Makalah Penganggaran Sektor Publik

Penganggaran Sektor Publik Annissa Pratiwi Dita Septiana Karunia Zuraidaning Tyas FEB UNIVERSITAS DIPONEGORO

Abstrak Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Penganggaran merupakan proses untuk mempersiapkan anggaran. Anggaran adalah  pernyataan mengenai mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Fungsi dari penganggaran sektor publik adalah sebagai alat perencanaan, alat  pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang publik. Jenis-jenis anggaran sektor publik terdiri dari anggaran operasional dan anggaran modal. Tahapan dalam siklus anggaran meliputi tahap persiapan anggaran, tahap ratifikasi, tahap implementasi, serta tahap pelaporan dan evaluasi. Dengan anggaran, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang langka untuk menggerakan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang penting lagi, anggaran merupakan sarana untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah terhadap publik.

Kata Kunci : Anggaran Sektor Publik, Fungsi Anggaran, Jenis Anggaran Sektor Publik, Tahap

Anggaran

1.1. PENDAHULUAN

Dalam proses manajemen organisasi, anggaran mempunyai posisi yang sangat penting karena mengungkapkan “apa yang akan dilakukan dimasa mendatang”. Pemikiran strategis disetiap organisasi merupakan proses dimana manajemen berfikir tentang pengintegrasian aktifitas kearah tujuan organisasi. Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi dan ekonomi eksternal, semakin tergolong manajemen untuk menyusun strategi. Pemikiran strategi manajemen didokumentasikan dalam berbagai dokumen perencanaan. Keseluruhan  proses akan diintegrasikan dalam prosedur penganggaran organisasi. Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup signifikan dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarki menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik juga telah mengalami  banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Anggaran sektor publik di buat untuk menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan , dan sebagainya agar terjamin secara la yak. Anggaran juga merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap r akyat. dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilita s publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. Oleh sebab itu, makalah ini akan membahas tentang Penganggaran Sektor Publik yang ada di Indonesia. Apa saja fungsi anggaran sektor publik, tujuan, karakteristik, serta bagaimana penyusunannya.

2.1. PEMBAHASAN 2.1.1. KONSEP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Penganggaran merupakan proses untuk mempersiapkan anggaran. Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama per iode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dalam organisasi sektor publik,  penganggaran mengandung nuansa politik yang tinggi dan cukup rumit. Hal ini dikarenakan, pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan diberi masukan. Penganggaran sektor publik berkaitan dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran sektor  publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Tahap penganggaran sangat penting dilakukan karena anggaran yang tidak  berorientasi pada kinerja dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Proses  penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus yang  bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Aspek- aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik, yaitu : 1) Aspek perencanaan 2) Aspek pengendalian 3) Aspek akuntabilitas publik 2.1.2. PENGERTIAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Anggaran publik merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dan rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran publik merupakan suatu kondisi keuangan yang menyatakan berapa  biaya atas rencana - rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan berapa banyak serta  bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan). 2.1.3. PENTINGNYA ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kese hatan, pendidikan dan lain - lain agar terjamin secara layak, karena tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang dibuat. Uang yang

dimiliki pemerintah merupakan uang rakyat dan anggaran merupakan rencana  pemerintah untuk membelanjakan uang tersebut. 2.1.3.1.Anggaran dan kebijakan fiskal pemerintah

Kebijakan fiskal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui system pengeluaran untuk mencapai tujuan tertentu. Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan social dan ekonomi, menjamin kesinambungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran sektor publik harus memenuhi syarat berikut ini : 1) Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat 2) Menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen –  departemen pemerintah  provinsi maupun daerah Pentingnya anggaran sektor publik antara lain karena :

1) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial, ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 2) Adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus  berkembang sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas. Adanya masalah keterbatasan sumber daya, pilihan dan trade offs. 3) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung  jawab

terhadap

rakyat.

Anggaran

merupakan

instrument

pelaksanaan

akuntabilitas publik oleh lembaga –  lembaga publik yang ada

2.1.4. FUNGSI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu : Anggaran sebagai alat perencanaan ( Planning Tool)

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, beberapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

1) Merumuskan tujuan serta sasaran kebiajakn agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan, 2) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya, 3) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan 4) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian ( Control Tool)

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan

pengeluaran

pemerintah

agar

pembelanjaan

yang

dilakukan

dapat

dipertanggungjawabakan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati, dan manajer publik lai nnya dapat dikendalian melalui anggaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalian (membatasi kekuasaan) eksekutif. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya over-spending,

underspending   dan

salah

sasaran

(misappropriation)

dalam

 pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggarakan merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional  program atau kegiatan pemerintah. Sebagai alat pengendalian mnajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk menyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, anggaran digunkaan untuk memberi informasi dan menyakinkan legislatif bahwa pemerintahan bekerja secara efesien, tanpa ada korupsi dan pemborosan. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu: 1) Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan; 2) Menghitung selisih anggaran ( favourable dan unfavourable variance); 3) Menentukan penyebab yang dapat dikendalian (controllable) dan tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) atas suatu varians; 4) Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal ( F iscal Tool)

Tujuannya adalah untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal  pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Selain itu, anggaran juga dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat  pertumbuhan ekonomi. Anggaran Sebagai Alat Politik (Political Tool)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas  –   prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas  penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik ( political tool ). Oleh karena itu,  pembuatan anggaran publik membutuhkan  political skill , coalition building , keahlian negosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi ( Coordination and

Communication Tool) Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran  publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga  berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan keseluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinera ( Performance Measurement Tool )

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada  pemberi wewenang (legislatif). Kinerja Eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efesiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai  berdasarkan berapa ang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah

ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Anggaran Sebagai Alat Motivasi ( Motivasi Tool)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar  bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya  bersifat challenging  but attainable atau demanding but achieveable. M aksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namum  juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik ( Public Sphere)

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisir akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Pengangguran, tuna wisma dan kelompok lain yang tak terorganisasi akan dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan  pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa, melakukan  boikot, vandalisme, dan sebagainya. 2.1.5. JENIS  –  JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran Operasional (operation / recurrent budget )

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari –  hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah “Belanja Rutin”. Belanja Rutin (recurrent expenditure) adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut “rutin” karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan.

Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik. Dalam sebuah masyarakat demokratis, rakyat memberi mandat kepada peemrintah melalui pemilihan umum. Politisi menstraslasikan mandat tersebut dalam bentuk kebiajakn publik dan program yang memberi manfaat bagi pemilih yang direfleksikan dalam anggaran. Adanya keterbatasan sumber daya, menyebabkan anggaran mempunyai trade-offs, sebagai uang tidak dapat dialokasikan untuk suatu  bidang tanpa mengurangi jumlah alokasi pada bidang yang lain, atau adanya penambahan  jumlah pajak yang dibayar publik. Pemerintah tidak mungkin memenuhi permintaan seluruh stakeholder-nya secara simultan. Pemerintah memutuskan bidang mana yang akan didahulukan atau diprioritaskan. Anggaran berfungsi sebagai alat politis yang digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebetuhan keuangan pada sektor tersebut. Anggaran Modal

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi atau modal merupakan pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik. Dalam sebuah masyarakat demokratis, rakyat memberi mandat kepada pemerintah melalui proses pemilihan umum. Politisi menstranslasikan mandat tersebut dalam bentuk kebijakan publik dan program yang memberi manfaat bagi  pemilih yang direfleksikan dalam anggaran.Adanya keterbatasan sumber daya, menyebabkan anggaran mempunyai trade-offs, sebagian uang tidak dapat dialokasikan untuk suatu bidang tanpa mengurangi jumlah alokasi pada bidang lain, atau adanya  penambahan jumlah pajak yang di bayar publik. Pemerintah tidak mungkin memenuhi  permintaan seluruh stakeholder   secara simultan. Pemerintah akan memutuskan bidang mana yang akan didahulukan atau diprioritaskan. 2.1.6. PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

1) Otorisasi oleh legislatif Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

2) Komprehensif Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. 3) Keutuhan anggaran Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum ( general fund ). 4)  Nondiscretionary Appropriation Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efesien, dan efektif. 5) Periodik Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitahunan. 6) Akurat Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate  pendapatan dan overestimate pengeluaran. 7) Jelas Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan. 8) Diketahui publik Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas

2.1.7. PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) yang dipersentasikan setiap tahunnya oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program program apa yang direncanakan peemrintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. Penyusunan dan  pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses  penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu:

1) Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah. 2) Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan  jasa publik melalui proses pemrioritasan. 3) Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi perioritas belanja. 4) Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR / DPRD dan msyarakat luas. Faktor Dominan yang Terdapat dalam Proses Penganggaran

1) Tujuan dan target yang hendak dicapai 2) Ketersediaan sumber daya (faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah) 3) Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target 4) Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti munculnya peraturan  pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam dan lainnya. Pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek  penganggaran, aspek akuntansi, aspek pengendalian, dan aspek auditing. Aspek  pengangaran mengantisipasi pendapatan dan belanja, sdangkan aspek akuntansi terkait proses mencatat, mengolah, dan melaporkan segala aktivitas penerimaan dan  pengeluaran atas dana pada saat anggaran dilaksanakan. 2.1.8. PRINSIP-PRINSIP POKOK DALAM SIKLUS ANGGARAN

Richard Musgrave seperti dikutip dalam Coe (1989) mengidentifikasi tiga  pertimbangan ekonomis mengapa pemerintah perlu terlibat dalam bisnis pengadaan  barang dan jasa bagi masyarakat. Ketiga pertimbangan tersebut meliputi stabilisasi ekonomi, redistribusi pendapatan, dan alokasi sumber daya. Pertimbangan pertama dan kedua umumnya hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan  pertimbangan ketiga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Atas ketiga  pertimbangan tersebut, anggaran diperlukan untuk perencanaan dan pengendalian atas  penerimaan dan pengeluaran dana dalam rangka pencapaian tujuan akhir pemerintah. Selama ini kapabilitas dan efektivitas pemerintah dalam perencanaan dan  pengendalian keuangan dirasakan masih terlalu lemah. Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya underfinancing   atau overfinancing   yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran.

Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelengara pemerintahan. Pada dasarnya prinsip-prinsip dan mekanisme  penganggaran relatif tidak berbeda antara sektor swasta dengan sektor publik. Siklus anggaran meliputi empat tahap, yaitu : 1) Tahap persiapan angaran ( preparation)

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar  pendapatan yang tersedia.Terkait dengan masalah tersebut, perlu diperhatikan sebelum menyetujui taksiran pengeluaran sebaiknya perlu dilakukan penaksiran  pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, perlu diketahui pula masalah-masalah yang akan muncul dalam proses penaksiran estimasi pendapatan dan estimasi  pengeluaran. 2) Tahap ratifikasi anggaran ( approval/ratification)

Tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut untuk memiliki integritas dan kesiapan mental yang tinggi karena pada tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak egislatif. 3) Tahap implementasi anggaran (implementation)

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Pada tahap ini, yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer sektor publik dalam hal ini memiliki tangung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan  pengendalian yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap  penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang baik meliputi  pula sistem pengendalian internal yang memadai. 4) Tahap pelaporan dan evaluasi ( reporting and evaluation )

Pada tahap ini dilakukan evaluasi dan pelaporan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan. Tahap ini menekankan pada aspek akuntabilitas. Jika dalam  pelaksanaan anggaran telah dilakukan dengan sistem akuntansi dan sistem  pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan pada tahap pelaporan dan ealuasi tidak menemui banyak kendala.

2.1.9. CONTOH REALISASI ANGGARAN

3.1. KESIMPULAN

Penggaran sektor publik merupakan proses yang sangat vital bagi organisasi sektor  publik. Anggaran publik penting sebab anggaran membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui kebijakan pengeluaran d an perpajakan. Dengan anggaran, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang langka untuk menggerakan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang penting lagi, anggaran merupakan sarana untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah terhadap publik. Anggaran publik terdiri dari anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional adalah pengeluaran yang dilakukan secara rutin dan tidak menambah kekayaan serta manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran. Sedangkan anggaran modal (asset) manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan menambah kekayaan. REFERENSI

Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.