Makalah Sistem Politik Di Cina

SISTEM POLITIK DI CINA Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Pendidikan Kewarganegaraan (PKN).

Kelompok 4 Kelas X-2 Disusun oleh:       

Anne Kartiwi Fadhil Ibrahim Khairurizal Icha Aisyah Subarkah Loekman Aziz Lubis M. Reza Adhitya A Raden Allya Siti Z. W. Tria Mustika Ramadhani

SMA NEGERI 15 BANDUNG Jl. Sarimanis 1, Sarijadi Bandung

SISTEM POLITIK DI CINA| 1

LEMBAR PENGESAHAN Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa makalah yang telah kami buat ini adalah sah dan asli, hasil kerja keras kami, kelompok IV kelas X – 2. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas PKn yang diberikan oleh Diserahkan kepada Bapak

Hari/Tanggal

:

Waktu

:

Tempat

:

Judul Makalah

:

Jumat , 27 April 2012

SISTEM POLITIK DI CINA

Semoga dengan dibuatnya makalah ini dapat menambah pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya.

Yang menerima, Guru Pembimbing I

Ibu Siska

Guru Pembimbing II

Bapak Ali

SISTEM POLITIK DI CINA| 2

KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil’alamin. Tiada sesal kami panjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Illahi Rabbi, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan makalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kami yang berjudul SISTEM POLITIK DI CINA. Makalah ini kami susun untuk memenuhi syarat kelengkapan diskusi dalam mata pelajaran Biologi kelas sepuluh yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru Mata Pelajaran PKn. Atas terselesaikannya makalah ini, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya dalam penyelesaian makalah ini. 2. Bapak dan Ibu guru mata pelajaran PKn yang telah membimbing kami, memberikan pengajaran, kritik, saran dan masukan yang sangat berarti dalam penyelesaian makalah ini. 3. Orangtua yang tiada henti mendukung berjalannya pembuatan makalah ini, baik moril maupun materil. 4. Semua teman-teman dan pihak-pihak yang telah turut membantu dan mendukung dalam penyelesaian makalah ini. 5. Semua Pembaca yang telah membaca makalah ini. Semoga mereka yang telah mendukung kami mendapatkan rahmat serta kasih sayang dari-Nya dan menemukan manfaat dari makalah ini. Kami telah berusaha membuat makalah ini sebaik-baiknya, tetapi sesungguhnya kami hanyalah manusia biasa yang penuh kekhilafan. Karena kesempurnaan itu datangnya dari Allah SWT. dan ketidak sempurnaan itu datangnya dari kami sendiri. Kami menyadari masih banyak kekurangan daripada makalah ini, kami menerima segala kritikan dan saran yang dapat membangun kami agar dapat membuat makalah yang jauh lebih baik lagi.

Bandung, April 2012

Tim Penyusun

SISTEM POLITIK DI CINA| 3

DAFTAR ISI 1. LEMBAR PENGESAHAN……………………………………………

2

2. KATA PENGANTAR………………………………………………….

3

3. DAFTAR ISI……………………………………………………………

4

4. BAB I – PENDAHULUAN…………………………………………….

5

1.1 LATAR BELAKANG………………………………………………

5

1.2 TUJUAN PENULISAN……………………………………………` 5 1.3 MANFAAT PEMBAHASAN……………………………………… 6 1.4 RUMUSAN MASALAH…………………………………………… 6 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN…………………………………….

6

5. BAB II – PEMBAHASAN……………………………………………..

7

2.1 SEJARAH TERBENTUKNYA RRC……………………………

7

2.2 CIRI-CIRI RRC……………………………………………………

8

2.3 SISTEM PEMERINTAHAN RRC……………………………….

8

2.4 SISTEM POLITIK RRC………………………………………….

9

2.5 IDEOLOGI RRC…………………………………………………

12

6. BAB III – PENUTUPAN……………………………………………..

13

3.1 KESIMPULAN

13

3.2 DAFTAR PUSTAKA

14

SISTEM POLITIK DI CINA| 4

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Sistem adalah suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, Komponen, Atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterkaitan yang saling kait mengait dan fungsional. Sistem dapat diartikan pula sebagai suatu yang lebih tinggi dari pada sekedar merupakan cara, tata, rencana, skema, prosedur atau metode. Politik berasal dari kata “ polis” (negara kota), yang kemudian berkembang menjadi kata dan pengertian dalam barbagai bahasa. Aristoteles dalam Politics mengatakan bahwa “pengamatan pertama – tama menunjukan kepada kita bahwa setiap polis atau negara tidak lain adalah semacam asosiasi. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan. Sistem Politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara). Dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yanh menunjukan suatu proses yang langsung memandang dimensi waktu (melampaui masa kini dan masa yang akan datang)

1.2

TUJUAN PENULISAN

Makalah geografi ini tidak lain disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut. 

Memenuhi salah satu tugas mata pelajaran PKN yang ditugaskan oleh Bapak dan Ibu Guru mata pelajaran PKN.



Menambah wawasan kita tentang sejarah Cina, ciri-ciri negara Cina, Sistem pemerintahan, Sistem politik, dan Ideologi yang diterapkan di Cina.

SISTEM POLITIK DI CINA| 5

1.3

MANFAAT PEMBAHASAN  Dapat mengetahui sistem politik di Cina  Dapat mengetahui ciri-ciri negara Cina  Dapat mengetahui proses politik di Cina  Mengidentifikasi sejarah politik di Cina  Mengetahui apa saja peran serta masyarakat di dalamnya.

1.4

RUMUSAN MASALAH 1) 2) 3) 4)

1.5

Apakah yang dimaksud dengan Sistem politik itu sendiri? Bagaimanakah proses politik di Cina? Bagaimana sejarah sistem politik Cina? Apa saja peran serta masyarakat dalam sistem politik di Cina?

SISTEMATIKA PENULISAN Untuk memperoleh data-data atau informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas makalah ini, penulis menggunakan bantuan media internet. Kami merangkum, mengutip, kemudian menuliskannya dalam bentuk makalah ini.

SISTEM POLITIK DI CINA| 6

BAB II PEMBAHASAN 2.1

SEJARAH TERBENTUKNYA REPUBLIK RAKYAT CINA

R

epublik Rakyat China, lebih dikenali dengan nama China sahaja, ialah sebuah negara di Asia Timur yang merupakan negara paling ramai penduduknya di dunia dengan diduduki lebih 1,300 juta orang, yiaitu kira-kira satu perlima manusia di bumi. China diperintah oleh Parti Komunis China di bawah sistem satu parti, dan berbidang kuasa di 22 wilayah (provinsi), lima kawasan berautonomi, empat perbandaran tadbiran langsung (Beijing,Tianjin, Shanghai, dan Chongqing), dan dua kawasan pentadbiran khas yang berautonomi tinggi (Hong Kong dan Macau). Ibu negara RRC ialah Beijing. Pada keluasan kira-kira 9.6 juta kilometer persegi (3.7 juta batu persegi), RRC ialah negara ketiga atau keempat terluas di dunia dari segi keluasan keseluruhan, dan negara kedua terbesar dari segi keluasan daratan. SEJARAH NEGERI CINA Sejarah Cina adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Dari penemuan arkeologi dan antropologi, daerah Cina telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Peradaban Cina berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah tertulis Cina dimulai sejak Dinasti Shang (k. 1750 SM - 1045 SM). Cangkang kurakura dengan tulisan Cina kuno yang berasal dari Dinasti Shang memiliki penanggalan radiokarbon hingga 1500 SM. Budaya, sastra, dan filsafat Cina berkembang pada zaman Dinasti Zhou (1045 SM hingga 256 SM) yang melanjutkan Dinasti Shang. Dinasti ini merupakan dinasti yang paling lama berkuasa dan pada zaman dinasti inilah tulisan Cina modern mulai berkembang. Dinasti Zhou terpecah menjadi beberapa negara kota, yang menciptakan Periode Negara Perang. Pada tahun 221 SM, Qin Shi Huang menyatukan berbagai kerajaan ini dan mendirikan kekaisaran pertama Cina. Pergantian dinasti dalam sejarah Cina telah mengembangkan suatu sistem birokrasi yang memungkinkan Kaisar Cina memiliki kendali langsung terhadap wilayah yang luas. Pandangan konvensional terhadap sejarah Cina adalah bahwa Cina merupakan suatu negara yang mengalami pergantian antara periode persatuan dan perpecahan politis yang kadang-kadang dikuasai oleh orang-orang asing, yang sebagian besar terasimiliasi ke dalam populasiSuku Han. Pengaruh budaya dan politik dari berbagai wilayah di Asia, yang dibawa oleh gelombang imigrasi, ekspansi, dan asimilasi yang bergantian, menyatu untuk membentuk budaya Cina modern.

SISTEM POLITIK DI CINA| 7

2.2 CIRI-CIRI NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA  Pemerintahan Cina adalah Komunis dan Sosialis.  Sistem politik cina menganut sistem kekaisaran.  Bentuk negara cina adalah komunis yang terdiri dari hampir seluruh wilayah kebudayaan.  Bentuk pemerinyahahannya adalah Republik dan peresidensial.

2.3 SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK RAKYAT CINA Cina dengan nama lengkap Republik Rakyat Cina (people’s Republic of Cina) merupakan negara terbesar di daratan Asia yang masih bertahan dengan sistem komunis. Dalam bidang politik, Cina menerapkan sistem komunis dengan kontrol yang ketat terhadap warganya. Dalam bidang ekonomi, Cina menerapkan sistem ekonomi pasar. Produk-produk Cina sekarang ini banyak membanjiri pasaran dunia. Pokok-pokok sistem pemerintahan di Cina a. Bentuk Negara adalah kesatuan yang terdiri atas 23 provinsi. b. Bentuk pemerintah adalah revublik dengan sistem demokrasi komunis. c. Kepala negara adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional untuk masa jabatan 5 tahun (biasanya merangkap sebagai Ketua Partai). Sedangkan untuk jabatan Perdana menteri (Sekretaris Jenderal Partai) diusulkan oleh presiden dengan persetujuan Kongres Rakyat Nasional d. Menggunakan sistem unikameral, yaitu Kongres Rakyat Nasional (National People’s Congress or Quanguo Renmin Daibiao Dahui) dengan jumlah 2.979 orang. Anggotanya merupakan perwakilan dari wilayah, daerah, kota dan provinsi untuk masa jabatan 5 tahun. Badan ini memiliki kekuasaan penting di Cina dengan anggotanya dari orang-orang partai komunis. e. Lembaga negara tertinggi adalah Konggres Rakyat Nasional yang bertindak sebagai badan legislatif (biasanya didominasi oleh partai komunis Cina) f. Kekuasaan yudikatif (Badan kehakiman) terdiri atas Supreme Peoples Court, Local Peoples Courts dan Special Peoples Courts. Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat kaku oleh Pengadilan Rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung Cina.

SISTEM POLITIK DI CINA| 8

2.3 SISTEM POLITIK REPUBLIK RAKYAT CINA

C

ina adalah Negara yang mewakili ideologi komunisme. Walaupun saat ini, Cina sudah berwarna liberalism, tetapi ideologi komunisme tetap dipegang oleh rakyat Cina. Sistem politik di Cina mengikuti gaya system politik komunisme yang bersifat totaliter dan sedikit dictator. Sistem kepartaian yang ditetapkan adalah system satu partai, yaitu Partai Komunis. Badan tertinggi di Cina adalah Kongres Rakyat Nasional. Kongres Rakyat Nasional adalah badan perwakilan yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih oleh Kongres tingkat provinsi, angkatan bersenjatam dan orang-prang Cina perantauan. Dalam menumbuhkan peran serta masyarakat terhadap politik, penguasa komunis berusaha menciptakan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan normanorma sosialisasi politik yang diciptakannya. Hal ini dilakukan oleh para penguasa dengan cara mulai meninggalkan tradisi keluarga yang tidak sesuai dengan nilai-nilai komunisme, menetapkan persamaan hukum antara laki-laki dan wanita, melaksanakan pendidikan umum, dan membangun jaringan komunikasi. Penguasa komunis juga berupaya mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam kegiatan politik secara teratur dan terorganisir, terutama melalui gerakangerakan massa, perwakilan tingkat rendah, keanggotaan dalam organisasi massa, dan partisipasi dalam pengelolaan unit-unit produksi dan unit permukiman. Untuk kepentingan kaderisasi calon-calon pemimpin komunis, dilakukan rekrutmen aktivis, kader dan anggota partai. Mereka diambil dari organisasi partai local dan para aktivis di lingkungan kekuasaan. Republik Rakyat Cina berdiri tahun 1949 setelah menumbangkan dinasti Cing yang berusia ratusan tahun. Tetapi barusan secara konstitusi cina ditetapkan dalam congress rakyat nasional, yang menyebutkan antara lain bahwa demokrasi rakyat di pimpin oleh kelas pekerja dalam hal ini dikelola oleh Partai Komunis Cina sebagai inti kepemimpinan pemerintah. Dalam kuasa eksekutif, jabatan kepala negara dihapuskan maka orang pertama dalam kepemimpinan Partai Komunis Cina yang menggantikan jabatan ini yaitu ketua Partai itu sendiri, sedangkan Sekretaris Jenderal partai merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi setingkat Perdana Menteri. Kekuasaan legislatif dipegang oleh kongres rakyat nasional-yang didominasi oleh Partai Komunis Cina. Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat oleh pengadilan rakyat dibawah pimpinan Mahkamah Agung Cina. Pengadilan rakyat bertanggung jawab kepada kongres rakyat di setiap tingkatan, namun karena perwakilan rakyat tersebut didominasi oleh Partai Komunis Cina maka demokrasi masih sulit terwujud meskipun usaha perubahan dilakukan terus-menerus dalam reformasi yang dicanangkan dalam rangka menghadapi era globalisasi. Bentuk sistem politik domestik China mengambil ide-ide dari ajaran Marxisme Leninisme. Penggunaan ajaran Marxisme Lenin digunakan semenjak tahun 1949, dan berdasarkan ajaran ini sistem pemerintahan China tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Negara didominasi oleh partai tunggal China yaitu Partai Komunis China (Chinese Communist Party), partai inilah yang secara umum menjalankan SISTEM POLITIK DI CINA| 9

pemerintahan dan memiliki pengaruh yang sangat kuat karena merupakan kekuatan partai tunggal dalam pemerintahan China. Lalu bagaimana dengan struktur institusi negara di China, “The main organs of state power are the National People's Congress (NPC), the State Council, and the President.” (Ryser,2007). Kedudukan tertinggi ada pada National People's Congress (NPC) atau Kongres Rakyat Nasional, dalam kongres yang diadakan satu tahun sekali ini, akan ditentukan peraturan pemerintah, undangundang, menolak atau menerima rencana anggaran pembelanjaan negara yang diajukan, dan juga memilih presiden dari China. Presiden dalam pemerintahan China menjabat sebagai kepala negara, ia memiliki kewenangan untuk mengatur politik luar negeri, Presiden memiliki pengaruh yang besar seperti yang dijelaskan oleh Ryser ,”However, since the president usually holds other key positions within the state institutions and the CCP, he possesses immense power (Cabestan 1994: 76 dalam Ryser,2007). Dan untuk badan eksekutif dari sistem politik China dilakukan oleh State Council atau Dewan Negara yang akan menyusun badan legislatif yang akan diajukan kepada Kongres Rakyat Nasional dan mengatur mengenai perihal administrasi negara secara general. Dalam kaitannya dengan sistem politik domestik di China, pemerintahan dari negara ini memiliki kebijakan pemerintah terkait Taiwan dan Tibet. Taiwan dan Tibet adalah dua daerah dari China yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan pusat China, namun pemerintahan China berusaha untuk tetap mewujudkan “one China” satu kesatuan China bukanlah China yang terpisah-pisah. Lalu bagaimana dengan kebijakan pemerintah pusat China terhadap kedua daerah ini? Yang pertama adalah hubungan politik antara China dengan Taiwan. Taiwan telah memiliki peraturan yang terpisah dengan pemerintah pusat China sejak tahun 1949. Taiwan adalah sebuah daerah di China yang berusaha untuk memerdekakan diri dari kesatuan pemerintahan pusat Republik Rakyat China, sehingga Taiwan memilih untuk memiliki pemerintahan yang berdiri sendiri, pemerintah pusat China mengizinkannya namun dengan syarat pemerintah pusat tetap memiliki kontrol terhadap Taiwan, hal inilah yang sebenarnya menjadi dilema baik bagi China maupun Taiwan, Taiwan ini menjadi tempat pelarian dari Chiang Kai Shek dan kelompok nasionalis China yang kalah dengan Partai Komunis China . China dan Taiwan memiliki hubungan yang fluktuatif. Arthur S. Ding (2008) menjelaskan Di Taiwan terdapat dua partai utama yaitu Partai Kuomintang (KMT) dan Democrat Progresive Party (DPP). DPP merupakan partai yang jauh lebih tegas dan cenderung radikal serta sangat mengusahakan kemerdekaan Taiwan yang seutuhnya. DPP ini biasanya menjadi dominasi dalam pemerintahan Taiwan, namun pada tahun 2008 partai KMT berhasil memikat perhatian rakyat Taiwan dibandingkan dengan DPP. Partai KMT adalah partai yang lebih memilih untuk kooperatif dengan pemerintah pusat China dibandingkan dengan DPP, sehingga semenjak adanya dominasi dari partai KMT, membuat pemerintah China lebih mudah untuk bekerjasama dengan Taiwan dan memudahkan pemerintah untuk mewujudkan kepentingannya, SISTEM POLITIK DI CINA| 10

yaitu membentuk “One China”. Hal yang menyebabkan partai KMT menjadi lebih didominasi adalah karena ,”The voters have made clear they are fed up with DPP’s manipulation of social cleavage along the lines of independence (Taiwanese) versus pro-unification (Chinese) in order to garner political support” (Ding,2008:97). Adanya kejenuhan ini membawa Taiwan merubah bentuk diplomasinya, dari diplomasi konfrontasi menjadi pendekatan yang ditandai oleh moderasi serta langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan antara China dan Taiwan. Bagaimanakah sebenarnya bentuk dari sistem politik Taiwan? Taiwan menggunakan bentuk sistem super-presidensial, dimana presiden yang dipilih oleh rakyat memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur politik luar negeri dan domestik Taiwan. Arthur D. Sing kembali menjelaskan bahwa terdapat empat scenario yang digunakan untuk mengkombinasikan pemilihan presiden dan referendum. Calon presiden dari DPP yaitu Frank Hsieh adalah seorang nasionalis yang sangat mendukung adanya pergerakan fundamentalisme untuk lebih dekat dengan hubungan yang lebih intim dengan China. Dan apabila ia terpilih dapat melancarkan tercapainya referendum. Adanya Hsieh ini dapat mengancam dari Presiden Chen. Skenario lainnya adalah adanya Ma Ying Jieou, ia sangat mengusahakan tercapainya “one China”apabila ia menang, “DPP and fundamentalism groups will suffer a crippling defeated and will have to seek a new approach for a future comeback” (Ding,2008:100). Kedua tokoh ini, yaitu Hseih dan Ma Ying Jieou dapat melakukan reformasi ekonomi dan politik Taiwan, meskipun memiliki tujuan yang sama kedua tokoh ini memilki bentuk kebijakan yang berbeda. Pada akhirnya Ma lah yang terpilih menjadi presiden. Bezlova (2008) menjelaskan bahwa, “Beijing had once proposed the "one country, two systems" formula, practised in the administration of Hong Kong as a possible model for Taiwan. The doctrine allows Chinese sovereignty to be applied to a territory, with foreign affairs and defence issues handled by the central government while domestic matters are left to a local administration” (Bezlova,2008) Selanjutnya yang kedua adalah hubungan politik antara China dan Tibet. Tibet adalah salah satu daerah di China dengan masyarakat yang mayoritas memeluk agama Buddha, oleh karena itu Tibet memiliki hubungan yang dekat dengan India, masyarakat Tibet banyak yang menjadi biksu. Tibet mulai melakukan gerakan penolakan terhadap adanya intervensi pemerintah China pada tahun 1959, hal ini dilakukan oleh masyarakat Tibet, karena mereka menganggap pemerintah China telah mengintervensi budaya dan agama masyarakat Tibet. Dan pemimpin dari pergerakkan ini adalah Dalai Lama, ia adalah sekretaris dari Partai Komunis di Tibet. Dalam mengusahakan kemerdekaan dari Tibet, Dalai Lama menggunakan cara middle way yang menjadi ciri khas dari perjuangannya, ia menyatakan bahwa masyarakat Tibet tidak mencari kemerdekaan namun mengusahakan kewenangan yang berarti bagi masyarakat Tibet. Dalai Lama memiliki pengaruh yang kuat, bahkan ia dianggap sebagai kunci utama bagi SISTEM POLITIK DI CINA| 11

pemerintah China untuk membuka pintu masyarakat Tibet agar mau bergabung dengan pemerintah China. “Controversy over the role of the Dalai Lama and the impact of PRC control on Tibet’s language, culture, and religion have prompted recurring actions by Congress in support of Tibet’s traditions-actions routinely denounced by Beijing” (Dambaugh,2008). Dalam kasus ini, Kongres Amerika Serikat memberikan dukungan pada Tibet. Hal-hal yang menjadi pergesekan antara pemerintah China dan Tibet selain mengenai budaya dan agama adalah adanya perbedaan pendapat mengenai status Panchen Lama ke-11 dan hukum reinkarnasi. Salah satu usaha dari pemerintah China untuk mencegah Tibet untuk merdeka adalah dengan memberikan pendidikan patriotik agar masyarakat Tibet akan terbuka pemikirannya untuk berada dalam satu ikatan Republik Rakyat China, selain itu pemerintah China juga melakukan pengembangan ekonomi di Tibet sehingga standard kehidupan di Tibet naik, namun masyarakat Tibet asli tidak dapat memenuhi biaya hidup ini, dan hanya etnis Han yang tinggal di Tibet saja yang dapat memenuhinya. Sudah 700 tahun yang lalu, China menyatakan bahwa Tibet merupakan bagian dari China baik secara geografi maupun politik, namun Tibet menolak karena mereka menganggap bahwa Tibet merupakan negara yang merdeka. Dalam konflik ini, Amerika Serikat ikut membantu penyelesaiannya, hal ini dilakukan oleh Amerika Serikat semenjak terjadi normalisasi hubungan antara China dan Amerika Serikat pada tahun 1979. Namun permasalahan antara China dan Tibet ini masih sangat sulit untuk menemukan kata sepakat, hingga pada tahun 2008 terjadi demo besar-besaran dari masyarakat Tibet. Keterkaitan antara China-Taiwan dengan China- Tibet adalah bentuk hubungan politiknya. Hubungan politik antara China-Taiwan dan China-Tibet adalah adanya pergesekan atau konflik antara China dengan kedua negara ini, karena kedua daerah ini menginginkan kewenangan yang utuh untuk mengatur daerahnya masing-masing. Hal ini dilakukan karena adanya ketidakcocokan antara kebijakan pemerintah China dengan kebutuhan Tibet dan Taiwan.

2.5 IDEOLOGI REPUBLIK RAKYAT CINA Revolusi Cina telah berlangsung selama puluhan tahun sebelum partai komunis menjadi kekuatan yang besar dalam politik Cina dan mulai menguasai pemerintahannya. Anti imperialisme merupakan unsur paling kuat dalam pembentukan ideologi komunis.

SISTEM POLITIK DI CINA| 12

BAB III PENUTUPAN

3.1 KESIMPULAN Republik Rakyat China, lebih dikenali dengan nama China sahaja, ialah sebuah negara di Asia Timur yang merupakan negara paling ramai penduduknya di dunia dengan diduduki lebih 1,300 juta orang, yaitu kira-kira satu perlima manusia di bumi. Cina merupakan negara terbesar di daratan Asia yang masih bertahan dengan sistem komunis. Dalam bidang politik, Cina menerapkan sistem komunis dengan kontrol yang ketat terhadap warganya. Dalam bidang ekonomi, Cina menerapkan sistem ekonomi pasar. Produk-produk Cina sekarang ini banyak membanjiri pasaran dunia. Republik Rakyat China menggunakan dasar ajaran Marxisme Lenin dalam sistem politiknya sehingga sistem pemerintahan yang digunakannya adalah sistem pemerintahan terpusat untuk mengatur seluruh daerah yang berada dalam batas wilayahnya. Namun ternyata tidak semua daerah di China setuju dengan sistem yang diusung China sejak tahun 1949 ini. Sehingga muncullah Taiwan dan Tibet sebagai daerah China yang menginginkan kemerdekaan untuk mengatur daerah mereka sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Hal ini dilakukan oleh Taiwan, karena Taiwan menjadi tempat pelarian dari Chiang Kai Shek yang merupakan tokoh nasionalis dan kelompoknya yang sangat tidak setuju dengan Partai Komunis di Cina, dan Tibet adalah daerah yang mayoritas beragama Buddha dimana pemerintah ingin mengintervensi budaya dan agama dari Tibet. Sehingga muncullah keinginan untuk mendapatkan otoritas yang utuh dari kedua negara ini. Namun pemerintah China akan terus berusaha mewujudkan “One China”, seperti yang dikatakan oleh Du Qinglin,

"It is a fundamental political system of China… It does not allow the promotion of ethnic separatism under the banner of ‘genuine ethnic self-governance’," Du said. "We will never allow someone to hold a banner of ‘real autonomy’ and damage the national unity," he added (Bezlova,2008)

SISTEM POLITIK DI CINA| 13

3.2 DAFTAR PUSTAKA  Dambaugh, Kerry. 2008. “Tibet: Problems, Prospects, and US Policy” dalam CSR Report For congress.  Ding, Arthur S. 2008. “Whiter Taiwan-China Relations?” dalam China Security,Vol.4, No.1  Winter 2008. World Security Institute  Bezlova, Antoenata. 2008. Tackling Tibet and Taiwan – Differently [online] tersedia dalam :  http://ipsnews.net/news.asp?idnews=44614 (diakses pada 27 Maret 2012)  Ryser, Annette. 2007. China’s Domestic Policy [online] tersedia dalam :  http://ipsnews.net/news.asp?idnews=44614 (diakses pada 27 Maret 2012)  http://estuputri.wordpress.com/2010/05/26/pengertian-sistem-politik/  http://halil4.files.wordpress.com/2011/01/bab-vi-sistem-politik-diindonesia.ppt

SISTEM POLITIK DI CINA| 14