MAKALAH WAKAF revisi

I.Pengertian I.Pengertian Wakaf 

Jik Jika dilih ilihat at dari dari sisi isi bahas ahasa, a, waka wakaff bera berasa sall dari ari kata kata waqf  yang yang berar berarti ti terkembalikan  )  Radiah( terkembalikan

al-ta al-tahbi hbiss tertahan (    ) al-tasbi al-tasbil(  l( tertawan  )

al-m al-man an’u ’u mencegah (   ).

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa wakaf menurut bahasa adalah “menahan harta” tidak dipakai oleh seseorang, tidak pula diizinkan untuk dikuasai 1. Terdapat banyak pendapat yang dikemukakan para ulama tentang definisi wakaf, diantaranya: mendefini inisik sikan an wakaf wakaf sebaga sebagaii menaha menahan n materi materi benda benda milik milik wakif wakif dan  Hanafiah mendef menyedekah menyedekahkan kan atau mewakafkan mewakafkan manfaatnya manfaatnya kepada kepada siapapun siapapun yang diinginkan diinginkan untuk  untuk  tujuan tujuan kebajkan. kebajkan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan menjelaskan bahwa bahwa kedudukan kedudukan harta masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Berarti wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

Syafiiyah mengartikan wakaf sebagai menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal bendanya bendanya dengan dengan cara memutuskan memutuskan hak pengelolaan pengelolaan yang dimiliki dimiliki oleh wakif untuk  untuk  diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan oleh syariah. Mazhab ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal bendanya, yang berarti harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya terus-menerus. wakaff adal adalah ah menj menjad adik ikan an manf manfaa aatt suat suatu u hart hartaa yang yang dimi dimilik likii untu untuk  k  Malikiyah , waka diberikan kepada orang yang berhak dengan suatu akad dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. wakaf adalah adalah menaha menahan n asal asal harta harta dan menyed menyedeka ekahka hkan n manfaat manfaat yang yang  Hanabilah , wakaf dihasilkan

Didalam Kompilasi Hukum Islam buku III tentang hukum perwakafan pasal 215, Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Islam .2

Didalam UU No. 41 tahun 2004 BAB 1 pasal 1, wakaf adalah perbuatan hukum wakif  untu untuk k memi memisa sahk hkan an dan/ dan/at atau au meny menyer erah ahka kan n seba sebagi gian an hart hartaa bend bendaa mili milikn knya ya untu untuk  k 

1 1.Helmi Karim, fiqh muamalah, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hal.103 2 KHI buku III hukum perwakafan, pasal 215

1

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertenru sesuia dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah 3. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan suatu   benda yang kekal zatnya, dapat diambil manfaatnya tanpa mengurangi ataupun menghilangkan kekekalan dari zat tersebut.

II.Dasar Hukum Wakaf  A. Al-qur’an ➢

Surat Ali Imran ayat 92









➢

















Artinya : “ kamu tidak akan mendapat nilai kebajikan sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu nafkahkan, Allah maha mengetahuinya”4. Al-baqarah 261















































   

Artinya: “ perumpamaan (nafkah yang di keluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang di kehendaki dan Allah maha kuasa ( karunia-nya) lagi maha mengetahui.” 5 3 UU No.41 tahun 2004 4 Zaini Dahlan dan Azharuddin Saahil (penerjemah), Qur’an Karim dan terjemah Artinya, UII Press, Yogyakarta, 1999, hal. 109 5 Ibid.

2

Al-Haj 77

➢





















77. Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah  Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.6 A. Al-hadist

dalam salah satu hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah dari Abu Hurairata RA .

ّ  ُ   َ ‫قا‬َ .1  َ‫ن‬ْ  ‫ما‬َ َِ‫إذ‬:     ‫ و‬ِ‫ه‬ْ ‫ي‬َ   َ ‫ه‬ُ  ‫ى‬ّ ‫ص‬   ْ‫ن‬ِ‫ل‬ ‫ت‬ ِ‫ه‬   ‫ططَع‬َ   ُ ‫سا‬  َ  َ َ ‫ر‬َ   َ  َ  َ ‫ أَو‬ِ‫بططه‬ِ ُ‫فططع‬َ َ ْ  ُ  ‫طط‬ْ  ِ ‫و‬َ‫ أ‬ٍ‫ططة‬َ ‫جار‬َ َ‫ صد‬ ‫م‬ّ‫إ‬ٍ‫ة‬َ‫ث‬َ ََ‫ ث‬ ‫م‬ّ‫ه إ‬ُْ   َ ‫ه‬ُ   ْ َ َ  ْ ْ ْ ِ ُ   ِ ٍ َ  ْ ٍ ( ‫مس‬ ‫رو‬) ‫ه‬ُ َ  ْ    ُ ْ‫د‬ َ ‫ح‬ٍ ِ‫صا‬ َ ٍ‫د‬ ََ‫و‬ “apabila mati seorang manusia, maka terputuslah (terhenti) pahala perbuatannya,kecuali tiga perkara: shadaqoh jariah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan baik dengan cara mengajar ataupun dengan karangan, anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. A. Hukum Positif di indonesia

PP No.28 tahun 1977 tentang perwakafan UU republik Indonesia Nmor 41 Tahun 2004 tentang wakaf  KHI buku III tentang hukum perwakafan PP no 42 tahun 2004 tentang pelaksanaan wakaf  Fatwa mui tanggal 28 safar 1423 h / 11 mei 2002 tentang wakaf yang berisi membolehkan wakaf uang tunai. Peraturan menteri agama Republik Indonesia tahun 2009 tentang administrasi wakaf uang

I.Rukun Wakaf 

Di dalam hukum islam, Unsur-unsur pembentuk yang juga disebut rukun wakaf terdiri dari empat hal pokok, yaitu:

6 ibid

3

a) Wakif  

Wakif adalah pemilik harta yang mewakafkan hartanya, wakif harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: ➢

Pemilik sah dari harta yang diwaakafkan

➢

Mempunyai kecukupan tabarru yaitu kecukupan melepaskan hak milik kepada orang lain. Yang menjadi ukuran seseorang yang dapat melakukan tabarru ialah telah mempunyai kemampuan mempertimbangkan sesuatu yang telah di temukan kepadanya dengan baik.

➢

Wakif tidak boleh mempunyai hutang sedikitpun, ia hanya boleh mewakafkan sepertiga hartanya, sedangkan dua pertiga lainnya tergantung kepada persetujuan ahli waris.

➢

Jika wakif berhutang sedangkan hartanya cukup untuk membayar hutangnya, maka wakif boleh berwakaf, tetapi ia harus terlebih dahulu melunasi hutangnya.

a) Mauquf 

Barang atau benda yang diwakafkan ( mauquf) harus mencukupi beberapa syarat yaitu: ➢

Harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang, tidak habis sekali  pakai, dan pemanfaatan benda tersebut haruslah untuk hal-hal yang berguna serta halal dan sah menurut hukum.

➢

Harus jelas wujudnya, karakteristik, klasifikasi dan batas-batasnya (jika berbentuk  tanah).

➢

Harus benar-benar kepunyaan wakif dan bebas dari segala beban.

➢

Harta yang diwakafkan dapat berupa benda yang bersifat tetap dan dapat juga benda yang bergerak seperti saham, surat berharga dan lain-lain a) Mauquf ‘alaih

Yaitu sasaran atau siapa yang dituju untuk mendapatkan manfaat dari harta yang diwakafkan, dalam hal ini mauquf ‘alaih harus jelas dan pasti, misalnya: ➢

Untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit.

➢

Untuk menolong fakir miskin, orang-orang terlantar dengan membangun panti asuhan

➢

Tujuan wakaf tidak bleh bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Minimal tujuan tersebut adalah untuk hal-hal yang mubah seperti wakaf tanah untuk area pekuburan,  pasar, lapangan olahraga dan lain-lain. a) Shigat waqf 

Shighat atau pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan benda wakaf. Pernyataan ini dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis, dengan dilaksanakannya

4

  pernyataan itu maka hilanglah hak wakif atas harta yang diwakafkannya. Benda yang diwakakan kembali menjadi hak milik mutlaq Allah yang boleh diambil manfaatnya.

di dalam pasal 7, UU No.41 tahun 2004 pasal 6 disebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur (rukun )wakaf berikut: a. Wakif;   b. Nazhir; c. Harta Benda Wakaf; d. Ikrar Wakaf; e. peruntukan harta benda wakaf; f. jangka waktu wakaf.7

a) Wakif  

Menurut UU No. 41 tahun 2004 pasal 7-8, Wakif adalah pemilik harta yang mewakafkan hartanya, wakif meliputi: ➢

Perseorangan Wakif perseorangan sebagaiman disebutkan dalam pasal 7 harus memenuhi  beberapa persyaratan yaitu: Dewasa  berakal sehat tidak terhalang melakukan perbuatan hukum Pemilik sah harta benda wakaf.

➢

Organisasi Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang  bersangkutan.

➢

Badan hukum Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan

7 UU No.41 tahun 2004, pasal 6

5

harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. 8 a) Nazhir

Menurut UU No.41 tahun 2004 pasal 9-10, nazhir terdiri dari: ➢

Perseorangan Persyaratan yang harus dipenuhi nazhir perseorangan adalah sebagai berikut: Warga negara Indonesia Beragama Islam Dewasa Amanah Mampu secara jasmani dan rohani Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

➢

Organisasi Persyaratan yang harus dipenuhi nazhir organisasi adalah sebagai berikut: Pengurus organisasi yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan nazhir   perseorangan Organisasi

yang

bergerak

dalam

bidang

sosial,

pendidikan,

kemasyarakatan, dan keagamaan islam ➢

Badan hukum Persyaratan yang harus dipenuhi nazhir badan hukum adalah sebagai berikut: Pengurus badan hukum yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan Badan hukum

yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan,

kemasyarakatan, dan keagamaan islam. 9

a) Harta benda wakaf 

Pada UU No. 41 tahun 2004 pasal 15-16, disebutkan bahwa harta benda wakaf  hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, benda wakaf terdiri dari: ➢

Benda tidak bergerak, meliputi: Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar 

8 UU No. 41 tahun 2004 pasal 7-8 9 UU No. 41 tahun 2004 pasal 9-10

6

Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah seperti tersebut diatas Tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku Benda yang tidak bergerak yang lain sesuia dengan ketentuan syariah dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku ➢

Benda bergerak, yaitu harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi, meliputi: Uang Logam mulia Surat berharga Kendaraan Hak atas kekayaan intelektual Hak sewa Benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentua syariah dan peraturan  perundang-undangan yang berlaku. 10

a) Ikrar wakaf 

dalam pasal 17 ayat 1 UU No. 41 tahun 2004 disebutkan bahwa ikrar wakaf  dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Pada pasal 17 ayat 2 UU No. 41 tahun 2004 bahwa ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam ikrar wakaf oleh PPAIW. Pada pasal 19 UU wakaf No. 41 tahun 2004 bahwa dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar secara lisan wakif dapat menunjukkan kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi. Menurut pasal 20 UU No.41/2004 , saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi  persyaratan, yaitu: ➢

Dewasa

➢

Beragama islam

➢

Berakal sehat

➢

Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.11

10 UU No. 41 tahun 2004 pasal 15-16 11 UU No. 41 tahun 2004 pasal 17, 19, 20

7

a) Peruntukan harta benda wakaf 

Sebagaimana yang diesbutkan dalam UU No. 41 tahun 2004 pasal 22, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan  bagi: ➢

Sarana dan kegiatan ibadah

➢

Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

➢

Bantuan kepada pakir miskin, anak terlantar, yatim piatu

➢

Kemajuan dan peningkatan ekonomi ummat

➢

Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan  peraturan perundang-undangan. 12 a) Jangka waktu wakaf 

Di dalam pembahasan fiqh terjadi perbedaan pendapat diantara ulama’ dalam masalah jangka waktu wakaf. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa di dalam hukum islam tidak ditentukan jangka waktu wakaf, pendapat ini dikemmukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan hanabilah. artinya jangka waktu tidak  terbatas dan bersifat abadi untuk selama-lamanya, hal ini dikarenakan bila harta  benda yang diwakafkan memiliki jangka waktu yang ditetapkan, maka hal ini tidak  dapat dikategorikan wakaf. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa didalam wakaf dibolehkan adanya jangka waktu, artinya wakif boleh memberikan jangka waktu berlangsungnya wakaf sesuai dengan keinginanya, pendapat ini dikemukanan para ulama malikiyah.

I.Syarat Wakaf 

Adapun syarat-syarat wakaf yang bersifat umum adalah sebagai berikut: a) Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab wakaf berlaku selamanya tidak  untuk waktu tertentu, maka jika ada aktifitas wakaf yang berjangka waktu maka wakaf itu batal.   b) Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk sekolahan, makam atau masjid. c) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan

12 UU No. 41 tahun 2004 pasal 22

8

d) Wakaf adalah perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak khiar yaitu membatalkan atau melaksanakan wakaf yang telah dinyatakan, karena pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.

I.Macam-macam Wakaf 

ada dua macam wakaf yang terkenal dikalangan kaum muslimin, yaitu: a) Wakaf ahli

Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksud wakaf  ahli ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau terbilang, baik keluarga wakif maupun orang lain. Misalnya, seseorang mewakafkan

buku-buku

yang

ada

di

perpustakaan

pribadinya

untuk 

turunannya yang mampu menggunakan. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk  dalam pernyataan wakaf. b) Wakaf khairi

Wakaf khairi ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingankepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Wakaf  khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya.

I.Benda-benda Wakaf 

Dalam UU No 41 tahun 2004 pasal 15, harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oelh wakif secara sah. 13 Jadi harta benda yang bole di wkafkan harus lah menjadi kekuasaan penuh wakif baik secara syariah atau hukum positif yang berlaku di indonesia. Wakaf tidak terbatas hanya pada tanah milik (benda tak bergerak) melainkan mencakup  benda bergerak dengan syarat memiliki daya tahan lama dan bernilai, supaya harta wakaf  tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, yaitu: a) Benda tidak bergerak 

13 UU No. 41 tahun 2004 pasal 15

9

➢

Tanah

➢

Bangunan

➢

Tanaman

➢

Rumah

➢

Benda tidak bergerak lainnya sesuai ketentuan syariah

a) Benda bergerak  ➢

Uang

➢

Logam mulia

➢

Surat berharga

➢

Kendaraan

➢

Kekayaan intelektual

➢

Hak sewa

➢

Benda bergerak lainnya sesuai ketentuan syariah

I.Penyalahgunaan Benda Wakaf 

Apabila terjadi sengketa pada masalah wakaf, Pada pasal 62 UU No.41 tahun 2004 di  jelaskan bahwa: 1. Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

2.

Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat satu tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan 14

Jika terjadi penyalah gunaan benda wakaf atau tindakan-tindakan pidana lainnya, maka   pelaku penyalahgunaan akan dikenakan ketentuan pidana dan sanksi administratif seperti yang disebutkan dalam pasal 67 UU No.41 tahun 2004. Ketentuan pidana: 1. Setiap

orang

yang

dengan

sengaja

menjaminkan,

menghibahkan,

menjual,mewariskan,mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta  benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

14 UU No. 41 tahun 2004 pasal 62

10

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 2. Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf  tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana  penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) 3. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana  penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Ketentuan administratif: 1. Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak  didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32. 2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a) peringatan tertulis  b) penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah c) penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.

1.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 15

I.Peralihan Tanah Wakaf 

Tujuan dan maksud dari suatu akad wakaf pada dasarnya bersifat abadi, tidak boleh diperuntukan untuk tujuan selain tujuan yang diinginkan oleh wakif terhadap harta benda wakaf yang ia wakafkan. Tetapi pada praktek di lapangan sering timbul permasalahan dalam  pengelolaan harta benda wakaf, khususnya dalam hal ketidak sesuaiannya peruntukan harta  benda wakaf dengan kebutuhan di masyarakat umum.

15 UU No.41 tahun 2004 pasal 67

11

Perubahan peruntukan tanah wakaf menurut KHI buku III tentang hukum perwakafan

Paha kompilasi hukum islam buku III tentang hukum perwakafan, dlam pasal 225 dijelaskan tentang perubahan benda wakaf yaitu: 1. Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan  perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf  2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantur Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan: a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;

b.

karena kepentingan umum. 16

Peralihan tanah wakaf menurut UU NO.41 tahun 2004 tentang wakaf 

Didalam UU No 41 tahun 2004 disinggung masalah perubahan status benda wakaf seperti  pada pasal 40, sebagai berikut: Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: a. dijadikan jaminan;   b. disita; c. dihibahkan; d. dijual; e. diwariskan; f. ditukar; atau g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.17 Kemudian pada pasal 41 dijelaskan bagaimana mekanisme perubahan status benda wakaf, sebagai berikut:

16 KHI buku III pasal 225 17 UU No. 41 tahun 2004 pasal 40

12

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. 2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf  Indonesia. 3. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang. kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.18

Peralihan tanah wakaf menurut Fiqh

Jika merujuk pada pandangan fiqh tentang perubahan peruntukan tanah wakaf, maka kita akan menemukan pendapat beberapa ulama, yaitu: Maliki Ulama madzhab Maliki membedakan jenis harta wakaf dalam kaitanyya dengan penjualan harta wakaf tersebut, yaitu:  



Apabila harta wakaf berwujud masjid maka tidak boleh dijual Apabila harta wakaf tersebut berwujud benda yang tidak bergerak, maka tidak boleh dijual sekalipun telah hancur atau musnah dan tidak boleh diganti dengan jenis yang sama, tetapi boleh dijual dengan syarat dibelikan lagi sesuai dengan kebutuhan untuk  memperluas masjid atau jalan umum. Dalam bentuk benda bergerak atau hewan peliharaan, apabila manfaatnya tidak ada lagi, maka boleh dijual an hasil dari penjualannya dibelikan barang atau hewan sejenis.

Hambali Dalam hal perubahan peruntukan benda wakaf madzhab hambali menguraikan beberapa ketentuan sebagai berikut: 

Apabila harta benda wakaf telah hilang, seperti rumah telah hancur dan perkebunan telah menjadi hutan atau masjid tidak dipergunakan lagi oleh penduduk setempat sedangkan biaya untuk memperbaiki masjid, rumah atau perkebunan tersebut itu tidak  ada, maka harta wakaf itu boleh dijual.

18 UU No. 41 tahun 2004 pasal 41

13







apabila manfaat harta wakaf sebagian masih bisa dimanfaatkan walaupun sedikit, maka harta tidak boleh dijual, tetapi dalam keadan darurat diperbolehkan demi memelihara tujuan wakaf itu sendiri. Apabila harta wakaf berupa hewan tetapi sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi lalu dijual dan hasil penjualanyya tidak mencukupi untuk membeli hewan sejenis, maka  boleh dibelikan benda yang sesuai dengan uang yang ada sehingga masih bisa dimanfaatkan penerima wakaf. Tidak boleh memindahkan masjid dan menukarnya dengan yang lain, dan tidak boleh menjual pekarangan mesjid kecuali apabila masjid dan pekarangannya tidak   bermanfaat lagi.

Syafii Ulama syafiiyah berpendapat tentang peralihan peruntukan harta wakaf sebagai berikt: 



Apabila harta wakaf itu berupa masjid, maka tidak boleh dijual dan dikembalikan kepada wakif atau siapapun walau masjid telah rusak, dan tidak digunakan lagi untuk  sholat. hal ini dikarenakan harta itu tetap sebagai harta Allah. Akan tetapi pemerintah dibolehkan membangun masjid lain atau dialihkan ketempat lain, jika hal itu yang terbaik. Apabila masjid itu rusak, dan dikhawatirkan akan runtuh, maka pihak pemerintah harus memperbaikinya. Apabila harta wakaf berupa hewan atau buah-buahan dan diduga keras pemanfaatannya akan hilang, maka boleh dijual dan hasilnya diberikan kepada kerabat wakif yang miskin, fakir miskin lainnya atau untuk kemaslahatan umat islam setempat.

I.Tata Cara Wakaf 

Pada Kompilasi Hukum Islam buku III pasal 223 dipapakan secara jelas bagaimana tata cara  perwakafan yaitu: 1. Pihak yang hendak mewakafkah dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat PembuatnyaAkta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf  2. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. 3. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. 4. Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut: a. tanda bukti pemilikan harta benda

14

  b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak   bergerak yang bersangkutan. 19

I.Prosedur Pendaftaran dan Pengumuman Benda Wakaf 

Di dalam UU No.41 tahun 2004 pasal 32-38 dijelaskan bagaimana prosedur pendaftaran dan pengumumna harta benda wakaf sebagai berikut: (Pasal 32 ) PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. (pasal 33) Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan: a. Salinan akta ikrar wakaf   b. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya (Pasal 34) Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. (pasal 35) Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir. (Pasal 36) Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazhir  melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf. (pasal 37) Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta  benda wakaf. (pasal 38) Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta  benda wakaf yang telah terdaftar. 20

I.Tata Cara Wakaf Tanah

19 KHI buku III hukum perwakafan pasal 223 20 UU No. 41 tahun 2004 pasal 32-38

15

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 tahun 1977 pasal 9 tentang  perwakafan tanah milik, dapat kita ketahui tata cara perwakapan tanah, yaitu: 1. Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf. 2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. 3. lsi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. 4. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. 5. Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada Pejabat tersebut dalam ayat (2) surat- surat berikut: a. sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;  b. surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa; c. surat keterangan Pendaftaran tanah; d. izin dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub 21 Direktorat Agraria Setempat.

I.Tata Cara Wakaf Uang

 berdasarkan petunjuk yang diberikan Badan Wakaf Indonesia tentang tata cara wakaf tunai sebagaimana tercantum di situs resmi BWI, “www.bwi.or.id” sebagai berikut:

1.

wakif datang ke LKS-PWU22 di daerah setempat 2. mengisi Akta Ikrar wakaf (AIW) dan melampirkan fotocopi kartu identitas diri yang  berlaku 3. wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI 23 4. wakif mengucapan shighah wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan : 2 orang saksi • 1 pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat AIW (PPAIW) • 1. LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU) 2. LKS-PWU memberikan AIW dan SWU ke wakif. 24

21 Peraturan pemerintah RI No.28 tahun 1977 pasal 9 22 Lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang 23 Badan wakaf indonesia 24 http://www.bwi.or.id/

16

I.Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat kita ketahui bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya, dapat diambil manfaatnya tanpa mengurangi ataupun menghilangkan kekekalan dari zat tersebut. Selain didasarkan hukum-hukum syariah, wakaf juga diatur dalam UU No. 41 tahu 2004 dan PP No.28 tahun 1977 tentang perwakafan

II.Daftar pustaka

Qur’an dan terjemah artinya, UII Press, Yogyakarta, 1999 UU No.41 tahun 2004 PP No 28 1977 tentang perwakafan KHI

17

Karim, helmi, fiqh muamalah, PT Raja Grafindo, jakarta, 1993 Suhendri, hendri, fiqh muamalah, PT R aja

Grafindo Persada, Jakarta, 2002

http://www.bwi.or.id/ 

18