Makalah-Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawabannya

Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya

Kejahatan Kejahatan korporasi korporasi (corporate corporate crime) crime) merupakan merupakan salah salah satu wacana wacana yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekenomian dan teknologi. Corporate crime  bukanlah barang baru, melainkan barang lama lama yang senantiasa berganti kemasan. Tidak  ada yang dapat menyangkal bahwa perkembangan perkembangan zaman serta kemajuan peradaban dan tekn teknol olog ogii

turut urut

kompleksita kompleksitasnya. snya.

dise diserrtai tai

deng dengan an

per perkemb kemban anga gan n

tindak ndak

kej kejahat ahatan an

bers berser ertta

Di sisi lain, lain, ketentuan Hukum Hukum Pidana yang berlaku berlaku di Indonesia Indonesia

 belum dapat menjangkaunya dan senantiasa ketinggalan untuk merumuskannya. Salah money laundering ) yang baru satu contohnya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang ((money dikriminalisasi secara resmi pada tahun 2002. Contoh lain adalah kejahatan dunia maya maya atau cyber crime yang sampai dengan saat ini pengaturannya masih mengundang tanda tanya. tanya. Akibatnya, Akibatnya, banyak bermunculan bermunculan tindakan-tindaka tindakan-tindakan n atau kasus-kasus kasus-kasus illegal, namun tidak dapat dikategorikan sebagai crime.1 Awards pada tahun 2001 melalui filmnya Aktris Julia Roberts meraih  Academy Awards pada   Erin Brokovich yang menceritaka menceritakan n tentang tentang seorang seorang  paralegal  bernama sama dengan   judul judul film film terseb tersebut, ut, yang yang mengan mengangkat gkat kasus kasus nyata nyata yang yang terjad terjadii di Amerik Amerikaa Serika Serikat, t, dimana perusahaan perusahaan   Pacific Pacific Gas and Electric Electric ( PG&E   PG&E Corporation) Corporation) yang mengetahui   bahwa salah satu unit stasiun kompressornya di Hinckley telah mencemarkan air di daerah tersebut. Perusahaan itu tidak tidak mengumumkannya tetapi justru justru meyakinkan para   pendudu penduduk k setemp setempat at dengan dengan member memberika ikan n lapora laporan n pemeri pemeriksa ksaan an air di Hinckl Hinckley ey yang yang hasilnya menunjukkan bahwa air di daerah mereka aman untuk dikonsumsi. Akibatnya,   para pengguna air yang telah terkontaminasi menderita berbagai macam penyakit dan industrial rial poisoning  poisoning ).  bahkan sampai meninggal dunia ((indust ). Kasus ini menjadi salah satu 1

Singgih,   Kejahatan Kejahatan Korporasi Korporasi yang Mengerikan, Pusat Studi Hukum Bisnis Bisnis Fakultas Fakultas Hukum Universitas Universitas Pelita Pelita Harapan, Harapan, Tangerang, 2005, Hal. 9.

kasus corporate crime terbesar terbesar dengan penjatuhan sanksi pidana berupa pembayaran pembayaran ganti rugi dengan jumlah yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Tindak pidana (crime (crime)) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (harm (harm), ), yang yang kemudi kemudian an mengaki mengakibat batkan kan lahir lahirnya nya pertan pertanggun ggungja gjawab waban an pidana pidana atau atau criminal  liability.2

Yang Yang

pada pada

gili gilira rann nnya ya

meng mengun unda dang ng

perd perdeb ebat atan an

adal adalah ah

baga bagaim iman anaa

 pertanggungjawaban korporasi atau corporate liability mengingat mengingat bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum   pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (naturlijkee (naturlijkee  person).  person). Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas sociates asas  sociates delinquere non potest  dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.3 Jika seandainya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk dan atas nama suatu korporasi terb terbuk ukti ti meng mengaki akiba batk tkan an keru kerugi gian an dan dan haru haruss diber diberik ikan an sank sanksi si , siapa siapa yang yang akan akan  bertanggungjawab ? Apakah pribadi korporasi itu sendiri atau para pengurusnya ? Kejahatan Korporasi

Black’s Law Dictionary menyebutkan kejahatan korporasi atau corporate crime criminal al offens offensee commit committed ted by and hence hence chargea chargeable ble to a corpora corporatio tion n adalah any crimin because of activities of its officers or employees (e.g., price fixing, toxic waste dumping), often referred to as “white collar crime. 4 Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat dapat dibeban dibebankan kan pada suatu suatu korpor korporasi asi karena karena aktivi aktivitas tas-akt -aktivi ivitas tas pegawai pegawai atau atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah), sering juga disebut sebagai “kejahatan kerah putih”.

2

3

4

Justice, Oxford University Press, New York, 1979, hal.114. Hyman Gross,  A Theory of Criminal Justice,

Rusmana,SH, Pertanggungjawaban Rusmana,SH, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan, http://www.solusihukum. http://www.solusihukum.com/artikel/artikel4 com/artikel/artikel45.php 5.php

Henry Campbell Black,  Black’s Law Dictionary, West Publishing Co., Co., St. Paul, Minnessota, 1990, ed.6, hal. 339.

Sally. Sally. A. Simpso Simpson n yang yang mengut mengutip ip pendapa pendapatt John John Brait Braithwai hwaite te menyat menyataka akan n kejaha kejahatan tan conduct uct of a corpo corporat ratio ion, n, or em empl ploy oyee eess acti acting ng on behal behalff of a korpor korporasi asi adalah adalah “cond corporation, which is proscribed and punishable by law“. law“. 5 Simpso Simpson n menyat menyatakan akan bahwa bahwa ada tiga tiga ide pokok pokok dari dari defini definisi si Brait Braithwai hwaite te  Pertama,, tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agennya mengenai kejahatan korporasi. korporasi. Pertama   berbeda berbeda dengan dengan perila perilaku ku krimin kriminal al kelas kelas sosiososio-eko ekonom nomii bawah bawah dalam dalam hal prosed prosedur  ur  administras administrasi. i. Karenanya, Karenanya, yang digolongkan digolongkan kejahatan kejahatan korporasi korporasi tidak hanya tindakan tindakan kejah kejahat atan an atas atas hukum hukum pida pidana na,, teta tetapi pi juga juga pela pelang ngga gara ran n atas atas hukum hukum perda perdata ta dan dan persons“) administrasi. Kedua administrasi. Kedua,, baik korporasi (sebagai “subyek hukum perorangan “legal “legal persons“) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (as (as illegal actors), actors), dimana dalam  praktek yudisialnya, bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualita kualitass pembuk pembuktia tian n dan penuntu penuntutan tan..  Ketiga,  Ketiga, moti motivas vasii keja kejahat hatan an yang yang dila dilakuk kukan an korpor korporasi asi bukan bukan bertuj bertujuan uan untuk untuk keuntun keuntungan gan pribad pribadi, i, melain melainkan kan pada pemenu pemenuhan han kebutuhan kebutuhan dan pencapaian pencapaian keuntungan keuntungan organisasio organisasional. nal. Tidak menutup kemungkinan kemungkinan moti motiff ters terseb ebut ut dito ditopan pang g pula pula oleh oleh norma norma opera operasi siona onall (int (inter erna nal) l) dan subsub-ku kult ltur  ur  organisasional.6 Kejahatan korporasi mungkin tidak terlalu sering kita sering dalam pemberitaan  pemberitaan kriminil di media. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian juga pada umumnya lebih sering menindak aksi-aksi kejahatan konvensional yang secara nyata dan faktual faktual terdapat terdapat dalam aktivitas aktivitas sehari-hari sehari-hari masyarakat. masyarakat. Ada beberapa beberapa faktor  yang yang memp mempeng engar aruhi uhi hal hal ini. ini.7  Pertama,  Pertama, kejahat kejahatan-k an-keja ejahat hatan an yang yang dilapo dilaporka rkan n oleh oleh masyarakat masyarakat hanyalah kejahatan-ke kejahatan-kejahata jahatan n konvensional konvensional.. Penelitia Penelitian n juga menunjukkan   bahwa bahwa aktivi aktivitas tas aparat aparat kepolis kepolisian ian sebagi sebagian an besar besar didasa didasarka rkan n atas atas lapora laporan n anggota anggota masyar masyaraka akat, t, sehing sehingga ga kejahat kejahatan an yang yang ditang ditangani ani oleh oleh kepoli kepolisia sian n juga juga turut turut bersif bersifat at konvensional. Kedua konvensional. Kedua,, pandangan masyarakat cenderung melihat kejahatan korporasi atau kejaha kejahatan tan kerah kerah putih putih bukan bukan sebaga sebagaii hal-ha hal-hall yang yang sangat sangat berbaha berbahaya, ya,dan dan juga juga turut turut

5

6

7

Sally S. Simpson, Strategy, Structure and Corporate Crime, 4 Advances in Criminological Criminological Theory 171 (1993).  Ibid.

Diintisarikan dari Susanto, I. S. 1990, Statistik Kriminal sebagai Konsruksi Sosial, Penyusunan, Penggunaan dan Penyebarannya, suatu Studi Kriminologi, Disertasi, Semarang (Tidak diterbitkan).

dipengaruhi.  Ketiga,  Ketiga, pandangan pandangan serta landasan landasan hukum menyangkut menyangkut siapa yang diakui sebagai subjek hukum pidana dalam hukum pidana Indonesia.  Keempat , tujuan dari  pemidanaan kejahatan korporasi adalah lebih kepada agar adanya perbaikan dan ganti rugi, berbeda dengan pemidanaan kejahatan lain yang konvensional yang bertujuan untuk  menangkap dan menghukum. Kelima menghukum.  Kelima,, pengetahuan aparat penegak hukum menyangkut kejahatan kejahatan korporasi korporasi masih dinilai dinilai sangat minim, sehingga terkadang terkesan enggan untuk menindaklanjutinya secara hukum.  Kelima,  Kelima, kejahatan korporasi sering melibatkan toko tokoh-t h-toko okoh h masy masyar arak akat at denga dengan n stat status us sosi sosial al yang yang ting tinggi gi..

Hal ini ini dini dinila laii dapa dapatt

mempengaruhi proses penegakan hukum. Kitab Undang-undang Undang-undang Hukum Pidana Indonesia memang hanya menetapkan menetapkan legal persoon). persoon).   bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah orang persorangan (legal Pembuat Pembuat undangundang-unda undang ng dalam dalam merumu merumuska skan n delik delik harus harus memper memperhit hitung ungkan kan bahwa bahwa manusi manusiaa melaku melakukan kan tindaka tindakan n di dalam dalam atau atau melalu melaluii organi organisas sasii yang, yang, dalam dalam hukum hukum keperdataan maupun di luarnya (misalnya dalam hukum administrasi), muncul sebagai satu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum atau atau korpor korporasi asi.. Berdas Berdasark arkan an KUHP, KUHP, pembuat pembuat undangundang-unda undang ng akan akan meruju merujuk k pada pada  pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti itu itu..8 Sehingga, Sehingga, jika KUHP Indonesi Indonesiaa saat ini ini tidak tidak bisa dijadikan dijadikan sebagai sebagai landasan landasan untuk    per perta tang nggu gung ngjjawab awaban an

pida pidana na

oleh oleh

korp korpor oras asi, i,

nam namun

hany hanyaa

dim dimungk ungkin inka kan n

  pertanggungj pertanggungjawaban awaban oleh pengurus pengurus korporasi. korporasi. Hal ini bisa kita kita lihat dalam pasal pasal 398 KUHP yang menyatakan bahwa jika seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan korporasi yang dinyatakan dalam keadaan   pailit pailit atau yang diperintah diperintahkan kan penyelesaian penyelesaian oleh pengadilan, pengadilan, diancam dengan pidana  penjara paling lama satu tahun 4 bulan: 1. jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian diderita oleh  perseroan, maskapai, atau perkumpulan…(dan seterusnya).

8

 HUKUM PIDANA, PIDANA, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Jan Remmelink,  HUKUM dan Padanannya dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2003, Hal. 98.

Di Belanda sendiri, sebagai tempat asal KUHP Indonesia, Indonesia, pada tanggal tanggal 23 Juni 1976, korporasi diresmikan sebagai subjek hukum pidana dan ketentuan ini dimasukkan kedalam pasal 51 KUHP Belanda (Sr.), yang isinya menyatakan antara lain: 1. Tindak Tindak pidana pidana dapat dilakukan dilakukan baik baik oleh perorangan perorangan maupun maupun korporas korporasi; i; 2. Jika Jika suat suatu u tind tindak ak pida pidana na dila dilaku kukan kan oleh oleh korpor korporas asi, i, penun penuntu tuta tan n pida pidana na dapat dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan yang disediakan dalam perundangundangan—sepanjang berkenaan dengan korporasi—dapat dijatuhkan. dijatuhkan. Dalam hal ini, pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap 2.1.

korporasi sendiri, atau

2.2.

mereka yang secara faktual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana

yang dimaksud, termasuk termasuk mereka yang secara secara faktual faktual memimpin memimpin pelaksanaan tindak   pidana dimaksud, atau 2.3.

korporasi korporasi atau mereka mereka yang yang dimaks dimaksud ud di atas atas bersama-sam bersama-samaa secara secara tanggung tanggung

renteng. 1. Berkena Berkenaan an dengan dengan penerap penerapan an butirbutir-but butir ir sebelumn sebelumnya, ya, yang disama disamakan kan dengan korporasi: persekutuan bukan badan hukum, maatschap (persekutuan perdatan), rederij (perse (persekut kutuan uan perkapa perkapalan lan)) dan doelvermogen (har (harta ta kekay kekayaa aan n yang yang dipisahkan demi pencapaian tujuan tertentu; social tertentu; social fund atau fund atau yayasan). yayasan).9 Meskipun KUHP Indonesia saat ini tidak mengikutsertakan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dibebankan dibebankan pertanggungj pertanggungjawaban awaban pidana, namun korporasi mula mulaii

dipo diposi sisi sika kan n

seba sebaga gaii

suby subyek ek

huku hukum m

pida pidana na

deng dengan an

dite diteta tapk pkan anny nyaa

UU

 No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Kemudian kejahatan korporasi juga diatur dan tersebar dalam berbagai undangundang khusus lainnya dengan rumusan yang berbeda-beda mengenai “korporasi”, antara lain termasuk pengertian badan usaha, perseroan, perseroan, perusahaan, perusahaan, perkumpulan, perkumpulan, yayasan, yayasan,  perserikatan, organisasi, dan lain-lain, seperti : 9

 Ibid. hal.102.

-

UU No.11/PNPS/1964 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi

-

UU No.38/2004 tentang Jalan

-

UU No.31/1999 jo. UU No.21 tahunn 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi -

dan lain-lain Dalam Dalam lite litera ratu turr Indon Indones esia ia juga juga dite ditemu muka kan n panda pandanga ngan n yang yang turu turutt untu untuk  k 

mewacanakan menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Seperti misalnya Prof. Prof. Dr. Wirjo Wirjono no Prodjo Prodjodik dikoro oro,, SH, dalam dalam bukunya bukunya “Asas“Asas-asa asass Hukum Hukum Pidana Pidana di Indonesia”, menyatakan : Dengan Dengan adanya adanya perkum perkumpul pulanan-per perkum kumpul pulan an dari dari orangorang-ora orang, ng, yang yang sebagai sebagai  badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan  pelbagai  pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan, perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah adalah oknum oknum lagi, lagi, yaitu yaitu orangorang-ora orang ng yang yang berfun berfungsi gsi sebaga sebagaii penguru penguruss dari dari badan badan hukum hukum,, sepe sepert rtii misa misaln lnya ya seor seoran ang g dire direkt ktur ur dari dari suat suatu u perse persero roan an terb terbat atas as,, yang yang dipert dipertangg anggung ungjawa jawabka bkan. n.

Sedangk Sedangkan an mungki mungkin n sekali sekali seoran seorang g direkt direktur ur itu itu hanya hanya

melakukan saja putusan dari dewan direksi. direksi. Maka timbul dan kemudian merata merata gagasan,   bahwa bahwa juga juga suatu suatu perkum perkumpul pulan an sebagai sebagai badan badan tersen tersendir dirii dapat dapat dikena dikenakan kan hukuma hukuman n  pidana sebagai subyek suatu tindak pidana.10

10

Wirjono Prodjodikoro,  Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Indonesia, Ed.2, Cet.6, Bandung : Eresco, 1989, hal.55.

Di Indones Indonesia, ia, salah salah satu satu peratu peraturan ran yang yang mempid mempidanak anakan an kejahat kejahatan an korpor korporasi asi adalah Undang-undang Nomor Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Hal ini ini dapat dilihat dari isi pasal 46 11, yang mengadopsi doktrin vicarious liability. liability.12 Mesk Meskip ipun un tida tidak k diga digari risk skan an seca secara ra jela jelass sepe sepert rtii dala dalam m KUHP KUHP Bela Belanda nda,,   berd berdas asar arka kan n sist sistem em hukum hukum pidan pidanaa di Indon Indones esia ia pada pada saat saat ini ini terd terdapa apatt 3 bent bentuk  uk   pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan korporasi berdasarkan regulasi yang sudah ada, yaitu dibebankan pada korporasi itu sendiri, seperti diatur dalam Pasal 65 ayat 1 dan 2 UU No.38/2004 tentang Jalan. Kemudian dapat pula dibebankan kepada organ atau   pengur pengurus us korpor korporasi asi yang yang melaku melakukan kan perbuat perbuatan an atau atau mereka mereka yang yang bertin bertindak dak sebagai sebagai  pemimpin dalam melakukan tindak pindana, seperti yang diatur dalam pasal 20 ayat 2 UU No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU No.31/2004 tentang Perikanan. Kemudian Kemudian kemungkinan kemungkinan   berik berikutn utnya ya adala adala dapat dapat dibeba dibebanka nkan n baik baik kepada kepada penguru penguruss korpor korporas asii seba sebaga gaii pemb pember erii perin perinta tah h atau atau pemi pemimp mpin in dan dan juga juga dibe dibeban banka kan n kepa kepada da koorporasi, contohnya seperti dalam pasal 20 ayat 1 UU No.31/1999.

Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi 11

Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup menyebutkan :

Ayat (1): Jika tindak pidana pidana sebagaiman sebagaimanaa dimaksud dimaksud dalam Bab ini dilakukan dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perseroan,  perserikat  perserikatan, an, yayasan yayasan atau organisas organisasii lain, lain, tuntutan tuntutan pidana dilakukan dilakukan dan sanksi sanksi pidana pidana serta serta tindakan tindakan tata tertib tertib sebagaiman sebagaimanaa dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Ayat (2): Jika tindak pidana pidana sebagaiman sebagaimanaa dimaksud dimaksud dalam Bab ini, dilakukan dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perseroan,  perserikat  perserikatan, an, yayasan yayasan atau organisasi organisasi lain, dan dilakukan dilakukan oleh orang-oran orang-orang, g, baik berdasarkan berdasarkan hubungan hubungan kerja kerja maupun maupun berdasar  berdasar  hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan dijatuhkan terhadap terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak bertindak sebagai sebagai pemimpin pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasa hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama. Ayat (3): Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, panggilan untuk  menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap. Ayat (4): Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat  penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan. 12

Vicarious Liability adalah pembebanan pertanggungjawaban pada seseorang atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain, semata-

mata berdasarkan hubungan antara kedua orang tersebut.

Korp Korpor oras asii seba sebaga gaii badan badan huku hukum m sudah sudah tent tentu u memi memili liki ki ident identit itas as huku hukum m tersendiri. Identitas hukum suatu korporasi atau perusahaan terpisah terpisah dari identitas hukum  para pemegang sahamnya, direksi, maupun organ-organ lainnya. Dalam kaidah hukum law), jelas ditetapkan bahwa suatu korporasi atau badan hukum merukapan  perdata (civil (civil law), subjek hukum perdata perdata dapat melakukan melakukan aktivitas aktivitas jual beli, dapat membuat perjanjian perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, serta dapat menuntut dan dituntut di pengadilan dalam hubungan keperdataan. Para pemegang saham menikmati keuntungan yang diperoleh dari konsep tanggung jawab terbatas, terbatas, dan kegiatan kegiatan korporasi korporasi berlangsung terus-menerus terus-menerus,, dalam arti bahwa keberadaannya tidak akan berubah meskipun ada penambahan anggotaanggota baru atau berhentinya atau meninggalnya anggota-anggota yang ada. Namun sampai sampai saat saat ini, ini, konsep konsep pertan pertanggun ggungja gjawaba waban n pidana pidana oleh oleh korpor korporasi asi sebaga sebagaii pribadi pribadi (corporate corporate criminal criminal liability liability)) merupak merupakan an hal yang yang masih masih mengund mengundang ang perdeba perdebatan tan.. Banyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporsi yang wujudnya semu semu dapat dapat melakuk melakukan an suatu suatu tindak tindak kejahat kejahatan an serta serta memil memiliki iki criminal criminal intent  intent  yang mela melahi hirk rkan an pert pertan angg ggung ungja jawab waban an pida pidana. na.

Disa Disamp mpin ing g

itu, itu, must mustah ahil il untu untuk k

dapa dapatt

menghadirkan di korporasi dengan fisik yang sebenarnya dalam ruang pengadilan dan duduk di kursi terdakwa guna menjalani proses peradilan. law, sangat sulit untuk  Baik dalam sistem hukum common law maupun civil law, dapat mengatribusikan suatu bentuk tindakan tertentu (actus (actus reus atau guilty atau  guilty act )13 serta criminal intent  intent  atau   guilty guilty mind )14 dari suatu entitas membuktikan membuktikan unsur  mens rea (criminal entitas abstrak seperti korporasi. Di Indonesia, meskipun undang-undang diatas dapat dijadikan criminal liability liability terhadap sebagai sebagai landas landasan an hukum hukum untuk untuk membeba membebankan nkan criminal terhadap korporasi, korporasi, namun namun Peng Pengad adil ilan an Pida Pidana na samp sampai ai saat saat ini ini terk terkes esan an engga enggan n untuk untuk meng mengak akui ui dan mempergunakan peraturan-peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dilihat dari sedikitnya kasuskasus kejahatan korporasi di pengadilan dan tentu saja berdampak pada sangat sedikitnya keputusan keputusan pengadilan pengadilan berkaitan berkaitan dengan kejahatan kejahatan korporasi. korporasi.15 Akibat Akibatnya nya,, tidak tidak ada 13

  Actus Reus atau guilty atau  guilty act  adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pelaku bertanggung jawab secara pidana jika unsur mens unsur mens rea juga rea juga turut terbukti. 14

Mens rea atau gulty atau gulty mind adalah mind adalah salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana, disebut juga dengan pengetahuan atau tujuan yang salah. 15 L.C Soesanto, Universitas Diponegoro, The Spectrum of Corporate Crime in Indonesia, Indonesia, http://www.aic.gov.au/publicat http://www. aic.gov.au/publications/proceedings/ ions/proceedings/12/soesanto.pdf  12/soesanto.pdf 

acuan yang dapat dijadikan sebagai preseden bagi lingkungan peradilan di Indonesia. Dua kasus yang muncul di peradilan sampai dengan saat ini hanya berkaitan dengan  pelanggaran lingkungan hidup. Jika kita melihat praktek yang diterapkan di Belanda sebelum pertanggung  jawaban jawaban pidana korporasi ditetapkan ditetapkan dalam KUHP Belanda, Belanda, sebagaimana sebagaimana disebutkan disebutkan oleh Remmelink dalam bukunya Hukum bukunya Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting  dari Kitab Kitab Undang-U Undang-Undan ndang g Hukum Hukum Pidana Pidana Belanda Belanda dan Padanan Padanannya nya dalam dalam Kita Kita Undang-Undang Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Indonesia, dalam dalam bidang bidang hukum hukum pidana pidana fiskal fiskal atau atau ekonomi ekonomi,, ditemu ditemukan kan kemungk kemungkina inan n menunt menuntut ut pertan pertanggu ggunja njawab waban an pidana pidana terhada terhadap p korporasi. korporasi.

Pandangan Pandangan ini bahkan bahkan sudah sudah dikenal dikenal lama sebelum sebelum KUHP KUHP Belanda Belanda dibuat. dibuat.

Hal ini dimungk dimungkink inkan an dengan dengan memper mempertim timban bangkan gkan kepent kepenting ingan an prakti praktis. s. Dari Dari sudut sudut  pandang ini, hukum pidana dapat dengan mudah melakukan perujukan pada kewajiban yang dibebankan oleh hukum fiskal pada pemilik, penyewa, atau yang menyewakan dan lain lain-l -lai ain, n, yang yang seri sering ng kali kali berb berben entu tuk k korp korpor oras asi. i. Namu Namun, n, terl terlep epas as dari dari itu, itu, dalam dalam   perkembangan selanjutnya hukum pidana umum juga semakin sering dengan masalah tersebut. Semakin banyak perundang-undangan dan peraturan administratif baru yang   bermun bermuncul culan. an. Dalam Dalam aturan aturan-at -atura uran n terseb tersebut, ut, pembuat pembuat undangundang-unda undang ng meruju merujuk k pada pada ‘pengem ‘pengemban’ ban’ hak-hak hak-hak warga warga yang yang banyak banyak berbent berbentuk uk korpor korporasi asi..

Bilama Bilamana na suatu suatu

kewajiban tidak dipenuhi, maka beranjak dari sistem perundang-undangan yang ada, ‘kor ‘korpo pora rasi si’’ juga juga dimu dimung ngki kink nkan an untu untuk k dipa dipand ndang ang seba sebagai gai ‘pel ‘pelaku aku’. ’.

Di Bela Beland nda, a,

kemungkinan ini sudah lama dikenal dalam waterschapsverordening  waterschapsverordening (peraturang (peraturang tentang tata guna dan lalu lintas perairan) yang sering mewajibkan pemilik tanah yang terletak  disa disamp mpin ing g kali kali atau atau salu salura ran n air air untu untuk k memb member ersi sihk hkan an atau atau menj menjaga aga kebe kebers rsih ihan an—  —  kewajiban yang diancam dengan sanksi pidana apabila dilalaikan.16 law, Pengadilan Inggris pertama kali memberlakukan Dalam praktek  common law,   pertanggungj pertanggungjawaban awaban pidana korporasi hanya bagi kasus-kasu kasus-kasuss pelanggaran pelanggaran kewajiban kewajiban hukum hukum oleh oleh korpor korporasi asi-ko -korpo rporas rasii quasi-public17  yang yang hanya hanya bers bersif ifat at pelan pelangga ggara ran n 16

17

Jan Remmelink, Op.Cit , hal.100.

Quasi-public Quasi-public corporations corporations adalah korporasi-korporasi yang tidak seutuhnya bersifat publik, dalam arti berkerja untuk tujuan   pemerintahan, tetapi operasi atau aktivitas dari korporasi tersebut turut memberikan kenyamanan, kemudahan, atau kesejahteraan khalayak umum, seperti perusahaan telepon, gas, air, listerik, dan perusahaan. (Black’s Law Dictionary)

ketertiban umum (  public nuisance). nuisance). Sejalan Sejalan dengan semakin meningkatn meningkatnya ya jumlah dan  peranan korporasi, pengadilan memperluas pertanggungjawaban pidana korporasi pada   bent bentukuk-be bent ntuk uk

pela pelang nggar garan an

atau atau

keja kejaha hata tan n yang yang tidak tidak terl terlal alu u seri serius us yang yang tidak  tidak 

memerlukan memerlukan pembuktian pembuktian mens rea atau criminal intent  (offenses that did not require criminal intent ), ), yang didasarkan pada doktrin vicarious liability. liability. Hal ini ini diikuti diikuti oleh oleh  pengadilan di Amerika Serikat yang turut memberlakukan ketetapan yang serupa.18 Pembebanan Pembebanan pertanggungj pertanggungjawaban awaban pidana korporasi terhadap terhadap kejahatan kejahatan yang memerlukan memerlukan pembuktian pembuktian me mens ns rea rea   bar baru u dila dilaku kuka kan n sete setela lah h mela melalu luii wakt waktu u dan dan  perkembangan yang lambat. lambat. Di Amerika Amerika Serikat, penerapan corporate criminal liability   pertam pertamaa kali kali ditera diterapka pkan n dalam dalam kasus kasus   New New York Central Central & Hudson Hudson River River Railro Railroad  ad  Company v. United States States,, dimana pemerintah Amerika Serikat mendakwa perusahaan  New York Central telah melanggar  Elkins  Elkins Act 19 section I.  Mala In Se

Tindakan yang dilakukan seseorang diduga melakukan kejahatan dapat diuji  berdasarkan kaedah hukum yang dilanggar apakah tindakan seseorang tersebut termasuk  kategori kategori tindakan tindakan yang merupakan mala in se atau perbuatan yang merupakan mala in  prohibita.  prohibita. Tindakan Tindakan yang termasuk mala termasuk mala in se, se, adalah perbuatan yang melawan hukum, ada atau tidak ada peraturan yang melarangnya misalnya mencuri, menipu, membunuh, mala in prohi prohibi bita ta adalah dan sebaga sebagainy inya. a. Sedangk Sedangkan an perbua perbuatan tan yang yang merupa merupakan kan mala   perbuat perbuatan an yang yang dinyat dinyataka akan n melangg melanggar ar hukum hukum apabil apabilaa ada aturan aturan yang yang melara melarangn ngnya ya misalnya aturan-aturan lalu lintas di jalan raya, aturan-aturan administrasi internal suatu lembaga. lembaga. Apabila Apabila tindakan tindakan seseorang seseorang itu termasuk perbuatan mala mala in prohib prohibita ita,, ada kemungk kemungkina inan n dia hanya hanya melangg melanggar ar aturan aturan admini administr strasi asi dan tidak tidak dapat dapat dikena dikenakan kan hukuman pidana melainkan hanya tindakan administratif. 18

V.S. Khanna, Corporate Criminal Liability: What Purpose Does It Serve?, Serve?, 109 Harv. L.Rev. L.Rev. 1477, The Harvard Law Review Association, 1996, hal.2

19

  Elkins Act  adalah Interstate Commerce Commerce Act  adalah Undang-un Undang-undang dang federal federal Amerika Amerika Serikat Serikat (1903) (1903) yang mendukung mendukung pelaksanaan pelaksanaan   Interstate (undang-undang perdagangan perdagangan antara negara bagian) dengan melarang pemotongan harga dan bentuk-bentuk bentuk-bentuk perlakuan istimewa lainnya terhadap jasa pengangkut ( shipper  ( shipper ) yang besar ( Black’s Law Dictionary). Dictionary).

 Namun, apabila tindakan yang dilakukan seseorang itu termasuk kategori mala in se, se, misalnya, dalam kasus obligor meskipun dana tersebut dikembalikan, unsur tindak    pidananya tidak hilang, pengembalian tersebut hanya merupakan unsur pertimbangan untuk memberi keringanan hukuman. Untuk itu perlu ditelusuri kaedah hukum apa yang dila dilangg nggar ar?? Apaka Apakah h tind tindaka akan n ters terseb ebut ut term termas asuk uk mela melang nggar gar kaeda kaedah h hukum hukum bahw bahwaa seseorang tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa hak seperti pada pencurian,  penipuan atau perampokan maka selanjutnya di telusuri pula unsur lainnya seperti adanya mens rea dan actus reus. reus.

 Mens Rea dan Actus Reus

Dalam wacana common law, law, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi.

1. Identification 1. Identification Tests / Directing Mind Theory Berdas Berdasark arkan an teori teori identi identifik fikasi asi atau atau direct directing ing minds minds theory theory,, kesa kesala lahan han dari dari anggota anggota direks direksii atau atau organ organ perusa perusahaan haan/ko /korpo rporas rasii yang yang tidak tidak meneri menerima ma perint perintah ah dari dari tingkatan tingkatan yang lebih tinggi dalam perusahaan, perusahaan, dapat dibebankan dibebankan kepada perusahaan/ perusahaan/ korporasi. Teori ini diadopsi di Inggris Inggris sejak tahun 1915, yaitu melalui melalui kasus Lennard’s Carrying Co. Ltd v. Asiatic Petroleum Co., Co ., [1915] A.C. 705, at 713 (H.L.). Dalam kasus ini, Hakim Pengadilan berpendapat : “[A] corporation is an abstraction. It has no mind of its own anymore than it has a body of its own; its active and directing will must consequently be sought in the person of   somebody  somebody who for some purposes maybe called an agent, but who is really the directing  directing  mind and will of the corporation, the very ego and centre of the personality of the corporation….For if Mr. Lennard was the directing mind of the company, then his action must, unless a corporation is not to be liable at all, have been an action which was the action of the company itself……” itself……”20 20

Gerry Ferguson, Corruption and Criminal Liability, Liability, www.icclr.law.ubc.ca/Publications/ www.icclr.law.ubc.ca/Publications/ Reports/ FergusonG.PDF, hal. 5

Suatu korporasi adalah sebuah abstraksi. Ia tidak punya akal pikiran sendiri dan  begitu pula tubuh sendiri; kehendaknya harus dicari atau ditemukan ditemukan dalam diri seseorang yang yang untuk untuk tujuan tujuan terten tertentu tu dapat dapat disebut disebut sebagai sebagai agen/pe agen/peran rantar tara, a, yang yang benarbenar-bena benar  r  directing ing mind mind and will  will ) dari merupa merupakan kan otak otak dan kehenda kehendak k untuk untuk mengar mengarahk ahkan an (direct dari korporasi korporasi tersebut… tersebut……Jika …Jika Tuan Lennard Lennard merupakan merupakan otak pengarah pengarah dari perusahaan, maka tindakannya pasti merupakan tindakan dari perusahaan itu sendiri. Dalam kasus lain di Inggris, yaitu kasus Tesco Supermarkets Ltd v Nattrass [1972] A.C. 153, Hakim Pengadilan berpendapat : “The person who acts is not speaking or acting for the company. He is acting as the company and his mind which directs his acts is the mind of the company. If it is a guilty guilty mind then that guilt is the guilt of the company.”

21

Orang yang bertindak bukan berbicara atau bertindak atas nama perusahaan. Ia  bertindak  sebagai perusa perusahaa haan, n, dan akal akal pikira pikiranny nnyaa yang yang mengar mengarahka ahkan n tindak tindakanny annyaa   berart berartii adalah adalah akal akal pikira pikiran n dari dari perusa perusahaan haan.. Jika Jika akal akal pikira pikiranny nnyaa bersal bersalah, ah, berart berartii kesalahan itu merupakan kesalahan perusahaan. Dengan kata lain unsur  mens rea dari pertanggungjawaban pidana korporasi mens ns rea   pengurus terpenu terpenuhi hi dengan dengan dipenu dipenuhin hinya ya unsur  unsur  me pengurus korporasi korporasi atau perusahaan perusahaan tersebut. Begitu pula dengan actus reus yang diwujudkan oleh pengurus korporasi yang reus perusahaan.  berarti merupakan actus reus perusahaan. Teori identifikasi ini turut diadopsi oleh Kanada. Hal ini dapat dilihat dalam kasus   R. v. Fane Robinson Ltd ., dimana dimana perusahaan perusahaan   Fane Robinson Robinson dan dua orang direkt direkturn urnya ya yang yang merupak merupakan an pengel pengelola ola yang yang aktif, aktif, dalam dalam tingka tingkatt bandin banding, g, didakwa didakwa melakukan tindak pidana berkomplot atau berkonspirasi untuk menggelapkan uang dan memperoleh uang dengan cara menipu. Pengadilan berpendapat bahwa tidak ada alasan mengapa suatu korporasi yang dapat mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan mens rea ketika indivi individu du atau atau korpor korporasi asi lain lain tidak tidak dapat dapat memenuh memenuhii unsur  unsur mens ketika korporasi korporasi 21

http://en.wikipedia.org/wik http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_l i/Corporate_liability iability

tersebut melibatkan dirinya dalam perjanjian yang menjadi dasar utama konspirasi dan  penipuan tersebut. Pengadilan menyimpulkan bahwa secara umum kedua orang direktur   perusahaan merupakan kehendak bertindak dan mengarahkan (acting acting and directing will ) dari dari perus perusah ahaa aan. n.

mens ns rea rea) dan tinda Niat Niat untu untuk k mela melaku kuka kan n tind tindak ak pida pidana na (me tindaka kan n

hukumny hukumnyaa (actus actus reus) reus) meru merupak pakan an niat niat dan dan tind tindaka akan n dari dari peru perusa sahaa haan n dan dan bahwa bahwa konspirasi untuk penggelapan uang dan penipuan merupakan kejahatan yang mampu diwujudkan oleh perusahaan.22 Kasus lain di Kanada yang dianggap sebagai leading case menyangkut teori Queen, [1985] 1 S.C.R. 662. identifikasi adalah kasus Canadian Dredge and Dock v. The Queen, Dalam kasus ini, Supreme Court  mengakui teori ini sebagai model untuk menentukan tanggungjawab tanggungjawab perusahaan. perusahaan. Pengadilan Pengadilan berpendapat berpendapat bahwa faktor yang membedakan antara directing mind  dengan pegawai biasa adalah tingkatan tingkatan kewenangan kewenangan pengambilan pengambilan atau pembuatan keputusan dalam praktek individual. Individu yang bertanggungjawab menyusun dan menerapkan kebijakan korporasi adalah directing directing mind  dari perusahaan  bersangkuta  bersangkutan. n. Sebaliknya Sebaliknya,, individu individu yang membuat kebijakan kebijakan untuk operasional operasional day-today basis, basis, bukanlah directing mind . Supreme Court menempatkan Court menempatkan directing mind sebagai mind sebagai “ego”, “pusat” dan/atau “organ vital” korporasi. ko rporasi.23 Dari case law ini, muncul beberapa prinsip atau konsep yang penting. Pertama, directing directing mind  dari suatu korporasi atau perusahaan tidak terbatas hanya satu individu directing mind. saja. Sejumlah pejabat korporasi atau anggota direksi bisa membentuk  membentuk directing Kedua, faktor faktor geograf geografis is tidak tidak berpen berpengar garuh. uh. Fakta Fakta bahwa bahwa suatu suatu korpor korporasi asi memili memiliki ki

  banyak operasi atau cabang di daerah yang berbeda-beda tidak akan mempengaruhi directing minds korporasi.   penent penentuan uan indivi individu-i du-indi ndivid vidu u yang yang mana mana yang yang menjad menjadii directing Dengan demikian, demikian, seseorang seseorang tidak tidak dapat menghindar menghindar dari tanggung jawab hanya karena ia tida tidak k dite ditemp mpat atkan kan atau atau bertu bertuga gass di daera daerah h dima dimana na perbua perbuata tan n mela melawan wan hukum hukum dilakukan. Ketiga, korporasi tidak bisa lari dari tanggung jawab dengan berkilah bahwa individu-indi individu-individu vidu tersebut tersebut melakuka melakukan n perbuatan perbuatan melawan melawan hukum meskipun meskipun telah ada

22 23

Gerry Ferguson, Op.Cit , hal. 5.

Christopher M. Little & Natasha Savoline, Corporate Criminal Liability in Canada: The Criminalization of Occupational Health & Safety Offences, Offences, Filion Wakely Thorup Angeletti Angeletti (Management Labour Lawyers), hal. 5, www.filion.on.ca/pdf/CML %202003%20Paper.pdf 

instruksi instruksi untuk melakukan melakukan tindakan tindakan lain yang sah (tidak (tidak melawan melawan hukum). Anggota Anggota direks direksii dan pejaba pejabatt korpor korporasi asi lainny lainnyaa memili memiliki ki kewaji kewajiban ban untuk untuk mengaw mengawasi asi tindak  tindak  tanduk tanduk para para pegawa pegawaii lebih lebih dari dari sekedar sekedar menetapka menetapkan n panduan panduan umum umum yang yang melara melarang ng tindakan tindakan illegal. illegal. Keempat, untuk untuk dapat dapat dinyat dinyatakan akan bersal bersalah ah melaku melakukan kan perbua perbuatan tan melawan hukum, individu bersangkutan harus memiliki criminal intent  atau mens rea. rea.   Directing Directing mind  dan mens mens rea ada ada pada pada indi indivi vidu du yang yang sama sama.. Namu Namun n dala dalam m teor teorii identifikasi, anggota direksi atau pejabat korporasi lain yang merupakan directing mind  korporasi tidak bisa dikenakan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa mereka sadari. Kelima, untuk dapat menerapkan teori identifikasi harus dapat dibuktikanbahwa tindakan seorang directing mind  adalah : i) berdasarka berdasarkan n tugas  (fraud ) yang atau instruksi instruksi yang ditugaskan ditugaskan padanya, padanya, ii) bukan merupakan merupakan penipuan  fraud  dilakuk dilakukan an terhad terhadap ap perusa perusahaa haan, n, dan iii) iii) dimaks dimaksudka udkan n untuk untuk dapat dapat mendat mendatangk angkan an keuntungan bagi perusahaan. Keenam, tanggung jawab korporasi memerlukan analisa kontekstual. Dengan kata lain, penentuannya harus dilakukan berdasarkan case-to-case basis. basis.

Jaba Jabata tan n sese seseor oran ang g dala dalam m peru perusa saha haan an tida tidak k seca secara ra otom otomat atis is menj menjad adika ikann nnya ya

  bertan bertanggu ggungj ngjawab awab..

Penila Penilaian ian terhada terhadap p kewenan kewenangan gan seseor seseorang ang untuk untuk meneta menetapkan pkan

kebijak kebijakan an korpor korporasi asi atau atau keputu keputusan san korpor korporasi asi yang yang pentin penting g harus harus dilaku dilakukan kan dalam dalam konteks keadaan yang tertentu ( particular  particular circumstances). circumstances).24 Pendekatan Pendekatan teori identifikasi identifikasi yang berkembang berkembang dari Inggris ini mengundang corporate liability liability terbatas kritik kritik karena corporate terbatas bagi tindakan-ti tindakan-tindakan ndakan yang dilakukan dilakukan oleh anggo anggota ta dire direks ksii dan dan beber beberap apaa kary karyaw awan an lain lain seti seting ngka katt manager  yang yang memili memiliki ki kewenangan dan memberikan perintah. Hal ini secara tidak adil memberikan memberikan keuntungan  pada korporasi-korpo korporasi-korporasi rasi yang besar karena mereka akan dapat menghindarka menghindarkan n diri dari   pertanggungj pertanggungjawaban awaban pidana akibat tindakan-ti tindakan-tindakan ndakan yang dilakukan oleh karyawankaryawankaryawan karyawan yang jabatannya jabatannya lebih rendah dan bertugas bertugas melakukan melakukan aktivitas aktivitas sehari-hari sehari-hari (day-to-day activities). activities).25 Namun di Kanada teori identifikasi kini kemudian mengalami   perkembangan perkembangan atau ’modifikas ’modifikasi’. i’. Pengadilan Pengadilan Kanada mengidentif mengidentifikasi ikasi dan membuka membuka kemungkinan bahwa directing mind   mind   berada pada level atau golongan karyawan yang 24

25

 Ibid , hal.6.

http://en.wikipedia.org/wi http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_l ki/Corporate_liability iability

lebih lebih rendah rendah yang yang menjal menjalanka ankan n perint perintah ah atau atau memili memiliki ki kewenan kewenangan gan yang yang sifatn sifatnya ya delegatif. 26 Dengan melihat penerapan teori ini oleh Kanada untuk menyiasati kekurangan yang yang ditimb ditimbulk ulkan an dalam dalam aplika aplikasin sinya, ya, penerap penerapan an teori teori ini harus harus dilakuk dilakukan an dengan dengan  berdasarkan pada case-by-case basis dan fact-specific dan fact-specific basis. 2. Doktrin 2. Doktrin Vicarious Liablility

Doktrin yang pada mulanya diadopsi di Inggris ini sebagaimana disebutkan di  penjelasan sebelumnya, menyebutkan bahwa korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh pegawai-pegawainy pegawai-pegawainya, a, agen/perant agen/perantara ara atau pihak-pihak pihak-pihak lain yang menjadi menjadi tanggung jawab korporasi. korporasi. Dengan kesalahan kesalahan yang dilakukan dilakukan oleh salah satu individu individu tersebut, tersebut, kesalahan kesalahan itu secara otomatis diatribusi diatribusikan kan kepada korporasi. korporasi. Dalam hal ini korporasi bisa dipersalahkan meskipun tindakan yang dilakukan tersebut tidak  disadari disadari atau tidak dapat dikontrol. dikontrol. Berdasarkan Berdasarkan hal ini, teori ini dikritik dikritik karena tidak  men ns memped mempeduli ulikan kan unsur  unsur  me

rea rea (  gui guilt ltyy

mind  mind  ) dari dari mer mereka eka

yang ang

dibe dibeba bank nkan an

 pertanggungj  pertanggungjawaban. awaban. Pengadilan Pengadilan di Inggris dan Kanada telah menolak menolak doktrin doktrin ini, dan mengado mengadopsi psi teori teori identi identifi fikas kasi. i. Namun, Namun, pendeka pendekatan tan doktrin doktrin ini masih masih digunak digunakan an di  pengadilan federal Amerika Serikat.27 Di Indonesia, doktrin ini diterapkan dalam Undang-undang No.23 tahun 1997 tentang Lingkungan. 3. The Corporate Culture Model 

Pendekatan Pendekatan jenis ini digunakan oleh Australia. Australia. Istilah Istilah corporate culture dapat kita lihat dalam Australian dalam  Australian Criminal Code Act  1995 (Undang-undang Pidana Australia) yang didefinisikan sebagai berikut :

26

27

Gerry Ferguson, Op.Cit , hal.7.

Christopher M. Little & Natasha Savoline, Op.Cit, hal. 8.

“an atti attitu tude de,, poli policy cy,, rule, rule, cour course se of condu conduct ct or pract practic icee exis existi ting ng with within in the the body body corporate generally or in the part of the body corporate in which the relevant activities take place”. Yaitu suatu bentuk sikap, kebijakan, aturan, rangkaian perbuatan atau praktek yang pada umumnya terdapat dalam tubuh korporasi atau dalam bagian tubuh korporasi dimana kegiatan-kegiatan terkait berlangsung. berlangsung.28 Menurut undang-undang ini, tanggung jawab pidana bisa dijatuhkan apabila terbukti bahwa : Pertama, dewan direksi korporasi dengan sengaja atau dengan tidak  hati-hati hati-hati (ceroboh) (ceroboh) melakukan melakukan tindakan-ti tindakan-tindakan ndakan (conduct ) yang relevan, atau secara terbuka terbuka,, secara secara diam-d diam-diam iam atau atau secara secara tidak tidak langsu langsung ng menges mengesahk ahkan an (authorize) authorize) atau mengizinkan ( permit   permit ) perwujudan perbuatan pelanggaran atau kejahatan. Kedua, agen manajerial korporasi tingkat tinggi (seperti direksi, komisaris, manajer) secara sengaja, mengetahui benar atau tidak hati-hati terlibat dalam tindakan-tindakan yang relevan, atau secara terbuka, secara diam-diam atau secara tidak langsung mengesahkan (authorize (authorize)) atau mengizinkan ( permit   permit ) perwujudan perbuatan pelanggaran atau kejahatan. Ketiga, ada budaya atau kebiasaan dalam tubuh korporasi yang menginstruksikan, mendorong, atau atau mengar mengarahk ahkan an dilaku dilakukann kannya ya tindaka tindakan-t n-tind indaka akan n pelang pelanggar garan an (non compli compliance ance)) terhadap terhadap peraturan-p peraturan-peratu eraturan ran tertentu. tertentu. Keempat, korpor korporas asii gagal gagal memb membent entuk uk dan dan mempertahanka mempertahankan n budaya yang menuntut menuntut kepatuhan kepatuhan (compliance) compliance) terhadap terhadap peraturanperaturan peraturan tertenty.

29

Di Kanada, bentuk pendekatan pendekatan ini ditolak karena dinilai terlalu kabur atau samar-samar  samar-samar   jika diterapkan untuk menentukan mens rea korpoasi. 3. Aggregation 3. Aggregation Test 

Menurut teori ini, dengan cara menjumlahkan (aggregating) tindakan (acts) dan kelala kelalaian ian (omiss (omission ion)) dari dari dua atau atau lebih lebih orang orang perora perorangan ngan yang yang bertin bertindak dak sebaga sebagaii 28

29

 Ibid , hal.11

 Ibid.

  perusa perusahaan haan,, unsur unsur actus actus reus reus dan mens mens rea dapat dapat dikons dikonstru truksi ksikan kan dari dari tingka tingkah h laku laku (conduc (conduct) t) dan pengeta pengetahuan huan (knowl (knowledg edge) e) dari dari bebera beberapa pa indivi individu. du. Inilah Inilah yang yang disebut disebut dengan Doctrine of Collective Knowledge atau Doktrin Pengetahuan Kolektif. Amerika Serikat juga mengadopsi teori ini. Hal ini dapat dilihat dalam satu England  (1987) 821 F2d 844. Bank of New kasus, yaitu United States v. Bank of New England (1987) New England England didakwa didakwa dengan tuduhan secara sengaja tidak melaporkan melaporkan suatu transaksi transaksi mata uang. uang.

Tudu Tuduhan han ini ini terb terbukt uktii kare karena na yang yang diang diangga gap p seba sebaga gaii ‘pen ‘penge geta tahu huan an’’ bank  bank 

merupakan totalitas dari semua yang diketahui oleh para pegawai dalam ruang lingkup kewenangan mereka.30 4. Blameworthiness Test 

Gobert Gobert menyat menyataka akan n bahwa bahwa jika jika suatu suatu korpor korporasi asi tidak tidak melaku melakukan kan tindaka tindakan n   pencegahan atau melakukan due diligence guna menghindari melakukan suatu tindak   pidana, maka hal ini akan tampak dari budaya dan kepercayaannya yang tercermin dari struktur, kebijakan, praktek dan prosedur yang ditempuh oleh korporasi tersebut. Teori ini menolak pemikiran bahwa korporasi harus diperlakukan sama seperti halnya orang perorangan dan mendukung bahwa harus ada konsep hukum lain untuk  menyokong menyokong pertanggungj pertanggungjawaban awaban subyek-suby subyek-subyek ek hukum fictitious hukum  fictitious (korporasi). Hal ini merefleksikan struktur korporasi-korporasi modern yang umumnya terdesentralisasi dan dimana kejahatan tidak terlalu dikaitkan dengan perbuatan jahat atau kelalaian individual, tetapi lebih kepada sistem yang gagal untuk mengatasi permasalahan pengawasan dan  pengaturan resiko.31 Pertanggungjawaban Pidana oleh Pengurus Korporasi

Dalam korporasi atau perusahaan, para anggota direksi dan komisaris sebagai salah salah satu satu organ organ vital vital dalam dalam badan badan hukum hukum terseb tersebut ut merupa merupakan kan pemegan pemegang g amanah amanah ( fiduciary)  fiduciary) yang harus berperilaku berperilaku sebagaimana sebagaimana layaknya layaknya pemegang kepercayaan. kepercayaan. Di sini komisaris dan direktur memiliki posisi  fiducia dalam pengurusan perusahaan dan 30

31

http://en.wikipedia.org/wi http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_l ki/Corporate_liability iability  Ibid.

mekanisme mekanisme hubungannya hubungannya harus secara  fair. Menurut pengalaman common law  fiduciary duty hubungan itu dapat didasarkan pada teori   fiduciary duty.32 Hubungan  fiduciary tersebut didasarkan atas kepercayaan dan kerahasiaan (trust (trust and confidence) confidence) yang dalam  scrupulous), itikad baik (  good faith), faith), dan keterusterangan  peran ini meliputi, ketelitian ( scrupulous), (candor ). ).33 Dalam memahami hubungan pemegang kepercayaan  ( fiduciary relationship) tersebut, common law mengakui bahwa orang yang memegang kepercayaan  fiduciary)  (fiduciary) secara natural memiliki potensi untuk menyalahgunakan wewenangnya. Oleh sebab itu hubungan hubungan pemegang pemegang kepercayaan kepercayaan tersebu tersebutt harus didasarkan didasarkan kepada standar standar yang tinggi.34  Negara-negara common common law seperti seperti Amerika Amerika Serikat Serikat yang telah telah mempunyai mempunyai stan standa darr yang yang jela jelass untu untuk k mene menent ntuk ukan an apak apakah ah seor seoran ang g dire direkt ktur ur dapa dapatt dimi dimint ntai ai  pertanggungjawabannya dalam tindakan yang diambilnya, yaitu didasarkan pada standar  duty duty of loyali loyality ty dan duty duty of care care.. Kewaji Kewajiban ban utama utama dari dari direkt direktur ur adalah adalah kepada kepada   perusa perusahaan haan secara secara keselu keseluruh ruhan an bukan bukan kepada kepada pemega pemegang ng saham saham baik baik secara secara indivi individu du maupun kelompok.35 ,sesuai dengan posisi seorang direktur sebagai sebuah trustee dalam   perusahaan. perusahaan. Posisi ini mengharuskan mengharuskan seorang direktur untuk tidak bertindak bertindak ceroboh ceroboh dalam dalam melaku melakukan kan tugasn tugasnya ya (duty duty of care care))36. Selain Selain itu dalam dalam melaku melakukan kan tugasn tugasnya ya tersebut seorang direktur tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas   perusahaan perusahaan (duty of loyality ). 37  Pelanggaran Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam 32

375 U.S. 180, 195-196 (1965).

33

Teori fiduciar Teori  fiduciaryy duty adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat. Orang yang mempunyai kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari kewajiban (  standard of duty) duty) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. Sedangkan  fiduciary ini adalah seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil (trustee (trustee)) atau suatu peran yang disamakan disamakan dengan dengan sesuatu yang berperan berperan sebagai sebagai wakil, dalam hal ini peran tersebut tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan ( trust and confidence) confidence) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian ( scrupulous ( scrupulous), ), itikad baik  ( good   good faith), faith), dan keterusterangan ( candor ). Fiduciary ). Fiduciary ini termasuk hubungan hubungan seperti, pengurus atau pengelola, pengelola, pengawas, wakil atau wali, dan pelindung (guardian). Termasuk juga juga di dalamnya seorang seorang lawyer yang lawyer yang mempunyai hubungan fiduciary hubungan  fiduciary dengan client -nya. -nya. Henry Campbell Black , Black’s Law Dictionary, hal. 625. 34

Charity Scott, “Caveat Vendor: Broker-Dealer Liability Under the Securities Exchange Act,” Securities Regulation Law Journal , (Vol. 17, 1989), hal. 291.

35

Law- Sweet &Maxwell’s Textbook Series, Series, Sweet & Maxwell, Lihat, Janet Dine, Company LawMaxwell, 2001, hal 217.

36

S  Lihat, Janet Dine, Company LawLaw- Sweet &Maxwell’s &Maxwell’s Textbook Series, Series, Sweet & Maxwell, Denis Keenan & Josephine Biscare, S Lihat, 2001, hal 217. 37

Joel Seligman, Corporations Cases and Materials, Materials, Little Brown and Company Boston New York Toronto London, 1995.

hubungannya hubungannya dengan   Fiduciary Fiduciary Duty dapat dapat menyeb menyebabka abkan n direkt direktur ur untuk untuk dimint dimintai ai  pertanggung jawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya,  baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.38 Doktrin atau prinsip fiduciary prinsip  fiduciary duty ini dapat kita jumpai dalam Undang-undang   No.1 No.1 tahun tahun 1995 tentang tentang Perser Perseroan oan Terbat Terbatas. as. Menuru Menurutt Pasal Pasal l79 ayat ayat (1) UUPT  pengurusan PT dipercayakan kepada Direksi Lebih jelasnya pasal 82 UUPT menyatakan,  bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan Pasal 85 UUPT menetapkan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan Direksi bertanggung jawab  penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut. Dalam konteks direktur, sangat penting untuk mengontrol perilaku dari para direkt direktur ur yang yang mempuny mempunyai ai posisi posisi dan kekuas kekuasaan aan besar besar dalam dalam mengel mengelola ola perusa perusahaa haan, n, termasuk menentukan standar perilaku (  standart of conduct ) untuk melindungi pihak pihak  pihak yang yang akan akan dirugi dirugikan kan apabil apabilaa seoran seorang g direkt direktur ur berper berperila ilaku ku tidak tidak sesuai sesuai dengan dengan kewenangannya atau berperilaku tidak jujur .39 Untuk Untuk membeba membebankan nkan pertan pertanggu ggungj ngjawa awaban ban terhad terhadap ap direkt direktur ur atau atau penguru penguruss korporasi, korporasi, maka harus dibuktikan dibuktikan adanya pelanggaran pelanggaran terhadap terhadap kekuasaan kekuasaan kewajiban kewajiban kewenangan yang dimilikinya. Pengurus korporasi dalam hal ini harus dapat dibuktikan telah melanggar  good melanggar  good faith yang dipercayakan padanya dalam menjalan korporasi atau duty.  perusahaan, sebagaimana diatur dalam prinsip fiduciary prinsip fiduciary duty. Jika Jika kita kita menghu menghubung bungkann kannya ya dengan dengan identific identification ation theory dalam dalam wacana wacana common law sebagaimana telah diuraikan diatas, kesalahan yang dilakukan oleh anggota direks direksii atau atau pejaba pejabatt korpor korporasi asi lainny lainnyaa hanya hanya dapat dapat dibeba dibebankan nkan pada pada korpor korporasi asi jika jika 38

39

Philip Lipton dan Abraham Herzberg, Understanding Company Law, Brisbane, The Book Law Company Ltd, 1992, hal 342.

Janet Dine, Company Law, Law, Macmillan Press Ltd., 1998, hal 179.

memenuhi syarat: i) tindakan yang dilakukan oleh mereka berada dalam batas tugas atau instruksi yang diberikan pada mereka, ii) bukan merupakan penipuan yang dilakukan terh terhad adap ap peru perusa sahaa haan, n, iii) iii) dima dimaks ksudk udkan an untu untuk k meng mengha hasi silk lkan an atau atau mend mendat atan angka gkan n keuntungan keuntungan bagi korporasi. korporasi. Dengan kata lain, jika salah satu syarat syarat ini tidak dipenuhi, maka kesalahan tersebut tidak dapat dipikul dipikul oleh korporasi, korporasi, namun harus dipikul secara  pribadi oleh organ korporasi yang melakukan tindakan tersebut. Business Judgment Rule

Berk Berkai aita tan n denga dengan n tinda tindaka kan n anggo anggota ta dire direks ksii atau atau peja pejaba batt korp korpor oras asii yang yang mengambil tindakan untuk kepentingan dan keuntungan bagi korporasi, terdapat pula doktrin doktrin dalam dalam hukum hukum korpor korporasi asi yang yang melind melindung ungii para para direkt direktur ur yang yang beriti beritikad kad baik  baik  tersebut sebagaimana terdapat dalam teori Business teori Business Judgment Rule yang merupakan salah satu satu teor teorii yang yang sang sangat at popul popular ar untu untuk k menj menjam amin in kead keadil ilan an bagi bagi para para dire direkt ktur ur yang yang memp mempun unya yaii itik itikad ad baik. baik. Pene Penera rapa pan n teor teorii ini ini memp mempuny unyai ai misi misi utam utama, a, yait yaitu u untu untuk  k  mencapa mencapaii keadila keadilan, n, khusus khususnya nya bagi para para direkt direktur ur sebuah sebuah perusa perusahaa haan n terbat terbatas as dalam dalam melakukan suatu keputusan bisnis. bisnis.40 Sala Salah h satu satu tola tolak k ukur ukur untu untuk k memu memutu tusk skan an apak apakah ah suat suatu u keru kerugi gian an tida tidak  k  disebabkan oleh keputusan bisnis (busine (business ss judgment  judgment ) yang tidak tepat sehingga dapat menghindar menghindar dari pelanggaran pelanggaran prinsip prinsip duty of care adalah:  pertama, memiliki informasi tentan tentang g masala masalah h yang yang akan akan diputu diputuska skan n dan percay percayaa bahwa bahwa inform informasi asi terseb tersebut ut benar  benar   Kedua, tidak memiliki kepentingan dengan keputusan dan memutuskan dengan itikad  baik. Ketiga,  baik. Ketiga, memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan.41 Sehingga, apabila terbukti bahwa tindakan atau keputusan yang diambil oleh direktur untuk memberlakukan suatu kebijakan korporasi yang didasarkan atas business judgment  yang tepat dalam rangka meraih keuntungan 40

Teori  Business judgment rule mengalami mengalami perkembangannya perkembangannya sebagai yurisprud yurisprudensi ensi dalam Prinsip Common Common Law di Amerika Amerika dimulai dengan keputusan Lousianna Supreme Court, dalam kasus Percy V Millaudon pada tahun 1829. Lihat Dennis J. Block, Nancy R. Barton dan Stephen A. Radin, The Business judgment Rule Fiduciary Duties of Corporate Directors, Prentice Hall law & Business, Third edition, 1990, hal 4

41

Detlev F. Vagt s,   s, Basic Corporation Law Materials-Cases Text, (New York: The Foundation Press Inc. 1989) hal 212. , lihat juga Robert Charles Clark, Corporate Corporate Law, Law, Boston Boston &Toronto: &Toronto: little, little, Brown Brown and Company, 1986, hal 123 yang menyatakan menyatakan bahwa   Business Judgement Rule adalah “ a presumption that in making a business decision, the director of corporation acted on an informed basis in good faith and in the the honest belief that the action was taken in the best interest of the company”.

sebany sebanyak-b ak-bany anyakny aknyaa bagi bagi korpor korporasi asi,, maka maka apabila apabila ternya ternyata ta tindak tindakan an yang yang diambi diambill terseb tersebut ut menimb menimbulk ulkan an kerugi kerugian an yang yang melahi melahirka rkan n pertan pertanggun ggungja gjawab waban an pidana, pidana, tidak  tidak  dapat dibebankan dibebankan pada pribadi pribadi pengurus (direksi (direksi atau pejabat korporasi lainnya) lainnya),, tetapi tetapi dibebankan dibebankan pada korpora korporasi. si.

Pertanggung Pertanggungjawaba jawaban n oleh pengurus pengurus hanya hanya dimungki dimungkinkan nkan

apabila terbukti terjadi pelanggaran duty of care dan duty of loyalty. Apabila kita membandingkan dengan praktek yang dilakukan di Belanda, kita beschikking  tanggal 19 November 1987, NJ 1986, 125, Hoge dapat melihat suatu beschikking tanggal 125, Hoge Raad , yang menetapkan bahwa seseorang baru dapat dikatakan secara faktual memimpin dalam konteks tindak pidana korporasi hanya jika ia mengetahui terjadinya tindak pidana yang   bersan bersangkut gkutan an (yang (yang dalam dalam kasus kasus ini menyan menyangkut gkut dengan dengan pemals pemalsuan uan surat) surat).. Namun Namun kebijakan ini dinilai kurang tepat karena para pemimpin/direksi/pejabat korpoasi lainnya yang tidak secara langsung terlibat atau bekerja serampangan terbebas dari tanggung  jawab.42 Kemudi Kemudian an dalam dalam keputus keputusan an beriku berikutny tnyaa dalam dalam kasus kasus yang yang sama, sama, tangga tanggall 16 Desem Desembe berr 1986, 1986, NJ 1987 1987,, 321, 321, maje majeli liss haki hakim m memb member erik ikan an pert pertim imba banga ngan n yang yang menyatakan bahwa dikatakan memimpin faktual apabila fungsionari atau pejabat yang   bersangkutan sekalipun berwenang dan secara masuk akal dapat melakukannya justru tidak melakukan langkah-langkah untuk mencegah tindakan terlarang dan secara sadar  mene meneri rima ma kese kesemp mpat atan an yang yang kemu kemudi dian an munc muncul ul agar agar tinda tindaka kan n terl terlar aran ang g ters terseb ebut ut terlaksana. terlaksana. Dalam situasi situasi tersebut, tersebut, menurut menurut pengadilan, pengadilan, dianggal dianggal sengaja sengaja mendukung mendukung dilakukannya tindakan terlarang itu. Dalam kasus yang diperiksa, penerimaan atas tindak   pidana tersebut dianggap terjadi jika yang bersangkutan mengetahui bahwa dilakukannya tindak pidana secara faktual oleh korporasi korporasi (suatu bank) berkaitan berkaitan langsung dengan apa yang didakwakan.43 Jika Jika kita kita meliha melihatt prakte praktek k yang yang ditera diterapka pkan n di Kanada, Kanada, berdas berdasark arkan an UndangUndangundang Hukum Pidana Kanada, direksi dan pejabat korporasi lainnya dapat bertanggung

42

43

Jan Remmelink, Op.Cit , hal.111.

 Ibid.

jawab secara secara pribadi. pribadi. Alternatif Alternatif lain lain yang dimungkinka dimungkinkan n adalah mereka juga juga dapat dituntut sebagai pihak atas tindakan yang dilakukan oleh individu yang lain lain..44 Priv Privat atee Memb Member er’s ’s Bill Bill C-28 C-284 4

45

tela telah h mene meneta tapk pkan an

bahw bahwaa penj penjat atuh uhan an

  pertan pertanggu ggungj ngjawab awaban an pidana pidana terhada terhadap p direks direksii dan pejabat pejabat-pej -pejaba abatt korpor korporasi asi lainny lainnyaa dimana dimana mereka mereka berti bertindak ndak sendir sendiri-s i-sendi endiri ri atau atau bersam bersama-s a-sama ama dengan dengan orang orang lain, lain, dan mensahkan (authorize (authorize)) tindak tindakan an atau atau kelala kelalaian ian yang yang menjad menjadii tindak tindak kejaha kejahatan tan.. Jika Jika direksi atau pejabat korporasi lainnya: i) mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakan tindakan atau kelalaian kelalaian itu merupakan tindak pidana, ii) mengetahui mengetahui bahwa tindakan tindakan itu dilakuk dilakukan an atau atau akan akan dilakuk dilakukan, an, dan iii) iii) tidak tidak atau atau gagal gagal mengam mengambil bil langka langkah h yang yang memungkinkan untuk mencegah dilakukannya tindakan itu, maka mereka dapat dipidana atau dibenbankan tanggung jawab. jawab.46 Kesimpulan

Dengan pertimbangan dampak yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan korporasi   baik baik bagi masyar masyaraka akat, t, pereko perekonom nomian ian,, pemeri pemerinta ntahan han dan aspek-a aspek-aspe spek k lainny lainnyaa yang yang   berbahaya, berbahaya, bahkan lebih serius dibandingkan dibandingkan dengan dampak yang ditimbulka ditimbulkan n oleh  bentuk-bentuk kejahatan yang konvensional, maka harus ada konsistensi dan landasan yang solid dalam hukum untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Dalam berbagai harus terdapat pengaturan menyangkut pertanggungjawaban ini. Selain itu, diperlukan perhatian studi yang lebih mendalam, baik di kalangan akademis, profesional maupun aparat penegak hukum, guna membangun suatu kerangka teoritis bagi pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini hendaknya diimbangi pula dengan upaya peningkatan kualitas dan kemampuan para penegak hukum yang akan

44

Christopher M. Savoline, Op.Cit , hal.7.

45

Undang-undang ini adalah peraturan yang ditetapkan untuk mengademen atau menambah ketentuan isi  Penal Code Kanada, menyangkut kejahatan korporasi beserta para pengurusnya.

46

 Ibid.

menerapkannya. Mereka harus mampu dan kreatif untuk melakukan terobosan-terobosan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Black, Black, Henry Henry Campbel Campbell, l,   Black Black’s ’s Law Dicti Dictionar onary, y, West West Publis Publishin hing g Co., Co., St. Paul, Paul, Minnessota, 1990, ed.6, hal. 339. Law, Macmillan Press Ltd., 1998. Dine, Janet, Company Law, Ferguson, Gerry, Corruption and Criminal Liability, Liability , www.icclr.law.ubc.ca/ Publications/ Reports/ FergusonG.PDF Justice, Oxford University Press, New York, 1979, Gross, Hyman,  A Theory of Criminal Justice, hal.114. Keenan, Denis & Josephine Biscare, Smith & Keenan’s Company Law For Students, Students, Financial Times, Pitman Publishing, 1996. Khanna, V.S, Corporate Criminal Liability: What Purpose Does It Serve?, Serve? , 109 Harv. L.Rev. 1477, The Harvard Law Review Association, 1996 Lipton, Lipton, Philip Philip dan Abraham Abraham Herzberg, Herzberg, Understanding Company Law, Brisbane, The Book Law Company Ltd, 1992.

Little, Christopher M. & Natasha Savoline, Corporate Criminal Liability in Canada: The Criminalization of Occupational Health & Safety Offences, Filion Wakely Thorup Ang Angelett etti

(Managem gement

Labour

Lawyers),

www. ww w.fi fili lion. on.on on.ca .ca/p /pdf df//

CML CM L

%202003%20Paper.pdf  Indonesia, Ed.2, Cet.6, Bandung : Prodjodikoro, Wirjono,  Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, 1989. Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Terpenting dari Kitab Remmelink, Jan, HUKUM Jan,  HUKUM PIDANA, Komentar Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kita Undang-Undang   Hukum Pidana Indonesia, Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2003 Perta tang nggun gungj gjawa awaba ban n Korpor Korporas asii dala dalam m Tinda Tindakk Pidan Pidana a Peri Perika kana nan n, Rusmana,SH,   Per http://www.solusihukum.com/artikel/artikel45.php Scott, Charity, “Caveat “Caveat Vendor: Broker-Dealer Liability Under the Securities Exchange  Act ,” ,” Securities Regulation Law Journal, (Vol. 17, 1989) Seligman, Joel, Corporations Cases and Materials, Materials, Little Brown and Company Boston  New York Toronto London, 1995. Simp Simpso son, n, Sall Sally y S., S., Stra Strate tegy gy,, Stru Struct ctur uree and and Corp Corpor orat atee Crim Crime, e, 4 Adva Advanc nces es in Criminological Theory 171 (1993). Mengerikan, Pusat Singgih,  Kejahatan Korporasi yang Mengerikan, Pusat Studi Hukum Bisnis Bisnis Fakultas Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2005. Indonesia, Soesanto, L.C, Universitas Diponegoro, The Spectrum of Corporate Crime in Indonesia, http://www.aic.gov.au/publications/proceedings/12/soesanto.pdf  Susanto, I. S, Statistik Kriminal sebagai Konsruksi Sosial, Penyusunan, Penggunaan dan Penyebarannya, suatu Studi Kriminologi, Disertasi, Semarang, 1990 (Tidak diterbitkan).

Vagt s,  s, Detl Detlev ev F.  , Basic Basic Corpora Corporatio tion n Law Materi Materials als-Ca -Cases ses Text, Text, (New (New York York:: The The Foundation Press Inc. 1989) http://en.wikipedia.org/wiki

[1] Singgih, Kejahatan Singgih, Kejahatan Korporasi yang Mengerikan, Mengerikan, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2005, Hal. 9. Justice,, Oxford University Press, New York, [2] Hyman Gross,  A Theory of Criminal Justice 1979, hal.114. Pertanggu nggungj ngjawa awaban ban Korpora Korporasi si dalam dalam Tindak Tindak Pidana Pidana Perikan Perikanan an, [3]Rusmana,SH, [3] Rusmana,SH,   Perta http://www.solusihukum.com/artikel/artikel45.php [4] Henry Campbell Black,   Black’s Law Dictionary, West Publishing Co., St. Paul, Minnessota, 1990, ed.6, hal. 339. [5] Sall Sally y S. Simp Simpso son, n, Stra Strate tegy gy,, Stru Struct ctur uree and and Corp Corpor orat atee Crim Crime, e, 4 Advan Advance cess in Criminological Theory 171 (1993). [6] Ibid. [6] Ibid.

[7]Diintisarikan dari Susanto, I. S. 1990, Statistik Kriminal sebagai Konsruksi Sosial, Penyusunan, Penggunaan dan Penyebarannya, suatu Studi Kriminologi, Disertasi, Semarang (Tidak diterbitkan).

Remmelink,  HUKUM PIDANA, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda [8] Jan Remmelink, HUKUM dan Padanannya dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2003, Hal. 98.

[9]  Ibid. hal.102. Indonesia, Ed.2, Cet.6, Bandung : Eresco, 1989, hal.55. [10] Wirjono Prodjodikoro,  Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia,

[11] Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup menyebutkan : Ayat (1): Jika tindak pidana pidana sebagaiman sebagaimanaa dimaksud dimaksud dalam Bab ini dilakukan dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perseroan,  perserikat  perserikatan, an, yayasan yayasan atau organisas organisasii lain, lain, tuntutan tuntutan pidana dilakukan dilakukan dan sanksi sanksi pidana pidana serta serta tindakan tindakan tata tertib tertib sebagaiman sebagaimanaa dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Ayat (2): Jika tindak pidana pidana sebagaiman sebagaimanaa dimaksud dimaksud dalam Bab ini, dilakukan dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perseroan,  perserikat  perserikatan, an, yayasan yayasan atau organisasi organisasi lain, dan dilakukan dilakukan oleh orang-oran orang-orang, g, baik berdasarkan berdasarkan hubungan hubungan kerja kerja maupun maupun berdasar  berdasar  hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan dijatuhkan terhadap terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak bertindak sebagai sebagai pemimpin pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasa hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

Ayat (3): Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, panggilan untuk  menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan

pekerjaan

yang

tetap.

Ayat (4): Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat  penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

[12] Vicarious Liability adalah pembebanan pertanggungjawaban pada seseorang atas tindaka tindakan n yang yang dilaku dilakukan kan oleh oleh orang orang lain, lain, semata semata-ma -mata ta berdas berdasark arkan an hubungan hubungan antara antara kedua orang tersebut. atau  guilty act  adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pelaku bertanggung jawab secara pidana [13]   Actus Reus atau guilty rea juga turut terbukti.  jika unsur  mens rea juga

[14]

Mens rea atau  gulty mind  adalah salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana, disebut juga dengan pengetahuan atau

tujuan yang salah.

[15]

L.C L.C

Soes Soesan anto to,,

Univ Univer ersi sita tass

Dipo Dipone nego goro ro,,

The

Spectrum

of

Corporate

Crime

in

Indonesia,

http://www.aic.gov.au/publicat http://www. aic.gov.au/publications/proceedings/ ions/proceedings/12/soesanto.pdf  12/soesanto.pdf 

[16] Jan Remmelink, Op.Cit , hal.100. [17]

Quasi-public corporations adalah korporasi-korporasi yang tidak seutuhnya bersifat publik, dalam arti berkerja untuk tujuan

  pemerintahan, tetapi operasi atau aktivitas dari korporasi tersebut turut memberikan kenyamanan, kemudahan, atau kesejahteraan khalayak umum, seperti perusahaan telepon, gas, air, listerik, dan perusahaan. (Black’s Law Dictionary)

Serve?, 109 Harv. L.Rev. 1477, 1477, [18] V.S. Khanna, Corporate Criminal Liability: What Purpose Does It Serve?,

The Harvard Law Review

Association, 1996, hal.2

[19] Elkins Act  adalah Undang-undang federal Amerika Serikat (1903) yang mendukung pelaksanaan

 Interstate Commerce Act 

(undang-undang perdagangan perdagangan antara negara bagian) dengan melarang pemotongan harga dan bentuk-bentuk bentuk-bentuk perlakuan istimewa Dictionary). lainnya terhadap jasa pengangkut ( shipper  ( shipper ) yang besar ( Black’s Law Dictionary).

Liability, www.icclr.law.ubc.ca/Publications/ [20]Gerry Ferguson, Corruption and Criminal Liability, www.icclr.law.ubc.ca/Publications/ Reports/ FergusonG.PDF, hal. 5

[21]

http://en.wikipedia.org/wi http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_li ki/Corporate_liability ability

[22] Gerry Ferguson, Op.Cit , hal. 5. [23]

Corporate Criminal Criminal Liability Liability in Canada: The Criminalization Criminalization of Occupational  Christopher M. Little & Natasha Savoline, Corporate

  Health & Safety Offences, Offences, Filion Filion Wakely Thorup Thorup Angeletti Angeletti (Managemen (Managementt Labour Labour Lawyers), Lawyers), hal. 5, www.filion.on.ca/pdf/CML %202003%20Paper.pdf 

[24]  Ibid , hal.6. [25]

http://en.wikipedia.org/wi http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_li ki/Corporate_liability ability

[26] Gerry Ferguson, Op.Cit , hal.7. [27] Christopher M. Little & Natasha Savoline, Op.Cit, hal. 8. [28]  Ibid , hal.11 [29]  Ibid. http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_li ki/Corporate_liability ability [30] http://en.wikipedia.org/wi

[31]  Ibid. [32] 375 U.S. 180, 195-196 (1965). [33]

Teori   fiduciary duty adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang

lain, dimana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat. Orang yang mempunyai kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari kewajiban (  standard of duty) duty) yang  paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. Sedangkan  fiduciary ini adalah seseorang yang memegang peran peran sebagai suatu wakil (trustee ( trustee)) atau suatu peran yang disamakan disamakan dengan sesuatu yang yang berperan sebagai wakil, wakil, dalam hal ini peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan ( trust and confidence) confidence) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian ( scrupulous ( scrupulous), ), itikad baik  ( good   good faith), faith), dan keterusterangan ( candor ). Fiduciary ). Fiduciary ini termasuk hubungan hubungan seperti, pengurus atau pengelola, pengelola, pengawas, wakil atau lawyer yang mempunyai hubungan fiduciary wali, dan pelindung (guardian). Termasuk juga juga di dalamnya seorang seorang lawyer yang hubungan  fiduciary dengan client -nya. -nya. Henry Campbell Black , Black’s Law Dictionary, hal. 625.

[34]

Charity Scott, “Caveat Vendor: Broker-Dealer Liability Under the Securities Exchange Act,” Securities Regulation Law

 Journal , (Vol. 17, 1989), hal. 291.

[35] Lihat, Janet Dine, Company LawLaw[36]

Sweet &Maxwell’s Textbook Series, Series, Sweet & Maxwell, 2001, hal 217.

Law- Sweet &Maxwell’s &Maxwell’s Textbook Textbook Series, Series, Sweet & Denis Keenan & Josephine Biscare, S  Lihat, Janet Dine, Company Law-

Maxwell, 2001, 2001, hal 217.

mith & Keenan’s Company Law For Students, Students, Financial Times, Pitman Publishing, 1996, hal 317.

[37] Joel Seligman, Corporations Cases and Materials, Materials, Little Brown and Company Boston New York Toronto London, 1995. [38] Philip Lipton dan Abraham Herzberg, Understanding Company Law, Brisbane, The Book Law Company Ltd, 1992, hal 342. Law, Macmillan Press Ltd., 1998, hal 179. [39] Janet Dine, Company Law,

[40]

Teori  Business  Business judgment rule mengalami perkembangannya sebagai yurisprudensi dalam Prinsip Common Law di Amerika

dimulai dengan keputusan Lousianna Supreme Court, dalam kasus Percy V Millaudon pada tahun 1829. Lihat Dennis J. Block, Nancy R. Barton dan Stephen A. Radin, The Business judgment Rule Fiduciary Duties of Corporate Directors, Prentice Hall law & Business, Third edition, 1990, hal 4

[41]

Detlev F. Vagt s, Basic Corporation Law Materials-Cases Text, (New York: The Foundation Press Inc. 1989) hal 212. , lihat

 juga Robert Charles Clark, Corporate Corporate Law, Law, Boston &Toronto: little, Brown and Company, 1986, hal 123 yang menyatakan bahwa   Business Judgement Rule adalah “ a presumption that in making a business decision, the director of corporation acted on an informed basis in good faith and in the the honest belief that the action was taken in the best interest of the company”.

[42] Jan Remmelink, Op.Cit , hal.111.

[43]  Ibid. [44] Christopher M. Savoline, Op.Cit , hal.7. [45]

Undang-undang ini adalah peraturan yang ditetapkan untuk mengademen atau menambah ketentuan isi  Penal Code Kanada,

menyangkut kejahatan korporasi beserta para pengurusnya.

[46]  Ibid. Desember 23, 2009 - Posted by bismar  by bismar || Uncategorized