MAKALAH KEBIJAKAN PUBLIK

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Latar belakang belakang masalah masalah

Kebija Kebijakan kan publik publik,, hadir hadir dengan dengan tujuan tujuan tertent tertentu, u, yaitu yaitu mengat mengatur ur kehidu kehidupan pan  bersama untuk mencapai tujuan (misi dan visi) bersama yang telah disepakati. Kebijakan publik merupakan jalan mencapai tujuan bersaa yang dicita-citakan, Jika cita-c cita-cit itaa bang bangsa sa Indo Indone nesia sia adal adalah ah menc mencap apai ai masy masyara araka katt yang adil adil dan dan makm makmur  ur   berdasarkan pancasila dan UU !I "#$% (negara kesatuan !epublik Indonesia yang  berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan), maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana (jalan,jembatan,dan sebagainya) dan sarana (mobil,bahan bakar, dan sebagainya) untuk mencapai &tempat tujuan' tersebut. amun bagi negara berkembang berkembang , kita terbelakan terbelakan dengan dengan negara maju, tidak  cukup cukup dukung dukungan an dana, dana, inrast inrastruk ruktur tur,s ,sumb umber er daya daya manusi manusia,te a,tekno knolog logi,n i,namu amun n harus harus mengejar ketertinggalan dengan segera agar semakin tidak tertinggal, karena makna tertinggal tidak saja sekedar tertinggal namun juga dijajah oleh mereka yang jauh di depan kita.

1.2 Rumusan Rumusan masala masalah h

*dapun rumusan masalah dalam makalah ini ". proses menerapkan kebijakan publik yang ideal + . syarat-syarat kebijakan publik yang ideal + . implementasi kebijakan publik yang di indonesia +

"

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Menuju kebjakan !ublk "ang #eal

Untuk suatu kebijakan publik, yang tepat dikatakan &apakah kebijakan publik  itu baik ataukah tidak+'. ikatakan baik ini berarti terutama sekali disamping seharusnya benar, tetapi juga sesuai dengan kepentingan dari pada masyarakat dan  egara, sesuai dengan public interest (kepentingan rakyat). Kita mengetahui bah/a masing-masing negara itu mempunyai rumusan kepentingan rakyat (public interest) bagi 0angsa dan egaranya masing-masing, yang  biasanya disebut dengan kepentingan asional. ational interest di Indonesia, bisa kita lihat dalam pembukaan UU !I "#$%. 1iga unsur dari paa kepentingan asional ini adalah  ". 2emajukan kesejahteraan umum . 2encerdaskan kehidupan 0angsa dan 3.

Ikut melaksanakan ketertiban unia. 2eskipun didalam penetapan kebijakan publik itu haruslah memperhatikan

kondisi dan situasi serta kriteria yang pokok tersebut, sedang proses &decision making' untuk kebijakan publik itu mempunyai siat yang uturistis, yaitu yang berkaitan dengan masa depan, namun perlu sekali berusaha menemukan dan mempertimbangkan alternati-alternati keputusan sebanyak-banyaknya. an barulah kemudian memilih satu alternati yang terbaik, yaitu mempunyai eek, akibat dan manaat,yang baik untuk  masyarakat dan egara. Kebijakan pemerintah haruslah baik , atau karena keinginan,pendapat dan kehendak dalam masyarakat itu berbeda-beda , maka pengambilan keputusannya haruslah sebaik mungkin. 3ang menjadi ukurannya adalah kepentingan masyarakat (public interest). 2aka merupakan ke/ajiban dari pemerintah untuk mengatur  kehidupan dari rakyat sebaik-baiknya sesuai dengan kehendaknya itu. 4leh karena itu di Indonesia, kepentingan asional (national interest) yang tercantum dalam pembukaan UU !I "#$% merupakan ukuran (criteria) yang senantiasa harus diperhatikan oleh  pemerintah dalam mengambil keputusan dalam kebijaksanaan (public policy decision), yaitu  kesejahteraan rakyat,kecerdasan bangsa, dan ketertiban masyarakat.



5alu apa yang dimaksud dengan kebijakan publik yang ideal itu sendiri + kebijakan publik yang ideal adalah kebijakan publik yang membangun keunggulan  bersaing dari setiap pribadi rakyat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan setiap keluarga Indonesia , setiap organisasi baik masyarakat maupun  pemerintah (sendiri) , baik yang mencari laba maupun nirlaba . 1ugas negaraberubah dari sekedar tugas yang bersiat rutin, regular dan tata usaha,melainkan membangun keunggulan kompetiti nasional. Kebijakan publik bukan saja mengatur kehidupan bersama /arganya, namun untuk membangun kemampuan organisasi dalam lingkup nasional untuk menjadi organisasi-organisasi yang mampu  bersaing dengan kapasitas global. Kebijakan yang seperti itu dapat gambarkan melalui pembedaan sebagai berikut  IDEAL MEN$IMPAN%

2enjamin persaingan yang sehat

6emberian proteksi dan monopoli tanpa batas  jelas

Kepastian 7ukum

0ias hukum

6ajak yang proporsional

6ajak daerah yang mengisap kemampuan rakyat

2emberdayakan badan-badan usaha

2enjual badan-badan usaha secara obral

6endidikan yang mengacu pada tantangan 6enyeragaman pendidikan global 2embangun kecakapan berdemokrasi

2embuka keran demokrasi tanpa batas yang  jelas

8ubsidi yang proporsional9 sesuai dengan 8ubsidi tanpa batas yang target subsidi yang dikehendaki  penghapusan subsidi secara ekstrem

jelas total

atau atau

Kesempatan yang sama bagi investor  2emprioritaskan investor global untuk  domestic dan global untuk menguasai menguasai asset ekonomi produkti nasional asset ekonomi produkti nasional Kebijakan

yang

menjamin

penerapan Kebijakan yang memberi hak diskresi kepada



 prinsip good organisasi

governance

di

setiap kelompok governance

dalam

menerapkan

good

4leh karena itu hasil akhir dari suatu kebijakan publik merupakan akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan pemerintah atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah masalah tertentu dalam masyarakat.  amun hal yang terpenting adalah dalam pengambilan kebijakan publik yang menjadi ukurannya adalah kepentingan masyarakat sehingga menghasilkan hasil akhir  kebijakan yang baik dan ideal. 2a: ;eber merincikan sepuluh ciri birokrasi ideal, yaitu  ". 6ara anggotanya (sta) secara pribadi bebas, dan hanya melakukan tugas-tugas impersonal dari jabatan-jabatannya. . 1erdapat hierarki jabatan yang jelas. . . 6ekerjaan pejabat adalah pekerjaan yang satu-satunya dan yang ?. 1erdapat suatu struktur karier dan kenaikan pangkat adalah yang mungkin baik  melalui senioritas ataupun prestasi dan sesuai dengan penilaian para atasan. #. 6ejabat tidak boleh mengambil kedudukannya sebagai miliknya pribadi begitu  pula sumber-sumber yang menyertai kedudukan itu. "@. 6ejabat tunduk kepada pengendalian yang dipersatujan dan sistem disipliner. 2enurut Islamy ("##??), birokrasi di kebanyakan negara berkembang termasuk  Indonesia cenderung bersiat patrimonialistik  tidak eesien, tidak eekti (over  consuming and under producing), tidakobyekti, menjadi pemarah ketika berhadapan dengan kontrol dan kritik, tidak mengabdi kepada kepentingan umum, tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi telah menjadi instrumen penguasa dan sering tampil sebagai  penguasa yang sangat otoritati dan represi.

$

8ebagaimana dijelaskan dalam beberapa hasil penelitian (8antoso, "##A 1haba, "##=A

a. Carl riedrich mengungkapkan kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu , yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatankesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.  b. Chandler D 6lano ("#?) dalam kamus E/ajibF Ilmu *dministrasi egara, 1he 6ublic *dministration ictionary, mengatakan bah/a E6ublic 6olicy is strategic use o reseorces to alleviate national problems or governmental concernsF. 8ecara sederhana dapat diartikan bah/a kebijakan publik adalah pemanaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah  publik atau pemerintah. Chandler D 6lano lalu membedakannya atas empat  bentu, yakni regulatory, redistributive, distributive, dan constituent. c. !obert Byestone mendeinisikan kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit  pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang dita/arkan Byestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. d. Konsep lain mengenai kebijakan publik sebagai intervensi pemerintah juga dikemukakan oleh Chandler and 6lano ("#??). 2enurut mereka, Kebijakan  publik adalah pemanaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. e. ChaiGi asucha (@@$), mengatakan bah/a kebijakan publik adalah k/enangan  pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam  perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

2.) Peran ke!emm!nan #alam kebjakan !ublk 

6eran pemerintah dalam kebijakan publik sangat

penting karena hanya

 pemimpinlah yang mempunyai tugas pokok memastikan perumusan kebijakan dibuat sesuai dengan seharusnya. Untuk dapat mengambil kebijakan secara bijaksana, seorang

?

 pemimpin yang unggul sangat diperlukan dalam suatu pemerintahan. Karakter   pemimpin yang unggul  a. Kreditabilitas 6emimpin mempunyai keyakinan dan komitmen, integritas kejujuran, respek, kepercayaan yang konsisten, keberanian,

kemauan untuk bertanggung

 ja/ab atas keyakinan, ketenangan batin, keahlian dan proesionalitas.  b. ilai 1ugas pemimppin adalah member value atau nilai bagi organisasi yang dipimpin. c. 1eladan 6emimppin

dapat

memberikan

contoh,

inspirasi

dan

dorongan.

Keteladanan berarti simbol kede/asaan, karena seorang yang menjadi teladan harus mampu memberikan toleransi, kerendahan hati dan kesabaran. d. 7arapan 6emimpin memberikan harapan dengan membuka mata pengikutnya akan tantangan masa depan dan cara mengatasinya. Kebijakan publik yang ideal mempunyai ciri-ciri utama sebagai berikut  ". Cerdas Cerdas berarti dapat memecahkan masalah pada intinya. Kecerdasan membuat pengambilan keputusan kebijakan publik okus pada isu kebijakan yang hendak dikelola dalam kebijakan publik daripada popularitasnya sebagai  pengambilan keputusan kebijakan. . 0ijaksana 0ijaksana bararti tidak menghasilkan masalah yang baru yang lebih besar  dari masalah yang dipecahkan. Kebijaksanaan membuat pengambil keputusan kebijakan publik tidak menghindarkan diri dari kesalahan yang tidak perlu. . 2emberi harapan 2emberi harapan pada seluruh /arga bah/a mereka dapat memasuki hari esok yang lebih baik dari hari ini. engan member harapan, kebijakan  publik berarti membangun kehidupan yang produkti sehingga kebijakan dapat dilaksanakan secara sel implementea atau masyarakat secara mandiri termotiasi untuk melaksanakannya.

#

BAB III PENU*UP

+.1 kesm!ulan

". 6ertama, revie/ terhadap unjuk kerja pega/ai memang mampu memperkuat  birokrasi dan para pejabat terpilih, namun ternyata cenderung memperlemah responsivitas politik para administrator publik tersebut. . Kedua, dengan mengadopsi pendekatan ke/irausahaan terhadap sistem keuangan publik, memang ada peluang untuk meningkatkan jumlah pendapatan, namun hal tersebut cenderung mengurangi tingkat responsivitas politik. . Ketiga,

penekanan

terhadap

pelayanan

pelanggan

tidak

serta

merta

meningkatkan responsivitas politik, karena dalam prakteknya hal itu ternyata  berarti hanya memperhatikan kepentingan individu-individu tertentuA padahal

"@

 pelayanan kepada masyarakat seharusnya ditujukan untuk meningkatkan responsivitas kepada publik tanpa diskriminasi. $. Keempat, kemitraan sektor publik dengan s/asta yang dita/arkan oleh model reinventing government, dalam prakteknya ternyata menimbulkan masalah etik. Khusus mengenai masalah etik, Hhere ("##>) menyimpulkan bah/a dalam gema &reinventing government', ada indikasi bah/a etika administrasi publik  terlupakan. Ia melakukan studi kasus tentang kemitraan antara &county government' (setingkat kecamatan) dengan &local chamber o commerce' (Kadin-daerah) dari dua perspekti, standar moral pribadi para pelaku dan etika kebijakan institusional. 8tudi kasus ini memperlihatkan adanya penyalahgunaan keuangan publik dalam kemitraan dua lembaga tersebut. Jika di tempat kelahirannya saja, model yang dita/arkan secara global tersebut sarat dengan masalah, haruskah kita latah menggunakan pendekatan yang sama tanpa kajian seksama.

DA,*AR PUS*A'A

".

8oenarko,6ublic 6olicy 6engertian 6okok Untuk 2emahami an *nalisa

Kebijaksanaan 6emerintah,(8urabaya*irlangga University 6ress,@@),hlm > . 8olichin *bdul ;ahab,*nalisis Kebijaksanaan ari 9kebijakan-publik9 %. http99riskiebria.blogspot.com9@"9@>9menuju-kebijakan-publik-yang-baikdan.html

""