Makalah CG Pertemuan 10

UNIVERSITAS INDONESIA

PENGUNGKAPAN PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI

MAKALAH

ANGGORO ENDRO W 1306484034 ARYA WIDHASWARA 1306484091 IRFAN HARRIDHI 1306484583 M RINANDA BAGUS 1306484886 RIDA RISMAN 1306485182

PROGRAM EKSTENSI FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI DEPOK NOVEMBER 2014

Statement of Authorship

“Saya/kami yang bertandatangan di  di   bawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas terlampir adalah murni hasil pekerjaan saya/kami sendiri. Tidak ada pekerjaan orang lain yang saya/kami gunakan tanpa menyebutkan sumbernya. Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk makalah/tugas pada mata ajaran a jaran lain kecuali saya/kami menyatakan dengan  jelas bahwa saya/kami saya/kami menyatakan menyatakan dengan dengan jelas menggunakanny menggunakannya. a. Saya/kami memahami bahwa tugas yang saya/kami kumpulkan ini dapat diperbanyak dan atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.” Mata Ajaran

:

Tata Kelola Perusahaan Perusahaan

Judul Makalah/Tugas Makalah/Tugas

:

Pengungkapan Pengungkapan dan Transparansi

Tanggal

:

14 November November 2014

Dosen

:

Viska Anggraita M.S.Ak.

Nama

:

Anggoro Endro W

Nama

: M Rinanda Bagus

NPM

:

1306484034

NPM

:1306484886

Tandatangan :

Tandatangan :

Nama

:

Arya

Widhaswara

NPM

:

1306484091

Tandatangan :

Nama

: Rida Risman

NPM

:1306485182

Tandatangan:

Nama

:

Irfan Harridhi

NPM

:

1306484583

Tandatangan :

i

Universitas Indonesia

DAFTAR ISI

STATEMENT OF AUTHORSHIP ................................................................. i DAFTAR DAFTAR ISI .................................. .................................................. ................................. ................................. .............................. .............. ii DAFTAR DAFTAR TABEL TABEL ............................... ................................................ ................................... .................................. ........................ ........ iii BAB 1 PENDAHULUAN.............................................................................. 1

1.1 Latar Belakang .............................................................................. 1 1.2 Tujuan Tujuan ................................. ................................................. ................................. ................................. ......................... ......... 1 1.3 Sistematika Penulisan Makalah ...................................................... 2 BAB 2 PEMBAHASAN ................................................................................ 3

2.1 OECD Corporate Governance Principle 5 ............................... ..................................... ...... 3 2.2 Peraturan dan Jurnal Terkait Pengungkapan dan Transparansi ....... 6 2.2.1 Peraturan BAPEPAM-LK ..................................................... 6 2.2.2 Undang-Undang Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007........ 10 2.2.3 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 ......... 12 2.2.4 EBAR edisi 1,November 2005,Transparansi & Akuntabilitas 13 2.3 Perkembangan Pengungkapan dan Transparansi di Indonesia ...... .. 26 2.4 Perbandingan Laporan Tahunan PT Telkom dengan Peraturan BAPEPAM-LK dan Prinsip 5 OECD ............................................ 28 2.5 Kasus PT Perusahaan Gas Negara (PT PGN) .................. ......... ................... ............... ..... 33 2.5.1 Kronologi dan Gambaran Kasus PT PGN.................. ......... ................... ............ .. 33 2.5.2 Putusan BAPEPAM-LK BAPEPAM-LK Terkait Kasus PT PGN ................... ................. .. 35 2.5.3 Keterkaitan Kasus PT PGN dengan Corporate Governance  .. 37 BAB 3 KESIMPULA KESIMPULAN N ............................... ............................................... .................................. .................................. ................ 40

3.1 Kesimpulan Kesimpulan ................................. ................................................. .................................. .................................. ................ 40 DAFTAR REFERENSI ................................................................................ 41

ii

Universitas Indonesia

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel 2.2

 

Perbandingan Laporan Tahunan PT Telkom dengan Peraturan Bapepam .................................................................................. 28 Perbandingan Laporan Tahunan PT Telkom dengan Prinsip 5 OECD...................................................................................... 32

iii

Universitas Indonesia

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka perlindungan kepada pemegang saham, baik itu pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas, perusahaan berkewajiban untuk melakukn keterbukaan atas infomrasi atau perkembangan yang material  baik secara periodik maupun secara insindentil. Pasar modal yang aktif di  beberapa negara menunjukkan bahwa keterbukaan menjadi alat yang efektif dalam rangka mempengaruhi perilaku perusahaan dan perlindungan investor. Keyakinan yang kuat di pasar modal dengan sendirinya akan menarik investor untuk menanamkan modalnya. Asimetri informasi seolah menjadi akar permasalahan dari buruknya tata kelola perusahaan di berbagai belahan dunia. Menurut Agency Theory dari Jensen dan Meckling (1976), asimetri informasi timbul karena adanya hubungan keagenan antara  principal   dan agent . Hubungan keagenan merupakan hubungan dimana satu atau lebih individu yang disebut  principal mempekerjakan individu/ organisasi lain yang disebut agent untuk melaksanakan sejumlah jasa tertentu dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent   tersebut. Asimetri informasi timbul sebagai akibat dari tidak seimbangnya informasi yang diterima antara principal dan agent . Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi asimetri informasi dan agency problem tersebut. Salah satunya adalah melalui pengungkapan (disclosure) dan transparansi informasi. Dengan adanya pengungkapan dan transparansi informasi, diharapkan  gap  informasi antara  principal dan agent dapat direduksi. Berbagai standar dan peraturan juga telah dibangun dan dikembangkan guna memastikan terlaksananya pengungkapan dan transparansi informasi tersebut.

1.2 Tujuan

Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah: 1.

Untuk memahami prinsip 5 OECD Corporate Governance

1

Universitas Indonesia

2

2.

Untuk memahami bagaimana tingkat pengungkapan dan transparans di Indonesia dan juga peraturan-peraturan serta jurnal yang terkait dengan  pengungkapan dan transparansi.

3.

Untuk memahami perbandingan antara peraturan Bapepam-LK tentang laporan tahunan dengan prinsip 5 OECD

4.

Untuk memahami perbandingan antara laporan tahunan PT Telekomunikasi Indonesia (2012) dengan peraturan Bapepam-LK tentang laporan tahunan dan  prinsip 5 OECD.

5.

Untuk menganalisis kasus PT Perusahaan Gas Negara dan keterkaitannya dengan prinsip 5 OECD.

1.3 Sistematika Penulisan Makalah

Dalam penulisan makalah ini, penulis membagi menjadi 3 bab, dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari makalah ini. Penulisan makalah ini terdiri atas rincian sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan secara umum mengenai latar  belakang penulisan makalah, tujuan dibuatnya makalah, serta gambaran singkat isi semua bab melalui sistematika penulisan makalah. 

BAB 2 PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan latar  belakang dan tujuan penulisan makalah 

BAB 3 KESIMPULAN

Bab ini adalah bagian akhir dari penulisan makalah. Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan mengenai seluruh isi penulisan makalah.

Universitas Indonesia

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1 OECD Cor porate Gover nan ce Pri nci ple 5

Pada prinsip ke lima Organization of Economic Cooperation and  Development (OECD) ini ditegaskan bahwa kerangka kerja corporate governance

harus memastikan bahwa keterbukaan informasti yang tepat waktu dan akurat dilakukan ats semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, termasuk di dalamnya keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan, Pengungkapan (disclosure)  didefinisikan sebagai cara untuk menyediakan informasi dalam laporan perusahaan. Informasi ini tidak hanya terbatas berupa informasi keuangan saja tetapi juga informasi-informasi lain yang dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan para pemangku kepentingan  perusahaan,

misalnya seperti

informasi terkait

kebijakan

perusahaan.

Mengutip dari OECD, pengungkapan (disclosure) dibedakan menjadi dua  jenis, yaitu: a.  Mandatory Disclosure Merupakan pengungkapan yang wajib dikemukakan oleh perusahaan, khususnya perusahaan publik kepada para pemangku kepentingan. Terdapat badan atau peraturan yang secara khusus mengatur terkait  pengungkapan jenis ini.  b. Voluntary Disclosure Merupakan pengungkapan yang dikemukakan oleh perusahaan di luar mandatory disclosure. Pengungkapan voluntary  bersifat suka rela dan

merupakan bentuk kesadaran perusahaan untuk memberikan informasi “lebih” yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan para

 pemangku kepentingan. Persyaratan mengenai pengungkapan keterbukaan yang diminta oleh regulator diharapkan tidak akan menimbulkan cost   yang membebani perusahaan atau membahayakan kepentingan perusahaan terkait dengan posisi dalam  persaingan.

Untuk menentukan batasan minimum informasi yang harus

diungkapkan, konsep materialitas perlu diterapkan. Informasi material dapat

3

Universitas Indonesia

4

didefinisikan sebagai informasi yang apabila tidak disajikannya informasi tersebut akan dapat mempengaruhi keputusan ekonomis bagi pengguna informasi. Dalam rangka memelihara hubungan dengan investor dan pelaku pasar, perusahaan harus menjunjung tinggi prinsip perlakukan yang sama atas informasi yang diperoleh setiap pemegang saham. Prinsip ke-5 yaitu keterbukaan dan transparansi pada OECD ini terbagi atas 6 sub prinsip yaitu: A.

Keterbukaan harus meliputi, namun tidak terbatas pada informasi material

atas: 1. Keuangan dan hasil operasi perusahaan Laporan keuangan audited yang menunjukkan kinerja keuangan dan kondisi keuangan dari suatu perusahaan adalah sumber informasi utama mengenai perusahaan tersebut. Kegagalan tata kelola dalam suatu

perusahaan

sering

dikaitkan

dengan

kegagalan

dalam

mengungkapkan “gambaran secara keseluruhan”, khususnya ketika

timbul unsur-unsur off-balance sheet   sebagai akibat diberikannya  jaminan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 2. Tujuan perusahaan Sebagai informasi tambahan atas tujuan utamanya, perusahaan didorong pula untuk mengungkapkan kebijakan yang berhubungan dengan etika bisnis, lingkungan hidup, dan komitmen kebijakan publik lainnya. 3. Kepemilikan saham mayoritas dan hak suara Salah satu hak mendasar dari investor adalah hak untuk memperoleh informasi mengenai struktur kepemilikan saham dalam perusahaan, dan sejauh mana pemenuhan terhadap hak-hak mereka jika dihadapkan dengan hak dari pemegang saham lainnya. Informasi tersebut juga memuat secara transparan mengenai tujuan, sifat, dan struktur dari  perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam satu grup. 4. Kebijakan rumenerasi untuk dewan komisaris dan direksi, dan informasi

tentang anggota dewan komisaris, termasuk kualifikasi,

 proses seleksi, perangkapan jabatan dan independensinya

Universitas Indonesia

5

5. Transaksi dengan pihak terkait (afiliasi) Penting bagi pasar untuk mengetahui apakah perusahaan telah dijalankan sesuai dengan kepentingan seluruh investor. Dengan alasan tersebut, perusahaan dituntut untuk mengungkapkan secara penuh mengenai transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi. 6. Faktor-faktor risiko yang dapat diperkirakan Pengguna informasi keuangan dan pelaku pasar membutuhkan informasi tentang risiko-risiko material yang dapat diperkirakan, yang mencakup risiko terkait dengan industri, risiko ketergantungan terhadap bahan baku, risiko keuangan dan pasar serta risiko yang  berhubungan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. 7. Hal-hal penting berkaitan dengan karyawan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya. Perusahaan didorong untuk memberikan informasi tentang hal-hal  penting yang berkaitan dengan karyawan dan para pemangku kepentingan lainnya, yang mungkin mempengarhui secara material terhadap kinerja perusahaan. 8. Struktur dan kebijakan tata kelola khususnya berakitan dengan isi dari  pedoman atau kebijakan tata kelola perusahaan dan penerapannya. B.

Informasi harus disajikan dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi yang berkualitas tinggi dan keterbukaan keuangan dan nonkeuangan Penerapan standar berkualitas tinggi diharapkan dapat meningkatkan secara signifikan kemampuan investor untuk memonitor perusahaan dan memperbaiki pandangan tentang kinerja perusahaan, dengan tersedianya  pelaporan yang semakin tinggi tingkat reliabilitasnya dan tingkat komparabilitasnya.

C.

Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten, dan memenuhi kualifikasi dalam rangka menyediakan jaminan atau kepastian eksternal dan objektif kepada pengurus dan pemegang saham  bahwa laporan keuangan perusahaan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan kinerja perusahaan.

Universitas Indonesia

6

Untuk membuktikan bahwa laporan keuangan menyajikan posisi keuangan secara fair dari suatu perusahaan, maka laporan keuangan yang diaudit harus dilengkapi dengan pendapat dari auditor tentang bagaimana laporan keuangan disusun dan disajikan oleh perusahaan. D.

Auditor eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan melaksanakan tugasnya terhadap perusahaan secara profesional selama melakukan audit. Praktik bahwa eksternal auditor direkomendasikan oleh Komite Audit atau  badan sejenis lainnya dan ditunjuk baik oleh badan tersebut atau oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara langsung dapat dianggap sebagai praktik yang baik karena hal ini memperjelas bahwa auditor eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham.

E.

Media penyebaran informasi harus memberikan akses informasi yang relevan bagi pengguna secara sama, tepat waktu, dan biaya yang efisien. Media penyebaran informasi merupakan hal penting sebagaimana isi informasi itu sendiri. Internet dan teknologi informasi lainnya juga memberikan peluang untuk penyebaran informasi yang lebih baik.

F.

Kerangka tata kelola harus mengarah dan mendorong terjadinya ketentuan mengenai analisa atau saran dari analis, pedagang perantara efek,  pemeringkat, dan pihak lainnya yang relevan dengan keputusan investor, tidak mengandung benturan kepentingan yang material yang mungkin mempengaruhi integritas analisa atau saran yang diberikan.

2.2

Peraturan dan Jurnal Terkait Pengungkapan dan Transaksi

2.2.1 Peraturan BAPEPAM - LK

Bapepam-LK menerbitkan peraturan nomor X.K.6 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012

tentang Penyampaian

Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan ini mencabut Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-134/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten dan Perusahaan Publik dan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP40/BL/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan

Universitas Indonesia

7

Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di Negara Lain. Penyempurnaan peraturan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik sebagai sumber informasi penting bagi pemegang saham dan masyarakat dalam membuat keputusan investasi. Dalam peraturan tersebut antara lain diatur mengenai kewajiban penyampaian bentuk dan isi laporan tahunan. Beberapa poin  penting perubahan peraturan ini antara lain: 1) Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan

Emiten atau Perusahaan Publik (EPP) wajib menyampaikan hardcopy laporan tahunan sebanyak dua rangkap (satu diantaranya asli) juga dalam bentuk  softcopy  paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun  buku berakhir. Laporan tahunan wajib dimuat di website  EPP dan dapat diakses setiap saat. Bagi EPP yang dual listing   (terdaftar juga di  bursa Negara lain) dapat mengikuti ketentuan otoritas di Negara lain tersebut, disampaikan pada tanggal yang sama, dan memuat informasi yang sama. Emiten atau Perusahaan Publik (EPP) yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan tahunan adalah sebagai berikut: a) Dalam hal Emiten yang hanya menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan.  b) Dalam hal EPP menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK dalam periode penyampaian laporan keuangan tahunan, maka EPP dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bapepam dan LK, sepanjang laporan tahunan dalam bentuk asli sebagaimana dimaksud dalam huruf c memuat laporan keuangan tahunan dalam bentuk asli.

Universitas Indonesia

8

2) Umum dan Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan tahunan memuat tambahan informasi CSR secara rinci dalam sub judul sendiri. Penyajian ikhtisar data keuangan penting dalam  bentuk perbandingan selama tiga tahun (sebelumnya 5 tahun). Jika EPP

pernah

mengalami

suspensi

saham,

maka

EPP

wajib

menjelaskannya dan tindakan perusahaan dalam menyelesaikannya. 3) Laporan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Dalam laporan Dewan Komisaris, Dewan Komisaris memberikan  penilaian terhadap kinerja Direksi, Dewan Komisaris juga memberika n  pandangan atas prospek usaha yang disusun Direksi. Sementara dalam laporan

Dewan

Direksi,

Direksi

wajib

memaparkan

kinerja

 perusahaan, gambaran tentang prospek usaha, penerapan tata kelola  perusahaan dan perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan  perubahannya (jika ada). 4) Profil Perusahaan.

Pengungkapan pemegang saham utama dan pengendali perusahaan sampai kepada pemilik individu dalam bentuk skema dan diagram. Artinya jika pemilik mayoritas adalah berbentuk entitas, maka entitas tersebut terus ditelusuri ke atasnya sampai menemukan nama pemilik secara individu. EPP juga wajib mengungkapkan informasi mengenai  jasa yang diberikan,  fee,  dan periode penugasan yang telah dilakukan oleh profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa berkala terhadap EPP tersebut. 5) Analisis dan Pembahasan Manajemen

EPP wajib mengungkapkan secara komprehensif mengenai analisis kinerja keuangan berikut penyebab dan dampaknya. Rincian informasi material seperti investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akusisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. 6) Tata Kelola Perusahaan

EPP diwajibkan mengungkapkan prosedur dasar penetapan dan  besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris/Direksi, khusus untuk

Universitas Indonesia

9

Direksi diungkapkan hubungan antara remunerasi dengan kinerja  perusahaan. EPP juga harus menjelaskan kebijakan perusahaan dan  pelaksanaan

rapat Dewan Komisrasi/Direksi/Komite Audit dan

frekuensi serta tingkat kehadirannya. EPP juga harus mengungkapkan independensi Komite Auditnya. EPP juga harus mencantumkan mengenai unit audit internalnya, sistem  pengendalian

internal

dan

manajemen

resiko,

pengungkapan

 penghargaan dan sanksi yang dikenakan kepada Perusahaan/Dewan Komisaris/Direksi, pengungkapan kode etik dan budaya perusahaan, dan pengungkapan whistleblowing  system. 7) Corporate Social Responsibi li ty 

Bahasan terkait kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan antara lain terkait aspek: lingkungan hidup; praktik ketenagakerjaan, kesehatan,

dan

keselamatan

kerja;

pengembangan

sosial

dan

kemasyarakatan; dan tanggung jawab produk. CSR dapat disampaikan dalam laporan tahunan atau laporan tersendiri. 8) Laporan Keuangan Audited 

Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam laporan tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang telah diaudit oleh akuntan dan memuat pernyataan pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan VIII.G.11 tentang tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau X.E.1 tentang kewajiban penyampaian laporan berkala oleh perusahaan efek. 9) Tanda Tangan Dewan Komisaris dan Direksi

Laporan

tahunan

ditandatangani

oleh

seluruh

anggota

Dewan

Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat. Hal ini sebagai bukti  pertanggungjawaban anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan. 10) Pemberlakuan Peraturan.

Peraturan ini berlaku untuk penyusunan laporan tahunan untuk tahun  buku yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2012.

Universitas Indonesia

10

2.2.2 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, penerapan unsur transparansi dalam suatu perseroan dalam untuk mewujudkan prinsip corporate governance dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

1) Pendekatan Minimal (Pendekatan Pasif) Yaitu suatu perusahaan hanya melakukan transparansi sejauh yang diwajibkan oleh Undang-Undang saja. Seperti mengumumkannya dalam dalam Berita Negara, Tambahan Berita Negara atau surat kabar. Contoh pasal yang memuat pendekatan ini, yaitu Pasal 44 ayat 2: “Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud

 pada ayat 1 (yaitu tentang pengurangan modal) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar dalam  jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.”

2) Pendekatan aktif Yaitu perusahaan tersebut secara aktif melakukan keterbukaan dengan menerapkan prinsip manajemen secara terbuka dengan memberikan secara akurat, tepat waktu dan tepat sasaran terhadap sebanyak mungkin akses kepada pihak pemegang saham maupun  stakeholders lainnya. Pasal yang memuat pendekatan ini, yaitu: Pasal 50 ayat 2 “Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1,

Direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota direksi dan dewan komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada  perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.”

Pasal 101 ayat 1 “Anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saha m

yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.”

Universitas Indonesia

11

Pasal 116 poin b “Dewan komisaris wajib melaporkan kepada perseroan mengenai

kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.”

Tenggang waktu penyampaian laporan tahunan kepada RUPS adalah  paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir, sebagaimana di atur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UU PT, laporan tahunan harus memuat: 1) Laporan keuangan, paling sedikit memuat neraca akhir tahun buku yang lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuisitas dan catatan atas laporan keuangan tersebut; Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat 1 UUPT, direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk

diaudit

apabila:

kegiatan

usaha

Perseroan

adalah

menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, seperti bank, asuransi, reksa dana; Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; Perseroan merupakan Perseroan Terbuka; Perseroan merupakan persero; Perseroan mempunyai aset dan/atau  jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); diwajibkan oleh  peraturan perundang-undangan. Apabila kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi, laporan keuangan tidak akan disahkan oleh RUPS. Laporan atas hasil audit akuntan  publik, disampaikan secara t ertulis kepada RUPS melalui Direksi. 2) Laporan mengenai kegiatan perseroan; 3) Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan; 4) Rincian

masalah

yang

timbul

selama

tahun

buku

yang

mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;

Universitas Indonesia

12

5) Laporan mengenai tugas pegawasan yang telah dilaksanakan dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau. 6)  Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Gaji dan tinjauan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau. Laporan tahunan perseroan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang  bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal  panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham (pasal 67 UUPT). Penandatanganan laporan tahunan merupakan bentuk  pertanggungjawaban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Namun, apabila terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. RUPS melakukan persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS sebagaimana sesuai dalam Pasal 69 UUPT . Berkaitan dengan ketentuan tersebut, anggota direksi dan anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng apabila laporan keuangan yang disediakan tidak benar atau menyesatkan.

2.2.3 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011

Peraturan ini berisi tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik  pada BUMN. Definisi transparansi menurut peraturan ini tertuang pada pasal 3 ayat 1, di mana transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses

Universitas Indonesia

13

 pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Pada Pasal 22 ayat 1 huruf (b) disebutkan untuk memenuhi syarat akuntabilitas, keterbukaan, dan tertib administrasi, Direksi wajib membuat Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan. Pada Pasal 31, Laporan Keuangan Tahunan BUMN diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS/Menteri dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada RUPS/Menteri mengenai alasan pencalonan tersebut dan  besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut . Dalam

Pasal

34

tentang

keterbukaan

informasi,

BUMN

wajib

mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.

2.2.4 EBAR edisi I, November 2005, Transparansi dan Akuntabilitas

EBAR, singkatan dari  Economic Business Accounting Review, merupakan sebuah jurnal yang diterbitkan secara berkala oleh FEUI mengenai informasi dan  pengetahuan dalam bidang ekonomi, bisnis, dan akuntansi serta pengetahuan terkait. Pendekatan penulisannya adalah diseminasi ilmu dengan gaya yang mudah dipahami tapi ilmiah. Di dalam jurnal edisi pertama ini, pihak FEUI  berusaha memberikan pengetahuan mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan usaha dan birokrasi pemerintahan.

Beberapa pokok bahasan dari para pakar di bidangnya yang diulas di dalam jurnal ini, diantaranya: 1) Kejujuran Profesi, oleh Faisal Basri.

Moralitas nyata-nyata punya tempat dalam ekonomi. Bukankah Adam Smith mengatakan bahwa economics is moral science ? Mekanisme pasar dengan proses pertukaran yang melibatkan miliaran manusia tanpa henti, hanya mungkin terjadi dan menghasilkan keadilan jika dilakukan dengan keterbukaan (transparansi) dan

Universitas Indonesia

14

akuntabel yang dilandasi oleh seperangkat aturan tertulis maupun tak tertulis. Dalam prakteknya secara luas, mekanisme pasar ini terjadi pada masyarakat global yang berinteraksi satu sama lain tanpa mengenal  batas-batas negara dan perbedaan warga negara, suku, ras, dan agama. Interaksi ini terjadi lewat transaksi yang dilandasi oleh semangat persaingan. Sudah barang tentu mekanisme seperti ini tak selamanya membawa maslahat bagi seluruh warga dunia. Pemusatan akumulasi modal dan jurang ketimpangan di dalam suatu negara maupun antar negara dapat menjadi semakin lebar. Pasar pun akhirnya berubah menjadi lebih banyak membawa petaka dan bersifat eksploitatif.  Namun bukan karena sisi gelapnya itu kita lantas menafikan pasar, karena pasar tak mungkin tergantikan oleh mekanisme lain sebagai kendaraan menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Kita memang wajib terus mencari formulasi untuk mewujudkan pasar yang  bermartabat, yang mengusung sense of justice dan sense of equity. Profesi penilai, auditor, akuntan, analis keuangan, ekonom, dan lainnya menjadi penopang kapitalisme global. Jika kalangan  profesional ini tidak dapat berfungsi dengan baik, maka mereka turut memacu dunia usaha dan perekonomian semakin buruk. Mereka sekedar menjadi mesin tanpa jiwa dari para pemilik modal. Banyak  pihak yang akan puas hanya dengan sekedar menjadi remah-remah dari sistem kapitalisme yang menghisap dan menipu, padahal mereka seharusnya dapat menjadi pengimbang di dalam mekanisme tersebut. Disini kejujuran adalah kuncinya. Kejujuran yang harusnya melekat di semua pihak, dengan transparansi dan akuntabilitas yang menjadi syaratnya. John M. Huntsman (2005) dalam bukunya Winners never Cheat mengajarkan pada kita bahwa yang benar dan yang salah jelas sekali  perbedaannya dan oleh karena itu kita harus selalu memeriksa moral compass dalam setiap langkah yang hendak kita tempuh. la juga

Universitas Indonesia

15

menekankan untuk senantiasa mematuhi aturan dan bersaing matimatian tetapi dengan sehat dan tanpa menelikung. Pengalamannya sebagai pengusaha sukses membuktikan bahwa kejujuran menduduki tempat terhormat dalam berusaha, dan lebih dari itu, merupakan kunci untuk meraih sukses yang bermartabat. Maka sudah sepantasnya seluruh profesi, mulai dari akuntan, penilai, ekonom, pengacara, dokter, dan lain sebagainya, termasuk pula kalangan

birokrat,

pengusaha,

dan

masyarakat

umum

selalu

mengedepankan kejujuran sehingga proses kehidupan dapat berjalan lebih baik. 2) Audit

Investigatif:

Metode

Efektif

dalam

Pengungkapan

Kecurangan, oleh Khairiansyah Salman.

Audit Investigatif adalah audit yang berhubungan dengan kecurangan (fraud). Saat ini, kebutuhan akan Audit Investigatif tidak hanya

 berkaitan dengan pemborosan dan penyelewengan yang merugikan institusi pemerintahan, atau perusahaan milik negara saja, tetapi juga  berkaitan dengan peraturan-peraturan yang secara umum mengikat semua pihak yang ada dalam sebuah negara. Keahlian atas Audit yang  berkaitan dengan tindakan kecurangan sangat diperlukan di sektor dunia usaha guna mencegah, mendeteksi dan mengungkapkan semakin maraknya tindak kecurangan seperti penggelapan, salah saji laporan keuangan, pembakaran dengan sengaja properti untuk mendapatkan keuntungan (insurance fraud ), pembangkrutan usaha dengan sengaja. kecurangan dalam investasi, kecurangan perbankan, komisi yang terselubung, mark-up  proyek, penyuapan dalam bisinis, kecurangan dengan menggunakan teknologi Informasi, dan lain sebagainya. Terdapat

beberapa

aksioma

yang

berhubungan

dengan

audit

investigatif ini, antara lain: a) Kecurangan itu tersembunyi (Fraud is Hidden) Kecurangan memiliki metode untuk menyembunyikan seluruh aspek yang mungkin dapat mengarahkan pihak lain menemukan terjadinya kecurangan tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan oleh

Universitas Indonesia

16

 pelaku kecurangan untuk menutupi kecurangannya juga sangat  beragam, dan terkadang sangat canggih sehingga hampir semua orang (bahkan Auditor Investigatif sekalipun) juga dapat terkecoh.  b) Melakukan pembuktian dua sisi (Reverse Proof). Auditor harus mempertimbangkan apakah ada bukti-bukti yang membuktikan bahwa dia tidak melakukan kecurangan. Demikian  juga sebaliknya. jika hendak membuktikan bahwa seseorang tidak melakukan tindak kecurangan, maka dia harus mempertimbangkan  bukti-bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tidak melakukan tindak kecurangan. c) Keberadaan suatu Kecurangan (Existence of Fraud). Adanya suatu tindak kecurangan atau korupsi baru dapat dipastikan  jika telah diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Dengan demikian, dalam melaksanakan Audit Investigatif, seorang auditor dalam laporannya tidak boleh memberikan opini mengenai kesalahan atau tanggung jawab salah satu pihak jawab atas terjadinya suatu tindak kecurangan atau korupsi. Auditor hanya mengungkapkan fakta dan proses kejadian, beserta pihak-pihak yang terkait dengan terjadinya kejadian tersebut berdasarkan bukti bukti yang telah dikumpulkannya.  Association of Certified Fraud Examiners  menjelaskan beberapa

metodologi

yang

dapat

dilakukan

dalam

melaksanakan

audit

investigatif. Metodologi ini menjadi rujukan internasional di dalam melaksanakan  Fraud Examination.   Disini lebih menekankan kepada kapan dan bagaimana melaksanakan suatu Pemeriksaan Investigatif atas kasus yang memiliki indikasi tindak kecurangan dan berimplikasi kepada aspek hukum, serta bagaimana tindak lanjutnya. Pemeriksaan Investigatif yang dilakukan untuk mengungkapkan adanya tindak kecurangan terdiri atas banyak langkah. Karena  pelaksanaan pemeriksaan investigatif atas kecurangan berhubungan dengan hak-hak individual pihak-pihak lainnya, maka pemeriksaan

Universitas Indonesia

17

investigatif harus dilakukan setelah diperoleh alasan yang sangat memadai dan kuat, yang diistilahkan sebagai predikasi.  Predikasi adalah suatu keseluruhan kondisi yang mengarahkan atau

menunjukkan

adanya

keyakinan

kuat

yang

didasari

oleh

 professionalisme dan sikap kehati-hatian dari auditor yang telah dibekali dengan pelatihan dan pemahaman tentang kecurangan, bahwa kecurangan telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Tanpa  predikasi, Pemeriksaan Investigatif tidak boleh dilakukan. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpuasan dari berbagai kalangan yang menyangka bahwa jika suatu institusi audit menemukan satu indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan  financial audit -nya, maka institusi tersebut dapat melakukan Pemeriksaan Investigatif. Pemeriksaan Investigatif belum tentu dapat langsung dilaksanakan karena indikasi yang ditemukan umumnya masih sangat prematur sehingga memerlukan sedikit pendalaman agar diperoleh bukti yang cukup

kuat

untuk

selanjutnya

dapat

dilakukan

Pemeriksaan

Investigatif. Garis besar proses Pemeriksaan Investigatif secara umum adalah sebagai berikut: a) Penelaahan Informasi Awal Pada proses ini pemeriksa melakukan: pengumpulan informasi tambahan, penyusunan fakta dan proses kejadian, penetapan dan  penghitungan tentatif kerugian keuangan, penetapan tentatif  penyimpangan, dan penyusunan hipotesa awal.  b) Perencanaan Pemeriksaan Investigatif Pada tahapan ini, dilakukan pengujian hipotesa awal, identifikasi  bukti-bukti, menentukan tempat/sumber bukti, analisa hubungan  bukti dengan pihak terkait, dan penyusunan program pemeriksaan investigatif. c) Pelaksanaan Pada tahapan pelaksanaan dilakukan pengumpulan bukti-bukti,  pengujian fisik, konfirmasi, observasi, analisa dan pengujian

Universitas Indonesia

18

dokumen, interview, penyempurnaan hipotesa, dan review kertas kerja. d) Pelaporan Fase terakhir, dengan isi laporan hasil Pemeriksaan Investigatif kurang tebih memuat: unsur-unsur melawan hukum, fakta dan  proses

kejadian,

dampak

kerugian

keuangan

akibat

 penyimpangan/tindakan melawan hukum, sebab-sebab terjadinya tindakan melawan hukum, pihak-pihak yang terkait dalam  penyimpangan/ tindakan melawan hukum yang terjadi, dan bentuk kerja sama pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan/tindakan melawan hukum. e) Tindak Lanjut Pada tahapan tindak lanjut ini, proses sudah diserahkan dari tim audit kepada pimpinan organisasi dan secara formal selanjutnya diserahkan kepada penegak hukum. Penyampaian laporan hasil Audit Investigatif kepada pengguna laporan diharapkan sudah memasuki pada tahap penyidikan. Berkaitan dengan kesaksian dalam proses lanjutan dalam peradilan, tim Audit Investigatif dapat ditunjuk oleh organisasi untuk memberikan keterangan ahli jika diperlukan. Khusus untuk hal-hal yang berkaitan dengan adanya unsur pidana maka sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 3 menyebutkan: "Apabila

suatu

menimbulkan

pemeriksaan

sangkaan

tindak

mengungkapkan pidana

atau

hal-hal

yang

perbuatan

yang

merugikan keuangan Negara, maka Badan Pemeriksa Keuangan memberitahukan persoalan tersebut kepada Pemerintah." Dalam

 penjelasannya yang dimaksud dengan pemerintah adalah Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 pasal 14 ayat (1) disebutkan: "Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur  pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang

Universitas Indonesia

19

berwenang

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang

-

undangan."

Secara profesional, jika seorang Auditor menemukan adanya indikasi  pelangaran hukum, maka auditor tersebut diharuskan melaporkan kepada penyidik atau penegak hukum. Mengacu kepada Srandar Audit  Pemerintahan butir 6.24 yang menyatakan bahwa dalam keadaan

tertentu,

peraturan

perundang-undangan

atau

kebijakan,

dapat

mengharuskan auditor untuk dengan segera melaporkan indikasi  berbagai

jenis

ketidakberesan

atau

unsur

perbuatan

melanggar/melawan hukum tertentu kepada penegak hukum atau kepada pihak penyidik yang berwenang. Audit Investigatif yang dilaksanakan di sektor swasta seringkali tidak menjadi perhatian umum karena disamping biasanya tidak berskala  besar, juga pihak perusahaan atau entitas yang menjadi korban enggan untuk mengekspose. Sebaliknya, Audit Investigatif yang melibatkan entitas publik dan berkaitan dengan dana publik (keuangan negara) dari sisi nominal biasanya cukup besar dan bagi entitas tersebut menjadi sebuah tuntutan transparansi ditambah lagi sekarang ini dengan iklim reformasi dengan pemberantasan korupsi sebagai lokomotifnya, menjadikan perhatian publik terhadap hal ini menjadi sangat besar. 3) Bukti Audit dari Perspektif Hukum, oleh Timur Sukirno.

Di dalam praktek bisnis, ada berbagai pihak yang turut berperan sebagai  stakeholder   namun mempunyai keterbatasan akses terhadap informasi korporasi. Oleh karenanya, golongan ini harus diberikan akses

terhadap

informasi

perseroan.

Informasi

tersebut

yang

dipersiapkan oleh pihak independen, dalam hal ini akuntan publik. Ini sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi dalam  good corporate  governance, dimana setiap pihak yang mempunyai kepentingan atas

suatu perusahaan dapat mengakses informasi perusahan sehingga dapat mengambil putusan yang tepat.

Universitas Indonesia

20

Permasalahannya muncul ketika ada pihak yang merasa bahwa  pengungkapan laporan keuangan perseroan, yang sudah diaudit oleh akuntan publik (atau selanjutnya disebut: Hasil Audit), ternyata mengganggu kepentingannya. Dimana pihak tersebut mendalilkan  bahwa hal-hal yang tertera dalam Hasil Audit adalah salah dan tidak merefleksikan keadaan hukum yang sebenarnya. Sebagai ilustrasi sederhana: suatu Hasil Audit dari suatu perusahaan (PT A) mencatatkan aset portfolio dan aset benda tidak bergerak (tanah) sebagai aset perusahaan. Pencatatan kepemilikan atas saham dan tanah tersebut didasarkan, selain pada keterangan dari direksi PT A, juga pada adanya perjanjian jual beli antara PT A dengan pemilik saham dan tanah tadi, serta adanya bukti pembayaran dari PT A kepada pemilik saham dan tanah sebelumnya. Kedua hal ini pula yang dijadikan dasar pencatatan kepemilikan oleh PT A terhadap saham dan tanah dalam Hasil Audit PT A. Dari

kasus

ini,

terdapat

kemungkinan

satu

pihak

rnerasa

kepentingannya dilanggar dengan pencatatan kepemilikan PT A sebagai pemilik dari saham atau tanah tersebut. Berangkat dari asumsi ini, pihak yang kepentingannya dilanggar itu mungkin mengajukan keberatan terhadap pencatatan kepemilikan PT A dalam Hasil Audit. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana pengadilan memperlakukan Hasil Audit sebagai alat bukti di persidangan? Dari bentuknya, Hasil Audit adalah suatu alat bukti yang termasuk alat  bukti tulisan atau surat. Di dalam hukum pembuktian di Indonesia, Alat bukti tulisan atau surat dibagi lagi menjadi dua, yaitu: surat yang diberi tandatangan yang memuat suatu hak atau perikatan yang sejak semula ditujukan untuk pembuktian (disebut sebagai akta) dan surat atau catatan yang tidak termasuk dalam golongan akta (disebut sebagai non Akta). Akta sendiri dibagi menjadi dua (2) yaitu: yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh penguasa yang mencatat apa yang dimintakan oleh pihak yang berkepentingan (disebut sebagai akta otentik) dan akta yang dibuat untuk tujuan

Universitas Indonesia

21

 pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dan pejabat (d isebut sebagai akta di bawah tangan). Hasil Audit dapat digolongkan sebagai akta di bawah tangan dengan alasan tidak ada keterlibatan dari notaris, atau pejabat pembuat tanah lainnya. Hasil Audit mungkin juga dapat digolongkan sebagai non akta karena Hasil Audit hanya memeriksa laporan keuangan yang berisi  pencatatan atau dokumentasi suatu perusahaan. Intinya suatu pihak dapat

menafsirkan

dan

mengkonstruksikan

suatu

Hasit

Audit

dimasukan ke dalarn golongan apa, akan bergantung pada penafsiran  pihak yang bersangkut an, dan dalam hal ini adalah pengadilan. Apabila pernyataan atau isi laporan keuangan dan Hasil Audit didasarkan pada dokumen sumber sekunder atau yang bukan berasal dari sumber hukum utama kemudian dijadikan sebagai bukti dalam  persidangan, besar kemungkinan pihak lawan akan berkeberatan dan dapat membuktikan kenyataan sebaliknya. Sebab, bukti yang lebih kuat menurut hukum pembuktian, yang juga akan mempengaruhi  pertimbangan hakim, adalah bukti yang berasal dari sumber hukum utama. Merujuk pada ilustrasi pertama mengenai kepemilikan PT A atas saham dan tanah, maka adalah bijak apabila PT A dalam menyusun

laporan

keuangannya

dan

akuntan

publik

dalam

mengeluarkan Hasil Audit memperhatikan kepemilikan bukan hanya  berdasarkan perjanjian jual beli dan bukti pembayaran atas saham dan tanah, tetapi juga berdasarkan daftar pemegang saham yang dimiliki  perseroan dan sertifikat tanah yang bersangkutan (sebagai sumber hukum utama yang lebih kuat). 4) BUMN: Governance dan Pengendalian Internal oleh Ahmad Syahroza.

Dalam tulisannya beliau mengangkat mengenai salah satu BUMN  perbankan yang selalu mendapatkan rating baik untuk penerapan corporate governance tetapi bisa terjadi pembobolan dana di bank tersebut disertai indikasi yang melibatkan orang dalam perusahaan. Kemudian muncul pertanyaan, bukankah BUMN dimaksud telah

Universitas Indonesia

22

dianggap memiliki dan menerapkan governance secara baik? Menapa masih bisa terjadi penyelewengan pada korporasi tersebut? Dalam hal ini, beliau menegaskan bahwa perlu dipisahkan antara isu corporate governance dan pengendalian internal. Isu corporate  governance lebih menekankan pada hubungan berbagai pihak pada

 pengendalian di tingkatan "stratejik" atau di level korporasi, sementara isu pengendalian internal lebih menitik beratkan pada upaya  pengendalian di tingkat operasional. Namun demikian, walaupun fungsi keduanya berbeda dalam tingkatan, keduanya mempunyai hubungan yang erat. Dalam kaitan ini Root (1998, p. 82) menyatakan bahwa sudah saatnya konsepsi pengendalian internal disatukan (merge) dengan tujuan dari corporate governance sehingga pada akhirnya akan menghilangkan

keraguan

terhadap

fungsi

masing-masing

dalam

 pengendalian korporasi. Jika hal ini dilakukan,

kerangka

diharapkan kedua

konsepsi (governance dan pengendalian internal) tersebut dapat  berjalan beriringan dan memberikan sinergi di dalam pelaksanaan aktivitas korporasi, baik operasional maupun stratejik, di dalam mencapai tujuan perusahaan secara lebih efektif. Untuk itu dari sudut  governance, secara simultan "harapan" ini juga harus dilakukan pula pada tingkatan board ( supervisory board dewan  pengawas) agar dapat menghasilkan esensi pengendalian yang efektif, Dalam kaitan inilah sebenarnya diperlukan adanya komite audit sebagai elemen penting di dalam suatu kerangka board governance. Komite audit, seperti halnya berbagai bentuk komite lainnya yang dikenal dalam  govemance, merupakan "perangkat" kerja board  governance sebagai organ penting di dalam sebuah korporasi. Dalam

kaitan fungsi komite audit inilah dianggap fungsi  governance dan  pengendalian internal dapat dilihat hubungannya lebih jelas. Komite audit yang mempunyai peran vital dalam proses pelaporan keuangan,

akan

berhubungan

dengan

pengendalian

keuangan

 perusahaan, termasuk melakukan telaah (review) terhadap keandalan

Universitas Indonesia

23

 pengendalian internal yang dimiliki perusahaan serta kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Komite audit juga berfungsi untuk melakukan seleksi penunjukkan kantor akuntan publik dan melakukan evaluasi atas kinerja kantor akuntan publik yang ada. Cakupan tugas komite audit tercermin dalam "hubungan" tidak saja dengan internal auditor perusahaan tetapi juga dengan auditor eksternal dalam upaya menghasilkan laporan keuangan  perusahaan yang dapat mencerminkan tingkat  good governance (Abott, Parker dan Peters, 2004; Raghunan dan dan Rama, 2003; dan Asbaugh dan Warfield, 2003). Abott, Parker dan Peters (2004) menyatakan bahwa komite audit  berperan penting dalam menilai efektifitas kinerja fungsi internal audit dan eksternal audit. Hal ini konsisten dengan pernyataan Raghunandan dan Rama (2003) yang menyatakan bahwa komite audit memainkan  peran kunci dalam proses pelaporan keuangan dengan "overseeing and monitoring management" dan juga keterlibatannya dengan eksternal auditor dalam proses pelaporan keuangan. 5) Kejahatan Akuntansi dan Kesiapan Kita, oleh Darwis Darwis.

Tahukah anda kebangkrutan terbesar yang pernah terjadi yang diakibatkan tidak adanya transparansi dalam perusahaan? Inilah yang dialami oleh WorldCom. Raksasa telekomunikasi AS WorldCom akhirnya secara resmi mengajukan pailit yang sekaligus mencatat rekor kepailitan terbesar, dengan nilai US$107 miliar atau sekitar 963 trilyun rupiah. WorldCom akhirnya mengakui pada akhir Juni 2002 bahwa pihaknya telah merekayasa pembukuan sebesar US$3,9 miliar untuk membiayai operasi selama lebih dari satu tahun guna menghindari kerugian. Bernard Ebbers, mantan Pimpinan Eksekutif (CEO) WorldCom akhirnya dihukum 20 tahun karena  penipuan akuntansi yang merupakan penipuan dan kebangkrutan terbesar dalam sejarah kejahatan akuntansi di AS ini. Sebelumnya, Enron, Global Crossing, Kmart, Williams Co., dan Xerox  juga berurusan dengan penyelidikan atas penipuan akuntansi dalam

Universitas Indonesia

24

laporan keuangan mereka. Sebagai catatan, Enron yang sebelumnya memiliki kapitalisasi saham hampir USD 80 milliar hancur berkepingkeping. Pekerjanya kehilangan dana pensiun, para investor kehilangan uang, dan pasar modal tiba-tiba terkena demam "Enronitis" sebagai efek turunnya indeks secara tajam akibat kasus tersebut. Menyusul berbagai skandal akuntansi yang melibatkan nilai yang sangat besar tersebut, politisi AS dengan serius memastikan peristiwa serupa tidak terulang lagi. Presiden Bush dalam sebuah kesempatan mengumumkan sejumlah proposal untuk melakukan "crack down" atas  perilaku tidak etis para petinggi perusahaan tersebut. SEC dan Justice  Department mendapatkan anggaran lebih banyak untuk melawan fraud

keuangan, hukuman dan penalti untuk pelaku pun diperberat. Lantas

bagaimana

dengan

Indonesia?

Adakah

kekhawatiran

masyarakat soal potensi penipuan akuntansi yang dilakukan berbagai  perusahaan (publik, BUMN, maupun swasta)? Beberapa analisis dengan gamblang menyebutkan, terjadinya krisis perbankan nasional tahun 1997 tidak lepas dari ketidakmampuan laporan keuangan yang mereka berikan untuk menjadi potret utuh (clearly portrays) tentang resources

ekonorni

sesungguhnya

dari

perusahaan-perusahaan

tersebut, sehingga perusahaan yang terlihat sehat-sehat saja dari luar, ternyata sudah keropos di dalamnya. Terlepas apakah disengaja atau tidak, kejadian-kejadian tersebut semestinya memberikan gambaran kepada semua pihak bahwa skandal akuntansi teramat mahal harganya, di manapun itu terjadi.  Bentuk bentuk skandal akuntansi

Bentuk-bentuk penipuan akuntansi secara umum dapat dijelaskan  berdasarkan empat prinsip dasar akuntansi yang lazim digunakan dalam mencatat transaksi yang terjadi. Ide dasar kecurangan tersebut adalah pengingkaran terhadap prinsip-prinsip itu sendiri. Yang pertama adalah prinsip biaya historis (historical cost). Standar akuntansi yang berlaku memperbolehkan perusahaan untuk mencatat  biaya dengan menggunakan metode historis. Selain itu pencatatan ini

Universitas Indonesia

25

 juga dapat dilakukan berdasarkan metode lain,  fair value misalnya, sepanjang dalam kriteria yang jelas,  baku dan konsisten. Masalahnya, para pelaku penipuan akuntansi seringkali menggunakan celah yang terdapat dalam prinsip ini untuk melakukan kecurangan, misalnya dalam mencatat barang persediaan. Contoh nyatanya, Kurzweil Applied Intelligence Inc., AS, 1996, dengan sengaja tidak melakukan pencatatan atas persediaan mereka yang bernilai jutaan dollar AS. Perusahaan seolah-seolah mengirimkan  barang tersebut ke pelanggannya, padahal inventory tersebut hanya ditumpuk dari satu gudang ke gudang Lain. Pengingkaran prinsip ini  juga bisa terjadi saat perusahaan menyusutkan properti, pabrik, dan  perlengkapan

produksi. Sebagai

gambaran,

dua

metode

yang

sebenarnya sama-sama diperbolehkan akan tetapi dapat menghasilkan  jumlah penyusutan yang amat berbeda. Lihatlah saat Du Pont mengubah metode depresiasi mereka dari akselarasi ke garis lurus ,  pendapatan bersih laporan keuangannya untuk tahun itu melonjak tajam hingga USD 250 juta. Prinsip yang kedua adalah pengakuan pendapatan. Ada banyak bentuk kecurangan

yang

dapat

dilakukan

saat

mengakui

pendapatan.

Priceline.com (2000) misalnya, melaporkan pendapatan sebesar USD 152 juta. Tetapi ternyata angka yang dilaporkan oleh perusahaan yang  bergerak dalam online airline tickets dan kamar hotel ini merupakan angka " gross booking ". Setetah dikurangi berbagai setoran kepada airline, dan hotel, real revenue dari perusahaan tersebut hanya tinggal

sebesar USD 18 juta. Karena investor tidak tahu-menahu mengenai hal ini, saham Priceline.com terlanjur diperdagangkan dengan nilai 214 kali dari besaran pendapatan yang sesungguhnya. Prinsip ketiga adalah tentang kesesuaian (matching principles). Perusahaan boleh saja menggeser periode pendapatan dan pembiayaan ke periode berikutnya (deferred) atau sebaliknya mengakuinya lebih awal {accrued), sepanjang metode yang dipakai oleh perusahaan tersebut sesuai dengan standar. Masalahnya, penggunaan prinsip ini

Universitas Indonesia

26

 pun rentan disalahgunakan. Inilah yang terjadi pada WorldCom. Dari  jumlah penipuan akuntansi sobesar USD 11 miliar, sedikitnya USD 3,1 miliar berasal dari biaya sambungan/line costs 2001 (termasuk didalarnnya telecom access dan transport charges) yang di-deferred oleh WorldCom menjadi biaya modal dan diamortisasikan selama sepuluh tahun. Padahal standar yang digunakan dan berlaku saat itu mengatur agar biaya tersebut harus dibiayakan pada periode itu juga. Prinsip keempat adalah  full disclosure. Rule of thumb untuk mengingkari prinsip ini sederhana saja. Laporkan bagian-bagian yang membuat laporan keuangan tersebut terlihat lebih baik, dan singkirkan  jauh-jauh bagian sebaliknya yang tidak menarik bagi investor, kreditor, kantor pajak, bahkan pemegang saharn sekalipun. Untuk prinsip ini, meskipun tidak selalu benar, pernyataan CEO General Electric Jeffrey R. Immelt bisa menjadi pelajaran berharga  bagi petinggi perusahaan di Indonesia: " I want people to think about GE as we think of GE as a transparent company. If necessary, GE's annual report will be the size of New York City's phone book! "

Belajar dari berbagai kasus penipuan akuntansi yang terjadi dan semakin beragamnya bentuk skandal tersebut, sudah sepantasnya  pihak-pihak yang berkepentingan di Indonesia mengambil langkah serius. Karena diakui atau tidak, skandal penipuan akuntansi ini dapat diibaratkan bagai sebuah gunung es. Puncaknya boleh saja terlihat  pendek, tetapi sebenarnya di dalamnya besar dan menakutkan. Terakhir, seorang akuntan sejatinya identik dengan seorang dokter. Salah satu kunci yang juga penting adalah kode etik profesi. Jika dokter malpraktek bisa menyebabkan melayangnya nyawa seorang  pasien, maka malpraktek akuntan bisa menyebabkan melayangnya nyawa sebuah perusahaan.

2.3 Perkembangan Pengungkapan dan Transparansi di Indonesia

Perkembangan pengungkapan penuh (full disclosure) di Indonesia tidak terlepas dari beberapa peristiwa yang terjadi di negara lain, seperti Amerika

Universitas Indonesia

27

Serikat. Ini didasarkan pada teori bahwa investor akan membuat keputusan lebih dalam investasi jika manajemen mengungkapkan semua informasi yang material tentang perusahaan tersebut. Perkembangan disclosure selanjutnya terjadi pada skandal Enron yang merupakan skandal akuntansi terbesar dalam dekade terakhir. Di Indonesia, skandal Enron membuat Bapepam LK memperketat  berbagai aturan. Diantaranya dengan mengeluarkan aturan tata kelola perusahaan, memperbaharui aturan pengungkapan, sampai dengan adanya kewajiban untuk melakukan rotasi dengan kantor akuntan publik sebagai auditor. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia pun mengalami perkembangan. Yang terakhir adalah melakukan adopsi dalam rangka konvergensi dengan IFRS. Dengan demikian,  praktik pengungkapan yang sangat berbeda dari satu negara dengan negara lain sebelum dilakukannya adopsi IFRS, perlahan mulai menyatu. Banyak perusahaan sudah meningkatkan pengungkapan dengan menggunakan IFRS, mematuhi ketentuan pasar modal, dan memberikan respon terhadap berbagai permintaan informasi yang diajukan para investor dan analis. Sesuai dengan Pedoman Umum GCG , transparansi juga merupakan salah satu asas yang harus dipenuhi demi terwujudnya GCG. Salah satu langkah untuk mewujudkan GCG adalah dengan menyediakan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh para pihak yang berkepentingan. Asas transparansi ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dimana salah satu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh perusahaan adalah informasi mengenai laporan keuangan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh  peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui pengungkapan dan transparansi, diharapkan asimetri informasi antara manajemen dan para pemangku kepentingan dapat direduksi sehingga  pemangku kepentingan akan memperoleh intensitas informasi yang boleh

Universitas Indonesia

28

dikatakan “sama” kualitasnya dengan manajemen. Melalui pengungkapan dan

transparansi pula, pemangku kepentingan khususnya pemangku kepentingan eksternal, dapat melakukan pengawasan guna memastikan manajemen mengelola  perusahaan secara benar dan setiap keputusan yang diambil benar-benar diarahkan untuk pencapaian tujuan perusahaan, yaitu penciptaan nilai bagi para pemangku kepentingan. Hubungan

keterbukaan

informasi

terhadap

pemangku

kepentingan

sangatlah penting karena manfaat dari penerapan keterbukaan informasi khususnya bagi para pemegang saham adalah pemegang saham dapat mengetahui kondisi perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai pemegang saham. Bagi  perusahaan, melakukan keterbukaan informasi tentu memberikan manfaat yaitu mendapatkan kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan.

2.4

Perbandingan Laporan Tahunan PT Telkom dengan Peraturan BAPEPAM-LK dan Prinsip OECD

Berikut

ini

adalah

perbandingan

antara

Laporan

Tahunan

PT

Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom) tahun 2013 dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian dan Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan juga prinsip 5 OECD:

Tabel 2.1 Perbandingan Laporan Tahunan PT Telkom dengan Peraturan Bapepam Laporan Tahunan PT  No

Isi Peraturan KEP-431/BL/2012

Telkom

2013

(Ya/Tidak) 1. 2. 3. 4.

Disampaikan paling lama 4 bulan setelah tahun  buku berakhir Dimuat dalam laman (website) dan dapat diakses setiap saat Disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Ikhtisar data keuangan penting selama 3 tahun  buku terakhir dari pendapatan, laba (rugi), jumlah aset hingga rasio keuangan; 

Ya (10 Maret 2014) Ya Ya

Ya

Universitas Indonesia

29

5.

6.

7.



Ya



Tidak



Tidak



Ya



Ya



Ya

informasi saham yang diterbitkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku (jumlah, harga, kapitalisasi pasar dan volume  perdagangan saham); Ditambahkan penjelasan tentang aksi korporasi (kapan, rasio, jumlah dan harga sebelum dan sesudah aksi korporasi) jika ada; Dijelaskan alasan penghentian sementara (suspension) perdagangan saham dalam tahun  buku jika ada; Laporan Dewan Komisaris Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai  pengelolaan perusahaan; Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi; Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada) Laporan Direksi (kinerja perusahaan, gambaran tentang prospek usaha, penerapan tata kelola  perusahaan, perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya) Profil Perusahaan (nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, e-mail, dan laman (website)  perusahaan dan/atau kantor cabang/perwakilan; riwayat singkat perusahaan; kegiatan usaha  perusahaan, serta jenis produk dan/atau jasa yang dihasilkan; bagan struktur organisasi perusahaan dalam bentuk bagan, paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi; visi dan misi perusahaan; profil Dewan Komisaris dan Direksi (pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham (jika ada); jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya; uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada akhir tahun buku yang terdiri dari: a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; b) Komisaris dan Direktur yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan c) kelompok  pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok  pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik; informasi mengenai  pemegang saham utama dan pengendali EPP, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada  pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk

Ya

Ya

Universitas Indonesia

30

8.

9.

skema atau diagram; nama entitas anak,  perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama,  beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut (jika ada); kronologis pencatatan saham dan perubahan  jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham  perusahaan dicatatkan (jika ada) Diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, fee, dan periode penugasan yang telah dilakukanTerhadap profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada EPP Analisis dan Pembahasan Manajemen tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri EPP; analisis kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir; struktur permodalan dan kebijakan manajemen atas struktur permodalan tersebut;  bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barangmodal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut,sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut,mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yangdirencanakan  perusahaan untuk melindungi risiko dari  posisimata uang asing yang terkait; informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan; kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen per saham(kas dan/atau non kas) dan  jumlah dividen per tahun yangdiumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir; informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/  peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/ modal, transaksi afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku (jika ada);  perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruhsignifikan terhadap  perusahaan dan dampaknya terhadap laporankeuangan (jika ada); dan  perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadaplaporan keuangan (jika

Ya



Ya



Ya



Ya













Ya

Ya Ya

Ya

Ya

Ya

Universitas Indonesia

31

10.

ada). Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Dewan Komisaris; Direksi; Komite Audit; Komite lain yang dimiliki EPP; Sekretaris perusahaan; Unit audit internal; Sistem pengendalian interen (internal control); Sistem manajemen risiko; Perkara penting yang dihadapi oleh EPP, entitas anak, anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat; Sanksi administratif ; Kode etik dan budaya perusahaan (jika ada); Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan EPP(jika ada); Sistem pelaporan pelanggaran (whistle  blowing system) di EPP.

Ya

        

  



11.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam aspek lingkungan hidup, ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, pengembangan sosial dan kemasyarakatan, tanggung jawab produk

Ya

12.

Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit

Ya

13.

Tanda Tangan Dewan Komisaris dan Direksi

Ya

Universitas Indonesia

32

Tabel 2.2 Perbandingan Laporan Tahunan PT Telkom dengan Prinsip 5 OECD Laporan

Sub

Isi Prinsip 5 OECD

 prinsip A

PT

Tahunan

Telkom

2013

(Ya/Tidak) Keterbukaan

harus

meliputi,

namun

tidak

terbatas pada, informasi material atas: 

Keuangan dan hasil operasi perusahaan

Ya



Tujuan Perusahaan

Ya



Kepemilikan saham mayoritas dan hak

Ya

suara 

Kebijakan

remunerasi

untuk

dewan

Ya

komisaris dan direksi, dan informasi tentang

anggota

termasuk

dewan

komisaris,

kualifikasi,proses

 perangkapan

seleksi,

jabatan

dan

independensinya. 

Transaksi hubungan istimewa



Faktor-faktor

risiko

Ya

yang

dapat

Ya

diperkirakan 

Hal-hal karyawan

penting dan

berkaitan para

dengan

Ya

pemangku

kepentingan lainnya 

Struktur

dan

Kebijakan

tata

kelola

Ya

khususnya berkaitan dari pedoman atau kebijakan tata kelola perusahaan dan  penerapannya. B

Informasi harus disajikan dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi yang  berkualitas tinggi dan keterbukaan keuangan dan non-keuangan

Ya

Universitas Indonesia

33

C

Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten dan memenuhi kualifikasi dalam rangka menyediakan kepastian eksternal kepada pengurus dan pemegang saham

Ya

D

Audit eksternal harus bertanggungjawab kepada  pemegang saham dan melaksanakan tugasnya terhadap perusahaan secara profesional selama melakukan audit

Ya

E

Media penyebaran informasi harus memberikan akses informasi yang relevan bagi pengguna secara sama, tepat waktu dan biaya yang efisien

F

2.5.

Kerangka harus corporate governance  mengarah dan mendorong terciptanya ketentuan mengenai analisa atau saran dari analis,  pedagang perantara efek, pemeringkat, dan  pihak lainnya yang relevan dengan keputusan investor, tidak mengandung benturan kepentingan yang material yang mungkin mempengaruhi integritas analisa atau saran yang diberikan

Ya Ya

Kasus PT Perusahaan Gas Negara (PT PGN)

2.5.1 Kronologi dan Gambaran Kasus PT PGN

Pada tanggal 8 Januari 2007 telah terjadi suatu transaksi yang tidak wajar atas saham PT PerusahaanGas Negara (Persero) Tbk di mana dalam harga pembukaan  perdagangan Rp.10.850,- per lembar saham, dan pada harga penutupan  perdagangan jatuh ke harga Rp. 7.400,- per lembar sahamnya (31,8 %). Kemudian pada tanggal 11 Januari 2007, transaksi harga perdagangan dibuka pada Rp. 9.650,-per lembar saham dan pada harga penutupan perdagangan  jatuh kembali ke posisi Rp. 7.400,- per lembar sahamnya atau terjadi lagi  penurunan sebesar (23,36 %). Pemicunya ternyata PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk terlambat memberitahukan kepada publik tentang penyelesaian  proyek pipanisasi South Sumatera  –   West Java (SSWJ), akibatnya terjadi  panic  selling   yang melanda investor asing maupun lokal. Faktor penurunan harga saham

PGAStersebut erat kaitannya dengan koreksi atas rencana besarnya volume gas yang akan dialirkan, yaitu mulai dari (paling sedikit) 150 MMSCFD menjadi 30 MMSCFD. Selain itu, juga dinyatakan bahwa tertundanya gas in (dalam rangka komersialisasi) yang semula akan dilakukanpada akhir Desember 2006 tertunda

Universitas Indonesia

34

menjadi Maret 2007. Informasi yang diberitahukan kepada publik tersebut, sebenarnya

sudah

diketahui

oleh

manajemen

PGAS

sejak

tanggal

12

September2006 (informasi tentang penurunan volume gas) serta sejak tanggal 18 Desember 2006 (informasi tertundanya gas in). Atas kejadian tersebut, Bursa Efek Jakarta (BEJ) mencurigai adanya sesuatu yang tidak benar dari transaksi tersebut sehingga BEJ men-suspend atau menghentikan sementara perdagangan saham tersebut pada tanggal 15 Januari 2007, suspensi dilakukan karena melihat penurunan saham PGAS yang sangat tajam hingga 23,36% dan melaporkannya kepada Bapepam-LK selaku pengawas  pasar modal. Kemudian

pada

tanggal

1

Februari

2007,

Bapepam-LK

telah

menginformasikan kepada publik mengenai perkembangan pemeriksaan terhadap PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk terkait dengan penurunan harga saham PGAS yang signifikan dan telah melakukan review atas dokumen-dokumen serta melakukan pemeriksaan terhadap jajaran direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, akuntan publik dari PGAS, dan koordinator pelaksana proyek dan manajer proyek SSWJ. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan tersebut, Bapepam-LK telah memperoleh cukup bukti bahwa PGAS telah melakukan  pelanggaran terhadap Ketentuan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan  Nomor X.K.1. tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Bapepam-LK juga melakukan pemeriksaan atas transaksi saham PGAS yang dilakukan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa. Bapepam-LK telah menemukan titik terang terhadap kasus anjloknya harga saham PGAS, titik terang ini diperoleh, setelah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bapepam-LK memeriksa direksi PGAS dan beberapa staf PGAS. Hasilnya dugaan adanya insider trading dalam kasus anjloknya saham PGAS semakin menguat. Dugaan ini disampaikan Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan (PP) Bapepam-LK, Bapak Wahyu Hidayat. Adanya dugaan insidertrading ini dikatahui setelah mendapatkan laporan dari Biro Transaksi Lembaga Efek (TLE) Bapepam-LK. Dalam menangani kasus PGAS ini, Bapepam-LK telah membentuk 2 (dua) tim pemeriksa. Tim pemeriksa pertama  bertugas untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh direksi

Universitas Indonesia

35

PGAS, khususnya mengenai keterbukaan informasi dan pelanggaran lainnya. Tim ini juga bertugas untuk mencari bukti adanya dugaan insider trading. Sedangkan tim pemeriksa kedua bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan perdagangan saham yang dilakukan oleh orang dalam. Adapun informasi material yang terlambat disampaikan oleh PT Perusahaan Gas Negara(Persero) Tbk kepada publik / masyarakat yang dapat mempengaruhi harga saham di bursa efek berdasarkan pemeriksaan Bapepam-LK adalah pertama, mengenai terjadinya koreksi atas rencana besarnya volume gas yang akan dialirkan, yaitu mulai dari (paling sedikit) 150 MMSCFD menjadi 30 MMSCFD dan, kedua, mengenai tertundanya gas in (dalam rangkakomersialisasi) yang semula akan dilakukan pada akhir Desember 2006 tertunda menjadi Maret 2007. Informasi yang diberitahukan kepada publik tersebut, sebenarnya sudah diketahui oleh manajemen PGAS sejak tanggal 12 September 2006 (informasi tentang penurunan volume gas) serta sejak tanggal 18 Desember 2006 (informasi tertundanya gas in). Kedua informasi tersebut di atas dikategorikan sebagai informasi yang material dan dapat mempengaruhi harga saham di bursa efek. Hal tersebut tercermin dari penurunan harga saham PGAS pada tanggal 12 Januari 2007.

2.5.2 Putusan BAPEPAM-LK Terkait Kasus PT PGN

Badan pengawasan Pasar Modal dan lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan dibidang pasasr modal yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk. (PT PGN), sebagai berikut : 1. Bapepam LK telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan pihak pihak terkait dengan pelanggaran pasal 86 undang-undang pasar modal. Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkankepada publik yang dilakukan oleh PT PGN dan tentang  pemberian keterangan

yang secara

material tidak

benar

sebagaimana

dimaksud dalam pasal 93 Undang-undang Pasar Modal.

Universitas Indonesia

36

2. Atas pelanggaran Pasal 86 Undang-undang Pasar Modal jo. PeraturanNomor X.K.1 dan pelanggaran Pasal 93 Undang-undang Pasar Modal yang dilakukan oleh PT PGN ditemukan bukti-bukti sebagai berikut : a. Terdapat keterlambatan pelaporan keterbukaan informasi atas penundaan  proyek pipanisasi yang dilakukan oleh PT PGN sebanyak 35 hari  b. Terdapat pemberian keterangan yang secara material tidak benar, yakni memberikan keterangan tentang rencana volume gas yang dapat dialirkan melalui proyek SSWJ yang tidak sesuai dengan fakta bahwa telah terjadi  perubahan awal tersebut. fakta tersebut telah diketahui atau sepatutnya diketahui oleh direksi yang seharusnya disampaikan saat keterangan itu diberikan kepada publik. 3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Bapepam-LK menetapkan : a. Sanksi denda sebesar Rp 35.000.000,00 kepada PT Perusahaan Gas  Negara Tbk

atas pelanggaran Pasal 86 Undang-undang Pasar Modal jo.

Peraturan Nomor X.K.1 ;  b. Sanksi denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Direksi PT PGN yang menjabat pada periode bulan juli 2006 yaitu Sutikno, adil abas, Djoko Pramono, WMP Simanjuntak dan Nursubagjo Prijono atas pelanggaran pemberian keterangan

yang

secara

material

tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 Undang-undang Pasar Modal. 4. Keputusan pengenaan sanksi sebagaimana butir 3 huruf b di atas, didasarkan  pada pertimbangan sebagai berikut : a. Segera memberikan kepastian hukum kepada industri Pasar Modal dalam rangka memelihara kepercayaan publik terhadap Pasar Modal Indonesia  b. Memberikan efek jera kepada pelaku Pasar Modal Khususnya manajemen Emiten, agar lebih cermat dan bertanggungjawab atas kebenaran dari keterangan yang diberikan kepada publik. Berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan, Bapepam LK menemukan adanya indikasi praktik insider trading   yang dilakukan oleh beberapa orang Direksi dan Staf PGN selama periode 12 September 2006 hingga 11 Januari 2007. Dalam siaran persnya pada tanggal 27 Desember 2007, Bapepam LK mengumumkan

Universitas Indonesia

37

akan mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada pihak-pihak yang terlibat dalam insider trading  tersebut, yaitu: a. W.M.P Simanjuntak, selaku Direktur Utama, dikenai sanksi denda sebesar Rp2.330.000.000,00  b. Adil Abas, selaku Direktur Pengembangan, dikenai sanksi denda sebesar Rp30.000.000,00 c.  Nursubagjo Prijono, selaku Direktur Pengusahaan, dikenai sanksi denda sebesar Rp53.000.000,00 d. Widyatmiko Bapang, dikenai sanksi denda sebesar Rp25.000.000,00 e. Iwan Heriawan, dikenai sanksi denda sebesar Rp76.000.000,00 f. Djoko Saputro, dikenai sanksi denda sebesar Rp154.000.000,00 g. Hari Pratoyo, dikenai sanksi denda sebesar Rp9.000.000,00 h. Rosichin, dikenai sanksi denda sebesar Rp184.000.000,00 i. Thohir Nur Ilhami, dikenai sanksi sebesar Rp317.000.000,00

2.5.3 Keterkaitan Kasus PT PGN dengan Corporate Gover nan ce

Pada kasus PT PGN di atas, terdapat beberapa pelanggaran terkait dengan tata kelola perusahaan yang secara nyata dilakukan oleh PT PGN, diantaranya: a. Keterlambatan Penyampaian Informasi Material kepada Bapepam LK dan Para Pemangku Kepentingan Peraturan Bapepam LK No.X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik menyebutkan bahwa “Setiap  Perusahaan Publik atau Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi

efektif,

harus

menyampaikan

kepada

Bapepam

dan

mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, pali ng lambat akhir  setelah keputusan atau terjadinya suatu peristiwa, hari kerj a ke-2 (kedua)  informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai  Efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal.”

Hal yang sama juga disinggung dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 86 Ayat 1 (b) yang menyebutkan “Emiten yang  Pernyataan Pendaftarannya t elah menjadi efektif atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan

Universitas Indonesia

38

kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua)   setelah terjadinya peristiwa tersebut.”

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapepam LK, terbukti  bahwa Direksi PGN sesungguhnya sudah mengetahui informasi material tersebut sejak lama yaitu pada tanggal 12 September 2006 untuk informasi  penurunan volume gas dan pada tanggal 18 Desember 2006 untuk informasi penundaan pipanisasi. Namun, Direksi baru mengumumkan informasi tersebut kepada para stakeholder melalui  press release  pada tanggal 11 Januari 2007 sehingga melebihi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bapepam LK dan UU Pasar Modal tersebut.  b. Pemberian Informasi yang Secara Material Tidak Benar Pasal 93 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa: “Setiap pihak dilarang, dengan cara apapun, membuat per nyataan atau  memberikan

keterangan

yang

secara

material

tidak

  atau benar 

menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila  pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan: 1)  Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan, atau 2)  Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menemukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan t ersebut.

Direksi PGN terbukti menunda penyampaian informasi terkait koreksi atas  besaran volume gas yang akan dialirkan melalui pipa kepada para  pemangku kepentingannya. Keterlambatan ini dipandang sebagai suatu  pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pemangku kepentingan sehingga sangat bertentangan dengan UU Pasar Modal. c. Praktik Insider Trading

Praktik insider trading  secara tegas dilarang. Hal ini disebutkan dalam UU  No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 95, 96, 97, 98, 99 dan 104. Insider trading juga secara jelas bertentangan dengan OECD Principle III

Universitas Indonesia

39

Poin B yang menyebutkan “I nsider trading    and abusive self-dealing .” shou ld be pr ohi bited 

Pelanggaran-pelanggaran

pada

tata

kelola

perusahaan

tersebut

menunjukkan buruknya transparansi dan pengungkapan yang dijalankan PT PGN  pada tahun 2006-2007. PT PGN selain melanggar peraturan-peraturan yang terkait dengan transparansi dan pengungkapan seperti peraturan BAPEPAM-LK dan juga Undang-Undang Pasar Modal, PT PGN juga secara umum melanggar prinsip 5 OECD tentang transparansi dan pengungkapan

Universitas Indonesia

40

BAB 3 KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Latar belakang pentingnya transparansi dan pengungkapan pada suatu  perusahaan adalah didasarkan pada adanya asimetri informasi yang muncul akibat tidak seimbangnya informasi yang diterima antara  principal dan agent sehingga dapat menyebabkan efek yang negatif bagi perusahaan. Pengungkapan dan transparansi informasi pada perusahaan juga diperlukan untuk mengurangi  perbedaan yang muncul antara principal dan agent. Pengungkapan baik yang mandatory  maupun voluntary, merupakan suatu cara untuk menyediakan informasi dalam laporan perusahaan. Informasi ini tidak hanya terbatas berupa informasi keuangan saja tetapi juga informasi-informasi lain yang dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan para pemangku kepentingan perusahaan, misalnya seperti informasi terkait kebijakan perusahaan. Sedangkan transparansi merupakan suatu bentuk penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh  pemangku kepentingan. Berbagai aturan telah dibuat oleh regulator di Indonesia untuk memperkuat  peran dan pelaksanaan transparansi dan pengungkapan ini di dalam praktek bisnis, demi

mendorong

terciptanya  good

corporate

governance  yang

dapat

mengoptimalkan nilai semua pihak yang terkait. PT Perusahaan Gas Negara (PT PGN) pada tahun 2006-2007 memiliki sistem tata kelola perusahaan yang buruk. Hal ini dapat dilihat dari berbagai  pelanggaran yang dilakukan oleh PT PGN terkait dengan salah satu prinsip corporate governance yaitu pengungkapan dan transparansi.

Universitas Indonesia