makalah perjanjian renville dan linggarjati

BAB VII PERJANJIAN LINGGARJATI DAN RENVILLE

B

ab ini akan membahas mengenai upaya penyelesaian konflik Indonesia dan Belanda melalui perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville, kedua perjanjian tersebut memiliki arti penting dalam upaya

mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada awal kemerdekaan. Upaya diplomasi merupakan salah satu cara yang digunakan pihak Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia namun pada akhirnya Belanda melanggar kedua perjanjian tersebut. TIK

Setelah mempelajari Bab 7 ini, mahasiswa diharapkan dapat: 1. Mendeskripsikan upaya bangsa Indonesia melaui diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia . 2. Mendeskripsikan isi perjanjian Linggarjati 3. Mendeskripsikan isi perjanjian Renville 4. Menjelaskan dampak positif dan negative upaya diplomasi bangsa Indonesia dalam perjanjian Linggarjati dan Renville

Sejak awal berdirinya pemerintahan RI, strategi perjuangan yang cukup populer di antara elite politik Indonesia adalah jalur diplomasi. Prioritas politik luar negeri Indonesia pada masa revolusi adalah mengusahakan pengakuan internasional bagi kemerdekaan Indonesia. Tujuan lainnya adalah mencari perantara

untuk

menyelesaikan

sengketa

Indonesia–Belanda

di

bawah

pengawasan PBB Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, berlangsung selama empat tahun. Dalam periode mempertahankan kemerdekaan itu, bangsa Indonesia disamping menggunakan kekuatan senjata juga aktif dalam bidang diplomasi. Untuk mengetahui bagaimana bangsa Indonesia dalam

190 | S N I 5

mewuju mewujudka dkan n perju perjuang angaa diplomasi, maka di bawah ini akan diuraikan hasil-hasil yang dicapai melalui p rjung jungan an diplo iplom masi asi khus hususny snya Per Perja jan njian jian Lin Ling garjati dan Perjanjian Renville.

Gambar. Suasana peru perund ndin inga gan n Wak Wakilil-wa waki kill Ind Indon ones esia ia dan dan Belan Belanda da yang ang di di ketuai oleh Diplomat Inggris Lord illearn illearn sebaga sebagaii peneng penengah ah di Jaka Jakarta rta pada pada tang tangga gall 7 Okto er 1946. Sumber: Repro foto 30 Tahun Indonesia Merdeka

1. Perjanjian Lingga  jati

Sejak ejak tahu tahun n 194 194 , telah dimulai dimulai serangkaian serangkaian perund perundingan ingan antar antar Indonesia dengan Belanda untuk

encar encarii men menye yeles lesai aikan kan seng sengke keta ta anta antara ra ke dua dua belah pihak.

Setelah Setelah kabinet kabinet Syahri Syahrir II terbentuk, maka pada tanggal 14-24

pril 1946

berl berlan angs gsun ung g perun perundi ding ng n antara Indonesia dengan Belanda di Hoge Valuwe, dengan dengan peran perantar taraa seoran seorang diplomat Inggris yaitu Clark Kerr.

Gamba Gambar. r. Ged Gedun ung g Peru Perund nding ingan Linggarjati di Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sumber: google.com

19 | S N I 5

Perundingan di Hoge Valuwe ini mengalami kegagalan, yang disebabkan karena ke dua belah pihak tidak dapat menerima usul yang ditawarkan oleh masing-masing delegasi dalam perundingan tersebut. Walaupun itu gagal untuk mencapai kesepakatan, akan tetapi perundingan Hoge Valuwe telah menghasilkan prinsip-prinsip dasar sebagai landasan bagi perjanjian Linggarjati dan perjanjian selanjutnya. Seperti yang dikemukakan oleh R.Z. Leririzza: “Di Hoge Valuwe telah dicapai beberapa prinsip yaitu pengakuan de facto atau Republik Indonesia (sekalipun atas pulau Jawa saja) dan kemerdekaan Indonesia dalam bentuk federal setelah masa peralihan tertentu. Prinsip-prinsip Hoge Valuwe sesungguhnya telah menyediakan landasan bagi perjanjian Linggarjati yang secara resmi menerima prinsip-prinsip itu (Lapian dan Droglover, 1992) Perjanjian Linggarjati merupakan perjanjian pertama yang dicapai antara Indonesia dengan Belanda. Namun demikian sebelum tecapainya perjanjian Linggarjati, antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda telah dicapai suatu persetujuan gencatan senjata, seperti dijelaskan oleh Moh. Roem: “Konferensi telah menerima laporan, dimana telah diterima dengan suara bulat oleh panitia gencatan senjata. Dengan demikian panitia gencatan senjata telah menunaikan tugasnya yang telah diberikan kepadanya. Konferensi menerima dengan suara bulat laporan dari panitia gencatan senjata, serta dengan suara bulat menyetujui, bahwa akan ada gencatan senjata antara kekuatan-kekuatan Sekutu dengan Indonesia mulai hari ini. Selain itu panitia juga menyetujui dengan suara bulat bahwa panitia bersama gencatan senjata akan membentuk sub panitia dengan susunan, wewenang tugas, sesuai dengan kertas yang dilampirkan dengan laporan dari panitia gencatan senjata (Roem, 1972). Persetujuan gencatan senjata tersebut dimaksudkan, bahwa sebelum diadakan perundingan politik antara Indonesia dengan Belanda terlebih dahulu dicapai gencatan senjata atau penghentian tembak menembak antara kedua belah pihak, karena apabila tembak menembak masih terus berlangsung maka perundingan politik tidak mungkin dapat dilaksanakan. Dengan demikian maka diadakanlah persetujuan gencatan senjata antara kedua belah pihak.

192 | S N I 5

Gambar. Sebelum berunding para peserta Nampak dari kiri ke kanan Dr. Leimena, Dr. A.K Gani, Dr. Van Mook, Mr. Mohammad Roem, Mr. Amir S yarifuddin, Prof. Mr. Schermerhorn, Mr. Susanto Tirtoprodjo, M. Van PollF. De Boer, PM Sutan Sjahrir, Mr. A.K. Priggodigdo, Dr. Soedarsono, dan Mr. Ali Budiarjo. Sumber: Repro f oto 30 Tahun Indonesia Merdeka

Dengan tercapainya persetujuan gencatan senjata antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda pada tanggal 14 Oktober 1946, maka pertempuran segera terhenti. Dengan terhentinya pertempuran berarti kesempatan baik untuk membuat persetujuan-persetujuan politik, karena antara Indonesia dengan Belanda masih banyak terdapat perbedaan-perbedaan keinginan yang sulit dipertemukan, dan dirasa sangat perlu untuk diselesaikan lewat perundingan-perundingan. perundingan-perundingan. Atas jasa baik dari pihak Inggris, dengan mengutus diplomatnya yaitu Lord Killearn sebagai perantara bagi perundingan antara kedua belah pihak. Atas usaha-usaha yang dilakukan Lord Killearn inilah sehingga antara Indonesia dengan Belanda dapat dipertemukan di meja perundingan, yang akhirnya menghasilkan perundingan Linggarjati pada tanggal 15 November 1946. Linggarjati adalah nama kota peristirahatan di dekat Cirebon yang terletak di lereng Gunung Cerme (semacam Kaliurang untuk Yogyakarta). Dalam perundingan tersebut delegasi Indonesia diketuai oleh Sultan Syahrir, sedangkan delegasi Belanda di ketuai oleh Schermerhorn.

193 | S N I 5

Lord Killearn (diplomat Inggris sebagai perantara dalam perundingan Linggarjati)

Sultan Sy Syah ir (Delegasi Indon sia)

Schermerhor n (Delegasi Belan da)

Sumber : ttps://www.google.com/search?q=PERUNDINGAN+LINGGARJA TI

Persetujuan Lin garjat garjatii memuat memuat 17 pasal pasal ketent ketentuan uan.. Sedang Sedangk kan pokokpoko pokokn knya ya ada adala lah h seba sebag g i berikut: 1) Pemerintah Bel nda mengakui kenyataan kekuasaan de facto emerintah RI atas Jawa,

adur aduraa dan dan Sumatr atra. Daer Daerah ah--daer daerah ah yan did duki oleh

tentara Sekutu atau atau Bela Beland ndaa sea seara ra bera berang ngsu surr-an ansu surr dan dan de gan kerja sama samake kedu duaa piha piha akan dimasukkan ke dalam daerah RI (pasal1) ;

19  | S N I 5

2) Pemerintah Belanda dan Pemerintah RI akan bekerja sama untuk membentuk NIS yang meliputi seluruh wlayah India-Belanda sebagai negara berdaulat, dengan mengingat cara-cara yang demokratis dan hak menentukan nasib sendiri (pasal 2, 3, dan 5 ayat 2) 3) Pemerintah Belanda dan RI akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Adapun negeri Belanda dalam yang dimaksud dengan Indonesia ialah NIS. Uni dipimpin oleh raja Belanda dan bertujuan untuk mengurus penyelenggaraan kepentingan bersama (pasal 6 dan 8) 4) Pemerintah Belanda dan Pemerintah RI akan mengusahakan agar pembentukan NIS dan Uni bisa diselesaikan sebelum 1 Januari 1949 (pasal 12). 5) Pemerintah RI mengakui, memulihkan dan melindungi hak milik orang asing (pasal 14). 6) Pemerintah Belanda dan pemerintah RI setuju untuk mengadakan pengurangan tentara dan kerjasama dalam hal ketentaraan (pasal 16, lihat  juga pasal 1) 7) Jika terjadi perselisihan antara pemerintah Belanda dan Pemerintah RI perihal pelaksanaan persetujuan ini, maka kedua pihak akan menyerahkan persoalan kepada sebuah komisi arbitrase untuk memecahkannya (pasal 17). Dari pokok-pokok isi persetujuan yang paling penting bagi kehidupan bangsa Indonesia ialah pasal 1(pokok 1) dn pasal 2 (pokok 2), karena ini langsung menyangkut eksistensi RI.

195 | S N I 5

Sult Sultan an Syah Syahri rirr dan dan Pr f. Schermerhorn tengah menandatangani menandatangani perjanjian Linggarjati Sumber : P. R. S. Mani. 1989 1989.. Jeja Jejak k Revol Revolus usii 1945 1945.. Sebu Sebuah ah Kesak Kesaksi sian an Seja Sejara rah. h. Ja arta: PT Pustaka Utama Grafitri

Peta wi ayah Indonesia pada masa perjanjian Linggarjati

Dengan dicapai ya perjanjian perjanjian Lingga Linggarjati rjati oleh oleh Indonesia Indonesia denga dengan Belanda, bukan bukan berar berarti ti perjan perjanjia jian tersebut bisa dilaksanakan. Perjanjian itu baru bisa dilak dilaksa sana naka kan n apab apabil ilaa tel telah dira dirati tifi fika kasi si oleh oleh parl parlem emen en masi masing ng-m -mas asin ing g n gara yang bersangkutan. Oleh karen arenaa itu itu kedu keduaa pem pemer erint intah ah haru haruss ber berus us ha untuk meyakinkan parlemen t ntang perjanj perjanjian ian yang telah telah dicapai dicapai oleh oleh kedua delegasi. Seperti yang dilakukan oleh wakil presiden RI Moh. Hatta yang terus berusaha meyakinkan anggota KNIP, NIP, aga agarr perj perjan anji jian an Lin Lingg ggar arja jati ti dap dapat at dir dirat atif ifiikasi, pada tan tanggal gal 4 Desem esemb ber 19 6, belia beliau u antar antaraa lain lain menga mengatak takan: an: “Jika “Jika nask nask h tadi kita terima, maka hasilnya lebih besar daripada ruginya. Untungnya ialah bahwa kita

19 | S N I 5

mendapatkan kesempatan untuk menyusun kekuatan kita dalam suasana yang damai (Nasution,1978).

Gambar. Upacara penandatanganan naskah perjanjian Liggajati di Istana Rijswijk Jakarta (sekarang Istana Merdeka) pada tanggal 25 Maret 1947. Sumber: Repro foto 30 Tahun Indonesia Merdeka.

Baik parlemen Belanda maupun KNIP tidak begitu saja meratifikasi naskah perjanjian Linggarjati, bahkan terjadi perdebatan yang berlarut-larut. Kemudian pemerintah membawa naskah perjanjian Linggarjati kemuka sidang KNIP pada tanggal 25 Februari 1947 yang berlangsung di Malang, dalam sidang KNIP yang khusus membahas naskah perjanjian Linggarjati tersebut terjadi perdebatan seru. Karena mayoritas anggota KNIP menolak pokok-pokok yang terdapat dalam naskah perjanjian Linggarjati. Walaupun tampaknya anggota KNIP tidak setuju terhadap naskah perjanjian

Linggarjati,

namun

pemerintah

tetap

berusaha

keras

untuk

mendapatkan ratifikasi dari KNIP terhadap naskah perjanjian Linggarjati. Adapun alasan pemerintah sehingga menerima naskah perjanjian Linggarjati adalah sebagai berikut: 1. Kayakinan bagaimanapun juga ialah jalan damai untuk mencapai tujuan adalah yang paling aman bagi Indonesia karena kelemahannya dibidang militer. Karena Karena itu tercapainya tujuan perjuangan tergantung

kepada

kepandaian bangsa Indonesia di dalam berdiplomasi. Cara damai ini akan mendatangkan simpati dan dukungan Internasional yang pasti akan dan harus diperhitungkan oleh lawan.

197 | S N I 5

2. Sehubungan dengan kelemahan militer Indonesia maka adanya perjanjian itu mem memu ungkink inkan pih pihak Indo ndones nesia untu ntuk mem memp pero eroleh leh kes kesem em atan yang baik guna meng dakan tindakan konsolidasi militer (Moedjanto, 1988).

2. Perjanjian Renville

Aksi milit liter ya g dilakukan dilakukan oleh Belanda Belanda terhad terhadap ap Indonesi Indonesi membuat PBB PBB turu turun n tang tangan an unt unt k menc mencar arii peny penyel eles esai aian an pert pertik ikai aian an antar antaraa ke ua negara tersebut. Setelah agresi mili milite terr Bela Beland ndaa ters terseb ebut ut,, mak makaa masa masala lah h Indo Indo esia ramai dipe diperd rdeb ebat atk kan di Dew Dewan Keamanan PBB, bahkan dianggap sebagai suatu hal yang biasa asa memb embahaya ayakan perdamaian dunia.

Gambar. Kapal Renville

merika Serikat tempat perundingan Renville. Sumber: g ogle.com

Deng engan demiki n merupakan suatu kemenangan politik bagi Indonesia, sebab ebab disam isamp ping ing men menaarik cam campur pur tan tang gan PBB jug juga men mend datan atang gkan kan si simpati dari berb berbag agai ai neg negar araa terh terhad ad p RI. Karena Karena banyak banyakny nyaa nega negara ra yang yang tidak tidak set  ju dengan aksi militer yang dilakukan ukan oleh oleh Bela Beland ndaa terh terhad adap ap Ind Indon ones esia ia,, term termaa uk Inggris dan Amerika Serikat.

edangkan edangkan Ingg Inggris ris dan dan Australi Australiaa tampil tampil sebag sebag i pembela

utama utama Indon Indonesi esia, a, Indi India tam tampi pill mem membe bela la Indo Indone nesi siaa kar karen enaa sol solid idaaritas Asia, terutama setelah konf rensi Inter-Asia di New Delhi bulan Maret 1947 juga

19 | S N I 5

karena politik beras Syahrir antara tahun 1946-1947, dimana Indonesia mampu menyediakan beras 500.000 ton bagi India yang terancam bahaya kelaparan. India dalam membela Indonesia berpegang pada pasal 34 piagam PBB, yaitu mengenai “pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia” (Moedjanto, 1991). Sedangkan Australia medasrkan pembelaannya pada pasal 39 piagam PBB yang memuat tentang ancaman terhadap perdamaian dunia. Berdasarkan hal-hal tersebut maka India dan Australia mengajukan resolusi bersama ke Dewan Keamanan PBB pada tanggal 27 Juli 1947, agar Belanda dan RI segera menghentikan permusuhannya dan menyerahkan perselisihan mereka kepada komisi arbitrase sesuai dengan pasal 17 persetujuan Linggarjati. Akan tetapi resolusi bersama yang diajukan oleh India dan Australia tersebut, oleh Amerika Serikat dianggap terlalu memberatkan Belanda dan dikhawatirkan akan diveto  oleh Inggris dan Prancis dan ditentang oleh Belgia dalam DK PBB. Oleh karena itu Amerika Serikat lalu mengajukan usul kompromi yang akhirnya diterima DK PBB pada tanggal 1 Agustus 1947. Adapun isi usul kompromi yang diajukan oleh Amerika Serikat adalah Belanda dan RI: 1. Menghentikan permusuhan 2. Menyelesaikan perselisihan mereka dengan bantuan komisi arbitrase atau cara damai lainnya, dan melaporkan kepada DK PBB segala kemajuan yang dicapai. Sedangkan Rusia mengusulkan untuk membentuk komisi pengawas gencatan senjata, yang kemudian didukung oleh Amerika Serikat, Australia, Brasil, Colombia, Polandia dan Suria yang kemudian diveto oleh Prancis. Prancis menganggap bahwa usul tersebut terlalu menguntungkan pihak Indonesia. Prancis hanya akan setuju bila dibentuk komisi konsuler sesuai dengan jumlah konsul yang ada di Jakarta, yang akan bertindak sebagai pengawas dan yang harus melaporkan bagaimana pelaksanaan gencatan senjata kepada DK PBB. Dan usul Prancis diterima oleh anggota dewan.

199 | S N I 5

Pada akhir bulan September 1947, menerima laporan komisi para konsul yang dibentuk berdasarkan usul Prancis dan berada di Jakarta. Laporan komisi para konsul tersebut antara lain berisi: 1. Pengumuman gencatan senjata tidak seluruhnya dapat dituruti 2. Tentara Belanda yang melakukan operasi kipas sejak 21 Juli sampai 4 Agustus, membentuk tulang-tulang kipas yang sudah menjorok jauh kedepan, sehingga daerah-daerah antaranya terbentuk kantong-kantong yang masih dikuasai tentara Republik. 3. Tentara Republik yang bergerak mundur melakukan taktik bumi hangus, perampokan dan penculikan, yang secara khusus ditujukan kapada harta milik dan orang-orang Cina (Tobing, 1986:8) Komisi para konsul juga berpendapat, bahwa selama keadaan masih tetap seperti sekarang, tidak akan mungkin diadakan gencatan senjata yang efektif, komisi konsul juga mengakui bahwa komisi belum dapat menemukan cara yang tepat untuk menanggulangi masalah tersebut. Sementara itu pihak Belanda sendiri, dalam usaha menangkis setiap usulusul dan resolusi yang diajukan oleh negara-negara yang bersimpati kepada perjuangan kemerdekaan RI kepada DK PBB, yang menyerukan gencatan senjata dan penarikan semua pasukan Belanda ke posisi semula sebelum terjadinya penyerangan dan menanggapi keterlibatan PBB dalam menyelesaikan sengketa Belanda dengan Indonesia terus meyakinkan dunia internasional dengan segala cara agar masalah Indonesia tidak dibicarakan di dalam sidang DK, karena masalah Indonesia dianggap sebagai masalah dalam negeri Belanda sendiri. Dalam sidang DK, Belanda yang diwakili oleh duta besarnya di PBB Dr. N. Van Klerrens, mengajukan protes dan tetap menganggap bahwa masalah Indonesia tidak dibicarakan dalam sidang DK karena dianggapnya sebagai masalah dalam negeri Belanda sendiri, dan DK tidak berhak ikut campur didalamnya. Perdana Menteri Indonesia Sultan Syahrir ketika mendapatkan giliran untuk berbicara di depan sidang DK PBB pada tanggal 4 Agustus 1947, berusaha meyakinkan Dewan mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi di Indonesia.

200 | S N I 5

Beliau juga mengatakan jalan satu-satunya untuk mengakhiri pertempuran adalah pembentukan komisi pengawas yang bertugas menjamin terlaksananya resolusi DK PBB, perlunya Dewan Keamanan menerima usul Australia, pasukan Belanda kedudukan semula sebelum penyerangan berlangsung (Moedjanto, 1991). Setelah beberapa minggu berlangsungnya sidang DK, tidak ada keputusan yang dapat diambil. Akhirnya DK menerima usul Amerika Serikat pada tanggal 25 Agustus 1947 untuk membentuk Komisi Jasa-Jasa Baik , menjadi keputusan Dewan Keamanan yang akan membantu dalam menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dengan Belanda. Berdasarkan usul Amerika Serikat tersebut, maka dibentklah Komisi JasaJasa Baik atau yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN). Cara pembentukannya adalah, dimana Indonesia dan Belanda masing-masing menunjuk satu negara dan kedua negara yang dipiih tersebut memilih negara ketiga. Indonesia menunjuk Australia, seangkan Belanda menunjuk Belgia, kemudian Australia dan Belgia menunjuk Amerika Serikat sebagai negara ketiga. Belgia diwakili oleh Van Zeland, Australia diwakili oleh Richard C. Kirby dan Amerika Serikat diwakili Frank Graham. Resolusi Dewan Keamanan yang membentuk KTN itu merupakan pukulan keras bagi Belanda. Sebab dipandang dari sudut hukum internasional merupakan pengakuan de facto PBB atas kedaulatan RI. Karena dengan resolusi tersebut di atas masalah Indonesia bukan lagi masalah Indonesia dengan Belanda, melainkan sudah menjadi masalah internasional. Oleh karena itu kedua belah pihak dihimbau supaya segara menghentikan pertikaian dan bersedia berunding untuk mencari jalan penyelesaian. Tanggal 27 Oktober 1947, bertepatan dengan penutupan pembahasan masalah Indonesia dengan Belanda babak kedua di DK PBB, anggota-anggota KTN tiba di Indonesia. Pihak Indonesia menyambut kedatangan KTN dengan harapan, karena keputusan DK tidak memberi suatu kepastian bagi kedua belah pihak sedangkan KTN hanya akan memberi jasa baik dan tidak berwenang mengambil

keputusan,

sekalipun

terjadi

kemacetan

yang

tidak

dapat

dikompromikan.

201 | S N I 5

Sebaliknya pihak Belanda menyambut kedatangan komisi dengan perasaan kecewa, tetapi terpaksa karena mereka tidak berani menghadapi tuduhan bahwa mereka ingin menegakkan kembali penjajahan di Indonesia. Oleh karena itu mereka harus mampu meyakinkan KTN, bahwa satu-satunya jalan untuk mempertahankan nilai ekonomis Indonesia adalah dengan jalan menghapuskan Republik sekarang dan menggantinya dengan Republik yang lebih rasional (Tobing:17). Dengan perantaraan KTN, akhirnya dapatlah dipertemukan antara wakilwakil Indonesia dengan wakil-wakil Belanda, sekaligus berhasil mengatasi kemacetan perundingan antara kedua belah pihak, dengan mengadakan suatu perundingan yang berlangsung diatas kapal perang Amerika Serikat Renville, dalam perundingan tersebut delegasi Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Mr. Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda diwakili oleh R. Abdul Kadir Widjodjiatmojo. Perundingan tersebut sedikit mengalami hambatan bahkan terkesan sangat alot, karena sulitnya untuk mempertemukan pendirian dari masing-masing delegasi. Karena adanya tantangan dari pihak Belanda terhadap usul-usul yang disampaikan oleh KTN, maka selanjutnya KTN menyampaikan usul baru sekaligus sebagai pesan dalam pesan natal tersebut tanggal 26 Desember berisi usul-usul yang sangat dekat dengan keinginan Belanda, dalam pesan natal tersebut KTN menghendaki perdamaian dengan garis Van Mook . Karena sebelumnya dimana dalam tuntutan Van Mook ingin mempertahankan kedudukan militernya pada kedudukan sejak agresi 21 Juli 1947. Jadi dalam pesan natal tersebut KTN menerima tidak lebih dari tiga bulan, Belanda diharuskan menarik pasukannya dari daerah yang diduduki. Selanjutnya dalam menanggapi usul KTN tersebut, Belanda antara lain mengusulkan: 1. Agar bantuan KTN diteruskan 2. Dalam waktu tidak kurang dari 6 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun setelah penandatanganan persetujuan, perundingan yang suka rela dan bebas tentang soal-soal yang pokok segera dilangsungkan.

202 | S N I 5

3. Akan segera dilakukan penentuan nasib tentang hubungan politik rakyat sesuatu daerah dengan NIS. 4. Tiap pihak akan menjamin kebebasan berkumpul, berbicara dan berpendapat, dengan catatan bahwa kebebasan itu tidak akan dipakai untuk melakukan tindakan kekerasan atau pembalasan. Pihak RI juga menyampaikan usul yang berisi kesediaan RI untuk menerima usul-usul yang disampaikan oleh KTN dalam pesan natalnya tanggal 26 Desember 1947, yang disampaikan oleh ketua delegasi Indonesia Mr. Amir Syarifuddin. Adapun usul-usul tersebut seperti yang dikemukakan oleh Anak Gde Agung sebagai berikut: 1. Usul-usul mengetahui persetujuan gencatan senjata yang diajukan secara tidak resmi oleh pemerintah Belanda tanggal 2 Januari 1948 serta alenia yang dikonsep baru dan tafsiran alenia 10 tentang usul-usul ini yang disampaikan pada 4 Januari 1948. 2. Asas-asas politik untuk pengetahuan sengketa termasuk empat pasal persetujuan Linggarjati, yang diambil oleh “Pesan Natal” Komisi, diajukan secara tidak resmi oleh delegasi Belanda tanggal 2 Januari 1948 dan dirumuskan tanggal 9 Januari 1948 (1983:65). Setelah dibahas secara terperinci usul-usull kedua belah pihak oleh masing-masing

delegasi,

maka

kedua

delegasi

tetap

mempertahankan

pendiriannya masing-masing, sehingga perundingan tersebut hampir gagal. Berhubungan karena adanya jalan buntu dalam perundingan terutama tentang status daerah yang diduduki oleh Belanda, maka ditetapkan bahwa akan diadakan  plebisit   (penentuan pendapat rakyat). Pihak Belanda setuju setelah ada jaminan

bahwa kedaulatan Nederland akan diserahkan kepada NIS sedangkan RI sendiri hanya bagian dari NIS. Dengan adanya jaminan tersebut, maka dapatlah dicapai dua perjanjian antara RI dengan Belanda, yaitu masing-masing pada tanggal 17 Januari 1948 dan 19 Januari 1948. Yang terdiri dari perjanjian gencatan senjata dan 12 dasardasar perjanjian politik serta 6 pasal tambahan dari KTN. Pokok-pokok isi perjanjian Renville memuat ketentuan sebagai berikut:

203 | S N I 5

1. Republ Republik ik menerim menerim garis garis dema demakr kras asii Van Mook Mook,, dan dan bers bersedi ediaa men menarik semua pasukan TNI yang erada diluar garis Van Mook . 2. Setelah perjanjian

enville enville dita ditand ndatan atangan gani, i, maka maka kedu keduaa belah belah pih pih k bersedia

menghentikan permusuhan atau dicapai gencatan senjata. 3. Pemeri Pemerinta ntah h Belan Beland da dan RI akan bekerjasama membentuk Uni IndonesiaBelanda. Dengan dicapai ya perja perjanjia njian n Renv Renville ille,, maka maka perti pertikai kaian an Indo Indone nesia dengan Bela elanda ak akan di diselesaikan dengan jalan damai yaitu lewat pe p erundingan. Seperti kome koment ntar ar Fran Frank k Grah Grahaam “from the bullet to the ballot”  atau “ dari peluru ke pemung pemunguta utan n suar suara” a” (da (dari pepe peperan rangan gan ke pleb plebisi isitt atau atau penent penentuan uan penda pendapat rakyat) (Moedjanto, 1991). Memperhatikan hasil yang dicapai dalam perjanjian Renville, merupakan suatu uatu keru erugian ian besar esar b gi RI, RI, kar karen enaa wil wilay ayah ah Repu Republi blik k Indo Indone nesi siaa sem sem kin sempit bila bila dib diban andi ding ngka kan n den deng gan hasil yang dicapai dalam perjanjian Linggarj ati.

Gambar. Delegasi Indon sia pada perjanjian Renville, tampak di antaranya Agus alim dan Achmad Soebardjo. Sumber: google.com

Dari hasil yang dicapai dalam perundingan Renville tersebut,

ampaknya

banyak pihak yang t dak dak set setuj uju, u, terma termasu suk k pres presid iden en Suk Sukar arno no sen sen diri wakil presiden Moh. Hatta, Amir Syarifuddin dan Syahrir serta banyak p artai-partai politik yang menolak p rjan rjanjia jian n terse tersebu but. t. Akan Akan teta tetapi pi berh berhub ubun unga gan n kar kar na adanya

20 | S N I 5

laporan dari beberapa panglima tentara kepada presiden, bahwa persediaan amunisi semakin me ipis, serta adanya kepastian bahwa apabila Republik meno menola lak k Ren Renv ville ille,, ma ma a akan akan ada ada ser seran anga gan n baru baru dari dari piha pihak k Bela Belan n a. Dengan demikian, maka terp ksa perjanjia perjanjian n Renville Renville diterima. diterima. Disampi Disampin ng itu ada perti pertimb mban anga gan n lain lain yai yai u bah bahwa wa seg seger eraa akan akan diad diadak akan an pleb plebis isit it,, dim dimana rakyat diharapkan akan memberikan suara yang mendukung RI. Penerimaan pe erintah erintah RI atas atas perjan perjanjian jian Renvi Renville, lle, disamp disampiing karena pertimbangan-pertimbangan ngan diat diatas as,, jug jugaa kar karen enaa peme pemeri rint ntah ahan an sada sadarr ba bahwa dalam suatu perundingan tiap-tiap iap pi pihak yang beru erunding harus bers ersedia m mberi dan meneri menerima. ma. Seba Sebab b itula itula hasil asil maksi aksim mal yang ang tel telaah diu diussahak ahakan an oleh leh de delegasi dan Indonesia dalam perun ingan Renville. Setelah penandatanganan perjanjian Renville, maka Indonesia mengalami masa krisis dan penuh denga dengan n coba cobaan an.. Kare Karena na wilay wilayah ah yang yang sema sema in sempit, timb imbulnya pembero eronta an PKI di Madiun dan selanjutnya Belanda melancarkan agresi militer yang ked a.

Gambar. Peta wilayah Indonesia pada masa perjanjian Renville. Sumber: Googl e.com

20 | S N I 5

Kesimpulan

Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville merupakan bukti bahwa Belanda ingin kembali menguasai Indonesia, yang mana kedua perjanjian tersebut tidak membawa hasil bagi kedua pihak. Di dalam perjanjian ini Belanda melancarkan agresinya yaitu setelah perjanjian Linggarjati terjadi Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II setelah perjanjian Renville. Kedua perjanjian tersebut hanyalah merupakan dasar-dasar yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak didalam melakukan pembicaraan-pembicaraan politik. Dalam kenyataannya, perjanjian Linggarjati dan Renville, memang tidak lebih dari secarik kertas yang tidak ada isinya. Belanda tidak sedikitpun mengindahkan isi yang telah disepakati dalam perjanjian itu. Pertempuran-pertempuran bukannya tanbah berkurang, tetapi semakin berkobar di mana-mana, RI dan Belanda samasama saling tuduh menuduh dan saling tidak mengakui, bahwa dialah yang mengingkari perjanjian itu. Sementara itu Belanda terus memperluas daerah kekuasaannya sehingga Indonesia wilayah kekuasaannya semakin sempit.

206 | S N I 5

Glosarium

Diratifikasi

: Proses adopsi perjanjian internasional, atau konsitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya.

De Facto

: Pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara-negara lain yang telah memiliki unsur-unsur seperti rakyat, wilayah, pemimpin

Diveto

: hal untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan, peraturan dan undang-undang atau resolusi

DK PBB

: Dewan Keamanan PBB

Delegasi

: Perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung ataupun musyawarah.

Garis Van Mook

: Garis satatus quo, perbatasan buatan yang memisahkan wilayah Indonesia dan Belanda pada masa revolusi nasional

KNIP

: Komite Nasional Indonesia Pusat

Konsolidasi militer

: penyerangan dengan menggunakan militer atau perang, menggagalkan penyerangan

Komisi Arbitrase

: Badan penyelesaian sengketa atau beda pendapat perdata oleh para pihak melalui alternatif.

Komisi konsuler

: komisi yang bertugas mengawasi gencatan senjata Indonesia-Belanda disepanjang Garis Van Mook

KTN

: Komisi Tiga Negara, badan arbitrase yang tidak memihak pihak manapun demi melerai konfil RI dan Belanda

207 | S N I 5

NIS

: Negara Indonesia Serikat

Plebisit

: pemungutan suara yang dilakukan oleh suatu negara untuk menyikapi kebijakan tertentu.

208 | S N I 5

Latihan 1

1. Kemukakan perbedaan antara Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville 2. Buatlah analisis tentang isi Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville. 3. Bagaimana pendapat anda tentang wilayah Indonesia pada masa perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville 4. Kemukakan pendapat anda terhadap sikap pemimpin yang selalu menerima hasil perundingan Linggarjati dan Renville yang kedua perjanjian tersebut mempersempit wilayah Indonesia. 5. Buatlah laporan dampak yang ditimbulkan dari kedua perjanjian itu bagi kedaulatan negara Indonesia. Latihan 2

1. Di bawah ini merupakan kesepakatan dari Perundingan Linggarjati, kecuali... a. Belanda mengakui wilayah Indonesia meliputi Jawa, Sumatra dan Madura b. Indonesia dijadikan sebagai negara persemakmuran berbentuk federasi c. Dibentuk Negara Indonesia Serikat d. Dibentuk Uni-Indonesia Belanda e. Belanda berjanji tidak akan melakukan politik de vide et impera 2. Dalam perundingan Renville delegasi Indonesia dipimpin oleh a. Sutan Syahrir b. Moh. Hatta c. Mohammad Roem d. Abdulkadir Wijoyoatmojo e. Amir Syarifuddin 3. Pemimpin Indonesia yang menandatangani Perjanjian Linggarjati adalah.... a. Sutan Syahrir b. Moh. Hatta c. Mohammad Roem d. Abdulkadir Wijoyoatmojo e. Amir Syarifuddin 4. Komisi Tiga Negara (KTN) berperan penting terhadap terselenggaranya perundingan....

209 | S N I 5

a. Linggarjati b. Hooge Value c. Renville d. Federal e. Perserikatan 5. Perundingan Renville menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut, kecuali... a. Kabinet Amir Syarifuddin jatuh b. Wilayah Indonesia semakin sempit c. Pasukan Siliwangi melakukan hijrah (long march) ke wilayah RI d. PDRI menyerahkan mandatnya kepemerintah pusat di Yogyakarta e. Terjadinya pemberontakan DI/TII dan pemberontakan PKI Madiun 6. Perundingan yang menghasilkan pengakuan kedaulatan RI meliputi wilayah Jawa, Sumatra, dan Madura adalah... a. Perundingan Hooge Value b. Perundingan Malino c. Perundingan Linggarjati d. Perundingan Renville e. Perundingan Roem-Royen 7. Negara yang termasuk didalam Komisi Tiga Negara adalah.... a. Australia, Belgia, Amerika Serikat b. Australia, Belgia, Indonesia c. Australia, Belgia, Belanda d. Australia, Amerika Serikat, Inggris e. Inggris, Belanda, Amerika Serikat 8. Lord Killearn sebagai perantara bagi perundingan antara kedua belah pihak. Atas usaha-usaha yang dilakukan antara Indonesia dengan Belanda dapat dipertemukan di meja perundingan, yang akhirnya menghasilkan perundingan Linggarjati. Lord Killearn berasal dari negara.... a. Belanda

d. Inggris

b. Prancis

e. Belgia

c. Australia

210 | S N I 5

9. Tempat dilaksanakannya perundingan Renville adalah.... a. Di kapal Renville milik Amerika Serikat b. Indonesia c. Belanda d. Di Linggarjati, Jawa Barat e. Australia. 10. Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada tanggal a. 15 November 1946 b. 16 November 1946 c. 17 November 1946 d. 15 Desember 1946 e. 20 Desember 1946

TAMBAHAN SOAL

1. Bagaimanakah peranan Inggris didalam proses perundingan Linggarjati. a. sebagai perantara antara Belanda dengan Indonesia dalam tercapainya perundingan Linggarjati b. negara yang mendukung Belanda c. negara yang mendukung Indonesia d. negara yang mengadudomba Indonesia dengan Belanda 2. Mengapa Indonesia menerima perjanjian Linggarjati sementara hasil perjanjian itu membuat wilayah Indonesia menjadi sempit. a. Indonesia sangat bergantung pada pihak Belanda b. Dengan kelemahan militer Indonesia maka adanya perjanjian itu memungkinkan pihak Indonesia untuk memperoleh kesempatan yang baik guna mengadakan tindakan konsolidasi militer. c. Supaya Indonesia dapat melakukan perjanjian lagi dengan Belanda d. Agar Indonesia bisa merdeka secepatnya. 3. Mengapa disebut sebagai perjanjian Renville. a. Karena perjanjian ini dilakukan oleh pihak Belanda b. Delegasi yang mewakilinya bernama Renville

211 | S N I 5

c. Renville adalah nama tempat di Amerika A merika Serikat d. Karena perjanjian Renville dilaksanakan diatas kapal Renville 4. Jelaskan mengapa Dr. Beel tidak mengakui isi perjanjian renville? a. Agar Belanda merasa leluasa melakukan agresi terhadap Republik Indonesia. b. Karena isi Perjanjian Renville sangat merugikan pihak Belanda c. Agar Belanda masih bertahan di Indonesia d. Dr. Beel menginginkan Indonesia jatuh ketangan Belanda 5. Bagaimanakah peranan KTN dalam Perjanjian Renville. a. Dengan perantaraan KTN, akhirnya dapatlah dipertemukan antara wakilwakil Indonesia dengan wakil-wakil Belanda dalam Perjanjian Renville b. KTN dapat mempercepat penyelesaian konfil antara Indonesia dengan Belanda c. KTN

adalah

organisasi

bentukan

Belanda

sehingga

mendukung

perjuangannya d. dengan adanya KTN Indonesia dapat merdeka secepatnya 6. Mengapa Divisi Siliwangi dipindahkan ke Jawa Tengah setelah perjanjian Renville... a. Karena Divisi Siliwangi ingin menghindari pihak Belanda b. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur, hal ini sesuai dengan isi perjanjian Renville c. Divisi Siliwangi ingin melindungi rakyat Yogyakarta d. Karena di Jawa Tengah kondisinya sangat memungkinkan untuk melakukan perang. 7. Berikut ini dalam perjanjian Linggarjati ada beberapa negara yang mengakui kekuasaan RI kecuali.... a. Inggris b. Amerika Serikat c. Mesir d. Jepang

212 | S N I 5

8. Karena tidak setuju dengan isi perjanjian Renville pejuang RI Kartosoewiryo kemudian mendirikan... a. NII b. DI/TII c. RIS d. NIT 9. Berikut ini adalah partai-partai yang menentang perjanjian Linggarjati adalah... a. PNI b. GOLKAR c. PDI d. MURBA 10. Yang mendirikan DI/TII sebagai reaksi dari perjanjian Renville adalah.... a. Kartosuwiryo b. Kabinet Amir Syarifuddin c. Kahar Muzakkar d. Sultan Syahrir

213 | S N I 5

Daftar Pustaka

A. B. Lapian dan P. J. Droglever. 1992.  Menelusuri Jalur Linggarjati. Jakarta:PT Pustaka Utama Grafiti. Agung, Anak Gde. 1983.  Renville. Jakarta: Sinar Harapan. Kahin, Audrey R.1985. Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan. Jakarta: PT Pustaka Grafiti. Moedjanto, G. 1988.  Indonesia Abad 20 (2). Yogyakarta:Kanisius. Nasution, A.H. 1978. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 4. Bandung: Angkasa. Roem, Mohammad. 1972.  Bunga Rampai dari Sejarah Jilid II . Jakarta: Bulan Bintang. Sumarkidjo, Atmadji. 2000.  Mendung di Atas Istana Merdeka. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Sekretaris Negara Republik Indonesia. 1985. 30 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: PT. Citra Lemtoro Gung Persada Tobing, K.M.L. 1986.  Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville. Jakarta: PT Gunung Agung.

https://www.google.com/search?q=PERUNDINGAN+LINGGARJATI

214 | S N I 5

BAGAN MATERI

Uapaya Penyelesaian Konflik Indonesiaelanda

+iplo)asi, Pe!"ndin#an

Pe!"ndin#an $in##a%a&i

Pe!"ndin#an 'en(ile

Ko)isi *i#a Ne#a!a

21  | S N I 5