Makalah Asean (Bab 2)

BAB II PEMBAHASAN

2.1.

LATAR BELAKANG BERDIRINYA ASEAN

ASEAN merupakan (singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antarnegara di Asia Tenggara sejak tahun 1967. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok (Ibu Kota Thailand) oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pendirian itu di tandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok dan di peringati setiap tahun sebagai hari ASEAN. Pada tanggal Pada tanggal 5-8 Agustus 1967 kelima negara tersebut mengadakan pertemuan di tepi Pantai Bangsaem, Thailand. Pertemuan tersebut dihadiri oleh lima orang yang merupakan wakil dari lima negara. Kelima orang tersebut sebagai berikut. 1. Adam Malik; Menteri Presidium Urusan Politik/Menteri Luar Negeri indonesia. 2. 3. 4. 5.

Tun Abdul Razak; Wakil Perdana Menteri Pembangunan Malaysia. Thanat khoman; Menteri Luar Negeri Thailand. S. Rajaratnam; Menteri Luar Negeri Singapura. Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand dan melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh Menteri Luar Negeri Filiphina, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura, maka dibentuklah sebuah organisasi, yaitu ASEAN (Association of South East Asian Nation). Berdirinya ASEAN dilatarbelakangi adanya persamaan diantara negaranegara Asia Tenggara. Berikut persamaan-persamaannya: 1. Persamaan letak Geografis di kawasan Asia Tenggara. 2. Persamaan budaya yakni budaya Melayu Austronesia 3. Persamaan nasib dalam sejarah yaitu sama-sama sebagai negara bekas dijajah oleh bangsa asing. 4. Persamaan kepentingan untuk menjalin hubungan dan kerja sama di bidang ekonomi,sosial dan budaya.

Berdirinya ASEAN juga dilatarbelakangi oleh kesamaan sikap yang nonkomunis,mengingat komunis telah menimbulkan ketidakstabilan dalam negeri masing-masing negara. 2.2.

TUJUAN BERDIRINYA ASEAN

Tujuan terbentuknya ASEAN tercantum dalam naskah Deklarasi Bangkok, antara lain sebagai berikut. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan melalui usah-usah bersama berdasarkan semangat kebersamaan, perekutuan, dan hidup damaidi kalangan bangsa di Asia Tenggara. 2. Memajukan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan saling menghormati keadilan tata tertib hukum dalam hubungan antar negaradi Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kerjasama secara aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Memberikian bantuan satu sama lain dalam fasilitas-fasilitas latihan dan penelitian di sektor-sektor pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. 5. Bekerja sama secara efektif dalam memanfaatkan potensi pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan fasilitas-fasilitas komunikasi. 2.2

Negara-Negara Anggota ASEAN Mula-mula anggota ASEAN hanya lima negara, yaitu Indonesia, Malaysia,

Thailand, Singapura dan Filiphina. Pada tanggal 7 Januari 1984, negara Brunei Darussalam menjadi anggota keenam ASEAN. Selanjutnya, pada tanggal 28 Juli 1995, negara Vietnam menjadi anggota ketujuh ASEAN. Negara Laos dan Myanmar menjadi anggota kedelapan dan kesembilan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Kampuchea tidak mau ketinggalan. Negara ini bergabung menjadi anggota kesepuluh ASEAN pada tanggal 16 Desember 1998. Kesepuluh negara di Asia Tenggara itulah yang sekarang menjadi anggota ASEAN. 2.3

Struktur Organisasi ASEAN

a.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, yaitu pertemuan tingkat tinggi para kepala Negara/pemerintahan Negara anggota.

b. Dewan Koordinasi ASEAN (ASEAN Coordinating Council), yaitu pertemuan para menteri luar negeri Negara anggota ASEAN, sebagai coordinator dewan komunitas ASEAN. c.

Dewan komunitas ASEAN (ASEAN Community Councils), yaitu pertemuan para menteri yang membidangi tiga pilar komunitas ASEAN.

d. Pertemuan Badan-Badan Sektoral Tingkat Menteri (ASEAN Sectoral ministerial Bodies), yaitu pertemuan para menteri membidangi masingmasing sector kerjasama ASEAN. e.

Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi ASEAN (ASEAN), yaitu pertemuan para pejabat tinggi di bawah tingkat menteri Negara anggota ASEAN yang membidangi masing-masing sector kerjasama ASEAN. Hasil dari KTT Resmi ASEAN - KTT ke-1 Deklarasi Kerukunan ASEAN; Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC); serta Persetujuan Pembentukan Sekretariat ASEAN. - KTT ke-2 Pencetusan Bali Concord 1. - KTT ke-3 Mengesahkan kembali prinsip-prinsip dasar ASEAN;Solidaritas kerjasama ASEAN dalam segala bidang;Melibatkan masyarakat di negara-negara anggota ASEAN dengan memperbesar peranan swasta dalam kerjasama ASEAN;Usaha bersama dalam menjaga keamanan stabilitas dan pertumbuhan kawasan ASEAN. - KTT ke-4 ASEAN dibentuk Dewan ASEAN Free Trade Area (AFTA) untuk mengawasi, melaksanakan koordinasi;Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan

Skema Tarif Preferensi Efektif Bersama (Common Effective Preferential Tariff/CEPT) menuju Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. - KTT ke-5 Membicarakan upaya memasukan Kamboja, Laos, Vietnam menjadi anggota serta memperkuat identitas ASEAN. - KTT ke-6 Pemimpin ASEAN menetapkan Statement of Bold Measures yang juga berisikan komitmen mereka terhadap AFTA dan kesepakatan untuk mempercepat pemberlakuan AFTA dari tahun 2003 menjadi tahun 2002 bagi enam negara penandatangan skema CEPT, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. - KTT ke-7 Mengeluarkan deklarasi HIV/AIDS;Mengeluarkan deklarasi Terorisme, karena menyangkut serangan terorism pada gedung WTC di Amerika. - KTT ke-8 Pengeluaran deklarasi Terorisme, bagaimana pencegahan;Pengesahan ASEAN Tourism Agreement.

cara-cara

- KTT ke-9 Pencetusan Bali Concord II yang akan dideklarasikan itu berisi tiga konsep komunitas ASEAN yang terdiri dari tiga pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASSC). - KTT ke-10 Program Aksi Vientiane (Vientiane Action Program) yang diluluskan dalam konferensi tersebut menekankan perlunya mempersempit kesenjangan perkembangan antara 10 negara anggota ASEAN, memperluas hubungan kerja sama dengan para mitra untuk membangun sebuah masyarakat ASEAN yang terbuka terhadap dunia luar dan penuh vitalitas pada tahun 2020.

- KTT ke-11 Perjanjian perdagangan jasa demi kerja sama ekonomi yang komprehensif dengan Korea Selatan, memorandum of understanding (MoU) pendirian ASEAN-Korea Center, dan dokumen hasil KTT Asia Timur yang diberi label Deklarasi Singapura atas Perubahan Iklim, Energi, dan Lingkungan Hidup. - KTT ke-12 Membahas masalah-masalah mengenai keamanan kawasan, perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), keamanan energi Asia Tenggara, pencegahan dan pengendalian penyakit AIDS serta masalah nuklir Semenanjung Korea. - KTT ke-13 Penandatanganan beberapa kesepakatan, antara lain seperti perjanjian perdagangan dalam kerangka kerjasama ekonomi dan penandatangan kerjasama ASEAN dengan Korea Center, menyepakati ASEAN Center. - KTT ke-14 Penandatanganan persetujuan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru 2.4

Kerja Sama ASEAN

Hubungan kerja sama ASEAN saat ini meliputi kerja sama di bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik pertahanan. 1) Kerja Sama Ekonomi Kerja sama ekonomi ASEAN ditujukan untuk menghilangkan hambatan- hambatan ekonomi dengan cara saling membuka perekonomian negara- negara anggota dalam menciptakan kesatuan ekonomi kawasan. Kerja sama ekonomi mencakup berbagai kerja sama di sektor perindustrian,perdagangan,dan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas di ASEAN (AFTA).

2) Kerja Sama di Bidang Sosial Budaya Kerja sama fungsional dalam ASEAN meliputi bidang-bidang kebudayaan, penerangan, pendidikan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, penanganan bencana alam, kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, penanggulangan narkoba, serta peningkatan administrasi dan kepegawaian publik. 3) Kerja Sama Politik dan Keamanan Kerja sama ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas dan perdamaian khususnya di kawasan ASEAN dan umumnya di dunia. Kerja sama dalam bidang politik dan keamanan dilakukan menggunakan alat politik, seperti berikut ini. a) Kawasan Damai, Bebas Dan Netral (Zone of Peace, Freedom And Neutrality/ZOPFAN); b) Traktat Persahabatan dan erja Sama (Treaty of Amity and Cooperation/TAC in Southeast Asia); c) Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone/SEANWFZ). Selain ketiga instrumen politik tersebut, terdapat pula forum kerja sama dalam bidang politik dan keamanan yang disebut ASEAN Regional Forum (ARF). Beberapa bentuk kerja sama politik dan keamanan di ASEAN, antara lain sebagai berikut. a) Traktat Bantuan Hukum Timbl Balik di Bidang Pidana (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLAT). b) Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme (ASEAN Convention on Counter Terrorism/ACCT).

c) Pertemuan para Menteri Pertahanan (Defence Ministers Meeting/ADMM) yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan. d)

Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan.

e) Kerja sama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional; f) Kerja sama di bidang hukum; bidang imigrasi dan kekonsuleran; serta kelembagaan antar parlemen. 2.5.

Manfaat ASEAN Bagi Indonesia

Terdapat beberapa keuntungan bagi Indonesia dengan meratifikasi Piagam ASEAN. Pertama, terjaminnya integritas wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama untuk menghindari penggunaan wilayah-wilayah negara-negara anggota ASEAN untuk kegiatan yang dapat membahayakan Indonesia. Kedua, berkurangnya potensi ancaman dan kejahatan lintas negara, baik dalam bentuk tradisional maupun nontradisional, melalui kerja sama yang lebih intensif antarnegara anggota ASEAN. Ketiga, terciptanya situasi kawasan yang lebih kondusif bagi Indonesia untuk mengonsentrasikan sumber dayanya guna peningkatan pembangunan nasional. Keempat, terciptanya penguatan kapasitas ekonomi Indonesia dalam berintegrasi ke ekonomi global dengan meningkatkan daya tarik ekonomi ASEAN melalui penciptaan pasar tunggal dan berbasis produksi (single market and production base). Kelima, terciptanya peningkatan kesadaran dan penghormatan masyarakat di kawasan akan keanekaragaman budaya, kearifan lokal, dan warisan Indonesia.

Keenam, terciptanya peningkatan kerja sama di berbagai bidang sosial, antara lain, pengelolaan lingkungan hidup, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemuda, perempuan, kesehatan, serta penanganan bencana alam. Ketujuh, terpusatnya kegiatan ASEAN di Indonesia seiring dengan peningkatan fungsi kelembagaan Sekretariat ASEAN dan pembentukan Perutusan Tetap Negara-Negara Anggota ASEAN di Jakarta melalui peningkatan frekuensi pertemuan ASEAN yang diadakan di Jakarta. 2.6.

Manfaat dan Peran ASEAN Bagi Anggotanya

ASEAN sebagai organisasi kawasan di Asia Tenggara telah banyak memainkan peran penting dalam mewujudkan proses demokratisasi bagi negaranegara anggotanya. Hal tersebut dapat terlihat setidaknya dalam menangani kasus di Myanmar. Rezim militer yang telah berkembang di Myanmar sejak tahun 1988 telah menimbulkan aksi protes dan menelan korban ribuan nyawa tidak berdosa. Dunia internasional dengan keras mengutuk Pemerintah Myanmar. dengan memberlakukan sederet sanksi untuk menekan Pemerintah Myanmar. Sedangkan ASEAN memilih jalan lain untuk menyelesaikan konflik di negara bekas jajahan Inggris ini. Prinsip non-interference yang dijunjung ASEAN lebih menekankan pada pendekatan diplomatik dan kekeluargaan. Pada pertemuan ASEAN ke 42 di Thailand, PM Thailand menekankan bahwa pendekatan soft way (ASEAN way) lebih produktif daripada memberikan sanksi kepada Myanmar. Pendekatan ASEAN way lebih menitikberatkan pada proses meyakinkan pemerintah berkuasa Myanmar bahwa ASEAN akan terus mendukung langkahlangkah strategis yang dibutuhkan untuk menekan angka kekerasan yang terjadi di Myanmar. ASEAN sendiri lebih menempatkan diri sebagai arena/forum untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi dan bukan sebagai aktor utama yang berhak melakukan tindakan kepada negara anggotanya. Salah satu upaya ASEAN adalah menggelar The ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC), komisi khusus yang dibentuk untuk menangani isu Myanmar. Pada pertemuan di Bali, AIPMC menghimbau Presiden Myanmar Thein Sein untuk melanjutkan tugasnya memajukan proses demokratisasi dan penegakan Hak Asasi Manusia di Myanmar.

“Myanmar harus mengambil langkah-langkah konkret dan maju menuju perundingan damai dengan kelompok-kelompok etnis yang bersenjata sebagai prasyarat untuk kemajuan demokrasi" bunyi pers release pertemuan pada 29 November 2011 tersebut. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Myanmar telah menyambut baik tawaran ASEAN untuk mengirimkan tim pemantau ASEAN selama pemilu yang berlangsung di negara itu, pada bulan April lalu. Pendekatan ASEAN way yang diperagakan ASEAN, meskipun pada mulanya banyak dikritik karena dipandang tidak mampu menekan pemerintahan Myanmar, namun setidaknya memiliki dua impact sekaligus; mampu membujuk Pemerintahan Myanmar untuk mulai bersiap membuka diri terhadap tuntutan dunia internasional sekaligus tidak sampai menyinggung perasaan Myanmar dengan memasuki wilayah kedaulatan mereka. Apalagi sejak terjadinya pergantian kekuasaan dari rezim militer ke pemerintah sipil tahun lalu banyak memberikan perubahan menggembirakan, seperti serangkaian reformasi ekonomi dan politik, dilepaskannya tahanan politik, termasuk ikon demokrasi Myanmar, Aung Saan Suu Kyi. Prinsip non-interference yang diterapkan ASEAN selama ini telah menjadikan Asia Tenggara sebagai salah satu kawasan yang memiliki tingkat stabilitas dan perdamaian terbaik dibandingkan kawasan negara berkembang lainnya. ASEAN selain sebagai penggerak utama pertumbuhan politik di kawasan, juga mampu menciptakan partisipasi yang aktif dan rasa saling memiliki seluruh negara anggotanya. Selain itu juga, ASEAN memiliki peran bagi masyarakat negara anggota yaitu sebagai berikut. Dalam upaya mengatasi kemiskinan yaitu dengan dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat yang lebih melibatkan sebanyak mungkin keikutsertaan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh ASEAN adalah meningkatkan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan layanan sosial, informasi, termasuk pemanfaatan teknologi dan komunikasi.

ASEAN telah menyepakati Deklarasi ASEAN tentang Pelindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran di Filipina pada Januari 2007. ASEAN sedang menyusun ketentuan hukum mengenai pelindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran yang akan dijadikan landasan konstitusional atau aturan main yang bersifat mengikat bagi negara-negara di kawasan ASEAN. ASEAN memiliki forum tahunan tingkat Menteri Pariwisata ASEAN, yang merupakan wadah pemasyarakatan dan pemajuan sektor pariwisata di ASEAN. Forum itu diadakan secara bergantian di salah satu Negara anggota ASEAN. Pada tahun 2002 ASEAN menghasilkan sebuah perjanjian pariwisata menyeluruh untuk membuka industry pariwisata. Negara anggota ASEAN bekerja sama dalam upaya memajukan dan melestarikan warisan budaya di kawasan Asia Tenggara. Kerja sama itu dilaksanakan melalui proyek-proyek kebudayaan di bawah Sub-Komite Kebudayaan ASEAN. Kerja sama yang telah dilakukan, antara lain, melalui penelitian, pendokumentasian, ataupun produksi bersama tentang seni pertunjukan asli yang berkaitan dengan keanekaragaman budaya di Asia Tenggara. ASEAN mendorong pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak melalui pembentukan Komisi ASEAN untuk pemajuan dan pelindungan hak-hak perempuan dan anak pada tahun 2010. Dalam hal perempuan, atas usulan Indonesia telah disepakati pembentukan Pertemuan Tingkat Menteri Urusan Perempuan ASEAN pada tahun 2011, sebagai upaya pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender. ASEAN berperan dalam memelopori kerja sama di bidang kesehatan, antara lain, dalam penanggulangan merebaknya wabah gangguan pernafasan akut (SARS), flu burung, demam berdarah, dan HIV/AIDS. Selain itu, ASEAN menetapkan tanggal 15 Juni sebagai “Hari Demam Berdarah ASEAN”.

ASEAN telah menyepakati Persetujuan ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana Alam dan Tanggap Darurat (AADMER) pada 2005, yang mendasari pembentukan Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN untuk Penanggulangan Bencana Alam (AHA Centre) di Jakarta pada tahun 2011. Pusat tersebut berperan dalam memfasilitasi kerja sama dan koordinasi di antara negara anggota ASEAN, PBB, serta berbagai negara atau organisasi internasional lainnya. Negara anggota ASEAN menandatangani Konvensi ASEAN mengenai Anti-terorisme pada bulan Januari 2007 di Cebu, Filipina. Konvensi itu berisi definisi kegiatan terorisme, rumusan prosedur kerja sama anti-terorisme, dan spesifikasi hak-hak tersangka pelaku terorisme. ASEAN memiliki perjanjian multilateral mengenai bantuan hukum timbal balik untuk memudahkan kerja sama dalam pemberantasan terorisme dan kejahatan transnasional lain. Dalam penanggulangan narkoba, ASEAN memiliki Forum Pejabat Tinggi ASEAN yang dibentuk tahun 1984 untuk menangani secara bersama masalah obat-obatan terlarang. ASEAN memiliki empat pusat pelatihan untuk upaya penanganan masalah tersebut yang tersebar di berbagai kota di kawasan Asia Tenggara. Pusat itu berfungsi untuk memberikan pelatihan penyembuhan dan rehabilitasi ketergantungan dan pendeteksian narkoba di dalam cairan tubuh. Di samping itu, pusat tersebut juga melakukan pemasyarakatan mengenai pemberlakuan hokum dan bahaya narkoba. Sumber: http://tunas63.wordpress.com/2009/12/12/kerja-sama-asean/

http://setkab.go.id/artikel-6503-.html http://rizkiha51.wordpress.com/2010/04/09/keuntungan-indonesia-menjadianggota-asean/ http://andigriya.blogspot.com/2013/01/makalah-tentang-asean.html http://tridewijuliantipary.wordpress.com/2012/12/12/makalah-asean/