makalah pemikiran politik islam eksistensi GAM.doc

PENGARUH GAM TERHADAP POLITIK ISLAM DI ACEH DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU TUGAS KELOMPOK MATA KULIAH PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

OLEH KELOMPOK 7 JUARI

150906008

SRI KURNIA SARI

150906017

NIKKO

150906041

YOHANSEN WYCKLIFE GULTOM

150906046

DEPARTEMEN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2017 1

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar belakang Di bidang politik awal konflik disebabkan karena rakyat Aceh tidak

memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan dalam Pemilu. Selain itu sistem pemerintahan sentralistik pada masa Orde Baru memberikan posisi yang lemah bagi Aceh dan hanya melayani kepentingan pusat dengan eksploitasi politik. Melalui sistem yang sentralistik tersebut pemerintahan pusat menciptakan jaringan elite lokal yang menjadi boneka dari pemeritah pusat dan banyak memberian keuntungan pada elite pusat membuat kekecewaan rakyat Aceh semakin besar dan mengakar permasalahan sehingga munculnya konflik di Aceh yang terealisasikan melalui GAM. Gerakan Aceh Merdeka adalah sebuah organisasi (yang dianggap separatis) yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari NKRI. GAM dipimpin oleh Hasan Di Tiro. Tujuan GAM adalah ingin Nanggroe Aceh Darussalam berpisah dengan Indonesia. Yang menariknya adalah terdapat banyak spekulasi mengenai GAM itu sendiri salah satunya yang menyebut sebagai gerakan perlawanan ideologis Islam melawan Sekulerisme. Serta adanya fakta bahwa saat pertama kalinya kunjungan Presiden Soekarno di Aceh pada tanggal 16 Juni 1948, Soekarno berjanji untuk memberikan hak kepada Aceh untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Dengan proses konflik yang telah dialami dan terhitung sejak pemerintahan Presiden Soekarno 1945 dimana gerakan ini sudah tercium setelah lima hari pasca proklamasi sampai tahun 2005 pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah mengalami yang namanya konflik-konflik dan upayaupaya perdamaian serta kesepakatan antara pemerinta pada saat itu deng GAM. Tercatat banyak upaya-upaya perdamaian yang telah dilakukan salah satunya kesepakatan damai di antara GAM-RI pada 15 Agustus 2005 di Helsinki. Akibatnya adalah tidak sedikit yang diakibatkan oleh sejarah pengalaman konflik di masa lalu berdampak bagi perpolitikan Islam di Aceh itu sendiri.

2

Tidak hanya itu, Aceh memiliki sejarah panjang perebutan sumber daya alam. Sumber daya alam Aceh tidak hanya menjadi lahan eksploitasi, tetapi juga memicu kekuasaan yang menjajah dalam bentuk kenijakan yang diatur secara formal oleh negara. Negara telah begitu jauh merambah hak terhadap sumber daya alam Aceh untuk memperkaya beberapa kelompok pejabat ketimbang sumber daya alam sebagai aset untuk bangsa. Pasal 33 Undang Undang Dasar 194 dijadikan dasar hukum kebijakan pengelolaan sumber daya alam, yang merumuskan bahwa negara memiliki hak mutlak untuk mengendalikan seluruh sumber daya nasional, termasuk Aceh. Disektor kehutanan, dasar hukum utama adalah Undang Undang Pokok Kehutanan (UUPK) No 5/1967, sebagai tindak lanjut untuk merinci lebih jauh kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan telah mengatur berbagai kebijakan si sektor kehutanan.1 1.2

Rumusan masalah Lalu pertanyaannya apa yang dilakukan oleh GAM dengan kondisi diatas.

Secara garis besar mereka menginginkan kesejahteraan bagi rakyat Aceh dengan keinginan GAM yang ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. Dalam makalah ini kami membahas mengenai apa dan bagaimana pengaruh gerakan tersebut terhadap politik Islam di Aceh. 1.3

Tujuan dan Manfaat Adapun tujuan kami dalam menulis makalah ini adalah selain sebagai

salah satu tugas dalam mata kuliah Pemikiran Politik Islam, disini kami berusaha menjawab pertanyaan mengenai apa yang dihasilkan atau pengaruh GAM khususnya politik Islam. Serta sebagai referensi dan penambah wawasan bagi kami dan para pembaca. BAB II PEMBAHASAN 2.1

Definisi Konsep Gerakan Sosial secara teoritis merupakan sebuah gerakan yang lahir dari

dan atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, 1

Lesley McCulloch, “Greed : The Silent Force of The Conflict in Aceh”, paper tidak diterbitkan, Deakin University, Melbourne, Australia (Oktober 2003) dapat diakses melalui http://www.preventconflict.org/portal/main/greed.pdf

3

kebijakan atau struktur pemerintah. Di sini terlihat tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itubertentangan dengan kehendak sebagian rakyat. Karena gerakan sosial lahir dari masyarakat maka kekurangan apapun ditubuh pemerintah menjadi sorotannya. Dari literatur defenisi tentang gerakan sosial, adapula yang mengartikan gerakan sosial sebagai sebuah gerakan yang anti pemerintah dan juga pro pemerintah. Ini berarti tidak selalu gerakan sosial itu muncul dari masyarakat tapi bisa juga hasil rekayasa para pejabat pemerintah atau penguasa.2 Menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa separatisme adalah suatu paham yang mengambil keuntungan dari pemecah-belahan dalam suatu golongan (bangsa)3 Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain. Gerakan separatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religius). Sejumlah gerakan separatis memiliki sejarah panjang rasa benci kepada pemerintah pusat dan kelompok suku atau agama yang dominan4 Separatisme juga bisa diartikan suatu kelompok nasionalis yang mencoba untuk melepaskan diri dari suatu negara untuk membentuk negara baru. Kebanggaan kelompok separatisme adalah etnis, dan bisa juga perang saudara. Separatisme berhubungan dengan konsep nasionalisme, dimana bangsa menjadi rujukannya 4. Adapun faktor penyebab separatisme adalah sebagai berikut5: a. Faktor ideologis dapat muncul sejalan dengan hadirnya pemahaman baru tentang tatanan kehidupan. Kegagalan negara-negara sekular dalam menata kehidupan manusia mendorong orang untuk mencari ideologi alternatif. b. Faktor kezaliman politik. Pemerintahan yang totaliter tidak memberi ruang yang cukup bagi warga negaranya untuk mengekspresikan tuntutan dan 2

Juwono Sudarsono (ed), Pembangunan Politik dan Perubahan Politik, Jakarta: Gramedia, 1976, hal. 24-25 3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka. 1998). hal. 210. 4 politik.kompasiana.com/2011/04/30/penyebab-perang 5 Anna Yulia Hartati, Separatisme dalam Konteks Global, Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional, Vol. 7, No. 2, Juni 2010

4

kepentingan politiknya. Kalaupun ada ritual pemilihan umum, ia cenderung dijadikan alat untuk melanggengkan dan membenarkan rezim yang berkuasa. Rezim politik yang seperti ini sering menekan aspirasi dan keinginan sekelompok masyarakat, tetapi kadang juga mengeksploitasi sebagian besar masyarakat. Tekanan politik yang sedemikian berat itu, pada

tingkatan

tertentu,

akan

memicu

lahirnya

gerakan-gerakan

separatisme. c. Faktor ekonomi. Pada awal masa reformasi, beberapa daerah kaya penghasil minyak dan hasil hutan menuntut sikap adil pemerintah. Kepentingan ekonomi masyarakat lokal bukan satu-satunya motif yang bisa mendorong separatisme. Kepentingan ekonomi negara asing juga memainkan peranan penting dalam gerakan separatisme di banyak negara. Dari sejarah perpolitikan dunia, kita mengetahui di mana ada peran AS dan Eropa (terutama Inggris dan Prancis), kepentingan ekonomi selalu mengemuka. Kepentingan ekonomi ini juga menjadi faktor penting masuknya intervensi atau peran asing. d. Intervensi asing. Mantan direktur intelejen BAKIN, Dr. AC Manullang, dalam wawancara dengan Koran Tempo, mengatakan bahwa ada keterlibatan dinas intelejen AS, CIA, dalam berbagai kerusuhan seperti di Aceh, Sampit, Pangkalan Bun, Ambon, Irian, dan daerah lainnya. Tujuannya adalah agar Indonesia chaos. Untuk kasus Ambon disinyalir ada keterlibatan Belanda. Selain dari beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gerakan separtis. Faktor kekeyaan sumber daya alam (SDA) juga memungkinkan terjadinya gerakan separatis tersebut. Kekayaan alam yang akan menimbulkan keinginan untuk menguasai menjadi bukan hanya milik pemerintah lokal saja, tetapi menjadi keinginan politik pusat dalam menguasai kekayaan tersebut. Maka dari itu, sering terjadi konflik yang diakibatkan perebutan kekuasaan atas kekayaan alam yang dimilinya. Menurut Karl Marx konflik terjadi secara wajar sesuai dengan yang melekat dalam sifat manusia atau dalam sistem politik Internasional, konflik dapat menjadi faktor yang menyampingkan peraturan, interaksi antara negara-negara.6 Dia juga berasumsi bahwa konflik terjadi karena adanya benturan-benturan antara 6

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta:Rajawali Press, 2006), hal 67.

5

segmen sosial, yang mana hal itu menyebabkan karena adanya tarik kepentingan/perbedaan kelas struktur. Menurut Nasrudin dalam Skripsinya yang berjudul Pengaruh Konflik GAM-RI terhadap Kehidupan Beragama, Sosial dan Politik Rakyat Aceh (1976-2005), teori ini menejelaskan sesuai digunakan karena ketika teradapat dua kekuatan yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dan merebutkan posisi menjadi yang tunggal pastilah terjadi konflik diantara keduanya. Konflik itu akan menghasilkan ketegangan sehingga diantara kedua kekuatan tersebut timbul usaha untuk mengalahkan lawannya. Usaha tersebut bisa melalui pemekaran dari pemerintah pusat. Hal inilah yang terjadi antara GAM dan RI, keduanya memiliki kepentingan yang sama sehingga antara keduanya terjadi konfrontasi7. 2.2

Serjarah Terbentuknya Gerakan Aceh Merdeka Menggeliatnya kembali situasi di Aceh karena para tokohnya melihat Orde

Baru pimpinan Soeharto ternyata tak membawa manfaat apa pun bagi daerah Aceh. Soeharto dan Soekarno tak ada bedanya. Malah Soeharto mulai menunjukkan sikap rakusnya untuk mencuri sumber daya alam Aceh melalui rencana proyek multinasional di era tahun 1970. Kekhawatiran tokoh Aceh ini semakin nyata, setelah melihat Soeharto merasa mendapat legitimasi melalui Pemilu 1971 yang memenangkan Golkar secara mutlak. Melihat glegar ini, sejumlah tokoh radikal Darul Islam bertekad melakukan gerakan dengan cara mencuri strat menjelang Pemilu 1977 sehingga dilahirkanlah Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Berdasarkan hal tersebut kemunculan GAM ini bisa diakibatkan oleh

faktor

kezaliman

elit

politik

dan

faktor

ekonomi

yang

tidak

mensejahterahkan rakyat aceh yang kaya akan sumber daya alamnya. Rezim Orde Baru yang mulai bangkit berobsesi mencengkram daerah Serambi Mekkah. Sebagian tokoh Aceh yang hanya demi kepentingan pribadinya mau memobilisasi rakyat untuk mendukung Golkar sebagai mesin politik Orde Baru di Pemilu 1977. Momentum ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan bagi GAM yang baru lahir, untuk menanamkan pengaruhnya dalam rangka menentang pemerintahan pusat. Sebagai Pimpinan, Daud Beureueh menyadari perlawanan terhadap pemerintah Soeharto ini harus di dukung oleh 7

Nasrudin dalam Skripsinya yang berjudul Pengaruh Konflik GAM-RI terhadap Kehidupan Beragama, Sosial dan Politik Rakyat Aceh (1976-2005) “BAB I, V”.

6

kekuatan senjata yang maksimal. Tanpa itu, pengalaman pahit saat melawan Soekarno akan kembali mereka rasakan. Daud teringat oleh sosok intelektual Aceh yaitu Hasan Tiro yang pada saat ini lagi melanjutkan studinya di universitas Columbia, Amerika Serikat. Dalam pandangan Daud, Hasan Tiro bisa mencarikan senjata untuk perjuangan rakyat Aceh, sehingga pada tahun 1972, Daud memanggil Hasan Tiro untuk kembali ke Aceh.8 Pada tanggal 20 Mei 1977 diadakan rapat akbar di kaki Gunung Halimun di Kabupaten Aceh Pidie. Dalam rapat itu berkumpul sejumlah tokoh dan pimpinan militer eks Darul Islam , tokoh-tokoh Republik Islam Aceh, maupun pejabat pemerintah yang asli putra daerah Aceh. Setelah melalui dialog yang panjang selama empat hari, mereka sepakat membangun kekuatan aliansi Gerakan Aceh Merdeka. Tanggal 20 Mei 1977 para tokoh GAM sepakat menyusun dan membentuk kabinet pemerintahan GAM . Namun saat pemilihan ketua muncul tarik-menarik. Tokoh Darul Islam, Tengku Muhammad Daud Beureueh mengusulkan jabatan Ketua GAM yang sekaligus menjadi Wali Negara Aceh dipegang oleh Hasan Tiro. Padahal, saat itu Hasan Tiro tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Akhirnya semua deklarator setuju mengangkat Hasan Tiro sebagai Ketua GAM karena mempertimbangkan rekomendasi dari Daud Beureueh.9 Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan salah satu bagian sejarah yang mewarnai dinamika sejarah di Indonesia. GAM diproklamirkan pada tanggal 4 Desember 1976 oleh Hasan Tiro. Sebenarnya GAM sendiri sebagai wahana pergerakan baru didirikan pada 20 Mei 1977. Namun Hasan Tiro sendiri memilih hari lahir GAM adalah pada tanggal yang disebut paling awal, disesuaikan dengan proklamasi kemerdekaan Aceh Sumatera. Proklamasi ini dilangsungkan di Bukit Cokan, pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie. Prosesi ini dilakukan secara sederhana, dilakukan di suatu tempat yang tersembunyi, menandakan bahwa awal-awalnya, gerakan ini adalah gerakan bawah tanah yang dilakukan secara diam-diam.10 Bersamaan

dengan

proklamasi

kemerdekaan,

Hasan

Tiro

juga

mengumumkan struktur pemerintahan Negara Aceh Sumatera. Akan tetapi, 8

Neta S Pane, op cit., hal 32-33. Ibid., hal 36. 10 Ibid., hal 48-49. 9

7

kabinet tersebut belum berfungsi hingga pertengahan 1977, persoalannya adalah karena para anggota kabinet pada umumnya masih berbaur dengan masyarakat luas untuk kampanye dan persiapan perang gerilya. Kabinet Negara Aceh Sumatera baru dapat melaksanakan sidang pertamanya pada 15 Agustus 1977. Sedangkan upacara pelantikan dan pengumpulan anggota kabinet dilaksanakan pada 30 Oktober 1977 di camp Lhok Nilam pedalaman Tiro, Pidie. Kabinetnya sendiri pada waktu itu, hanyalah terdiri dari beberapa orang saja, yaitu: Presiden (Hasan Muhammad Tiro), Perdana Menteri (Dr.Muchtar Hasbi), Wakil Perdana Menteri (Teungku Ilyas Leube), Menteri Keuangan (Muhammad Usman), Menteri Pekerjaan Umum (Ir.Asnawi Ali), Menteri Perhubungan (Amir Ishak BA), Menteri Sosial (Dr.Zubir Mahmud) dan Menteri Penerangan (M. Tahir Husin)11. GAM termasuk ke dalam sebuah bentuk gerakan sosial yang memiliki tujuan dan arah. Secara tidak langsung menuntut keadilan dan kesetaraan ekonomi. Mengingat dalam kurun waktu yang sama pula, kebijakan pemerintah Orba dinilai tidak memihak dan justru terlalu mengeksploitasi kekayaan alam Aceh. Jika kita menggunakan gerakan rakyat Aceh atau GAM sebagai sebuah gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Secara hasil GAM terbilang masih dalam proses mewujudkan cita-cita dari gerakannya itu sendiri, karena pada akhirnya mereka terpaksa menyusun startegi baru dan berafiliasi sebagai Partai Aceh. GAM itu sendiri juga tergolong ke dalam gerakan yang anti pemrintah. 2.3

Polemik Kepemilikan Sumber Daya Alam di Aceh Aceh terkenal dengan Sumber Daya Alamnya yang cukup melimpah.

Tidak heran hal ini menjadi polemik yang terjadi atas penguasaan Sumber Daya Alam tersebut. Permasalahan yang ditimbulkan malah menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara GAM dan Pemerintah Pusat. Faktor penguasaan sumber daya yang telah sebelumnya dijelaskan di atas tadi akan menimbulkan gerakan

11

Ibid., hal 42-45.

8

sosial yang berujung terciptanya gerakan separatis rakyat Aceh. Berikut ini beberapa potensi sumber daya alam Aceh dan penguasaan pemerintah pusat12: 2.3.1

Pertambangan

Potensi hasil tambang di Aceh, antara lain meliputi gas alam, minyak bumi, batu bara, emas dan tembaga. Gas alam dan minyak bumi yang ada di Arun dan daerah lainnya di Aceh telah memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap devisa negara. Sayangnya, jumlah yang diambil oleh pemerintah pusat selama lebih dari 3 dekade semasa Orde Baru begitu besar sementara yang dikembalikan untuk rakyat Aceh terlalu kecil (tidak lebih dari 5%). Selain itu, rakyat Aceh kurang diperlakukan oleh Manusiawi terutama oleh DOM di Aceh (1989-1999) diberlakukan oleh rezim orde baru, sehingga tidak mengherankan jika aceh bergolak. Semua yang terjadi sekarang di serambi mekah adalah tidak lain perlakuan yang kurang adil dan manusiawi di masa lalu. Terdapat tambang emas di daerah Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, dan Aceh Barat. Tambang Biji besi terdapat di Aceh Barat dan Aceh Selatan. Tambang mangan terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara dan Aceh Barat. Sementara Tambang Biji Timah, Batubara dan Minyak Bumi terdapat di Aceh Barat, Aceh Timur, yakni di Rantau Kuala dan Simpang Peureulak serta Gas Alam Lhok Sokun dan Kabupaten Aceh Utara. 2.4

Pengaruh GAM Terhadap Politik Islam di Aceh

2.3.1

Berdirinya Republik Islam Aceh Berdirinya Republik Islam Aceh mempengaruhi sistem politik di Aceh.

Keinginan rakyat aceh agar daerahnya ditangani dengan syariat islam ternyata tak bisa direalisasikan. Berawal dari gagasan Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Daud Beureuehdan membuat gagasan perlawanan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang mulanya berpahamkan ingin menjadikan RI sistem negara Islam. Meski demikian, rakyat aceh bukan berarti ignin memisahkan diri dari RI. Sebab tujuan NII ini bukanlah membentuk negara dalam sebuah negara melankan disebabkan pada awalnya rakyat aceh menganggap RI adalah sebuah jembatan untuk menuju cita-cita yang selama ini diidam-idamkan. Ternyata impian itu tidak 12

A. MALIK MUSA, 2016, “SUMBER DAYA ALAM ACEH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT ADAT”,Web, http://maa.acehprov.go.id/?p=971, diakses pada tanggal 7 Januari 2017

9

terealisasikan oleh pemerintahan Soekarno pada saat itu dan sangat berbeda dengan konsep rakayat aceh. Soekarno menginingkan sebuah negara dengan konsep nasionalisme. Sehingga akibatnya Daud Beureueh menghendaki aturan dasar bagi Republik Islam Aceh dalam 13 poin yang memasukan Ideologi Islam kedalam poin ke 4 sampai poin ke 8 yang menyebut Syura sebagai pokok utama dalam pemerintahan seperti adanya Dewan Syura, Majelis Syura dan Badan Eksekutif Syura.13 2.3.2

Transformasi GAM Menjadi Partai Aceh Perubahan yang terjadi dalam tubuh perpolitikan Islam di aceh mengalami

tarnsformasi yang awalnya perjuangan politik mereka melalui GAM adalah perjuang senjata berubah menjadikan keterlibatan diri dalam sistem dan mekanisme politik secara modern. 14 Pasca penandatanganan MoU Helsinki, perubahan cara perjuangan yang terjadi, member ruang bagi GAM dan masyarakat Aceh pada umumnya untuk mendirikan partai-partai politik lokal.15 Seperti Partai Rakyat Aceh, partai Aceh yang pastinya adalah anggota partai tersebut didominasi oleh aktivis pro Demokrasi dan aktivis GAM di masa lalu. Masyarakat aceh harus segera menyiapkan untuk mengambil bagian penting dalam proses politik di Aceh. Setelah pertemuan itu Peter Feith mengatakan “ada semacam pengertian pihak GAM akan mulai bertransaksasi ke arah pergerakan politik” menurutnya awal transaksasi itu akan dimulai pada akhir 2006 setelah peraturan pemerintah (PP) tentang Partai Lokal keluar. Setelah keluarnya PP itu dan setelah GAM membentuk Partai Politik Lokal Lanjut Peter Feith, “berdasarkan pemahaman pribadi saya segera setelah itu secara praktisnya pergerakan GAM sudah dibubarkan.16 Partai Aceh adalah salah satu partai lokal yang ada di Aceh. Pendiri partai Aceh merupakan eks Militan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kaum intelektual, kaum muda yang progresif, kaum perempuan, para korban pelanggaran Hak Azasi 13

Neta S Pane, op cit., hal 9-15. Bob Sugeng Hadiwinata, 2010, Transformasi Gerakan Aceh Merdeka (dari kotak peluru ke kotak suara), Jakarta, FES, hal 170. 15 Ibid., hal 179. 16 Lihat, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) akan berbentuk parpol Lokal, Serambi Indonesia, 3 Desember 2016 14

10

Manusia (HAM), petani, nelayan, kaum miskin kota serta berbagai kelompok masyarakat Aceh lainnya. Munculnya partai politik lokal ini merupakan hasil kesepakatan perdamain di Aceh yang merupakan rangkaian penyelesaian konflik Aceh dengan pemerintah Indonesia. Adanya partai politik lokal merupakan upaya unutuk mengembangkan insentif bagi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan masyrakat Aceh berpartisipasi dalam proses politik di Aceh. Munculnya partai politik lokal merupakan bagian dari aspirasi daerah untuk mengiring partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Ini merupakan langkah strategis bagi penguatan eksistensi daerah terhadap pusat, yang nantinya dapat membangun hubungan politik yang berkesinambungan antara pusat dan daerah dalam menyalurkan aspirasi dan percepatan pembangunan. Pasalnya partai politik yang bersifat nasional tidak mungkin dapat menampung mengaregesikan kepentingan rakyat di daerah yang begitu multikultural.17 Hambatan pembentukan Partai GAM juga muncul dari Pemerintah Menteri Hukum Dan HAM Andi Matalata, mengatakan pendidikan Partai GAM bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi RI. Juga selain itu, Partai GAM dinilai bertentangan dengan MoU Helsinki. Pemerintah menyebut satu butir perjanjian yang melarang anggota GAM memakai seragam maupun menunjukkan embel atau simbolnya. Bahkan Presiden SBY menyatakan tidak pernah menyetujui pembentukan Partai GAM. Alasannya, Partai GAM tidak sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu MoU Helsinki dan semangat NKRI, menghilangkan luka lama dan semangat rekonsilidasi.18 Dalam sejarah pemilu di Indonesia, Aceh adalah Provinsi terakhir yang dapat mempertahankan diri dari hegemoni Golkar. Pada, Pemilu 1987, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang disimbolkan dengan Ka’bah, meskipun kalah tipis oleh Partai berlambang beringin itu, tetapi menunjukkan kemampuannya bersaing dengan Golkar. Pada 1992 Golkar mampu mengulangi kemenangannya dalam sebuah Pemilu yang sangat jauh dari Fair dan demokratis, karena Aceh Baru dikejutkan oleh sebuah operasi militer. Kehadiran partai politik lokal di Aceh 17

M. Hamdan Basyar, Aceh Baru Tantangan Perdamaian Reintegras,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014), hal 79. 18 Lihat Presiden tidak pernah setujui Pembentukan GAM, Antara News, 9 Juli 2007

11

tidak lepas dari peluang yang terdapat di Perjanjian Helsinki, bahwa kehadiran Partai Politik Lokal menjadi skenario mengakhiri transisi konflik menuju perdamaian berkelanjutan.19 Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 44 Partai Politik yang berhak mengikuti Pemilu 2009, enam di antaranya Partai Lokal Aceh. Ini adalah kesempatan bagi Partai Lokal ini untuk membentur Bandur Waktu, menggeser Partai Politik Nasional dalam merebut hati dan pikiran rakyat di Pemilu, terutama bagi daerah konflik seperti Aceh, Maluku, dan Papua. Jika pada Pemilu 2009, Partai Lokal Aceh bisa merebut 30 % saja dari total Kursi Legislatif di Aceh, tentu akan terjadi revisi politik serius keberadaan Partai Politik Nasional. Keberhasilan itu pasti diikuti Papua melalui Undang-undang Otonomi Khusus.20 Dari enam Partai Lokal yang lulus verifikasi Komisi Indpenden Pemilihan (KIP) Aceh, Partai Aceh adalah yang paling menonjol. Partai ini memiliki cabang disetiap Kabupaten/Kota. Pengaruh kuat di pesisir timur dan anggota yang cukup loyal. Tentu saja karena sebagian besar pengurus berasal dari mantan kombatan yang memiliki kepatuhan dan artikulasi yang telah sama. Ketua partai Aceh Muzakir Manaf, Mantan Panglima GAM. Pengaruh Partai Aceh tentu mengancam keberadaan partai-partai lain. Perasangka yang dimunculkan oleh lawan politik adalah kemenangan Partai Aceh pada Pemilu 2009 akan menjadi jalan pintas menuju kemerdekaan.21 Pemikiran ini tentu saja sebuah kecemasan yang berlebihan. Pertama, memperjuangankan kemerdekaan Aceh sama saja memulai konflik baru, hal yang bertentangan dengan semangat perdamaian dan demokrasi yang sedang genjar dipromosikan. Melanjutkan konflik itu juga berarti akan menghambat program merekonstruksi Pasca Tsunami. Kedua, daya tahan mantan kombatan untuk melanjutkan perang bergerilya sudah berada di titik nadir karena senjata-senjata mereka sudah dimusnahkan. Beberapa aksi bersenjata akhir-akhir ini tidak berasal dari kelompok resmi, tapi milisi sempalan pragmatis dan pribadi. Ketiga, kelompok pemberontak telah menunjukkan perubahan orientasi gerakan dengan 19

Rakhmad Fadli Zain, Transformasi Politik Gerakan Aceh Merdeka, Jurnal Fisip UI (Online), http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/229/103, hal 32 20 Ibid 21 Ibid, hal 33.

12

mengubah nama organisasi. Saat ini mereka tidak lagi menamakan diri sebagai GAM (Gerakan Aceh Merdeka), nama yang berkonotasi Militer, tetapi komite peralihan Aceh (KPA) yang memiliki tujuan Partisipasi dan Transformasi Politik secara damai dan konstitusional. Salah satu proses Transformasi adalah membentuk partai.22 2.3.3

Kekuatan GAM Pada Partai Aceh di Pemilu 2014 Kekuatan GAM pada Partai Aceh di Pemilu 2014, dapat kita lihat pada

tabel diagram dibawah ini:

Sumber: kpu.go.id, 2014 Ket: PA: Partai Aceh 35,8% Berdasarkan kontestasi pemilihan DPRD di Aceh 2014, dapat disimpulkan bahwa konflik GAM turut memberikan pengaruh dalam konstalasi politik pasca reformasi. Dari 15 partai partisan, dari partai lokal hingga nasional terbukti bahwa kepercayaan masyarakat yang dihimpun berdasarkan solidaritas masalalu terbukti masih memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Partai Aceh menghimpun 35,8% Suara. Perolehan ini sangat jauh menyangingi pesaing terdekat kedua, Partai Golkar 11,2% suara. Maka dari itu semenjak disahkannya Partai Aceh tahun 2009, eksistensi partai ini dalam 22

Ibid.

13

kompetisi politik Aceh meningkat secara signifikan. Bahkan mampu mengalahkan partai-partai nasional yang sebelumnya lebih mendominasi di wilayah Aceh sendiri. Sehingga tidak mengherankan bahwa munculnya asumsi-asumsi negatif dari Partai-partai Nasional akan kehadiran Partai Aceh sebagai pesaing baru dalam kancah dunia perpolitikan Aceh. Selain itu, tingginya perolehan suara Partai Aceh dimungkinkan karena kemampuan Partai Aceh dalam menghimpun dan mempersuasi masyarakat Aceh untuk mendukungnya. Hal ini dapat kita lihat dari semboyan kampanye politik Partai Aceh. Berikut ini alasan semobyan kampanye Partai Aceh yang bertemakan 13 Alasan Mengapa Harus Pilih Partai Aceh23: 1. Karena Partai Aceh miliki semua rakyat Aceh. 2. Karena Partai Aceh adalah reinkarnasi GAM dimasa damai yang mengubah perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik. 3. Karena MoU Helsinki lahir setelah petinggi menandatanganinya. Setelah Damai, GAM membentuk KPA yang kemudian melahirkan Partai Aceh. Karenanya, Partai Aceh diakui sebagai penerus representasi GAM dimasa damai. 4. Karena GAM

menandatangai

perjanjian damai

sesuai keinginan

masyarakat Aceh. Itu sebabnya Partai Aceh membutuhkan dukungan masyarakat Aceh untuk mencapai tujuan perdamaian. 5. Karena Partai Aceh setia mengawal aturan turunan UUPA untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Bagi hasil migas 70% untuk Aceh harus terwujud sesuai amanah MoU Helsinki. 6. Karena salah satu isu krusial yang diminta GAM dalam perundingan Helsinki adalah Partai Lokal. Pemerintah RI setuju, setalah negosiasi alot. Karena itu, sebagai

pihak yang terlibat langsung dalam perdamaian,

kemenangan Partai Aceh menjadi legalitas untuk terus menjaga komitmen pedamaian. 7. Karena untuk dapat meneruskan perjuangan politik non-kekerasan untuk kemajuan Aceh, salurannya adalah Partai Aceh.

23

Lihat www.partaiaceh.com/2014/04/13-alasan-mengapa-memilih-partaiaceh.html, 7 April 2014, diakses pada tanggal 7 Januari 2017

14

8. Karena Partai Aceh adalah alat perjuangan memerdekakan rakyat Aceh dari kemiskinan, semua rakyat harus bersatu dalam perahu rakyat Aaceh untuk melanjutkan cita-cita bersama. 9. Karena Partai Aceh tidak ingin rakyat kembali ditipu seperti masa Orde Lama dan Orde Baru. Ikrar Lamteh menjadi “Cek Kosong” karena tidak ada yang memperjuangakan pelaksanaannya. Jangan sampah itu terulang lagi! 10. Karena Partai Aceh berkomtimen tinggi menjaga perdamaian. Untuk itu dibutuhkan kerjasama erat antara legislatif (DPRK, DPRA) dan eksekutif (Pemerintah Aceh) dengan demikian program pro rakyat lebih mudah dijalankan. 11. Karena

Partai

Aceh

sebagai

penerus

perjuangan

politik

GAM

berkomitmen memperjuangkan agar kekhususan Aceh diberikan oleh pusat. 12. Karena jika Caleg Partai Aceh menang diseluruh Aceh daya tawar politik Pemerintah Aceh dan rakyat mangkin tinggi. Mandat dari rakyat dengan memenangkan Pemilu legislatif akan memudahkan memperjuangkan aturan UUPA yang belum selesai. 13. Karena Partai Aceh bertanggung jawab dan terikat komitmen dalam perdamaian. Melihat dari semboyan Kampanye Partai Aceh ini menjadi persoalan yang bakal meningkatkan kekuatan Gerakan Separatis itu mangkin menguat. Sehingga, bukan tidak mungkin Aceh akan kembali menyerukan niat berpisah dari NKRI mengingat startegi perjuangan GAM yang bertransformasi menjadi Partai Aceh mulai berhasil. Semua ini dapat kita lihat upaya Partai Aceh yang mangkin mendominasi di dunia perpolitikan Aceh. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk ambil langkah agar upaya yang dilakukan perjuangan Partai Aceh tidak berujung dengan perjuangan GAM yang sangat ekstrem untuk memisahkan diri dari NKRI. PENUTUP 3.1

Kesimpulan 15

Sebagai

kaum

muslim

yang

mayoritas

di Aceh

merasa

tidak

ketidakpercayaan akan pemerintah pusat saat itu yang akhirnya menimbulkan Gerakan Aceh Merdeka yang mendominasi sekitar 70% wilayah pemerintahan daerah dan desa di Aceh di bawah pengaruh GAM. Hal ini tentunya tidak mengherankan lagi menjadi jalan bagi GAM untuk menginsentifkan paham dan keinginannya

akan kemerdekaan bagi Aceh. Tidak menyulitkan untuk

memobilisasi rakyat Aceh yang memang pada saat itu menginingkan hal yang demikian. Dengan penglaman adanya Gerakan Aceh Merdeka membawa dampak tersendiri khususnya bagi politik Islam yang berlaku pada saat itu ataupun yang berlaku saat ini. Seperti sistem politik yang berdasarkan syariah atau hak otonomi daerah khusus bagi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, membangun demokrasi pasca konflik dengan di kembangkannya sekolah demokrasi di Sabang untuk meningkatkan kemandirian lokal serta berdirinya partai-partai lokal untuk menjadi instansi-instansi refresentatif. Keseluruhan adalah tidak lepas akan pengaruh Gerakan Aceh Merdeka mulai didirikannya gerakan tersebut sampai selesainya konflik pada tahun 2005.

DAFTAR PUSTAKA Buku Basyar, M. Hamdan. 2014. Aceh Baru Tantangan Perdamaian Reintegras. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. Hadiwinata, Bob Sugeng. 2010. Transformasi Gerakan Aceh Merdeka : dari kotak peluru ke kotak suara). Jakarta : Friderich Ebert Stiftung. Pane, Neta S. 2001. Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka : Solusi, Harapan, dan Impian). Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Soekanto, Soerjon. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Press. Skripsi

16

Nasruddin. 2014. Pengaruh Konflik GAM-RI Terhadap Kehidupan Beragama, Sosial dan Politik Rakyat Aceh 1976-2005 (Skripsi). Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN SUnan Kalijaga. Jurnal Anna Yulia Hartati. Separatisme dalam Konteks Global. Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional. Vol. 7. No. 2. Juni 2010 Lesley McCulloch. “Greed : The Silent Force of The Conflict in Aceh”. Paper tidak diterbitkan Deakin University, Melbourne, Australia (Oktober 2003). dapat dilihat http://www.preventconflict.org/portal/main/greed.pdf Sumber Internet politik.kompasiana.com, 20 November 2016

LAMPIRAN PEMBAGIAN KERJA KELOMPOK Anggota kelompok 7 : Juari

: mengerjakan bagian pendahuluan sebagian pembahasan di bagian konsep, pembuatan Persentasi Powerpoint beserta laptop, kontribusi bahan dari buku Soerjono Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar”, kontribusi jurnal Anna Yulia Hartati, Separatisme dalam Konteks Global, Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional. Merevisi powerpoint setelah persentasi.

Sri Kurnia Sari : mengerjakan pembahasan bagian faktor GAM yang dibantu oleh Nikko, mengerjakan penutup serta finalisasi (revisi) makalah setelah persentasi, kontribusi buku Bob Sugeng Hadiwinata (2010), Transformasi Gerakan Aceh Merdeka (dari kotak peluru ke kotak suara). Finishing makalah sebelum persentasi. Pengiriman makalah melalui email dosen terkait. Yohansen Wyckliffe : mengerjakan pembahasan bagian sejarah Gerakan Aceh Merdeka serta latar belakang terjadinya konflik terselesaikan, kontribusi buku Neta S Pane yang berjudul Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka : Solusi, Harapan, dan Impian). Serta kontribusi paper online Lesley McCulloch. “Greed : The Silent Force of The Conflict in Aceh”.

17

Nikko : mengerjakan pembahasan bagian pengaruh GAM yang dibantu oleh Sri Kurnia Sari, Kontribusi Skripsinya Nasrudin yang berjudul Pengaruh Konflik GAM-RI terhadap Kehidupan Beragama, Sosial dan Politik Rakyat Aceh (1976-2005). Kontribusi buku Aceh Baru Tantangan Perdamaian Reintegrasi.

18