Makalah Tim Presenter Kel 4 Agri 6b

MAKALAH TIM PRESENTER MATA KULIAH PEMBIAYAAN AGRIBISNIS

KONSEP SUBSIDI DAN ASURANSI USAHA AGRIBISNIS (PERTANIAN)

Disusun Oleh : Alfi Haryo Hutomo

(11150920000034)

Jannisah Dwi Rahhadiski

(11150920000051) (11150920000051)

Muhammad Fadhil R

(11150920000038)

Sekar Alifia Farahheny

(11150920000032)

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2018

DAFTAR ISI Halaman

DAFTAR ISI .................................................................... 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang ................................ ................................................ ....................... .......

2

1.2

Rumusan Masalah ........................................ .................................................... ............ 3

1.3

Tujuan Penulisan ................................. ................................................. .................... ....

3

BAB II PEMBAHASAN 2.1

Konsep Subsidi Pertanian ........................................... ........................................... 4 2.1.1 Jenis-Jenis Subsidi Pertanian ................................ ................................ 4

2.2

Asuransi Usaha Agribisnis (Pertanian)....................... (Pertanian).............................. .......

8

2.2.1

Konsep Asuransi Peranian ................................ ................................ 9

2.2.2

Produk Asuransi Pertanian................................ ................................ 11

BAB III PENUTUP 3.1

Kesimpulan ............................... ................................................ ............................. ............ 19

DAFTAR PUSTAKA ........................................................... 20

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemerintah

menghadapi

permasalahan

dalam

keberlanjutan

program peningkatan produksi di sektor pertanian, khususnya terkait dengan perubahan pembiayaan produksi, iklim global dan perdagangan internasional. Hal ini dapat dilihat dari mulai berkurangnya pasokan pangan karena gagal panen hingga melambungnya harga beberapa bahan pangan pokok yang dipengaruhi fluktuasi harga pasar dunia. Kurangnya pasokan produksi tanaman pangan penting seperti padi, jagung, dan kedelai bahkan tanaman hortikultura seperti bawang dan cabai telah mendorong peningkatan jumlah produk impor. Besarnya ketergantungan pada impor menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di dalam negeri, karena permintaan untuk komoditas utama tersebut terus meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk dengan harga yang semakin melambung. Disini subsidi hadir untuk meringankan para petani dalam pembiayaan produksi agar dapat menghasilkan produksi yang tinggi, serkualitas dan juga menguntungkan bagi petani. Subsidi (juga disebut subvensi) adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah

kejatuhan

industri

tersebut

(misalnya

karena

operasi

merugikan yang terus dijalankan) atau peningkatan harga produknya atau hanya untuk mendorongnya mempekerjakan lebih banyak buruh (seperti dalam subsidi upah). Contohnya adalah subsidi untuk mendorong penjualan

ekspor;

subsidi

di

beberapa

bahan

pangan

untuk

mempertahankan biaya hidup, khususnya di wilayah perkotaan; dan subsidi untuk mendorong perluasan produksi pertanian dan mencapai swasembada produksi pangan (Todaro & Smith, 2012). Selain dari segi keuangan, secara teknis kegiatan usaha di sektor pertanian akan selalu dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup

2

tinggi. Risiko ketidakpastian tersebut meliputi tingkat kegagalan panen yang disebabkan berbagai bencana alam, seperti banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit karena perubahan iklim global, disamping

risiko

ketidakpastian

harga

pasar.

Ketidakpastian

dan

tingginya risiko ini sangat memungkinkan petani beralih mengusahakan komoditas lain yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan risiko kegagalan yang lebih kecil. Asuransi

pertanian

ditawarkan

sebagai

salah

satu

skema

pendanaan yang berkaitan dengan pembagian risiko dalam kegiatan usahatani. Asuransi pertanian bukan istilah baru dalam sektor pertanian di banyak negara, khususnya di negara maju yang telah menggunakan instrumen kebijakan asuransi untuk menjaga produksi pertanian dan melindungi petani. Dengan asuransi pertanian, proses produksi dapat dijaga untuk mengikuti rekomendasi berusahatani yang baik. Pengalaman penerapan skema asuransi dari negara-negara maju, sangat bermanfaat apabila diterapkan di Indonesia, meskipun masih diperlukan beberapa penyesuaian serta uji coba.

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: 1. Apa yang dimaksut dengan subsidi pertanian dan bagaimana aplikasi serta jenis subsidi pertanian? 2. Apa yang dimaksut dengan asuransi dan produk asuransi usaha agribisnis (pertanian)?

1.3 Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui apa yang dimaksut dengan subsidi pertanian dan bagaimana aplikasi serta jenis subsidi pertanian. 2. Mengetahui apa yang dimaksut dengan asuransi dan produk asuransi usaha agribisnis (pertanian).

3

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Subsidi Pertanian Subsidi yaitu bantuan yang diberikan pemerintah pusat untuk meringankan beban biaya yang seharusnya ditanggung oleh masyarakat atau badan-badan pemerintahan lainnya untuk memenuhi kebutuhan akan

barang

jasa

tertentu.

Subsidi

pertanian adalah subsidi dari

pemerintah yang dibayarkan kepada petani dan pelaku agribisnis untuk melengkapi sumber pendapatan mereka, mengelola suplai komoditas pertanian, dan mempengaruhi permintaan dan penawaran komoditas tertentu. Komoditas yang disubsidi bervariasi mulai dari hasil tanaman sampai hasil peternakan. Subsidi dapat berupa secara keseluruhan pada suatu komoditas, atau hanya pada tujuan penggunaan tertentu saja (misal pada program makanan sekolah).

2.1.1

Jenis-Jenis Subsidi

1. Subsidi Pupuk Pupuk

bersubsidi

adalah

barang

dalam

pengawasan

yang

pengadaan dan penyalurannya menjadi subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk Urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK dan pupuk Organik yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian. Tujuan subsidi pupuk adalah untuk mendorong produktivitas dan produksi pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani. Pupuk bersubsidi hanya diperuntukan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani, atau petani-petani yang termasuk dalam kelompok-kelompok seperti: 

Petani yang mekakukan usahatani sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor hortikultura atau sub sektor peternakan dengan memiliki luas minimal 2 hektar setiap musim tanam.

4



Petani yang melakukan usahatani sub sektor tanaman pangan pada PATB (Pnambahan Luas Areal Tanaman Baru).



Petani (petambak) yang melakukan usaha sub sektor perikanan budidaya dengan luas lahan minimal 1 hektar setiap musim tanam. Pupuk bersubsidi tidak diperuntukan bagi perusahaan-perusahaan

besar, akan tetapi pupuk bersubsidi hanya boleh di manfaatkan bagi petani-petani

saja

sesuai

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

47/Permentan/SR.310/12/2017. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/2015 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. PT Pupuk Indonesia (Persero) ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan

dan

penyaluran

pupuk

bersubsidi

melalui

produsen,

distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing. PT Pupuk Indonesia (Persero) diberi kewenangan untuk mengatur pembagian wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi antar produsen (anak perusahaannya) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan tujuan agar dapat lebih fleksibel, efisien dan efektif. Berikut gambar mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi dan non bersubsidi di Indonesia:

PT. Pupuk Indonesia (Persero)

Sumber Riset Kebijakan subsidi pupuk: ditinjau kembali oleh Wayan R. Susial

5

Dalam mengimplementasikan kebijakan subsidi pupuk, dibangun suatu sistem distribusi pupuk secara nasional, dari produsen sampai petani melalui tingkatan lini I, II, III, dan IV (Gambar 1). Lini I adalah lokasi gudang di wilayah pabrik (untuk produk dalam negeri) atau di wilayah pelabuhan tujuan (untuk pupuk impor). Lini II adalah lokasi gudang di wilayah ibukota provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan. Lini III adalah lokasi gudang distributor dan atau produsen di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk/ ditetapkan oleh produsen. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer (kios) yang ditunjuk/ditetapkan oleh distributor. Karena pupuk yang ada di gudang lini I sampai dengan lini III masih milik produsen, pelaku yang ada dalam rantai distribusi hanya terdiri atas produsen, distributor, dan pengecer. Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan system tertutup berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan HET Pupuk Berusbsidi Untuk Sektor Pertanian. Pendistribusian pupuk bersubsidi diamati dan diawasi oleh Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) serta petugas penyuluh di masing-masih wilayah.

2. Subsidi Benih Penggunaan benih unggul bersertifikat memegang peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan hasil produksi petani. Menyadari hal tersebut, sejak tahun 2000, pemerintah mulai mensubsidi petani atas pembelian benih unggul bersertifikat. Peruntukkan benih subsidi diutamakan bagi kelompok tani/petani yang tidak mendapatkan bantuan benih

dari

sumber

pendanaan

lainnya

(pusat,

provinsi,

atau

kabupaten/kota). Pelaksana penjualan dan penyaluran Benih Bersubsidi Tahun Anggaran 2017 yaitu BUMN Pelaksana Subsidi Benih, sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri Pertanian S-708/MBU/11/2016

6

tanggal 30 November 2016, perihal Persetujuan Penugasan PSO Dalam Rangka Pelaksanaan Subsidi Benih 2017. Tujuannya untuk menyediakan benih varietas unggul bersertifikat padi inbrida, padi hibrida, dan kedelai dengan mutu yang terjamin untuk memenuhi kebutuhan benih dalam rangka pelaksanaan budidaya tanaman pangan serta untuk membantu petani agar dapat membeli benih dengan harga terjangkau. Kriteria petani/kelompok tani pembeli benih bersubsidi adalah petani/kelompoktani yang akan melakukan budidaya tanaman padi dan kedelai. Petani/ Kelompok tani pembeli benih bersubsidi adalah kelompok tani yang sudah ditetapkan/ dikukuhkan oleh instansi berwenang. Dan untuk mengoptimalkan/memanfaatkan benih bersubsidi oleh petani/kelompoktani, apabila masih tersedia alokasi (pagu) maka petani/ kelompoktani yang telah menerima bantuan benih dari kegiatan lain atau telah membeli benih bersubsidi dapat membeli benih bersubsidi kembali pada musim tanam berikutnya.

3. Subsidi Kredit Program Kebijakan subsidi atas kredit program relatif baru. Kebijakan ini dilaksanakan sejak tahun 2008. Seiring waktu, implementasi kebijakan subsidi atas kredit program mengalami sejumlah perubahan. Dalam kurun waktu 2008-2014, pola kredit program bersubsidi dilaksanakan melalui tiga fitur, yakni Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), dan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN- RP). Melalui mekanisme kredit tersebut, pemerintah memberikan subsidi terhadap bunga pinjaman. Terhitung sejak 2016, skim kredit KKPE, KPEN-RP dan KUPS dilebur ke dalam KUR. Dengan mekanisme tersebut, debitur yang tergabung dalam KUR mendapatkan subsidi atas bunga dan penjaminan (subsidi bunga untuk KUR Mikro sebesar 10%, KUR Ritel sebesar 4,5%, dan KUR Penempatan TKI sebesar 12%).

7

Adanya perubahan skim kredit bidang pertanian tidak dapat dipisahkan dari realisasi serapan kredit. Walaupun kredit program (KUPS, KKPE, KPEN-RP) menerima subsidi bunga dari pemerintah, realisasi penyalurannya relatif rendah. Rerata penyaluran kredit program berada di angka 18,51 %, jauh lebih rendah ketimbang KUR yang mencapai angka penyaluran sebesar 99,65 %.

4. Subsidi premi atas Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Program AUTP merupakan amanah UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.12 Asuransi Pertanian sendiri dituangkan dalam bentuk perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani. Petani yang tergabung dalam program AUTP akan menerima ganti rugi maksimum sebesar Rp. 6 juta per hektar per musim tanam saat mengalami gagal panen. Selengkapnya akan dijelaskan pada bagian asuransi pertanian.

2.2 Asuransi Pertanian Menurut menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 19 Tahun 2013 definisi asuransi pertanian adalah perjanjian antara petani dan

pihak

perusahaan

pertanggungan

risiko

asuransi usaha

untuk

tani.

mengikatkan

Dalam

kata

diri

lain

dalam asuransi

pertanian adalah mekanisme finansial yang akan membantu mengelola kerugian pertanian akibat

bencana

alam

atau

iklim

yang

tidak

mendukung diluar kemampuan petani untuk mengendalikanya. Sedangkan menurut undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang

8

mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan

atas

meninggalnya

atau

hidupnya

seseorang

yang

dipertanggungkan. Sedangkan obyek asuransi menurut pasal 1 ayat 2 yaitu: benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rudi, dan atau berkurang nilainya.

2.2.1 Konsep Asuransi Pertanian Berdasarkan pengertian asuransi menurut KUHP pasal 246 dan undang-undang nomor 2 tahun 1992, dapat disimpulkan tiga unsur utama terbentuknya asuransi yaitu: 1. Pihak

Penanggung,

Pihak

penanggung

dalam

hal

ini

adalah

perusahaan asuransi yaitu pihak yang mengikatkan diri kepada tertangung dengan menerima premi asuransi dan memberikan penggantian kepada tertangggung ketika tertanggung memperoleh kerugian. 2. Pihak Tertanggung, pihak tertanggung yaitu pihak yang mengikatkan diri dengan penanggung dengan tujuan mentransfer risiko kepada penanggung serta membayar premi sebesar risiko yang ditransfer. 3. Akibat/kerugian. akibat/kerugian merupakan besaran nilai yang tertuang dalam polis asuransi yang harus dibayar oleh penanggung kepada tertanggung akibat peristiwa yang belum pasti. Secara umum tujuan asuransi untuk sektor pertanian adalah untuk memberikan proteksi atau penggantian terhadap risiko gagal panen akibat serangan hama, penyakit, ataupun bencana alam. Asuransi pertanian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi para pihak baik itu petani itu sendiri baik menyangkut tingkat produksi bahkan sampai pada perbaikan situasi ekonomi maupun perusahaan penyedia jasa asuransi. Manfaat asuransi pertanian diperinci lagi oleh Yamaguchi (1987), asuransi pertanian ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain:

9

1. Asuransi pertanian akan melindungi petani dari kerugian secara financial karena kegagalan panen melalui fungsi tanggunggan kerugian. 2. Asuransi pertanian akan meningkatkan posisi tawar petani terhadap kredit pertanian. Hal ini karena asuransi pertanian menjamin perlindungan dari kegagalan panen maka petani peserta asuransi mendapat rasio kredit yang lebih baik jika asuransi termasuk didalamnya. 3. Skim

asuransi

pertanian

di

samping

meningkatkan

stabilitas

pendapatan petani dengan menanggung kerugian mereka dari kerusakan tanaman juga merupakan kebijakan yang positif dalam meningkatkan produktivitas dengan mencegah dan membatasi pengaruh bencana alam, khususnya hama dan penyakit. 4. Asuransi

pertanian

memberikan

kontribusi

terhadap

stabilitas

ekonomi yang lebih baik akibat dampak dari kerusakan tanaman dalam ruang dan waktu.

Prinsip-Prinsip Asuransi Pertanian Menurut Pusat Pembiayaan Pertanian, Departemen Pertanian RI, penerapan asuransi

pertanian harus

memperhatikan sembilan

prinsip yang memuat tentang peyelenggaraan asuransi, tingkat risiko, tanggunggan

kerugian,

peserta

asuransi

sampai

pada

biaya

penyelenggaraan asuransi. Prinsip-Prinsip tersebut Adalah : 

Penyelenggaraan asuransi bertanggunggjawab terhadap usahanya yaitu tidak secara otomatis mempunyai akses dengan anggaran pemerintah (subsidi) tidak begitu penting tetapi harus diarahkan menetapkan persentase yang baku / permanen terhadap total premi.



Untuk memaksimalkan kemungkina pengembangan penyelenggaraan asuransi seharusnya menentukan risiko yang ditanggung termasuk bahaya yang dapat mudah dikualifikasi, kehilangan dengan mudah ditentukan dan dinilai tidak ada maslah dengan moral hazard.

10



Petani seharusnya hanya mendapat ganti kerugian kerusakan tanaman aktual atau hilangnya input.



Kebijakan seharusnya termasuk potongan sampai 20 persen dari tanggungan untuk memastikan bahwa petani berusaha meminimalkan kerusakan.



Premi seharusnya berpijak pada perhitungan aktual, mengunakan catatan cuaca dan catatan yang baik dari petani yang diasuransi. Premi seharusnya ditentukan cukup tingggi untuk menutupi rata – rata tanggungan kerugian, biaya administrasi dan kontribusi untuk cadangan financial



Pemberi asuransi seharusnya mengembangkan portofolio asuransi yang rasional untuk meratakan risiko dan meminimalkan peluang kehilangan yang besar.



Asuransi seharusnya direncanakan dan didirikan oleh pihak swasta. Hal ini memerlukan penyelenggaraan asuransi untuk pengembangan dan tipe pasar asuransi yang diinginkan oleh petani.



Untuk menghindari masalah seleksi yang kurang baik, premi asuransi dan tanggunggan kerugian seharusnya diimplementasikan untuk tingkat individual petani dan bukan rata-rata wilayah. Biaya adminsitrasi untuk petani skala kecil dapat ditekan dengan mengasuransikan kelompok seperti halnya pada petani individual. Jika premi kelompok lebih rendah, petani akan dipercayakan untuk mengatur sendiri mutual asuransi. Penyelenggara asuransi dapat memberi bantuan teknis yang dibutuhkan.



Penyelenggara asuransi perlu mengontrol biaya administrasi. Biaya pegawai dan lapangan dapat ditambah biaya lainya dengan mendiversifikasi portofolio asuransi untuk mengurangi pekerjaan musiman atau dengan mempercayakan pengawas musiman.

2.2.2 Produk Asuransi Pertanian Sebagai perusahaan asuransi yang di tunjuk pemerintah sebagai pelaksana program, Jasindo Agri memiliki beberapa produk asuransi yang mendapat dukungan dari pemerintah antara lain: 11

1. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Memberikan perlindungan kepada petani dari ancaman resiko gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, penyakit dan serangan

Organisme

Keputusan

Menteri

Pengganggu Pertanian

Tanaman.

Nomor

Berdasarkan

Surat

02/Kpts/SR.220/B/01/2016

tertanggal 06 Januari poin (1.5), diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ialah perjanjian antara petani dan

pihak

perusahaan

asuransi

untuk

mengikatkan

diri

dalam

pertanggungan risiko usaha tani padi. Melaui perjanjian asuransi tersebut

petani mendapatkan ganti rugi jika terjadi gagal panen

selama proses bercocok tanam padi dengan pemberian premi asuransi oleh perusahaan.

FITUR: ASURANSI USAHATANI PADI (AUTP) Tertanggung

Kelompok Tani (POKTAN) yang terdiri dari anggota, yakni petani yang melakukan kegiatan usahatani sebagai satu kesatuan risiko (anyone risk).

Objek Pertanggungan

Lahan sawah yang digarap para petani (pemilik, penggarap) anggota POKTAN.

Penanggung

BUMN/BUMD bidang asuransi umum/kerugian dan Perusahaan Asuransi, membentuk konsorsium.

Polis Asuransi

Setiap POKTAN mendapatkan satu Polis Asuransi dan Ikhtisar polis yang memuat data penutupan

Jangka waktu Asuransi

1 musim tanam (4 bulan) dimulai sejak tanam hingga panen.

Harga Pertanggungan

Rp 6.000.000,-/Ha (luas kurang 1 Ha diperhitungkan secara proporsional).

Suku Premi Asuransi

Diperkirakan sebesar Rp 180.000,-/Ha/MT (3% dari pertanggungan Rp. 6 juta ). Besaran premi akan ditetapkan berdasarkan audit BPKP

Tanggungan Premi Asuransi

Pemerintah 80% = Rp 144.000,- / Ha, Petani 20% = Rp 36.000,-/Ha.

Risiko yang dijamin

Banjir, Kekeringan, OPT Tertentu (sesuai dengan jenis OPT setempat)

12

OPT yang dijamin (sesuai dengan jenis OPT setempat) Syarat Pengajuan Klaim Pembayaran Klaim

Hama : Tikus, Wereng coklat, Walang sangit, Penggerek batang, Ulat grayak dan lain-lain. Penyakit : Blast, Tungro, Bercak Coklat, Busuk Batang, Kerdil hampa. dan lain-lain Gagal panen akibat banjir, kekeringan atau OPT dengan persentase intensitas kerusakan ≥ 75 %, remi telah dibayar, kerugian diperiksa POPT-PHP, dan melapor kepada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi memutuskan besarnya kerugian 14 hari sesudah persetujuan jumlah kerugian dan klaim dibayarkan ke rekening petani/Poktan

Mekanisme Bantuan Premi AUTP

Keterangan mekanisme bantuan premi AUTP: 

Verfikasi CP-CL: CP-CL dari kecamatan diverifikasi dan disetujui oleh Kadis Pertanian kab/kota. Selanjutnya dikirim ke provinsi untuk diverifikasi dan disetujui Kadis Pertanian prov sebelum disampaikan ke Kementan.



Pendaftaran Peserta: Petani tergabung keltani mengisi form pendaftaran skaligus membayar 20% premi kepada petugas asuransi. Catatan:

Sumber

pembiayaan

premi

swadaya

petani

dapat

difasilitasi (ditalangi) oleh: Koperasi, Avalist, Off Taker, Perbankan, sumber lain yang syah dengan ketentuan berlaku/tertentu.

13



Penerbitan

Polis

Asuransi:

Polis

diterbitkan

setelah

petani

membayar premi (20%) sebagai bahan pengajuan dan Pihak Asuransi menagih bantuan premi dari pemerintah (80%). 

Pengajuan Klaim: Klaim dilaksanakan setelah petani melaporkan gagal panen sesuai hasil pemeriksaan POPT-PHP dan mendapat persetujuan dari perusahaan asuransi.

2. Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) Memberikan perlindungan kepada peternak sapi dari ancaman resiko kematian akibat beranak, penyakit dan kecelakaan serta kehilangan akibat kecurian. Kriteria: Peternak sapi yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan; Sapi betina dalam kondisi sehat, minimal berumur 1 (satu) tahun dan masih produktif; dan Peternak sapi skala usaha kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Persyaratan: Sapi memiliki penandaan/identitas yang jelas (micro-chip, eartag atau lainnya); Peternak sapi bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% dari nilai premi; dan Peternak sapi bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi. Pertanggungan AUTS, risiko yang dijamin: sapi mati karena penyakit, sapi mati karena kecelakaan, sapi mati karena beranak, dan sapi hilang karena kecurian. Ganti Rugi dapat diberikan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut: terjadi kematian atas ternak sapi yang diasuransikan dan kematian ternak sapi terjadi dalam jangka waktu pertanggungan. Harga Pertanggungan merupakan harga nominal perolehan sapi tanpa penambahan

biaya

lain

yang

disepakati

oleh

tertanggung

dan

penanggung. Harga pertanggungan seluruhnya (total sums insured) merupakan penjumlahan harga pertanggungan seluruh sapi. Harga Pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi, dan merupakan jumlah maksimum ganti rugi.

14

Premi asuransi ternak sapi untuk sapi sebesar 2% dari harga pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000,- per ekor, yaitu sebesar Rp.200.000,- per ekor per tahun. Besaran bantuan premi dari pemerintah sebesar 80% atau Rp.160.000,- per ekor per tahun dan sisanya swadaya peternak sebesar 20% atau Rp. 40.000,- per ekor per tahun. Jangka waktu pertanggungan untuk sapi selama 1 (satu) tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban peternak.

Mekanisme Klaim AUT S

1. Pengajuan

klaim

dapat

dilakukan

oleh

Tertanggung

kepada

Penanggung apabila ternak sapi yang diasuransikan mengalami kematian yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau beranak, dan/atau kehilangan. Selanjutnya pengajuan klaim dapat dilakukan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut: Premi telah dibayar sesuai ketentuan, terjadi potensi kematian atas ternak sapi yang diasuransikan, terjadi kematian ternak

sapi

dan/atau

kehilangan

dalam

jangka

waktu

pertanggungan. 2. Pemberitahuan Potensi Klaim (claim notification) Jika terjadi potensi klaim atas ternak sapi yang diasuransikan, Tertanggung segera memberitahukan kepada Penanggung. Pemberitahuan dapat 15

dilakukan melalui media komunikasi antara lain telepon, email, facsimile, atau sms kepada call center perusahaan asuransi Penanggung. 3. Pengendalian kerugian dimaksudkan agar pihak Penanggung segera melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah-langkah mitigasi kerugian, misalnya dengan memerintahkan untuk menjual atau memotong sapi tersebut. Untuk kepentingan asuransi, keputusan mitigasi kerugian dalam bentuk menjual atau memotong sapi dengan ini disepakati sebagai ’kematian sapi’

4. Hasil

Perolehan/Penyelamatan

(Salvage

Value)

Hasil

perolehan/penyelamatan (Salvage Value) merupakan sisa dari objek pertanggungan yang masih memiliki nilai ekonomi. Hasil penjualan sapi sakit dalam bentuk sapi utuh maupun daging merupakan nilai salvage dan diperhitungkan sebagai pengurang terhadap jumlah klaim yang akan diterima Tertanggung. 5. Risiko Sendiri (Deductible) Jika sapi hilang karena kecurian, maka penggantian klaim kepada Tertanggung dikurangi risiko sendiri (deductible) paling tinggi 30% dari Harga Pertanggungan. Klaim 1. Dalam hal terjadi kematian sapi, Tertanggung segera menghubungi dokter hewan atau petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Selanjutnya Tertanggung membuat laporan klaim sesuai form AUTS-7 dan form AUTS-8. 2. Dalam hal terjadi kehilangan sapi, Tertanggung segera menghubungi petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Selanjutnya Tertanggung membuat laporan klaim sesuai form AUTS-7 dan form AUTS-9.

3. Asuransi Nelayan Memberikan perlindungan kepada nelayan dari ancaman resiko

meninggal

dunia

baik

di

saat

melakukan

aktivitas

penangkapan ikan maupun di luar aktivitas. Asuransi ini bertujuan

16

memberikan perlindungan kepada para nelayan, dalam kategori penangkap ikan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Memastikan nelayan yang benar-benar melakukan aktifitas penangkapan ikan sesuai definisi penerima bantuan terlindungi dari risiko yang berhubungan dengan nelayan baik di darat maupun di laut. Adapun resiko yang masuk dalam daftar ditanggung adalah nelayan

yang

pengobatan,

mengalami

mengalami

kecelakaan

cacat

tetap,

dan

memerlukan

meninggal

dunia

biaya karena

kecelakaan dalam bekerja, dan nelayan meninggal dunia secara alami. Dengan mengikuti program asuransi tersebut, maka para nelayan akan merasa

terlindungi

dengan

memperoleh

santunan

jika

terjadi

kecelakaan dan meninggal dunia. Paling tidak santunan tersebut bisa bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan untuk kelangsungan hidup, seperti untuk biasa kehidupan sehari-hari, membuka usaha maupun untuk pendidikan anak. Dalam hal pelaksanaannya untuk bantuan premi asuransi nelayan pemerinta dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menjalin mitra kerja sama dengan perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jasindo.Tidak sama seperti asuransi pada umumnya, karena biaya premi ini di asuransi ini tidak dibebankan kepada nelayan yang bersangkutan melainkan ditanggung oleh negara. Jadi, tidak dipungut biaya alias gratis dalam membuat asuransi nelayan ini. Tentu dalam hal pelaksanaannya ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan bantuan premi asuransi nelayan. Adapun kreteria / syarat untuk mendapatkan bantuan premi Asuransi Nelayan dari Pemerintah adalah memiliki kartu nelayan yang masih berlaku, memiliki rekening, menggunakan kapal maksimal 10 GT, berusia maks 65 tahun pada tanggal 31 Desember 2017, tidak mendapatkan bantuan program asuransi dari pemerintah, tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang undang-undang (PERMEN KP No. 2 Tahun 2015), dan atuh pada ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi.

17

Besar klaim setiap nelayan berbeda-beda, karena selain dilihat dari faktor musibah yang menimpa, faktor umur juga sangat mempengaruhi besar kecilnya santunan yang akan diterima. Besaran klaim santuanan asuransi nelayan bila terjadi musibah kematian atau kecelakaan dilaut besarannya Rp.200jt; kecelakaan didarat akan mendapatkan santunan sebesar Rp.160jt. Sedangkan untuk yang mengalami musibah dan berakibat menjadi cacat tetap hilangnya bagian/fungsi anggota badan besaran santunannya disesuai dengan besaran % yang diatur polis. Nelayan yang sakit yang memerlukan perawatan juga akan mendapat biaya pengobatan reimbursement max Rp.20jt). Lebih jelasnya daftar rincian yang bisa di klaim bagi penerima bantuan asuran nelayan atau Extra Benefit/Manfaat adalah sebagai berikut: Kematian Alami: Rp.160jt – usia 17 s/d 45 tahun, Rp.40jt – usia 46 s/d 55 tahun dan Rp.20jt – usia 55 s/d 65 tahun Proses pengurusan jika terjadi musibah khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Sebelum mengurus klaim sebaiknya anda perhatikan dulu hal-hal berikut: 

Laporan klaim lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kejadian tidak dapat diproses



Klaim alami yang terjadi dalam 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlaku polis tidak dijamin



Peserta yang terbukti telah mengidap penyakit kronis/penyakit menahun tidak dijamin

4. Perlindungan Asuransi Non Program Pemerintah Dalam rangka memenuhi permintaan konsumen baik dari pelaku usaha pertanian atau lembaga keuangan maupun dari petani

sendiri,

kami

memberikan

produk

asuransi

untuk

perlindungan usaha pertanian adalah asuransi usaha tani padi, asuransi

usaha

ternak

asuransi

nelayan

sapi,

mandiri.

asuransi

*Term

&

usaha

tani

Condition

jagung, dapat

di

sesuaikan dengan kebutuhan bisnis dari nasabah

18

BAB III PENUTUP 3.1

Kesimpulan

19

DAFTAR PUSTAKA http://jasindo.co.id/product/ritel/agri diakses pada tanggal 17 Maret 2018 Pukul 21.18 WIB https://www.zonkeu.com/syarat-mendapatkan-asuransi-nelayan-daripemerintah/ diakses pada tanggal 18 Maret 2018 Pukul 14.35 WIB Menteri Pertanian. 2017. KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 15/Kpts/SR.230/B/05/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi . Jakarta: DitjenPSP Menteri Pertanian. KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 12/Kpts/Pk.240/B/04/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi  Asuransi Usah Ternak Sapi. Jakarta: DitjenPSP Menteri Pertanian. 2015. PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas  Asuransi Pertanian. Jakarta: DitjenPSP Republik Indonesia. 2013. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani . Sekretariat Negara. Jakarta.

20