Makalah Organisasi Bisnis Dan Lingkungan

1

ORGANISASI BISNIS DAN LINGKUNGAN BISNIS

Abstrak:

Suatu organisasi tidak akan pernah lepas dari faktor-faktor

lingkungannya. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan roda organisasi selalu mengalami ketergantungan antar unsur-unsur yang ada di dalamnya. Setiap  perubahan dalam lingkungan bisnis yang bersifat mikro maupun makro akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada kehidupan organisasi. Permasalahan yang sering muncul dalam masyarakat dan menjadi topik yang hangat saat adalah perseteruan antara perusahaan sebagai organisasi bisnis dan karyawan sebagai lingkungan bisnis.

Perbedaan

kepentingan antara kedua belah pihak ini mengharuskan untuk dilakukan  pengelolaan melalui suatu kebijakan pemerintah dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak untuk mencegah adanya gesekan. Melalui peran pemaham organisasi bisnis dan lingkungan dapat meminimisasi gesekan dengan adanya tingkat keterdugaan dari keadaan lingkungan disaring oleh para pengambil keputusan dalam organisasi melalui ketetapan persepsi yang tepat mengenai lingkungan dan pengambilan keputusan yang sangat rasional akan dapat memberikan sumbangan terhadap efektivitas organisasi.

KASUS

Perseteruan Upah Minimum Pekerja Sumber : REPUBLIKA , 6 Februari 2012 

Penentuan upah minimum sering kali menjadi ajang perseteruan antara  pekerja dan pengusaha. Para pekerja menduduki jalan tol di Cikarang memprotes  putusan PTUN Bandung yang memenangkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait upah minimum. Apindo mengajukan gugatan karena upah minimum kabuputen (UMK) yang ditetapkan Gubernur Jabar lebih tinggi dari kesepakatan semula. Setelah pemogokan akhirnya disepakati UMK Bekasi sebesar Rp 1.491.000 untuk Kelompok I, Rp 1.715.000 Kelompok II, dan Rp 1.849.000 untuk Kelompok III yang hampir sama dengan ketetapan Gubernur.

2

Penentuan UMK dilakukan melalui Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang melibatkan pemda, serikat pekerja, dan Apindo. Mereka menetapkan besaran nilai kebutuhan hidup layak (KHL) berdasarkan survei dan mengajukannya kepada Gubernur sebagai dasar penentuan UMK. Serikat pekerja tentu saja menuntut UMK yang lebih tinggi dari KHL. Sebaliknya, Apindo menginginkan kenaikan secara bertahap dan tidak secara langsung di atas KHL. Pemda pada umumnya lebih memihak kepada pekerja, terutama atas dasar pertimbangan sensitivitas politik. Pekerja pada umumnya sering kali tidak sependapat dengan serikat pekerja karena banyaknya jumlah serikat pekerja di tingkat perusahaan ataupun secara sektoral. Serikat pekerja yang tidak terwakili di Dewan Pengupahan biasanya  berbeda pandangan dengan yang terwakili. Keadaan ini menyulitkan dalam proses negosiasi antara pengusaha dan serikat pekerja. Serikat pekerja yang mana yang dianggap representatif. Namun, satu hal pekerja mempunyai pandangan sama, yaitu kenaikan UMK. Kenaikan UMK di satu sisi menaikkan kesejahteraan pekerja, tetapi di sisi lain meningkatkan biaya perusahaan, terutama yang padat karya. Daya saing  perusahaan ini banyak ditentukan oleh tingkat upah.Belakangan ini banyak investor memindahkan pabriknya dari Cina ke Indonesia karena upah minimum di Cina lebih tinggi daripada di Indonesia. Namun, dengan naiknya upah minimum di Indonesia, kecenderungan ini kemungkinan akan terhambat. Apalagi, dilihat dari produktivitas pekerja di Indonesia lebih rendah daripada di Cina. Di Indonesia, UMK berbeda-beda. Untuk daerah industri padat karya, UMK di Jawa Tengah lebih rendah daripada di Jabar, Banten, Jatim, dan Batam (Keppri). Karena itu, semakin banyak industri yang memilih lokasi di Jateng, bagi industri padat karya, seperti elektronik, tekstil, garmen, dan alas kaki, upah minimum sangat menentukan daya saingnya.Sedangkan, bagi industri yang lebih membutuhkan keterampilan lebih tinggi, seperti kendaraan bermotor, pada umumnya upah pekerja sudah di atas UMK. Pada saat Indonesia mengharapkan pindahnya industri padat karya dari Cina, besarnya UMK ini sangat penting. Tentu saja pertimbangan lainnya, seperti

3

kemudahan berbisnis dan infrastruktur juga penting, tetapi pertimbangan utamanya adalah upah minimum.Dalam keterbukaan sosial politik dewasa ini,  pendekatan top down tidak dapat dilakukan lagi, t ermasuk dalam penentuan upah. Apakah argumentasinya daya saing, atau hal lainnya, pengusaha tidak dapat lagi menentukan upah secara sepihak. Keputusan gubernur untuk menentukan upah minimum juga problematis karena banyak mendistorsi penentuan upah, terutama dilihat dari kepentingan pengusaha. Sebaiknya UMK tidak perlu ditetapkan pemda. Upah sebaiknya merupakan hasil kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, bisa pula melalui serikat pekerjanya. Jika terjadi perselisihan, pemerintah pusat dan daerah dapat menjadi fasilitator dalam penyelesai annya. Dengan demikian, upah merefleksikan nilai eko nomisnya dan juga hak dari pekerja untuk mendapatkan upah yang layak. Yang penting adalah pekerja mendapatkan hak, termasuk keleluasaan dalam memperjuangkan haknya sehingga demikian hubungan pengusaha dan  pekerja menjadi lebih seimbang. Tugas

pemerintah

selain

sebagai

fasilitator

dalam

penyelesaian

 permasalahan perburuhan juga berperan dalam menyediakan infrastruktur dasar yang penting bagi perusahaan dan pekerja. Apakah itu berkaitan dengan perang kat keras, seperti transportasi, ataupun perangkat lunak, seperti pendidikan dan latihan. UMK dan peraturan tenaga kerja yang terlalu mengikat, seperti kompensasi yang terlalu tinggi pada saat pekerja diberhentikan, membuat  perusahaan enggan mempekerjakan pekerja secara permanen dan cenderung melakukan outsourcing. Dalam hal ini, ke stabilan perusahaan dan pekerja menjadi terganggu. Sementara itu, dengan jumlah pekerja yang demikian besar, sektor formal jauh dari optimal dalam menciptakan kesempatan kerja. Hubungan

pengusaha/manajemen

dengan

pekerja

jangan

sampai

antagonistis karena akan merusak kinerja perusahaan. Sekalipun berada pada  posisi yang berbeda, keduanya harus bersinergi untuk menciptakan kinerja  perusahaan yang optimal.

4

PENDAHULUAN

Suatu organisasi tidak akan pernah lepas dari faktor-faktor lingkungannya. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan roda organisasi selalu mengalami ketergantungan antar unsur-unsur yang ada di dalamnya. Setiap perubahan dalam lingkungan bisnis yang bersifat mikro maupun makro akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada kehidupan organisasi. Perusahaan harus mampu beroperasi secara optimal dalam kondisi lingkungan yang hampir selalu mengalami perubahan setiap waktu. Seperti kasus penentuan upah minimum sering kali menjadi ajang  perseteruan antara pekerja dan pengusaha. Serikat pekerja tentu saja menuntut UMK yang lebih tinggi dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sebaliknya, Apindo menginginkan kenaikan secara bertahap dan tidak secara langsung di atas KHL. Disatu sisi, Pemda pada umumnya lebih memihak kepada pekerja, terutama atas dasar pertimbangan sensitivitas politik. Kasus tersebut apabila tidak ditemukan  jalan keluarnya akan berdampak besar bagi jalannya operasional perusahaan. Dalam kerangka manajemen modern, organisasi dipandang sebagai sebuah sistem terbuka. Sebuah organisasi di pengaruhi dan mempengaruhi lingkungan dimana

organisasi berada.

Lingkungan organisasi

dapat

dibedakan

atas

lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal terdiri atas faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi dari luar batas organisasi, sedangkan lingkungan internal meliputi faktor-faktor yang ada di dalam organisasi yang  berpengaruh terhadap manajemen organisasi.Terus-menerus mempelajari kondisi lingkungan dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan adalah kunci agar suatu organisasi dapat terus bertahan.

PEMBAHASAN Organisasi Bisnis dan Lingkungan

Pakar manajemen yang bernama “Chester Bernard” menyebutkan bahwa suatu organisasi bisnis merupakan suatu sistem yang terbuka, dimana organisasi mengalami interaksi yang dinamis dengan lingkungannya (Robbins 1994). Sebuah organisasi bisnis akan menerima input mencakup bahan mentah, sumber daya

5

manusia, modal, teknologi, dan informasi. Input yang diterima ini akan diubah menjadi produk-produk jadi atau jasa-jasa melalui kegiatan kerja yang dilakukan oleh karyawan, melalui kegiatan manajemen, serta metode operasi yang dilakukan. Hasil yang didapatkan berupa jasa atau produk yang siap dikonsumsi, laba atau keuntungan perusahaan, informasi, dan hasil yang manusiawi seperti tingkat kepuasan kerja karyawan dan produktivitas. Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung dari tingkat interaksi efektif dengan lingkungannya, atau pada kelompok atau lembaga lain yang menjadi tempat bergantung. Pihak lingkungan ini boleh jadi pelanggan, pemasok,  pemerintah, lembaga keuangan, dan lain sebagainya. Menurut Steers (1985) keterdugaan, persepsi dan reasionalitas merupakan faktor penting yang mempengaruhi hubungan lingkungan. Dalam hubungan terdapat suatu pola dimana tingkat keterdugaan dari keadaam lingkungan disaring oleh para  pengambil keputusan dalam organisasi melalui ketetapan persepsi yang tepat mengenai lingkungan dan pengambilan keputusan yang sangat rasional akan dapat memberikan sumbangan terhadap efektivitas organisasi. Terdapat 8 (delapan) elemen lingkungan yang memberikan pengaruh kepada organisasi atau perusahaan, yaitu: 1. Pemasok Pihak yang menyediakan material, mesin, jasa dan informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. 2. Pelanggan Pihak yang menggunakan produk dan jasa perusahaan. 3. Serikat Pekerja Organisasi bagi tenaga kerja terampil maupun tenaga kerja tidak terampil. 4. Masyarakat Keuangan Merupakan lemabga-lembaga yang mempengaruhi sumber daya uang yang tersedia bagi perusahaan, misalnya bank atau lembaga peminjaman lainn ya. 5. Pemegang Saham Merupakan orang-orang yang menanamkan modal pada perusahaan dan mewakili tingkatan manajemen tertinggi.

6

6. Pesaing Pihak organisasi yang bersaing dengan perusahaan di pasar. 7. Pemerintah (daerah, pusat, maupun internasional) Pihak yang memberikan kendala-kendala atau batasan dalam bentuk  peraturan, maupun bantuan berupa dana, jasa, dan informasi. 8. Masyarakat Global Merupakan melaksanakan

wilayah

geografis

tanggung

tempat

jawabnya

perusahaan

dengan

senantiasa

atau

organisasi

memperhatikan

lingkungan alam, menyediakan produk dan jasa yang mampu meningkatkan kualitas hidup, dan beroperasi dengan penuh etika dan moralitas. Teori Lingkungan Bisnis

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada diluar organisasi (Robbins 1994). Dalam konteks manajemen strategi lingkungan didefinisikan  berdasarkan dekat dan jauhnya lingkungan dari organisasi atau langsung dan tidak langsungnya lingkungan mempengaruhi organisasi. Lingkungan bisnis merupakan lingkungan yang dihadapi organisasi dan harus dipertimbangkan dalam  pengambilan keputusan bisnis (perusahaan). Aktivitas keseharian organisasi mencakup interaksi dengan lingkungan kerja (Robbins 1994). Hal ini termasuk hubungannya dengan pelanggan, supliers, serikat dagang dan pemegang saham. Lingkungan bisnis berperan dalam mempengaruhi penetapan strategi organisasi. Lingkungan Bisnis adalah elemen-elemen di luar organisasi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan organisasi. Lingkungan bisnis terdiri atas faktor-faktor sekitar yang dapat membantu atau menghambat perkembangan  bisnis. Secara garis besar lingkungan bisns dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan khusus (mikro) dan lingkungan umum (makro) 1. Lingkungan khusus (Mikro)

Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan bagi organissasi dalam mencapai tujuannya. Lingkungan khusus merupakan sesuatu yang khas bagi setiap organisasi dan berubah sesuai dengan kondisinya. Secara khas yang termasuk lingkungan khusus adalah

7

 pelanggan, pemasok, pesaing lembaga pemerintah, serikat buruh, asosiasi  perdagangan dan kelompok penekan di masyarakat. Lingkungan khusus sebuah organisasi berbeda-beda bergantung pada daerah/domain yang dipilihnya. 2.

Lingkungan umum (Makro)

Lingkungan umum mencakup kondisi yang mungkin dapat mempengaruhi dan mempunyai dampak terhadap organisasi. Lingkungan ini jauh lebih luas dan lebih besar dari lingkungan mikro. Lingkungan ini dapat berupa lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan teknologi, lingkungan hukum, lingkungan alam dan lingkungan global.

Ketidakpastian Lingkungan

Karakter utama dari lingkungan adalah ketidakpastian. Ketidakpastian lingkungan merupakan subtansi lingkungan yang harus dihadapi oleh organisasi. Ketidakpastian lingkungan ditentukan oleh dua variabel yaitu kompleksitas dan stabilitas lingkungan. Otley (1980) menjelaskan bahwa ketidakpastian lingkungan adalah kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan dan diidentifikasikan sebagai variabel konstektual yang penting dalam desain sistem akuntansi manajemen. Lebih lanjut, Ducan (1972) dalam Mardiyah dan Gundono (2001) mengidentifikasikan ketidakpastian lingkungan ini sebagai (1) ketiadaan informasi tentang faktor –  faktor lingkungan yang berhubungan dengan situasi pengambilan keputusan, (2) tidak diketahui

outcome

dari keputusan

tertentu tentang seberapa besar kerusakan akan mengalami kerugian jika keputusan yang diambil salah, (3) ketidakmampuan untuk menilai kemungkinan  pada berbagai tingkat keyakinan tentang bagaimana faktor lingkungan dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu keputusan. Ketidakpastian lingkungan sering menjadi faktor yang menyebabkan organisasi melakukan penyesuaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan

8

individu (top manajer) akan mengalami ketidakpastian lingkungan yang dipersepsikan tinggi, jika merasa lingkungan tidak dapat diprediksikan dan tidak dapat memahami bagaimana komponen lingkungan akan berubah (Miliken, 1987 dalam Mardiyah dan Gundono, 2001). Sebaiknya, dalam ketidakpastian lingkungan rendah (lingkungan relatif stabil), individu dapat memprediksi keadaan sehingga langkah  –   langkah yang akan diambil dapat direncanakan dengan lebih akurat (Ducan, 1972 dalam Desmiyawati 2002). Oleh karena itu  pengukuran ketidakpastian lingkungan yang paling tepat adalah dengan menggunakan presepsi top manajer tentang ketidakpastian lingkungan yang dihadapi perusahaan (Gerloff et all, 1991 dalam Imron 2004)

Dinamika Lingkungan Bisnis

Perusahaan tidak hanya bergerak terbatas pada ekonomi, moral , etik, dan  politik saja,akan tetapi juga menyangkut lingkungan fisik. Berbagai aspek dalam lingkungan fisik di sekitar perusahaan harus diberi perhatian. Aspek yang patut mendapat perhatian tersebut antara lain aspek: 1. Ekologi dan Polusi Ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan saat ini sudah semakin menurun. Hal ini terutama disebabkan oleh kombinasi dari beberapa faktor yaitu Semakin meningkatnya konsentrasi penduduk, Perkembangan teknologi baru, dan Semakin meningkatnya kemakmuran ekonomi. Polusi merupakan pengrusakan lingkungan alam di mana kita hidup dan  bekerja. Air dan udara yang sebelumnya bersih, sekarang telah tercemar. Terdapat berbagai macam polusi seperti polusi udara, polusi air, dan polusi sampah. Polusi ini menjadi ancaman bagi lingkungan yang sehat. 2. Lingkungan Perekonomian dan Perpajakan Dalam

menjalankan

kegiatan

perekonomiannya,

perusahaan

akan

 berhubungan langsung dengan perpajakan. Hal ini disebebkan karena  pajak merupakan sumber penerimaan negara. Ada dua macam pajak yang dipungut yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak

9

langsung ditambahkan pada harga barang tersebut pada saat penjualan kepada masyarakat. Pajak tidak langsung ini dinamakan pajak penjualan (PPN). Pajak langsung adalah yang langsung dikenakan atau di pungut  pada membayar pajak. Macam pajak langsung ini adalah pajak pendapaan daerah, pajak perseroan,dan pajak dividen 3. Lingkungan Hukum Ada dua macam hukum yang melindungi kepentingan perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum Publik adalah hukum yang mengatur masalah yang menyangkut kepentingan dan keamanan masyarakat umum. Adapun yang termasuk dalam hukum publik ini adalah hukum tata usaha dan hukum pidana. Hukum Privat merupakan hukum yang mengatur tentang hal-hal yang  berhubungan dengan

kepeningan seseorang

dan kelompok dalam

masyarakat. Bentuk hukum privat adalah hukum 4. Lingkungan Pemerintah Pemerintah memberikan peran yang besar bagi perusahaan yang ada dengan memberikan beberapa bantuan untuk perusahaan tersebut. Bantuan di

bidang

transportasi

seperti

pemberlakuan

tarif

khusus

untuk

 pengangkutan tertentu, bantuan kepada perusahaan kecil berupa bantuan financial,

bantuan

pemberian

kontrak,

dan

bantuan

teknik

atau

manajemen, bantuan di bidang komunikasi. 5. Lingkungan Internasional Lingkuangan internasional merupakan suatu konsep keseluruhan yang luas meliputi

kegiatan

dan

maslah

perekonomian

dunia.

Keadaan

 perekonomian nasional menjadi saling terpengaruh dan saling tergantung  pada maslah-masalah internasional. Banyak perusahaan indonesia yang melakukan perdagangan dengan perusahaan internasional berupa eksport dan import. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperluas pasar.

Isu dalam mengelola kebijakan publik

10

Hessel Nogi S. (2000) Kebijakan publik sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri

memperlihatkan

tiga

tampilan

dalam

cakupan

studinya

yaitu

menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengelola isu-isu yang ada di tengah

masyarakat,

menentukan

ruang

lingkup

masalah

yang

dihadapi

 pemerintah, dan mengetahui betapa luas dan besarnya organisasi birokrasi publik ini. Kemampuan analisis kebijakan publik amat bergantung pada objektivitas dan keakuratan informasi, serta kepekaan seorang analisis untuk menempatkan masalah publik secara proporsional dengan memperhatikan semua  stakeholders yang terlibat. Kepekaan ini perlu diasah melalui pendalaman kasus-kasus kebikan  publik yang terjadi pada masyarakat sekitar dengan memperhatikan faktor rasionalitas serta wacana publik secara kontekstual. Organisasi bisnis yang ada di dalam masyarakat saat berinteraksi dengan lingkungan sekitaranya, baik itu dalam lingkungan mikro ataupun dalam lingkungan makro, akan memunculkan berbagai permasalahan akibat adanya gesekan kepentingan. Permasalahan ini dapat diredam dengan adanya suatu regulator yang mengatur pelaksanaan kegiatan dari pihak-pihak terkait agar tidak  bergesekan satu dengan lainnya. Peran sebagai regulator ini dipegang oleh Pemerintah, dimana pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan khusus dalam mengatasi gesekan yang ada. Permasalahan yang sering muncul dalam masyarakat dan menjadi topik yang hangat saat adalah perseteruan antara perusahaan sebagai organisasi bisnis dan karyawan sebagai lingkungan bisnis. Perusahan sebagai organisasi bisnis memiliki tujuan yang harus dicapai dimana salah satunya adalah melakukan efisiensi atas biaya produksi, sedangkan karyawan yang bekerja di dalamnya meninginkan pendapatan yang tinggi. Karyawan adalah pelaku kepentingan utama  bisnis dan yang sangat penting dimana bisnis tidak bisa beroperasi tanpa karyawan untuk membuat produk, jasa, pasar untuk pelanggan, menjalankan organisasi secara internal, dan rencana untuk masa depan. Pada saat yang sama, karyawan tergantung pada majikan mereka untuk mata pencaharian mereka-dan sering jauh lebih banyak, termasuk jaringan persahabatan, kesempatan rekreasi,  pelayanan kesehatan, tabungan pensiun, bahkan arti yang sangat diri mereka.

11

Perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak ini mengharuskan untuk dilakukan

pengelolaan

melalui

suatu

kebijakan

pemerintah

dengan

mempertimbangkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak untuk mencegah adanya gesekan. Bentuk nyata dari Pemerintah sebagai pihak yang berwenang adalah dengan menetapkan kebijakan berupa penetapan UMR (Upah Minimum Regional) guna mengatasi gesekan yang terjadi. Penetapan UMR ini dilakukan  bersama-sama dengan mendengarkan aspirasi dari kedua belah pihak sehingga dapat tercapai kata sepakat yang tidak merugikan masing-masing pihak. Fungsi  pemerintah sebagai fasilitator inilah yang memegang peranan penting.

KESIMPULAN

Organisasi bisnis yang ada di dalam masyarakat saat berinteraksi dengan lingkungan sekitaranya, baik itu dalam lingkungan mikro ataupun dalam lingkungan makro, akan memunculkan berbagai permasalahan akibat adanya gesekan kepentingan. Seperti kasus penetapan UMK, dimana dalam penetapan upah minimum, institusi yang paling berperan adalah Dewan Pengupahan yang  berfungsi merumuskan besaran upah minimum yang menjadi dasar penetapan upah minimum oleh Kepala Daerah. Dewan Pengupahan adalah sebuah lembaga nonstruktural yang bersifat tripartit yang bertugas untuk memberikan saran dan  pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam menetapkan upah minimum dan menerapkan sistem pengupahan serta menyiapkan bahan perumusan sistem  pengupahan. Dewan ini terdiri atas tripartit dengan model keterwakilan berimbang yang melakukan perundingan setiap tahun untuk menetapkan besaran nilai upah minimum. Dasar utama untuk mendapatkan angka usulan kenaikan upah minimum adalah survei harga pasar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Sedangkan menurut pengusaha, untuk meningkatkan kesejahteraan buruh mereka telah pula melakukan pemberikan fasilitas kepada pekerjanya, tapi memang diakui masih berbeda-beda, tergantung pada kemampuan perusahaan. Jenis fasilitas yang diberikan dapat berupa tunjangan/jaminan kesehatan, asuransi tenaga kerja, transportasi, perumahan/asrama, Tunjangan Hari Raya (THR), dan

12

lain-lain. Secara umum, tunjangan yang diberikan oleh perusahaan terhadap seluruh pekerja adalah THR yang berupa gaji satu bulan, dan Jamsostek. Sedangkan untuk tunjangan penggantian biaya berobat rawat jalan/inap, asrama atau bantuan sewa rumah, transportasi antar jemput, pemberian fasilitas  pendidikan beasiswa bagi anak, pelatihan peningkatan skill bagi pekerja dll semuanya tergantung dari kemampuan perusahaan. Berbagai fasilitas yang diberikan perusahaan terhadap pekerjanya bertujuan untuk meningkatkan  produkstivitas kerja para pekerjanya yang nantinya diharapkan berimbas pada  peningkatan kinerja perusahaan. Kondisi saat ini, buruh masih merasa tidak puas terhadap rumusan yang dihasilkan oleh Dewan Pengupahan karena kriteria upah minimum yang diberlakukan dianggap tidak sesuai dengan kondisi riil buruh. Demikian pula halnya dengan pengusaha yang merasa keberatan dengan kenaikan upah saat ini. Permasalahan tersebut seharusnya tidak perlu muncul jika proses pembahasan upah minimum di Dewan Pengupahan yang melibatkan pengusaha, pekerja, dan  pemerintah dirancang untuk mengatasi masalah pengupahan, bukan untuk mengakomodasi kepentingan tertentu. Solusi yang dapat meredam gesekan kepentingan tersebut diperlukan  pemahaman tentang organisasi dan lingkungannya. Seperti yang diungkapkan  pakar manajemen yang bernama “Chester Bernard” menyebutkan bahwa suatu organisasi bisnis merupakan suatu sistem yang terbuka, dimana organisasi mengalami interaksi yang dinamis dengan lingkungannya (Robbins 1994). Steers (1985) mengungkapkan keterdugaan, persepsi dan reasionalitas merupakan faktor  penting yang mempengaruhi hubungan lingkungan. Dalam hubungan terdapat suatu pola dimana tingkat keterdugaan dari keadaan lingkungan disaring oleh para  pengambil keputusan dalam organisasi melalui ketetapan persepsi yang tepat mengenai lingkungan dan pengambilan keputusan yang sangat rasional akan dapat memberikan sumbangan terhadap efektivitas organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

13

Imron, Muchammad, 2004, “Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan dan Stategi Bisnis Terhadap Hubungan antara Karaktristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen Broadscope dengan Kinerja Unit Bisnis Strategis , Simposium Nasional Akuntansi VII, Desember 2004 :hal. 496-514 ”

Mardiyah, Aida Ainul dan Gundono, 2001, “Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan dan Desentralisasi Terhadap Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen”, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol.4, No.1, Januari: hal.1-37. Otley.D.T, 1980, “The Contingency Theory of Management Accounting:  Achievement and Prognosis”,  Accounting Organization and Society , 413428. Robbins, Stephen P. 1994. Teori Organisasi : Struktur, Desain, dan Aplikasi, Edisi Ketiga, Alih Bahasa Jusuf Udaya, Arcan, Jakarta Steers, Richrd M. 1985. Efektivitas Organisasi , Cetakan Kedua, Alih Bahasa Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta.