Makalah Wawasan Kemaritiman - 1

MAKALAH WAWASAN KEMARITIMAN “ Zona Ekonomi Eksklusif “

Oleh :  Kelompok IV : 1. 2. 3. 4. 5.

Sapu Saputr tra a (M1A (M1A11 116 6 107) 107) Sry Sry Fam Famila ilasa sari ri (M1A (M1A1 1 16 16 117) 117) Sahr Sahrun un (M1A (M1A1 1 16 16 174 174)) Yogi Yogi Sri Sri Mun Munan anda darr (M1 (M1A1 A1 16 172) 172) Yant Yantii Pus Puspi pita ta Sari Sari (M1 (M1A1 A1 16 16 176) 176)

JURUSAN KEHUTANAN FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS HALUOLEO KENDARI 2017

KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala  berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan laporan pengamatan ini dengan  baik dan tepat pada waktunya. waktunya.

Makalah berjudul ” Zona Ekonomi Ekslusif ” ini yang merupakan tugas mata kuliah Wawasan Kemaritiman di Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Universitas Halu Oleo, Kendari.

Kami menyadari menyadari bahwa laporan laporan ini masih jauh dari sempurna, sempurna, disebabkan disebabkan keterbatasan keterbatasan pengetahuan pengetahuan dan pengalaman pengalaman yang kami miliki, sehingga sehingga kami dengan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian agar   pembuatan makalah ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Semoga makalah ini  bermanfaat dan memberikan informasi bagi para pembaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kendari, 17 Maret, 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………………………….…. PENGANTAR…………………………………………………………….…....i ...i DAFTAR ISI…………………………………………………………………………..ii BAB 1 PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang…………………………………………………………………….1 1.2. Rumusan Masalah………………………………………………………………...2 1.3. Tujuan…………………………………………………………………………….2 BAB II PEMBAHASAN 2.1. Pengertian Zona Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)………………………………………3 (ZEE)………………………………………3 2.2. Sejarah Perkembangan ZEE di Indonesia………………………………………...7 2.3. Hak Berdaulat, Kewajiban Yerisdiksi dan Hak-hak Lain di ZEE……………….8 2.4. Cakupan ZEE……………………………………………………………………10 2.5. Pemanfaatan dan Pengelolaan SDA Hayati di ZEE…………………………….11 2.6. Batas Luar dan Lebarnya ZEE…………………………………………………..13 2.7. Delimitasi ZEE…………………………………………………………………..14 2.8. Kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia……………………………………………17 BAB BA B II IIII PENUTUP 3.1.Kesimpulan……………………………………………………………………….19 3.1. Kesimpulan……………………………………………………………………….19 3.2. Saran……………………………………………………………………………..19 DAFTAR PUSTAKA

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1.

Latar Be Belakang

Laut merupakan wilayah yang sangat penting bagi keutuhan dan pemersatu  bagi sebuah negara karena laut merupakan sarana bagi kesatuan bangsa, sarana  pertahanan dan keamanan, sebagai sarana diplomasi, serta yang paling utamanya adalah sebagai sebagai sarana kemakmuran kemakmuran dan dan kesejahteraan kesejahteraan negara negara dan dan masyarakat masyarakat karena karena melimpahnya potensi-potensi sumber daya laut tersebut. Indonesia merupakan sebuah negara maritim yang memiliki beribu-ribu pulau, sebagian besar negara Indonesia ini terdiri dari perairan dan sisanya adalah daratan. Total luas kawasan Negara Republik  Indonesia mencapai 7,7 juta km2. Dari luas wilayah itu sekitar 3,2 juta km2 merupakan luas perairan yang terdiri dari 2,8 juta km2 perairan pedalaman dan 0,3 0,3  juta km2 berupa laut teritorial. Itu belum termasuk 2,7 juta km2 kawasan Zona Ekonomi Ekonomi Eksklusif Eksklusif (Exclusive (Exclusive Economic Economic Zone) Zone) (M., John, John, dkk., dkk., 2007). Berlakunya Berlakunya konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan merupakan pranata hokum laut internasional yang masih baru. Di dalam Konferensi Hukum Laut yang diprakarasai oleh PBB yang diselenggarakan mulai Tahun 1973 sampai dengan 1982 Zona Eksklusif ini dibahas secara mendalam dan intensif sebagai salah satu agenda acara konferensi dan disepakati serta dituangkan di dalam Bab V Pasal 55-75 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (Irman dan Nugraha, 2014). Ketentuan hukum internasional dan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (Law of the Sea Convention/LOSC) membagi wilayah negara dalam dua  bagian yaitu laut/perairan wilayah suatu Negara dan laut yang bukan wilayah suatu negara. Laut atau perairan yang menjadi wilayah suatu negara yaitu perairan  pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial, dimana negara pantai/kepulauan mempunyai mempunyai kedaulatan. kedaulatan. Sedangkan Sedangkan laut yang bukan merupakan merupakan wilayah wilayah suatu negara adalah Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Landas Kontinen, laut bebas bebas dan dasar laut dalam (deep seabed/area). Banyak Banyak ahli  berpendapat bahwa pengaturan ZEE yang ada di Konvensi merupakan bagian dari international customary law dan prakteknegara-negara. Pengaturan utama dalam zona maritim ini antara lain hak negara pantai untuk memanfaatkan sumber  daya alam, perlindungan lingkungan laut, riset ilmiah kelautan dan lain-lain. Dalam  praktek negara-negara n egara-negara di ZEE masih banyak permasalahan yang muncul antara lain hubungan batas ZEE dengan landas kontinen, hubungan aktivitas di ZEE dengan landas kontinen, termasuk juga apakah rezim ZEE dan landas kontinen yang 200 mil laut adalah adalah sama (Buntoro, (Buntoro, 2013). 2013). Berdasarkan Berdasarkan uraian uraian tersebut tersebut di atas maka  penulis tertarik untuk menulis makalah tentang Zona Ekonomi Eksklusif Eksklusif (ZEE).

1.2.

Rumusan Ma Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dari makalah ini sebagai  berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Apa penger pengertian tian Zona Zona Ekonom Ekonomii Ekskl Eksklusi usif(Z f(ZEE) EE)?? Bagaimana Bagaimana sejarah perkembanga perkembangan n ZEE ZEE di di Indonesia Indonesia ? Bagaimana Bagaimana Hak Hak berdaulat, berdaulat, kewajiba kewajiban n yurisdiksi yurisdiksi dan dan hak-hak hak-hak lain di di ZEE? Apa yang yang termasuk termasuk cakupan cakupan Zona Zona Ekonomi Ekonomi Eksklu Eksklusif sif (ZEE)? (ZEE)? Bagaimana Bagaimana Pemanfaatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pengelolaan Sumber Sumber Daya Daya Alam Alam Hayati di ZEE? ZEE? Bagaimana Bagaimana penentuan penentuan Batas luar dan Lebarnya Lebarnya ZEE ? Bagaim Bagaiman an Deli Delimita mitasi si terh terhada adap p ZEE? ZEE? 1.3.

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin di capai dalam  penulisan makalah ini yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.

Untuk Untuk menge mengetah tahui ui peng pengerti ertian an Zona Zona Ekono Ekonomi mi Eksklu Eksklusif  sif  Untuk mengetahui mengetahui sejarah perkembang perkembangan an ZEE ZEE di di Indonesia Indonesia Untuk mengetahui mengetahui hak dan dan kewajiban kewajiban apa saja yang yang ada ada di ZEE ZEE Untuk mengatahui mengatahui cakupan cakupan Zona Zona Ekonomi Ekonomi Eksklu Eksklusif  sif  Untuk mengetahui mengetahui pemanfa pemanfaatan atan dan dan Pengelolaa Pengelolaan n Sumber Sumber Daya Alam Alam Hayati Hayati di ZEE 6. Untuk Untuk menget mengetahu ahuii penentu penentuan an Batas Batas luar luar dan Lebar Lebarny nyaa ZEE 7. Untuk Untuk menge mengetah tahui ui Delimi Delimitasi tasi terha terhadap dap ZEE ZEE

BAB II PEMBAHASAN 2.1. Pengertian Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif  Eksklusif 

ZEE atau yang biasa dikenal dengan Zona Ekonomi Eksklusif adalah sebuah zona yang yang lebarnya lebarnya tidak lebih dari dari 200 mil laut dari dari garis pangkal pangkal yang sudah sudah ditetapkan. Di Zona Ekonomi Eksklusif negara yang memiliki zona ini berhak untuk  mengambil kekayaan laut, mengeksplorasi apa yang ada didalam laut dan bebas memanfaatkan laut dengan baik sesuai dengan aturan yang yang berlaku. Sehingga Sehingga dalam  batas Zona Ekonomi Eksklusif kita penduduk Indonesia diijinkan untuk membuat  penelitian atau riset, membuat sebuah percobaan atau bangunan serta melindungi kehidupan bawah air laut.Kita bisa memanfaatkan sumber daya alam bawah laut menjadi mata pencaharian dan kita harus tetap menjaganya. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada Bab II Pasal 2 menyebutkan Zona Ekonomi Eksklusif  Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya atasn ya dengan batas terluar 200 (dua (dua ratus) mil laut diukur diukur dari garis pangkal pangkal laut wilayah Indonesia. Indonesia. Zona Ekonomi Eklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa Sebagai negara yang memiliki wilayah atau zona ekonomi eksklusif, Indonesia memiliki hak atas ZEE sebagai berikut: a. Berhak untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, pengelolaan, dan konservasi sumber  daya alam.  b. Berhak melakukan penelitian, perlindungan, perlindungan, dan pelestarian laut. c. Mengizinkan Mengizinkan pelayaran pelayaran internasio internasional nal melalui wilayah wilayah ini dan memasang berbagai berbagai sarana perhubungan laut. Berdasarkan undang-undang dasar Republlik Indonesia nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebutkan bahwa : “Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang  berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia”. . Konsep dari dari ZEE muncul muncul dari kebutuhan kebutuhan yang mendesa mendesak. k. Sementara Sementara akar  sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkembang semenjak tahun 1945 untuk  memperluas batas jurisdiksi negara pantai atas lautnya, sumbernya mengacu pada  persiapan untuk UNCLOS III. III.

Konsep dari ZEE telah jauh diletakkan di depan untuk pertama kalinya oleh Kenya pada Asian-African Legal Constitutive Committee pada Januari 1971, dan  pada Sea Bed Committee PBB pada tahun berikutnya. Proposal Kenya menerima dukungan aktif dari banyak Negara Asia dan Afrika. Dan sekitar waktu yang sama  banyak Negara Amerika Latin mulai membangun sebuah konsep serupa atas laut  patrimonial. Dua hal tersebut telah muncul secara efektif pada saat UNCLOS dimulai, dan sebuah konsep baru yang disebut ZEE telah dimulai. Ketentuan Ketentuan utama dalam dalam Konvensi Konvensi Hukum Hukum Laut yang berkaitan berkaitan dengan dengan ZEE ZEE terdapat dalam bagian ke-5 konvensi tersebut. Sekitar tahun 1976 ide dari ZEE diterima dengan antusias oleh sebagian besar anggota UNCLOS, mereka telah secara universal mengakui adanya ZEE tanpa perlu menunggu UNCLOS untuk mengakhiri atau memaksakan konvensi. Penetapan universal wilayah ZEE seluas 200 mil laut akan memberikan setidaknya 36% dari seluruh total area laut. Walaupun ini porsi yang relatif kecil, di dalam area 200 mil laut yang diberikan menampilkan sekitar  90% dari seluruh simpanan ikan komersial, 87% dari simpanan minyak dunia, dan 10% simpanan mangan. 2.2. Sejarah Perkembangan ZEE di Indonesia Indonesia

Pada tanggal 28 September 1945 Presiden Amerika Seriakt “Harry S. Truman” telah mengeluarkan mengeluarkan suatu proklamasi No. 2667, ‘Policy of the United States with respect to the Natural Resources of the Subsoil and Seabed of the Continental Shelf”. Dengan proklamasi Presiden Truman tahun 1945 di atas dimulailah suatu  perkembangan dalam hukum Laut yakni pengertian geologi “continental shelf” atau daratan kontinen. Tindakan Presiden Amerika serikat ini bertujuan mencadangkan kekayaan alam pada dasar laut dan tanah dibawahnya yang berbatasan dengan pantai Amerika Serikat untuk kepentingan rakyat dan bangsa Amerika Serikat, terutama kekayaan mineral khususnya minyak dan gas bumi. Hal tersebut sesuai dengan isi dari  proklamasi tersebut yang pada pokoknya adalah : Sudah selayaknya tindakan demikian diambil oleh oleh negara pantai karena “continental shelf” dapat dianggap sebagai kelanjutan alamiah daripada wilayah daratan dan bagaimanapun juga usahausaha untuk mengelola kekayaan alam yang terdapat didalamnya memerlukan kerjasama dan perlindungan dari pantai. Dnagn demikian maka demi keamanan  penguasaaan sember daya alam yang terdapat dari dalam continental shelf, seyogyanya kekuasaan untuk mengaturnya ada pada negara pantai yang berbatasan dengan daratan yang bersangkutan”. Tindakan sepihak Amerika Serikat mengenai landas Kontinen dan perikanan sebagaimana disebutkan di atas, berpengaruh terhadap perkembangan rezim hukum ZEE 200 mil tersebut. Hal ini terbukti bahwa negara-negara Amerika Latin dalam mengajukan mengajukan tuntutan tuntutan mereka mereka telah mengemuk mengemukakan akan beberapa beberapa argumen argumentasi tasi yang  bertujuan untuk melindungi sumber-sumber kekayaan alam yang banyak terdapat diperairan sejauh 200 mil, termasuk dasar laut dan tanah di abwahnya. Argentina

menagjukan teori “Epi Continental Sea”, kemudian Ekuador, Chili dan Peru mengemukakan teori “Bloma”, yang selanjutnya diikuti oleh negaranegara Amerika Latin lainnya, yakni Meksiko (1946), Honduras (1950), Costa Rica (1950), El Salvador (1950). Sebagai tindak lanjut dari tuntutan negara-negara Amerika Latin maka pada tahun 1952 lahirlah suatu deklarasi baru yakni “Deklarasi Santiago” yang ditandatangani oleh Negara-Negara : Chili, Ekuador dan Peru: sebagai motivasi utama tuntutan ketiga Negara peserta deklarasi Santiago ini adalah pelaksanaan jurisdiksi ekslusif terhadap sumber-sumber kekayaan alam (daya hayati maupun non hayati) yang terdapat diperairannya yang sejauh 200 mil laut. Selanjutnya Winston C.E. menjelaskan bahwa dalam lingkaran sejauh 200 mil itu hak-hak lintas damai (innocent passage) tidak terganggu (inoffensive) dan tetap diakui sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan klaim beberapa negara mengenai ZEE 200 mil laut ini, PBB telah menyelenggarakan Konferensi Hukum Laut (UNCLOS) 1 tahun 1958 UNCLOS II tahun 1960 di Jenewa, terutama bertujuan untuk menetapkan lebar laut wilayah, wilayah, namun usaha PBB PBB tersebut ternyata gagal. 2.3. Hak Berdaulat, Berdaulat, Kewajiban Kewajiban Yurisdiksi Yurisdiksi dan dan hak-hak lain di ZEE

Hal ini atur dalam dalam Bab III pasal pasal 4 UU no.5 Tahun Tahun 1983 1983 Tentang Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menyebutkan bahwa : (1). Di Zona Ekonomi Ekonomi Eksklusif Eksklusif Indonesia, Indonesia, Republik Republik Indonesia Indonesia mempunyai mempunyai dan melaksanakan : a. Hak berdaulat untuk melakukan melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;  b. Yurisdiksi yang berhubungan berhubungan dengan : 1. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan bangunan lainnya; 2. penelitian ilmiah mengenai kelautan; 3. perlindungan dan pelestarian lingkungan taut; c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku. (2). Sepanjang Sepanjang yang yang bertalian bertalian dengan dengan dasar laut laut dan tanah di di bawahnya, bawahnya, hak   berdaulat, hak hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan perundang-undangan Landas Kontinen Indon. (3). Di Zona Zona Ekonomi Ekonomi Eksklusif Eksklusif Indon Indonesia, esia, kebebasan kebebasan pelayaran pelayaran dan penerbanga penerbangan n internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.esia, persetujuan persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuanketentuan hukum internasional yang berlaku.

Di Zona Ekonomi Eksklusif setiap Negara pantai seperti Indonesia Indonesia ini mempunyai hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya alama baik hayati maupun nonhayati di perairannya, dasar  hukum laut dan tanah dibawahnya serta untuk keperluan ekonomi di zona tersebut seperti seperti produksi produksi energi dari air, arus, arus, dan angin. Hak berdaulat berdaulat Indonesia Indonesia yang dimaksud oleh oleh undang-undang undang-undang ini tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah,  perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sanksi-sanksi yang diancam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di perairan yang berada dibawah kedaulatan Republik Indonesia tersebut. Sedangkan jurisdiksi Indonesia di zona itu adalah jurisdiksi membuat dan menggunak menggunakan an pulau pulau buatan, buatan, instalas instalasi, i, dan bangunan, bangunan, riset ilmiah ilmiah kelautan kelautan,,  perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Dalam melaksanakan hak berdaulat dan  jurisdiksinya di zona ekonomi eksklusif itu, Indonesia harus memperhatikan hak dan kewajiban kewajiban Negara Negara lain. lain. Hal yang yang tidak tidak kalah kalah penting pentingnya nya adalah adalah kewajiban kewajiban menetapkan batas-batas zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan negara tetangga  berdasarkan perjanjian, pembuatan peta dan koordinat geografis serta s erta menyampaikan me nyampaikan salinannya ke Sekretaris Jenderal PBB. Hak dan kewajiban negara lain di zona ekonomi eksklusif diatur oleh Pasal 58 Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu sebagai berikut: 1). Di zona ekonomi eksklusif, semua negara, baik negara berpantai atau tak   berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kebel dan pipa bawah laut yang disebutkan dalam pasal 87 dan penggunaan laut yang  berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kebel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain konvensi ini. 2). Pasal 88 sampai sampai pasal 115 dan ketentua ketentuan n hukum internasio internasional nal lain yang  berlaku diterapkan bagi zona ekonomi eksklusif sepanjang tidak bertentangan bertenta ngan dengan  bab ini. 3). Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi memenuhi kewajiban berdasarkan konvensi konvensi ini dizona ekonomi eksklusif, negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan bertentangan dengan ketentuan bab ini. Di zona ekonomi eksklusif Indonesia, semua Negara baik Negara pantai maupun tidak berpantai mempunyai hak kebebasan pelayaran dan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut dan dan penggunaan sah lainnya menurut menurut hukum internasional dan Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasan tersebut, Negara lain harus menghormati peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai negara pantai yang mempunyai zona ekonomi eksklusif tersebut.

2.4. Cakupan Zona Zona Ekonomi Ekonomi Eksklusif(ZEE) Eksklusif(ZEE)

Undang-Undang No 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang ZEEI Indonesia Indonesia yang memiliki memiliki lautan begitu begitu luas terutama terutama dengan dengan wawasan nusantara nusantara telah  bertindak dengan sangat berhati-hati. Kita memaklumi bahwa dengan prinsip ZEE maka berarti berarti negara-negara negara-negara dimaksu dimaksud d mempunyai mempunyai dasar dasar melaksanakan melaksanakan hak-hak   berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dibagian atau zona tertentu lautan lautan tersebu tersebut. t. Dengan Dengan luasny luasnyaa perairan perairan pedalam pedalaman an (yang (yang tadinya tadinya merupa merupakan kan laut laut  bebas yang memecah kesatuan wilayah negara), yang kita miliki dengan dasar hukum wawasan wawasan nusantara nusantara itu, tampaknya tampaknya sudah luas pola lokasi lokasi lautan yang akan akan kita garap. Masalah Zona Ekonomi Eksklusif sangat penting artinya karena dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 telah memberikan kekuatan hukum tentang persoalan-persoalan yang menyangkut Zona Ekonomi Eksklusif  Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah wilayah Indon Indonesia esia sebagaimana sebagaimana ditetapkan ditetapkan berdasarkan berdasarkan undang-undan undang-undang g yang  berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah wilayah Indonesia. Indonesia. (Pasal (Pasal 2) Apabila Apabila Zona Ekonom Ekonomii Eksklusif Eksklusif Indonesia Indonesia tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Ekonomi Eksklusif Negara-negara yang pantainya pantainya saling  berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia. Indonesia. Pasal 3 ayat (1) Selama persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum belum ada dan tidak terdapat keadaan-keadaan khusus khusus yang perlu perlu dipertimbang dipertimbangkan, kan, maka maka batas zona ekonomi ekonomi eksklusif eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut adalah garis tengah atau garis sama jarak antara garisgaris pangka pangkall laut wilayah wilayah Indonesia Indonesia atau atau titik-titik titik-titik terluar terluar Indonesia Indonesia dan dan garis-garis garis-garis  pangkal laut wilayah atau titik-titik titik -titik terluar negara tersebut, kecuali jika dengan negara tersebut tersebut telah dicapai dicapai persetujuan persetujuan tentang tentang pengaturan pengaturan sementara sementara yang yang berkaitan berkaitan dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif Eksklusif Indonesia tersebut. Khusus tentang batas maritim terkait dengan ZEE dan landas kontinen banyak  negara mengisyaratkan bahwa penyelesaian batas ZEE dan landas kontinen adalah sama. Akan tetapi untuk negara yang telah menyelesaikan batas landas kontinen sebelum ada LOSC LOSC dan masih didasarkan pada Konvensi Konvensi Jenewa 1958, 1958, maka ketika akan menyelesaikan menyelesaikan batas ZEE ada kemungkinan kemungkinan antara garis batas ZEE dan landas kontinen berbeda berbeda (tidak berimpit). Kondisi Kondisi ini tentu saja dapat dimaklumi disebabkan rezim landas kontinen yang digunakan dalam Konvensi Jenewa 1958 berbeda dengan rezim landas kontinen yang diatur dalam LOSC. Oleh karena itu dalam kasus Indonesia Indonesia akan ditemukan beberapa garis batas ZEE dan landas landas kontinen kontinen yang tidak berimpit, berimpit, sebagai sebagai contohnya contohnya batas maritim antara Indonesia dengan dengan Australia. Australia. Pada perjanjian batas maritim tersebut terdapat 2 (dua) garis batas batas maritim yang yang tidak berimpit berimpit yaitu yaitu garis batas landas landas kontinen kontinen dengan dengan Australia yang telah ditetapkan pada tahun 1971 dengan dengan batas maritim tertentu antara Indonesia Indonesia dengan dengan Australia Australia yang disepakati disepakati pada tahun tahun 1997. Pada batas batas maritim tersebut tersebut terdapat terdapat wilayah wilayah dimana dimana landas landas kontinenny kontinennyaa berada dalam dalam jurisdiksi jurisdiksi Australia, akan tetapi ZEE berada dalam yurisdiksi Indonesia (Buntoro,2013).

Menurut Triamodjo dalam Workshop Pengelolaan Pengelolaan Perbatasan Dan Tata Ruang Ruang Laut, Prinsip Penetapan Batas Laut yaitu : a. KHL 1982 1982 yaitu yaitu equitable equitable princip principle le e.g. Arts. 74(1) 74(1) & 83(1) 83(1) KHL 1982: 1982: The delimitation of the continental shelf (exclusive economic zone) between States with opposite opposite or adjacent adjacent coasts shall be effected effected by agreement agreement on the basis of internationa internationall law, as referred to in Art 38 of the Statute of the ICJ, ICJ, in order to achieve an equitable solution.  b. Metode (kombinasi) utk mencapai equitable solution: 

Garis tengah tengah setiap titik yang yang berjarak berjarak sama dari tititk terdekat terdekat pada baseline baseline (Art 15).



Garis tengah yg tunduk pada faktor koreksi yang adil.



Garis tegak lurus terhadap arah umum garis pantai.



Membentuk zona pengembangan bersama. 2.5. Pemanfaatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Hayati di ZEE ZEE

ZEE indonesia menduduki peringkat pertama, artinya Indonesia memiliki ZEE yang paling luas yakni seluas 1.577.300 mil persegi. Tidak saja dibandingkan dengan negara negara asia lainnya luas ZEE Indonesia pun masih tetap menduduki peringkat  pertama. ZEE Indonesia yang terluas di asia tenggara itu ternyata menyimpan  berbagai kekayaan hayati yang bernilai ekonomis tinggi. Salah satunya adalah  populasi berbagai jenis ikan tuna yang memberikan optimism bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan industry perikanannya secara spektakuler di masa mendatang. Lebih jauh tentang estimasi besarnya jumlah penangkapan ikan tuna oleh pemerintah Indonesia tiap tahun dikatakan bahwa potensi tangkapan tuna jenis skipjack tiap tahunnya oleh Indonesia diestimasikan sebanyak 300.000 metric ton (MT), dari  jumlah sekian itu baru bias tertangkap sebanyak 51.000 MT. tangkapan yang belum b elum  bias direalisir sebanyak 249.000 MT, yang mencakup 59.500 MT pergerakannya melalui ZEE yang berbatasan dengan lautan pasifik. Berdasarkan KHL 1982, wilayah  perairan Indonesia meliputi kawasan seluas 3,1 juta km² terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,8 juta km² dan laut dengan luas sekitar 0,3 juta km² Indonesia juga memiliki hak berdaulat atas berbagai sumber kekayaan alam serta berbagai kepentingan yang melekat pada ZEE seluas 2,7 km² dan hak partisipasi dalam  pengelolaan kekayaan alam alam di laut lepas diluar batas 200 mil ZEE, serta  pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dasar laut perairan internasional diluar  landas kontinen. Pasal 192-237 UNCLOS membebankan kewajiban bagi setiap negara pantai untuk mengelola dan melestarikan sumber daya laut mereka Kekayaan mineral seperti minyak dan gas bumi, kerang, rumput laut dan sponges dan sumber  hayati lainnya menyimpan harapan untuk dikelola sesuai peraturan dan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup di laut. Disamping itu, kerjasama dengan nelayan asing yang sudah maju teknologinya perlu dilakukan, baik mengenai alih teknologi, tukar pengetahuan, maupun dalam hal penjualan hasil tangkapan ikan,

cara ini diharapkan nelayan kita bertambah keterampilannya. Pada tahun 2005 muncul gagasan dari dewan maritim Indonesia untuk membentuk badan penataan batas wilayah dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang bertujuan untuk mepertegas kedaulatan negara dan meningkatkan keamanan laut yang memiliki tugas: a. Menuntaskan Menuntaskan dan memelihara memelihara batas batas laut laut wilayah wilayah NKRI 15  b. Melakukan penelitian dan pengembangan pengembangan basis data sumber daya alam kelautan kelautan di ZEE Indone Indonesia sia c. Melaku Melakukan kan penge pengenda ndalian lian dan dan pewasan pewasan peman pemanfaa faatan tan sumber sumber daya daya alam di ZEE ZEE Indone Indonesia sia d. Melakukan Melakukan pengama pengaman n wilayah wilayah laut laut di wilayah wilayah ZEE Indone Indonesia sia e. Mengkoord Mengkoordinasik inasikan an pengemban pengembangan gan wilayah wilayah pulau-pu pulau-pulau lau perbatasan perbatasan dengan dengan instansi instansi terkait terkait di pusat pusat dan daerah. daerah. (Rivai,2013). Berdasarkan Berdasarkan peratura peraturan n pemerintah pemerintah 15 Tahun Tahun 1984 1984 Tentang Tentang Pengelol Pengelolaan aan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Zona Ekonomi Eksklusif Eksklusif Indonesia pada Bab I Ayat Ayat 1 disebutkan disebutkan bahwa bahwa Pengelolaan Pengelolaan adalah segala upaya upaya dan kegiatan Pemerintah Pemerintah untuk  mengarahkan dan mengendalikan dan pemanfaatan sumber daya daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sedangkan Konservasi sumber daya alam adalah segala upaya yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Eksklusif Indonesia. Sumber Sumber daya alam hayati hayati di Zona Ekonomi Ekonomi Eksklusif  Indonesia dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha perikanan Indonesia. Untuk pelestarian sumber daya alam hayati, dilarang melakukan penangkapan ikan di Zona Zona Ekonomi Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan menggunakan menggunakan bahan peledak, peledak, racun, listrik, dan bahan atau alat lainnya yang yang berbahaya. Orang atau badan hukum yang melakukan melakukan penangkapan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Ekonomi Eksklusif Eksklusif Indonesia Indonesia harus harus terlebih terlebih dahulu dahulu memperoleh memperoleh izin dari Pemerintah Pemerintah Republik Republik Indonesia. Indonesia. Orang atau  badan hukum asing yang akan melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Eksklusif Indone Indonesia, sia, wajib terlebih terlebih dahulu dahulu mengajukan mengajukan permohonan permohonan untuk  untuk  memperoleh memperoleh izin menang menangkap kap ikan kepada Menteri Menteri Pertanian Pertanian atau atau Pejabat yang yang ditunjuk olehnya. Surat Izin Penangkapan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)  berlaku untuk 1 (satu) tahun(2) Apabila masa berlakunya Surat Izin Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah habis, dan untuk tahun berikutnya orang atau badan hukum asing yang bersangkutan akan melanjutkan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sekurangkurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Surat Izin Penangkapan Ikan yang telah diperolehnya habis, wajib mengajukan permohonan izin baru menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini Orang atau badan hukum asing yang mendapat izin menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dikenakan pungutan perikanan, yang besarnya dan tata cara  pelaksanaannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian dengan persetujuan Menteri Keuangan Pungutan perikanan terdiri dari: a). Pungutan pendaftaran, yang dikenakan kepada setiap kapal perikanan yang akan

dimohonkan izin penangkapan ikan;  b). Pungutan perubahan perubahan Surat Izin Penangkapan Ikan, yang yang harus dibayar pada saat  pengajuan permohonan perubahan; perubahan; c). Pungutan penangkapan ikan, yang dikenakan kepada setiap kapal perikanan yang dipergunakan Barang siapa melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif  Indonesia tanpa memiliki Surat Surat Izin Penangkapan Penangkapan Ikan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini dipidana menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangUndang Nomor Nomor 5 Tahun 1983. 1983. Kapal perikanan perikanan yang digunakan untuk untuk melakukan  penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan menggunakan alat atau bahan yang terlarang terlarang sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalamPa dalamPasal sal 6 dikenakan dikenakan denda denda setinggitingginya Rp 75000000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pencabutan Surat Izin Penangkapan lkan dan Pasal 20 Apabila kapal perikanan yang yang dipergunakan oleh oleh  pemohon yang telah mendapatkan Surat Izin Penangkapan Ikan menurut Peraturan Pemerintah ini melakukan pelanggaran pelanggaran ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam Surat Izin Penangkapan Penangkapan Ikan dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 25000000,-(dua 25000000,-(dua  puluh lima juta rupiah) dan pencabutan pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan. 2.6. 2.6.

Batas Batas Luar Luar dan dan Lebar Lebarnya nya Zona Zona Ekon Ekonom omii Eksklu Eksklusif  sif 

Angka yang yang dikemukakan mengenai lebarnya lebarnya zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil atau 370,4 km. kelihatannya angka ini tidak menimbulkan kesukaran dan dapat diterima diterima oleh negara-negar negara-negaraa berkembang berkembang dan negara-nega negara-negara ra maju.semenjak  maju.semenjak  dikemukakannya gagasan zona ekonomi, angka 200 mil dari garis pangkal sudah menjadi pegangan.sekiranya lebar laut wilayah 12 mil sudah diterima, seperti kenyataannya sekarang ini, sebenarnya lebar zona ekonomi ekonomi eksklusif adalah 200-12 = 188 mil. Sebagaimana telah dikemukakan hak-hak negara pantai atas kedua laut tersebut berbeda yaitu kedaulatan penuh atas laut wilayah(teritorial) dan hak-hak   berdaulat atas at as zona ekonomi untuk tujuan eksploitasi sumber kekayaan keka yaan yang terdapat di daerah laut tersebut. Batas dalam ZEE adalah batas luar dari laut territorial.Zona batas luas tidak boleh melebihi kelautan 200 mil dari garis dasar dimana luas pantai territorial telah ditentukan. Kata-kata dalam ketentuan ini menyarankan bahwa 200 mil adalah batas maksimum dari ZEE, sehingga jika ada suatu negara pantai yang menginginkan wilayahnya ZEE-nya kurang dari itu, negara itu dapat mengajukannya. Di banyak  daerah tentu saja negara-negara pantai tidak akan memilih mengurangi wilayah ZEEnya kurang dari 200 mil, karena kehadiran wilayah ZEE negara tetangga. Kemudian timbul pertanyaan mengapa luas 200 mil menjadi pilihan maksimum untuk  ZEE. Alasannya adalah berdasarkan sejarah dan politik : 200 mil tidak memiliki geographis umum, ekologis dan biologis nyata. Pada awal UNCLOS zona yang paling  banyak di klaim oleh negara pantai adalah 200 mil, diklaim negara-negara amerika latin dan Afrika. Lalu untuk mempermudah persetujuan penentuan batas luar ZEE maka dipilihlah figur figur yang paling banyak mewakili klaim yang yang telah ada.Tetapi tetap

mengapa batas 200 mil dipilih sebagai batas luar jadi pertanyaan. Menurut Prof. Hollick, figure 200 mil dipilih karena suatu ketidaksengajaan, dimulai oleh negara Chili. Awalnya negara Chili mengaku termotifasi pada keinginan untuk melindungi operasi paus lepas pantainya.Industri pantainya.Industri paus hanya menginginkan menginginkan zona seluas 50 mil, tapi disarankan bahwa sebuah contoh diperlukan.Dan contoh yang paling menjanjikan muncul dalam perlindungan zona adalah diadopsi dari Deklarasi Panama 1939.Zona ini telah disalahpahami secara luas bahwa luasnya adalah 200 mil, padahal faktanya luasnya beranekaragam dan tidak lebih dari 300 mil. 2.7. Delimitas Delimitasii Zona Ekonomi Ekonomi Eksklus Eksklusif  if  Batas dalam ZEE adalah batas luar dari dari laut laut teritorial. teritorial. Zona Zona batas luas tidak  tidak   boleh melebihi kelautan 200 mil laut dari garis dasar dimana luas pantai te ritorial telah ditentukan. Kata-kata dalam ketentuan ini menyarankan bahwa 200 mil laut adalah  batas maksimum dari ZEE, sehingga jika ada suatu suat u negara pantai yang menginginkan wilayahnya ZEE-nya ZEE-nya kurang dari itu, negara itu dapat mengajukannya. mengajukannya. Di banyak  daerah tentu saja negara-negara pantai tidak akan memilih mengurangi wilayahnya ZEE kurang dari 200 mil laut, laut, karena kehadiran wilayah ZEE ZEE negara tetangga. Kemudian timbul pertanyaan mengapa luas 200 mil laut menjadi pilihan maksimum untuk ZEE. Alasannya adalah berdasarkan sejarah dan politik: 200 mil laut tidak  memiliki geografis umum, ekologis, dan biologis nyata. Pada awal UNCLOS zona yang paling banyak diklaim oleh negara pantai adalah 200 mil laut, diklaim negaranegara Amerika Latin dan Afrika.Lalu untuk mempermudah persetujuan penentuan  batas luar ZEE maka dipilihlah figur yang paling p aling banyak mewakili klaim yang telah tel ah ada.Tetapi tetap mengapa batas 200 mil laut dipilih sebagai batas luar jadi pertanyaan. Menurut Prof. Hollick, figur 200 mil laut dipilih karena suatu ketidaksengajaan, dimulai dimulai oleh negara negara Chili. Dan contoh contoh yang paling paling menjanjik menjanjikan an muncul muncul dalam  perlindungan zona diadopsi dari Deklarasi Panama 1939.Zona ini telah disalahpahami secara luas bahwa luasnya luasnya adalah 200 mil laut, padahal padahal faktanya faktanya luasnya beraneka beraneka ragam dan tidak lebih dari 300 mil laut. a). Batasan Dalam banyak wilayah negara banyak yang tidak bisa mengklaim 200 mil laut  penuh, karena kehadiran negara tetangga, dan itu menjadikan perlu menetapkan  batasan ZEE dari negara-negara tetangga, pembatasan ini diatur dalam hukum laut internasional.  b). Pulau-pulau. Pada dasarnya semua teritori pulau bisa menjadi ZEE.Namun, ada 3 kualifikasi yang harus dibuat untuk pernyataan ini. Pertama, Pertama, walau pulau-pulau normalnya bisa menjadi ZEE, artikel 121(3) dari Konvensi Hukum Laut mengatakan bahwa, " batu batu yang tidak dapat membawa keuntungan dalam kehidupan manusia atau kehidupan ekonomi mereka, tidak boleh menjadi ZEE." c). Wilayah Wilayah yang tidak tidak berdiri berdiri sendiri Kualifikasi kedua berkaitan dengan wilayah yang tidak meraih baik kemerdekaan sendiri atau pemerintahan mandiri lain yang statusnya dikenal PBB, dan pada wilayah yang berada dalam dominasi kolonial. Resolusi III, diadopsi oleh UNCLOS III pada

saat yang sama pada teks Konvensi, menyatakan bahwa dalam kasus tersebut ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban berdasarkan Konvensi harus diimplementasikan untuk keuntungan masyarakat wilayah tersebut, dengan pandangan untuk mempromosikan keamanan dan perkembangan mereka. Mengingat ZEE yang merupakan zona baru,dalam penerapannya oleh negaranegara menimbulkan situasi bahwa negara-negara yang berhadapan atau  berdampingan yang jarak pantainya kurang dari 200 mil laut harus melakukan suatu delimitasi (batasan) ZEE satu sama lain.seperti halnya delimitasi batas landas kontinen,prinsip hukum delimitasi ZEE diatur dalam pasal 74 konvensi hukum laut 1982.rumusan pasal ini secara mutatis mutandis sama dengan pasal 83 tentang delimitasi landas kontinen. Sebelum zona ini lahir, negara-negara pada umumnya mengenal konsepsi zona  perikanan sehingga perjanjian yang dibuat adalah perjanjian batas zona perikanan  pula.perjanjian batas ZEE antar negara berdasarkan konvensi hukum laut 1982 masih  belum begitu banyak.Indonesia baru menetapkan perjanjian ZEE hanya dengan australia melalui perjajian antara pemerintah republik Indonesia dengan pemerintah Australia tentang penetapan batas Zona Ekonomi Ekssklusif dan batas-batas dasar laut tertentu yang ditandatangani di Perth, pada tanggal 14 Maret 1997. Indonesia masih harus membuat perjanjian ZEE dengan seluruh negara yang berbatasan laut dengan Indonesia kecuali Australia. Berdasarkan undang-undang dasar Republlik Indonesia nomor 5 tahun 1983 tentang tentang Zona Ekonomi Ekonomi Eksklusif Indones Indonesia ia menyebutkan menyebutkan bahwa bahwa “Zona Ekonomi Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wila yah Indonesia”. Konsep dari ZEE telah jauh diletakan di depan untuk pertama kalinya oleh Kenya  pada Asian-African Legal Constitutive Committee pada Januari 1971, dan pada Sea Bed Committee PBB di tahun berikutnya. Proposal Kenya menerima support aktif dari  banyak Negara Asia dan Afrika. Dan sekitar waktu yang sama banyak Negara Amerika Latin mulai membangun sebuah konsep serupa atas laut patrimonial. Dua hal tersebut telah muncul secara efektif pada saat UNCLOS dimulai, dan sebuah konsep  baru yang disebut ZEE ZEE telah dimulai. Ketentuan utama dalam Konvensi Hukum Laut yang berkaitan dengan ZEE terdapat dalam bagian ke-5 konvensi tersebut. Sekitar tahun 1976 ide dari ZEE diterima dengan antusias oleh sebagian besar anggota UNCLOS, mereka telah secara universal mengakui adanya ZEE tanpa perlu menunggu UNCLOS untuk mengakhiri atau memaksakan konvensi. Penetapan universal wilayah ZEE seluas 200 mil akan memberikan setidaknya 36% dari seluruh total area laut. Walaupun ini porsi yang relatif kecil, di dalam area 200 mil yang diberikan menampilkan sekitar 90% dari seluruh simpanan ikan komersial, 87% dari simpanan minyak dunia, dan 10% simpanan mangan. Lebih jauhnya, sebuah porsi besar dari penelitian scientific kelautan mengambil mengambil tempat di jarak 200 mil dari pantai, dan hampir seluruh dari rute utama perkapalan di

dunia melalui ZEE negara pantai lain untuk mencapai tujuannya. Melihat begitu  banyaknya aktifitas di zona ZEE, keberadaan rezim legal dari ZEE dalam Konvensi Hukum Laut Laut sangat penting adanya. Hak berdaulat, kewajiban yurisdiksi dan hak-hak  lain di Zona Ekonomi Ekonomi Eksklusif Indonesia. Indonesia. Hal ini di atur dalam Bab III pasal 4 UU no.5 Tahun Tahun 1983 Tentang Zona Zona Ekonomi Eksklusif Eksklusif Indonesia yang yang menyebutkan menyebutkan  bahwa : (1). Di Zona Ekonomi Ekonomi Eksklusif Eksklusif Indonesia, Republik Republik Indonesia Indonesia mempunyai dan melaksanakan : a). Hak berdaulat berdaulat untuk untuk melakukan melakukan eksplo eksplorasi rasi dan eksploita eksploitasi, si, pengelolaa pengelolaan n dan konservasi konservasi sumber sumber daya daya alam hayati dan non hayati hayati dari dasar laut laut dan tanah di  bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;  b). Yurisdiksi yang berhubungan berhubungan dengan : 1. Pemb Pembua uatan tan dan dan peng penggu gunaa naan n pula pulauu-pu pula lau u buat buatan an,, inst instala alasisi-in insta stala lasi si dan dan  bangunan-bangunan lainnya; 2. penelitian ilmiah mengenai kelautan; 3. perlindungan dan pelestarian lingkungan taut; c). Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Hukum Laut yang berlaku. (2). Sepanjang Sepanjang yang bertalian bertalian dengan dengan dasar laut dan tanah tanah di bawahnya, bawahnya, hak   berdaulat, hakhak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang  berlaku. (3). Di Zona Ekonomi Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku. Hak berdaulat Indonesia yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak sama atau tidak dapat disamakan disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sanksi-sanksi yang diancam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di perairan yang  berada dibawah kedaulatan Republik Indonesia Indonesia tersebut. Hak-hak lain berdasarkan hukum internasional adalah hak Republik Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum dan hot pursuit terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai zona ekonomi eksklusif. Kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional adalah kewajiban Republik Indonesia untuk menghormati hak-hak  negara lain, misalnya kebebasan pelayaran dan penerbangan (freedom of navigation

and overflight)dan kebebasan pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut (freedom of the laying of submarine cables and pipelines). Pada ayat dua menentukan, bahwa sepanjang menyangkut sumber daya alam hayati dan non hayati di dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di dalam  batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hak berdaulat Indonesia dilaksanakan dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku di  bidang landas kontinen serta persetujuan-persetujuan internasional tentang landas kontinen kontinen yang menentu menentukan kan batas-batas batas-batas landas kontinen kontinen antara antara Indonesia Indonesia dengan dengan negara-negara tetangga yang pantainya saling berhadapan atau saling berdampingan dengan Indonesia. Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku seperti yang tumbuh dari praktek negara dan dituangkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut yang dihasilkan oleh Konperensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga di zona ekonomi eksklusif setiap negara, baik  negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati kebebasan pelayaran dan  penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut, serta penggunaan laut yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan tersebut seperti  pengoperasian kapal-kapal, pesawat udara dan pemeliharaan kabel dan pipa bawah laut. 2.8. Kegiatan Kegiatan-keg -kegiata iatan n di Zona Ekonomi Ekonomi Eksklusif Eksklusif Indonesia Indonesia

Masalah kegiatan-kegiatan ini diatur di dalam pasal 5 UU no.5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia. Indonesia. Kegiatan untuk eksplorasi dan/atau dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang dilakukan oleh negara asing, orang atau badan hukum asing harus berdasarkan persetujuan internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara asing yang bersangkutan. Dalam syarat-syarat perjanjian atau persetujuan internasional dicantumkan hakhak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh mereka yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di zona tersebut, antara lain kewajiban untuk  membayar pungutan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Indonesia. Sumber daya alam hayati pada dasarnya memiliki daya pulih kembali, namun tidak berarti tak terbatas. Dengan adanya sifat-sifat yang demikian, maka dalam melaksanaka melaksanakan n pengelolaan pengelolaan dan konserva konservasi si sumber daya daya alam hayati, hayati, Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia menetapkan tingkat pemanfaatan baik di sebagian atau keseluruhan daerah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dalam hal usaha perikanan Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan tersebut, maka selisih antara jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan jumlah kemampuan tangkap (capacity to harvest) Indonesia, boleh dimanfaatkan oleh negara lain dengan izin Pemerintah Republik 

Indonesia berdasarkan persetujuan internasional. Misalnya jumlah tangkapan yang diperbolehkan ada 1.000 (seribu) ton sedangkan jumlah kemampuan tangkap Indonesia baru mencapai 600 (enam ratus) ton maka negara lain boleh ikut memanfaatkan dari sisa 400 (empat ratus) ton tersebut dengan izin Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional

Prinsip ini sudah dilaksanakan lama sebelum keluarnya undang-undang tersebut dan dibawah ini adalah persetujuan-persetujuan garis batas landas kontinen Indonesia yang sampai sekarang dibuat dengan negara-negara tetangga, yaitu : 1. Persetujuan Persetujuan RI- Malaysia Malaysia tentang tentang garis batas landas kontinen kontinen di selat selat malaka malaka dan laut cina, ditandatangani di kuala lumpur tanggal 27 Oktober 1969, mulai berlaku 7 November 1969. 2. Persetujuan Persetujuan RI-Thaila RI-Thailand nd tentang tentang garis garis batas landas landas kontinen kontinen di di selat malaka malaka (bagian utara) dan laut andaman, ditandatangani di Bangkok tanggal 7 Desember  1971, mulai berlaku 7 April 1972. 3. Persetujuan Persetujuan RI-Malays RI-Malaysia-Thai ia-Thailand land tentang tentang penetapan penetapan garis batas batas landas landas kontinen kontinen di selat malaka malaka (bagian (bagian utara), utara), ditandatang ditandatangani ani di kuala kuala lumpur tangg tanggal al 21 Desember 1971,mulai berlaku 16 Juli 1973. 4. Persetujuan Persetujuan RI-Austra RI-Australia lia tentang tentang penetapan penetapan garis garis batas batas dasar laut laut tertentu (laut arafura dan daerah utara irian jaya-papua nugini), ditandatangani di Canberra tanggal 18 mei 1971,mulai berlaku tanggal 8 November 1973. 5. Persetujuan Persetujuan RI-Austra RI-Australia lia tentang tentang penetapan penetapan garis garis batas daerah-dae daerah-daerah rah tertentu tertentu (selatan pulau tanimbar dan pulau timor), ditandatangani di Jakarta tanggal 9 Oktober. 6. Persetujuan Persetujuan RI-India RI-India tentang tentang penetapan penetapan garis batas landas landas kontiine kontiinen n antara antara kedua negara. Ditandatangani di Jakarta tanggal 8 Agustus 1974. 7. Persetujuan Persetujuan RI-India RI-India tentang tentang garis garis batas landas landas kontinen kontinen , ditanda ditandatangan tanganii di New delhi tanggal 14 Januari 1977, 1977, mulai berlaku 15 Agustus 1977. 1977. 8. Persetujuan Persetujuan RI-Thaila RI-Thailand nd tentang tentang penetapan penetapan garis garis batas landas landas kontinen kontinen antar antar kedua kedua negara di laut Andaman, ditandatangani di Jakarta 11 Desember 1975 dan mulai  berlaku tanggal 18 februari 1978. 1978. 9. Persetujuan Persetujuan antara antara RI-India-Tha RI-India-Thailand iland tentang tentang penetap penetapan an trijunction trijunction point dan dan  penetapan batas-batas antara ketiga negaradi laut andaman,ditandatangani di new delhi tanggal 22 juni 1978 mulai berlaku tanggal 2 maret 1979 10. Perjanjian antara pemerintah RI dengan pemerintah Australia Australia tentang penetapan  batas zona z ona ekonomi eksklusif dan batas-batas dasar laut tertentu,ditandatangani tert entu,ditandatangani di  perth, pada tanggal 14 Maret 1997, mulai berlaku setelah pertukaran piagam ratifikasi. 11. Persetujuan batas landas kontinen kontinen Indonesia-vietnam disebelah utara pulau natuna di laut cina selatan. selatan. Ditanda Ditanda tangani tangani tanggal tanggal 26 Juni 2003 2003 di Vietnam.belu Vietnam.belum m diratifikasi.

BAB BAB III III PENUTUP 3.1.Kesimpulan

Meli Meliha hatt begi begitu tu bany banyak akny nyaa akti aktivi vita tass di zona zona ZEE, ZEE, kebe kebera rada daan an rezi rezim m lega legall dari dari ZEE dalam Konven vensi Hukum Laut sanga ngat penting adanya nya. Zona Ekonomi Eklus lusif  adal adalah ah zon zona yang ang luas luasny nyaa 200 mil laut laut dari ari garis aris dasar asar panta antai, i, yang ang mana mana dalam alam zona zona ters terseb ebu ut sebu sebuah ah negar egaraa pan pantai tai memp mempu unyai nyai hak atas atas kek kekayaa ayaan n alam alam di dalam alamny nya, a, dan dan  berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, nya, atau taupun melak lakuka ukan penan nanaman kabel dan dan pipa. Konsep dari ZEE muncul dari kebutuhan yang mendesak.Sementara akar sejarahnya berdasarkan pada kebu kebutu tuha han n yang yang berk berkem emba bang ng semen semenja jak k tahun tahun 1945 1945 untu untuk k memp memper erlu luas as batas batas juri jurisd sdik iksi si nega negara ra panta pantaii atas atas lautny lautnya, a, sumb sumber erny nyaa meng mengac acu u pada pada pers persiap iapan an untu untuk k UNCL UNCLOS OS III. III. Ketentuan utama dalam lam Konvensi Hukum Laut yang ang berk erkaitan dengan ZEE terdapat dalam bagian ke-5 konvensi tersebut.Sekitar tahun 1976 ide dari ZEE dite diteri rima ma deng dengan an antu antusi sias as oleh oleh seba sebag gian ian besa besarr angg anggot otaa UNCL UNCLOS OS,, mere mereka ka tela telah h seca secara ra univ univer ersa sall meng mengak akui ui adan adany ya ZEE ZEE tanp tanpaa perl perlu u menu menung ngg gu UNCL UNCLOS OS untu untuk k meng mengak akhi hiri ri atau memaksakan konvensi ensi.. Penetapan universal sal wilay ilayah ah ZEE sel seluas 200 mil laut akan memberi erikan set setidaknya nya 36% dari selur luruh total area laut. Walau laupun ini porsi yang relatif kecil, di dalam area 200 mil laut yang diberikan menampilkan sekitar  90% dari seluruh sim simpana anan ikan komersia sial, 87% dari simpanan minyak nyak dunia, dan 10% simp simpan anan an mang angan. an. Lebih ebih jau jauhny hnya, sebu sebuah ah pors porsii besar esar dari dari penel enelit itia ian n scie scient ntif ific ic kelau elauta tan n meng mengam amb bil temp tempat at di jara jarak k 200 mil mil lau laut dari ari pan pantai, tai, dan ham hampir pir selu seluru ruh h dari dari rute utama perkapalan di dunia melalui ZEE negara pantai lain untuk mencapai tujuannya.

3.2 3.2 Sara Saran n

Sumber daya aya perai rairan merupakan karu arunia dari ari Allah lah, keberadaa daanya nya saa saat ini sema semak kinte interg rgra rada dasi si akib akibat at dari dari inte interv rven ensi si alam alam dan dan inte interv rven ensi si man manusia usia.. Peng Pengel elo olaan laan sum sumber ber day daya perai eraira ran n seb sebuah uah keha keharu rusa san n demi emi kepe kepen ntin tingan jang jangka ka pan panjang jang.. Semo Semoga ga karu karuni niaa itu itu teta tetaps psel elal alu u ada ada dan dan bisa bisa di rasa rasaka kan n gener eneras asii yang ang akan akan data datang ng..

DAFTAR PUSTAKA

Buntoro, Kresno., 2013.  Kegiatan Militer di ZEE dan Pelaksanaan Hot   Pursuit Di Indonesia. Indonesia. Jurnal Opinio Juris. Vol. 12, hal 49-67. Irman dan Nugraha, Aditya Taufan., 2014.  Perlindungan Hukum Zona  Ekonomi Eksklusif (Zee) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai  Negara Maritim. Maritim. Jurnal Selat, Vol. 2 (1), hal 156-167. M.John, dkk., 2007.  Perlindungan Terhadap Tuna Sirip Biru Selatan (Southern Bluefin Tuna) Dari Illegal Fishing Dalam ZEEI di Samudera Hindia. Hindia . Jurnal Mahkamah Vol. 19 (1) hlm. 70. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Rivai, H. Sihaloho., 2013.  Penetapan Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif   Indonesia dan India Dalam Penegakan Kedaulatan Teritorial Ditinjau  Dari Hukum Internasional . Diakses pada tanggal 25 April 2016 pada  pukul 20.15 Wita. Triatmodjo, Marsudi., 2014.  Dasar Penetapan Perbatasan Laut . Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Workshop Pengelolaan Perbatasan Dan Tata Ruang Laut, 12 september 2014. Undang-Un Undang-Undang dang Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Tentang Zona Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.