Makalah demokrasi

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah oleh pemerintah negara tersebut. Sala Salah h satu satu pilar pilar demo demokr kras asii adal adalah ah prin prinsi sip p trias yang membag membagii ketiga ketiga trias politic politica a yang kekuasaan kekuasaan politik negara (eksekutif, (eksekutif, yudikatif yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan diwujudkan dalam tiga  jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar  satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar  ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki memiliki kewenangan kewenangan untuk mewujudkan mewujudkan dan melaksanak melaksanakan an kewenangan kewenangan eksekutif, lembaga-lembag lembaga-lembagaa pengadilan pengadilan yang berwenang berwenang menyelengg menyelenggarakan arakan kekuasaan kekuasaan judikatif judikatif dan lembaga-lembag lembaga-lembagaa perwakilan perwakilan rakyat rakyat (DPR, untuk Indonesia) Indonesia) yang memiliki kewenangan kewenangan menjala menjalanka nkan n kekuas kekuasaan aan legisl legislati atif. f. Di bawah bawah sistem sistem ini, ini, keputu keputusan san legislatif  dibuat dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakiliny diwakilinyaa (konstitu (konstituen) en) dan yang memilihnya memilihnya melalui proses proses pemilihan pemilihan umum legislatif, legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan. Banyak para ahli berpendapat bahwa demokrasi pancasila itu merupakan salah satu demokrasi yang mampu menjawab tantangan jaman karena semua kehidupan berkaitan erat dengan nilai luhur Pancasila. Dalam hal ini kita ambil saja salah satu ahli Nasional Prof. Dardji Darmodihardjo, S.H. beliau mempunyai Pandangan bahwa demokrasi Pancasila adalah  paham demokrasi demokrasi yang bersumber bersumber kepada kepada kepribadia kepribadian n dan falsafah hidup hidup bangsa bangsa Indonesia Indonesia yang terwujudnya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945. lain hal lagi dengan Prof. dr. Drs. Notonegoro,S.H. mengatakan demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan  perwakilan yang berke-Tuhan-nan Yang Maha Esa, yang Berkepribadian Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang mempersatukan Indonesia dan yang berkedaulatan seluruh rakyat.

1

1.2

Identifikasi Masalah

Adapun masalah yang ditinjau dan dianalisis antar lain: a. Demokrasi  b. Demokratisasi c. Demokrasi Pancasila d. Aspek demokrasi

1.3

Batasan Masalah

Makalah

ini

akan membahas tentang demokrasi

Indonesia beserta

sejarah

 perkembangan demokrasi di Indonesia serta demokrasi apa yang dianut oleh Indonesia.

1.4

TUJUAN

Agar kita dapat mengetahui demokrasi yang kita pakai di Indonesia dan sejarah demokrasi di Indonesia.

2

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam tataran normatif, prinsip-prinsip demokrasi universal dapat kita pelajari dari  berbagai tulisan. Namun, dalam tahap penerapannya kadang terjadi perbedaan atau bahkan dipraktekkan secara salah. Dalam hal ini beberapa faktor seperti faktor mental dan sosiokultural sangat berpengaruh. Demokrasi selalu mencoba melakukan pengaturan mengenai “Distribusi apa saja” yang diperebutkan dan mengatur cara-cara pendistribusiannya.  Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang baru saja membangun demokrasi setelah keluar dari otoritarianisme orde baru pada tahun 1998. meski demikian hingga kini  banyak kalangan berpendapat bahwa Indonesia masih dalam tahap “Demokratisasi”. Artinya demokrasi yang kini coba kita bangun belum benar-benar berdiri dengan mantap. Masih  banyak hal yang perlu dibangun, bukan hanya berkaitan dengan sistem politik, tetapi juga  budaya, hukum, dan perangkat-perangkat lain yang penting bagi tumbuhnya demokrasi dan masyarakat madani. Sebagai sebuah gagasan, demokrasi sebenarnya sudah banyak dibahas atau bahkan dicoba diterapkan di Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia berbagai hal dengan negara-masyarakat telah diatur dalam UUD 1945. Para pendiri bangsa berharap agar  terwujudnya pemerintahan yang segenap tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Semua itu merupakan gagasan-gagasan dasar  yang melandasi kehidupan negara yang demokratis.

3

BAB III PEMBAHASAN

3.1 PENGERTIAN DEMOKRASI Istilah "demokrasi" berasal dari yunani kuno yang diutarakan di athena kuno pada abad ke-5 sm. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah  berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18,  bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara. Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk  rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator    perkembangan

politik

suatu

negara.

(sejarah

dan

perkembangan

demokrasi,

http://www.wikipedia.org) 3.1.1

Pengertian Demokrasi menurut para ahli

a. Prof. Dardji Darmodihardjo,S.H.

Demokrasi pancasila adalah Paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan seperti dalam pembukaan UUD 1945. b. Prof. dr. Drs. Notonagoro,S.H.

Demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang  berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. c. Menurut Internasional Commision of Jurits

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyar dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau oleh wakilwakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang di utamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat. d. Menurut Lincoln

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ( government of the people, by the people, and for the people ).

4

e. Menurut C.F Strong

Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat   politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa   pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu. 3.2

LANDASAN-LANDASAN DEMOKRASI 3.2.1

Pembukaan UUD 1945 1.

Alinea pertama

Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. 2.

Alinea kedua

Mengantarkan rakyat Indonesia kepintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 3.

Alinea ketiga

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaaan yang bebas. 4.

Alinea keempat

Melindungi segenap bangsa. 3.2.2 Batang Tubuh UUD 1945 1.

Pasal 1 ayat 2

Kedaulatan adalah ditangan rakyat. 2.

Pasal 2

Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3.

Pasal 6

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 4.

Pasal 24 dan Pasal 25

Peradilan yang merdeka. 5.

Pasal 27 ayat 1

Persamaan kedudukan di dalam hukum. 6.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. 3.2.3

Lain-lain

1. Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi 2. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM

5

3.3

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada

abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah   berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18,  bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan

kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk  rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator   perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut  pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel ( accountable ), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut. Demokrasi yang kita kenal sekarang ini dipelopori oleh organisasi-ohrganisasi modern   pada masa pergerakan nasional sebagai wacana penyadaran. Diantara organisasi modern tersebut, misalnya Budi Utomo (BU), Sarekat Islam, dan Perserikatan Nasional Indonesia. Bangsa indonesia mengenal BU sebagai organiosasi modern pertama yang didirikan di Jakarta tanggal 20 Mei 1908. Anggota BU terdiri dari kaum priyayi ningrat atau aristokrasi dan kaum intelektual. Kelompok pertama bersifat konservatif, sedamgkan kelompok kedua  bersifat progresif. Dari sini tampak bahwa BU masih bersifat elitis. Didalm organisasi BU

6

anggotanya belajar berdemokrasi dengan mengenalkan dan menyalurkan ide, gagasan dan harapan adanya intregasi nasional. Menjelang surutnya BU, muncul organisasi modern yang berwatak lebih egaliter, yaitu Sarekat Islam (SI). Organisasi yang didirikan tahun 1911 di Solo. Pada awalnya SI merupakan gerakan reaktif terhadap situasi kolonial, namun dalam perkembangannya organisasi ini melangkah ke arah rekontruksi kehidupan bangsa dan akhirnya beralih ke  perjuangan politik guna menentukan nasib bangsanya sendiri. Gerakan nasionalis indonesia dengan cepat meningkat dalam tahun 1927 dengan didirikannya Perserikatan Nasional Indonesia (PNI). Para pemimpin PNI terdiri dari kaum muda yang memperoleh pendidikan di negeri belanda pada permulaan tahun 1920-an. Sewaktu di negeri belanda mereka menggabungkan diri dengan organisasi mahasiswa, yaitu  perhimpunan indonesia (PI). Organisasi pemuda pada saat itu sangat terpengaruh oleh PNI. Salah satu peristiwa penting dalam gerakan nasional adalah konggres pemuda indonesia ke-II yang melahirkan sumpah pemuda. Dalam forum ini kaum muda yang berasal dari berbagi daerah menghilangkan semangat kedaerahan mereka dan menggantikan dengan semangat  persatuan dan kesatuan bangsa serta bekerja sama untuk menciptakan suatu negara indionesia yang merdeka. 1.

Demokrasi Kerakyatan Pada Masa Revolusi

Periode panjang pergerkan nasional yang didominasi oleh munculnya organisasi modern digantikan periode revolusi nasional. Semua usaha untuk mencari identitas (jati) diri, semangat persatuan guna menghadapi kekuasaan kolonial, dan untuk membangun sebuah tatanan

sosial

yang adil akhirnya membuahkan hasil

dengan diproklamasikannya

kemerdekaan indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa revolusi 1945 – 1950 banyak kendala yang dihadapi bangsa indonesia, misalnya perbedaan-perbedaan antara kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata dengan kekuatan diplomasi, antara mereka yang mendukung revolusi sosial dan mereka yang menentangnya dan antara kekuatan islam dalam kekutan sekuler. Di awal revolusi tidak  satupun perbedaan di antara bangsa Indonesia yang terpecahkan. Semua permasalahan itu   baru dapat diselesaikan setelah kelompok-kelompok kekuatan itu duduk satu meja untuk  memperoleh satu kata sepakat bahwa tujuan pertama bangsa Iindonesia adalah kemerdekaan   bangsa indonesia. Pada akhirnya kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata dan kekuatan diplomasi bersama-sama berhasil mencapai kemerdekaan.

7

2.

Demokratisasi Dalam Demokrasi Parlementer

Setelah indonesi merdeka, kini menghadapi prospek menentukan masa depannya sendiri. Pada periode tahun 1950-an muncul kaum nasionalis perkotaan dari partai sekuler dan  partai-partai islam yang memegang kendali pemerintahan. Undang – Undang dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana  badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta para menteri yang mempunyai tanggung jawab politik. Setiap kabinet terbentuk berdasarkan koalisi pada satu atau dua partai besardengan beberapa partai kecil. Koalisi ternyata kurang mantap dan   partai-partai koalisi kurang dewasa dalam menghadapi tanggung jawab mengenai  permasalahan pemerintahan. Di lain pihak, partai-partai dalam barisan oposisi tidak mampu   berperan sebagi oposisi kontruktif yang menyusun program-program alternatif, tetapi hanya menonjolkan segi-segi negatif dari tugas oposisi (Miriam Budiardjo, 70). Pada umumnya kabinet dalam masa pra pemilu tahun 1955 tidak dapat bertahan lebih lama dari rata-rata delapan bulan dan hal ini menghambat perkembangan ekonomi dan politik  oleh karena pemerintah tidak mendapat kesempatan dalam untuk melaksanakan programnya. Pemilu tahun 1955 tidak membawa stabilitas yang diharapkan, malah perpecahan antara  pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak dapat dihindarkan. Faktor-faktor tersebut mendorong presiden soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menentukan   berlakunya kembali UUD 1945. Dengan demikian masa demokrasi berdasarkan sistem  parlementer berakhir. Mengingat kondisi yang harus di hadapi pemerintah indonesia pada kurun waktu 1950-1959, maka tidak mengherankan bahwa pelaksanaan demokrasi mengaklami kegagalan karena dasar untuk dapat membangun demokrasi hampir tidak dapat ditemukan. 3.

Demokratisasi Dalam Demokrasi Terpimpin

Di tengah-tengah krisis tahun 1957 dan pengalaman jatuh bangunnya pemerintahan, mengakibatkan diambilmnya langkah-langkah menuju suatu pemerintahan yang oleh Soekarno dinamakan Demokrasi Terpimpin. Ini merupakan suatu sistem yang didominasi oleh kepribadian soekarno yang prakarsa untuk pelaksanaan demokrasi terpimpin diambil  bersama-sama dengan pimpinan ABRI (Hatta, 1966 : 7). Pada masa ini terdapat beberapa penyimpangan terhadap ketentuan UUD 1945, misalnya partai-partai politik dikebiri dan pemilu ditiadakan. Kekuatan-kekuatan politik yang ada berusha berpaling kepada pribadi Soekarno untuk mendapatkan legitimasi, bimbingan atau perlindungan. Pada tahun 1960, presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan menggantikanya dengan DPRGR, padahal dalam penjelasn UUD 1945 secara ekspilisit ditentukan bahwa presiden tidak berwenang membubarkan DPR. 8

Melalui demokrasi terpimpin Soekarno berusaha menjaga keseimbangn politik yang mherupakan kompromi antara kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dirujukan kembali dan memuaskan semua pihak. Meskipun Soekarno memiliki pandangan tentang masa depan  bangsanya, tetapi ia tidak mampu merumuskan sehingga bisa diterima oleh pimpinan nasional lainnya. Janji dari demokrasi terpimpin pada akhirnya tidak dapat terealisasi. Pemberontakan G 30 S/PKI tahun 1965 telah mengakhiri periode demokrasi terpimpin dan membuka peluang  bagi dilaksanakannya demokrasi Pancasila. 4.

Demokratisasi Dalam Demokrasi Pancasila

Pada tahun 1966 pemerintahan Soeharto yang lebih dikenal dengan pemerintahan Orde Baru bangkit sebagai reaksi atas pemerintahan Soekarno. Pada awal pemerintahan orde hampir seluruh kekuatan demokrasi mendukungnya karena Orde Baru diharapkan melenyapkan rezim lama. Soeharto kemudian melakukan eksperimen dengan menerapkan demokrasi Pancasila. Inti demokrasi pancasila adalah menegakkan kembali azas negara hukum dirasakan oleh segenap warga negara, hak azasi manusia baik dalam aspek kolektif  maupun aspek perseorangan dijamin dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional. Dalam rangka mencapai hal tersebut, lembaga-lembaga dan tata kerja orde baru dilepaskan dari ikatan-ikatan pribadi (Miriam, 74). Sekitar 3 sampai 4 tahun setelah berdirinya Orde Baru menunjukkan gejala-gejala yang menyimpang dari cita-citanya semula. Kekuatan – kekuatan sosial-politik yang bebas dan benar-benar memperjuangkan demokrasi disingkirkan. Kekuatan politik dijinakkan sehingga menjadi kekuatan yang tidak lagi mempunyai komitmen sebagai kontrol sosial. Kekuatan sosial politik yang diikutsertakan dalam pemilu dibatasi. Partai-partai politik  dilarang berperan sebagai oposisi maupun kontrol sosial. Bahakan secara resmi oposisi ditiadakan dengan adanya suatu “konsensus nasional”. Pemerintahan Soeharto juga tidak  memberikan check and balances sebagai prasyarat dari sebuah negara demokrasi (sarbini Sunawinata, 1998 ;8). Pada masa orde baru budaya feodalistik dan paternalistik tumbuh sangat subur. Berbagai tekanan yang diterima rakyat dan cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang tidak pernah tercapai, mengakibatkan pemerintahan Orde Baru mengalami krisis kepercayaan dan kahirnya mengalami keruntuhan. 5.

Rekonstruksi Demokrasi Dalam Orde Reformasi

Melalui

gerakan

reformasi,

mahasiswa

dan

rakyat

indonesia

berjuang

menumbangkan rezim Soeharto. Pemerintahan soeharto digantikan pemerintahan transisi  presiden Habibie yang didukung sepenuhnya oleh TNI. Lembaga-lembaga di luar presiden

9

dan TNI tidak mempunyai arti apa-apa. Seluruh maslah negara dan bangsa indonesia menjadi tanggung jawab presiden/TNI. Tugas utama pemerintahan Habibie ada dua, yakni pertama bekerja keras agar  harga sembilan pokok (sembako) terbeli oleh rakyat sambil memberantas KKN tanpa  pandang bulu. Kedua, adalah mengembalikan hak-hak rakyat guna memperoleh kembali hakhak

azasinya.

Agaknya pemerintahan “Orde Reformasi” Habibie mecoba mengoreksi pelaksanaan demokrasi yang selama inidikebiri oleh pemerintahan Orde baru. Pemerintahan habibie menyuburkan kembali alam demokrasi di indonesia dengan jalan kebebasan pers (freedom of   press) dan kebebasab berbicara (freedom of speech). Keduanya dapat berfungsi sebagai check  and balances. Sistem pemilu multipartai dan UU politik yang demokratis menunjukkan kesungguhan pemerintahan Habibie. Asalkan kebebasan demokratis seperti kebebasan pers, kebebasab berbicara, tetap dijalankan maka munculnya pemerintahan yang KKN dapat dihindari. Dalam perkembanganya Demokrasi di indonesia setelah rezim Habibie diteruskan oleh Presiden Abdurahman wahid sampai sekarang sangat signifikan sekali dampaknya, dimana aspirasi-aspirasi rakyat dapat bebas diutarakan dan dihsampaikan ke pemerintahan  pusat. Hal ini terbukti dari setiap warga negara bebas berpendapat dan kebebasan pers dalam mengawal pemerintahan yang terbuka sehingga menghindarkan pemerintahan dari KKN. Ada satu hal yang membuat indonesia dianggap negara demokrasi oleh dunia Internasional walaupun negara ini masih jauh dikatakan lebih baik dari negara maju lainnya adalah Pemilihan Langsung Presiden maupun Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung. Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat di dalam Undang Undang Dasar  1945. Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit 2 prinsip itu dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu: 1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat).   Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat). 2. Sistem Konstitusionil Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan 2 istilah Rechstaat dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar  1945, ialah demokrasi konstitusionil. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu 10

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilana, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

3.4

PRINSIP POKOK DEMOKRASI PANCASILA

1. Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan : a.

Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat),

  b.

Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas),

c.

Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR.

2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, 3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah, 4. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya, 5. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi Untuk  menyalurkan aspirasi rakyat, 6. Pelaksanaan Pemilihan Umum; 7. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945), 8. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, 9. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain, 10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.

3.5 ASPEK DEMOKRASI PANCASILA

Berdasarkan pengertian dan Pendapat tentang demokrasi Pancasila dapat dikemukakan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya. a. Aspek Material (Segi Isi/Subsrtansi) Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah, pengertian demokrasi pancasila tidak hanya merupakan demokrasi  politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial (Lihat amandemen UUD 1945 dan penyelesaiannya dalam pasal 27,28.29,30,31, 32, 33. dan 34).  b. Aspek Formal

11

Mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam   badan-badan perwakilan rakyat dan pemerintahan dan bagaimana mengatur    permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur untuk  mencapai kesepakatan bersama. c. Aspek Normatif  Mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan. d. Aspek Optatif  Mengetengahkan tujuan dan keinginan yang hendak dicapai. e. Aspek Organisasi Mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksaan demokrasi pancasila di mana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai. f.

Aspek Kejiwaan Menjadi semangat para penyelenggara negara dan semangant para  pemimpin pemerintah.

3.6

CIRI-CIRI DEMOKRASI PANCASILA

Dalam bukunya, Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan, Idris Israil (2005:52-53) menyebutkan ciri-ciri demokrasi Indonesia sebagai berikut: 1.

Kedaulatan ada di tangan rakyat.

2.

Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.

3.

Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

4.

Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.

5.

Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.

6.

Menghargai hak asasi manusia.

7.

Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan  pemogokan karena merugikan semua pihak.

8.

Tidak menganut sistem monopartai.

9.

Pemilu dilaksanakan secara luber.

10. Mengandung sistem mengambang. 11. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. 12. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.

12

3.7

PRISIP-PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA

Adapun Prinsip-prinsip Pancasila: a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia  b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban c. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain d. Mewujudkan rasa keadilan sosial e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. 3.8

Fungsi Demokrasi Pancasila

Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut: 1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara a. Ikut menyukseskan Pemilu;  b. Ikut menyukseskan Pembangunan; c. Ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan. 2. Menjamin tetap tegaknya negara RI, 3. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila, 4. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara, 5. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab, a. Presiden adalah Mandataris MPR,  b. Presiden bertanggung jawab kepada MPR. 3.9

PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA DALAM WAKTU 50 TAHUN

a. Periode 1945-1949 dengan Undang-Undang 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila, namun dalam penerapan berlaku demokrasi Liberal.  b. Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal. c. Periode 1950- 1959 UUDS 1950 berlaku demokrasi Liberal dengan multiPartai d. Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun yang diterapkan demokrasi terpimpin ( cenderung otoriter) e. Periode

1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila

(cenderung otoriter) f. Periode 1998- sekarang UUD 1945, berlaku Demokrasi Pancasila ( cenderung ada perubahan menuju demokratisasi) 13

14

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN Dengan demikian telah kita lihat bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dari waktu ke waktu. Namun kita harus mengetahui bahwa pengertian Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun aspek dari Demokrasi Pancasila antara lain di bidang aspek Aspek Material (Segi Isi/Subsrtansi), Aspek Formal, Aspek Normatif, Aspek Optatif, Aspek Organisasi, Aspek Kejiwaan. Namun hal tersebut juga harus didasari dengan prinsip  pancasila dan dengan tujuan nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, kita dapat merasakan demokrasi dalam istilah yang sebenarnya.

B. SARAN

Mewujudkan budaya demokrasi memang tidak mudah. Perlu ada usaha dari semua warga negara. Yang paling utama, tentu saja, adalah: 1. Adanya niat untuk memahami nilai-nilai demokrasi. 2. Mempraktekanya secara terus menerus, atau membiasakannya. Memahami nilai-nilai demokrasi memerlukan pemberlajaran, yaitu belajar dari   pengalaman negara-negara yang telah mewujudkan budaya demokrasi dengan lebih baik  dibandingkan kita. Dalam usaha mempraktekan budaya demokrasi, kita kadang-kadang mengalami kegagalan disana-sini, tetapi itu tidak mengendurkan niat kita untuk terus  berusaha memperbaikinya dari hari kehari. Suatu hari nanti, kita berharap bahwa demokrasi telah benar-benar membudaya di tanah air kita, baik dalam kehidupan berkeluarga,  bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

15

DAFTAR PUSTAKA

MM, Drs. Budiyanto. 2002.  Kewarganegaraan SMA Untuk Kelas X. Jakarta: Erlangga. Dkk, Suardi Adubakar. 2002.  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Kelas 2

SMU . Bogor: Yudistira. Budiardjo, Miriam. 2002. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Israil, Idris. 2005. Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan. Malang : Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Sharma, P. 2004. Sistem Demokrasi Yang Hakiki. Jakarta : Yayasan Menara Ilmu. http://www.e-dukasi.net/modul_online/MO_21/ppkn203_07.htm http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi http://dondsor.blogster.com/demokrasi_dan_Konstitusi.html Abdulkarim, Aim, Drs, M.Pd. 2004 “ Kewarganegaraan untuk SMP Kelas II Jilid 2 ”. Bandung: Grafindo Media Pratama. Wijianti, S.Pd. dan Aminah Y., Siti, S.Pd. 2005 “  Kewarganegaraan (Citizenship) ”. Jakarta: Piranti Darma Kalokatama. Dahlan, Saronji, Drs. Dan H. Asy’ari, S.Pd, M.Pd. 2004 “ Kewarganegaraan Untuk SMP   Kelas VIII Jilid 2 ”. Jakarta: Erlangga.

16