Makalah Pancasila Sila Pertama

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Hingga saat ini nama Pancasila telah dikenal oleh segenap bangsa Indonesia, tidak saja sebagai nama Dasar Negara kita, tetapi juga nama dari Falsafah Bangsa, nama dari Kepribadian Bangsa, nama dari Jiwa Bangsa dan sebagainya (Dardji Darmodihardjo, Santiaji Pancasila). Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, perwujudan nilainilai Pancasila harus dimulai dari kesadaran seluruh masyarakat Indonesia ini. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945. Pada makalah ini akan dijelaskan secara rinci tentang implementasi sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam praktik nyata. 1.2 Rumusan Masalah 1. Apa sejarah dari sila pertama pancasila? 2. Apa makna lambang sila pertama dalam Pancasila? 3. Apa arti dari sila pertama pancasila? 4. Apa makna sila pertama pancasila? 5. Apakah pokok-pokok yang terkandung dalam sila pertama Pancasila? 6. Bagaimana pengamalan sila pertama pancasila? 7. Apa saja pelanggaran dan penyimpangan pada sila pertama pancasila?

1.3 Tujuan 1. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila 2. Agar generasi muda bangsa Indonesia dapat mengamalkan pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1

3. Diharapkan Indonesia tetap berpegang teguh pada ideology negara kita yaitu pancasila. Karena pancasila merupakan solusi terhadap setiap permasalahan yang bangsa kita hadapi.

1.4 Manfaat Manfaat yang bisa kita peroleh dari penulisan uraian ini adalah menambah pengetahuan mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertamaancasila sehingga kita bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan nyata. Selain itu juga diharapkan untuk menjadikan Pancasila sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan masalah yang ada baik untuk lingkungan, bangsa, maupun negara.

BAB 2 PEMBAHASAN 2.1 Sejarah Adanya Butir Sila Pertama Pancasila 2

Pada tanggal 17 Agustus 1945.bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekannya ke seluruh dunia. Keesokkan harinya, tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang. Dan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan 3 hal: 1. Menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir. Soekarno dan Moh. Hatta 3. Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu Presiden Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam Pembukaan Alinea IV mencantumkan sila-sila Pancasila sebagai dasa negara. Perubahan penting dalam sidang ini yaitu perubahan rumusan dasar negara yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta yaitu tujuh kata setelah Ke-Tuhanan, yang semula berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Sidang PPKI tersebut, Moh. Hatta menyatakan bahwa, masyarakat Indonesia Timur mengusulkan untuk menghilangkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yaitu “... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya...”. Usulan tersebut disampaikan sebagai masukan sebelum sidang yang disampaikan oleh seorang opsi Jepang yang bertugas di Indonesia Timur, yang bernama Nishijama. Dengan jiwa kebangsaan, para pendiri negara menyepakati perubahan Piagam Jakarta. Dengan demikian, sila pertama Pancasila menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Mengenai kisah pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu, M. Hatta menuturkan dalam memorinya sebagai berikut: “Pada sore harinya, aku menerima telepon dari tuan Nishijama, pembantu Admiral Maeda, menanyakan dapatkah akumenerima eorang opsir Kaigun (Angkatan Laut) karena ia mau mengemukakan suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia. Nishijama sendiri akan menjadi juru bahasanya. Aku mempersilahkan mereka datang. Opsir itu yang aku lupa namanya, datang sebagai Kaigun untuk memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik, yang dikuasai oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang berbunyi “Ketuhaanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Mereka mengakui bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragam Islm. Tetapi, tercantumnya ketetapan seperti itu didalam suatu dasaryang menjadi pokok UndangUndang Dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap golongan minoritas. Jika diskriminasi itu ditetapkan juga, maka mereka lebih suka berdiri di luar republik Indonesia. Aku mengatakan bahwa itu bukan suatu diskriminasi, sebab penetapan itu hanya mengenai rakyat yang memeluk agama Islam. Waktu merumuskan Pembukaan Undang-Undang Dasar itu, Mr. Maamis yang ikut serta dalam Panitia Sembilan, tidak mempunyai keberatan apa-apa dan tanggal 22 Juni 1945, ia ikut menandatanganinya. Opsir tadi mengatakan bahwa itu adalah pendirian dan perasaan 3

pemimpin-pemimpin Protestan dan Katolik dalam daerah pendudukan Kaigun. Mungkin waktu itu Mr. Maramis hanya memikirkan bahwa bagian kalimat itu hanya untuk rakyat Islam yang 90% jumlahnya dan tidak mengikat rakyat Indonesia yang beragama lain. Ia tidak merasa bahwa penetapan itu adalah suatu diskriminasi. Pembukaan Undang-Undang Dasar adalah pokok dari pokok, sebab itu harus teruntuk bagi seluruh bangsa Indonesia dengan tiada kecualinya. Kalau sebagian daripada dasar itu hanya mengikat sebagian rakyat Indonesia, sekalipun terbesar itu dirasakan oleh golongangolongan minoritas sebagai diskriminasi. Sebab itu, kalau diteruskan juga Pembukaan yang mengandung diskriminasi itu, mereka golongan Prostetan dan Katolik lebih suka berdiri di luar Republik. Karena begitu serius rupanya, esok paginya tanggal 18 Agustus 1945, sebelum Sidang Panitia Persiapan bermula, kuajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Mohammad Hasan dari Sumatera mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantikannya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila suatu masalah yang serius dan bisa membahayakan keutuhan negara dapat diatasi dalam sidang kecil yang lamanya kurang dari 15 menit, itu adalah suatu tanda bahwa pemimpin-pemimpin tersebut di waktu itu benar-benar mementingkan nasib dan persatuan bangsa.” Rumusan sila-sila Pancasila yang ditetapkan oleh PPKI dapat dilihat selengkapnya dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan sila-sila Pancasila tersebut adalah: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 2.2 Makna Lambang Sila Pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan Perisai hitam dengan sebuah bintang emas berkepala lima menggambarkan agama-agama besar di Indonesia, Islam, Buddha, Hindu, Kristen, dan juga ideologi sekuler sosialisme. bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya, mengandung makna nur cahyo. Bintangnya memiliki 5 sudut maksudnya untuk menerangi dasar Negara yang lima dan tujuan Negara yang lima. Sedangkan warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli.

4

2.3 Arti Sila Ketuhanan yang Maha ESA Sila pertama dari Pancasila Dasar Negara NKRI adalah Ketahuan Yang Maha Esa. Kalimat pada sila pertama ini tidak lain menggunakan istilah dalam bahasa Sansekerta ataupun bahasa Pali. Banyak diantara kita yang salah paham mengartikan makna dari sila pertama ini. Baik dari sekolah dasar sampai sekolah menengah umum kita diajarkan bahwa arti dari Ketahuan Yang Maha Esa adalah Tuhan Yang Satu, atau Tuhan yang jumlahnya satu. Jika kita membahasnya dalam bahasa Sansekerta ataupun Pali, Ketahuan Yang Maha Esa bukanlah Tuhan yang bermakna satu. Ketuhanan berasal dari kata tuhan yang diberi imbuhan berupa awalan ke- dan akhiran –an. Penggunaan awalan ke- dan akhiran –an pada suatu kata dapat merubah makna dari kata itu dan membentuk makna baru. Penambahan awalan ke- dan akhiran –andapat memberi makna perubahan menjadi antara lain: mengalami hal….sifat-sifat… Kata ketuhanan yang beasal dari kata tuhan yang diberi imbuhan ke- dan –an bermakna sifat-sifat tuhan. Dengan kata lain ketuhanan berarti sifat-sifat tuhan atau sifat-sifat yang berhubungan dengan tuhan. Kata Maha berasal dari bahasa Sansekerta atau Pali yang bisa berarti mulia atau besar( bukan dalam pengertian bentuk). Kata Maha bukan berarti sangat. Kata “esa” juga berasal dari bahasa Sansekerta atau Pali. Kata “esa” bukan berarti satu atau tunggal dalam jumlah. Kata “esa” berasal dari kata “etad” yang lebih mengacu pada pengertian keberadaan yang mutlak atau mengacu pada kata “ini” (this- Inggris). Sedangkan kata “satu” dalam pengertian jumlah dalam bahasa Sansekerta atau bahasa Pali adalah kata “eka”. Jika yang dimaksud dalam sila pertama adalah jumlah Tuhan yang satu, maka kata yang seharusnya digunakan adalah “eka” bukan kata “esa”. Dari penjelasan yang disampaikan di atas dapat dikesimpulan bahwa arti dari Ketahuan Yang Maha Esa bukanlah berarti Tuhan Yang Hanya Satu, bukan mengacu pada suatu individual yang kita sebut Tuhan Yang jumlahnya satu. Tetapi sesungguhnya Ketahuan Yang Maha Esa berarti Sifat-sifat Luhur atau Mulia Tuhan yang mutlak harus ada. Jadi yang ditekankan pada sila pertama dari Pancasila ini adalah sifat-sifat luhur atau mulia, bukan Tuhannya. 2.4 Makna sila Ketahuan Yang Maha Esa 5

Makna sila ini adalah 1)

Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan

kepercayaannya masing-maisng menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2)

Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-

penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. 3)

Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan

kepercayaan masing-masing 4)

Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain.

5)

Frasa Ketahuan Yang Maha Esa bukan berarti warga Indonesia harus memiliki agama

monoteis namun frasa ini menekankanke-esaan dalam beragama. 6)

Mengandung makna adanya Causa Prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

7)

Menjamin peenduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut

agamanya. 8)

Negara memberi fasilitas bagi tumbuh kembangnya agama dan dan iman warga negara

dan mediator ketika terjadi konflik agama. 9)

Bertoleransi dalam beragama, dalam hal ini toleransi ditekankan dalam beribadah

menurut agama masing-masing. Manusia sebagai makhluk yang ada di dunia ini seperti halnya makhluk lain diciptakan oleh penciptaannya. Pencipta itu adalah Causa Prima yang mempunyai hubungan dengan yang diciptakannya. Manusia sebagai makhluk yang dicipta wajib menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi laranganNya. Dalam konteks bernegara, maka dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila, dengan sendirinya dijamin kebebasan memeluk agama masing-masing. Sehubungan dengan agama itu perintah dari Tuhan dan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, maka untuk menjamin kebebasan tersebut di dalam alam Pancasila seperti kita alami sekarang ini tidak ada pemaksaan beragama, atau orang memeluk agama dalam suasana yang bebas, yang

6

mandiri. Oleh karena itu dalam masyarakat Pancasila dengan sendirinya agama dijamin berkembang dan tumbuh subur dan konsekuensinya diwajibkan adanya toleransi beragama. Jika ditilik secara historis, memang pemahaman kekuatan yang ada di luar diri manusia dan di luar alam yang ada ini atau adanya sesuatu yang bersifat adikodrati (di atas / di luar yang kodrat) dan yang transeden (yang mengatasi segala sesuatu) sudah dipahami oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejak zaman nenek moyang sudah dikenal paham animisme, dinamisme, sampai paham politheisme. Kekuatan ini terus saja berkembang di dunia sampai masuknya agama-agama Hindu, Budha, Islam, Nasrani ke Indonesia, sehingga kesadaran akan monotheisme di masyarakat Indonesia semakin kuat. Oleh karena itu tepatlah jika rumusan sila pertama Pancasila adalah Ketahuan Yang Maha Esa Keberadaan Tuhan tidaklah disebabkan oleh keberadaban daripada makhluk hidup dan siapapun, sedangkan sebaliknya keberadaan dari makhluk dan siapapun justru disebabkan oleh adanya kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan adalah Prima Causa yaitu sebagai penyebab pertama dan utama atas timbulnya sebab-sebab yang lain. Dengan demikian Ketahuan Yang Maha Esa mengandung makna adanya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tunggal, yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Dan diantara makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berkaitan dengan sila ini adalah manusia. Sebagai Maha Pencipta, kekuasaan Tuhan tidaklah terbatas, sedangkan selainNya adalah terbatas. Negara Indonesia didirikan atas landasan moral luhur, yaitu berdasarkan Ketahuan Yang Maha Esa yang sebagai konsekuensinya, maka negara menjamin kepada warga negara dan penduduknya

untuk

memeluk

dan

untuk

beribadah

sesuai

dengan

agama

dan

kepercayaannya, seperti pengertiannya trkandung dalam: 1. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, yang antara lain berbunyi: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa….” dari bunyi kalimat ini membuktikan bahwa negara Indonesia bukan negara agama, yaitu negara yang didirikan atas landasan agama tertentu, melainkan sebagai negara yang didirikan atas landasan Pancasila atau negara Pancasila. 2. Pasal 29 UUD 1945 (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa 7

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya Oleh karena itu di dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sikap atau perbuatan yang anti terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, anti agama. Sedangkan sebaliknya dengan paham Ketuhanan Yang Maha Esa ini hendaknya diwujudkan kerukunan hidup beragama, kehidupan yang penuh toleransi dalam batas-batas yang diizinkan oleh atau menurut tuntutan agama masing-masing, agar terwujud ketentraman dan kesejukan di dalam kehidupan beragama . Untuk senantiasa memelihara dan mewujudkan 3 model hidup yang meliputi: 1. Kerukunan hidup antar umat seagama 2. Kerukunan hidup antar umat beragama 3. Kerukunan hidup antar umat beragama dan Pemerintah Tri kerukunan hidup tersebut merupakan salah satu faktor perekat kesatuan bangsa. Di dalam memahami sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa, hendaknya para pemuka agama senantiasa berperan di depan dalam menganjurkan kepada pemeluk agama masing-masing untuk menaati norma-norma kehidupan beragama yang dianutnya. Sila ke 1 Ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadi sumber utama nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, yang menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan dan Sila II sampai dengan Sila V.

2.5 Pokok-pokok Yang Terkandung Dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 1. Pernyataan pengakuan bangsa Indonesia pada adanya dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan ini tidak saja dapat terbaca dalam Pembukaan UUD 1945 dimana perumusan Pancasila itu terdapat tetapi dijabarkan lagi dalam tubuh UUD 1945 itu sendiri pasal 29 ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut :

8

“ Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa ” Adanya pernyataan pengakuan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa secara yuridis constitutional ini, mewajibkan pemerintah/aparat Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Dengan demikian dasar ini merupakan kunci dari keberhasilan bangsa Indonesia untuk menuju pada apa yang benarm baik dan adil. Dasar ini merupakan pengikat moril bagi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas Negara, seperti memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya (pasal 29 ayat 2 UUD 1945). Jaminan kemerdekaan beragama yang secara yuridis constitutional ini membawa konsekuensi pemerintah sebagai berikut: 1. Pemerintah wajib memberi dorongan dan kesempatan terhadap kehidupan keagamaan yang sehat. 2. Pemerintah memberi perlindungan dan jaminan bagi usaha-usaha penyebaran agama, baik penyebaran agama dalam arti kwalitatif maupun kwantitatif. 3. Pemerintah melarang adanya paksaan memeluk/meninggalkan suatu agama. 4. Pemerintah melarang kebebasan untuk tidak memilih agama. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kehidupan beragama bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan sila-sila yang lain. Oleh karena itu kehidupan beragama harus dapat membawa persatuan dan kesatuan bangsa, harus dapat mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradap, harus dapat menyehatkan pertumbuhan demokrasi, sehingga membawa seluruh rakyat Indonesia menuju terwujudnya keadilan dan kemakmuran lahir dan batin. Dalam hal ini berarti bahwa sila pertama memberi pancaran keagamaan, memberi bimbingan pada pelaksanaan sila-sila yang lain.

9

3. Sebagai sarana untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa, maka asas kebebasan memelu agama ini harus diikuti dengan asas toleransi antar pemeluk agama, saling menghargai dan menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain dalam menjalankan ibadah menurut agama mereka masing-masing. 4.

Kehidupan

beragama

tidak

bisa

dipisahkan

sama

sekali

dari

kehidupan

duniawi/kemasyarakatan. Dua-duanya merupakan satu system sebagaimana satunya jiwa dan raga dalam kehidupan manusia. Agama sebagai alat untuk mengatur kehidupan di dunia, sehingga dapat mencapai kehidupan akhirat yang baik. Kehidupan beragama tidak bias lepas dari pembangunan masyarakat itu sendiri, bangsa dan Negara demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran materiil maupun spiritual bagi rakyat Indonesia. Semakin kuat keyakinan dalam agama, semakin besar kesadaran tanggungjawabnya kepada Tuhan bangsa dan Negara, semakin besar pula kemungkinan terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi bangsa itu sendiri. 2.6 Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 1. Kita percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Kita melaksanakan kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap. 3. Kita harus membina adanya saling menghormati antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Kita harus membina adanya saling kerjasama dan toleransi antara sesame pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Kita mengakui bahwa hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak pribadi yang paling hakiki. 6. Kita mengakui tiap warga Negara bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 7. Kita tidak memaksakan agama dan kepercayaan kita kepada orang lain.

10

2.7 Perlanggaran dan Penyimpangan Sila Pertama Pancasila Di Indonesia, pancasila adalah landasan utama setiap kegitan pemerintahan maupun landasan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari – hari. Namun kenyataannya, ynag terjadi di dalam masyarakat termasuk presiden RI yang Pertama yaitu Bapak Ir. Soekarno . Soekarno, sang presiden pertama, sering dianggap melanggar sila pertama pancasila

Ketuhanan Yang Maha Esa. Demi stabilitas nasional, Soekarno

menggabungkan tiga kekuatan terbesar bangsa Indonesia saat itu, yaitu Nasionalis, Agama, dan Komunis yang gabungannya disebut sebagai Nasakom. Penggabungan kaum nasionalis, kaum agama, dan komunis, tidak disukai oleh Masyumi yang menganggap komunis identik dengan ateis. Pada masa itu, memang ada “doktrin” yang menyebutkan bahwa tidak mungkin umat Islam mampu bekerjasama (apalagi bersatu) dengan orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan. Secara “kebetulan” pula, pada masa Orde Lama, umat Islam cenderung tertepikan. Ada beberapa oknum PKI yang menjelek-jelekkan Islam di tingkat bawah dan dibiarkan oleh Soekarno. Sementara itu, Soekarno juga membubarkan Masyumi, menangkapi para pemimpinnya yang dianggap terlibat dalam pemberontakan, dan cenderung “menganak-emaskan” PKI. Dari sudut pandang ini, boleh dikesankan (tentu sebagai humor saja) bahwa Soekarno melanggar Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain pelanggaran yang di lakukan oleh Bapak Ir. Soekarno terdapat banyak contoh penyimpangan sila pertama yang lainnya yaitu:       

Gerakan radikal kelompok yang mengatasnamakan agama Perusakan tempat – tempat ibadah Perilaku destriminatif terhadap pemeluk agama yang berbeda Tidak menghormati perbedaan agama Munculnya aliran – aliran sesat Fanatisme yang bersifat anarki Perilaku yang menyimpang dari aliran agama

Pernyebab terjadinya penyimpangan :  Kurangnya toleransi antar umat beragama  Rendahnya pemahaman masyarakat tentang kebebasan beragama  Keadaan masyarakat Indonesiayang multikultural sehingga rawan konflik  Kurangnya penghayatan terhadap sila – sila pertama 11

 

Munculnya pemahaman yang beranekaragam dalam menafsirkan suatu ajaran Masuknya budaya asing yang menyebabkan lunturnya nilai – nilai agama

Solusi pemecahan masalah :   

Menanamkan sikap saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda Membangun kerukunan antar pemeluk agama baik yang seagama maupun bukan Menanamkan toleransi beragama dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama

  

dan kepercayaan masing – masing Tidak boleh memaksakan suatu agama atau kepercayaan tertentu terhadap orang lain. Menghilangkan sikap diskriminasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Menghayati dan menanamkan nilai –nilai yang terkandung di dalam pancasila utamanya sila “ Ketuhatan yang Maha Esa ”.

12

DAFTAR PUSTAKA

Iskandar,dkk.1997. Pancasila. Yogyakarta: Yayasan Penerbit FKIS-IKIP Isis.1980. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa).Yogyakarta: IKIP Yogyakarta Rukiyati, dkk. 2008. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: UNY Press http://www.facebook.com/topic.php?uid=104604209740&topic=8690. (diakses hari Minggu, 3 September 2016 pukul 12.17 WIB) http://graha.students-blog.undip.ac.id/2009/06/12/makna-sils-pancasila/. (diakses hari Minggu, 4 September 2016 pukul 13.30 WIB) http://www.scribd.com/doc/38734254/makna-sila. (diakses hari Kamis, Minggu, 4 september 2016 pukul 14.00 WIB)

13