MAKALAH pro kontra Komisi Pemilihan Umum Indonesia

Versi FILE WORDNYA silahkan download di: Bisnisbook.wordpress.com ebookloe.wordpress.com

MAKALAH

Pro Kontra KPU (Komisi Pemilihan Umum) Untuk memenuhi tugas mata pendidikan kewarganegaraan Pengampu : Maya Utami Dewi M.Kom

Disusun oleh Nama Program

: Linta Puji Astutik  : S1 Komputerisasi Akuntansi

Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer STEKOM Cabang 304 Kota Semarang 2010

Versi FILE WORDNYA silahkan download di: Bisnisbook.wordpress.com ebookloe.wordpress.com

Bab I Pendahuluan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan komisi yang bertanggung jawab

akan pelaksanaan pemilihan umum di indonesia. Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak  reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik  dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik  Presiden karena masalah hokum

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil. Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen. Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan

Versi FILE WORDNYA silahkan download di: Bisnisbook.wordpress.com ebookloe.wordpress.com

DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurangkurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Versi FILE WORDNYA silahkan download di: Bisnisbook.wordpress.com ebookloe.wordpress.com

Bab II Pembahasan

pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : 

Mandiri



Jujur



Adil



Kepastian hokum



Tertib penyelenggara Pemilu



Kepentingan umum



Keterbukaan



Proporsionalitas



Profesionalitas



Akuntabilitas para pengambil keputusan memiliki pertanggung jawaban kepada public sesuai dengan jenis keputusan baik internal maupun eksternal



Efisiensi dan Efektivitas segala dan proses dan kelembagaan di arahkan serta di anjurkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai kebutuhan. Kpu merupakan komisi , yang bertanggung jawab akan pelaksanaan

pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum oitu sendiri di laksanakan untuk memilih anggota dpr, dpd, presiden dan wakil presiden, dan dprd yang telah diatur dalam undang-undang pasal 22 e tahun 1945. Hasil amandemen.

Versi FILE WORDNYA silahkan download di: Bisnisbook.wordpress.com ebookloe.wordpress.com

Peserta pemilihan umum adalah partai politik untuk memilih anggota dpr dan dprd. Sedangkan peserta pemilhan umum untuk memilih anggota dpd adalah perorangan. UU no 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD Dan DPRD dinyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU adalah adalah sebagai berikut berikut 1. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) 2. menetapkan organisasi dan tatanan semua tahapan 3. mengkoordinasi penyelenggaraan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaaa pemilu 4. menetapkan peserta pemilu 5. menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR , DPD, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten /kota 6. menetapkan waktu tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanya dan pemunguta suara 7. menetapkan hasil pemilu dan memgumumkan calon terpilih anggorta DPD, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota 8. melaukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu. Tugas dan wewenang kpu bukan saja untuk menyelenggarakan pemlu angguta dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten / kota, tetapi kpu juga menyelenggarakan pemiluy preside dan wakil presiden. Hal ini dinyatakan dalam pasal 1 ayat 7 dan pasal 9 uu no. 22 tahun 2003 tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto mengingatkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dikeluarkan untuk memperlancar pelaksanaan Pemilu 2009, bukan sebaliknya utuk menghambat jalan pemilu. Menurut Mendagri, peringatan tersebut bertujuan agar jangan sampai peraturan pemerintah pengganti undang-undag (perpu) yang akan dikeluarkan memicudan menimbulkan konflik. “Perppu dikeluarkan untuk memperlancar dan tidak menimbulkan kon flik di kemudian hari,” Mengenai isi Perppu tersebut, Mendagri mengatakan itu merupakan kewenangan penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Versi FILE WORDNYA silahkan download di: Bisnisbook.wordpress.com ebookloe.wordpress.com

“Materi tergantung KPU dan Bawaslu, pemerintah hanya memfasilitasi,” supaya pemilihan langsung (pemilu) berjalan dengan lancer tanpa hambatan Sebelumnya, Depdagri, anggota KPU dan Bawaslu menggelar pertemuan pada pekan lalu untuk menindaklanjuti rapat konsultasi bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 27 Desember lalu. Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan ada sejumlah materi yang diajukan untuk diatur dalam Perppu di antaranya mengenai penandaan surat suara, audit dana kampanye, dan penetapan calon anggota legislatif terpilih. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyarankan agar penandaan pada surat suara dilakukan dua kali untuk mengurangi potensi kerusakan surat suara. Sedangkan Menurut Hafiz, Undangundang Nomor 10 Tahun 2008 mengamanatkan penandaan pada surat suara cukup dilakukan satu kali, yakni pada kolom nama partai, atau nama calon anggota legislatif, atau nomor caleg. Agar penandaan dapat dilakukan dua kali, dibutuhkan payung hukum berupa Perppu. Pro kpu Pemilhan umum (pemilu) telah dilakukan secara netral dan transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi pada pihak pihak siapapun . Kontra kpu Pemilihan umum terlalu banyak menghabiskan dana pemerintah untuk berkampanye ataupun melakunan hal-hal yang tidak terlalu penting ntuk kemajuan Negara. Dana yang seharusnya di keluarkan untuk memajukan Negara serta membantu orang orang yang terbelakang serta serba kekurangan malah di keluarkan untuk berkampanye dan lain sbaginya Selain itu, materi yang diajukan untuk diatur yakni tentang audit dana kampanye, UU Nomor 10 Tahun 2008 mengamanatkan agar audit dilaksanakan untuk semua tingkatan. Menurut Hafiz, jika audit dilaksanakan hingga tingkat kabupaten, maka jumlah laporan yang harus diaudit mencapai 20.000, padahal jumlah auditor dan waktu yang disediakan terbatas. Anggota KPU mengusulkan agar Perppu ini juga mengatur tentang audit, dimana audit dilaksanakan hingga tingkat provinsi saja.

Versi FILE WORDNYA silahkan download di: Bisnisbook.wordpress.com ebookloe.wordpress.com

Mengenai penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, Hafiz mengatakan KPU mengajukan hal tersebut untuk diatur dalam Perppu, meskipun Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan putusan MK dapat dijadikan dasar hukum.Hafiz mengatakan akan ada pertemuan kembali untuk menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya yang membahas mengenai Perppu. Menanggapi Perppu tersebut, Andreas H Pareira dari PDI Perjuangan dan politisi senior Partai Golkar Ferry Mursyidan Baldan yang dihubungi secara terpisah di Jakarta, Senin mengatakan Pemerintah tidak perlu mengeluarkan Peratueran Pemerintah Pengganti Undang-undfang (Perppu) mengenai Pemilu. Belum ada sesuatu yang mendesak, sehingga perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) terkait pelaksanaan Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden (Pilpres) 2009. Terutama, lanjutnya, menyangkut penetapan calon anggota legislatif (Caleg) terpilih sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggunakan opsi suara terbanyak. Undang-Undang Pemilu yang sekarangkan perlu disosialisasikan dulu dan kalau ada yang perlu untuk disesuaikan di lapangan, misalnya menyangkut Putusan MK itu, maka barulah perlu untuk diambil suatu tindakan yang tidak perlu di-Perppu-kan segala. Putusan MK itu sangat jelas tidak memerlukan revisi UU atau pun Perppu.“Karena hanya tinggal t inggal mencantumkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengatur tentang Penetapan Calon Terpilih.. Dilihat dari peristiwa-peristiwa peristiwa-per istiwa yang telah terjadi di indonesia bahwa pelaksana pemilu yang telah dirancang oleh aggota-anggota aggota-anggot a negara pada komisi pemilihan umum (kpu) dapat diambil sisi baiknya bahwa pemilu telah dilakukan dengan waktu sesingkatsingkatnya karena Cuma membutuhkan membutuhkan satu hari dan penghitungan suratnya dapat dilakukan secara cepat dengan adanya kecanggihan berkomunikasi sehingga hasl yang telah di hitung dan informasi apapun dari berbagai daerah manapun dapat diakses dengan mudah. Rasanya belum ada yang perlu di-Perppu-kan. Karena, ketika berkonsultasi, Perppu untuk Pemilu baru akan diterbitkan jika ada hal yang genting berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu. Baik itu Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres) Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang Undang (RUU) Pileg maupun Pilpres ini menambahkan, sampai saat ini belum ada yang bisa disebut `genting` terkait pelaksanaan Pemilu.

Versi FILE WORDNYA silahkan download di: Bisnisbook.wordpress.com ebookloe.wordpress.com

Jadi,dapat dikatakan jika tentang Putusan MK, sangat jelas tidak memerlukan revisi UU apalagi Perppu, karena hanya tinggal mencantumkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Penetapan Calon Terpilih, Karena, lanjutnya, penetapan calon terpilih dilakukan setelah adanya penetapan akumulasi perolehan suara partai. “Setelah itu ditentukan berapa kursi yang didapat oleh suatu partai pada tiap daerah pemilihan (Dapil), dengan rumus yang ada dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu,” Sesudah ada penetapan peroleh kursi itulah, demikian Ferry Mursyidan Baldan, barulah siapa Caleg yang terpilih dari setiap partai di setiap Dapil ditetapkan.Yakni, sesuai Putusan MK itu. Yakni, berdasarkan Caleg yang memperoleh suara terbanyak. tegasnya.

Versi FILE WORDNYA silahkan download di: Bisnisbook.wordpress.com ebookloe.wordpress.com

Bab III Penutup 1. kesimpulan setelah melihat dari pembahasan yang telah dikubas di bab awal maka dapat di simpulkan bahwa pro dan kontra komisi pemilihan umum (kpu) pro KPU

: pemilu memang harus diatur oleh panitia yang netral bukan dari penguasa

kontra KPU

: pemilu yang diadakan secara langsung dan manual memerlukan biaya banyak dan besar

2. saran penulis menuliskan saran ini guna ditunjukan untuk kalangan sendiri maupun pembca yang meliputi : a. unakanlah teknologi atau via sms di karenakan murah, langsung dan cept didapatnya b. seharusnya biaya yang terlalu banyak dan besar untuk pemilu bdapat disisihkan sedikit guna membantu orang-orang yang kekuranga c. rajinlah membaca dan mencari informasi supaya mengetahui bagaimana perkembangan Negara ini.

Versi FILE WORDNYA silahkan download di: Bisnisbook.wordpress.com ebookloe.wordpress.com

Daftar pustaka

http://matanews.com/2009/01/05/pro-kontra-perppu-pemilu/  http://www.google.co.id/#q=makalah+pro+kontra+kpu&aq=f&aqi=&aql=&oq =&gs_rfai=&fp=b9dd66dd4e1df3fe http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=8&jd=Pro+Kontra+Pemilu+200 9&dn=20071205110156 

sugiharjo, dkt. 2008.pendidikan kewarganeglaraan smp dan mtskelasVIII. Jakarta : pusat perbukuan depdiknas