Manajemen Dan Pembiayaan Puskesmas

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Puskesmas sebagai penanggung jawab penyelenggara upaya kesehatan terdepan, kehadirannya ditengah masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan  bagi

masyarakat

dari

segi

kuratif

saja,

tetapi

juga

sebagai

pusat

komunikasi

masyarakat.Disamping itu, keberadaan Puskesmas disuatu wilayah dimanfaatkan sebagai upaya-upaya pembaharuan (inovasi) baik di bidang kesehatan masyarakat maupun upaya  pembangunan lainnya bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, sesuai dengan kondisi sosial  budaya masyarakat setempat.Oleh karena itu keberadaan Puskesmas dapat diumpamakan sebagai “agen perubahan” di masyarakat sehingga masyarakat lebih berdaya dan timbul gerakan-gerakan upaya kesehatan yang bersumber pada masyarakat. Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang sesuai dengan azas penyelenggaraan Puskesmas perlu ditunjang oleh manajeman Puskesmas yang baik. Mengingat status kesehatan Indonesia masih di bawah negara-negara tetangga yang disebabkan oleh banyak hal seperti manajemen yang tidak rapi,  pendanaan yang tidak adekuat, program yang banyak dan sebagainya, maka dengan manajemen yang baik diharapkan semua program yang telah direncanakan berjalan dengan efektif dan efisien.

1.2. Tujuan Penulisan

a. Tujuan Umum Mengetahui manajemen dan pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas secara umum.  b. Tujuan Khusus 

Mengetahui tentang manajemen dan pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Lubuk Kilangan



Sebagai salah satu syarat dalam menjalankan kepanitraan klinik di bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

1.3. Batasan Masalah 

Makalah ini membahas tentang manajemen dan pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Lubuk Kilangan

1.4 . Metode Penulisan

Metode penulisan makalah ini berupa tinjauan pustaka yang merujuk pada berbagai literatur, analisis, dan diskusi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Definisi

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten / kota yang  bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

2.2.Manajemen Puskesmas

Puskesmas merupakan organisasi struktural dan sebagai unit pelaksana teknis dinas serta aspek fungsional bidang pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan unit pelaksana  pelayanan kesehatan masyarakat tingkat 1 yang bertanggungjawab untuk melaksanakan identifikasi kondisi masalah kesehatan masyarakat dan lingkungan serta fasilitas pelayanan kesehatan meliputi cakupan, mutu pelayanan, identifikasi mutu sumber daya manusia dan  provider, serta mentapkan kegiatan untuk menyelesaikan masalah. Untuk terselenggaranya  berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang sesuai dengan azas  penyelenggaraan Puskesmas perlu ditunjang oleh manajeman Puskesmas yang baik.Manajemen Puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematik untuk menghasilkan luaran  puskesmas yang efektif dan efisien.Rangkaian kegiatan sistematis yang dilaksanakan oleh Puskesmas membentuk fungsi-fungsi manajeman.Ada tiga fungsi manajemen Puskesmas yang dikenal

yakni

Perencanaan,

Pelaksanaan

dan

Pengendalian

serta

pengawasan

dan

 pertanggungjawaban.Ketiga fungsi ini harus dilaksanakan secara terkait dan berkesinambungan.

2.2.1. Perencanaan

Perencanaan merupakan inti kegiatan manajemen, karena semua kegiatan manajemen diatur dan diarahkan oleh perencanaan tersebut.Dengan perencanaan itu memungkinkan para  pengambil keputusan atau manajer untuk menggunakan sumber daya mereka secara berhasil guna dan berdaya guna. Perencanaan meliputi kegiatan program dan kegiatan rutin puskesmas yang berdasarkan visi dan misi puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan primer, dimana visi dan misi digunakan sebagia acuan dalam melakukan setiap kegiatan pokok puskesmas. Selain itu,

kebijakan sistem puskesmas perlu ditinjau setiap akan melakukan perencanaan program, kebijakan tersebut meliputi kebijakan mandiri dari Puskesmas serta adanya fungsi dan upaya  puskesmas yang berlandaskan pada UUD 1945 pasal 28, UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999, PP No.25 tahun 2000 serta PP No.48 tahun 2000 dimana tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mewujudkan puskesmas yang kuat dari segi kemitraan, unit kesehatan mandiri dan teknologi tepat guna. Perencanaan adalah proses penyusunan rencana tahunan Puskesmas untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Rencana tahunan Puskesmas dibedakan atas dua macam.Pertama, rencana tahunan upaya kesehatan wajib.Kedua, rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan.

a.Perencanaan Upaya Kesehatan Wajib

Jenis upaya kesehatan wajib adalah sama untuk setiap Puskesmas yakni Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular serta Pengobatan. Langkah-langkah perencanaan yang harus dilakukan Puskesmas adalah : 

Menyusun usulan kegiatan Usulan disusun dalam bentuk matriks (Gantt Chart) yang berisikan rincian kegiatan, tujuan, sasaran, besaran kegiatan (volume), waktu, lokasi serta perkiraan kebutuhan biaya untuk  setiap kegiatan



Mengajukan usulan kegiatan Langkah kedua yang dilakukan Puskesmas adalah mangajukan usulan kegiatan ke Dinas Kabupaten/Kota untuk persetujuan pembiayaannya



Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang telah disetujui oleh Dinas Kabupaten/Kota (Rencana Kerja Kegiatan/Plan of Action) dalam bentuk matriks (Gantt Chart) yanag dilengkapi dengan Pemetaan Wilayah (mapping).

b. Perencanaan Upaya Kesehatan Pengembangan

Jenis upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan Puskesmas yang telah ada, atau upaya inovasi yang dikembangkan sendiri. Langkah-langkah perencanaan

upaya kesehatan pengembangan yang dilakukan oleh puskesmas mencakup hal-hal sebagai  berikut : a. Identifikasi upaya kesehatan pengembangan  b. Menyusun usulan kegiatan c. Mengajukan usulan kegiatan d. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan

2.2.2. Pelaksanaan dan Pengendalian

Pelaksanaan dan Pengendalian adalah proses penyelenggaraan, pemantauan, serta  penilaian terhadap penyelenggaraan rencana tahunan Puskesmas, baik rencana tahunan upaya kesehatan wajib maupun rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan, dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Langkah-langkah pelaksanaan dan pengendalian adalah sebagai berikut : 

Pengorganisasian Untuk

dapat

 pengorganisasian.Ada

terlaksananya

rencana

dua

pengorganisasian

macam

kegiatan

Puskesmas yang

harus

perlu

dilakukan

dilakukan.Pertama,

 pengorganisasian berupa penentuan para penanggungjawab dan para pelaksana untuk setiap kegiatan serta untuk setiap satuan wilayah kerja dan seluruh wilayah kerja kepada seluruh  petugas Puskesmas dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimilikinya. Kedua,  pengorganisasian berupa penggalangan kerjasama tim secara lintas sektoral. Ada dua bentuk   penggalangan kerjasama yang dapat dilakukan yaitu penggalangan kerjasama bentuk dua pihak  yakni antara dua sektor terkait, misalnya antara puskesmas dengan sektor tenaga kerja pada waktu menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan penggalangan kerjasama bentuk banyak   pihak yakni antar berbagai sektor terkait, misalnya antara Puskesmas dengan sektor pendidikan, serta agama, sektor kecamatan pada waktu menyelenggarakan upaya kesehatan sekolah. Penggalangan kerjasama lintas sektor ini dapat dilakukan secara langsung yakni antar sektorsektor terkait dan secara tidak langsung yakni dengan memanfaatkan pertemuan koordinasi kecamatan. 

Penyelenggaraan Setelah

pengorganisasian

selesai

dilakukan,

kegiatan

selanjutnya

adalah

menyelenggarakan rencana kegiatan Puskesmas, dalam arti para penanggungjawab dan para

 pelaksana yang telah ditetapkan pada pengorganisasian, ditugaskan menyelenggarakan kegiatan Puskesmas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk dapat diselenggarakannya rencana tersebut perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut : 1. Mengkaji ulang rencana pelaksanan yang telah disusun terutama yang menyangkut jadwal  pelaksanaan, target pencapaian, lokasi wilayah kerja, d an rincian tugas para penanggungjawab dan pelaksanaan. 2. Menyusun jadwal kegiatan bulanan untuk tiap petugas sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun. Beban kegiatan Puskesmas harus terbagi habis dan merata kepada seluruh  petugas. 3. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kendali mutu dan kendali biaya merupakan 2 hal penting dalam penyelenggaraan Puskesmas. Kendali mutu adalah upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis, obyektif dan terpadu dalam menetapkan masalah yang menyebabkan masalah mutu pelayanan  berdasarkan standar yang telah ditetapkan, menerapkan dan melaksanakan cara penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan yang tersedia serta menilai hasil yang dicapai dan menyusun saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan. Sedangkan kendali biaya adalah upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis, objektif dan terpadu dalam menetapkan kebijakan dan tatacara penyelenggaraan upaya kesehatan termasuk pembiayaannya, serta memantau pelaksanaannya sehingga terjangkau oleh masyarakat. 

Penilaian Kegiatan penilaiaan dilakukan pada akhir tahun anggaran. Kegiatan yang dilakukan

mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan penilaiaan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang dicapai, dibandingkan dengan rencana dan standar pelayanan. Sumber data yang dipergunakan pada  penilaian dibedakan atas dua, berbagai sumber data lain yang terkait, yang dikumpulkan secara khusus pada akhir tahun Kedua, sumber data sekunder yakni data dari hasil  pemantauan bulanan dan triwulan. 2. Menyusun saran peningkatan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan pencapaian serta masalah dan hambatan yang ditemukan untuk rencana tahun berikutnya.

2.2.3. Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Pengawasan dan pertanggungjawaban adalah proses memperoleh kepastian atas kesesuaian penyelengaraan dan pencapaian tujuan Puskesmas terhadap rencana dan peraturan  perundang-undangan

serta

berbagai

kewajiban

yang

berlaku.

Untuk

terselenggaranya

 pengawasan dan pertanggungjawaban dilakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengawasan Pengawasan

dibedakan

atas

dua

macam

yakni

pengawasan

internal

dan

eksternal.Pengawasan internal dilakukan secara melekat oleh atasan langsung. Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, dinas kesehatan kabupaten/kota serta berbagai institusi  pemerintah terkait. Pengawasan mencakup aspek adminstratif, keuangan, dan teknis pelayanan.

2. Pertanggungjawaban Pada setiap akhir tahun anggaran, Kepala Puskesmas harus membuat laporan  pertanggungjawaban tahunan yang mencakup pelaksanaan kegiatan, serta perolehan dan  penggunaan berbagai sumberdaya termasuk keuangan. Laporan tersebut disampaikan kepada Dinas kesehatan kabupaten/kota serta pihak-pihak terkait lainnya, termasuk masyarakat melalui Badan Penyantun Puskesmas. Apabila terjadi penggantian Kepala Puskesmas, maka Kepala Puskesmas yang lama diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban masa jabatannya.

2.3. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Tingginya biaya pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini merupakan masalah yang sangat serius karena sangat membebani masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan sehingga  perlu dicarikan jalan keluarnya.Masalah tingginya biaya pelayanan kesehatan ini semakin dirasakan setelah krisis ekonomi melandan Indonesia karena sebagian besar komponen  perawatan seperti obat-obatan dan teknologi kedokteran masih di impor sementara nilai tukar  rupiah masih rendah. Disisi lain kemampuan dana pemerintah juga semakin terbatas sehingga 1

subsidi pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu akan terganggu .

Secara nasional ada empat sumber utama pembiayaan pelayanan kesehatan : 1. Pemerintah

2. Swasta 3. Masyarakat dalam bentuk pembayaran langsung (fee for services) dan asuransi 4. Sumber-sumber lain dalam bentuk hibah atau pinjaman dari luar negeri

Pembiayaan kesehatan yang bersumber dari asuransi kesehatan merupakan salah satu cara yang terbaik untuk mengatasi mahalnya biaya pelayanan kesehatan, alasannya antara lain karena : 1. Pemerintah dapat mendiversikan sumber-sumber pendapatan dari sector lain 2. Memberikan efisiensi dengan cara memberikan peran kepada masyarakat dalam  pembiayaan pelayanan kesehatan 3. Memeratakan beban biaya menurut waktu dan populasi yang lebih luas sehingga mengurangi resiko secara individu.

Pembiayaan dimasa depan akan semakin mahal karena : 1. Pertumbuhan ekonomi nasional yang juga mengakibatkan meningkatnya tuntutan (demand) masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu 2. Perkembangan teknologi kedokteran dan pertumbuhan industry kedokteran 3. Subsidi pemerintah semakin menurun akibat krisis ekonomi tahun 1998.

2. 4. Sumber Dana Puskesmas

Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang menjadi tanggungjawab puskesmas, perlu ditunjang dengan tersedianya  pembiayaan yang cukup. Pada saat ini ada beberapa sumber pembia yaan puskesmas, yakni: 1. Pemerintah

Sesuai dengan azas desentralisasi, sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah terutama adalah pemerintah kabupaten/kota. Di samping itu puskesmas masih menerima dana yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dana yang disediakan oleh pemerintah dibedakan atas dua macam, yakni: a. Dana anggaran pembangunan yang mencakup dana pembangunan gedung, pengadaan  peralatan serta pengadaan obat.  b. Dana anggaran rutin yang mencakup gaji karyawan, pemeliharaan gedung dan  peralatan, pembelian barang habis pakai serta biaya operasional.

Setiap tahun kedua anggaran tersebut disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk diajukan dalam Daftar Usulan Kegiatan ke pemerintah kabupaten/kota untuk  seterusnya dibahas bersana DPRD kabupaten/kota.Puskesmas diberikan kesempatan mengajukan kebutuhan untuk kedua anggaran tersebut melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Anggaran yang telah disetujui yang tercantum dalam dokumen keuangan diturunkan secara bertahap ke puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.Untuk beberapa mata anggaran tertentu, misalnya pengadaan obat dan pembangunan gedung serta pengadaan alat, anggaran tersebut dikelola langsung olen Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau oleh  pemerintah kabupaten/kota. Penanggungjawab penggunaan anggaran yang diterima puskesmas adalah kepala  puskesmas, sedangkan administrasi keuangan dilakukan oleh pemegang keuangan  puskesmas yakni seorang staf yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas usulan kepala puskesmas. Penggunaan dana sesuai dengan usulan kegiatan yang telah disetujui dengan memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.

2. Pendapatan puskesmas

Sesuai dengan kebijakan pemerintah, masyarakat dikenakan kewajiban membiayai upaya kesehatan perorangan yang dimanfaatkannya, yang besarnya ditentukan oleh  pemerintah daerah masing-masing (retribusi). Pada saat ini ada beberapa kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan dana yang diperoleh dari penyelenggraan upaya kesehatan  perorangan, yakni: a. Seluruhnya disetor ke Kas Daerah Untuk ini secara berkala puskesmas menyetor langsung seluruh dana retribusi yang diterima ke kas daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota  b. Sebagian dimanfaatkan secara langsung oleh puskesmas Beberapa daerah tertentu membenarkan puskesmas menggunakan sebagian dari dana

yang diperoleh dari penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan, yang lazimnya

 berkisar antara 25  –  50% dari total dana retribusi yang diterima. Penggunaan dana hanya dibenarkan untuk membiayai kegiatan operasional puskesmas. Penggunaan dana tersebut

secara berkala dipertanggungjawabkan oleh puskesmas ke pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. c. Seluruhnya dimanfaatkan secara langsung oleh puskesmas Beberapa daerah tertentu lainnya membenarkan puskesmas menggunakan seluruh dana yang diperolehnya dari penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan untuk  membiayai kegiatan operasional puskesmas. Dahulu puskesmas yang menerapkan model  pemanfaatan dana seperti ini disebut puskesmas swadana. Pada saat ini sesuai dengan kebijakan dasar puskesmas yang juga harus menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat yang dananya ditanggung oleh pemerintah, diubah menjadi puskesmas swakelola. Dengan perkataan lain puskesmas tidak mungkin sepenuhnya menjadi swadana. Pemerintah tetap berkewajiban menyediakan dana yakni untuk membiayai upaya kesehatan masyarakat yang memang menjadi tanggungjawab pemerintah.

3. Sumber lain

Pada saat ini puskesmas juga menerima dana dari beberapa sumber lain seperti: a.  PT ASKES yang peruntukkannya sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan kepada  para peserta ASKES. Dana tersebut dibagikan kepada para pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 b.  PT (Persero) Jamsostek yang peruntukannya juga sebagai imbal jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jamsostek. Dana tersebut juga dibagikan kepada para pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III ANALISIS SITUASI 2.1 SEJARAH PUSKESMAS

Puskesmas Lubuk Kilangan ini didirikan diatas tanah wakaf yang diberikan KAN 2

yang pada tahun 1981 dengan Luas tanah 270 M dan Gedung Puskesmas sendiri didirikan 2

 pada tahun 1983 dengan luas bangunan 140 M dimana saat itu Pimpinan Puskesmas yang  pertama adalah dr.Meiti Frida dan pada tahun itu juga Puskesmas mempunyai 1 buah Pustu Baringin.

Saat sekarang kondisi bangunan Puskesmas Lubuk Kilangan sudah permanen terdiri dari beberapa ruangan kantor seperti: BP, KIA, Gigi, Labor, KB, Apotik, Imunisasi dengan  jumlah pegawai yang ada sebanyak 52 orang termasuk Pustu. Walaupun demikian bangunan Puskesmas Lubuk Kilangan saat sekarang masih belum mempunyai gudang obat dan gudang gizi (PMT), ruangan khusus Pelayanan Lansia. Pelayanan Puskesmas Lubuk Kilangan yang diberikan saat ini adalah 6 pelayanan dasar yaitu: promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, KIA, gizi masyarakat, P2M,  pengobatan. 2.2 KONDISI GEOGRAFIS

Wilayah kerja Puskesmas Lubuk Kilangan meliputi seluruh Wilayah Kecamatan Lubuk  2

Kilangan dengan luas daerah 85,99 Km yang terdiri dari 7 kelurahan dengan luas: 2

a. Kelurahan Batu Gadang

: 19.29 Km

 b. Kelurahan Indarung

: 52.1 Km

c. Kelurahan Padang Besi

: 4.91 Km

d. Kelurahan Bandar Buat

: 2.87 Km

e. Kelurahan Koto Lalang

: 3.32 Km

f.

: 1.65 Km

2 2 2 2 2

Kelurahan Baringin

2

g. Kelurahan Tarantang

: 1.85 Km

2.3 KONDISI DEMOGRAFI

Jumlah Penduduk Kecamatan Lubuk Kilangan adalah 43.532 Jiwa yang terdiri dari 10.707 KK dengan perincian sebagai berikut: a. Kelurahan Bandar Buat

: 11.172 jiwa dan 2.743 KK 

 b. Kelurahan Padang Besi

: 6.211 jiwa dan 1.610 KK 

c. Kelurahan Indarung

: 10.669 jiwa dan 2.632 KK 

d. Kelurahan Koto Lalang

: 6.378 jiwa dan 1.550 KK 

e. KelurahanBatuGadang

: 5.828 jiwa dan 1.489 KK 

f. Kelurahan Baringin

: 1.226 jiwa dan 244 KK 

g. Kelurahan Tarantang

: 2.048 jiwa dan 439 KK 

Di lubuk kilangan terdapat 42RW dan 161 RT dengan perincian sebagai berikut: a. Kelurahan Batu Gadang

: 4 RW/ 18 RT

 b. Kelurahan Indarung

: 12 RW/ 44 RT

c. Kelurahan Padang Besi

: 4 RW/ 20RT

d. Kelurahan Bandar Buat

: 11 RW/ 40 RT

e. Kelurahan Koto Lalang

: 7 RW/ 27 RT

f. Kelurahan Baringin

: 2 RW/ 5 RT

g. Kelurahan Tarantang

: 2 RW/ 7 RT

SASARAN PUSKESMAS 

Jumlah penduduk

: 43.532 Jiwa



Bayi (0-11 Bulan)

: 904



Bayi (6-11 Bulan)

: 542



Anak Balita (24-60 Bulan)

: 3506



Balita (0-60 Bulan)

: 4410



Ibu Hamil (Bumil)

: 995



Ibu Nifas (Bufas)

: 949



Ibu Bersalin

: 949



Ibu meneteki (Buteki)

: 1808



Lansia

: 3138



WUS

: 9287

2.4 SARANA DAN PRASARANA a. Sarana Pendidikan 

SMU/SMK

: 3 Unit



SLTP

: 4 Unit



SD

: 23 Unit



TK

: 15 Unit

b. Sarana Kesehatan

Puskesmas Lubuk Kilangan memiliki sarana: 

PuskesmasInduk

: 1 Unit



PuskesmasPembantu

: 3 Unit

-

Pustu Indarung

-

Pustu Batu Gadang

-

Pustu Baringin



Rumah Sakit PT Semen Padang

: 1 Unit



Mobil Puskesmas Keliling

: 1 Unit



Motor Dinas

: 4 Unit



Komputer

: 2 Unit



MesinTik

: 2 Unit



Laptop

: 1 Unit



LCD/Infocus

: 1 Unit

c. Prasarana Kesehatan 

Posyandu Balita

: 41 Buah



PosyanduLansia

: 11 Buah



KaderKesehatan

: 164 Orang



PraktekDokterSwasta

: 5 orang



PraktekBidanSwasta

: 21 orang



Pos UKK

: 3 Pos



PengobatanTradisional

: 38 Buah



Toga

: 27 Buah

2.5 Ketenagaan

a. Dokter Umum

: 4 Orang

 b. Dokter Gigi

: 2 Orang

c. Sarjana Kesehatan Masyarakat

: 3 Orang

d. Akper

: 6 Orang

e. SPK

: 6 Orang

f. Akbid

: 6 Orang

g. Bidan (D I)

: 13 Orang

h. Asisten Apoteker

: 2 Orang

i.

AKL

: 1 Orang

 j.

AAK

: 1 Orang

 j.

Perawat Gigi

: 2 Orang

k. Pekarya Kesehatan

: 3 Orang

l.

SMA

: 2 Orang

m. SMP

: 1 Orang

2.6 Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi Penduduk  a. Kondisi Sosial dan Budaya

Suku terbesar yang ada di Kecamatan Lubuk Kilangan adalah Suku Minang, juga ada beberapa suku lainnya yaitu Jawa dan Batak. Mayoritas agama yang dianut masyarakatnya adalah : 

Islam

: 43.451 Jiwa



Katolik

: 39 Jiwa



Kristen

: 41 Jiwa

b. KondisiEkonomi

Mata Pencaharian Penduduk: a. Pegawai Negeri  b. Swasta c. Buruh d. Tani

BAB IV PEMBAHASAN

Puskesmas Lubuk Kilangan mempunyai 4 sumber dana dalam menjalankan fungsinya yaitu : 1. 2. 3. 4.



APBD Dana Badan Operasional Kesehatan Jamkesda / Jamkesmas dan Jampersal ASKES Masing- masing sumber dana tidak bisa membiayai secara tumpang tindih

Dana APBD Dana yang berasal dari daerah dimana dana ini ditujukan untuk keperluan Puskesmas seperti untuk pembiayaan rekening listrik, telepon, perbaikan-perbaikan lain, alat-alat untuk  keperluan imunisasi seperti pemanasan saat imunisasi dan lain lain. Apabila suatu keperluan sudah didanai oleh APBD tidak boleh lagi di danai oleh sumber dana yang lain. Dana APBD diturunkan dalam bentuk baku yaitu sudah ditentukan untuk keperluan apa saja yang dibutuhkan oleh puskesmas setempat dan bila berlebih maka dana tersebut dikembalikan ke kas daerah.







Dana BOK  Dana ini difokuskan untuk preventif, promotif dan rehabilitatif.Dana ini dapat digunakan unuk menjalankan Pustu dan posyandu.Dana diturunkan dari pusat dan bersifat baku sehingga  jumlah dana telah ditentukan sesuai dengan POA, tetapi POA ditentukan oleh puskesmas itu sendiri.Dimana sebelum itu dibuat terlebih dahulu SPJ, LPJ dan laporan kerja dan bila sudah sesuai dengan ketentuan daerah setempat baru bisa di klaim. POA harus direncanakan di awal-awal tahun dimana program yang dijalankan bersifat prioritas dan tujuannya untuk  meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti pelacakan gizi buruk di lubuk kilangan. ASKES Dana ini ditujukan untuk pengobatan, bersifat baku dan dibayarkan sesuai kapitasi yaitu sesuai dengan jumlah penduduk yang punya askes di lubuk kilangan dan memakai sistem subsidi silang. Dana ini membiayai jasa dokter, dokter gigi, paramedis, jasa manajemen dan  jasa sarana (alat-alat tulis).Jasa obat-obatan tidak termasuk karena obat-obatan sudah di klaim oleh pusat. Jumlah dana yang sudah diturunkan tersebut sudah ditetapkan sehingga untuk   pembayaran jasa dana dibagi berdasarkan jumlah tenaga kerja Jamkesda, Jamkesmas dan Jampersal Dana ini ditujukan untuk pengobatan bagi yang kurang mampu. Untuk Puskesmas Lubuk  Kilangan program Jamkesda, alur rujukan hanya sampai k RSUD sungai sapih apabila dirujuk 

ke RSUP mungkin didanai oleh RSUD tersebut. Untuk Jamkesmas dana dan bantuan berasal dari pusat dan alur rujukan sampai ke RSUP. Jampersal sendiri baru dimulai tahun 2012 dimana program ini untuk jaminan persalinan dan dana berasal dari pusat. Keuntungannya  bagi yang tidak punya ASKES, JAMKESMAS, ataupun JAM KESDA cukup mempersyaratkan KTP dan KK.

BAB V PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Puskesmas mempunyai banyak program dan mempunyai target yang mesti dicapai agar  tercipta suatu masyarakat sehat. Dalam mencapai hal tersebut dibutuhkan suatu manajemen yang baik dalam kegiatan pelayanan kesehatan di puskesmas itu sendiri.Manajemen yang baik  tak terlepas dari kepemimpinan seorang pimpinan dalam memimpin anggotanya sehingga tercipta suasana yang kondisif dan dapat terjalin kerjasama yang harmonis antar anggota dan tujuan utama pun akan tercapai yaitu peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Dana merupakan suatu hal yang penting dalam menjalankan suatu unit pelayanan kesahatan.Pembiayaan pelayanan kesehatan yang baik dan tepat secara tidak langsung juga akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat itu sendiri, dengan baiknya sistem  pembiayaan pelayanan kesehatan akan sangat berpengaruh dengan tingginya minat masyarakat untuk pergi ke puskesmas, dengan tingginya kunjungan masyarakat ke puskesmas diharapakan kedepan masyarakat akan lebih peduli terhadapa kesehatan mereka, dan tujuan akhir dari  pelayanan kesehatan yaitu meningkatkan mutu kesehatan secara men yeluruh.

DAFTAR PUSTAKA 



 Notoadmojo, Soekidjo, 2003, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ribeka Cipta, Jakarta Undang-Undang Dasar no 36 dan 44 tentang kesehatan dan rumah sakit,2009. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri. http://perpustakaan.depkes.go.id. Diakses pada tanggal 9 Juli 2012



http://www.babelprov.go.id/content/jaminan-kesehatan-masyarakat di akses padatanggal 9 Juli 2012



Kebijakan Dasar Puskesmas (Kepmenkes No.128 Tahun 2004), di unduh tanggal 9 Juli 2012