Makalah Kesehatan Dan Rahasia Bank

KESEHATAN DAN RAHASIA BANK Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lain Dosen Pengampu : Amanita Novi Y, S.E

Disusun oleh: 1.

Rina Susilowati

10403241013

2.

Evita Rahayu

10403241014

3.

Emiasih

10403241015

4.

Dwi Roni Indriyanti

10403241016

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2011

KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Selama proses penyusunan makalah ini, penyusun mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada: 1.

Ibu Amanita Novi Y, S.E dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lain.

2.

Ibu, Bapak, dan segenap keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa.

3.

Teman  –  teman yang telah memberikan semua bantuannya.

4.

Semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyusunan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu saran dan kritik dari berbagai sumber yang dapat membangun sangat kami harapkan sehingga menjadi lebih baik untuk nanti ke depannya. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 17 September 2011

Penyusun

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan Bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja Bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank. Selain itu, kesehatan Bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat  pengguna jasa Bank. Kesehatan Bank harus dipelihara dan/atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Bank dapat tetap terjaga. Selain itu, Tingkat Kesehatan Bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi Bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau  permasalahan Bank, baik berupa corrective action  oleh Bank maupun  supervisory action oleh Bank Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan kesehatan bank? 2. Bagaimana aturan mengenai penilaian kesehatan bank? 3. Bagaimana mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank? 4. Apa sanksi terhadap pelanggaran aturan kesehatan bank? 5. Apa yang dimaksud dengan rahasia bank? 6. Apa dasar hukum rahasia bank? 7. Apa saja pengecualian terhadap rahasia bank? 8. Bagaimana saknsi terhadap pelanggaran rahasia bank?

C. Tujuan

1. Memahami apa yang dimaksud dengan kesehatan bank.

2. Mengetahui aturan yang dalam penilaian kesehatan bank. 3. Mengetahui mekanisme penilaian kesehatan bank. 4. Mengetahui sanksi atas pelanggran terhadap aturan kesehatan bank. 5. Memahami pengertian rahasia bank. 6. Mengetahui aturan dan dasar hukum rahasia bank. 7. Mengetahui apa saja yang dikecualikan dalam rahasia bank. 8. Mengetahui sanksi administraif terhadap pelanggaraan aturan rahasia  bank.

BAB II PEMBAHASAN

1. KESEHATAN BANK A. Pengertian Kesehatan Bank

B. Aturan penilaian kesehatan Bank

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembinaan dan  pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa : a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan

modal,

kualitas

aset,

kualitas

manajemen,

likuiditas,

rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha  bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehatihatian.  b. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang

tidak

merugikan

bank

dan

kepentingan

nasabah

yang

mempercayakan dananya kepada bank. c. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. d. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan  bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. e. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara  berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.

f. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan Bank Indonesia. Neraca, dan  perhitungan laba rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik. g. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang telah ditetapkan oleh Bnak Indonesia. Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dlam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehatihatian (prudential banking) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan  perbankan. Bank yang beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanya bank yang betul-betul sehat. Aturan kesehatan bank yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia mencangkup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpuanan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana.  Namun pada tahun 2011 peraturan tersebut diubah, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Bank wajib melakukan penilaian sendiri ( self assessment ) atas Tingkat Kesehatan Bank. Penilaian sendiri ( self assessment ) Tingkat Kesehatan Bank dilakukan paling kurang setiap semester untuk  posisi akhir bulan Juni dan Desember. Bank wajib melakukan pengkinian  self assesment Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Hasil  self assessment Tingkat Kesehatan Bank yang telah mendapat  persetujuan dari Direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris. Bank wajib menyampaikan hasil  self assessment Tingkat Kesehatan Bank kepada Bank Indonesia sebagai berikut: a.

untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank

 posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember; dan  b.

untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember. Bank Indonesia melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank setiap

semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Bank Indonesia melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank  penilaian

Tingkat

Kesehatan

Bank

dilakukan

dan pengkinian

berdasarkan

hasil

 pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan Bank, dan/atau informasi lain. Dalam rangka pengawasan Bank, apabila terdapat perbedaan hasil  penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan hasil  self assesment  penilaian Tingkat Kesehatan Bank maka yang  berlaku adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

C. Mekanisme Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Secara Individual

Sesuai Surat Edaran bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 31 Mei 2004 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggl 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, bak wajib melakukan  penilaian tingkat kesehatn bank secara triwulan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian tingkat kesehatan bak tersebut secara berkala atau sewaktuwaktu untuk posisi penilaian tersebut terutama untuk menguji ketepatan dan kecukupan hasil analisis bank. Penilaian tingkat kesehatan bank yang dimaksud diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah posisi  penilaian atau dalam jangka waktu ditetapkan oleh pengawas bank terkait.

Penilaian tingkat kesehatan bank mencangkup penilaian terhadap faktor faktor CAMELS yang terdiri dari : a. Permodalan (capital)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai  berikut : 

Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku;



Komposisi permodalan;



Tren ke depan/proyeksi KPMM;



Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal bank;



Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang  berasal dari keuntungan (laba ditahan);



Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha;



Akses kepada sumber permodalan; dan



Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan.

b. Kualitas aset (asset quality)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilain terhadap komponen-komponen sebagai berikut : 

Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif;



Debitor inti kredit diluar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit;



Perkembangan aktiva produktif bermasalah (nonperfoming asset) dibandingkan dengan aktiva produktif;



Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva  produktif (PPAP);



Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif;



Sistem kaji ulang (review) internal terhadap aktiva produktif;



Dokumentasi aktiva produktif; dan



Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

c. Manajemen (management)

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan  penilaian melalui penialian terhadap komponen-komponen sebagai  berikut : 

Manajemen umum;



Penerapan sistem manajemen risiko;dan



Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

d. Rentabilitas (earnings)

Penilaian pendekatan kualitatif dan kuantitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut : 

Pengembalian atas aktiva (return on asset-ROA)



Pengembalian atas ekuitas (return on equity-ROE)



Margin bunga bersih (net interest margin-NIM)



Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)



Pertumbuhan laba operasional



Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan



Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya



Prospek laba operasional

e. Likuiditas (liquidity)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut : 

Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan pasiva likuid kurang dari 1 bulan



1-month maturity mismatch ratio



Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratioLDR)



Proyeksi arus kas 3 bulan mendatang



Ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti

Kebijakan



dan

pengelolaan

likuiditas

(assets

and

liabilities

management-ALMA) Kamampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang , pasar



modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya. Stabilitas dana pihak ketiga (DPK)



f.

Sensitivitas terhadap resiko pasar (sensitivity to market risk)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap resiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut : Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi suku



 bunga dibandingkan dengan potensi kerugian (potential loss) sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) suku bunga Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi nilai



tukar dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) nilai tukar Kecukupan penerapan sistem manajemen resiko pasar



 Namun peraturan mengenai penilaian kesehatan tersebut diubah pada tahun

2011

yaitu

berdasarkan

Peraturan

Bank

Indonesia

Nomor:

13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko ( Risk-based Bank Rating ) dengan cakupan  penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: a. Profil risiko (ri sk profile)

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu: a.

risiko kredit

e.

risiko hukum;

 b.

risiko pasar;

f.

risiko stratejik;

c.

risiko likuiditas;

g.

risiko kepatuhan;

d.

risiko operasional;

h.

risiko reputasi

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan  penilaian terhadap aspek: (i) tata kelola risiko, (ii) kerangka manajemen risiko, (iii) proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta (iv) kecukupan

sistem

pengendalian

risiko

dengan

memperhatikan

karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Definisi dan cakupan terhadap masing-masing risiko mengacu  pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. b. Good Corporate Governance (GCG)

Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Good Corporate Governance  bagi Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. c. Rentabilitas (earnings)

Penilaian terhadap faktor rentabilitas (earnings)

meliputi

 penilaian terhadap kinerja earnings, sumber-sumber earnings, dan  sustainability earnings Bank. Penilaian terhadap kinerja earnings, sumber-sumber earnings, dan  sustainability earnings Bank dilakukan dengan mempertimbangkan aspek tingkat, trend, struktur, dan stabilitas, dengan memperhatikan kinerja peer group serta manajemen rentabilitas Bank, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Analisis aspek kuantitatif dilakukan dengan menggunakan indikator utama sebagai dasar penilaian. Selain itu, apabila diperlukan dapat ditambahkan penggunaan indikator pendukung lainnya untuk mempertajam

analisis,

yang

disesuaikan

dengan

skala

bisnis,

karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank. Analisis aspek kualitatif dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan manajemen rentabilitas, kontribusi earnings  dalam meningkatkan modal, dan  prospek rentabilitas. d. Permodalan (capital)

Penilaian terhadap faktor permodalan (capital )

meliputi

 penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan  permodalan. Penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan  pengelolaan permodalan dilakukan Bank dengan mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, dan stabilitas, dengan memperhatikan kinerja  peer  group serta manajemen permodalan Bank, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Analisis aspek kuantitatif dilakukan dengan menggunakan indikator utama. Selain itu, apabila diperlukan dapat ditambahkan  penggunaan indikator pendukung lainnya untuk mempertajam analisis, yang

disesuaikan

dengan

skala

bisnis,

karakteristik,

dan/atau

kompleksitas usaha Bank. Analisis aspek kualitatif dilakukan antara lain

dengan

mempertimbangkan

manajemen

permodalan

Kesehatan

Bank

dan

kemampuan akses permodalan. Setiap  peringkatnya

faktor

penilaian

berdasarkan

Tingkat

kerangka

analisis

ditetapkan

yang komprehensif

dan

terstruktur. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a.  penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko  b.  penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas  penerapan manajemen risiko secara komposit; dan c.  penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif

dan

terstruktur

atas

hasil

penetapan

dengan

memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.

Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip prinsip GCG Bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG Bank . Penetapan

peringkat

faktor

rentabilitas

(earnings)

dilakukan

 berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter/indikator rentabilitas

dengan

 parameter/indikator

memperhatikan

serta

signifikansi

masing-masing

mempertimbangkan permasalahan

lain

yang

mempengaruhi rentabilitas Bank. Penetapan peringkat penilaian faktor permodalan Bank dilakukan  berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter/indikator  permodalan

dengan

 parameter/indikator

memperhatikan

serta

signifikansi

masing-masing

mempertimbangkan permasalahan

lain

yang

mempengaruhi permodalan Bank. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor. Peringkat Komposit dikategorikan sebagai berikut: a. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi  pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.  b. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. c. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi  pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. d. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi Bank yang secara

umum

kurang

sehat

sehingga

dinilai

kurang

mampu

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi  bisnis dan faktor eksternal lainnya. e. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi  pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian Bank Indonesia ditemukan

permasalahan

atau

pelanggaran

yang

secara

signifikan

mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank, Bank Indonesia berwenang menurunkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank. Analisis signifikansi pengaruh suatu permasalahan dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain hal-hal berikut: a. dampak negatif permasalahan dan/atau pelanggaran ketentuan terhadap kelangsungan usaha/kinerja Bank;  b. terdapat indikasi kesengajaan dari pelanggaran ketentuan; c. terdapat indikasi kesengajaan tidak terpenuhinya komitmen; dan/atau d.  jumlah dan/atau frekuensi pelanggaran. Contoh permasalahan atau pelanggaran yang berpengaruh signifikan antara lain adalah rekayasa termasuk window dressing dan perselisihan intern manajemen yang mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank.

D. Pelanggaran Aturan Kesehatan Bank

Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan  bank, Bank Indonesia dapat mengambil tndakan-tindakan tertentu dengan tujuan dasar agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Berdasrkan Undang-undang  Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar : a. Pemegang saham menambah modal

 b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau dewan direksi  bank  c. Bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambila alih seluruh kewajiban f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan kewajiban bank kepada  bank atau pihak lain. Apabila tindakan sebagaimana dimaksud diatas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, maka Pimpinan

Bank

Indonesia

dapat

mencabut

izin

usaha

bank

dan

memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Apabila direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada  pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank tersebut, penunjukkan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perokonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. Badan khusus tersebut melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan kepada Bank Indonesia kepada badan dimaksud. Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud diatas mempunyai wewenang yaitu :

a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang  pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham  b. Mengambil alih dan melaksanakan hak dan wewenang direksi dan komisaris bank c. Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekeayaan milik atau yang menjadi hak bank, termasuk kekayaan  bank yang berada pada pihak manapun, baik didalam maupun di luas negeri d. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut  pertimbangan badan khusus merugikan bank e. Menjual atau mengalihkan kekayaan bank, direksi, komisaris, dan  pemegang saham tertentu, didalam negeri maupun diluar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum f.

Menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan  pengelolannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitor

g. Mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bankkepada  pihak lain h. Melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank i.

Melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan  penerbitan surat paksa

 j.

Melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik dan atau yang menjadi hak bank yang dikuasai pihak lain, baik sendiri ataupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang

k. Melakukan penelitian dan pemeriksaan, untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program  penyehatan, dan pihak manapun yang terliabat atau patut diduga

terlibat, atau mengakui kegiatan yang merugikan bank dalam program  penyehatan tersebut l.

Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam  progaram penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, komisaris, dan atau pemegang saham maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang  bersangkutan.

m. Menetapkan jumlah tambahan modal wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan n. Melakukan

tindakan

lain

yang

diperlukan

untuk

menunjang

 pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m Atas permintaan badan khusus, bank dan program penyehatan dan  pihak-pihak yang berkaitan wajibmemberikan segala keterangan dan  penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi  pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan  bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud. Badan khusus tersebut wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan. Apabila menurut  penilaian pemerintah, badan khusus telah melakukan tugasnya, pemerintah menyatakan berahirnya badan khusus tersebut. Ketentuanyang diperlukan  bagi pelaksanaan pasal ini,diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Disamping tindakan-tindakan diatas, bank yang melanggar aturan kesehatan  bank dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi sesuai ketentuan yang  berlaku.