Makalah Hukum Agraria (ARSY LINARDI A1011181097)

 

TUGAS HUKUM AGRARIA (Sengketa Pertanahan Di Indonesia)

Dosen Pengampu: Suhardi, SH., MH   Disusun Oleh: Arsy Linardi  NIM A1011181097 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK  2020

 

KATA PENGANTAR  Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sayaa dapat say dapat menyel menyelesa esaikan ikan makala makalah h tentan tentang g Sengket Sengketaa Pertan Pertanaha ahan n di Indone Indonesia sia dengan dengan baik  baik  meskipun banyak kekurangan didalamnya. Saya juga berterima kasih pada Bapak Suhardi, SH., MH selaku Dosen mata kuliah Hukum Agraria yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Saya sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah menambah wawasan wawasan serta  pengetahuan kita mengenai Sengketa Pertanahan di Indonesia. Saya juga menyadari sepenuhnya  bahwa didalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saya berharap adanya kritik, saran, dan usulan demi perbaikan makalah yang telah saya buat dikesempat dikes empatan-kesem an-kesempatan patan berikutnya, berikutnya, mengi mengingat ngat tidak ada sesuatu sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Semoga Sem oga makala makalah h sederh sederhana ana ini dapat berguna berguna bagi saya saya sendir sendirii maupun maupun orang orang yang yang membacanya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang  berkenan dihati.

Pontianak, Mei 2020

Arsy Linardi

i

 

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......................................................................................... ......................................................................................... i DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………………………… ii BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang……………………………………………………………………………………. 1-2

B.

Rumusan Masalah…….………………………………………………………………………… 2

C.

Tujuan Pe Penulisan…………………………..……………………………………………………. 3

BAB II PEMBAHASAN A.

Pengertian Hu Hukum Ag Agraria………………………………………………………………..4-5

B.

Hak Atas Tanah………………………………………………………….………………………5-7

C.

Pe Pen ngertian Se Sen ngketa Pertanahan…………………………………………………...….7-9

D.

Fakt Faktor or-F -Fak akto torr Te Terj rjad adin inya ya Se Seng ngke keta ta Pe Pert rtan anah ahan an…..……………………….…9-12

E.

Cara Cara Peny Penyel eles esai aian an Seng Sengke keta ta Pert Pertan anah ahan an……………………………………..12-15

F.

Kekuatan Pe Pembuktian Da Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan…………………………………………….15-16

BAB III PENUTUP A.

Kesimpulan……………………………………………………………………………… ………….. 17

B.

Saran……………………………………………………………………………………….................17-18

BAB IV DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………... 19

ii

 

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATA LATAR R BELA BELAKA KANG NG

Tanah Tan ah merupa merupakan kan kebutuh kebutuhan an hidup hidup manusi manusiaa yang yang san sangat gat mendas mendasar. ar. Manusi Manusiaa hidup hid up serta serta melakuk melakukan an aktivi aktivitas tas di atas atas tanah tanah sehing sehingga ga setiap setiap saat saat manusi manusiaa selalu selalu  berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik  secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Pemilikan tanah diawali dengan menduduki suatu wilayah yang oleh masyarakat adat disebut sebagai tanah komunal (milik bersama). Khususnya diwilayah pedesaan, tanah tan ah ini diakui diakui oleh oleh hukum hukum adat tak tertul tertulis is baik baik berdas berdasark arkan an hubungan hubungan keturu keturunan nan maupun wilayah. Seiring dengan perubahan pola sosial ekonomi dalam setiap masyarakat tana tanah h mi mili lik k be bers rsam amaa masy masyar araka akatt adat adat ini ini se seca cara ra be bert rtah ahap ap di dikua kuasa saii ol oleh eh an anggo ggota ta masyarakat melalui penggarapan yang bergiliran. Sistem pemilikan individual kemudian mulai dikenal didalam sistem pemilikan komunal. Situasi ini terus berlangsung didalam wilayah kerajaan dan kesultanan sejak abad ke lima dan berkembang seiring kedatangan colonial Belanda pada abad ke tujuh belas yang membawa konsep hukum pertanahan mereka.  

Tanah Tanah mempuny mempunyai ai peranan peranan yang besar besar dalam dalam dinami dinamika ka pembang pembanguna unan, n, mak makaa

didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh egara dan dipergunakan untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sela Selama ma

masa masa

pe penj njaj ajah ahan an

Bela Beland nda, a,

pe pemi mili lika kan n

ta tana nah h

se seca cara ra

pe pero rora rang ngan an

menyebabkan dualisme hukum pertanahan, yaitu tanah-tanah dibawah hukum Adat dan tanah-tanah yang tunduk kepada hukum Belanda. Menurut hukum pertanahan colonial, tana tanah h bersa bersama ma mi mili lik k ad adat at dan ta tana nah h mi mili lik k ad adat at pe pero rora rang ngan an ad adal alah ah ta tana nah h di dibaw bawah ah  penguasaan Negara.Hak individual atas tanah, seperti hak milik atas tanah, diakui terbatas kepada yang tunduk kepada hukum barat. Hak milik ini umumnya diberikan atas tanah-tanah di perkotaan dan tanah perkebunan di pedesaan. Dikenal pula beberapa tanah instansi pemerintahan yang diperoleh melalui penguasaan. 1

 

Mencu Me ncuat atnya nya ka kasu suss-ka kasu suss se sengk ngket etaa ta tana nah h di berba berbagai gai te temp mpat at,, kh khus usus usny nyaa di Indonesia beberapa waktu terakhir seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa selama 75 tahun Indonesia merdeka, negra masih belum bisa memeberikan jaminan ha katas tanah kepada rakyatnya. Persoalan sengketa tanah mengenai hak Milik tak pernah reda. Masalah tanah  bagi manusia tidak ada habis-habisnya karena mempunyai arti yang amat penting dalam  penghidupan dan hidup manusia sebab tanah bukan saja sebagai tempat berdiam juga tempat tem pat bertan bertani, i, lalu lalu lintas lintas,, perjan perjanjia jian n dan padaakh padaakhirn irnya ya tempat tempat manusi manusiaa berkubu berkubur. r. Sebagaimana Sebagai mana diketahui diketahui sebelum sebelum berlakunya berlakunya Undang-Undang Undang-Undang Pokok Agraria Agraria berlaku berlaku  bersamaan dua perangkat hukum tanah di Indonesia (dualisme). Satu bersumber pada hukum adat disebut hukum tanah adat dan yang lain bersumber pada hukum barat disebut hukum tanah barat. Dengan berlakunya hukum agraria yang bersifat nasional (UU No. 5 Tahun 1960) maka terhadap tanah-tanah dengan hak barat maupun tanah-tanah dengan hak adat harus dicarikan padanannya di dalam UUPA. Untuk dapat masuk kedalam sistem dari UUPA diselesaikan dengan melalui lembaga konversi. Setelah adanya UUPA masih saja ada masalah yang lingkupnya pada hak atas tanah, seharusnya ada suatu peraturan yang menj me njel elas aska kan n le lebi bih h je jela lass da dan n meng mengik ikat at meng mengena enaii ha hak k at atas as ta tana nah. h.Und Undan angg-un unda dang ng  pertanahan tersebut diharapkan secepatnya dibuat dan diundangkan agar dapat member mem berika ikan n kepast kepastian ian hukum hukum dan jamina jaminan n perli perlindun ndungan gan hukum hukum kepemil kepemilika ikan n dan  penguasaan hak atas tanah.

B. RUMU RUMUSA SAN N MASAL MASALAH AH

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dikaji dalam makalah ini adalah : a. Menjel Menjelask askan an penger pengerti tian an dari dari Hukum Hukum Agrar Agraria ia  b. Menjelaskan yang dimaksud ha katas tanah c. Menjel Menjelask askan an penge pengerti rtian an sengke sengketa ta tanah tanah d. Menjelaskan Menjelaskan factor-fakt factor-faktor or yang terjadinya terjadinya sengketa sengketa pertanahan pertanahan e. Menjel Menjelask askan an cara cara penyeles penyelesaia aian n sengketa sengketa tanah tanah f. Menjelaskan Menjelaskan kekuatan kekuatan pembuktia pembuktian n dalam dalam penyeles penyelesaian aian sengket sengketaa tanah tanah 2

 

C. TUJU TUJUAN AN PE PENUL NULISA ISAN N

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah demi mendapatkan suatu ilmu yang  berharga untuk pengalaman dari contoh kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Dengan De ngan makalah ini lah penulis bisa lebih mengerti akan suatu hal yang terjadi dalam masyarakat sekara sek arang ng ini yaitu yaitu mengen mengenai ai sengke sengketa ta tanah tanah dengan dengan pihak pihak pemeri pemerinta ntah h atau atau lembaga lembaga negara. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi, maupun langkah hukum yang dilakukan akan dibahas di makalah ini.

3

 

BAB II PEMBAHASAN

A.

PENGERTIAN HUKUM AGRARIA

Beberapa pakar hukum memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan hukum agraria, antara lain beberapa disebutkan di bawah ini. Subekti dan Tjitro Subono, hukum agraria adalah keseluruhan ketentuan yang hukum perdata, tata negara, tata usaha negara, yang mengatur hubungan antara orang dan bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara, dan mengatur pula wewenang yang bersumber pada huungan tersebut. Prof. E. Utrecht, S.H. menyatakan bahwa hukum agrari agrariaa adalah menjadi bagian dari hukum tata usaha negara karena mengkaji hubungan-hubungan hukum antara orang,  bumi, air dan ruang angkasa yang meliatakan pejabat yang bertugas mengurus masalah agraria. Daripada Darip ada itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUPA, maka sasaran Hukum Agraria meliputi : bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana lazimnya disebut sumber daya alam. Oleh karenanya pengertian hukum agraria menurut UUPA memiliki pengertian hukum agraria dalam arti luas, yang merupakan suatu kelompok berbagai hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam yang meliputi :Hukum pertanahan, yang mengatur hak-hak   penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi; a.

Hukum Hukum air, air, yang yang mengat mengatur ur hak-h hak-hak ak pengua penguasaa saan n atas atas air; air;

 b.

Hukum pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksudkan oleh undang-undang pokok pertambangan;

c.

Huku Hukum m pe peri rika kana nan, n, ya yang ng mengat mengatur ur hak-ha hak-hak k pe pengu nguas asaa aan n at atas as kekaya kekayaan an alam yang terkandung di dalam air;

d.

Huku Hukum m ke kehut hutan anan, an, yang yang menga mengatu turr hak-h hak-hak ak atas pengua penguasa saan an atas hut hutan an dan ha hasi sill hutan;

e.

Hukum Hukum penguas penguasaan aan atas atas tenaga tenaga dan unsur unsur-un -unsur sur dala dalam m ruang ruang angkasa angkasa (bukan (bukan space  space law), law ), mengat mengatur ur hak-ha hak-hak k penguas penguasaan aan atas atas tenaga tenaga dan unsurunsur-uns unsur ur dalam dalam ruang ruang angkasa yang dimaksudkan oleh Pasal 48 UUPA. 4

 

Sedangkan pengertian hukum agraria dalam arti sempit, hanya mencakup Hukum Pertanahan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah. Yang dimaksud tanah di sini adalah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUPA, adalah permukaan tanah, yang dalam penggunaannya menurut Pasal 4 ayat (2), meliputi tubuh bumi, air dan ruang angkasa, yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung  berhubungan dengan penggunan tanah itu dalam batas menurut UUPA, dan peraturan perturan hukum lain yang lebih tinggi.

B.

HAK ATAS TANAH

Definisi Defin isi hak atas tanah adalah hak yang memberi memberi wewenang kepada seseorang seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak  atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah. Ciri khas dari hak atas tanah adalah seseorang yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya. Hak-hak atas tanah yang dimaksud ditentukandalam pasal 16 jo pasal 53 UUPA, antara lain: 1. Hak milik  2. Hak Hak guna guna usah usahaa 3. Hak Hak gu guna na ba bang ngun unan an 4. Hak pakai 5. Hak sewa 6. Hak Hak mem membu buka ka ta tana nah h 7. Hak menya menyang ngkut kut ha hasi sill huta hutan n 8. Hak-hak Hak-hak lain yang yang tidak termasu termasuk k dalam hak-hak hak-hak tersebut tersebut diatas diatas yang yang ditetapka ditetapkan n oleh oleh un unda dangng-un undan dang g se sert rtaa hak ya yang ng si sifa fatn tnya ya se seme ment ntar araa se sebg bgai aiam amana ana ya yang ng disebutkan dalam pasal 53 Dalam pasal 16 UU Agraria disebutkan adanya dua hak yang sebenarnya bukan merupakan hak atas tanah yaitu hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan karena hak-hak itu tidak memberi wewenang untuk mempergunakan atau mengusahakan tanah tertentu. Namun kedua hak tersebut tetap dicantumkan dalam pasal 16 UUPA sebagai hak atas tanah hanya untuk menyelaraskan sistematikanya dengan sistematika 5

 

hukum adat. Kedua hak tersebut merupakan pengejawantahan (manifestasi) dari hak  ulayat. Selain hak-hak atas tanah yang disebut dalam pasal 16, dijumpai juga lembagalembaga hak atas tanah yang keberadaanya dalam Hukum Tanah Nasional diberi sifat “sementara”. Hak-hak yang dimaksud antara lain : 1. Hak ga gadai 2. Hak Hak usah usahaa bag bagii hasi hasill 3. Hak Hak menu menump mpan ang g 4. Hak sewa sewa untu untuk k usah usahaa pert pertani anian an Menurut Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, Hak-hak atas tanah seperti yang disebutkan disebu tkan di atas dapat diberikan, diberikan, dan dipunyai dipunyai oleh orang-orang, orang-orang, baik sendiri sendiri maupun  bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Dan hak-hak atas tanah tersebut diberikan kewenangan untuk menggunakan tanah, demikian pula tubuh  bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya yang sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Menurut penjelasan atas Pasal 16 UUPA ditegaskan bahwa Pasal 16 ini adalah  pelaksanaan dari pada ketentuan dalam Pasal 4 yang y ang sesuai dengan asas yang diletakkan dalam Pasal 5 (tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan persatuan Bangsa)  bahwa hukum pertanahan yang nasional didasarkan atas hukum adat maka penentuan hak-hak atas tanah didasarkan pula pada sistematik dari hukum adat. HakHa k-ha hak k at atas as ta tana nah h ya yang ng dise disebu butk tkan an da dala lam m Pa Pasa sall 16 UUPA UUPA sa sang ngat at er erat at hubungannya dan sekaligus bentuk wujud Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengaskan  bahwa : “Bumi dan Air kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh  Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat”. Menurut Muhammad Hatta Pasal 33 UUD 1945 ini mengurus masalah politik   perekonomian Republik Indonesia. Hatta mengatakan bahwa “dikuasai Negara tidak   berarti Negara sendiri yang menjadi penguasa, pemilik atau “ondernemer” lebih tepat dikatakan bawha kekuasaan Negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran  jalan ekonomi. Peraturan yang dibuat seyogianya harus adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

6

 

J.C.T. Simorangkir dan B. Mang Reng Say yang mengatakan bahwa Pasal 33 UUD 1945 bersifat esensial seperti halnya Pasal 27 dan Pasal 29, Ide Negara sesuai dengan konsepsi UUD 1945 adalah sebuah “welfare state” maka Pemerintah sebagai “penguasa” dan “alat dari Negara” dan sebagai pelaksana kepentingan umum, berwenang dan memimpin rencana-rencana ekonomi bagi masyarakat.   Sedangkan, menurut Wiyono Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini tidak sekedar  ditentukan kalau bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh  Negara, tetapi juga ditentukan d itentukan kalau pengawasan Negara Neg ara tersebut terhadap bumi, air dan kekayaan alamnya harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Dari ketiga pendapat di atas menurut Abdurrahman telah menggambarkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 mengandung suatu nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang fundamental sesuai dengan sistem nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dan merupakan landasan dari pada system perekonomian nasional. Jadi sangat Jadi sangat jelasl jelaslah ah bahwa bahwa masala masalah h pertan pertanaha ahan n ini merupak merupakan an masala masalah h yang yang  prinsipil yang harus selalu dijaga/dilindungi oleh Pemerintah akan kegunaannya dan fungsi fun gsi dan kepemi kepemilik likan an haknya. haknya. Setiap Setiap pemega pemegang ng hak atas atas tanah tanah senant senantias iasaa selalu selalu mendap men dapatk atkan an perlin perlindung dungan an hukum, hukum, kepast kepastian ian hukum hukum serta serta diberl diberlaku akukan kan yang yang sama sama didepan hukum demi sebuah keadilan sehingga manfaat dan fungsi dari pada tanah dapat membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

C.

PENGERTIAN SENGKETA PERTANAHAN Sengketa pertanahan merupakan sengketa yang sudah lama ada, dari era orde

lama, orde baru, era reformasi dan hingga saat ini. Sengketa tanah secara kualitas maupun kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan masyarakat.   Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya komplek dan multi dimensi.

7

 

  Sudah Sudah merupak merupakan an fenome fenomena na yang yang inhere inheren n dalam dalam sejara sejarah h kebudaya kebudayaan an dan  peradaban manusia, terutama sejak masa agraris dimana sumber daya berupa tanah mulai memegang peranan penting sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berkaitan dengan pengertian Sengketa Pertanahan dapat dilihat dari dua bentuk   pengertian yaitu pengertian yang diberikan para ahli hukum dan yang ditegaskan oleh  peraturan perundang-undangan. Menurut Rusmadi Murad sengketa hak atas tanah, yaitu : timbulnya sengketa hukum huk um adala adalah h be berm rmul ulaa da dari ri pe penga ngadu duan an se sesu suat atu u pi piha hak k (o (ora rang ng/b /bad adan an)) yang yang be beri risi si keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maup ma upun un kepem kepemil ilik ikann annya ya de denga ngan n ha hara rapa pan n da dapa patt memp memper erol oleh eh pe peny nyel eles esai aian an se secar caraa admini adm inistr strasi asi sesuai sesuai dengan dengan ketent ketentuan uan peratu peraturan ran yang berlak berlaku. u. Leb Lebih ih lanjut lanjut menuru menurutt Rusmadi Murad, sifat permasalahan sengketa tanah ada beberapa macam, yaitu :

1. Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat diterapkan sebagai  pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.

2. Bantahan terhadap suatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar   pemberian hak (perdata).

3. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.

4.  Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis/bersifat strategis. Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1 butir 1 : Sengketa Pertanahan adalah  perbedaan pendapat mengenai, keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan  pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya serta penerbitan bukti haknya, hakny a, anatara  pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional. Dalam memberi pengertian sengketa pertanahan ada dua istilah yang saling berkaitan yaitu sengketa pertanahan dan konflik pertanahan. Walaupun kedua istilah ini merupakan kasus pertanahan, namun dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang 8

 

Pe Penge ngelo lola laan an Pe Pengk ngkaj ajia ian n da dan n Pe Penan nanga gana nan n Kasu Kasuss Pe Pert rtan anah ahan, an, je jela lass memb membed edak akan an  pengertian kedua istilah tersebut. Dalam Pasal 1 butir 2 diterangkan bahwa: Sengketa  pertanahan yang disingkat dengan sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang  perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio politis. Sedangkan Konflik pertanahan yang disingkat konflik adalah perselisihan  pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, oeganisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai mempunyai kecenderungan kecenderungan atau sudah berdampak luas secar secaraa sosiososio politis.  Selanjutnya dalam Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.V/2007 tentang Pemetaan Masalah Masal ah dan Akar Masalah Masalah Pertanahan, Pertanahan, disebutkan disebutkan bahwa : Sengketa Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau ata u status status keputu keputusan san Tata Tata Usaha Usaha Negara Negara menyang menyangkut kut penguas penguasaan, aan, pemili pemilikan kan dan  penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu. Sedangkan Sedangk an Konflik Konflik adalah adalah nilai, nilai, kepentingan, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan atau warga atau kelompok masyarakat dengan  badan hukum (privat atau publik), masyarakat dengan masyarakat mengenai status  penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status pengguanaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu tertentu oleh pihak tertentu, tertentu, atau status status penggun penggunaan aan atau pemanfaatan pemanfaatan atas bidang tanah tertentu serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.

D.

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA SENGKETA PERTANAHAN

Dalam kehidupan manusia bahwa tanah tidak akan terlepas dari segala tindak  tanduk manusia itu sendiri sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan kelanj kelanjuta utan n kehidu kehidupan pannya. nya. Oleh Oleh karena karena it itu u tanah tanah sangat sangat dibutu dibutuhka hkan n oleh oleh setiap setiap anggota masyarakat sehingga sering terjadi sengketa diantara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah.   Konflik pertanahan sudah mengakar dari zaman dulu hingga sekarang, akar  konflik konf lik pertan pertanaha ahan n merupak merupakan an faktor faktor yang mendas mendasar ar yang yang menyeb menyebabka abkan n ti timbu mbulny lnyaa 9

 

konflik pertanahan. Akar permasalahan konflik pertanahan penting untuk diidentifikasi dan diinven diinventar tarisa isasi si guna mencar mencarii jalan jalan keluar keluar atau atau bentuk bentuk penyel penyelesa esaian ian yang akan akan dilakukan. Salah satu bidang yang mengatur tata kehidupan warga Negara yang juga tunduk   pada hukum yaitu bidang pertanahan. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 19 45 dan dijabarkan dalam UUPA yang telah telah mengatur mengatur masalah masalah keagrariaan keagrariaan/perta /pertanahan nahan di Indonesia Indonesia sebagai sebagai suatu suatu  peraturan yang harus dipatuhi. Salah satu tujuan pembentukan UUPA adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Jika Jika

dil dilihat ihat

se seca cara ra

faktu aktual al

la land ndas asan an

yur yuridi diss

yang yang

men enga gattur

mas asal alah ah

keagrar keag rariaa iaan/pe n/perta rtanaha nahan n tidak tidak sepenuh sepenuhnya nya dilaks dilaksana anakan kan dengan dengan konsekue konsekuen n dengan dengan  berbagai alasan yang sehingga menimbulkan masalah. Sumber masalah/konflik   pertanahan yang ada sekarang antara lain:

1. Pemilikan/penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata. 2. Ketidak serasian penggunaan tanah pertanian dan tanah nonpertanian. 3. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat yang golongan ekonominya lemah. 4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah seperti hak ulayat.

5. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah. Secara garis besar, Maria S.W. Sumardjono menyebutkan beberapa akar permasalahan konflik pertanahan yaitu sebagai berikut:  1. Konflik kepentingan yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif (contoh : hak atas sumber daya agraria termasuk  tanah) kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis.  2. Konflik struktural yang disebabkan pola perilaku atau destruktif, kontrol kepemilikan atau pembagian sumber daya yang tidak seimbang, kekuasaan kewenangan yang tidak  seimbang, serta faktor geografis, fisik atau lingkungan yang menghambat kerjasama.

10

 

  3. Konf Konfli lik k nila nilaii ya yang ng dise disebab babka kan n karen karenaa perbe perbedaa daan n kr krit iter eria ia yang yang di dipe perg rgun unak akan an meng me ngev eval alua uasi si ga gaga gasa san n

at atau au pe peri rila laku ku,,

pe perb rbed edaa aan n

ga gaya ya hi hidu dup, p, id idio iolo logi gi at atau au

agama/kepercayaan.   4. Konflik Konflik hubungan yang yang disebabkan disebabkan karena emosi emosi yang berlebihan, berlebihan, persepsi persepsi yang keliru,

komunikasi buruk atau salah, dan pengulangan perilaku negatif.

5. Konflik data yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang  berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian Selanj Sel anjutn utnya, ya, penyeba penyebab b yang bersif bersifat at umum umum timbul timbulnya nya konflik konflik pertan pertanahan ahan dapat dapat dikelompokkan kedalam dua faktor yaitu : faktor hukum dan faktor nonhukum. a. Fakto Faktorr Huku Hukum m

 

Fakto Faktorr Hukum Hukum ini ini terdi terdiri ri dari dari dua bahag bahagia ian n yaitu yaitu : adany adanyaa tumpa tumpang ng tind tindih ih

 peraturan perundang-undangan dan tumpang tindih peradilan. 1. Yang dimaksud dengan tumpang tindih peraturan misalnya UUPA sebagai induk  dari peraturan di bidang sumber daya agraria, tetapi dalam pembuatan peraturan lainny lainnyaa tidak tidak menemp menempatk atkan an UUPA UUPA sebagai sebagai undangundang-und undang ang indukn induknya ya sehing sehingga ga adanya ada nya berten bertentan tangan gan dengan dengan peratu peraturan ran perund perundanga angan n sektor sektoral al yang yang bar baru u sepert sepertii Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pokok Pertambangan dan UndangUndang Penanaman Modal.  2. Dan yang dimaksudkan tumpang tindih peradilan misalnya pada saat ini terdapat tiga lembaga peradilan yang dapat menangani suatu konflik pertanahan yaitu secara  perdata, secara pidana dan d an tata usaha Negara. Dalam bentuk konflik tertentu, salah satu pihak yang menang secara perdata belum tentu menang secara pidana (dalam hal konflik disertai tindak pidana) atau akan menang secara Tata Usaha Negara (pada peradilan TUN).

b. Faktor nonhukum

Dalam faktor nonhukum yang menjadi akar dari konflik pertanahan antara lain: adanya ada nya tumpan tumpang g tindi tindih h pengguna penggunaan an tanah, tanah, nil nilai ai ekonom ekonomii tanah tanah tinggi tinggi,, kesada kesadaran ran

11

 

masyarakat akan guna tanah meningkat, tanah berkurang sedangkan masyarakat terus  bertambah, dank arena faktor kemiskinan. 1. Tumpang Tumpang tindih penggunaan penggunaan tanah, yaitu sejalan sejalan waktu pertumbuhan pertumbuhan penduduk  penduduk  yang cepat cepat mengak mengakiba ibatka tkan n jumlah jumlah pendudu penduduk k bertam bertambah bah,, sed sedangk angkan an produks produksii  pangan tetap atau mungkin berkurang karena banyak tanah pertanian yang beralih fungsi. Tidak dapat dihindarkan bahwa dalam sebidang tanah yang sama dapat timbul kepentingan yang berbeda.  2. Nilai ekonomis tanah tinggi, yaitu semakin hari tanah semakin meningkat harga  jualnya dipasar, tanah menjadi salah satu objek yang menjanjikan bagi masyarakt  baik untuk membuka lahan usaha perkebunan, lahan persawahan, pemukiman dan lahan untuk kawasan industri.   3. Kesada Kesadaran ran masyar masyarakat akat mening meningkat kat,, yaitu yaitu adanya adanya perkem perkemban bangan gan global global serta serta  peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada  peningkatan

kesadaran

masyarakat.

Terkait

dengan

tanah

sebagai

asset

 pembangunan maka timbul perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah yaitu tidak ada lagi menempatkan tanah sebagai sarana untuk investasi atau komoditas ekonomi.  4. Tanah tetap sedangkan penduduk bertambah, yaitu pertumbuhan penduduk yang sangat cepat baik melalui melalui kelahiran kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, urbanisasi, serta jumlah jumlah lahan lah an yang yang tetap, tetap, menjad menjadika ikan n tanah tanah sebaga sebagaii komodi komoditas tas ekonomi ekonomi yang nilain nilainya ya sangat tinggi, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan sekuatnya. 5. Kemiskinan, Kemiskinan, yaitu yaitu merupakan masalah masalah kompleks yang dipengaruhi dipengaruhi oleh berbagai berbagai faktor yang saling berkaitan. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumber daya  produktif yang dapat diakses.

E.

CARA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN

Cara Ca ra

peny penyel eles esai aian an

se seng ngke ketta

tanah anah

mel melal alui ui

BPN BPN

(Bada Badan n

Per Pertanah anahan an

 Nasional) yaitu : Kasus pertanahan itu timbul karena adanya klaim / pengaduan / keberatan dari masyarakat (perorangan/badan hukum) yang berisi kebenaran dan tuntutan 12

 

terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh ole h Pejaba Pejabatt Tata Tata Usaha Usaha Negara Negara di lingkun lingkungan gan Badan Badan Pertan Pertanaha ahan n Nasion Nasional, al, serta serta keputusan Pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tersebut. terse but. Dengan adanya klaim tersebut, tersebut, mereka ingin mendapat penyelesaian penyelesaian secara secara administrasi dengan apa yang disebut koreksi serta merta dari Pejabat yang berwenang untuk itu. Kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap suatu keputusan Tata Usaha  Negara di bidang pertanahan (sertifikat / Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah), ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kasus pertanahan meliputi beberapa macam antara lain : 1.  mengenai masalah status tanah, 2.  masalah kepemilikan, 3.  masalah bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya.

Setelah menerima berkas pengaduan dari masyarakat tersebut di atas, pejabat yang  berwenang menyelesaikan masalah ini akan mengadakan penelitian dan pengumpulan data terhadap berkas yang diadukan tersebut. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sement sem entara ara apakah apakah pengadua pengaduan n terseb tersebut ut dapat dapat dipros diproses es lebih lebih lanjut lanjut atau atau ti tidak dak dapat. dapat. Apabila data yang disampaikan secara langsung ke Badan Pertanahan Nasional itu masih kurang kur ang jelas jelas atau atau kurang kurang lengka lengkap, p, maka maka Badan Badan Pertan Pertanaha ahan n Nasion Nasional al akan akan memint memintaa  penjelasan disertai d isertai dengan data serta saran ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  Nasional Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota setempat letak tanah yang dise yang disengk ngket etaka akan. n. Bi Bila lama mana na ke kele lengk ngkap apan an data data te ters rsebu ebutt te tela lah h di dipen penuh uhi, i, maka maka selanjutnya diadakan pengkajian kembali terhadap masalah yang diajukan tersebut yang meliputi segi prosedur, kewenangan dan penerapan hukumnya. Agar kepentingan masyarakat (perorangan atau badan hukum) yang berhak atas bidang tanah yang diklaim tersebut mendapat perlindungan hukum, maka apabila dipandang  perlu setelah Kepala Kantor Kan tor Pertanahan setempat mengadakan penelitian dan apabila dari keyakinannya memang harus distatus quokan, dapat dilakukan pemblokiran atas tanah sengket sen gketa. a. Kebija Kebijakan kan ini dituan dituangkan gkan dalam dalam Surat Surat Edaran Edaran Kepala Kepala Badan Badan Pertan Pertanaha ahan n  Nasional tanggal 14-1-1992 No 110-150 perihal Pencabutan Instruksi Menteri Dalam  Negeri No 16 tahun 1984. 13

 

 

Dengan dicabutnya dicabutnya Instruksi Instruksi Menteri Menteri Dalam Negeri Negeri No 16 Tahun 1984, maka

diminta perhatian dari Pejabat Badan Pertanahan Nasional di daerah yaitu para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupat Kabu paten/ en/Kot Kota, a, agar agar selanj selanjutn utnya ya di dalam dalam melakuk melakukan an penetap penetapan an status status quo atau atau  pemblokiran hanya dilakukan apabila ada a da penetapan Sita Jaminan (CB) dari Pengadilan. Peng adilan. (Bandi (Ba ndingk ngkan an dengan dengan Peratu Peraturan ran Menter Menterii Negara Negara Agrari Agraria/K a/Kepal epalaa Badan Badan Pertan Pertanaha ahan n  Nasional No 3 Tahun 1997 Pasal 126).  

Oleh karena itu, dapat disimpulkan disimpulkan bahwa apabila apabila Kepala Kantor Pertanahan Pertanahan

setempat hendak melakukan tindakan status quo terhadap suatu Keputusan Tata Usaha  Negara di bidang Pertanahan (sertifikat/Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah), harusnya harusn ya bertindak bertindak hati-hati hati-hati dan memperhati memperhatikan kan asas-asas asas-asas umum Pemerintaha Pemerintahan n yang  baik, antara lain asas kecermatan dan ketelitian, asas keterbukaan (fair play), asas  persamaan di dalam melayani kepentingan masyarakat dan memperhatikan pihak-pihak  yang bersengketa.  

Terhadap Terhadap kasus pertanahan pertanahan yang disampaikan disampaikan ke Badan Pertanahan Pertanahan Nasional Nasional

untuk unt uk dimint dimintakan akan penyele penyelesai saianny annya, a, apabila apabila dapat dapat dipert dipertemu emukan kan pihakpihak-pih pihak ak yang yang  bersengketa, maka sangat baik jika diselesaikan melalui cara musyawarah. Penyelesaian ini ini seri sering ngka kali li Bada Badan n Pe Pert rtan anah ahan an Nasi Nasion onal al di dimi mint ntaa se seba baga gaii medi mediat ator or di da dala lam m menyelesaikan sengketa hak atas tanah secara damai saling menghormati pihak-pihak  yang bersengketa bersengketa.. Berkenaan Berkenaan dengan itu, bilamana bilamana penyelesaia penyelesaian n secara secara musyawarah musyawarah mencapai kata mufakat, maka harus pula disertai dengan bukti tertulis, yaitu dari surat  pemberitahuan untuk u ntuk para pihak, berita acara rapat dan selanjutnya sebagai bukti adanya adany a  perdamaian dituangkan dalam akta yang bila perlu dibuat di hadapan notaris sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.  

Pembatalan Pembatalan keputusan keputusan tata usaha negara di bidang pertanahan pertanahan oleh Kepala

Badan Bada n Pertan Pertanaha ahan n Nasion Nasional al berdas berdasark arkan an adanya adanya cacat cacat hukum/ hukum/adm admini inistr strasi asi di dalam dalam  penerbitannya. Yang menjadi dasar hukum kewenangan pembatalan keputusan tersebut antara lain : 1.  Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 2.  Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

14

 

3.  Kep Keputu utusan san Presid Presiden en No 34 Tahun Tahun 2003 tentan tentang g Kebijak Kebijakan an Nasion Nasional al Di Bidang Bidang Pertanahan. 4.  Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1999.  

Dalam Dalam prakti praktik k selama selama ini terdapa terdapatt perora perorangan ngan// badan badan hukum hukum yang yang merasa merasa

kepentingannya dirugikan mengajukan keberatan tersebut langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Pertan ahan Nasional. Sebagian besar diajukan langsung oleh yang bersangkuta bersangkutan n kepada Kepala Kepa la Badan Badan Pertan Pertanaha ahan n Nasion Nasional al dan sebagi sebagian an diajuk diajukan an melalu melaluii Kepala Kepala Kantor  Kantor  Pertanahan Pertan ahan Kabupaten/Kot Kabupaten/Kotaa setempat setempat dan diteruskan diteruskan melalui Kepala Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang bersangkutan.

F.

KEK KE KUATA UATAN N

PEMB PEMBUK UKTI TIAN AN

DAL DALAM

PENYE ENYELE LESA SAIA IAN N

SENGK ENGKET ETA A

PERTANAHAN

 

Pembuktian,

menurut

Prof.

R.

subekti,

yang

dimaksud

dengan

membuktikan membuk tikan adalah Meyakinkan hakim tentang tentang kebena kebenaran ran dalil dalil atau dalil-dali dalil-dalill yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.  Kekuatan Pembuktian, Secara umum kekuatan  pembuktian alat bukti tertulis, terutama akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan  pembuktian, yaitu: 1.

Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

2.

 

Kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar 

 peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. 3.

 

Kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada

tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.  

Oleh Oleh karena karena menyang menyangkut kut pihak pihak ketiga ketiga,, mak makaa disebu disebutka tkan n bahwa bahwa kata kata otenti otentik  k 

mempunyai kekuatan pembuktian keluar.

15

 

 

Sertif Sertifika ikatt adalah adalah buku tanah tanah dan surat surat ukurnya ukurnya se setel telah ah dijili dijilid d menjad menjadii satu satu  bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan peraturan  pemerintah. Kekuatan Pembuktian Sertifikat, terdiri dari : 1.

Sistem Positif  Menurut sistem positif ini, suatu sertifikat tanah yang diberikan itu adalah berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah yang mutlak serta merupakan satu – satunya tanda  bukti hak atas tanah.

2.

Sistem Negatif  Menurut sistem negatif ini adalah bahwa segala apa yang tercantum didalam sertifikat tanah dianggap benar sampai dapat dibuktikan suatu keadaan yang sebaliknya (tidak   benar) dimuka sidang pengadilan.

16

 

BAB III PENUTUP

A. KESI KESIMP MPUL ULAN AN

Akhir-akhir ini kasus pertanahan muncul ke permukaan dan merupakan bahan  pemberitaan di media massa. Secara makro penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan tersebut adalah sangat bervariasi yang antara lain : fakto hukum dan non hukum serta factor harga tanah yang meningkat dengan cepat, kondisi masyarakat yang semakin sadar  dan peduli akan kepentingan / haknya yang terkahir adalah faktor iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah. Cara Ca ra

peny pe nyel eles esai aian an

seng se ngke ketta

tan anah ah

mellal me alui ui

BPN BP N

(Ba Bada dan n

Perrtan Pe anah ahan an

 Nasional) yaitu : Kasus pertanahan itu timbul karena adanya klaim / pengaduan / keberatan dari masyarakat (perorangan/badan hukum) yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh ole h Pej Pejaba abatt Tat Tataa Usa Usaha ha Neg Negara ara di lin lingkun gkungan gan Bad Badan an Per Pertan tanaha ahan n Nas Nasion ional, al, ser serta ta keputusan Pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tersebut Menurut Kepala BPN Pusat, setidaknya ada tiga hal utama yang menyebabkan terj te rjadi adinya nya se seng ngket ketaa ta tanah nah:: Per Perso soal alan an ad admi mini nist stra rasi si se sert rtif ifik ikas asii ta tana nah h ya yang ng ti tida dak  k   jelas, distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata, legalitas kepemilikan tanah yang

17

 

sema mata ta-m -mat ataa se

dida di dasa sark rkan an

pada pa da

bukt bu ktii

form fo rmal al

(ser (s erti tifi fika kat) t),,

tanp ta npaa

memp me mper erha hati tika kan n

 produktivitas tanah.

B. SARAN

Dari uraian yang telah di kemukakan di atas, maka dapat disarankan bahwa semua hukum huku m yang ada pada pada negara negara ini, ini, telah telah dimasu dimasuki ki kepenti kepentinga ngan n nega negara ra claim claim rangka rangka mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Jadi hukum tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara Indonesia yang sudah tertera pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Salah satunyaa yaitu mensejahtera satuny mensejahterakan kan rakyat. Menjadi warga negara yang baik harus tahu akan hukum huku m serta serta tidak tidak hanya hanya tahu, tahu, juga juga harusl haruslah ah melaks melaksana anakan kan hukum hukum ter terseb sebut. ut. Untuk  Untuk  menjadi warga negara Indonesia yang baik (good citizen), maka harus taat dan mengerti akan hukum. Hal itulah yang ditujukan untuk penulisan makalah ini pengetahuan hukum ha haru rusl slah ah diti ditingk ngkat atkan kan di Indo Indones nesia ia ag agar ar ti tida dak k te terj rjadi adi ko konf nfli likk-ko konf nfli lik k da dari ri ya yang ng ditimbulkan oleh penyelewengan hukum, atau pelanggaran hukum.

18

 

BAB IV DAFTAR PUSTAKA

Prof. Dr. H. Muchsin,SH, Dr. Imam Koeswahyono,SH,M.Hum,Soimin,SH,.MH, Hukum Koeswahyono,SH,M.Hum,Soimin,SH,.MH,  Hukum Agraria  Indonesia dalam perspektif sejarah,Bandung:penerbit sejarah,Bandung:penerbit PT Reflika Aditama,2019 Boedi, Harsono, Hukum Harsono, Hukum Agaria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok  Agraria,isi dan pelaksanaannya, Jakarta: pelaksanaannya, Jakarta: penerbit Djambatan, 2005 C.S.T.Kansil, Pengantar C.S.T.Kansil,  Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1986 htp://makalah2107.blogspo.com/2016/05/makalah-hukum-agraria-enang-sengkea.hml htp://makalah2107.blogspo.com/2016/05/makalah-hukum-agraria-enang.hml htps://www.google.com/search? q=makalah+sengkea+peranahan&safe=sric&sxsrf= q=makalah+sengkea+p eranahan&safe=sric&sxsrf=ALeKk00L4OO_pH2uLdEAvDxExmyBK0RA: ALeKk00L4OO_pH2uLdEAvDxExmyBK0RA:15904 15904 44296632&ei=CEHMXrCIJvnUz7sP_5O9uAk&sar=20&sa=N&v 44296632&ei=CEHMXrCIJvnUz7sP_5O9uAk &sar=20&sa=N&ved=2ahUKEwiwrNfagDpAhV56nM ed=2ahUKEwiwrNfagDpAhV56nMBHf9J BHf9J D5c4ChDw0wN6BAgMEEI&cshid=1590444311842914&biw=1366&bih=625

19