Makalah KIS

BAB I PENDAHULUAN

Indonesia memaski era baru penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pelaks Pelaksanaa anaan n Jamina Jaminan n Sosial Sosial (Jams (Jamsos) os) – sebagai sebagai suatu suatu system system perlin perlindung dungan an social social untuk  untuk  menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan layak – akan sangat menentukan kualitas hidup warga negara. Jamsos akan menyediakan layanan kesehatan dan  jaminan pendapatan kepada warga di saat mengalami risiko hidup sakit! melahirkan! dipecat dari pekerjaan! menganggur! hari tua! kecelakaan d alam bekerja serta risiko lainnya." #engan melihat hal tersebut di atas maka kesehatan suatu negara merupakan pokok  dalam kehidupan dan kesejahteraan dalam negara tersebut. $leh sebab itu! Presiden terpilih  periode tahun %&"' – %&"! apak Joko *idodo! *idodo! meluncurkan sejumlah program jaminan kesehatan nasional dalam suatu Program Indonesia Sehat.%!+ Perhatian Presiden yang besar dalam  bidang kesehatan ini terkait dengan tercetusnya  Millenium Development Goals  Goals  (,#-s) yag dicetuskan oleh P pada tahun %&& di Indonesia melalui /l0,osta1a enlamlih selaku 2epala Perwakilan P0Indonesia.' Presiden Joko *idodo meluncurkan program perdananya! yaitu 2artu Indonesia Sehat (2IS)! 2artu Indonesia Pintar (2IP) dan 2artu 2eluarga Sejahtera (22S) di 2antor Pos Jakarta Pusat yang berada di Pasar aru! Jakarta! tepat tanggal + No3ember %&"' lalu. 2etiga kartu yang tergabung dalam program Government to person (-%P) person (-%P) adalah bantuan keluarga kurang mampu seperti Program 2eluarga 4arapan (P24) dan antuan 5angsung Sementara ,asyarakat atau 5S,! yang dulunya diberikan tunai lewat kantor pos! kini akan diberikan diberikan secara non tunai melalui 5ayanan 2euangan #igital melalui kartu.6 2artu Indonesia Sehat (2IS) dapat digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di 1asilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan! sesuai dengan jenis penyakit yang diderita penerima 2IS. Pada tahap pertama! yakni akhir %&"'! 2IS akan dibagikan ke "  pro3insi. Sedangkan pro3insi lainnya akan diberikan pada tahun %&"6 dan diharapkan seluruh  penduduk presejahtera sudah menerima kartu ini.6

1

,enurut #irektur Jenderal ina 7paya 2esehatan 2ementerian 2esehatan 8kmal 9aher!  biaya premi 2artu Indonesia Sehat sama dengan Jaminan 2esehatan Nasional. 2eduanya memakai anggaran negara tahun %&"'. 8dapun pembagian kelas pada 2IS dan J2N yaitu :p 6.6&& untuk kelas "! :p '%.6&& untuk kelas %! dan :p %6.6&& untuk kelas +. ,asyarakat bebas memilih sesuai dengan kesanggupan membayar per bulan.;

2

BAB II KARTU INDONESIA SEHAT A. Definisi 2artu Indonesia Sehat sebenarnya merupakan pengembangan dari 2artu Jakarta

Sehat. Joko *idodo! yang saat itu masih menjabat -ubernur #2I Jakarta! meluncurkan 2artu Jakarta Sehat pada Sabtu! "& No3ember %&"%! di 2elurahan Pademangan 9imur! Jakarta 9imur .6 #imana 2artu Indonesia Sehat ini hanya merupakan kartunya! dan tidak  menggantikan J2N (Jaminan 2esehatan Nasional)! hal ini diungkapkan dengan jelas oleh ,enteri 2esehatan! Nila ,oeloek. 2artu Indonesia Sehat dapat digunakan untuk  mendapatkan layanan kesehatan gratis di 1asilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan! sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita penerima 2IS.; 2IS akan diberikan kepada anggota Jaminan 2esehatan Nasional (J2N) sehingga tidak menggeser Sistem J2N. #alam pelaksanaannya! pemerintah telah menunjuk PJS 2esehatan sebagai penyelenggaranya. 8dapun keluarga miskin yang menjadi penerima  bantuan iuran J2N! yaitu sebanyak ;!' jiwa! akan tetap ditanggung dengan 2artu Indonesia Sehat. Namun! anak dari keluarga miskin bisa langsung menggunakan 2artu Indonesia Sehat tanpa harus menda1tar lagi. Jumlah penerima 2IS bertambah karena juga menanggung penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selama ini tak masuk data  penerima bantuan iuran seperti para gelandangan yang ada di bawah jembatan.6 Singkat uraian! 2IS merupakan kartu yang memuat identitas peserta Jaminan 2esehatan! unik dan bernomor tunggal yang diperuntukkan kepada semua penduduk  Indonesia

sebagai

alat

untuk

mendapatkan

program

Jaminan

2esehatan

dan

 pelayanannya. 2IS dikeluarkan oleh pemerintah melalui PJS 2esehatan sebagai lembaga nirlaba yang menyelenggarakan program Jaminan 2esehatan semesta bagi semua warga." B. Landasan Hukum 1 Secara konstitusional! Jamsos merupakan hal yang diamanatkan dalam 77# "'6. $leh sebab itu! merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh negara. eberapa dasar hokum  pelaksanaan Jamsos dan termasuk dalam jaminan kesehatan di Indonesia antara lain <

No "

Sumber 77# "'6

NomorPasa!A"a# a. Pasal %04 8yat " < =Setiap orang berhak hidup 3

(8mandemen)

 sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat   serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.>  b. Pasal %04 8yat + < =Setiap orang berhak atas jaminan  social yang

memungkinkan

pengembangan

dirinya

 secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.> c. Pasal +' 8yat % < = Negara mengembangkan system  jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.> d. Pasal +' 8yat + < = Negara bertanggung jawab atas  penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan da fasilitas %

7ndang07ndang

 pelayanan umum yang layak. a. Pasal '" ayat (") 77 Nomor + 9ahun " tentang 4ak  8sasi ,anusia < =Setiap warga negara berhak atas  jaminan social yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.>  b. 77 Nomor '& 9ahun %&&' tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) c. 77 Nomor +; 9ahun %&& tentang 2esehatan d. 77 Nomor %' 9ahun %&"" tentang

adan

+

Peraturan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (PJS) Peraturan Pemerintah Nomor "&" tahun %&"% tentang Penerima

'

Pemerintah Peraturan

antuan Iuran Jaminan 2esehatan a. Peraturan Presiden Nomor "% 9ahun %&"+ tentang

Presiden

6

Peraturan PJS

Jaminan 2esehatan  b. Peraturan Presiden Nomor "& 9ahun %&"+ tentang Penahapan 2epersertaan Program Jaminan Sosial Peraturan adan Penyelenggara Jaminan 2esehatan Nomor "

9ahun %&"' tentang Penyelenggaraan Jaminan 2esehatan 9erhitung sejak " Januari %&"'! Jamsos untuk program jaminan kesehatan ala SJSN telah dijalankan oleh adan Penyelenggara Jaminan Sosial (PJS) 2esehatan. Ini mengacu pada Pasal ;& 77 %'?%&"" tentang PJS bahwa = !"#S $esehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal % #anuari &'%(>. Jaminan 2esehatan ala SJSN ini diselenggarakan secara nasional yakni 4

merupakan program perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh man1aat  pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau kepada orang yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Iuran inilah yang menjadikan Jaminan 2esehatan diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas. agaimana dengan hak–hak dasar kesehatan warga 1akir! miskin dan tidak  mampu yang harusnya diberikan oleh pemerintah@ #alam kerangka ini! hak warga 1akir! miskin dan tidak mampu diberikan oleh pemerintah melalui pemberian dana bantuan iuran. Sehingga warga 1akir! miskin dan tidak mampu tidak terbebani dengan iuran  bulanan Jaminan 2esehatan. Secara internasional! dari berbagai praktik yang ada! Jamsos dapat diwujudkan tidak hanya melalui asuransi sosial namun juga dapat melalui tabungan sosial dan bantuan sosial. anyak negara yang mengkombinasikannya secara bersamaan dan praktik yang ada di Indonesia saat ini merupakan bentuk dari kombinasi antara asuransi sosial! tabungan sosial dan bantuan sosial. Jika dirunut sampai ke konstitusi Indonesia! praktik ini mempunyai landasan yang sangat kuat dan tentu saja tidak   bertentangan dengan konstitusi. Secara regulati3e! 2IS berkaitan dan sejalan dengan amanat < a. Pasal "6 8yat (") 77 Nomor '&?%&&' tentang SJSN bahwa = !adan  "enyelenggara #aminan Sosial wajib memberikan nomor identitas tunggal  kepada setiap peserta dan anggota keluarganya>  b. Pasal "+ 4uru1 (a) 77 Nomor %'?%&"" tentang PJS bahwa dalam melaksanakan tugasnya! PJS berkewajiban untuk =memberikan nomor  identitas tunggal kepada peserta> c. Pasal  Peraturan Pemerintah Nomor "&"?%&"" tentang Penerima antuan Iuran Jaminan 2esehatan bahwa =PJS kesehatan wajib memberikan nomor  identitas tunggal kepada peserta Jaminan 2esehatan yang telah dida1tarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 2esehatan>. ,enilik beberapa hal tersebut di atas! dapatlah kita simpulkan bahwa 2IS merupakan< (i) program untuk percepatan kepesertaan semesta Jaminan 2esehatan yang sejalan dengan SJSN. #engan 2IS! Jaminan 2esehatan uni3ersal co3erage dapat diwujudkan dalam tempo cepat dan tidak harus menunggu sampai

5

%&" (ii) 2IS merupakan pelaksanaan dari amanat beberapa regulasi terkait dengan kewajiban penyelenggara Jaminan 2esehatan dalam memberikan identitas tunggal kepada peserta dan anggota keluarganya (iii) pemenuhan hak0hak   penduduk untuk mendapatkan Jaminan 2esehatan yang merupakan hak dasar (i3) 2IS merupakan program penyempurnaan pelaksanaan SJSN bidang Jaminan 2esehatan agar sejalan dengan SJSN sehingga tidak akan ada lagi tumpang–tindih kewenangan bidang regulasi! pengawasan dan penyelenggaraan. 4arapannya! antara 2ementerian 2esehatan! 2ementerian Sosial! #JSN! Pemerintah #aerah dan PJS 2esehatan berjalan sesuai role0nya. Secara programatik! dengan 2IS! seluruh program Jaminan 2esehatan dapat diintegrasikan ke dalam SJSN – PJS 2esehatan. $. Perbedaan Kar#u %akar#a Se&a#' Kar#u Indonesia Se&a#' dan BP%S ( Presiden Joko *idodo meluncurkan kartu penunjang program kesehatan berupa

2artu Indonesia Sehat (2IS)! Senin! + No3ember %&"'. Puluhan ribu kartu penjamin kesehatan itu dibagikan kepada warga tak mampu di " kota. Sebelumnya! sejumlah  program jaminan kesehatan juga telah diluncurkan pemerintah! seperti Jaminan 2esehatan Nasional (J2N) dan 2artu Jakarta Sehat (2JS). J2N merupakan program  jaminan kesehatan yang diterapkan secara nasional dan ditangani oleh adan Penyelenggara Jaminan Sosial (PJS). Jangkauan J2N terbatas pada keluarga miskin! bukan untuk perseorangan. Sedangkan jangkauan 2IS lebih luas! yaitu mencapai masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (P,2S). Aalon penerima 2IS akan didata oleh 2ementerian Sosial! lalu dida1tarkan ke PJS untuk menerima kartu sakti itu. Jika masyarakat umum ingin menda1tar secara swadaya! ia bisa datang ke kantor PJS terdekat. ,enurut #irektur Jenderal ina 7paya 2esehatan 2ementerian 2esehatan 8kmal 9aher! biaya premi 2artu Indonesia Sehat sama dengan Jaminan 2esehatan Nasional. 2eduanya memakai anggaran negara tahun %&"'. 8dapun pembagian kelas pada 2IS dan J2N yaitu :p 6.6&& untuk kelas "! :p '%.6&& untuk kelas %! dan :p %6.6&& untuk kelas +. ,asyarakat bebas memilih sesuai dengan kesanggupan membayar per bulan. Sedangkan 2artu Jakarta Sehat terbatas untuk warga yang memiliki kartu tanda  penduduk #2I Jakarta. *arga yang ingin mendapatkan kartu ini tinggal menunjukkan 6

kartu keluarga dan kartu tanda penduduk #2I Jakarta ke puskesmas terdekat. #engan 2JS! masyarakat Jakarta bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis di seluruh  puskesmas di #2I Jakarta dan perawatan kelas III di  rumah sakit yang bermitra dengan Pemerintah Pro3insi #2I Jakarta. Namun sistem pelayanan ini bertingkat. D. )ode! Pembia"aan* erbagai model pembiayaan kesehatan diterapkan berbagai negara. Negara0 negara /ropa arat! seperti Jerman! elanda! Prancis! elgia! dan lain lain umumnya menggunakan sistem asuransi kesehatan sosial yang dulu dipelopori Jerman! sejak  diresmikan program jaminan sosial kesehatan oleh 2anselir $tto Bon ismarck tahun "+. ,odel ini sering disebut model ismarck. Inggris dan banyak diikuti negara bekas jajahannya menganut model berbasis  pajak atau taC based health 1inancing system. ,odel pembiayaan kesehatan berbasis  pajak sering dikenal sebagai model e3eridge! setelah *illiam e3eridge merancang Pelayanan 2esehatan Inggris (National 4ealth Ser3ice). 8merika mulanya menganut model asuransi komersial! kemudian dire1ormasi dengan $bama 4ealth Aare. #i negara  berkembang! umumnya dengan membayar uang dari kantong saku atau model out o1   pocket. 8pa dan bagaimana program 2IS masih banyak yang bingung! terkadang antarpemangku kepentingan berbeda penjelasannya. Penulis mengusulkan bagaimana strategi makro penerapan di lapangan dengan pertimbangan teori! peraturan perundangan yang ada! kapasitas 1iskal! manajemen dan aspek teknis. 2ebijakan 2IS! meski bisa dimaknai banyak hal! tentu bertujuan agar setiap warga bangsa! terutama masyarakat bawah yang membutuhkan yang belum menjadi anggota PJS! dapat memiliki akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan  berkeadilan. 8da dua pilihan! pertama semua rumah sakit kelas tiga gratis dibiayai  pemerintah. 4ak hilang jika pindah kelas yang lebih ke arah model e3eridge atau berbasis  pajak. Ini lebih praktis karena hanya dengan 29P sudah selesai! tetapi akses bagus dari kendali biaya dan mutu akan menjadi masalah. #alam model ini tidak perlu membedakan orang miskin! rentan miskin! dan hampir miskin yang di lapangan sering sulit dan menimbulkan masalah. Pilihan kedua! model asuransi sosial atau model ismarck yang mengandung nilai gotong royong. #alam pilihan kedua ini semua orang wajib ikut dan membayar iuran!

7

sedangkan yang kesulitan membayar iuran! baik miskin atau tidak mampu dibayari  pemerintah. ,ereka yang dibayari pemerintah sekarang ini disebut penerima bantuan iuran (PI) yang berjumlah ;!' juta orang. ,odel pilihan kedua ini seperti yang berlaku dan diatur di dalam 77 No '&?%&&' tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan 77 No %'?%&"" tentang PJS. Program 2IS yang sekarang ini seperti model pilihan ke dua ini! ditambah kepesertaannya yang dulu sudah dijamin program Jamkesmas! yaitu anak telantar! gelandangan! panti jompo! dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (P,2S) lainnya yang total jumlahnya sekitar "!D juta orang. 2arena masalah pengganggaran! dimulai  beberapa ribu orang terlebih dahulu. Peserta ini meski dulu sudah dijamin Jamkesmas! setahun ini tidak dijamin PJS  pada program J2N. Jika mereka sakit! diserahkan kepada pemerintah daerah masing0 masing.

Sayangnya!

tidak

semua

pemerintah daerah memiliki komitmen dan

mengalokasikan untuk mereka. 2e depan tentu tergantung kebijakan yang dipilih pemerintah. Jika model pertama yang dipilih karena lebih mudah dan praktis! selain secara politis sangat menarik! tentu harus ada perubahan undang0undang! terutama 77 SJSN dan PJS! serta peraturan  perundangan di bawahnya. Jika yang dipilih adalah model kedua! ada hal0hal yang perlu diperbaiki. 4al yang Perlu #iperbaiki

Jika pilihan kedua yang dipilih! hal0hal yang menyangkut 1ungsi! peran! dan hubungan antarlembaga yang terkait 2IS perlu ditingkatkan. Sisi manajemen PJS juga perlu  perbaikan secara mendasar. $ptimalisasi 1ungsi #ewan Pengawas dan #ewan.

Jaminan Sosial Nasional (#JSN) perlu dilakukan. 2oordinasi manajemen PJS dengan kementerian! khususnya kesehatan dan keuangan!  perlu ditingkatkan. 2erja sama dengan pemangku kepentingan! terutama rumah sakit swasta dan klinik swasta perlu diintensi1kan. Peningkatan kemudahan dan 1leksibilitas  proses administrasi kepesertaan dan pendataan perlu segera diperkuat.

8

4al ini dapat didukung dengan peman1aatan e029P atau sidik jari yang ada di kementerian dalam negeri dan perlu segera dilakukan. ,atching and bridging sistem manajemen in1omasi mulai dari kepesertaan! puskesmas! rumah sakit! dan PJS segera dibangun. 7ntuk e1isiensi unit anti1raud dan peningkatan kompetensi S#, dalam telaah utilisasi (utiliEation re3iew) perlu segera dilakukan! disertai peningkatan sosialisasi! serta edukasi bagi pemberi layanan kesehatan di lapangan. Peningkatan akses ini harus dibarengi penguatan in1rastruktur pelayanan kesehatan. 4al ini termasuk peningkatan 1asilitas kesehatan! terutama di layanan primer  dan rumah sakit kabupaten?kota! perencanaan jumlah dan kualitas S#, kesehatan! serta distribusinya

yang

merata.

9erobosan

dalam

menghasilkan! menyediakan

dan

menempatkan tenaga kesehatan! khususnya dokter spesialis! perlu dilakukan. Pendidikan  berbasis rumah sakit perlu dipikirkan. 2arena itu! kerja sama antara 2ementerian 2esehatan dan 2ementerian Pendidikan dan 2ebudayaan! serta 2ementerian #alam Negeri merupakan hal yang krusial. 2erja sama ini tidak saja dalam memecahkan persoalan mendasar dalam  penyediaan dan distribusi tenaga kesehatan! tetapi bagaimana re3olusi mental! perubahan  pola pikir! kesadaran! dan perubahan pola perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat sejak dini dimulai di bangku sekolah. 7ntuk menjaga mutu layanan dan jaminan kesehatan! selain penerapan manajemen mutu secara komprehensi1! pembayaran kapitasi dan IN80A-s sebaiknya disesuaikan dengan harga keekonomian. #ikembangkan health technology assesment (498) yang akan menilai obat! alat! dan teknologi kesehatan yang menilai cost e11ecti3eness0nya! mengingat sumber daya yang terbatas dan banyak obat dan teknologi yang tidak perlu selalu mahal. E. Kenda!a da!am Pe!aksanaan Pro+ram 5ebih dari setengah tahun Jaminan 2esehatan ala SJSN berjalan! masih banyak kendala dan permasalahan. 8da beberapa hal krusial yang harus menjadi perhatian pemerintahan  baru Joko *idodo – Jusu1 2alla! antara lain< a. Ke!emba+aan dan Re+u!asi Pasal ;& 77 PJS menegaskan bahwa sejak beroperasinya PJS 2esehatan maka< (i) 2ementerian 2esehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat (ii) 2ementerian Pertahanan! 9entara Nasional Indonesia! dan 2epolisian :epublik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan

9

kesehatan bagi pesertanya! kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya! yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden (iii) P9 Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan. Namun! dalam kenyataanya! 2ementerian 2esehatan masih setengah–  setengah dalam menjalankan amanat SJSN dan PJS. ahkan masih sangat kentara adanya =de1isit> kesukarelaan untuk melepaskan kegiatan penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat dari =tangan> 2ementerian 2esehatan ke =pangkuan> PJS 2esehatan. 2ondisi ini tentu menjadi kendala dalam pelaksanaan Jaminan 2esehatan ala SJSN. 2eengganan 2ementerian 2esehatan ini dapat dilihat dari penggunaan kata =Nasional> dalam Jaminan 2esehatan. ,erujuk Surapaty (%&"')! Jaminan 2esehatan  Nasional (J2N) yang dirumuskan oleh 2ementerian 2esehatan tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah No "&"?%&"% tentang Penerima antuan Iuran Jaminan 2esehatan! 77 PJS dan 77 SJSN. Surya Ahandra Surapaty yang merupakan 2etua Panitia 2husus :77 SJSN %&&' dan *akil 2etua Panitia 2husus :77 PJS %&"" menegaskan bahwa dalam 77 dan PP tersebut di atas! tidak ada satupun yang menyebutkan =Jaminan 2esehatan Nasional (J2N). Fang ada adalah =Jaminan 2esehatan> tanpa embel–embel =Nasional>. Sementara oleh 2ementerian 2esehatan! J2N diposisikan sebagai penerjemahan atau mani1estasi dari uni3ersal health care (program jaminan kesehatan untuk semua) yang diamanatkan SJSN dan PJS. 2ementerian 2esehatan bahkan memperkuat argumentasinya dengan menerbitkan beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh ,enteri 2esehatan antara lain< (i) Peraturan ,enteri 2esehatan Nomor D" 9ahun %&"+ tentang Pelayanan 2esehatan pada Jaminan 2esehatan Nasional! (ii) 2eputusan ,enteri 2esehatan No +%;?,enkes?S2?IG?%&"+ tentang Penyiapan 2egiatan Penyelenggaraan

Jaminan

2esehatan

Nasional!

(iii)

Surat

/daran

No

42?,enkes?+%?I?%&"' tentang Pelaksanaan Pelayanan 2esehatan bagi Peserta PJS 2esehatan Pada Hasilitas 2esehatan 9ingkat Pertama dan Hasilitas 2esehatan 9ingkat 5anjutan #alam Penyelenggaraan Program Jaminan 2esehatan. Hakta di atas menunjukkan bahwa 2ementerian 2esehatan masih menginginkan sebagai penyelenggara

pelayanan

kesehatan. Padahal! Pasal 6D 77 PJS

mengamatkan bahwa kewenangan 2ementerian 2esehatan dalam melaksanakan 10

kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat hanya sampai

dengan

beroperasinya

PJS

2esehatan.

Sebenarnya!

J2N

masih

diselenggarakan oleh 2ementerian 2esehatan dan memposisikan PJS 2esehatan hanya sebagai mitra. 4al ini terlihat dari keukeuh–nya 2ementerian 2esehatan untuk  menggunakan sistem tari1 IN8–A-s (Indonesian ) Aase ased -roups) yang sangat rendah sehingga ada beberapa 1asilitas kesehatan! layanan kesehatan dan obat yang tidak di–co3er. Ini artinya! J2N tidak jauh berbeda dengan Jaminan 2esehatan ,asyarakat (Jamkesmas) sebab masih dikelola oleh 2ementerian 2esehatan dan #inas 2esehatan di daerah–daerah. Ini tidaklah sejalan dengan amanat 77 SJSN dan 77 PJS yang telah memposisikan 2ementerian 2esehatan sebagai regulator dan  bukan lagi sebagai penyelenggaran pelayanan jaminan kesehatan (,a1tuchan! %&"'). :egulasi pendukung pelaksanaan PJS 2esehatan juga belum lengkap dan memadai!

bahkan

ada

regulasi

yang

terlalu

terburu–buru

dalam

proses

 penyusunannya sehingga belum diimplementasikan secara utuh sudah mengalami  perubahan. ,isalnya Peraturan Presiden Nomor "% 9ahun %&"% tentang Jaminan 2esehatan yang kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor """ 9ahun %&"+ tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor "% 9ahun %&"% tentang Jaminan 2esehatan. b. Ke,erser#aan dan Ban#uan Iuran #alam SJSN! kepesertaannya adalah setiap orang termasuk orang asing yang telah  bekerja di Indonesia selama enam bulan dan telah membayar iuran. 8rtinya kepesertaan Jaminan 2esehatan adalah semua penduduk! baik yang kaya maupun yang miskin. Namun! dengan alasan kesiapan pemerintah dan badan penyelenggara serta jumlah penduduk Indonesia yang besar! maka untuk mencapai uni3ersal co3erage! dilakukanlah pentahapan. ,erujuk Pasal ; Perpres Nomor "% 9ahun %&"+ tentang Jaminan 2esehatan! maka pentahapannya< ,ulai tanggal " Januari %&"'! paling sedikit meliputi< PI Jaminan 2esehatan! 9NI?Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 2ementerian Pertahanan dan anggota keluarganya! Polri?Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya! peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero (Persero) 8suransi 2esehatan Indonesia (8S2/S) dan anggota keluarganya! peserta Jaminan

11

Pemeliharaan 2esehatan (JP2) Perusahaan Persero (Persero) Jaminan Sosial 9enaga 2erja (J8,S$S9/2) dan anggota keluarganya. 9ahap kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta PJS 2esehatan paling lambat pada tanggal " Januari %&". Pada tahun %&"'! 2ementerian 2esehatan mengalokasikan anggaran untuk   pembayaran premi PJS kesehatan bagi orang miskin dan tidak mampu penerima  bantuan iuran (PI) untuk ;!' juta. Jumlah ini sebagian merupakan pengalihan dari  peserta Jamkesmas. Sementara itu! dengan jumlah penduduk %+D!;' juta jiwa (PS< %&"&) dan diproyeksikan menjadi %'6!'D juta jiwa pada %&"+ (22N< %&"+)! maka target peserta Jaminan 2esehatan pada %&"' masih terlalu jauh dari mendekati. Saat ini! jumlah peserta Jaminan 2esehatan yang dikelola di luar PJS 2esehatan sebesar  6&!&D juta jiwa dan yang belum menjadi peserta Jaminan 2esehatan sebanyak D+!  juta jiwa (2emenkes! %&"+) ditargetkan akan menjadi peserta Jaminan 2esehatan PJS 2esehatan pada tahun %&". Sehingga! pada tahun %&"! seluruh penduduk  dapat menjadi peserta Jaminan 2esehatan. Padahal! jika merujuk data adan Pusat Statistik (%&"") yang digunakan oleh 9NP%2 (9im Nasional Percepatan Penanggulangan 2emiskinan) untuk PP5S (Pendataan Program Perlindungan Sosial)! maka jumlah warga miskin dan tindak  mampu lainnya yang harus menjadi peserta PI adalah ;!D juta jiwa. 8rtinya ada selisih "&!+ juta jiwa warga miskin PI jika dibandingkan antara 2ementerian 2esehatan dengan 9NP%2. #i lain sisi! pemerintah pada %&"' dengan optimis mentargetkan peserta Jaminan 2esehatan (baik yang PI maupun yang non–PI) sebanyak "%"!; juta jiwa. Peraturan Pemerintah Nomor "&" 9ahun %&"% tentang Penerima antuan Iuran Jaminan 2esehatan dengan tegas dalam Pasal "6 dinyatakan  bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku! maka =penetapan jumlah PI tahun %&"' dilakukan menggunakan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun %&"">. 9erkait dengan iuran Jaminan 2esehatan! jumlah iuran PI yang dibayarkan 2ementerian 2esehatan dan peserta yang dida1tarkan oleh Pemerintah #aerah  perpeserta :p ".%%6!– per?bulan. Jumlah PI ini berbeda dengan iuran Peserta 12

ukan Penerima 7pah dan ukan Pekerja 2elas + yakni :p %6.6&&. Perbedaan ini tentu menimbulkan pertanyaan lanjutan apakah juga akan membedakan kualitas layanan@ ,erujuk pada Peraturan Presiden Nomor """ 9ahun %&"+ tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor "% 9ahun %&"% tentang Jaminan 2esehatan! maka iuran Jaminan 2esehatan sebagai berikut< Peser#a PI

Ben#uk Iuran Besaran Nilai nominal (per  :p ". %%6!0

 jiwa) PNS?9NI?P$5:I? 6  (per keluarga) P/NSI7N

% dari pekerja

Pasal ";8! %+ :anap 2elas

"!

+ dari pemberi kelas % kerja (per   s?d +& Juni %&"6 <

Pekerja Penerima

'!6

7pah selain PNS!

keluarga) dan 6  &!6  dari pekerja

#ll

Ke#eran+an :anap kelas +

(per keluarga)

Pasal ";! %+ :anap 2elas

"!

kelas %

' dari pemberi Pasal ";A ! %+ kerja ,ulai " Juli %&"6 < " dari pekerja ' dari pemeberi

Pekerja bukan Penerima 7pah

kerja  Nilai nominal (per  ". :p %6.6&&!0 %. :p '%.6&&!0  jiwa) +. :p 6.6&&!0

:anap kelas + :anap kelas %

dan ukan

:anap kelas "

Pekerja

Pasal ";H! %+

Pada :8PN %&"6! pemerintah belum melakukan penambahan peserta Jaminan 2esehatan PI yakni masih sama dengan tahun %&"'! sejumlah ;!' juta jiwa. 9entu ini langkah yang tidak tepat! pasalnya PI harusnya dinamis dan harus meng–co3er  semua penduduk yang 1akir! miskin dan tidak mampu secara ekonomi sehingga mereka dapat menikmati Jaminan 2esehatan yang baik. -. asi!i#as Kese&a#an' Tena+a Kese&a#an' dan Kesadaran Kese&a#an Hasilitas kesehatan (Haskes) dan tenaga kesehatan (Nakes)

merupakan

 permasalahan yang sangat mendasar bagi penyelenggaraan Jaminan 2esehatan 13

uni3ersal co3erage. 2esiapan Haskes dan Nakes! baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kualitas masih sangat jauh dari memadai. Jumlah rumah sakit di Indonesia hanya ".;;! baik :S swasta maupun :S pemerintah sedangkan jumlah Puskesmas hanya mencapai .6" (Pusdatin! 2emenkes! %&""). #engan angka ini maka rasio Puskesmas?"&&.&&& penduduk berjumlah ' Puskesmas. Sederhananya! dalam "&&.&&&  penduduk hanya ada ' Puskesmas yang artinya tiap %6.&&& penduduk dilayani " Puskesmas. Jumlah ini tentu masih jauh dari ideal. #i sisi Nakes kondisinya juga tidak jauh berbeda! selain jumlah Nakes yang masih minim! sebaran Nakes juga  belum merata. :asio dokter sebesar '&?"&& ribu penduduk! artinya tiap '& dokter  melayani "&&.&&& penduduk! sungguh beban yang sangat berat. #i samping Haskes dan Nakes yang masih memprihatinkan! permasalahan lain adalah kesadaran kesehatan (#arkes) masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Ini dapat dilihat dari keberhasilan program Perilaku 4idup ersih Sehat (P4S). erdasarkan hasil :iset 2esehatan #asar (:iskesdas)! rumah tangga yang belum menggunakan 1asilitas buang air besar masih sangat tinggi yakni sebesar %'!  dan rumah tangga yang tidak memiliki saluran pembuangan air limbah sebesar +%!6 . Sementara! rumah tangga yang mempunyai akses air bersih baru 6D!D  dan yang mempunyai akses sanitasi yang baik ;+!+  (:iskesdas! %&&D). Selain karena ketidakmampuan pemerintah membangun sanitasi dan menyediakan air bersih! hal ini  juga menyangkut kesadaran masyarakat dalam menjalani hidup sehat. d. A!okasi An++aran Kese&a#an 7ntuk melihat tingkat perhatian dan keseriusan pemerintah di bidang kesehatan! kita dapat melihatnya dari sisi alokasi anggaran kesehatan yang dibelanjakan dalam tiap tahun anggaran. #i Indonesia! kebijakan 1iskal untuk sektor kesehatan menggunakan pendekatan mandatory spending! artinya dalam tiap tahun 1iskal alokasi anggaran kesehatan sudah dipatok dengan persentase tertentu. ,engacu pada amanat 7ndang07ndang Nomor +; 9ahun %&& tentang 2esehatan! maka alokasi anggaran kesehatan di tingkat nasional sebesar 6 dari total 8nggaran Pendapatan dan elanja Negara?8PN di luar gaji pegawai bidang kesehatan. Sedangkan alokasi anggaran kesehatan di tingkat daerah (pro3insi dan kebupaten?kota) sebesar "& dari total 8nggaran Pendapatan dan elanja #aerah?8P# di luar gaji pegawai bidang kesehatan. 14

77 2esehatan yang diputuskan pada tahun %&& ini! ternyata untuk mandatory spending tersebut belum pernah dipenuhi oleh pemerintah pusat. Pemerintah selalu  berkilah bahwa 1iscal space yang ada sangat sempit sehingga tidak dapat memenuhi amanat tersebut. Ironisnya! alokasi anggaran belanja rutin selalu naik dan subsidi  bahan bakar minyak selalu dipenuhi. Jika dilihat trend anggaran kesehatan enam tahun terakhir ini! memang selalu mengalami kenaikan! meskipun si1atnya incremental. Namun! alokasi anggaran kesehatan dari total 8PN rerata hanya +!%! ini sudah termasuk belanja pegawai gaji! biaya perjalanan dinas! tunjangan! honorarium dan lain–lain.

Kom,onen An++aran Kese&a#an

/00 Rea!

/010 Rea!

/011 Rea!

/01/ Rea!

/01* APBN APBNP

/012 APB

%+!%

%!%

+!6

'%!+

6%!&

6'!"

N ;;!6

%"!D %' 2emenkes "!& ;& adan P$, &!+ ; 22N &!; 2?5 lainnya %!D %. ,elalui non0 2?5 "!6 Subsidi untuk  0

%;!% %%!' &!' &! %!; "! 0

+;!+ %;! &! %!' ;!+ %!+ &!&

+!D %!D "!" %!% D!D %!; &!&

'!& +'!; "!% %!; "&!D +!" &!&

6"!& +;!; "!% %!; "&!D +!" &!&

;"!; ';!6 "!" %! ""!" '! &!&

I. )e!a!ui Be!an3a Pemerin#a& Pusa# ".

,elalui 2?5 • • • •

•

air bersih 8skes

PNS

"!6

"!

%!+

%!;

+!&

+!&

'!

 pegawai) )e!a!ui #ransfer

'!;

+!'

+!

+!

+!

+!

'!&

'!& &!;

%! &!;

%! &!

+!& &!

+!" &!

+!" &!

+!" &!

%D! +!&

+"!; +!&

'%!+ +!+

';!" +!"

66! +!+

6!& +!'

D&!6 +!

•

(belanja II.

daera& • #82 kesehatan •

Perkiraan 8nggaran 2esehatan dari

III.

#ana $tsus To#a!  8PN

15

#i luar alokasi belanja kesehatan tersebut di atas! tiap tahun 1iskal! pemerintah membiayai Program Pengelolaan 9ransaksi 2husus untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan! jaminan sosial ketenagakerjaan dan pembayaran man1aat pensiun bagi PNS Pusat! pensiunan PNS serta 3eteran 9NI?Polri. 7ntuk :8PN %&"6 direncanakan sebesar :p "&".%D"!& miliar (!" ) dari total anggaran pada program  pengelolaan transaksi khusus untuk pembayaran man1aat pensiun serta iuran jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PNS Pusat! pensiunan PNS serta 3eteran 9NI?Polri. 8nggaran yang cukup besar jika dibandingkan dengan belanja 1ungsi kesehatan. Pada :8PN %&"6! rencana alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada 1ungsi kesehatan sebesar :p %&.;D!" miliar ("!6 terhadap total elanja Pemerintah Pusat?PP). Sedangkan alokasi untuk 2ementerian 2esehatan pada :8PN %&"6 sebesar :p 'D.'%! miliar (Nota 2euangan :8PN %&"6). #ari total anggaran 1ungsi kesehatan dan 2ementerian 2esehatan! dana PI yang saat ini masih dipegang oleh 2ementerian 2esehatan hanya sebesar lebih kurang :p "!& triliun (men–co3er  ;!' juta jiwa dengan premi :p ".%%6). andingkan antara alokasi PI ini dengan  pembayaran pemerintah untuk iuran jaminan kesehatan dan pensiun bagi PNS dan  pensiunan PNS. Pengelolaan 9ransaksi 2husus dalam 8PN ini tidak terlepas dari pendekatan  program dana pensiun bagi PNS dan 9NI?Polri yang menggunak an pendekatan pay as you go! artinya pendanaan pensiun dibiayai langsung oleh pemerintah melalui 8PN  pada saat PNS?9NI–Polri memasuki masa pensiun. Iuran pensiun peserta (PNS?9NI0 Polri) sangat kecil! hanya seperti syarat saja! yakni '!+?'  dari penghasilan tanpa tunjangan pangan untuk iuran dana pensiun. Sehingga! pemerintah melalui PP Nomor  %& ? %&&+ masih mengalokasikan pembayaran sumbangan iuran pensiun dan tabungan hari tua bagi PNS–9NI–Polri dan besarannya hanya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. 9idak mengherankan jika pada tiap tahunnya! P9 9aspen (pengelola program  pension PNS dan 3eteran 9NI?Polri) selalu mengalami de1isit antara iuran pensiun yang diterima dengan dana pensiun yang dikeluarkan (dibagikan) ke peserta ? ahli warisnya. 8mbil contoh! pada tahun %&"%! 9aspen hanya menerima iuran dana  pensiun sebesar :p "& triliun namun disaat yang sama harus membayarkan man1aat 16

 pensiun ke peserta atau ahli warisnya sebesar :p ;& triliun. Sungguh suatu system  pengelolaan dana pensiun yang tidak berkesinambungan. 7sulan ke depan!  pengelolaan dana pensiun bagi PNS–9NI–Polri harus diubah menjadi fully funded ! artinya PNS–9NI–Polri sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja sama0 sama mengeluarkan iuran yang mencukupi sehingga tidak membebani 8PN tiap tahun. Pada akhirnya! perubahan dari pay as you go ke fully funded akan meringankan  beban 8PN sebagai fiscal space menjadi lebih longgar.

17

BAB III Kesim,u!an dan Saran A. Kesim,u!an

2artu Indonesia Sehat merupakan salah satu media dalam rangka menjalankan program  perdana Presiden terpilih periode %&"' sampai dengan %&"! apak Joko *idodo! yang dicetuskan terkait dengan ,illenium #e3elopment -oals (,#-s). Program ini sesuai untuk  dijalankan karena Indonesia kini telah memasuki era penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial  Nasional (SJSN). #imana system ini ditujukan demia berlangsungnya kehidupan masyarakat (warga negara) dalam kondisi yang sejahtera. 2artu Indonesia Sehat yang diterbitkan tepat tanggal + No3ember %&"' yang lalu oleh Presiden terpilih! Joko *idodo! merupakan kelanjutan dari 2artu Jakarta Sehat yang telah terlebih dahulu diterbitkan. 2IS ini sendiri hanya berupa kartu namun tidak menyingkirkan  jaminan kesehatan nasional (J2N) itu sendiri. Singkat uraian! 2IS merupakan kartu yang memuat identitas peserta Jaminan 2esehatan! unik dan bernomor tunggal yang diperuntukkan kepada semua penduduk Indonesia sebagai alat untuk mendapatkan program Jaminan 2esehatan dan pelayanannya. 2IS dikeluarkan oleh  pemerintah melalui PJS 2esehatan sebagai lembaga nirlaba yang menyelenggarakan program Jaminan 2esehatan semesta bagi semua warga. Secara regulati3e! 2IS berkaitan dan sejalan dengan amanat < a. Pasal "6 8yat (") 77 Nomor '&?%&&' tentang SJSN bahwa = !adan  "enyelenggara #aminan Sosial wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada setiap peserta dan anggota keluarganya>

18

 b. Pasal "+ 4uru1 (a) 77 Nomor %'?%&"" tentang PJS bahwa dalam melaksanakan tugasnya! PJS berkewajiban untuk =memberikan nomor  identitas tunggal kepada peserta> c. Pasal  Peraturan Pemerintah Nomor "&"?%&"" tentang Penerima antuan Iuran Jaminan 2esehatan bahwa =PJS kesehatan wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta Jaminan 2esehatan yang telah dida1tarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang 2esehatan>. ,eski begitu system ini juga mengalami beberapa kendala. 2endala yang sampai saat ini masih menjadi penyulit dalam pelaksanaan program antara lain seperti kendala dalam kelembagaan dan regulasi kepersertaan dan bantuan iuran 1asilitas kesehatan! tenaga kesehatan! dan kesadaran kesehatan serta alokasi anggaran kesehatan. 4al0hal ini lah yang perlu mendapatkan perhatian untuk ke depannya. B. Saran 1. Saran Umum Perlu melakukan penataan kebijakan 1iskal secara 1undamental terutama pada area

 peningkatan penerimaan negara! e1isiensi belanja pemerintah pusat dan daerah! dan peningkatan belanja sosial (terutama kesehatan) dengan opsi–opsi kebijakan< ,elakukan realokasi sebagian anggaran subsidi bahan bakar minyak dan o o

energi untuk membiayai 2IS ,elakukan penghematan belanja pegawai (honorarium! perjalanan dinas! dan

lain0

lain)

dan

melakukan

penataan

atau

regrouping

2ementerian?5embaga sehingga kabinet menjadi lebih ramping dan lincah o

dalam melakukan eksekusi program 8gar pajak mencerminkan keadilan sosial dan ada sumber penerimaan  baru untuk belanja sosial! maka perlu melakukan penerapan penambahan lapisan struktur tari1 (taC bracket) Pajak Penghasilan?PPh menjadi +6–'6

o

 bagi mereka yang berpendapatan di atas :p 6 ,iliar?tahun ,elakukan kebijakan earmarking untuk jenis pajak tertentu (cukai rokok! alkohol dan eCtracti3e industries)! baik di pusat maupun di daerah! yang diperuntukkan

untuk

sektor

pelayanan

dasar

khususnya

Jaminan

2esehatan ? 2artu Indonesia Sehat.

19

/. Saran K&usus a. ,elakukan re3iew beberapa regulasi yang terindikasi tidak sejalan dengan

SJSN dan PJS antara lain< Peraturan Presiden No """ 9ahun %&"+ tentang Perubahan atas Peraturan o o

Presiden Nomor "% 9ahun %&"+ tentang Jaminan 2esehatan ,elakukan re3iew terhadap program J2N dengan mere3iew seluruh  produk regulasi yang dikeluarkan oleh 2ementerian 2esehatan terkait dengan pelaksanaan J2N. 5angkah pertama dapat dilakukan dengan mere3iew< (i) Peraturan ,enteri 2esehatan Nomor D" 9ahun %&"+ tentang Pelayanan 2esehatan pada Jaminan 2esehatan Nasional! (ii) 2eputusan ,enteri 2esehatan No +%;?,enkes?S2?IG?%&"+ tentang Penyiapan 2egiatan Penyelenggaraan Jaminan 2esehatan Nasional! (iii) Surat /daran  No 42?,enkes?+%?I?%&"' tentang Pelaksanaan Pelayanan 2esehatan bagi Peserta PJS 2esehatan Pada Hasilitas 2esehatan 9ingkat Pertama dan Hasilitas 2esehatan 9ingkat 5anjutan #alam Penyelenggaraan Program

Jaminan 2esehatan.  b. ,eningkatkan jumlah peserta Jaminan 2esehatan penerima bantuan iuran (PI) dari ;!' juta jiwa menjadi ;!D juta jiwa (pada pelaksanaan program "&& hari Jokowi) dan memberikannya 2IS dan memberikan 2artu Indonesia Sehat (2IS) kepada "&& juta jiwa pada tahun %&"6 c. ,eningkatkan alokasi anggaran untuk pemberian bantuan iuran dalam 8PN atau 8PN–P %&"6 sebesar :p %6 – +& triliun dan mengubah besaran PI dari :p ".%%6?jiwa menjadi :p %6.6&& (sederajat dengan iuran pekerja bukan  penerima upah dan bukan pekerja – untuk ruang inap k elas +) d. ,eningkatkan alokasi anggaran sektor kesehatan menjadi 6  dari total 8PN di luar gaji pegawai bidang kesehatan dan melakukan penataan kebijakan 1iskal di daerah agar mengalokasikan anggaran kesehatan "& dari total 8P# di luar gaji pegawai bidang kesehatan

20

e. ,elakukan penata–kelolaan data penduduk yang 1akir! miskin dan tidak  mampu secara lebih up to date (semesteran) dan berbasis nama alamat (by name by address) serta melakukan sinkronisasi! rekonsiliasi dan konsolidasi data kemiskinan yang dimiliki oleh beberapa 2?5. $leh sebab itu! pemerintah  perlu mengelola data kemiskinan secara integrati1 dan menugaskan beberapa 2?5 terkait (PS! 2emensos dan 2emenkes) untuk melaksanakannya 1. ,elakukan penatakelolaan #ana PI! dari 2emenkes ke PJS 2esehatan.

21

DATAR PUSTAKA

". 2artu Indonesia Sehat! ,enuju Program "&& 4ari Jokowicare. #iakses di < https