Makalah Good Mining Practice

PRAKTEK PERTAMBANGAN YANG BAIK DAN BENAR (GOO GOOD MI NI NG PRACTI PRACTI CE ) Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Nilai Pada Mata Kuliah Kebijakan Mineral

Disusun Oleh :

Nama : Muhammad Amiruddin Nurullah NIM : 712215208

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA JURUSAN TEKNIK PERTAMBANGAN 2017

KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya makalah yang  berjudul " Praktek Pertambangan Yang Baik Dan Benar ". Atas dukungan moral dan materil yang diberikan dalam penyusunan makalah ini, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 1. Bapak Mustapa Ali Muhamad, S.T, M.T, selaku Dosen pengampu pada mata kuliah Kebijakan Mineral 2. Pihak lain yang tidak dapat disebut satu persatu. Penulis menyadari bahwa makalah ini belumlah sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari rekan-rekan sangat di butuhkan untuk penyempurnaan makalah ini.

Penulis

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................................. 1 DAFTAR ISI ................................................................................................................................. 3 BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................. 4 1.1 Latar Belakang .................................................................................................................... 4 1.2 Rumusan Masalah ............................................................................................................... 4 1.3 Tujuan ................................................................................................................................. 4 BAB II PEMBAHASAN .............................................................................................................. 5 2.1 Pengertian Praktek Pertambangan yang Baik dan Benar .................................................... 5 2.2 Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar ............................................................... 6 2.3 Teknis Pertambangan Yang Baik ........................................................................................ 6 2.4 Perencanaan Dan Pelaksanaan Pasca Tambang .................................................................. 7 2.5 Lingkungan Hidup Pertambangan ....................................................................................... 8 2.6 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja ..................................................................................... 8 2.7 Konservasi Bahan Galian Tambang .................................................................................... 9 2.8 Hubungan Antara Lahan Tambang –   Pertambangan – Lingkungan ................................. 10 2.9 Peranan Birokrat dan Masyarakat ..................................................................................... 11 BAB III P E N U T U P............................................................................................................... 12 3.1 Kesimpulan ....................................................................................................................... 12 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................. 13

3

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Di era Globalisasi dan Reformasi saat ini, beberapa perubahan tuntutan sudah menjadi kewajiban kita untuk diperhatikan dalam melaksanakan aktifitas pembangunan. Beberapa  perubahan tuntutan tersebut antara lain adalah dengan adanya tuntutan : - Pembangunan yang harus berkelanjutan (sustainable development). - Mengikuti perkembangan teknologi. - Mengikuti era globalisasi yang semakin terbuka dan semakin majunya teknologi informasi. - Efisiensi - Hak Azasi Manusia dan Jaminan Keamanan. - Peran serta (partisipasi) masyarakat. Tuntutan-tuntutan tersebut tidak terkecuali wajib diperhatikan dalam kita melaksanakan aktifitas/ kegiatan di dunia pertambangan, dimana dalam melaksanakan aktifitas pertambangan tersebut kita harus melaksanakannya secara baik dan benar. Oleh karena itu kita perlu mengetahui bagaimana tatacara pedoman serta pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik dan benar. 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalahnya adalah: 1. Apakah pengertian dan teknis pertambangan yang baik dan benar ? 2. Bagaimana pengaplikasian dari praktek pertambangan yang baik dan benar? 1.3 Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini adalah: 1. Mengetahui pengertian dan teknis pertambangan yang baik dan benar. 2. Mengetahui pengaplikasian dari praktek pertambangan yang baik dan benar.

4

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Praktek Pertambangan yang Baik dan Benar

Praktek Pertambangan yang Baik dan Benar (Good Mining Practice) adalah suatu kegiatan pertambangan yang mentaati aturan,terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai yang berlandaskan pada efektifitas dan efisiensi, melaksanakan konservasi bahan galian, mengendalikan danmemelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, mengakomodir keinginan danpartisipasi masyarakat, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dankesejahteraan masyarakat sekitar serta menciptakan pembangunan yang  berlanjutan.

Beberapa ciri Good Mining Practice antara lain: a) Penerapan prinsip konservasi dan nilai lindung lingkungan  b) Kepedulian terhadap K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) terutama bagi pekerjanya. Meciptakan nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar. c) Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan yang berlaku. d) Menggunakan standarisasi keteknikan dan teknologi pertambangan yang tepat dalam aktifitasnya. e) Pengembangan potensi dan kesejahteraan masyarakat setempat terutama dari optimalisasi dan konversi pemanfaatan mineral. f)

Menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan setelah periode pascatambang (mine closure) Memberikan benefit yang memadai bagi investor.

Peraturan yang berkaitan dengan Good Mining Practice yaitu: 

UU No. 4 Tahun 2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 95 (a) mengamanatkan bahwa, pemegang IUP wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik.



UU No. 4 Tahun 2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 96. Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan, antara lain : a. Ketentuan K3 pertambangan  b. Keselamatan operasi pertambangan c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk reklamasi dan  pascatambang d. Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara

5

e. Pengelolaan sisa tambang dari kegiatan pertambangan dalambentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan

2.2 Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar

Dalam rangka pengelolaan pertambangan yang baik dan benar ini, maka terdapat 2 unsur utama yang melaksanakannya, yaitu “Pelaku Bisnis” dan Pembuat Kebijakan”. Agar tercapai maksud pengelolaan tersebut diatas, maka pelaku bisnis dalam mengelola  pertambangan haruslah melaksanakannya dengan baik dengan selalu memperhatikan beberapa hal antara lain : efisiensi, keuntungan yang wajar, resiko yang rendah, kepedulian terhadap lingkungan dan kepedulian terhadap masyarakat. Sedangkan bagi pembuat kebijakan beberapa hal yang wajib menjadi perhatiannya antara lain adalah bagaimana agar pembangunan masyarakat dan daerah dapat berjalan baik,  pembangunan dapat berkelanjutan, menekan agar pelaku bisnis taat terhadap aturan, melaksanakan kegiatan berpedoman pada azas konservasi bahan galian agar dapat meningkatkan nilai tambah dan menekan terjadinya kecelakaan serta pentingnya melaksanakan  perlindungan terhadap lingkungan. Peran birokrat (pembuat kebijakan) pada hakekatnya adalah : membuat kebijakan yang tepat dan kondusif, menjamin keamanan, menjamin kepastian hukum menjadi fasilitator yang  baik serta membuat pedoman terhadap pelaksanaan kegiatan. 2.3 Teknis Pertambangan Yang Baik

Pada prinsipnya, Teknis Pertambangan yang baik dapat dilakukan apabila di dalam aktifitas  pertambangan tersebut dilakukan hal-hal sebagai berikut :



Eksplorasi harus dilaksanakan secara baik, benar dan memadai.



Perhitungan cadangan layak tambang harus ditetapkan dengan baik (tingkat akurasi tinggi).



Studi Geohidrologi, Geoteknik dan Metalurgi harus dilakukan secara baik dan benar.



Studi Kelayakan (Feasibility Study) yang komprehensif dengan didukung data yang cukup, perlu disusun dengan baik, termasuk studi lingkungannya (AMDAL atau UKL/UPL).

6



Teknik dan sistim tambang serta proses pengolahan/pemurnian harus direncanakan dan dilak-sanakan secara baik (sistim tambang pada material lepas dan padu sangat berbeda, demikian pula proses pengolahannya)



Teknis konstruksi dan Pemilihan peralatan harus tepat guna.



Sistim pengangkutan bahan tambang harus terencana baik, termasuk pemilihan alat angkut dan alat berat lainnya.



Produksi hendaknya disesuaikan dengan jumlah ketersediaan cadangan dan spesifikasi.



Program pasca tambang harus terencana dengan baik sebelum seluruh aktifitas dihentikan.

Pada pasca tambang harus segera dilakukan kegiatan penataan dan reklamasi pada lahan ex tambang yang disesuaikan dengan perencanaannya. Pelaksanaan penataan dan reklamasi sebaiknya mengacu pada rencana tata ruang daerah yang bersangkutan dan disesuaikan dengan kondisi lahan. Jika Teknis Pertambangan tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka akan berakibat pada :



Kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan.



Hasil tambang tidak akan efisien dan ekonomis.



Produksi akan tersendat / tidak lancar.



Kemungkinan terjadinya kecelakaan tambang akan tinggi.



Pengrusakan dan gangguan terhadap lingkungan akan timbul.



Terjadinya “pemborosan” bahan galian.



Pasca tambang akan mengalami kesulitan dan sulit penanganannya.



Semua pihak akan mendapat rugi (Pemerintah, perusahaan dan masyarakat).



Kegiatan pertambangan akan “dituding” sebagai suatu kegiatan yang merusak lingkungan.

2.4 Perencanaan Dan Pelaksanaan Pasca Tambang

Beberapa prinsip dalam perencanaan dan pelaksanaan pasca tambang yang harus menjadi  perhatian antara lain :



Perlu adanya transparansi, komunikasi yang terbuka, komitmen, dukungan dan  partisipasi yang berasal dari seluruh stake holders (pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis).

7



Perencanaan dan pelaksanaannya harus sejalan dengan ketentuan dan standard yang  berlaku.



Rencana pasca tambang harus dapat diterima oleh seluruh stake hol ders dan sesuai dengan keinginan publik.



Pelaksanaan harus mempunyai target terjaminnya keselamatan lahan ex tambang, terpeliharanya lingkungan dan lahan ex tambang dapat pergunakan kembali untuk kegiatan lainnya yang lebih  bermanfaat.



Pelaku kegiatan harus dapat mempertanggung-jawabkan dari aspek teknik dan sosioekonomi.



Pelaksanaan kegiatan pasca tambang harus disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah.



Secara teknis dan ekonomis, pelaksanaan pasca tambang dapat dilaksanakan.



Ditangani oleh sumber daya manusia yang profesional dan paham.



Program pasca tambang harus dipantau secara kontinyu dan segera direvisi jika terjadi  perubahan.



Program hendaknya bersifat adaptatif terhadap adanya perubahan kondisi.



Harus ada kriteria yang jelas terhadap tingkat keberhasilan secara kuantitatif.



Jaminan pasca tambang perlu ada dalam jumlah yang memadai.

2.5 Lingkungan Hidup Pertambangan

Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, permasalahan lingkungan hidup wajib untuk menjadi perhatian dari para pelaku kegiatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :



Semua ketentuan, peraturan dan standar lingkungan yang berlaku.



Setiap kegiatan wajib dilengkapi dengan dokumen kajian li ngkungan (AMDAL atau UKL/UPL).



Perlu adanya suatu jaminan dalam rangka pelaksanaan reklamasi.



Kepedulian harus dimulai sejak tahap eksplorasi sampai tahap pasca tambang.

2.6 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Peraturan yang menyangkut tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 555.K/26/M.PE/1995,

8

tanggal 22 Mei 1995. Segala aspek menyangkut K-3 Pertambangan Umum telah diatur didalamnya, antara lain tentang :



Pihak-pihak penanggung jawab



Program dan manajemen K-3



Kewajiban melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja tambang.



Tatacara inspeksi tambang oleh Pelaksana Inspeksi Tambang dan Kepala Teknik Tambang.



Kondisi kerja, peralatan kerja, rambu-rambu/tanda-tanda peringatan.



Kewajiban menyusun Standard Operation Procedure (SOP).



Tatacara pencegahan dan penanggulangan kemungkinan terjadinya bahaya dan kecelakaan.



Tatacara penanganan, penggunaan dan penyimpanan bahan peledak.



Dimensi tambang.



Kewajiban pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja tambang.



Aturan-aturan penggunaan alat angkut.



Pengamanan alat-alat berputar.



Pembiayaan-pembiayaan pelaksanaan program K-3



Beberapa hal lainnya dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan tambang.

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi ini berlaku untuk kegiatan pertambangan terbuka /diatas permukaan tanah dan pertambangan bawah tanah. 2.7 Konservasi Bahan Galian Tambang

Pada prinsipnya penerapan azas konservasi pada pemanfaatan bahan galian tambang adalah cara  bagaimana pemanfaatan bahan galian tersebut dilakukan secara optimal dengan memperhatikan hal-hal :



Memperhitungkan kebutuhan akan bahan galian tersebut (pengusahaan/pemanfaatan tepat waktu).



Pengambilan bahan galian (penambangan) harus tepat teknologi pada saat kegiatan  berjalan.



Adanya upaya untuk menghindari terjadinya “kehilangan” bahan galian dalam  penambangannya.

9



Adanya upaya melakukan “pemilahan” dalam pengambilan antara bahan galian  berkadar tinggi dan rendah, dimana bahan galian berkadar tinggi diambil terlebih dahulu dan  bahan galian  berkadar rendah tetap “disimpan” sebagai cadangan masa depan dan diambil jika teknologi telah mampu mengolah bahan galian tersebut.



Adanya upaya untuk memanfaatkan mineral-mineral ikutan secara optimal.

Mengingat umumnya bahan galian tambang bersifat “unrenewable resources” (tidak terbaharukan), maka jika hal-hal tersebut diatas dapat dilakukan dengan baik dan benar, maka ketersediaan suatu bahan galian akan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama dan dapat berlanjut sesuai dengan kemajuan teknologi manusia nantinya. 2.8 Hubungan Antara Lahan Tambang  –  Pertambangan  –  Lingkungan

Dalam rangka penerapan Praktek Pertambangan Yang Baik dan Benar, maka perlu dipikirkan hubungan antara Lahan Tambang dengan Kegiatan Pertambangan itu sendiri dan Lingkungan. Hubungan ketiga komponen tersebut pada hakekatnya saling berinteraksi dan dapat disinergikan antara satu sama lainnya yang dapat digambarkan dalam hubungan “segitiga interaksi”. Hubungan ketiga komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Dari Lahan Tambang yang mengandung bahan galian tambang tertentu, dapat dimanfaatkan guna menunjang segala aktifitas dan kehidupan manusia serta merupakan peluang usaha bagi  pelaku bisnis ( 1  –   2 ). Didalam aktifitas Pertambangan, eksploitasi harus dilakukan sesuai aturan, terencana secara teknis, efisien, menerapkan azas konservasi, menghasilkan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ( 2 –  1 ). Selanjutnya untuk mencegah timbulnya “pengrusakan” terhadap lingkungan, maka dalam melakukan aktifitas Pertambangan, pelaku kegiatan harus mampu mengendalikan dan memelihara lingkungan, menjamin keselamatan kerja, merencanakan dan melaksanakan upaya rehabilitasi/reklamasi serta mengakomodir kemauan dan partisipasi masyarakat ( 2  –   3 ), sehingga jika hal tersebut terlaksana dengan baik maka Lingkungan (kondisi alam dan masyarakat) akan memberikan “feed- back” terhadap keberlanjutan, keamanan, kelancaran dan ketenangan bagi pelaku kegiatan dalam melaksaanakan kegiatan pertambangan tersebut ( 3  –  2 ).

10

Dilain sisi dengan “baik”nya Lingkungan merespons kegiatan pertambangan, maka pada pasca tambang, Lingkungan tersebut akan mampu menciptakan suatu kondisi lingkungan baru yang dapat bermanfaat serta berdaya guna kembali (3  –   1), dan pada Lahan Tambang yang telah dieksploitasi, secara berangsur akan “terpulihkan” kembali dengan kondisi baru dengan  peruntukan lainnya yang lebih bermanfaat di masa mendatang ( 1 –  3 ). Jika hubungan ketiga komponen ini berjalan baik, saling berinteraksi dan bersinergi, maka dari hubungan tersebut dapat tercapai sasaran sebagai berikut : Bekas  LAHAN TAMBANG   dalam kondisi Aman, Layak dimanfaatkan, Indah, Harmonis,  bersifat Fasilitatif jika dipergunakan, mendatangkan Untung jika dimanfaatkan, bersifat Natural, dibentuk secara Geometris, sebagai lahan yang Strategis dalam pemanfaatannya dan dapat dimanfaatkan secara Integratif ( ALIH FUNGSI ). Selanjutnya dalam aktifitas PERTAMBANGAN   dilakukan secara Profesional, R ealistis, O bjektif, Fair, Inovatif dan Transparan dalam pengeksploitasian dan pengelolaannya ( P R O F I T ).

Sedangkan kondisi LINGKUNGAN   diharapkan akan Sehat, bersifat Ekologis, R amah, Adaptatif, Sinergik dan mampu untuk saling melakukan Interaksi terhadap aktifitas

Pertambangan dan kondisi pada bekas Lahan Tambang ( SERASI ). 2.9 Peranan Birokrat dan Masyarakat

Dalam Praktek Pertambangan Yang Baik dan Benar ini, peranan Birokrat adalah : membuat kebijakan yang bersifat kondusif, menjamin kepastian hukum, menjamin keamanan, menyusun  pedoman dan menjadi fasilitator serta melakukan tugas pemantauan, pengawasan bimbingan dan pembinaan serta melakukan evaluasi terhadap aktifitas pertambangan. Bimbingan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Birokrat sudah wajib dilakukan sejak tahap  perencanaan sampai dengan tahap pasca tambang. Sedangkan peran masyarakat terhadap aktifitas pertambangan juga dapat dilakukan, terutama  pada tahap pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahapan pasca tambang (tidak tertutup kemungkinan peran mereka juga bisa dari sejak tahap perencanaan).

11

BAB III P E N U T U P 3.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari uraian diatas adalah :



Aktifitas pertambangan tidak akan dinyatakan sebagai suatu kegiatan “pengrusak” lingkungan jika Praktek Pertambangan Yang Baik dan Benar (Good Mining Practice) dapat diimplementasikan dengan penuh kesadaran, terutama dari pelaku kegiatan /  pelaku bisnis.



Dalam Implementasi Praktek Pertambangan Yang Baik dan Benar ini, semua pihak (Pemerintah, Pelaku Bisnis dan Masyarakat) harus berperan aktif dan saling melakukan “kontrol”.



Bimbingan dan Pengawasan terutama dari unsur Birokrat, harus sudah mulai dilaksanakan sejak pada tahap perencanaan sampai dengan tahap pasca tambang. Sedangkan masyarakat dapat turut membantu melakukan pengawasan pada tahap kegiatan dilaksanakan sampai dengan tahap pasca tambang.

Dengan sistim kontrol demikian, diharapkan suatu kegiatan pertambangan dapat terlaksana dengan baik dan mendatangkan kebaikan bagi semua pihak (seluruh stake holders).

12

DAFTAR PUSTAKA http://karyakarya1.blogspot.co.id/2007/07/good-mining-practice.html https://haydaynet.blogspot.co.id/2016/04/pengertian-good-mining-practice.html http://umarullahsaleh.blogspot.co.id/2015/04/pengelolaan-pertambangan-yang-baikdan_12.html

13