Makalah Fiqh Dan Ushul Fiqh

MAKALAH FIQH DAN USHUL FIQH “Hukum Islam Di Indonesia”

Disusun oleh Kelompok III: 1. 2. 3. Ilham Ulumudin 4. 5.

NIM: 14670014 NIM: 14670021 NIM: 14670034 NIM: 14670044 NIM: 14670047

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2014/2015

KATA PENGANTAR

i

Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Hukum Islam Di Indonesia”. Shalawat dan salam semoga selalu terlantunkan untuk sang Maha Guru Kebaikan sekalian manusia, yaitu sang Panutan Nabi Agung Muhammad SAW. Makalah ini disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Fiqh dan Ushul Fiqh yang berisi tentang Hukum Islam Di Indonesia. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Ibu Fatma Amalia S.Ag M.Si selaku dosen pengampu mata kuliah Fiqh dan Ushul Fiqh. 2. Pustakawan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu dalam mencari sumber dan literature untuk bahan pembuatan makalah ini. 3. Semua rekan yang telah membantu hingga selesainya penulisan makalah ini. Penulis berkeyakinan bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 10 Mei 2016 Penulis

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ..................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................... ii BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................... 1 BAB II. ISI ………........................................................................................... 2 2.1. Sejarah Singkat Masuknya Hukum Islam Di Indonesia dan Perkembangannya....................................................................... 2

.........

2.2. Teori-Teori Keberadaan Dan Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia........................................................................................ 4 2.2.1. Teori Receptio in Complexu................................................ 4 2.2.2. Teori Receptie...................................................................... 4 2.2.3. Teori Receptie Exit dan Receptie a Contrario..................... 5 2.3. Tokoh-Tokoh Ulama Fiqh Indonesia Pasca Kemerdekaan............ 5 2.4. Lembaga-Lembaga Kajian Hukum Islam Di Indonesia ................ 6 BAB III. PENUTUP ........................................................................................ 9 3.1. Kesimpulan.................................................................................... 9 DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 10

ii

BAB I PENDAHULUAN Sejarah

perkembangan

hukum

Islam

di

Indonesia

tidak

dapat

dipisahkandari sejarah Islam itu sendiri. Membicarakan hukum Islam sama artinya denganmembicarakan Islam sebagai sebuah agama. Benarlah apa yang dikatakan olehJoseph Sacht, tidak mungkin mempelajari Islam tanpa mempelajari hukum Islam.Ini menunjukkan bahwa hukum sebagai sebuah institusi agama memiliki kedudukan yang sangat signifikan. Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau VII Masehi yangdibawa oleh pedagang-pedagang Arab. Tidak berlebihan jika era ini adalah eradimana hukum Islam untuk pertama kalinya masuk ke wilayah Indonesia. Namun penting untuk dicatat, seperti apa yang dikatakan oleh Martin van Bruinesen, penekanan pada aspek fiqih sebenarnya adalah fenomena yang berkembang belakangan. Pada masa-masa yang paling awal berkembangnya Islam di Indonesia penekanannya tampak pada tasawuf. Kendati demikian hemaat penulis pernyataan ini tidaklah berarti fiqih tidak penting mengingat tasawuf yang berkembang diIndonesia adalah tasawuf sunni yang menempatkan fiqih pada posisi yang signifikan dalam struktur bangunan sunni tersebut. Beberapa ahli menyebut bahwa hukum Islam yang berkembang di Indonesia bercorak syafi‟iyyah. Ini ditunjukan dengan bukti-bukti sejarah diantaranya, Sultan Malikul Zahir dari Samudra pasai adalah seorang ahli agama dan hukum Islam terkenal pada pertengahan abad ke XIV Masehi.

1

1.1.

PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang perlu dijawab, yaitu: 1.2.1. Bagaimana perkembangan hokum islam di indonesia ? 1.2.2. Apa saja teori-teori keberadaan dan pemberlakuan hukum islam di indonesia ? 1.2.3. Siapakah tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan hukum islam di indonesia ? 1.2.4. Apa saja lembaga yang mengkaji hukum islam di indonesia ?

1.2.

TUJUAN PENULISAN Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk: 1.2.1. Menjelaskan perkembangan hokum islam di Indonesia. 1.2.2. Menjelaskan teori-teori keberadaan dan pemberlakuan hukum islam di Indonesia. 1.2.3. Menjelaskan tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan hukum islam di Indonesia. 1.2.4. Menjelaskan lembaga yang mengkaji hukum islam di

Indonesia.

2

BAB II ISI 2.1. Sejarah Singkat Masuknya Hukum Islam Di Indonesia dan Perkembangannya Dalam catatan sejarah, Islam masuk ke indonesia pada abad VII Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab. Beberapa ahli menyebutkan bahwa hukum islam yang berkembang di Indonesia bercorak Syafi’iyah. Hal ini tersebut dilihat dari bukti-bukti sejarah diantaranya, Sultan Malikul Zahir dari samudra pasai, beliau merupakan ahli agama dan hukum islam yang terkenal pada pertengahan XIV M. Melalui kerajaan inilah hukum islam madzhab Syafi’i tersebar ke kerajaan-kerajaan islam lainnya di Nusantara, seperti kerajaan malaka yang sedang datang ke samudra pasai untuk mencari penyelesaian atas persoalan-persoalan hukum yang muncul di malaka. Berikutnya tokoh islam pada abad XVII M adalah Nurruddin ar-Raniri (w.1068H) yang memiliki karya berupa kitab-kitab fiqh seperti kitab Sirath alMustaqim, Jawahir al-‘ulum fi kasf al-Ma’lum, serta Khaifiyah ash-Shalah. Tokoh yang sama dengan ar-Raniri adalah Abd ar-Rauf as-Sinkili (1042-1105 H), beliau termasuk mujtahid Nusantara yang memiliki karya fiqh yang cukup baik yakni Mir’ah at-Tullab fi Tasyyi’ Ma’rifah al-Ahkam as-Syar’iyyah li alMalik al-Wahhab, karya yang di tulis atas permintaan Sultan Aceh ini diselesaikan pada tahun 1633 M. Pada abad XVIII M terdapat ulama Fiqh Syekh Arsyad al-Banjari (1710-1812) yang menulis kitab fiqh berjudul Sabil al-Muhtadin li Tafaqquh fi Amr ad-Din (merupakan syarah kita ar-Ranini Syirath al-Mustaqim yang juga bercorak Syafi’iyyah yang dijadikan rujukan dan pedoman penyelesaian sengketa kesultanan Banjar. Berbeda dengan kitab-kitab fiqh sebelumnya yang berangkat dari realitas dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, Al-Banjari telah memperkenalkan corak baru penulisan fiqh yang

3

dikenal dengan istilah fiqh iftiradli (fiqh andaian). Selain al-Banjari, pada abad ini juga dikenal tokoh yang bernama Syekh Abd al-Malik bin Abdullah Trengganu yang hidup di Aceh pada masa Zainal Abidi(1725-1733 M). Karya beliau dalam bidang fiqh adalah Risallah an-Naql dan Kafiyyah an-Niyah. Selanjutnya pada abad XIX M Tokoh terkenal yang karyanya masih banyak dipelajari sampai saat ini adalah Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al-Bantani lahir diserang (1813-1879 M) yang terkenal dengan sebutan anNawawi. Karya fiqhnya yang terkenal ialah ‘Uqud al-Lujain. Tokoh lain abad ini adalah: Abdul Hamid Hakim seorang ulama Minangkabau yang kitabkitabnya bukan hanya dipelajari di Indonesia, tetap juga di Malasyia dan Thailand Selatan. Kaya fiqhnya yang terkenal adalah al-Mu’in al mubin, sedang kitab ushul al-fiqhnya adalah mabadi al-Awaliyyah, as-Sullam, dan alBayan. Dari paparan di atas, nampak bahwa hampir dalam setiap masa, kajiankajian hukum islam senantiasa diwarnai oleh ulama-ulama yang bermadzhab Syafi’i. Bukti yang lain adanya fakta yang menunjukkan bahwa kebanyakan kitab-kitab dikaji dan dipelajari dalam Madrasah-madrasah dan Pesantrenpesantren di Indonesia sampai saat ini adalah kita-kitab yang beradzhab Syafi’i, maka corak Syafi’iyyah itulah yang kemudian tampak pada praktik keagamaan umat Islam Indonesia. Dapat dikatakan bahwa pada masa dulu hukum islam telah di praktekkan oleh masyarakat dan menjadi sistem hukum mandiri yang digunakan di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, oleh karenanya tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pada masa dulu hukum islam telah menjadi hukum positif di Indonesia. Untuk lebih jelas melihat bagaimana keberadaan hukum Islam di Indonesia, berikut ini akan diuraikan tentng teori-teori yang terkait dengn keberadaan dan pemberlakuan hukum islam di indonesia.

4

2.2. Teori-Teori Keberadaan Dan Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia 2.2.1. Teori Receptio in Complexu Teori yang digagas oleh Salomon Keyzer (1823 – 1868) yang kemudian dikuatkan oleh Christian Van den Berg (1845 – 1927) itu hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Teori tersebut bisa dilihat dari bukti – bukti yang sebagian akan di sebutkan berikut ini : a. Statuna Batavia 1642 yang menyebutkan bahwa : “sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum islam”. b. Pada tahun 1760, VOC mengeluarkan peraturan senada yang disebut dengan Resolutie der Indiscbe Regeering. c. Dikeluarkannya Stbl. No. 22 pasal 13 pada tahun 1820 yang mnentukan bahwa bupati wajib mmperhatikan soal – soal agama islam dan untuk menjaga supaya para pramuka agama dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang jawa seperti dalam soal perkawinan, pembagian pusakan dan yang sejenis. d. Melalui Stbl. 1882 No. 152 dibentuklah pengadilan Agama dengan

nama

Priesterraad,

yang

wewenangnya

adalah

menyelaskan perkara antara umat Islam menurut hukum Islam. Bukti – bukti diatas jelas menunjukkan pemberlakuan hukum Islam bagi umat Islam, meski harus diingat bahwa hukum Islam yang berlaku hanya dalam masalah hukum keluarga. 2.2.2. Teori Receptie Teori yang dikembangkan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857 – 1936) dan juga oleh Cornelis Van Vollenhoven (1874 – 1933) ini berarti bahwa : Hukum yang berlaku pada umat islam adalah hukum adat mereka . hukum Islam baru berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat. Bukti adanya hukum tersebut antara lain. Pasal 134 ayat (2) yang menyatakan bahwa : Dalam hal terjadi perkara antara 5

sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonasi. 2.2.3. Teori Receptie Exit dan Receptie a Contrario Teori ini dikembangkan oleh Hazairin. Pokok – pokok pikiran Hazairin terkait dnegan hal tersebut adalah : a. Teori receptie telah patah, tidak berlaku dan exit dari tatanegara Indonesia sejak tahun 1945 dengan merdekanya negara Indonesia dan mulai berlakunya UUD 1945. b. Sesuai denga UUD 1945 pasal 29 ayat 1, maka negara Republik Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya hukum agama. c. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia bukan hanya hukum agama islam, melainkan juga hukum agama lain. Hukum agama dibidang hukum perdata maupun hukum pidana diserap menjadi hukum nasional Indonesia. Itulah hukum baru Indonesia dengan berdasarkan Pancasila .

2.3. Tokoh-tokoh Masa sebelum kemerdekaan, pada pasca kemerdekaan juga banyak tokoh dan ualama yang lahir di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah Tengku Muhammad Hasbi Asy-Syiddieqy dan K.H. Ahmad Azhar Basyir MA. a. Tengku Muhammad Hasbi Asy-Syiddieqy Karya-karya Hasbi: 1. Karya tulis Hasbi yang pertama adalah dalam bentuk booklet yang berjudul Penoetoep Moeloet, selain itu banyak sekali karya-karya beliau dalam bentuk buku baik dalam bidang tafsir, hadits maupun fiqh antara lain: As-Islam, Pedoman Zakat, Tafsir an-Nur, Mutiara Hadits, Koleksi Hadits Hukum, Kuliah Ibadah, Pengantar Ilmu Fiqh

6

Mu’amalah, Falsafah Hukum Islam, Pedoman Haji dan masih banyak lagi. 2. Dalil-dalil yang digunakan adalah: 1) Al-Qur’an 2) As-Sunnah 3) Imma’ 4) Al-Qiyasn dan ar- Ra’yu 5) Al-Urf b. K.H. Ahmad Azhar Basyir MA K.H. Ahmad Azhar Basyir lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau lulus dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta dan Universitas Kairo. Karya-karya Beliau diantaranya adalah: hukum perkawinan islam, hukum waris islam, asas-asas hukum mu’amalat, hukum islam tentang riba, hukum islam tentang wakaf, falsafah ibadah dalam islam, kawin campur, hukum zakat, dan lain sebagainya. 2.4. Lembaga-Lembaga Kajian Hukum Islam di Indonesia Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam,terdapat beberapa organisasi sosial keagamaan yang masing-masing organisasi tersebut memiliki lembaga kajian hukum Islam. Di samping itu Negara sendiri memiliki lembaga kajian hukum Islam yang berfungsi untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Adapun lembaga-lambaga kajian hukum Islam tersebut antara lain: a. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terdiri dari para ulama dan cendekiawan muslim dari berbagai organisasi dan berbagai daerah. MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia. Berdiri tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Pendiriannya merupakan hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama dan cendekiawan

7

yang

datang dari berbagai penjuru tanah air. Dalam khittah pengabdian MUI telah dirumuskan lima fungsi MUI yaitu: 1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (warasatul anbiya) 2. Sebagai pemberi fatwa (mufti) 3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (khadim al ummah) 4. Sebagai gerakan Islah wa al tajdid 5. Sebagai penegak amar ma’ruf dan nahi munkar. Sumber fatwa di dalam MUI berasal dari fatwa yang ditetapkan

dala

sidang

komisi

fatwa,

Musyawarah

Nasional MUI, dan fatwa ijtima’ ulama Komisi Fatwa seIndonesia. Sisi keunggulan MUI dalam istinbath yang bersifat lintas mazhab dan tidak mempunyai keterikatan dengan mazhab fiqh tertentu. Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa meliputi : 1. pendekatan Nash Qath’i, dilakukan dengan berpegang kepada nash Al Quran atau Hadis untuk sesuatu masalah, jika masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash Al Quran ataupun Hadis secara jelas. Apabila tidak terdapat dalam Al Quran maupun Hadis maka penjawaban dilakukan dengan pend1ekatan Qauli dan manhaji 2. pendekatan Qauli adalah pendekatan dalam proses penetapan

fatwa

dengan

8

mendasarkannya

pada

pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka. Pendapat Qauli dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqh terkemuka dan hanya terdapat satu pendapat (qaul) 3. pendekatan

manhaji

dilakukan

dengan

mempergunakan kaidah-kaidah pokok dan metodologi yang

dikembangkan

oleh

imam

mazhab

dalam

merrumuskan hukum suatu masalah. Pelaksanaannya dilakukan

melalui

ijtihad

secara

kolektif

dengan

menggunakan metode: mempertemukan pendapat yang berbeda, memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya, menganalogikan permasalahan yang muncul dengan

permasalahan

yang

telah

ditetapkan

hukumnya dalam kitab-kitab fiqh dan istinbathi.

b. Majlis Tarjih, Lembaga organisasi

kajian hukum

Muhammadiyah.

Islam yang ada

dalam

Muhammadiyah

adalah

organisasi sosial keagamaan yang memiliki misi utama pembaharuan (tajdid) terhadap pemahaman agama. Yakni pembaharuan

dalam

arti

mengembalikan

kepada

keasliannya/kemurniannya yang sasarannya adalah soalsoal prinsip perjuangan yang sifatnya tetap/tidak berubahubah dan pembaharuan dalam arti modernisasi yang sasarannya

mengenai

system,teknik, sebagainya

masalah

strategi,

yang

taktik

disesuaikan 9

seperti:

perjuangan, dengan

metode, dan

lain

situasi

dan

kondisi/ruang dan waktu. Dengan demikian, pembaharuan dalam organisasi ini memiliki arti memurnikan ajaran dan memodernkan. Fungsi dari majlis ini mengeluarkan fatwa atau

memastikan

hukum

tentang

masalah-masalah

tertentu, tidak hanya pada bidang agama dalam arti sempit,

tetapi

juga

menyangkut

masalah

sosial

kemasyarakatan. Majlis ini berusaha untuk mengembalikan suatu persoalan kepada sumbernya, yakni Al-Qur’an dan Hadits, baik masalah itu sudah ada hukumnya tetapi masih diperselisihkan, atau masalah-masalah baru yang sejak semula belum ada ketentuan hukumnya.

c. Lajnah Bahtsul Masail Lembaga

kajian hukum

Islam yang ada

dalam

organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Nahdhatul ulama (NU) sejak awal berdirinya telah menjadikan faham Ahlussunah Wal Jama’ah sebagai basis teknologi (dasar beraqidah). Dalam keseharian ulama NU lebih banyak menggunakan fiqh yang bersumber dari mazhab Syafi’i. Para ulama NU mendasarkan

pengambilan

hukum

kepada

aqwal

ala

mujtahidin (pendapat para mujtahid) baik yang muthlaq ataupun

muntashib.

Bila

ditemukan

pendapat

yang

berdasar teks/nash (Al-Qur’an maupun Hadits), maka pendapat

itulah

menunjukkan

yang

sebuah

dipegangi. forum

Bahtsul

ijtihad

Masail

yang

NU

dinamis,

demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab 10

persoalan

(masail)

yang

dibahas

selalu

mengikuti

perkembangan (trend) hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut semua peserta dianggap sama kedudukannya, tidak ada perbadaan antara kyai dan santri baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapa yang

apaling

kuat

itulah

yang

diambil.

Dikatakan

berwawasan luas sebab dalam forum bahtsul masail tidak ada dominasi mazhab dan selalu sepakat dalam khilaf.

BAB III PENUTUP 2.3.

KESIMPULAN a. hampir dalam setiap masa, kajian-kajian hukum islam senantiasa diwarnai oleh ulama-ulama yang bermadzhab Syafi’i. Bukti yang lain adanya fakta yang menunjukkan bahwa kebanyakan kitab-kitab dikaji dan dipelajari dalam Madrasah-madrasah dan Pesantren-pesantren di Indonesia sampai saat ini adalah kita-kitab yang beradzhab Syafi’i, maka corak Syafi’iyyah itulah yang kemudian tampak pada praktik keagamaan umat Islam Indonesia. b. Teori Receptio in Complex, Teori Receptie, dan Teori Receptie Exit dan Receptie a Contrario c. K.H. Ahmad Azhar Basyir MA dan Tengku Muhammad Hasbi AsySyiddieqy d. Lajnah Bahtsul Masail, Majlis Tarjih, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

11

DAFTAR PUSTAKA

Jatnika, Rahmat. 1991. Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya. Bandung : Remaja Rosdakarya. Taufiq, H. 1998. Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia. Bandung : Logos. Yusuf, Muhammad., dkk. 2005. Fiqh dan Ushul Fiqh. Yogyakarta. Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga

12