Makalah Tentang Barang Miliik Daerah: Bab I Pendahuluan

Makalah Tentang Barang Miliik Daerah BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR LATAR BELAKANG BELA KANG

Otonomi Daerah mempunyai konsekuensi bahwa peran pemerintah pusat akan semakin keci kecil, l,

seba sebali likn kny ya

pera peran n

peme pemeri rint ntah ah

daer daerah ah

sema semaki kin n

besa besarr

dala dalam m

pemb pemban angu guna nan n

daerah/wilay daerah/wilayahny ahnya. a. Pemerintah Pemerintah daerah dituntut dituntut memiliki memiliki kemandirian kemandirian dalam membiayai membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya. Salah Salah satu sektor sektor yang yang dapat dapat dihara diharapka pkan n menjad menjadii pendap pendapatan atan daerah daerah terutam terutamaa di  perkotaan adalah melalui sektor properti. Potensi sektor properti di daerah tidak hanya dalam da lam  pembangunan properti saja, namun juga menyangkut pengelolaan properti yang sudah termanfaatkan ataupun yang belum termanfaatkan secara optimal. anyak sumber yang dapat ditar ditarik ik dari dari sekto sektorr prop proper erti, ti, baik baik yang yang terma termasu suk k dalam dalam kate katego gori ri sumb sumber er pene penerim rimaan aan kon!ensional "seperti# P, PP$, P%& dan lain-lain' maupun sumber penerimaan baru atau non kon!en kon!ensio sional nal "seperti "seperti##  Development Impact Fees,  penerimaan akibat perubahan harga dasar tanah dan lain-lain'.  (amun dalam perkembangannya untuk menghadapi otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya mengoptimalkan mengoptimalkan pada potensi pajak dari sektor properti properti saja, tetapi juga haru haruss meng mengeta etahu huii juml jumlah ah dan dan sejau sejauh h mana mana pema pemanf nfaat aatan an aset aset prop proper erti ti yang yang dimi dimili liki ki  pemerintah daerah saat ini. )anajemen aset properti ini sangat penting diketahui karena di samping sebagai penentuan akti!a tetap dalam faktor penambah dalam total aset daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan yang menopang pendapatan asli daerah. Pengelolaan aset daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. %al ini terbukti dari masih banyaknya pengecualian kewajaran atas nilai aset pemerintah daerah dalam opini P*-+ atas laporan keuangan pemerintah daerah. *ondisi tersebut mengindikasikan bahwa  pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset sehingga menyajikan aset daerah dengan kurang atau tidak wajar. wajar. ntuk itu manajemen aset daerah dan faktor-faktor  yang mempengaruhinya dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah sebagai sumber  utama pendanaan operasional pemerintah daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah.

B.

RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam  penulisan makalah ini adalah sebagai berikut # $' pa Dasar %ukumnya )D 0' agaimana )anajemen setnya 1' pa Pengertian arang dan set Daerah 2' Serta agaimana Pengelolaan )D

C.

TUJUAN PENULISAN

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut # $' ntuk )engetahui pa Dasar %ukum )D 0' ntuk )engetahui agaimana )anajemen setnya 1' ntuk )engetahui Pengertian arang dan set Daerah 2' ntuk )engetahui agaimana Pengelolaan )D

BAB II PEMBAHASAN

A.

DASAR HUKUM arang Daerah disebut Barang Milik Daerah (BMD  pelaksanaan

 pengelolaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, diantaranya sbb# $' ndang-undang (omor $ &ahun 0332 tentang Perbendaharaan (egara. 0' Peraturan Pemerintah (omor 4 &ahun 0334 tentang Pengelolaan arang )ilik  (egara/Daerah. erikutnya pelaksanaan teknis pengelolaan )D diatur dalam Peraturan )enteri Dalam (egeri (omor $5 &ahun 0335 tentang Pedoman &eknis Pengelolaan arang )ilik Daerah. B.

MANAJEMEN ASET Standar kuntansi Pemerintahan mendefinisikan aset adalah sumber daya ekonomi

yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber  daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang diperlihara karena alasan sejarah dan budaya. Sementara itu, pengertian aset secara umum adalah barang "thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi "economic value', nilai komersial "commercial value' atau nilai tukar "exchange value' yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau indi!idu "perorangan'. stilah properti seringkali melekat dengan istilah lain untuk memberikan pengertian yang lebih jelas secara hukum, yaitu real estate dan real property dimana keduanya mempunyai makna yang berbeda meskipun ada juga yang menyebutnya sebagai sinonim dalam lingkup tertentu. Selanjutnya, Real estate is the physical land and appurtenances affixed to the land, e.g., structure. Real estate bersifat tidak bergerak "immobile' dan berwujud "tangibel ', yang termasuk dalam pengertian ini adalah tanah, semua  benda yang secara alami sebagai bagian dari tanah, seperti pepohonan dan barang mineral dan juga segala sesuatu yang dibangun oleh manusia seperti bangunan, jaringan dan lain sebagainya.  Real property merupakan kumpulan atas berbagai macam hak dan interest yang ada dikarenakan kepemilikan atas satuan real estate, meliputi hak untuk menggunakan, menyewakan, memberikan kepada orang lain atau tidak . Properti selain sebagai in!estasi,  juga merupakan aset. Pengertian aset adalah sesuatu yang memiliki nilai. Real estate sebagai

komponen utama dari aset daerah, oleh pemerintah daerah selanjutnya harus dapat dimanfaatkan sebagai aset yang produktif dan berguna sehingga berdampak positif dalam  pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam neraca keuangan daerah aset dapat menjadi modal bila dapat menghasilkan pendapatan. (amun masih banyak daerah yang belum menyadari peran dan potensi pengelolaan aset secara cermat. Dalam Pasal 1 ayat "0' Peraturan Pemerintah +epublik ndonesia (omor 4 &ahun 0334 tentang Pengelolaan arang )ilik (egara/Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,  penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,  pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan menurut Peraturan )enteri Dalam (egeri (omor $5 &ahun 0335 tentang Pedoman &eknis Pengelolaan arang )ilik Daerah, pengelolaan barang milik daerah meliputi6 perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemelihar aan,  penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian,  pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. C. !.

PENGERTIAN BARANG DAN ASET DAERAH Barang Daerah BMD berdasarkan  (omor $ &ahun 0332 adalah semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban PD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Selanjutnya  pengertian BMD berdasarkan PP (omor 4 &ahun 0334, adalah sebagai berikut# )D meliputi# $' arang yang dibeli atau diperoleh atas beban PD. 0' arang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi # a. b. c. d.

 Barang yang diperoleh dari hibahsumbangan atau yang se!enis.  Barang yang diperoleh sebagai pela"sanaan dari per!an!ian "ontra".  Barang yang diperoleh berdasar"an "etentuan undang#undang, atau  Barang yang diperoleh berdasar"an putusan pengadilan yang telah memperoleh "e"uatan hu"um tetap. Dengan demikian pengertian BMD sebagaimana disebut dalam Permendari (o. $5 &ahun 0335 adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban PD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-

".

tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. A#et

Pengertian A#et sebagaimana dikutip dari )odul Diklat &eknis )anajemen set Daerah, 7(-0335, seperti berikut ini# sset atau set " dengan satu s ' yang telah di ndonesiakan secara umum adalah  barang "thing' atau sesuatu barang "anything' yang mempunyai# $'  (ilai ekonomi "economic !alue', 0'  (ilai komersial "commercial !alue' atau 1'  (ilai tukar "e8change !alue'6 yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun indi!idu perorangan. sset "set' adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud "tangible' maupun yang tidak berwujud "ntangible', yang tercakup dalam akti!a/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau indi!idu perorangan. Sedangkan pengertian A#et sebagaimana disebut dalam uletin &eknis, Pernyataan Standar kuntansi Pemerintahan "PSP', adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh  pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi mas yarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

set tersebut dalam uletin &eknis PSP terdiri dari# $)

 %set &ancar  # *as dan setara kas, n!estasi jangka pendek, Piutang dan Persediaan. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu $0 "dua belas' bulan sejak 

')

tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.  Investasi ang"a an!ang  # n!estasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, di!iden, dan royalty, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan pada masyarakat. n!estasi pemerintah dibagi atas dua yaitu in!estasi jangka pendek dan in!estasi jangka panjang. n!estasi jangka pendek termasuk dalam kelompok aset lancar

*)

sedangkan in!estasi jangka panjang masuk dalam kelompok aset nonlancar.  %set +etap # &anah, Peralatan dan )esin, 9edung dan angunan, :alan, rigasi dan :aringan, set &etap 7ainnya dan *onstruksi dalam Pengerjaan.set &etap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari $0 "dua belas' bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

)

 %set &ainnya # set tak berwujud, &agihan penjualan ansuran, &P dan &9+, *emitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain. set lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, in!estasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Sesuai Permendari (o. $5 &ahun 0335, )D digolongkan berupa barang persedian dan barang in!entaris "barang dengan penggunaannya lebih dari $ tahun' yang terdiri dari 4 "enam' kelompok yaitu#

$' &anah6 0' Peralatan dan )esin6 1' 9edung dan angunan6 2' :alan, rigasi dan :aringan6 ;' set &etap 7ainnya6 dan 4' *onstruksi dalam Pengerjaan. edasarkan lingkup aset dan penggolongan )D tersebut diatas, )D merupakan  bagian dari set Pemerintah Daerah yang berwujud yang tercakup dalam set 7ancar dan set &etap. )enyangkut aset tak berwujud yang tercakup dalam set 7ainnya, secara khusus tidak disebut dalam Permendari (o. $5 &ahun 0335. set ini dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. set tak  berwujud diantaranya berupa lisensi dan franchise, hak cipta "copyright', paten dan hak lainnya serta hasil kajian/penelitian, bagaimanapun tetap perlu dilakukan  penatausahaannya untuk keperluan pengelolaan )D dalam rangka perencanan kebutuhan pengadaan dan pengendalian serta pembinaan aset/barang daerah. D.

PENGEL$LAAN BMD. Pengelolaan )D merupakan rangkaian kegiatan dan/atau tindakan terhadap

)D, yang meliputi# $.

Perencanaan *ebutuhan Dan Penganggaran6

0.

Pengadaan6

1.

Penerimaan, Penyimpanan Dan Penyaluran6

2.

Penggunaan6

;.

Penatausahaan6

4.

Pemanfaatan6

5.

Pengamanan Dan Pemeliharaan6

undangan6

0'

arang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau adan saha )ilik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan. )D yang dipisahkan adalah barang daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah atau adan saha )ilik Daerah lainnya yang anggarannya dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah atau adan saha )ilik Daerah lainnya. Pelaksanaan tugas dan wewenang serta tanggung jawab pengelolaan )D dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola )D, yang terdiri dari# *epala Daerah sebagai  pemegang kekuasaan pengelolaan )D berwenang dan bertanggungjawab atas  pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan )D. dapun kewenangannya sbb #

$'

)enetapkan kebijakan pengelolaan )D6

0'

)enetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan6

1'

)enetapkan kebijakan pengamanan )D6

2'

)engajukan usul pemindahtanganan )D yang memerlukan persetujuan DP+D6

;'

)enyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan )D sesuai batas kewenangannya6 dan

4'

)enyetujui usul pemanfaatan )D selain tanah dan/atau bangunan.

Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab# $'

)enetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan )D6

0'

)eneliti dan menyetujui rencana kebutuhan )D6

1'

)eneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan )D6

2'

)engatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan )D yang telah disetujui oleh *epala Daerah6

;'

)elakukan koordinasi dalam pelaksanaan in!entarisasi )D6 dan

4'

)elakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan )D. *epala iro/agian Perlengkapan/mum/nit pengelola )D bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan )D yang ada pada masing-masing S*PD6 *epala Satuan *erja Perangkat Daerah "S*PD' selaku pengguna )D,  berwenang dan bertanggung jawab#

$'

)engajukan rencana kebutuhan )D bagi S*PD yang dipimpinnya kepada *epala Daerah melalui pengelola6

0'

)engajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan )D yang diperoleh dari beban PD dan perolehan lainnya yang sah kepada *epala Daerah melalui pengelola6

1'

)elakukan pencatatan dan in!entarisasi )D yang berada dalam penguasaannya6

2'

)enggunakan )D yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan  penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya,

;'

)engamankan dan memelihara )D yang berada dalam penguasaannya6

4'

)engajukan usul pemindahtanganan )D berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DP+D dan )D selain tanah dan/atau bangunan kepada *epala Daerah melalui pengelola6

5'

)enyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan  penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada *epala Daerah melalui pengelola6