MAKALAH SOSIOLOGI Kelompok 1

REVIEW JURNAL “Penyelenggaraan Kedokteran Gigi Keluarga” BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1415/MENKES/SK/X/2005 DAN NOMOR 39/MENKES/SK/I/2007

DISUSUN OLEH : KELOMPOK 1 SHERLY MUTIARA

(8344)

FANDY MUHAMMAD

(8793)

SAFARINA SUHADA

(8805)

YOHANA SETIANING

(8819)

BYAK WELDA

(8835)

NUR AMALIA P.

(8849)

NAVILATUL ULLA

(8863)

HADZIQ POHAN

(8877)

GINA MEIDINA

(8897)

PASCHALIA MIRANDA A

(8933)

MUHAMMAD FAHMI ALFIAN

(8937)

SAFIRA YASMIN

(8955)

HERMIN SAFITRI

(8981)

NUR AINAA AQILA

(8998)

PUJANA

JURUSAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEBIJAKAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEDOKTERAN GIGI KELUARGA

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 adalah terciptanya masyarakat Indonesia yang hidup dan berperilaku dalam lingkungan sehat dan mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu. Pelayanan kesehatan yang diberikan di seluruh wilayah Indonesia harus dilakukan secara adil, merata dan optimal. Empat misi pembangunan kesehatan : 1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. 2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. 3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. 4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat serta lingkungannya. Langkah yang dapat diambil untuk peningkatan derajat kesehatan gigi dan mulut penduduk Indonesia yakni melalui pelayanan di tingkat pertama yang dilaksanakan secara efisien, efekif dan berkualitas yakni melalui pendekatan pelayanan kedokteran gigi keluarga. Dokter gigi keluarga merupakan dokter gigi yang mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi yang berorientasi pada komunitas dengan keluarga sebagai sasaran utama. Di masa mendatang pemerintah akan lebih berkonsentrasi pada upaya-upaya kesehatan yang bersifat public good atau UKM (Upaya Kesehatan Maryarakat) sedangkan UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan) akan menjadi beban individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam suatu sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang akan memanfaatkan dokter dan dokter gigi keluarga sebagai lini terdepan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu Kebijakan Pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga di Indonesia dengan maksud untuk mewujudkan Indonesia Sehat 2010. 2

II. ANALISIS SITUASI DAN KECENDERUNGAN PELAYANAN KEDOKTERAN GIGI KELUARGA A. Analisis Situasi dan Kecenderungan Hasil studi morbiditas SKRT SURKESNAS 2001 dapat dinilai bahwa besarnya masalah penyakit gigi dan mulut tidak hanya merupakan masalah kesehatan masyarakat namun sekaligus masalah sosial. Meskipun tidak menyebabkan kematian secara langsung namun penyakit gigi dan mulut dapat menjadi faktor resiko penyakit lain. Penyakit gigi dan mulut memiliki mengganggu sistem tubuh dan bersifat kronis dalam jangka panjang, maka apabila dokter gigi hanya memberikan pelayanan atas dasar keluhan pasien atau menunggu rujukan dokter gigi keluarga, sehingga penyakit sudah dalam tahap lanjut dan penanggulangannya menjadi lebih kompleks serta mahal. Dokter gigi keluarga akan diarahkan kepada the five star doctor yaitu sebagai care provider (pemelihara kesehatan), decision maker (pengambil keputusan), communicator (komunikator), community leader (pemuka masyarakat) dan manager (manajer) dalam peningkatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan pengobatan dan rehabilitasi. Peran dokter gigi keluarga dapat mendorong kemitraan unsur terkait serta akan memacu pelayanan holistik komprehensif, pendidikan, dan riset, termasuk penyediaan alat kesehatan gigi dan mulut, obat, dan komoditas yang berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut. Analisis situasi dan kecenderungan penyelenggaraan kedokteran gigi keluarga dari berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja pelayanan kesehatan gigi keluarga meliputi : 1.

Status Kesehatan Gigi dan Mulut Upaya kesehatan gigi dan mulut di Indonesia belum terselenggara secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Penyelenggaraan yang bersifat pemeliharaan, peningkatan, dan perlindungan kesehatan gigi dan mulut masih dirasa kurang.

2.

Jangkauan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Hasil Profil Kesehatan 2001 menunjukkan jumlah Puskesmas di Indonesia sebanyak 7.236 unit dan jumlah Puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebanyak 5.427 unit. Sementara itu rasio Puskesmas:Dokter Gigi hanya sekitar 3 : 1.

3

3.

Pembiayaan Kesehatan Pembiayaan kesehatan di Indonesia masih rendah. 30% dari pembiayaan tersebut bersumber dari pemerintah dan 70% bersumber dari masyarakat termasuk swasta.

4. Sumber Daya a. Sumber Daya Manusia Jumlah tenaga kesehatan belum memadai. Rasio tenaga dokter gigi terhadap jumlah penduduk masih rendah yaitu 1:21.500, masih jauh dari rasio ideal yaitu 1:2000. Rasio perawat gigi terhadap jumlah penduduk adalah 1:23.000. rasio dokter gigi dan perawat gigi terhadap Puskesmas untuk kawasan Indonesia bagian barat, jauh lebih tinggi dibanding Indonesia bagian timur. b. Sumber Daya Obat dan Perbekalan Kesehatan Gigi Obat, perbekalan, dan instrument hampir semuanya masih diimport dan dipasok oleh agen penjualan/pebisnis swasta. Obat dan perbekalan kesehatan gigi dan mulut belum mempunyai sistemn pendistribusian yang menunjang kemudahan akses bagi daerah terpencil. c. Pemberdayaan Masyarakat Untuk mencapai keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia masih perlu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Untuk itu berkembang berbagai bentuk upaya kesehatan gigi dan mulut berbasis masyarakat, antara lain dalam bentuk Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGS) melalui Posyandu. 5. Manajemen Kesehatan Gigi Manajemen kesehatan gigi dan mulut sangat ditentukan antara lain oleh tersedianya data dan informasi, dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan gigi serta administrasi kesehatan gigi.

B. Isu Strategis Berdasarkan semua analisis di atas, isu strategis yang dihadapi adalah : 1. Pemerataan sarana dan tenaga kesehatan gigi oleh pemerintah kurang memadai. 2. Biaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut masih relative tinggi. 3. Alasan berobat karena keluhan sakit gigi merupakan pendekatan yang tidak tepat untuk menurunkan angka penyakit dan kelainan gigi dan mulut masyarakat.

4

III. KONSEP DASAR PELAYANAN KEDOKTERAN GIGI KELUARGA A. Pengertian Adalah upaya untuk memusatkan layanan kesehatan gigi kepada individu dalam keluarga binaan. Layanan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan menggunakan teknologi yang sesuai, faktor biologi dan lingkungan dalam menanggulangi masalah kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan tenaga kesehatan yang proaktif. Dokter gigi keluarga adalah dokter gigi yang : 1. Mampu melayani kesehatan gigi dengan orientasi pada keluarga sebagai target utama serta memandang individu yang sakit atau sehat sebagai bagian dari keluarga. 2. Melayani masyarakat melaui unit keluarga, berfungsi sebagai kontak pertama, menganalisis

kebutuhan,

rencana

perawatannya

dengan

mengutamakan

pendekatan promotif dan preventif, penerapan IPTEKDOGI yang benar dan berkesinambungan dengan perhatian pelayanan kesehatan gigi yang terkendali mutu dan biayanya.

B. Visi Kemandirian dalam upaya pemeliharaan kesehatan gigi dan tercapainya derajat kesehatan gigi dan mulut setinggi-tinginya, melalui pelayanan dokter gigi keluarga secara efisien, efektif, adil, merata, dan bermutu.

C. Misi 1. Mendorong kemandirian keluarga dalam menjaga dan memelihara kesehatan gigi dan mulut. 2. Mengusahakan tersedianya pelayanan dokter gigi keluarga yang merata,bermutu dan terjangkau. 3. Memberikan pelayanan, memelihara dan meningkatkan kesehatan gigi keluarga binaan sehingga tercapai derajat kesehatan gigi dan mulut yang diharapkan. 4. Meningkatkan profesionalisme dokter gigi keluarga dan mengemban peran, tugas dan fungsinya. 5. Meningkatkan kemitraan dengan profesi, institusi pendidikan dan pihak terkait.

5

D. Tujuan 1. Tercapainya kemandirian keluarga dalam menjaga dan memelihara kesehatan gigi dan mulut. 2. Terpenuhinya pelayanan kesehatan gigi keluarga yang optimal, bermutu, terstruktur dan berkesinambungan. 3. Tertatanya pembiayaan dalam pelayanan kedokteran gigi keluarga. 4. Tertatanya administrasi dan manajemen pelayanan kedokteran gigi keluarga. 5. Terbinanya profesionalisme dokter gigi keluarga secara berkesinambungan.

E. Sasaran Pada tahun 2010 : 1. Jumlah keluarga yang dibina dokter gigi keluarga mencapai 28% dari penduduk dengan ketentuan bahwa : a. 80% anggota keluarga binaan mampu mandiri manjaga dan memelihara kesehatan gigi dan mulut. b. 80% anggota keluarga binaan yang mengeluh sakit gigi, memperoleh pelayanan yang optimal serta rehabilitasi. 2. 80% dokter gigi dan perawat telah mendapatkan pendidikan kedokteran gigi keluarga, sehingga sistem administrasi dan manajemen dapat memenuhi standar.

Sasaran pedoman tersebut disusun untuk digunakan pihak terkait, yaitu : 1. Departemen Kesehatan RI 2. Dinas Kesehatan Propinsi 3. Dinas Kesehatan Kabupaten/kota 4. Provider Pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga 5. Profesi terkait (PDGI, PPGI) 6. Asuransi kesehatan

F. Pengertian 1.

Pelayanan kedokteran gigi keluarga adalah pelayanan kesehatan dasar perorangan paripurna dalam bidang gigi dan mulut yang memusatkan pelayanannya pada individu dalam keluarga binaan.

6

2.

Pelayanan Kesehatan Dasar Perorangan adalah pelayanan kesehatan tingkat dasar yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar yang dilakukan individu, masyarakat, pemerintah pada perorang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap.

3.

Dokter Gigi Keluarga adalah dokter gigi yang mempunyai pengetahuan, sikap, dan perilaku profesional dalam menjaga dan memelihara kesehatan gigi dari keluarga binaannya dengan menyelanggarakan upaya pemeliharaan kesehatan gigi dasar paripurna dengan pendekatan holistik dan kesisteman serta proaktif dalam antisipasi dan pemecahan masalah kesehatan yang dihadapi keluarga yang memilihnya sebagai mitra utama pemeliharaan kesehatan gigi.

4.

Pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga atau Praktek Dokter Gigi Keluarga adalah pelayanan kedoteran gigi keluarga yang bersifat paripurna (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) dan sinambung dengan mempertimbangkan dinamika keluarga dalam layanannya, sehingga pelayanannya tidak dibatasi oleh golongan umur, jenis kelamin, maupun sistem organ.

5.

Klinik Dokter Keluarga adalah unit pelayanan kesehtaan gigi yang menyelenggarakan pelayanan dokter gigi keluarga.

6.

Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah individu profesi yang menjalankan peranannya dalam memberikan pelayanan kesehatan.

7.

Standar adalah rumusan (ciri) tingkat kesempurnaan yang disepakati tentang struktur, proses, maupun hasil suatu pelayanan kesehatan yang menjadi tolak banding dalam menilai pencapaian suatu unit pelayanan kesehatan. Bakuan ini harus dapat dicapai, diamati, dan diukur.

G. Prinsip Pelayanan Pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga sebagai Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) strata pertama merupakan pelayanan paripurna dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan gigi dan mulut yang setinggitingginya dari pengguna jasa dalam konteks keluarga. Untuk itu dokter gigi keluarga dituntut untuk memenuhi beberapa prinsip pelayanan kedokteran gigi keluarga yang merupakan landasan berpikir dan bertindak yang profesional. Prinsip pelayanan yang dimaksud adalah :

7

1. Dokter Gigi Kontak Pertama (First contact) Dokter Gigi Keluarga adalah pemberi layanan kesehatan (provider) yang pertama kali ditemui oleh pasien/klien dalam menyelesaikan masalah kesehatan gigi dan mulut. 2. Layanan Bersifat Pribadi (Personal Care) Dokter gigi keluarga memberikan layanan kepada perorangan (pribadi) dengan memperhatikan bahwa setiap orang merupakan bagian dari keluarganya. 3. Pelayanan Paripurna (Comprehensive) Dokter gigi keluarga memberikan pelayanan menyeluruh dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif) sesuai dengan kebutuhan pasien/klien. Namun dalam memberikan layanannya dokter gigi keluarga lebih menekankan pada upaya promotif, perlindungan khusus (spesific protection), deteksi dan tindakan penanganan dini (early diagnosis & prompt treatment). 4. Paradigma Sehat Dokter gigi keluarga mampu mendorong masyarakat untuk bersifat mandiri dalam menjaga kesehatan mereka sendiri melalui kesadaran yang tinggi pada pentingnya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. 5. Pelayanan berkesinambungan (Continuous Care) Pelayanan kedokteran gigi keluarga berpusat pada pasien (patient-oriented). Prinsip ini melandasi hubungan jangka panjang antara dokter gigi keluarga dan pasiennya dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam beberapa tahap kehidupan pasien. 6. Koordinasi dan kolaborasi Dalam upaya mengatasi masalah pasiennya dokter gigi keluarga perlu berkonsultasi dengan disiplin lain, merujuk ke spesialis dan memberikan informasi yang sejelasjelasnya kepada pasien. 7. Family and Community Oriented Dalam mengatasi masalah pasiennya, dokter gigi keluarga mempertimbangkan kondisi pasien terhadap keluarga tanpa mengesampingkan pengaruh lingkungan sosial dan budaya tempat pasien tinggal dan bekerja, dan tetap memperhatikan dampak kondisi pasien terhadap komunitas dan sebaliknya.

8

H. Peran dan Fungsi Dokter Gigi Keluarga 1. Pemberi pelayanan dengan komitmen tinggi secara professional dan etis. 2. Ujung tombak pelayanan dalam kesehatan nasional dan kesehatan pertama. 3. Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut keluarga binaan secara harmonis. 4. Sebagai mitra yang beretika bagi pasien dalam mengambil keputusan dengan menggunakan teknologi kedokteran gigi berdasarkan Evidence Based Dentistry. 5. Penggalang peran masyarakat untuk meningkatakan kesehatan gigi dan mulut.

I. Bidang Garapan Dokter Gigi Keluarga 1. Memandang individu sakit atau sehat sebagai bagian dari unit keluarga. 2. Mengutamakan pendekatan promotif dan preventif sesuai IPTEKDOGI. 3. Pendekatan terpadu, holistic/menyeluruh, dan berkesinambungan. 4. Manajemen efisien, efektif-biaya, penjagaan mutu. Objek garapan dokter gigi keluarga adalah unit keluarga yang mana dengan struktur keluarga yg menjadi target: Ibu, Bapak, anak dari janin, balita, remaja, dewasa, lansia. Masalah kesehatan gigi apa yang sering ditemukan dalam keluarga? 

Fase tumbuh kembang janin : Gizi dan permasalahannya



Fase kanak-kanak : Gizi, kebiasaan buruk dan masalah pedodontia



Fase remaja : Masalah kesehatan gigi-mulut terkait hormon, orthogonik, estetik



Fase ibu dan ibu hamil : Masalah kesehatan gigi-mulut terkait hormon, penyakit gigi mulut umum, gizi



Bapak : Masalah gigi mulut terkait sistemik, stress , merokok



Lansia : Masalah terkait geriatri



Komponen perilaku kesehatan : kebutuhan modifikasi perilaku dan konseling



Komponen mutu dan kompetensi : masalah standar profesi terkait

J. Kompetensi Dokter Gigi Keluarga Menurut uraian diatas tentang Lingkup Garapan dan Lingkup Substansi Unit Keluarga,maka didapatkan alur pikir tentang kompetensi spesifik yang harus dimiliki oleh

9

seorang dokter gigi keluarga. Kompetensi spesifik inilah yang akan membedakan dokter gigi keluarga dengan dokter gigi umum. Berikut akan digambarkan secara skematik : Kebijakan pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga

Dokter Gigi Keluarga: - Batasan - Lingkup garapan Masalah kesehatan Gigi Utama pada Unit Keluarga: - Faktor risiko - Penyakit gigi dan mulut - Sikap/ perilaku - Pembiayaan - Lingkungan - Pendidikan

Ciri Utama Pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga: terintegrasi, efisien, holistik, promotif – preventif, kesinambungan, efektif – biaya, penapisan, etis.

Kompetensi

Berikut ini akan diuraikan peta kompetensi dokter gigi keluarga secara rinci: Bidang Garapan (Menurut fase tumbuh kembang

Kompetensi yang diperlukan

keluarga & masalahnya) Fase janin -

Tumbuh kembang

-

Analisis gizi dan diet

-

Diet, gizi

-

Konseling

Ibu/ ibu hamil -

Gangguan hormonal

-

Identifikasi faktor – faktor risiko

-

Penyakit gigi – mulut

-

Modifikasi perilaku dan

-

Oral hygiene

-

Perilaku & motivasi calon ibu

Anak–anak -

Masalah klinis pedodontia

-

Kebiasaan buruk anak

kebiasaan

-

Mengidentifikasi perubahan perilaku

-

Penatalaksanaan pasien anak

10

-

Awal masalah maloklusi

-

Diagnosis dini & perawatan tepat

-

Mengidentifikasi faktor – faktor risiko

-

Orthodonti untuk diagnosis dini & perawatan segera

Bapak -

Penyakit sistemik

-

Intervensi klinik pasien dewasa

-

Penyakit gigi dan mulut

-

Kontrol terhadap perokok

-

Merokok dan stres

-

Manajemen stres

-

Pembiayaan kesehatan keluarga

-

Manajemen faktor risiko

-

Pengambilan keputusan

-

Pengaturan dana kesehatan

keluarga

keluarga

Hubungan dokter pasien -

Rasa takut & cemas

-

Manajemen ketakutan dan cemas

-

Ketidakpuasan

-

Komunikasi & edukasi

-

Ketidakpercayaan

-

Penataan klinik yang nyaman

-

Persepsi biaya mahal

-

Perawatan sesuai S.O.P.

-

Diagnosis dan perawatan klinik

-

Manajemen data epidemiologis

Manajemen -

Data kepenyakitan

-

Pembiayaan

-

Data SDM

-

Pembiayaan

-

Data fasilitas dan logistik

-

Manajemen SDM

-

Pengolahan limbah

-

Manajemen logistik

-

Manajemen limbah

klinis

Etika dan hukum kedokteran gigi keluarga masalahnya: -

Pelanggaran etik

-

Prinsip dasar etika

-

Malpraktik

-

Hukum kedokteran, kaitannya

-

Pelanggaran perjanjian oleh

dengan Undang – Undang

pihak ketiga

praktik kedokteran, dll

-

Pelanggaran hukum

11

K. Strategi Perlu disusun strategi – strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kedokteran gigi keluarga, yaitu : 1. Mengembangkan kebijakan dan manajemen pelyanan kedokteran gigi kelurga 2. Mengembangkan sumber daya dokter gigi 3. Pemberdayaan profesi dan masyarakat 4. Mengembangkan sistem pengawasan, pengendalian dan penilaian pelayanan Kedokteran gigi keluarga yang mengacu pada kebijkan, standar, pedoman, dan indikator nasional. L. Karakteristik Dokter Gigi Keluarga 1. Bereorientasi pada pencegahan penyakit serta pemeliharaan kesehatan. 2. Memanfaatkan pendekatan menyeluruh, berorientasi pada pasien dan keluarganya dalam menyelenggarakan setiap pelayanan kesehatan. 3. Mempunyai kemampuan dan keterampilan diagnosa, serta kemampuan merujuk yang handal disertai pengetahuan epidemiologi untuk menemukan pola penyakit gigi dan mulut yang banyak diderita masyarakat, dan juga dapat mengelola pelbagai penyakit gigi mulut secara komprehensif. 4. Dokter gigi keluarga memiliki pengetahuan tentang hubungan timbal balik faktor biologis, sosial dan emosional dengan penyakit yang dihadapi, serta mengetahui teknik pemecahan masalah untuk mengatasi berbagai penyakit gigi dan mulut. L. Manfaat Pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga 1. Terpenuhinya berbagai kebutuhan dan tuntutan layanan kesehatan gigi. 2. Memudahkan pemanfaatan pelayanan kesehatan. 3. Biaya kesehatan akan lebih terkendali. 4. Mutu pelayanan kesehatan akan lebih meningkat. 5. Dapat menjadi alternatif untuk membuka praktek dan mendapatkan penghasilan bagi penyelenggara pelayanan kesehatan.

12

IV. KEDUDUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA A. Kedudukan Pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga adalah pelayanan kesehatan strata pertama, setingkat praktik dokter/praktik dokter gigi, dan menjadi mitra Puskesmas, khususnya dalam aspek kesehatan masyarakat. Pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga secara opersional berada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pelayanan Kedokteran Gigi keluarga dapat bergabung menjadi bagian Dokter keluarga, atau berdiri sendiri senagai mitra dokter keluarga.

B. Organisasi Unit pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga dilaksanakan oleh tim terdiri dari dokter gigi keluarga dan perawat gigi dengan diskripsi tugas yang jelas, namun tidak menutup kemungkinan pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga menjadi satu organisasi yang lebih besar lengkap dengan organiogramnya.

C. Tata Kerja 1. Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Unit Pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga (PKGK) adalah sarana kesehatan yang ijinya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 2. Dengan Puskesmas dalam wilayah kerjanya Unit pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga wajib melaporkan kinerjanya, khususnya hasil temuan informasi epidemiologis, sehingga dapat dibuat program Kesehatan Masyarakat yang terintegrasi. 3. Dengan Jejaring Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai pelayanan kesehatan rujukan. 4. Dengan Rumah Sakit terdekat Unit pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga menjalin kerja sama dengan Rumah Sakit terdekat untuk merujuk pasien terutama bila penderita dalam keadaan gawat darurat. 5. Dengan Lintas Sektor, khususnya institusi sekolah dasar. Menjalin kerja sama khususnya dengan UKS/UKGS pada sekolah yang muridnya adalah individu binaan dokter gigi keluarga.

13

V. UPAYA, AZAS, PENYELENGGARAAN PELAYANAN A. Upaya Upaya Kedokteran Gigi Keluarga di kelompokkan menjadi dua lingkup yakni : 1. Upaya pelayanan kedokteran gigi keluarga wajib adalah paket dasar yang harus dilakukan untuk mengatasi kebutuhan kesehatan gigi dan mulut esensial meliputi : a). Perawatan kegawatdaruratan b). Asuhan pencegahan c). Perawatan sederhana 2. Upaya pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga pengembangan adalah paket tambahan upaya yang dilakukan berdasar permasalahan kesehatan gigi dan mulut yang ditemukan di masyarakat serta disesuaikan dengan kemampuan dokter gigi keluarga. Dalam hal ini adalah : d). moderate care yaitu kemampuan pelayanan spesialistik tetentu dengan dukungan sarana penunjang / rujukan.

B. Azas Penyelenggaraan Penyelenggaraan pelayanan dokter gigi keluarga untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan gigi dan mulut keluarga binaan harus menerapkan azas kewilayahan dan azas pemberdayaan masyarakat. 1. Azas Pertanggungjawaban Wilayah Azas penyelenggaraan dokter gigi keluarga adalah pertanggung jawaban wilayah. Dalam arti para dokter gigi keluarga yang berada diwilayah kerjanya bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyrakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya. Setiap dokterg gig keluarga membina 1800 KK atau 9000 penduduk (Indikator Derajat Kesehatan 2010) 2. Azas Pemberdayaan Masyarakat Azas penyelenggaraan dokter gigi keluarga yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Dalam arti dokter gigi keluarga wajib memberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat agar berperan aktif dalm penyelenggaraan pelayanan kedokteran gigi keluarga antara lain melalui : a). Kader Posyandu b). Upaya Kesehatan Gigi Sekolah : dokter kecil, penyertaan guru, dan orang tua/wali murid.

14

C. Model Pelayanan Dokter Gigi Keluarga 1. Dokter Gigi Keluarga Praktek Perorangan/Praktek Solo. Dapat dilakukan atas inisiatif sendiri, sudah sesuai dengan standar perijinan yang telah ditetapkan, serta telah memiliki sertifikat mengikuti program Pendidikan Kedokteran Gigi Keluarga (PKGK) atau program diklat khusus. 2. Dokter Gigi Keluarga Praktik Berkelompok. Terdiri dari beberapa orang sebagai mitra kerja. Standar klinik, pelayanan kesehatan, dan asuransi kesehatan yang digunakan sesuai dengan konsep dokter gigi keluarga.

D. Ruang Lingkup Pelayanan Dilakukan dengan sistem Level of Care dan pendekatan Primary Health Care. 1. Ruang Lingkup Kerja Dokter Gigi a. Pelayanan Darurat/Basic Emergency Care Yang pertama dilakukan adalah pertolongan pertama atau basic life support (dilakukan rujukan bila perlu), kemudian mengurangi rasa sakit atau eliminasi infeksi, selanjutnya reposisi dislokasi sendi rahang, replantasi gigi, dan terakhir penyesuaian oklusi (untuk tahap akut). b. Pelayanan Pencegahan/Preventive Care Terdiri dari pendidikan kesehatan gigi, penghilangan kebiasaan buruk, tindakan perlindungan khusus, tindakan penanganan diri, dan pemberian advokasi untuk menanggulangi kelainan saliva dan masalah gizi. c. Pelayanan Medik Gigi Dasar/Simple Care Yang

terdiri

dari

tumpatan

gigi,

ekstraksi

gigi,

perawatan

pulpa,

perawatan/pengobatan abses, penanganan dry socket, pengobatan ulkus rekuren (aphtosa), dan pengelolaan halitosis. d. Pelayanan Medik Gigi Khusus/Moderate Care Pelayanan yang diberikan adalah mengenai konservasi gigi, pedodonsi, periodonsia, bedah mulut, orthodonti, prostodonsia, dan Oral medicine.

E. Sistem Pembiayaan Dijelaskan dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) bahwa bila sistem jaminan kesehatan telah berjalan maka Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) strata I akan

15

diselenggarakan pula, kecuali pada daerah yang sangat terpencil yang masih dilakukan oleh Puskesmas. Pada pembiayaan pelayanan dokter gigi keluarga harus dapat dikelola efisien, transparan, akuntabel, adil dan berkelanjutan. Kondisi disamping dapat terwujud jika kebutuhan akan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi dengan baik. Para dokter gigi keluarga yang telah mendapat pembayaran pra-upaya dari penyelenggara Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK), harus dapat menekankan pada upaya promotif dan preventif, serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif yang diberikan sesuai kebutuhan.

F. Perizinan Praktik Pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga Perizinan praktik pelayanan kedokteran gigi keluarga adalah suatu hal yang mutlak didapat jika ingin melakukan pelayanan kedokteran gigi keluarga. Maka semua pihak dalam melakukan pelayanan ini harus dapat memenuhi persyaratan, yaitu: 1. Penyelenggara Perizinan diberikan pada pihak yang menyelenggarakan dalam bentuk: a. Praktik perorangan (diselenggarakan oleh satu orang dokter gigi keluarga) b. Praktik berkelompok (diselenggarakan oleh beberapa orang dokter gigi keluarga) 2. Kewenangan Pemberi Izin Pemberi izin dilakukan oleh instansi yang berwenang. Menurut berbagai undangundang dan peraturan di Indonesia pemberian izin bagi dokter dan dokter gigi termasuk dokter gigi

keluarga ini adalah kewenangan pemerintah pusat,

kabupaten/kota, Dinas Kesehatan Propinsi, dan Organisasi Profesi. 3. Tata Cara Perizinan a. Perizinan praktik dokter gigi keluarga dilaksanakan melalui: 1. Sertifikasi Sertifikasi adalah pengakuan akan kompetensi yang dimiliki seseorang yang diberikan oleh lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dokter gigi keluarga yaitu Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (KKGI) serta Organisasi Profesi (PDGI), Departemen Kesehatan.

16

2. Registrasi Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya. Surat Tanda Registrasi (STR) dokter gigi berlaku selama 5 tahun dan registrasi ulang setiap 5 tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratanpersyaratan. Untuk memperoleh STR dokter gigi keluarga oleh Konsil Kedokteran Indonesia maka seorang dokter gigi keluarga harus : a) Memiliki ijazah dokter gigi

dan sertifikat pelatihan dokter gigi

keluarga b) Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter gigi c) Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki SIP d) Memiliki sertifikat kompetensi dokter gigi keluarga e) Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi 3. Lisensi/Surat Izin Praktik (SIP) Lisensi/SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter gigi yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin 1) Praktik Perorangan a) Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan:  Foto copy kartu tanda penduduk  Foto copy SK PNS/POLRI/Pensiunan/TNI/BUMN  Denah ruangan dan denah lokasi tempat praktik b) Foto copy STR Dokter Gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang c) Surat pernyataan mempunyai tempat praktik d) Surat rekomendasi dari PDGI

17

e) Foto copy Surat Keputusan Penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan sama bakti atau surat keterangan menunda masa bakti yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. f) Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar

2) Praktik Kelompok a) Surat permohonan izin menyelenggarakan praktik berkelompok kedokteran gigi keluarga b) Foto copy akte notaries pendirian yayasan/badan hukum c) Studi kelayakan yang memuat antara lain rencana Jenis pelayanan yang diberikan dengan denah bangunan dan denah lokasi /lingkungan d) Foto copy tanda bukti penggunaan bangunan minimal 5 tahun e) Foto copy surat izin gangguan (HO)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU) f) Surat pernyataan dari pemohon untuk mentaati peraturan perundangundang yang berlaku dengan materai. g) Struktur organisasi h) Daftar ketenagaan beserta fotocopy ijazah i) Data kepegawaian Penanggung Jawab Praktik berkelompok.  Surat pengangkatan sebagai penanggung jawab klinik  Surat pernyataan tidak keberatan/kesanggupan sebagai penanggung jawab, dengan materai  Surat pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung tempat kerja  Foto copy SIP dan Surat Persetujuan Tempat Praktik (SPTP) yang masih berlaku  Pas foto terbaru 4x6 2 lembar j)

Data kepegawaian dokter/dokter gigi keluarga:  Foto copy Surat Izin Praktik dan ;  Surat persetujuan tempat praktik yang masih berlaku.

k)

Data Kepegawaian Paramedis/Umum  Foto copy ijazah terakhir  Surat Izin Kerja (SIK) dan Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi perawat gigi 18

l)

Daftar tarif pelayanan medis

m) Surat perjanjian rujukan dengan rumah sakit terdekat n)

Daftar alat-alat kedokteran/kedokteran gigi sesuai dengan pelayanan yang dilaksanakan

o)

Daftar obat-obatan yang digunakan

p)

Wajib mengikuti standar perizinan kedokteran gigi keluarga

q)

Wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran gigi keluarga

r)

Setiap tindakan kedokteran gigi keluarga harus mendapat persetujuan pasien

s)

Persetujuan diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan lengkap (diagnosis, tindakan medis, tujuan tindakan, resiko, alternatif lain, prognosis)

t)

Wajib membuat rekam medis (dibubuhi nama, waktu, tindakan)

u)

Wajib menyimpan rahasia kedokteran gigi keluarga

v)

Wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya

w) Wajib memberi laporan ke Puskesmas.

3. Sanksi dan Disiplin a. Pemberian peringatan tertulis b. Rekomendasi pencabutan STR atau SIP oleh Organisasi Profesi dan pencabutan oleh Dinas Kesehatan c. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran gigi keluarga

VI. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENILAIAN A. Pengawasan Pengawasan adalah kegiatan memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan kegiatan pelayanan kedokteran gigi keluarga akan terlaksana sesuai dengan kebijakan, rencana, dan peraturan perundangan yang berlaku. Tujuannya adalah agar tujuan pelayanan kedokteran gigi keluarga dapat tercapai, sesuai rencana dan peraturan perundangan undangan yang berlaku serta berguna untuk

19

melindungi semua pihak supaya tetap menjaga kualitas layanannya, sehingga bila terdapat ketidaksesuaian segera dapat diketahui, dan diinterverensi. Agar pengawasan dapat berhasil, hasil pengawasan harus dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk : a. Menghentikan dan meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, dan ketidaktertiban dalam pelayanan kedokteran gigi keluarga. b. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan dan penyelewengan, serta ketidak tertiban dalam pelayanan kedokteran gigi keluarga. c. Mencari pemecahan dan cara yang lebih baik dalam meningkatkan kegiatan pelayanan kedokteran gigi keluarga. Sasaran pengawasannya dibedakan menjadi tiga, yaitu: a. Pelaksanaan kebijakan pelayanan kedokteran gigi keluarga, terutama meliputi: pelaksanaan pelayanan kedokteran gigi keluarga secara keseluruhan serta kerjasama lintas sektor dan lintas program. b. Pendayagunaan tenaga dokter gigi keluarga. c. Pelatihan dan pendidikan dokter gigi keluarga.

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh: 1. Pemerintah Pusat 2. Konsil Kedokteran Indonesia 3. Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) 4. Organisasi Profesi

B. Pengendalian Pengendalian merupakan koreksi yang bersifat preventif sebagai tindak lanjut kegiatan pengawasan, yang dilakukan oleh setiap atasan/pimpinan organisasi agar pelaksanaan PKGK berjalan sesuai rencana, kebijakan, dan perda yang berlaku.

C. Penilaian Penilaian ini merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pelayanan kedokteran gigi keluarga. Kegiatan yang dilakukan mencangkup:

20

a. Menilai penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang telah dicapai dibandingkan rencana tahunan dan standart pelayanan b. Menyusun

sasaran

peningkatan

penyelewengan

kegiatan

sesuai

dengan

pencapaian serta masalah dan hambatan yang ditemukan untuk rencana tahun berikutnya.

VII. PENUTUP Pelayanan kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan secara keseluruhan dimana untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat indonesia dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya melalui pelayanan di tingkat pertama yang dilaksanakan secara efisien, efekif dan berkualitas yakni melalui pendekatan pelayanan kedokteran gigi keluarga. Dokter gigi keluarga merupakan dokter gigi yang mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi yang berorientasi pada komunitas dengan keluarga sebagai sasaran utama. Namun dalam penyelenggaraan kedokteran gigi keluarga ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan yakni permasalahan sumber daya, biaya kesehatan, serta masalah manajemen pelayanan yang saling memiliki hubungan keterkaitan. Dengan demikian, tanpa adanya dorongan dan peran aktif dari pemerintah serta masyarakat,kebijakan penyelenggaraan dokter gigi keluarga tidak akan dapat berjalan dengan baik dan akan sulit untuk terealisasi nantinya.

21