dan koperasi Syariah adalah salah satu lembaga keuangan syariah mikro yang memiliki payung hukum yang sama, selain itu kedua lembaga tersebut juga memiliki peran dan fungsi yang sama dalam sistem

keuangan

dan

perekonomian

dan

membantu

dalam

 perekonomian masyarakat. 2. Perbedaan BMT dan Koperasi Syariah adalah dalam penghimpunan dananya BMT mengambil dana dari masyarakat melalui dana tabungan. Sedangkan dalam Koperasi Syariah penghimpunan dana hanya diperbolehkan melalui sistem perkoperasian yang telah ditentukan sebelumnya. Dan dalam hal penyaluran pembiayaan, BMT dapat menyalurkan pembiayaan kepada siapa saja yang termasuk ke dalam nasabahnya. Sedangkan koperasi syariah, hanya boleh menyalurkan  pembiayaan kepada sesama anggota koperasi. 3. Sejauh ini produk-produk yang terdapat dalam BMT tidak jauh berbeda dengan yang telah ada di perbankan syariah, hanya saja masih berskala mikro.

14

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Zainul, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Alvabet, Jakarta, 2000.

Perwataatmadja, Karnaen A., Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, Usaha Kami, Depok, 1996.

Sudarsono,Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syari‟ah Deskripsi dan Ilustrasi. Depok:Ekonisia,2007,Ed.2,Cet.4

Soemitra, Andri,  Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Usman,Rachmadi, Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia, PT Citra aditiya Bakti, Bandung, 2002.

http://bildri.blogspot.com/2010/03/pertumbuhan-perbankan-syariah-lebih.html

http://www.pkesinterakitf.com/content/vie/3654/204/lang.id/

15