Makalah Hubungan Struktual Dan Fungsional Pemerintah Pusat Dan Daerah

MAKALAH HUBUNGAN STRUKTUAL DAN FUNGSIONAL PEMERINTAH PUSAT DAN DAN PEMERINTAH DAERAH D I S U S U N OLEH:

KELOMPOK 3 KETUA

:

PUTRA ALAMSYAH

SEKRETARIS

:

RIFKA AULIA

MODERATOR

:

NUR SAIDAH

ANGGOTA

:

-

MUTIA ELISA

-

MUTIA NUR

-

FAUZI

:

NUR HAYATI, S.Pd

GURU PEMBIMBING

SMAN 1 PANYABUNGAN UTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL T.P. 2017 / 2018

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kesatuan yang disebut dengan eenheidstaat, yaitu negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Sistem  pelaksanaan pemerintahan negara dapat dilaksanakan dengan cara sentralisasi. Dimana kedaulatan negara baik kedalam dan keluar, ditangani pemerintah pusat. Dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA thn 1945 dalam pasal 4 ayat (1) dikatakan bahwa presiden RI memegang kekuasaan menurut UUD, sehingga dalam  jelas negara kita pada dasarnya menganut asa sentralisasi/sentralistik.namun karena luasnya daerah  –   daerah di negara kita yang terbagi  –   bagi atas beberapa provinsi , kabupaten serta kota maka daerah  –   daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah dengan maksud guna mempermudah kinerja pemerintah pusat terhadap daerahnya sehingga digunakanlah suatu asas yang dinamakan asas otonomi sesuai dengan yang diatur dalam pasal 18 ayat (2) UUD NKRI thn 1945. Maka dari itu pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas  –   luasnya, kecuali urusan pemerintahan oleh uu di tentukan sebagai urusan pemerintah pusat, sehingga menimbulkan suatu hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah. Hal mengenai otonomi daerah di Indonesia merupakan sesuatu yang menarik untuk kita cermati dan kita kaji, krena perjalana untuk menuju ke arah otonomi daerah di Indonesia  penuh dengan liku  –   liku dari awal kemerdekaan Indonesia. Terhitung UU yang mengatur  pemerintah daerah di Indonesia mengalami 8 kali pergantian dari awalkemerdekaan, masa orde baru hingga saat ini dan 1 kali perubahan mengenai pemilihan kepala daerah.  penyelenggaraan pemerintahan di In donesia dapat kita lihat melalui 3 proses menurut bagir manan bukan sbg asas : 1.

Sentralisasi yang pada pemerintahan daerah diwujudkan dalam lebih diterpakannya dekonsentrasi dalam pemerintahan daerah dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang.

2.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan RI. Persoalan lain muncul dalam otonomi adalah berkaitan dengan urusan daerah yang

dapat diatur dan diselenggarakan oleh daerah yang bersangkutan.hal inilah yang menimbulkan lahirnya berbagai jenis otonomi yaitu : 1.

Otonomi materil, artinya urusan rumah tangga diperinci secara tegas, pasti dan di beri  batas  –  batas.

2.

Otonomi formal, urusan yang diserahkan tidak dibatasi dan tidak zakelijk.

3.

Otonomi riil, merupakan kombinasi atau campuran.

Pemerintah pusat adalah perangkat negara yang terdiri dari presiden,wakil presiden,dan  para mentri.Fungsional pemerintah pusat mengenai kewenangan daerah otonomi menurut  pasal 7ayat 1 dan 2 Bab IV UU Nomor 22 thn 1999, mengcakup urusan dalam seluruh bidang  pemerintahan, kecuali urusan yang telah di tetpakan sebagai urusan negara, diselenggaraka oleh pemerintah pusat, yaitu urusan : o Bidang politik luar negeri; o Bidang pertahanan keamanan; o Bidang peradilan; o Bidang moneter dan fiskal; o Bidang agama; o Kewenangan (urusan) bidang lain.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk hubungan yang bersifat struktural ? 2. Bagaimanakah bentuk hubungan yang ber sifat fungsional ? 3. Bagaimana bentuk struktural pemerintahan pusat terhadap pejabat (presiden)?

BAB II PEMBAHASAN

1. HUBUNGAN YANG BERSIFAT STRUKTURAL

Secara struktural, pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintah di tingkat nasional. Pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing  –   masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dalam sistem  pembantuan dalam sistem dan prinsip NKRI. Secara struktural presiden merupakan peme gang urusan pemerintahan di tingkat nasional. Kepala daerah merupakan penyelenggara urusan  pemerintah di daerah masing  –   masing sesuai dengan prinsip otonomi seluas luasnya secara struktural kepala daerah kabupaten/kota tidak memiliki garis struktural dengan pemerintah  provinsi dan pemerintah pusat karena memiliki otonomi seluas luasnya. Struktur pemerintah  berdasarkan uu no.32 thn 2004 tentang pemerintah daerah. Terdapat 3 faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi,urusan,tugas,dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. a. fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat  b. fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelolah eleh pemerintah pusat c. fungsi pelayananan yang bersifat lokal mengakibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar dikelolah oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemanpuan daerah masing-masing.

2. HUBUNGAN YANG BERSIFAT FUNGSIONAL

Rumitnya penyelenggaraan pemerintah di era otonomi adalah minimnya instrumen  pendukung hubungan fungsional antara pusat dan daerah, kesulitan dan hambatan manajemen ini secara tidak langsung menggeroghoti pencapaian visi pemerintah pusat sehingga banyak sekali program  –   program strategis yang dicanangkan pemerintah tertuang dalam rencana  pembangunan 5 tahunan tidak berjalan sesuai harapan secara harfiah hubungan fungsional adalah adanya hubungan/bagian dari komunikasi karena faktor proses, sebab akibat/karena kepentingan yang sama, hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan wewenang yang harus di jalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan yang baik. Dalam komunikasi penyelenggaraan pemerintahan antara organisasi pusat baik kementrian/ lembaga non kementrian / lembaga lainnya paa umumnya menempatkan hubungan fungsional melekat pada tentang struktur dan fungsi organisasi, hal ini berdampak bahwa hubungan fungsional antara pusat dan daerah sangat dipengaruhi oleh faktor hubungan antarmanusia, jika memiliki hubungan antar manusia terbangun dengan baik tetapi jika terjadi kebuntuan disana –  sini maka komunikasi dan proses

 penyelenggaraan program terbengkalai dan bahkan ada yang keluar dari budaya organisasi. Sebenarnya disinilah antara lain terjadinya kebuntuhan komunikasi yang menyebabkan kegagalan program di daerah contoh ; program penanggulangan kemiskinan, program KB,  program swasembada pangan dll.

3. STRUKTURAL PEMERINTAHAN PUSAT

1. Presiden a. Wewenang presiden selaku kepala negara 1.

Memegang kekuasaan menurut UUD 45 pasal 4 ayat 1,

2.

Menetapkan peraturan (PP) untuk menjalankan UUD 45 pasal 5 ayat 2

3.

Mengangkat dan memberhentikan menteri –  menteri negara (UUD 45 pasal 17 ayat2)

 b. 1.

Tugas presiden dalam bidang legislatif memegang kekuasaan membentuk UU dengan perdetujuan DPR (UUD 45 pasal 5 ayat 1)

2.

Berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti UU (UUD 45 pasal 22 ayat1).

c.

Tugas presiden dalam bidang yukatif 1.

Tugas presiden dalam bidang yukatif,

2.

Memberi grasi, yaitu ampunan yang diberikan kepada orang yang telah dujatuhi hukuman atas pertimbangan MA.

3.

Memberi amnesti, yaitu pengampunan/penghapusan hukuman sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana atas pertimbangan DPR.

4.

Memberi abolisi,yaitu penghapusan/peniadaan pidana atas pertimbangan DPR.

5.

Memberi rehabilitas, yaitu pemulihan nama baik pada seseorang /sekelompok orang ats pertimbangan MA.

6.

Metapkan hakim konstitusi

7.

Menetapkan hakim Agung

8.

Mengangkat dan memberikan anggota komisi yudisial dengan persrtujuan DPR.

Presiden mempunyai kewenangan yang lain di antaranya sbb : 1.

Mengangkat duta dan konsul, duta adalah orang yang mewakili satu negara di negara lain. Konsul adalah orang yang mewakili suatu negara di kota negara lain. Konsul berada di bawah kedutaan besar.

2.

Menerima penempatan duta negara lain, dalam pengangkatan dan penerimaan duta negara lain,presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR. Presiden RI selain sebagai kepala pemerintahan juga berperan sebagai panglima tertinggi angkatan bersengjata.sebagai kepala negara , presiden memiliki kekuasaan membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Presiden juga dapat memberikan tanda jasa, gelar, dan tanda kehormatan lainnya.

3.

Sebagai seorang panglima tertinggi angkatan bersenjata,presiden mempunyai kekuasaan untuk menyatakan keadaan bahaya, menyatakan perang, dan membuat  perdamaian dengan persetujuan DPR. Oleh karena itu, kita harus mempunyai  presiden

yang

dapat

menjalankan

tugasnya

dengan

baik.hal

ini

demi

kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat diberi hak untuk memilih  presiden secara langsung untuk pertama kalinya pada pemilu 2004. Seorang calon presiden di usulkan oleh partai politik /gabungan dala satu pasangan. Kemudian, setelah terpilih presiden akan menjalankan tugasnya sebagai presiden selama masa jabatannya.

2.

Wakil presiden Wakil presiden mempunyai tugas sbb : 1.

Melaksanakan tugas teknis sehari –  hari.

2.

Melaksanakan tugas khusus kenegaraan yang diberikan presiden, jika  presiden berhalangan.

3.

Menggantikan jabatan presiden apabila presiden berhenti/ diberhentikan/ meninggal dunia.

3.

Menteri 1.

Menteri koordinator mempunyai tugas untuk menghubungkan / melakukan kerjasama amtara satu menteri yang lainnya.

2.

Menteri departemen. Departemen merupakan badan pelaksanaa pemerintah yang di bagi menurut bidang-bidang masing –  masing / perdepartemen.

3.

Memteri negara menangani tugas tertentu dalam kegiatan pemerintah negarayang tidak ditangani oleh departemen.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya.untuk mengetahui cara menghubunngkan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.cara pertama disebut dengan sentralisasi,yakni segala urusan,fungsoi, tugas , wewenang penyeklenggaraan  pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaanya dilakukan secara dekosentrasi. Cara kedua dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala urusan, tugas ,dan wewenang  pemerintahan diserahkan seluas luasnya kepada pemerintah daerah. Visi dan misi ditingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri  berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya.

B. SARAN

*

Sebaiknya pemerintah pusat dapat memerhatikan masyarakat yang dalam kondisi yang kekurangan.

*

Sebaiknya presiden tidak hanya bertugas di bidang legislatif dan yudikatif, tetapi juga  bertugas memperhatikan perekonomian,kesehatan,serta kesejahteraan masyarakat.

*

Sebaiknya semua pemerintah pusat dan daerah bekerjasama untuk melayani masyarakat dengan seadil adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

o

http

://www.google.com/gtw/x?hl=id&u=http; //prezl.com/ayxtu9k9cr27/hubungan

struktural-dan-fungsional-pemerintah-pusat-dan-daer o sumber google blog denai. o WWW.academia.edu/6775849/hubunganstruktural o sumber buku PPKN BAB IV harmonisasi pemerintah pusat dan daerah kurikulum 2013

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum wr. Wb. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah swt. Yang telah memberi limpahan rahmat dan karunianya kepada kami. Sehingga kami dari KELOMPOK 3 bisa menyelesaikan makalah

yang

berjudul

“HUBUNGAN

STRUKTURAL

PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH“  yang

DAN

FUNGSIONAL

dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Kami meminta maaf yang sebesar besarnya apabila terjadi kesalahan dalam penulisan kalimat dan ketidak lengkapannya makalah ini. Karena, kami sebagai manusia tidak akan  pernah luput dari kesalahan. Terima kasih Wassalamu alaikum wr.wb.

Panyabungan, Penulis

Kelompok 3

i

2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................

i

DAFTAR ISI ..................................................................................................................

ii

BAB

BAB

BAB

I

II

PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG ......................................................................

1

B.

RUMUSAN MASALAH .......................................................... .......

2

PEMBAHASAN

A.

HUBUNGAN YANG BERSIFAT STRUKTURAL .........................

3

B.

HUBUNGAN YANG BERSIFAT FUNGSIONAL..........................

3

C.

STRUKTURAL PEMERINTAHAN PUSAT ...................................

4

III PENUTUP

A.

KESIMPULAN ................................................................................

6

B.

SARAN ......................................................... ....................................

6

DAFTAR PUSTAKA ......................................................... ............................................

7

ii