Makalah Mafia Pajak Di Indonesia (Tugas UTS)

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah Swt. Atas segala limpahan Rahmat, inayah, taufiq dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini, dalam bentuk maupun isi yang sederhana. Semoga Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam menangani masalah Mafia Pajak di Indonesia. Harapan penulis semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan tentang Mafia Pajak, sehingga penulis dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih  baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing  perpajakan yang selalu membimbing membimbing dalam kegiatan belajar maupun dalam proses pembuatan makalah ini. Penulis sadar betul dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan pemahaman dan bahan. Oleh karena itu penulis harapkan kepada pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnan makalah ini dan untuk  perbaikan di masa masa mendatang. mendatang.

Sukabumi,07 November 2014

Penulis

1

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .............................................................................................................................1 Daftar Isi ........................................................................................................................................2 BAB I Pendahuluan ................................................................................................................................ 3 i. ii. iii.

Latar Belakang ................................................................................................................................ 3 Rumusan Masalah ........................................................................................................................... 3 Tujuan .............................................................................................................................................3

BAB II Pembahasan .....................................................................................................................4 i. ii. iii. iv. v.

Pengertian Mafia Pajak ................................................................................................................... 4 Kasus-kasus Mafia Pajak di Indonesia............................................................................................ 4 Faktor-faktor Maraknya Mafia Pajak di Indonesia ......................................................................... 5 Dampak Mafia Pajak terhadap Perekonomian Indonesia ............................................................... 6 Strategi Pemberantasan Mafia Pajak............................................................................................... 6

BAB III Penutup ...........................................................................................................................7 i. ii.

Saran ............................................................................................................................................... 7 Kesimpulan ..................................................................................................................................... 7

Daftar Pustaka ..............................................................................................................................8

2

BAB I Pendahuluan i.

Latar Belakang Melihat keadaan perekonomian yang kurang stabil karena berbagai masalah, salah satunya dan yang utama adalah mafia pajak.

ii.

Rumusan Masalah 1. 2. 3. 4. 5.

iii.

Apa itu mafia pajak? Apa saja kasus-kasus mafia pajak di Indonesia? Faktor-faktor maraknya mafia pajak di Indonesia. Adakah dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Bagaimana strategi pemberantasan mafia pajak?

Tujuan Diharapkan Mahasiswa dapat lebih mengerti tentang mafia pajak, dapat menelaah kasus-kasus mafia pajak dan ikut mencari cara mengatasinya.

3

BAB II Pembahasan

i.

Pengertian Mafia Pajak Kata “mafia” sebenarnya pertama kali digunakan dalam literatur Italia pada 1668 di sebuah daftar nama para pembangkang yang ditawan oleh pemerintah pada saat itu. Dari daftar nama itu kata mafia mengikuti nama salah seorang perempuan penyihir. Entah disengaja atau tidak, ia menambahkan kata tersebut di belakang namanya yang memiliki makna ”pemberani”, ”penuh ambisi” dan ”arogan”. Tak satu pun sebenarnya esensi kata mafia yang disandangnya dianggap layak untuk seorang perempuan, sehingga kata mafia memiliki stereotip gender kelelaki-lelakian. Namun, sejak itulah nilai rasa kata mafia  berkonotasi negatif di telinga orang Italia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-3 terbitan Pusat Bahasa definisi mafia adalah perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan (kriminal). Bisa disimpulkan, mafia pajak adalah perkumpulan orang-orang yang melakukan kejahatan di bidang penggelapan pajak. Ada beberapa pelaku kejahatan yang diberi nama Mafia: a. Mafia Kayu: untuk memberi label kepada para pelaku kejahatan di bidang kayu (illegal logging).  b. Mafia Bandar Psikotropika: untuk memberi label kepada pelaku kejahatan dalam  peredaran ganja, heroin, shabu-shabu, mariyuana, opum dan sebagainya. c. Mafia Hukum: untuk memberi label kepada para pelaku kejahatan di bidang hukum. d. Mafia Pajak: untuk memberi label kepada para pelaku kejahatan di bidang  penggelapan pajak.

ii.

Kasus-kasus Mafia Pajak di Indonesia Berikut beberapa kasus mafia pajak di Indonesia: 1. Gayus Tambunan (Mantan Pegawai Ditjen Pajak) dengan kasus menyalahgunakan wewenang saat menangani keberatan pajak Rp. 570.92 juta. Memiliki rekening dengan dana Rp. 25 miliar. Jumlah dana dan transaksi tidak sesuai dengan  pekerjaannya. Gayus dengan hukuman 7 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan (19/11/2011). 2. Bahasyim Assifie (Mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII) dengan kasus menerima Rp. 1 miliar dari wajib pajak dan pencucian uang atas hartanya Rp. 60,82 miliar dan 681.000 dollar AS. Memiliki dana hingga Rp. 70 miliar di rekening. Jumlah dana transaksi tidak sesuai dengan pekerjaannya. Bahasyim divonis dengan hukuman 10 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan (3/2/2011). 3. Dhana Widyarmika (Mantan Pegawai Ditjen Pajak) dengan kasus menerima gratifikasi Rp. 2,75 miliar dari PT Mutiara Virgo. Dhana Widyarmika terbukti memeliki 12 rekening di 7 bank dengan aliran dana hingga Rp, 97 miliar pada salah

4

satu rekening. Sejumlah aliran dana bersumber dari tiga wajib pajak. Dhana divonis dengan hukuman 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor (9/11/2012). 4. Tommy Hindratno (Mantan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo) dengan kasus menerima Rp. 280 juta terkait restitusi pajak PT Bhakti Investama, Tbk. Transaksi dilakukan di sebuah rumah makan di Tebet, Jakarta. Uang suap sebesar Rp. 280 juta. Tommy Hindratno divonis dengan hukuman 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta (18/02/2013). 5. Pargono Riyadi (Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak) dengan kasus melakukan pemerasan kepada wajib pajak dengan nilai ratusan juta rupiah. Transaksi dilakukan di Stasiun Gambir, kurir menyerahkan uang Rp. 25 juta yang dibungkus tas plastic di lorong stasiun. Proses hukuman masih berjalan (10/4/2013). 6. Eko Darmayanto dan Mohamad Dian Irwan (penyidik di Direktorat Jenderal Pajak  pada kantor wilayah Jakarta Timur) dengan kasus menerima uang 300.000 dollar Singapura atau sekitar Rp. 2,3 miliar dari PT The Master Steel dalam operasi tangkap tangan pegawai pajak di halaman terminal III Bandara Soekarno-Hatta (15/5/2013). Proses hukum masih berjalan. (www.kompas.com) Adapula contoh kasus seperti ini: Harus diakui banyak orang asing yang mempunyai property di Bali. Baik itu berupa hotel, home stay, villa, dll. Untuk menghindari besarnya pajak yang harus mereka bayar, tidak sedikit para pemilik yang warga negara asing tersebut melakukan transaksi di luar negeri untuk para tamu yang akan menginap. Jadi setelah terjadi kesepakatan rates kamar,  para calon tamu akan melakukan pembayaran berupa transfer ke rekening bank di luar negeri milik owner dari tempat mereka akan menginap, saat mereka sampai di Bali tidak terjadi lagi transaksi pembayaran sehingga para pemilik tidak mempunyai bukti transaksi untuk diperlihatkan kepada petugas pajak. Hal ini bias mengurangi jumlah pajak  pendapatan yang harus mereka bayar kepada pemerintah.

iii.

Faktor-faktor Maraknya Mafia Pajak di Indonesia Perkembangan mafia pajak yang marak disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut: 1. Kurangnya pemahaman tentang mafia. Mafia lebih dideskripsikan kepada yang hanya bersifat ekonomi. Masyarakat jarang terpancing dengan suatu pelanggaran secara kolektif dan terorganisir kepada hal-hal yang di luar persoalan ekonomi. Padahal banyak bidang yang menjadi sasaran para mafia. 2. Lemahnya ketegasan pihak yang seharusnya memberi perlindungan kepada obyek dan subyek eksploitasi para mafia itu sendiri. Lemahnya posisi dan perhatian para  pelindung dan pengayom ini diketahui dan dipelajari dengan baik sekali oleh para mafia. Mereka bersedia melakukan apa saja untuk menyenangkan hati para penentu kebijakan dan kondisi agar tugas dan program para mafia dapat berjalan dengan normal bahkan berjalan seolah-olah dengan benar karena telah dikondisikan benar oleh pemilik kekuasaan dan eksekutor. 3. Tidak ada upaya menangkap dan memberangus mafia yang telah melakukan kejahatan di bdiang apapun. Meskipun telah terlihat dengan nyata dan terang 5

 benderang bahwa kelompok atau individu tersebut memang melakukan pelanggaran yang merugikan negara dan bangsa secara sistematis. Adanya perlindungan di balik layar kepada para mafia oleh penguasa yang merasa mampu melindungi mafia dan organisasinya (The Goodfather). Ini terjadi karena ada kesepakatan antara kedua  belah pihak untuk mendukung dan menjaga kebutuhan masing-masing.

iv.

Dampak Mafia Pajak terhadap Perekonomian Indonesia  Negara tidak akan maju ataupun diuntungkan selama kejahatan mafia dalam bentuk apapun ini masih berlangsung. Konsekwensi logisnya adalah terjadi dekadensi moral dan kepercayaan terhadap  produk hukum apapun yanga da di dalam negara. Hukum dan Undang Undang hanya hisapan jempol belaka. Proses siding tidak akan dianggap serius. Lunturnya nilai-nilai ini adalah sebuah era malapetaka yang amat berbahaya dalam menentukan jati diri bangsa di masa yang akan datang. Negara dan bangsa akan dililit oleh masalah demi masalah akibat pihak idealism beradu pendapat dengan kelompok foluntir dan melindungi mafia dan organisasinya.

v.

Strategi Pemberantasan Mafia Pajak Tekad Komisi III DPR, Pemerintah, dan seluruh pihak untuk mencegah dan memberantas mafia pajak harus dilakukan dengan strategi implementasi baik, teratur, dan terukur. Jika dilakukan dengan publikasi bombastis untuk menyudutkan kelompok politik tertentu, yang akan terjadi adalah seperti sekarang, penyidikan tak kunjung menyentuh kasus pokok, sedangkan data dan fakta mafia hukum diduga telah disembunyikan atau dihilangkan pihak-pihak terkait. Yang mengemuka malah terkesan pertengkaran yang tidak perlu, yang ironisnya bisa jadi disengaja untuk memperkeruh proses investigasi. Strategi yang baik itu sangat penting disusun karena mafia pajak telah menggurita terlalu luas ke segala sektor, termasuk aparat birokrasi. Terkait hal ini, Kapolri Jenderal Timur Pradopo patut diapresiasi karena jujur mengakui keberadaan madia hukum pada institusi yang dipimpinnya.  Namun, niat mulia penegakan hukum perlu dibarengi dengan ikhtiar menjaga  perekonomian negara, iklim investasi, dan pertumbuhan ekonomi untuk membuka lebih  banyak lapangan kerja. Bagaimanapun pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar sehingga penegakan hukum di bidang pajak harus seelok mungkin. Seperti terlihat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011, dari total  penerimaan negara lebih dari Rp. 1.104,9 triliun, sebanyak Rp. 850,255 triliun berasal dari penerimaan pajak atau sekitar 77%. Penegakan hukum perpajakan akan membuat kepercayaan publik dan dunia usaha meningkat kepada pemerintah dan aturan hukum di Indonesia. Selama penegakan hukum itu tidak tebang pilih, menerapkan asas kesamaan di mata hukum, dijalankan sesuai  prosedur dan hukum acara yang berlaku, semua pelaku usaha akan memilih menaati aturan hukum.

6

BAB III Penutup

i.

Saran Semoga masyarakat dapat lebih memahami tentang apa itu mafia pajak dan semoga di Pemerintahan baru ini, penegakan hukum terhadap kasus mafia pajak dan mafia lainnya dapat ditegakan.

ii.

Kesimpulan Mafia pajak sangat berdampak buruk bagi perekonomian Negara. Dan karena kurang nya pengetahuan masyarakat tentang arti mafia pajak, masyarakat menjadi kurang peduli terhadap persoalan ini. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus mafia pajak masih lemah.

7

Daftar Pustaka  _______. 2012.  Belajar Pajak . http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak  .  diakses tanggal 07  November 2014. Anonim. 2012.  Permasalahan Pajak . http://wuriantos.blogspot.com/2012/11/permasalahan pajak.html. diakses tanggal 07 November 2014. Anonim. 2013.  Mencermati Akuntabilitas Publik. http://martinafiaub.wordpress.com/tag/contohkasus-pajak/. diakses tanggal 07 November 2014. Fauzi, Iwan. 2010.  Mafia: lebih dari sekadar komplotan jahat. http://www.bahasakita.com/mafialebih-dari-sekadar-komplotan-jahat/. diakses tanggal 07 November 2014. Rininta, Fanny. 2013. “Mafia Pajak ”. Makalah pada tugas mandiri, Jakarta. Yani, Ahmad. 2011. “Strategi Pemberantasan Mafia Pajak”. Harian Seputar Indonesia (27 Januari 2011). 07 November 2014. Yuniawati, Ike. 2012.  Mafia Pajak di Indonesia. http://ike-yuniawati.blogspot.com/2012/03/mafia pajak-di-indonesia.html. diakses tanggal 07 November 2014.

8