Makalah Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB II PEMBAHASAN STANDAR STANDAR AKUNTANSI AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENGERTIAN  DAN FUNGSI SAP Standa Standarr Akunt Akuntans ansii Peme Pemerin rintah tahan, an, selanj selanjutn utnya ya dis disebu ebutt SAP, adalahprin adalahprinsip-p sip-prinsi rinsip p akuntan akuntansi si yang diterapk diterapkan an dalam menyusun menyusun danme danmenya nyajik jikan an lapor laporan an keuang euangan an pemeri pemerinta ntah.S h.Stan tandar dar akunt akuntans ansii pemerintahan (SAP) telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomo Nomorr 24 ahun ahun 2! 2!!" !" tang tangga gall #$ %uni %uni 2! 2!!" !" deng dengan an Stan Standa darr Akunt Akuntans ansii Pemerin emerintah tahan an (PP SAP SAP). ). &engan &engan diteta ditetapk pkann annya ya PP SAP maka maka untu untuk k pert pertam ama a kali ali 'ndo 'ndone nesi sia a memi memili liki ki stan standa darr akun akunta tans nsii pemerintahan. enandai dimulainya implementasi Standar Akuntasi Pemerintahan, akil Presiden pada tanggal * juni 2!!" melun+urkan Stan Standa darr Akun Akunta tans nsii Pemer emerin inta taha han n di 'sta 'stana na akil akil Pres Presid iden en pada pada tang tangga gall * %uli %uli 2! 2!!" !".. A+ A+ar ara a dita ditand ndai ai deng dengan an peny penyer erah ahan an Stan Standa darr Akun Akunta tans nsii Pemer emerin inta taha han n kepad epada a ketua etua P P, , ent enter erii euan euanga gan, n, enteri &alam Negeri, ubernur &' %akarta, upati oli / oli dan alik alikot ota a

Pangk angkal al

Pina Pinang ng..

&ala &alam m

samb sambut utan anny nya a

akil akil

Presi reside den n

menyatakan keharusan implementasi SAP bagi pemerintahan pusat dan daerah.

1) PROSES PENYUSUNAN SAP omit omite e stan standa darr yang yang dibe dibent ntuk uk ent enter erii euan euanga gan n samp sampai ai dengan pertengahan tahun 2!!4 telah menghasilkan dra0 SAP yang terdiri dari kerangka konseptual dan ## pernyataan standar, semua kerangka tersebut disusun melalui &ue Pro+ess. Pro+e Pro+ess ss penyus penyusuna unan n (&ue (&ue Pro+e Pro+ess) ss) yang yang diguna digunaka kan n adalah adalah proses yang berlaku umum se+ara internasional dengan penyesuaian terhad terhadap ap kondisi ondisi yang yang ada di 'ndone 'ndonesia sia.. Penyesu enyesuaia aian n dilak dilakuk ukan an antara antara lain lain kare karena na pertim pertimban bangan gan kebutuh ebutuhan an yang yang mendes mendesak ak dan kemampuan pengguna untuk memahami dan melaksanakan standar

yang ditetapkan. ahap / tahap penyiapan SAP adalah sebagai berikut1 a) 'dentikasi opik untuk dikembangkan menjadi standar. b) Pembentukan kelompok kerja (Pokja) dalam SAP. +) 3iset terbatas oleh kelompok kerja. d) Penulisan dra0 SAP oleh kelompok kerja. e) Pembahasan dra0 oleh komite kerja. 0) Pengambilan keputusan dra0 untuk dipublikasikan. g) Pelun+uran dra0 publikasian SAP (eposure dra0t). h) &engar pendapat terbatas (limited hearing) dan dengar pendapat publik (publi+ hearings). i) Pembahasan tanggapan dan masukan terhadap dra0 publikasian.  j) 5inalisasi standar.

2) PENETAPAN  SAP Sebelum dan setelah dilakukan publik hearing, standar dibahas bersama dengan im Penelaah Standar Akuntansi Pemerintahan P. Setelah dilakukan pembahasan berdasarkan masukan / masukan SAP

melakukan

nalisasi

standar

kemudian

SAP

meminta

pertimbangan kepada P melalui enteri euangan. Namun dra0  SAP ini belum diterima oleh P karena komite belum ditetapkan dengan

eppres.

Sehubungan

dengan

hal

tersebut,

melalui

eputusan Presiden Nomor 64 ahun 2!!4 dibentuk omite Standar Akuntasi Pemerintahan. omite ini segera bekerja untuk kembali menyempurnakan dra0 SAP yang pernah diajukan kepada P agar pada a7al tahun 2!!" dapat segera ditetapkan. &ra0 SAP pun diajukan kembali kepada P pada bulan No8ember 2!!4 dan mendapatkan pertimbangan dari P pada bulan januari 2!!". P meminta langsung kepada Presiden 3' untuk segera

menetapkan

Standar

Akuntasi

Pemerintahan

dengan

Peraturan Pemerintah (PP). Proses penetapan PP SAP pun berjalan dengan oordinasi antara Sekretariat Negara, &epartemen euangan, dan &epartemen 9ukum dan 9A, serta pihak terkait lainnya hingga

penandatanganan peraturan Pemerintah Nomor 24 ahun 2!!" tentang Standar Akuntansi Pemerintahan oleh Presiden tanggal #$  %uni 2!!".

3) K ANDUNGAN PP SAP Peraturan Pemerintah Nomor 24 ahun 2!!" tentang Standar Akuntasi Pemerintahan terdiri dari1 #. PSAP !#1 Penyajian :aporan euangan. 2. PSAP !21 :aporan 3ealisasi Anggaran. $. PSAP !$1 :aporan Arus as. 4. PSAP !41 ;atatan Atas :aporan euangan. ". PSAP !"1 Akuntasi Persediaan. *. PSAP !*1 Akuntasi 'n8estasi. &P3& (legislati0), in8estor, kreditor dan masyarakat pada umumnya dalam rangka tranparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

LANDASAN HUKUM agasan

perluanya

standar

akuntansi

pemerintahan

sebenarnya sudah lama ada, namun baru sebatas 7a+ana. Seiring dengan

berkembangnya

akuntansi

di

sektor

komersial

yang

dipelopori dengan dikeluarkannya Standar Akuntansi euangan oleh 'katan Akuntansi 'ndonesia (#==4), kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali menguat. ?leh karena itu adan Akuntansi euangan

Negara

(A@N),

&epartemen

euangan

mulai

mengembangkan standar akuntansi. ergulirnya era re0ormasi memberikan sinyal yang kuat akan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah

satunya

menyebutkan

adalah

perlunya

PP

#!">2!!!

standar

yang

akuntasi

se+ara

eksplisit

pemerintahan

dalam

pertanggungja7aban keuangan daerah. Pada tahun 2!!2 enteri euangan membentuk omite Standar Akuntasi Pemerintah Pusat dan &aerah yang bertugas menyusun konsep standar akuntansi pemerintah

pusat

dan

daerah

yang

tertuang

dalam

 

$!6>.!#2>2!!2. @@

Nomor

#<

ahun

2!!$

tentang

euangan

Negara

mengamanatkan bah7a laporan pertanggungja7aban APN>AP& harus

disusun

dan

disajikan

sesuai

dengan

standar

akuntasi

pemerintahan dan standar tersebut disasan oleh suatu komite standar

yang

pemerintah.

independen

Selanjutnya,

Perbendaharaan

Negara

dan @@

ditetapkan

Nomor

kembali

#

dengan

ahun

2!!4

mengamanatkan

peraturan tentang

penyusunan

laporan pertanggungja7aban pemerintah pusat dan daerah sesuai

dengan standar akuntasni pemerintahan, bahkan mengamanatkan pembentukan komite yang bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan

dengan

keputusan

presiden.

&alam

penyusunan

standar harus melalui langkah / langkah tertentu termasuk dengar pendapat (hearing), dan meminta pertimbangan mengenai substansi kepada P sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

1) ENTITAS AKUNTANSI ntitas

DAN ENTITAS PELAPORAN

akuntasi

anggaran>barang

dan

adalah

unit

pemerintahan

oleh karenanya 7ajib

pengguna

menyelenggarakan

akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. ntitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang / undangan 7ajib menyampaikan laporan pertanggungja7aban berupa laporan keuangan. Pada pemerintah pusat yang merupakan entitas pelaporan adalah seluruh kementrian negara > lembaga dan pemerintah pusat sendiri yaitu laporan konsolidasi dari laporan keuangan seluruh departemen lembaga yang ada di departemen keuangan. Sedangkan pada pemerintah daerah yang menjadi entitas pelaporan keuangan adalah seluruh pemerintah pro8insi ($$), seluruh kabupaten dan kota. Sehingga akan terdapat lebih dari "!! entitas pelaporan di 3epublik ini, yang semuanya akan menyusun laporan keuangan dan diaudit oleh P.

2) K ONSEKUENSI DITETAPKANNYA PP SAP &engan ditetapkannya

PP SAP, diharapkan akan adanya

transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

guna

me7ujudkan

pemerintahan

yang

baik

(good

go8ernan+e). Sehingga diperlukan langkah / langkah strategis yang perlu segera diupayakan dan di7ujudkan bersama dalam rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan.

Salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah adalah menyusun sistem akuntansi yang menga+u pada SAP. Sistem akuntansi

pemerintahan pada tingkan

pemerintah akan diatur

dengan Peraturan enteri euangan. Saat ini telah dikeluarkan P  "=>P.!*>2!!" tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan euangan Pemerintah Pusat. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingat pemerintah

daerah

diatur

dengan

peraturan

ubernur>upati>alikota, menga+u pada Perda tentang pengelolaan keauangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. @ntuk implementasi pada pemerintah daerah, &epartemen &alam

Negeri

telah

membuat

serangkai

kebijakan

>

strategi

implementasi SAP, antara lain1 #. ?mnibus

3egulation1 3e8isi

PP #!">2!!! dan

epmendagri

2=>2!!2. 2. elakukan identikasi terhadap hal / hal yang memerlukan re8isi (antara lain jenis laporan keuangan, penyesuaian beberapa kode rekening, perubahan sistem dan prosedur akuntansi, perubahan peran organisasi keuangan daerah). $. Penerapan PP SAP disesuaikan dengan kondisi Pemda dalam penerapan

sistem

pertanggungja7aban

sesuai

epmendagri

2=>2!!2. 4. 3e8isi dilaksanakan se+ara bertahap dan selekti0. ". elakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam implementasi standar akuntansi. *. Pelaksanaan daerah media inkubator (&') se+ara sukarela dalam penerapan PP SAP. &' adalah salah satu program &epdagri melalui &itjen A& dalam rangka menegakkan pilar good go8ernan+e1

akuntabilitas,

transparansi,

melalui

partisipasi

pemberian

masyarakat

pedoman,

dan

pembinaan,

bimbingan, diklat, konsultasi dan penga7asan. 'mplementasi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan daerah, dan perlu adanya

sosialisasi

dan

penyamaan

persepse

kepada

stakeholders (auditor, pemda dan pihak terkait lainnya).

para

pimpinan

:embaga

7ajib

pertanggungja7aban penggunaan

data

menyelenggarakan yang

dikuasainya

berupa laporan realisasi anggaran dan nera+a departemen > lembaga

bersangkutan kepada

Presiden melalui

enteri

euangan. 

enteri > pimpinan lembaga > ubernur > upati > alikota > epala

Satuan

anggaran

yang

menyampaikan

erja

yang

dikuasai

menggunakan enteri

pertanggungja7aban

dana

bagian

euangan

7ajib

penggunaan

dana

kepada enteri euangan +.B. epala A@N. b) eputusan enteri euangan No. $$.!#2>2!!$ anggal #6  %uli 2!!$ tentang Sistem Akuntansi dan :aporan euangan Pemerintah Pusat.

+) eputusan epala adan Akuntasi euangan Negara No.P#*>A>2!!4

tanggal

24

%uni

2!!4

tentang

Pelaksanaan

Penyusunan Pelaporan euangan ementrian Negara>:embaga  ahun Anggaran 2!!4. #) Ta!""u!" #a$a% Fu!"s& Aku!'a!s& Dar'! * L%a"a a) akan7il mempunyai 7e7enang > tanggungja7ab terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan yang meliputi seluruh proyek dan kantor di 7ilayahnya. b) Sekjen,

&irjen,

dan

@nit

selon

'

lainnya

mempunyai

7e7enang > tanggungja7ab terhadap seluruh kantor dan proyek di ba7ah kendalinya. %uga mempunyai tanggungja7ab untuk penyusunan laporan konsolidasi atas seluruh kantor dan proyek yang di ba7ah kendali masing / masing selon ' dimaksud. +) Sekjen

bertanggungja7ab

untuk

menyiapkan

laporan

keuangan konsolidasi untuk tingkat departemen > lembaga. 2) K+uara!

S&s'

Aku!'a!s&

Pr'a!""u!",a$a%a! a. Pusat pertanggungja7aban 

Seluruh pemerintah pusat



&epartemen > lembaga



selon '



Propinsi



Satuan kerja



Proyek

b. Penanggung %a7ab 

Presiden



enteri > etua :embaga



Sekjen > 'rjen > &irjen > epala



epala kantor 7ilayah

M!uru'

Pusa'

KERANGKA UMUM SAPP SAPP

SAPP

SA@

SAPP

A@

k.

 k. &epartemen >

SA@

A@N

$) U!&' P+aksa!a SAPP a. &epartemen keuangan 

A@N Pusat



antor Akuntansi 3egional



antor Akuntasi husus

b. &epartemen > :embaga •

@nit Akuntansi antor Pusat 'nstansi (@AP')

•

@nit Akuntansi selon ' (@A ')

•

@nit Akuntansi ilayah (@A)

4) La-ra! Dar'! * L%a"a a. :aporan 3ealisasi Anggaran 

:aporan 3ealisasi Anggaran bertujuan untuk melaporkan Pelaksanaan anggaran selam periode tertentu.



:aporan ini memperlihatkan perbandingan realisasi belanja dengan

allotment

yang

dirin+i

menurut

tujuan

dan

klasikasi belanja atau perbandingan realisasi pendapatan dengan estimasi pendapatan. b. Nera+a 

Nera+a bertujuan untuk melaporkan posisi keuangan pada suatu tanggal tertentu.



Nera+a mengin0ormasikan saldo perkiraan aset, hutang dan ekuitas dana pada akhir periode pelaporan.

") Pr-ssa! Da'a SAPP a. uku esar 

Penerimaan > pengeluaran anggaran



Akti8a tetap



9utang jangka panjang



'n8estasi permanen

b. :aporan 

:aporan realisasi anggaran.



:aporan bulanan in8entaris, laporan mutasi barang tri7ulan, laporan tahunan.



:aporan hutang jangka panjang.



:aporan in8estasi permanen.

+. Pelaksanaan Penyusunan Nera+a &epartemen > :embaga.

*) .ak'u P!/aa&a! La-ra! :aporan realisasi anggaran dan nera+a, selambat / lambatnya disampaikan ke A@N pada akhir bulan maret tahun berikutnya.