Majalah Integritas Desember 2013

INTEGRITAS

SUARA REDAKSI

Perangi Kemiskinan Tak Boleh Seolah-olah Majalah INTEGRITAS edisi kali ini menyoroti soal kemiskinan. Bagi Indonesia, kemiskinan tetap menjadi masalah besar. Mengatasinya tentu tidak boleh dilakukan setengah hati, apalagi berpura-pura serius. Boleh jadi, angka kemiskinan memang sudah turun, dan itu berkat kerja keras pemerintah. Boleh jadi memang begitu adanya. Akan tetapi, keraguan yang diutarakan sejumlah pakar ekonomi mengenai angka itu, tentu juga patut diperhatikan. Jangan-jangan .... Tentulah akan sangat berarti jika upaya mengentaskan kemiskinan dibarengi dengan upaya serius, tidak seolah-seolah, memerangi praktik korupsi. Jangan pernah dilupakan, hingga saat ini kebocoran anggaran negara masih tetap terjadi dan cukup tinggi jumlahnya. Kalau saja itu dilakukan, maka angka kemiskinan pasti bisa jauh lebih dikurangi. Rubrik Maestro Hukum kali ini mengangkat figur DR Muchtar Pakpahan yang sudah malang melintang dalam dunia perburuhan. Dan politisi gaek Sabam Sirait yang terus berkiprah dalam dunia perpolitikan yang kami rangkum dalam rubrik Sepak Terjang. Sosok Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Jimly Assidiq, yang kini menjadi Ketua Dewan Kehormatan KPU juga menarik untuk dibaca mengenai idenya untuk mendorong peradilan etika untuk melengkapi peradilan hukum yang sudah ada sebelumnya. Diharapkan dengan membuka halaman demi halaman majalah ini, pembaca budiman mendapatkan informasi yang bermanfaat. Kritik dan saran tetap kami tunggu sebagai feedback terhadap majalah ini agar lebih baik dari waktu ke waktu. Selamat membaca.

DEWAN PENASIHAT : Prof DR Priyatna Abdurrasyid, SH, Ph.D, FCBArb Prof DR JE. Sahetapy, SH, MA Prof DR Eman Suparman Prof DR Romli Atmasasmita, SH. LLM Prof DR Suhardiman, SE Prof DR M Daud Silalahi, SH, MH Prof DR Adnan Buyung Nasution, SH Prof DR D. Khumarga SH, MH Prof DR Chandra Wijaya, MSi, MM Prof DR Mardjono Reksodiputro, SH, MA Prof Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA, PhD Prof DR Bomer Pasaribu Prof DR Joni Emirson, SH, MH DEWAN PENGARAH : H. Oetoyo Usman, SH DR Frans Hendra Winarta, SH, MH DR HM.Jafar Sidik, SH, MH, M.Kn, Arb Judhi Sunardi, MBA Yohanes Yahya Muhammad M. Banapon, SPd, MSi PEMIMPIN PERUSAHAAN : DR Jimmy Budi Hariyanto, SH, MH, MBA, DBA WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : Swari Arizona, SH PEMIMPIN REDAKSI : Hendrik Aryanto, SH SEKRETARIS REDAKSI : Oktavianus AMS, SH, MH REDAKTUR PELAKSANA : Andreas SC Hutagalung, ST REDAKTUR : Victor Raqual, SE Roy JS, S.Si Juson Maluddin Zainal Sidabutar Sunggul Tumangger La Ode Abdul, SH, SE REDAKTUR SENIOR : Usman Gumanti KEUANGAN : Mugi Hastuti, SH, MKn ADMINITRASI & IKLAN : Restety Nurcahya, SH.

Jabat erat,

Redaksi

SEKRETARIAT : Verawaty Novita PENERBIT : PT. Media Komunitas Prima BANK : Bank Windu Kentjana Internasional Tbk. Cabang Cibinong. Ac. 1001343188 an. PT. Media Komunitas Prima ALAMAT REDAKSI : KOMPLEK RUKO RADEN INTEN NO.8A LT.2 Jl. Radin Inten II, Duren Sawit Jakarta Timur Telp : 021-866 14103 Fax : 021- 866 02316 HP. 0878 756 789 15 Email : [email protected] redaksi@ mediaintegritas.com INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01 www.mediaintegritas.com

1

Redaksi menerima saran, opini, atau keluhan dari pembaca. Kirim ke email : [email protected]

SURAT PEMBACA

Dinasti Kekuasaan itu Akhirnya Kandas Baru-baru ini kita mendengar penangkapan seorang Gubernur dan dinyatakan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ratu Atut merupakan gubernur yang telah lama menguasai Banten ini, ramai dibicarakan karena dia memanfaatkan trah ayahnya yang cukup disegani di kalangan masyarakat Banten. Bukan hanya dia saja, semua anggota keluarganya ikut beramai-ramai mencicipi nikmatnya kekuasaan itu. Mulai dari keluarganya satu darah sampai kepada orang-orang yang berada di lingkaran keluarganya, tercatat sedang menjabat jabatanjabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah Banten. Teriakan mahasiswa dan masyarakat sejak lama juga dibungkam untuk mengamankan kekuasaan itu. Hingga pada saatnya, kekuasaan dinastinya yang korup itu kemudian tercium oleh KPK. Di awali dengan Operasi Tertangkap Tangan (OTT) oleh KPK, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditangkap dengan sangkaan suap atas sejumlah penyelesaian perkara pemilukada di sejumlah daerah. Kemudian, oleh KPK menjadikan kasus Akil pintu masuk penyelidikan kasus korupsi di lingkaran kekuasaan Gubernur Banten. Pengembangan

2

yang dilakukan berhasil menangkap adiknya, Tubagus Chaery Wardana atau Wawan. KPK lantas tidak berhenti pada penyelidikan kasus suap Wawan, pada tanggal 17 Desember lalu, kediaman Atut digeledah oleh KPK dan menetapkan Atut resmi menjadi tersangka KPK. Masyarakat Indonesia kini yakin dengan proses pemberantasan korupsi di Indonesia, dan berharap dinasti-dinasti kekuasaan yang korup lainnya bisa diciduk oleh KPK juga. Bravo KPK. Sunardi, Dosen, Tanggerang.

Pemimpin Yang Pintar, Tapi Miskin Etika Untuk menduduki kursi pimpinan seyogianya memang harus pintar. Kepintaran tersebut diharapkan bisa menelurkan kebijakan-kebijakan yang bisa menjawab persoalanpersoalan masyarakat dan bangsa. Akan tetapi, justeru sebagian besar pemimpin di negeri ini mempergunakan kepintarannya untuk mengamankan kekuasaannya dan mengeruk kekayaan untuk diri sendiri dan kelompoknya. Ya, tidaklah cukup jikalau hanya

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

kepintaran dijadikan sebagai parameter untuk seorang pemimpin, tetapi harus juga dibarengi dengan etika untuk menjamin integritas seorang pemimpin itu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanah yang diberikan oleh rakyat. Contoh kasus yang sudah ramai diberitakan di media cetak dan elektronik, mantan ketua MK Akil Mochtar dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosyah, tersangka kasus suap dan korupsi yang telah ditetapkan oleh KPK, semakin meyakinkan masyarakat perlu suatu penegakan etika di dalam penyelenggaran kekuasaan negara. Penegakan etika sekarang ini tidak bisa dianggap tabu lagi atau tidak bisa diungkap secara umum dengan alasan menyangkut privasi seseorang. Alih-alih untuk melindungi privasi satu orang, rakyat menjadi korban. Akibat dari pemimpin sekarang ini tidak mengedepankan etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, rakyat menjadi miskin. Oleh karena itu, ke depan, Indonesia harus mempunyai badan penegak etik untuk menjamin integritas pemimpin di negeri ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan amanah yang diberikan rakyat. Ardian, mahasiswa, Jakarta

D A F T A R

I S I

INTEGRITAS

EDISI 09 - TAHUN 01

LAPORAN UTAMA

5

13

► Perangi Kemiskinan, Baiknya Lihat Vietnam

LAPORAN UTAMA

► Syarifuddin Hasan Menteri Koperasi dan UKM ”Angka 11,36 Persen Itu Sudah Cukup Bagus Kok”

Drs Hartono Laras, Dirjen PSPK Kemensos :

Tanggulangi Kemiskinan Jangan Asal Hamburkan Uang

► Drs Hartono Laras Dirjen PSPK Kemensos : Tanggulangi Kemiskinan Jangan Asal Hamburkan Uang ► Ceppie K Sumadilaga Deputi Kemeneg PP/Bappenas ”Sikap Egoistis Itu Penghambat Pengentasan Kemiskinan” ► Hendri Saparini Ph.D Pengamat Ekonomi dari COREIndonesia: Mengentaskan Kemiskinan, Pemerintah Baru Kampanye

29



MAESTRO HUKUM

Dr Muchtar Pakpahan, SH MH.,Tokoh Buruh / Advokat Senior :

Raih Gelar Doktor Dibantu Radius Prawiro, Dibui Karena Disertasinya Kritik Soeharto

► Salamuddin Daeng Peneliti IGJ (Indonesians for Global Justice) : Perdagangan Defisit, Kok Angka Kemiskinan Turun ► Dr Badikenita Putri Sitepu, SE., M.Si Calon Anggota DPD dari Sumut : ”Bisa Makan Saja, Bukan Berarti Tidak Miskin”

35





BANKING

Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur BCA : Prestasi Team Work di Tangan Dirigen BCA INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

3

SOROTAN

23

■ Pemilu 2014 Banyak Caleg Nekat dengan Alasan Basi ■ Sembilan Partai Andalkan Artis Hati-hati, Ada Lho Caleg Penipu

EKSEKUTIF

49

41

Edi Sukmoro, Direktur Aset Non Railways PT KAI : “Menjalankan Tugas Pokok Merupakan Targetan Pribadi Saya”

BISNIS & NIAGA

VISIONER

Anang Iskandar, Kepala Badan Narkotika Nasional :

53

”Mereka Tak Kenal Efek Jera, Mereka Butuh Penyembuhan”

Dr Junaedy Ganie , CEO BNI Life : Berbagai Indikator Memberi Kami Alasan Untuk Memelihara Optimisme

BNN PROFESOR

64 65

Prof Dr Jimly Asshiddiqie, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu : Jika Penegakan Hukum Semata, Penjara Penuh

Event

45

69

POLITISI

Alumni Gathering 2013 FEB UGM

Konsultasi BANI Penegak Hukum Konsultasi Hukum Sepak Terjang

72 74 81 83

Prof Dr Ir Suhardi, M.Sc, Ketua Umum Partai Gerindra



Sistem Proporsional Terbuka Jelas Bebani Partai dan Caleg

Sabam Sirait, Politisi Senior PDI-P : ”Ara-lah yang Membuat Saya Kini Maju Lagi” (Setelah Berdebat Lama Sekali)

Kampus

88

59

Dr Ir Arissetyanto Nugroho, MM, Rektor Univeristas Mercu Buana : "Dalam Bekerja, Totalitas Adalah Nomor Satu"

menuju senayan Senyum Sejenak Sela

4

91 94 96

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

BIROKRASI

DR H Syarifuddin Hasan Menteri Negara Koperasi dan UKM :



”Kami Akan Terus Berupaya Optimalkan Pemanfaatan Anggaran”

LAPORAN UTAMA

Perangi Kemiskinan, Baiknya Lihat Vietnam (Percaya, Angkanya Memang Sudah Turun) Kemiskinan sedang dan akan terus diseriusi pemerintah. Ketika Susilo Bambang Yudhoyono baru memimpin negeri ini angka kemiskinan 17,6 persen. Dan kini, sudah turun menjadi 11,37 persen. Tapi, ada baiknya jika kita melihat Vietnam.

K

ementerian Negara Perencanaan Pembangunan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, diwakili deputinya, Ceppie K Sumadilaga, juga menegaskan pengentasan kemiskinan sudah menjadi salah satu program utama pemerintah. ”Kemiskinan itu tidak mungkin kita telantarkan

begitu saja.” Ada dua pendekatan yang dilakukan Bappenas dalam menjalankan programnya saat ini, yakni pendekatan ekonomi dan memberikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dan bantuan beras miskin (raskin).

Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah tertuang dalam Instruksi Presiden tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2010). Dengan adanya percepatan tersebut, Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Drs Hartono Laras, mengklaim di ujung tahun

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

5

LAPORAN UTAMA ini, jumlah kemiskinan mencapai 11,37 persen dari total penduduk Indonesia. Akan tetapi, bagaimanapun usaha yang dilakukan oleh pemerintah tentu tidak boleh lepas tangan atas realita kondisi masyarakat saat ini: di setiap sudut kota banyak yang kurang gizi, dan tidak punya tempat tinggal. Syarief Hasan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, ditanya tentang hasil yang sudah dicapai pemerintah dalam pengentasan kemiskinan mengatakan, ”Angka 11,37 itu sudah bagus. Sebaiknya kita jangan berpatokan dengan angka itu saja, tetapi lihatlah kemajuan yang sudah dicapai pemerintah.” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut dia, memang sudah berkomitmen mengurangi angka kemiskinan. ”Dan hasilnya lihat sekarang, kekuatan ekonomi kita mulai kuat. Tingkat pengangguran mulai berkurang, hanya tinggal 6,25 persen. Keberhasilan pemerintah mengurangi jumlah kemiskinan itu, resepnya sederhana saja, cukup melakukan pembangunan ekonomi yang merata,” kata politisi Partai Demokrat itu kepada Majalah INTEGRITAS di kantornya, 18 Desember lalu. Artinya, pembangunan ekonomi itu tidak hanya dilakukan di Ibu Kota Jakarta saja, tetapi merata sampai ke daerah terpencil. ”Saya yakin, jika pembangunan itu merata, perekonomian pasti akan tumbuh karena menyerap tenaga kerja. Ya, mudah-mudahan saja kedepannya kita bisa mengurangi jumlah kemiskinan menjadi 10

6

persen, dengan berkurangnya jumlah pengangguran,” tambah Syarief.

Berbeda dengan negara Cina, pemerintahnya memiliki program dua kali dalam lima tahun, yaitu fokus dalam pertanian. Mereka sadar, orang miskin yang terbanyak ada di pedesaan. Para petani Cina pun diberikan subsidi pupuk, benih padi, alat teknologi pertanian, sampai subsidi listrik.

JANGGAL Hendri Saparini Ph.D, pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE-Indonesia), mengatakan, data itu berbeda dengan fakta yang terjadi. ”Coba lihat, tahun 2004 pemerintah mengeluarkan pernyataan, jumlah kemiskinan 16,6 persen. Setelah 10 tahun kemudian, angka kemiskinan di Indonesia saat ini sekitar 12 persen. Kesimpulannya, angka kemiskinan kita saat ini turun sekitar empat persen. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa benar selama 10 tahun angka kemiskinan di Indonesia turun sekitar empat persen? Saya belum yakin,” ujar Saparini. Menurut Saparini, angka kemiskinan yang berkurang sekitar empat persen itu janggal. Sebab, anggaran negara

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

(APBN) yang dikeluarkan pemerintah tiap tahun naik di atas 100 triliun rupiah. ”Kalau saja tiap tahunnya APBN dari 380 triliun menjadi 1.800 triliun lebih, kemudian anggaran pengentasan kemiskinan lebih dari 100 triliun, nyatanya angka kemiskinan tidak signifikan turun. Padahal, untuk menghitung pengurangan angka kemiskinan itu bisa memakai dua data. Yakni, melalui data referensi dan comparative study,” papar dia. Dalam konteks itu, Saparini menganjurkan pemerintah hendaknya belajar dari Vietnam. Negara tersebut bukan lagi melakukan program pengurangan kemiskinan, tetapi memangkas kemiskinan. Begitu juga dengan Cina. Pada 1985 angka kemiskinan di negara itu sekitar 65 persen, tetapi pada 2007 hanya tujuh persen. ”Nah, kalau keadaannya seperti ini, siapa yang disalahkan?”. Selama ini ada kesalahan paradigma dalam mengatasi kemiskinan. Pemerintah tidak pernah memisahkan program pengentasan kemiskinan dan program pertumbuhan ekonomi. Justru, pemerintah saat ini lebih mengutamakan program pengentasan kemiskinan yang sifatnya normatif, seperti pembagian beras rakyat miskin (raskin) dan bantuan langsung tunai (BLT). Pada 2005 pemerintah membuat program raskin yang diberikan kepada sekitar 19,5 juta keluarga dan katanya jumlahnya sudah dikurangi sekitar 18 juta orang. Setelah berapa tahun berlalu, orang yang dibantu dengan program raskin masih banyak yang tidak mampu membeli beras. ”Bisa

saya

simpulkan,

program

pengurangan kemiskinan masih jauh dari harapan,” tambah Saparini. Menurut dia, sudah waktunya pemerintah melibatkan orang miskin dalam program pertumbuhan ekonomi dengan memberikan mereka keterampilan dan subsidi dalam pengembangan usaha kecil supaya terjadi pemangkasan jumlah kemiskinan. ”Sebab, pertumbuhan ekonomi kita yang terjadi sekarang ini hanya melahirkan kesenjangan kelas, orang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin sulit keluar dari kubang kemiskinan.” Berbeda dengan negara Cina, pemerintahnya memiliki program dua kali dalam lima tahun, yaitu fokus dalam pertanian. Mereka sadar, orang miskin yang terbanyak ada di pedesaan. Para petani Cina

pun diberikan subsidi pupuk, benih padi, alat teknologi pertanian, sampai subsidi listrik. ”Sehingga kita bisa melihat, selama 10 tahun perekonomian Cina sangat maju, salah satunya dari hasil pertanian. Jangan salah menilai, jumlah petani di Cina masih sekitar 60 persen. Status ekonomi petaninya pun sudah menjadi kelompok kelas menengah. Mereka jugalah yang saat ini melakukan ekspor hasil pertaniannya sampai ke seluruh dunia,” tambahnya. Sangat berbeda dengan di Indonesia, yang awalnya ada sekitar 40 persen, kini semakin berkurang jumlahnya. Orang malas menjadi petani karena nasib tidak pernah diperhatikan pemerintah, dan justru produk impor pertanian membanjiri negeri ini.

Hal senada dilontarkan, Bedenikta Putri Sitepu, pemerhati anggaran pemerintah, yang juga calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sumatera Utara (Sumut) ini, berpendapat, parameter yang digunakan untuk kategori miskin sangat rendah. ”Oleh karena itu, persoalan kemiskinan itu akan bisa teratasi, jika pemerintah sendiri menetapkan asumsi penduduk tidak miskin itu bukan hanya bisa makan, tetapi lebih kepada memenuhi kesejahteraan penduduk itu sendiri,” ujarnya. Pemerintah menyadari tanggung jawab yang diamanatkan konsitusi. Melalui Bappenas, pemerintah sudah membuat program Masterplan Percepatan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI). Dalam program

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

7

LAPORAN UTAMA itu, semua unsur kementerian dilibatkan, termasuk perusahaan BUMN. Berdasarkan hasil penelitian, terutama di Pulau Jawa, kantongkantong kemiskinan bukan hanya terdapat di kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, tetapi juga banyak terdapat di daerah pinggiran, dan salah satu faktor kemiskinan adalah infrastruktur jalan masih minim sehingga pertumbuhan di wilayah kantong kemiskinan sulit tumbuh. 

Berdasarkan data BPS 2006-2010, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah pabrik industri, yang tentu saja akan menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan. Sementara, di bidang pertanian masih sulit terbaca.

”Kami sadar, selama ini dalam program pengentasan kemiskinan jalan masing-masing ditiap kementerian. Makanya, sikap egoistis itu sudah kami hilangkan karena sikap egoistis sebenarnya penghambat program pengentasan kemiskinan. Contohnya, kami lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur di desa, seperti jalan dan irigasi, lalu memberikan pelatihan dan pemberdayaan petani, dan masih banyak lainnya,” ujar Ceppie.

Tapi ada beberapa data yang menggambarkan, seperti di Surabaya (Jawa Timur), jumlah petani berkurang setiap tahunnya. Petani itu akan hilang kalau ada transformasi industri.

Selain itu, Kemensos juga ditugasi menjalankan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, atau program raskin, untuk 15,5 juta keluarga di seluruh Indonesia. Masih banyak program yang sudah dicanangkan dari kementerian sosial. Lantas, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan? Pada tahun ini anggaran dari APBN sebesar Rp 5,6 triliun. Pada 2014, rencananya mendapat dana tambahan sebesar Rp 7,6 triliun, yang semuanya akan diutamakan perluasan untuk program keluarga harapan.

harus berkurang menjadi 8 sampai 10 persen. Dalam kaitan itu, Hartono berharap ada sinergitas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dia menjelaskan, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua memang kaya sumber daya alam, tetapi penduduknya memprihatinkan. ”Untuk itulah, kami prioritaskan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di wilayah itu supaya pertumbuhan ekonomi mereka terangkat. Wilayah daerah perbatasan negara, seperti Kalimantan, juga menjadi prioritas kami.”

Pemerintah sudah menargetkan, tahun depan jumlah kemiskinan

8

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

BESAR DAN RAWAN KORUPSI Hartono membenarkan, dana untuk pengentasan kemiskinan cukup besar dan rawan korupsi. ”Untuk itulah, saya selalu berusaha memberikan dana bantuan program secara selektif, apakah bantuan itu layak atau tidak diberikan. Intinya, jangan asal hamburkan uang dalam pengentasan kemiskinan, sebab uang yang dipakai itu uang negara, yang asalnya juga dari masyarakat,” katanya. Menurut dia, Kemensos juga sudah menyiapkan aturan ketat menyangkut penggunaan dana. ”Tujuannya, supaya mereka yang diberikan bantuan itu menjadi orang yang siap dan bertanggung jawab dalam menjalankan program yang dijalankan.” Hartono menegaskan, masalah kemiskinan di Indonesia sebenarnya tidak sulit diatasi. Selama kita bersatu, dan orang-orang yang berpotensial dibidangnya dimanfaatkan, pasti persoalan kemiskinan itu bisa terselesaikan dengan baik. Sebab, letak geografis negara kita ini sangat strategis. Negara kita hanya memiliki dua musim saja, tak seperti di negara Eropa. ”Banyak yang mengatakan, negara kita ini sedang berada dalam kesulitan ekonomi. Semua harga pangan sangat mahal. Namun harus diingat, persoalan ekonomi yang sulit itu bukan hanya dihadapi Indonesia,” sambungnya. Dari sudut pandang yang berbeda, Salamuddin Daeng, peneliti IGJ, mengkritisi perjanjian WTO yang telah ditandatangani oleh pemerintah. Ia mengakui sulit untuk membuktikan perjanjian itu akan

berdampak pada kemiskinan atau tidak. Sekalipun sulit dibuktikan, perjanjian WTO yang diturunkan melalui kebijakan nasional itu, jelas sekali terpampang aspek yang diatur begitu luas. Di antaranya, perjanjian WTO mengatur subsidi pertanian, membuka kran impor, penegakkan intelektual properti di bidang pertanian dan perjanjian di bidang jasa. Pada sektor pertanian, misalnya, akibat perjanjian WTO, akses masyarakat (petani) kepada barang semakin berkurang dan akses terhadap perlindungan produk petani lokal melemah gara-gara harga barang impor pertanian yang murah menghantam produk pertanian lokal. Faktor-faktor ini yang kelak menjauhkan petani dari tingkat pendapatan yang layak. Lalu, pemerintah tidak lagi mendukung subsidi bagi petani. Penjualan pun semakin menurun sebagai akibat dari pendapatan yang rendah. Sementara, biaya produksi mahal berakibat pada pendapatan (income) menurun. Terakhir, berpengaruh pada indikator kemiskinan yakni tingkat pengeluaran dan keseimbangan kemampuan berbelanja (purchasing power parity). ”Itu akibat langsung dari perjanjian WTO,” kata Daeng. Menurut dia, kini ada kecenderungan meningkatnya harga minyak di tingkat global dan nilai dolar. Situasi ini akan mempengaruhi setiap negara untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, kenaikan harga kebutuhan pokok secara otomatis akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Kemudian, diikuti kelangkaan barang yang menyebabkan masyarakat akan sulit

memperoleh barang. ”Sumber-sumber masyarakat untuk mendapatkan pendatapan juga semakin hilang.”

dengan berkurangnya pabrik yang disebabkan, antara lain, karena ketidakpastian soal pungutan pajak.

Berdasarkan data BPS 2006-2010, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah pabrik industri, yang tentu saja akan menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan. Sementara, di bidang pertanian masih sulit terbaca. Tapi ada beberapa data yang menggambarkan, seperti di Surabaya (Jawa Timur), jumlah petani berkurang setiap tahunnya. Petani itu akan hilang kalau ada transformasi industri.

”Makanya, agak ganjil manakala perdagangan defisit kok angka kemiskinan bisa turun?” tambah Daeng.

Data statistik tersebut mengartikan bahwa hidup itu semakin sulit yang diakibatkan oleh harga semakin tinggi, kelangkaan barang terjadi dimanamana dan industri pabrik bangkrut. Anehnya, angka kemiskinan turun yang justru bertentangan dengan fakta-fakta seperti terjadi krisis pangan dimana-mana, krisis lahan pertanian yang signifikan, bangkrutnya industri nasional dan membludaknya sumber pangan impor. ”Semua fakta itu berbicara banyak tentang kemiskinan di Indonesia,” tegas dia. Dulu, pemerintah saban hari berkoar tentang surplus perdagangan. Tapi kini yang terjadi Indonesia mengalami banjir barang impor dan defisit perdagangan. Pemerintah tidak bisa lagi membantah adanya defisit perdagangan yang cukup besar. Semua produk nasional terkapar. Contohnya, industri pangan. Kondisi sekarang, tingginya impor, harga, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan basis produksi menyebabkan hancurnya pertanian dan pangan. Juga, industri hancur

Neraca internasional tidak bisa dibohongi dimana tercatat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit. Pun, neraca pembayaran defisit oleh karena uang yang dikeluarkan pemerintah digunakan untuk pembayaran cicilan utang dan bunga pokok. Kondisi APBN juga semakin membengkak. Ini berimplikasi kepada nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang juga mempengaruhi dua hal, yaitu harga pangan dan energi yang kini kebanyakan diimpor. Parahnya, pemerintah menanggulangi defisit tersebut dengan cara melipatgandakan utang. Ini berarti pemerintah mencoba menyelesaikan masalah dengan masalah. Pembayaran utang negara diatasi dengan menyedot utang jangka pendek yang pada akhirnya akan menjadi beban makroekonomi. Asumsi dan pendapat yang berbedabeda terhadap persoalan kemiskinan, bukanlah untuk dijadikan perdebatan, melainkan mencari solusi dan lebih serius dalam upayaupaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi.

Tim Redaksi

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

9

10

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

Syarifuddin Hasan

Menteri Koperasi dan UKM

”Angka 11,36 Persen Itu Sudah Cukup Bagus Kok” Kemiskinan itu pasti tetap ada. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara maju, seperti Amerika Serikat, tetap ada orang miskin. Buktinya, jumlah kemiskinan di negara itu saat ini mencapai 14 persen dan jumlah pengangguran mencapai tujuh persen.

”L

alu, bagaimana dengan persoalan kemiskinan di negara kita? Saya nilai, dalam perjalanan sembilan tahun terakhir, program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah sudah cukup baik,” katanya kepada Majalah INTEGRITAS di kantornya, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, 18 Desember lalu. Berdasarkan data statistik, jumlah kemiskinan kita saat ini tinggal 11,36 persen. Angka statistik sampai saat ini memang masih menjadi bahan perdebatan. Ada yang bilang, angka itu tidak realistis dan masih jauh dari harapan. ”Kalau bagi kami dari pemerintahan, angka itu sudah bagus, banyak mengalami perubahan dari yang sebelumnya. Intinya, kita jangan berpatokan dengan angka 11,36 persen. Tapi mari lihat, kemajuan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

11

LAPORAN UTAMA sampai saat ini,” tambahnya. Menurut dia, negara kita pernah mencapai angka kemiskinan 17,6 persen pada saat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden. ”Beliau berkomitmen mengurangi angka kemiskinan itu, dan hasilnya lihat sekarang, kekuatan ekonomi kita mulai kuat. Tingkat pengangguran mulai berkurang, hanya tinggal 6,25 persen. Keberhasilan pemerintah mengurangi jumlah kemiskinan itu, resepnya sederhana saja, cukup melakukan pembangunan ekonomi yang merata.” Artinya, pembangunan ekonomi itu tidak hanya dilakukan di Ibu Kota Jakarta saja, tetapi merata sampai ke daerah terpencil. ”Saya yakin, jika pembangunan itu merata, perekonomian pasti akan tumbuh karena menyerap tenaga kerja. Ya, mudah-mudahan saja ke depannya kita bisa mengurangi jumlah kemiskinan menjadi 10 persen, dengan berkurangnya jumlah pengangguran,” tambahnya. Yang jelas, Syarif bersyukur, sebab krisis perekonomian global yang dialami negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat ternyata tidak terlalu berdampak ke Indonesia.

Dia menjelaskan, pemerintah juga memberi bantuan program jaminan sosial dan kesehatan serta bantuan dana pendidikan. Ada juga pembangunan infrastruktrur jalan di tiap pedesaan. “Dengan adanya program bantuan ekonomi dan jaminan sosial itu, beban masyarakat kita bisa terbantu dan mereka bisa keluar dari lingkar kemiskinan. Sekali lagi, semua program pemerintah yang dikerjakan saat ini adalah program pembangunan yang prorakyat.” Syarief tidak mempersoalkan jika ada yang mengatakan semua program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan masih jauh dari harapan. Baginya, komentar-komentar itu hal yang biasa di negara kita yang demokratis, atau sudut pandang yang berbeda saja dalam menilai persoalan. ”Artinya, ketika negara kita banyak mengalami kemajuan dalam pembangunan ekonomi, justru mereka masih melihat dari sisi luarnya.” Memang, masih banyak yang melakukan praktik kotor, seperti tengkulak, atau ada koperasi yang tidak sehat dalam manajemen. Tapi, justru berbagai kelemahan itu harus diperbaiki terus.

Untuk mempercepat program pengentasan kemiskinan, sebagai Menteri Koperasi dan UKM, ia terjun langsung ke bawah menjumpai masyarakat. Ketika berdialog dengan masyarakat yang ingin membuka usaha, ia langsung memberi bantuan kredit usaha rakyat kecil untuk pengembangan usaha.

”Sekali lagi, saya tak mempersoalkan berbagai kritik itu. Kalau kritik dan saran itu ada yang baik, pasti saya tampung, ya kalau kritiknya ada yang tak bagus, ya buat apa saya dengar. Lebih baik, kita terus mengerjakan program pembangunan ekonomi kita yang sudah maju. Buktinya, banyak pemimpin negara lain yang memuji keberhasilan perekonimian negara kita,” ucapnya.

”Tahun ini, program kredit usaha kecil untuk rakyat jumlahnya mencapai 36 triliun. Pembinaan dan bantuan koperasi di daerah-daerah juga terus mengalami kemajuan,” paparnya.

Ia tidak bisa menerima jika pemerintahan SBY-Boediono dinilai sebagai pemerintahan yang menghamba kepada kepentingan pihak asing. ”Sekarang begini saja,

12

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ekonomi neolib itu? Tentu saya jawab dengan sederhana, ekonomi yang semuanya diserahkan ke pasar tanpa ada intervensi. Sekarang saya mau menegaskan, kalau memang benar pemerintah kita itu terkesan neolib, berarti tak ada lagi kebijakan subsidi listrik, bensin, pupuk, koperasi, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi.” Dalam kaitan itu dia memberi contoh jumlah APBN yang mencapai 1.800 trilun rupiah lebih. Dana subsidi yang diberikan kepada masyarakat mencapai 333,7 trilun rupiah. ”Jadi, sangat tidak mungkin kalau dikatakan kebijakan pemerintah kita neolib. Sebab, prinsip ekonomi neolib itu paling benci jika ada program subsidi kepada masyarakat, sementara kita lihat sendiri, pemerintah sangat pro kepada program subsidi untuk masyarakat kecil.” Bagaimana kesiapan pemerintah menghadapi kebijakan “ASEAN Community” pada 2015? Menurut Syarief, yang harus dilakukan adalah menciptakan SDM yang andal dan kreatif. Lalu, secara serius mengenalkan berbagai kemajuan teknologi kepada generasi muda supaya mereka tidak kalah bersaing. ”Kalau kita jauh-jauh hari menciptakan SDM yang andal dalam bidang koperasi, tentu kita bisa bersaing dengan negara lain. Dan masyarakat kita pun tak akan mau menjadi anggota koperasi negara lain kalau koperasi kita sudah kuat,” katanya.

Andreas/ Hendrik/Viktor

Drs Hartono Laras Dirjen PSPK Kemensos

Tanggulangi Kemiskinan Jangan Asal Hamburkan Uang

”Wah, saya masih terus bekerja keras untuk mengurangi jumlah kemiskinan masyarakat Indonesia dengan kementerian yang terkait,” begitu jawab Drs Hartono Laras, Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial.

H

artono mengingatkan, bicara soal masalah kemiskinan sebaiknya dipahami dulu Instruksi Presiden tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2010). Percepatan penanggulangan kemiskinan itu artinya bukan mengurangi jumlah kemiskinan dengan cara yang kilat.

”Di ujung tahun ini, jumlah

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

13

LAPORAN UTAMA kemiskinan 11,37 persen dari total penduduk Indonesia. Lalu apa tugas kami dari Kementerian Sosial? Tentu kami bekerja sama dengan pihak kementerian yang terkait, yang dinamakan agenda program ’basis terpadu’, yang dikelola langsung oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TMPK), yang koordinasinya langsung oleh Wakil Presiden,” paparnya. Salah satu agenda yang sudah dijalankan adalah program keluarga harapan. TMPK mengupayakan membangun rumah sasaran dari 1,516 juta menjadi 2,4 juta bagi keluarga yang dikategorikan miskin, dimulai sejak 2007 sampai 2014. Ditargetkan tahun depan menjadi 3,4 juta keluarga harapan supaya kondisi ekonomi mereka lebih baik. ”Kami juga sedang menggalakan program yang terkait jaminan kesehatan  nasional bagi masyarakat yang terlantar ketika lanjut usia. Lalu ada program bantuan usaha ekonomi kecil untuk masyarakat miskin, perbaikan rumah tidak layak,” jelas Hartono. Selain itu, Kemensos juga ditugasi menjalankan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, atau program raskin, untuk 15,5 juta keluarga di seluruh Indonesia. Masih banyak program yang sudah dicanangkan dari kementerian sosial. Lantas, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan? Pada tahun ini anggaran dari APBN sebesar Rp 5,6 triliun. Pada 2014, rencananya mendapat dana tambahan sebesar Rp 7,6 triliun, yang semuanya akan diutamakan perluasan untuk program keluarga harapan.

Tugas ini harus segera diselesaikan

14

karena pemerintah sudah menargetkan, tahun depan jumlah kemiskinan harus berkurang menjadi 8 sampai 10 persen. Tentu, untuk mencapainya harus ada kerja sama, termasuk dengan masyarakat. ”Perlu saya pertegas, untuk mencapai target pengurangan jumlah kemiskinan, kami tidak akan menggubris dan juga tidak mau dipengaruhi persoalan politik,” katanya. Dia mengakui, dulu kerja sama di kementerian dalam mengurus masalah kemiskinan memang kurang baik. Sekarang sudah tidak ada lagi program yang tumpang-tindih. Dalam kaitan itu, dia berharap ada sinergitas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dia menjelaskan, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua memang kaya sumber daya alam, tetapi penduduknya memprihatinkan. ”Untuk itulah, kami prioritaskan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di wilayah itu supaya pertumbuhan ekonomi mereka terangkat. Wilayah daerah perbatasan negara, seperti Kalimantan, juga menjadi prioritas kami.”

Waspadai Korupsi Indonesia dikenal sangat rawan bencana alam. Bukan hanya rentan bencana alam, bencana konflik sosial pun bisa datang setiap waktu. Menyadari hal itu, tim SAR Kemensos setiap saat siap diterjunkan ke berbagai wilayah yang terkena bencana alam. ”Pasca-bencana alam kamilangsung mempersiapkan program pemberdayaan ekonomi,” jelas Hartono.

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

Dia membenarkan, dana untuk pengentasan kemiskinan cukup besar dan rawan korupsi. ”Untuk itulah, saya selalu berusaha memberikan dana bantuan program secara selektif, apakah bantuan itu layak atau tidak diberikan. Intinya, jangan asal hamburkan uang dalam pengentasan kemiskinan, sebab uang yang dipakai itu uang negara, yang asalnya juga dari masyarakat,” katanya. Menurut dia, Kemensos juga sudah menyiapkan aturan ketat menyangkut penggunaan dana. ”Tujuannya, supaya mereka yang diberikan bantuan itu menjadi orang yang siap dan bertanggung jawab dalam menjalankan program yang dijalankan.” Hartono menegaskan, masalah kemiskinan di Indonesia sebenarnya tidak sulit diatasi. ”Selama kita bersatu, dan orang-orang yang berpotensial dibidangnya dimanfaatkan, pasti persoalan kemiskinan itu bisa terselesaikan dengan baik. Sebab, letak geografis negara kita ini sangat strategis. Negara kita hanya memiliki dua musim saja, tak seperti di negara Eropa. Banyak yang mengatakan, negara kita ini sedang berada dalam kesulitan ekonomi. Semua harga pangan sangat mahal. Namun harus diingat, persoalan ekonomi yang sulit itu bukan hanya dihadapi Indonesia.” Dia yakin, kalau kita bekerja sama, Indonesia pasti bangkit menjadi negara yang maju karena bangsa kita sudah teruji sebagai bangsa yang kuat menghadapi segala persoalan. ”Intinya, kalau ingin negara kita keluar dari kubang kemiskinan, kita semua harus tetap bekerja keras, berjiwa optimistis.” Andreas Hutagalung/Viktor

Ceppie K Sumadilaga

Deputi Kemeneg PP/Bappenas

”Sikap Egoistis Itu Penghambat Pengentasan Kemiskinan”

M

engatasi persoalan kemiskinan memang sudah menjadi salah satu program utama pemerintah. ”Kemiskinan itu tidak mungkin kita telantarkan begitu saja, tetapi harus diatasi,” kata Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil dan dan Menengah Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di ruang kerjanya, Menteng, Jakarta Pusat. Menurut dia, program yang sedang dijalankan Bappens saat ini adalah menggunakan dua pendekatan. ”Satu, melalui pendekatan ekonomi. Maksudnya, kami menciptakan keterampilan usaha dan lapangan kerja seluasnya dengan hasil yang layak. Lalu yang kedua, memberikan bantuan progam bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan beras miskin (raskin), dan lainnya.” Ceppie mengakui, program bantuan pengentasan kemiskinan itu berjalan cukup berjalan baik. ”Namun ada juga faktor-faktor yang menghambat di lapangan ketika proses bantuan itu berjalan.” Melihat data Badan Pusat Statistiki (BPS) 2010-2011, memang terlihat ada pergerakan.

”Masyarakat miskin yang selama ini dibantu program pemerintah perlahan taraf perekonomiannya berubah baik. Tapi, ada juga yang awalnya taraf ekonominya mapan tiba-tiba hancur karena faktor bencana alam, konflik sosial, atau terlebih lagi, ketika situasi perekonomian global sedang tidak stabil, sudah tentu bisa terjadi gejolak infllasi dalam tiap waktu. Dan dampaknya, perekonomian Indonesia  bisa terpuruk,” paparnya. Beberapa pengamat ekonomi mengatakan, di ujung tahun ini tingkat kemiskinan semakin meningkat karena ada faktor dari dampak kenaikan bahan bakar minyak maupun krisis ekonomi global. Untuk itulah, di tengah ancaman krisis ekonomi global yang melanda Amerika Serikat dan di kawasan Eropa, pemerintah membuat agenda program ekonomi kreatif bagi masyarakat kecil. ”Saya pikir, dampak dari pemberdayaan ekmpak kenaikan onomi kreatif itu baik sekali untuk mengantisipasi datangnya krisis global ke negri kita. Apalagi, pemerintah sudah mempunyai target akan menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7,3 persen. Saya rasa, hal itu menjadi tantangan yang harus dikerjakan,” tambah Ceppie.

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

15

LAPORAN UTAMA Untuk mencapai target itu, Bappenas sudah mempersiapkan program Masterplan Percepatan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI). Dalam program itu, semua unsur kementerian dilibatkan, termasuk perusahaan BUMN. Berdasarkan hasil penelitian, terutama di Pulau Jawa, kantong-kantong kemiskinan bukan hanya teradapat di kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, tetapi juga banyak terdapat di daerah pinggiran, dan salah satu faktor kemiskinan adalah infrastruktur jalan masih minim sehingga pertumbuhan di wilayah kantong kemiskinan sulit tumbuh.  ”Kami sadar, selama ini dalam program pengentasan kemiskinan jalan masing-masing ditiap kementerian. Makanya, sikap egoistis itu sudah kami hilangkan karena sikap egoistis sebenarnya penghambat program pengentasan kemiskinan. Contohnya, kami lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur di desa, seperti jalan dan irigasi, lalu memberikan pelatihan dan pemberdayaan petani, dan masih banyak lainnya,” ujarnya. Menurut dia, orientasi pembangunan di wilayah pedesaan itu sangat bagus. Sebab, desa itu sumber kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat jika dikelola dengan baik. Kultur masyarakat Indonesia tidak seperti masyarakat negara lain. Masyarakat kita pada umumnya senang berkumpul dalam keluarga besar, seperti filosofi orang Jawa, mangan ora mangan asal ngumpul. Namun, karena sekarang kondisi pertanian kita jarang diperhatikan, masyarakat kita banyak yang meninggalkan desa, merantau ke kota besar maupun menjadi TKI/TKW.

”Tujuan mereka memang untuk

16

mengadu nasib, agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Nah, kalau dari sekarang kita sudah serius memperhatikan pembangunan desa, saya pikir jumlah TKI/TKW perlahan berkurang. Mereka kembali memilih menjadi petani lagi, dan mengolah kembali lahan pertanian,” jelasnya.



”Kami sadar, selama ini dalam program pengentasan kemiskinan jalan masing-masing ditiap kementerian. Makanya, sikap egoistis itu sudah kami hilangkan karena sikap egoistis sebenarnya penghambat program pengentasan kemiskinan.

Ketika ditanya mengenai kesiapan Indonesia menghadapai era ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada 2015, Ceppy mengatakan, sebenarnya negara kita belum siap menghadapi era itu. Sebab, bangsa kita selalu tidak mempersiapkan diri sejak awal. Padahal, negara ASEAN yang lainnya, jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri. Dalam kaitan itu dia berharap, program MP3KI itu bisa berjalan baik kedepannya, dan tiap kementerian menjalankan program pengentasan kemiskinan berjalan masing-masih, namun harus saling bekerja sama. Ceppie menegaskan, sebaiknya era reformasi ini kita tidak usah lagi memperbanyak perdebatan yang membuang energi. Lebih baik banyak bekerja sambil menguatkan kualitas

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

pelayanan kepada masyarakat supaya perubahan itu lebih cepat terjadi. Sebenarnya, SDM kita sudah sangat banyak. Hanya saja, setiap program pembangunan yang sudah ada sering tidak berjalan baik karena tak ada koordinasi yang baik. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto membuat kebijakan pembangunan dalam bentuk instuksi presiden (iInpres). Semua kementerian atau birokrasi dari atas sampai bawah harus menjalankan instruksi tersebut. Apalagi, pada masa itu ada GBHN. Namun, setelah reformasi situasinya berubah. ”Kami sering mengalami kesulitan komunikasi dan benturan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga rencana   pembangunan yang sudah direncanakan sejak awal sering tertunda. Tetapi, persoalan yang sering terjadi itu perlahan mulai bisa teratasi. Saat ini, kami sudah menjalankan program kerja sama dalam format pelatihan kepada pejabat daerah di seluruh Indonesia,” paparnya. Dalam pelatihan itu peserta dilatih cara membuat format pembangunan, dari perencanaan keuangan sampai program monitoring pembangunan. Agenda itu sudah berjalan baik beberapa tahun ini dan para pejabat daerah semakin banyak yang berminat. Disinggung soal penyelenggaran pemilihan langsung kepala daerah, yakni mengenai perlutidaknya pemilukada dievaluasi, dia menjawab, “Perlu. Sebab, pemilukada menghabiskan uang negara. Sementara, biaya pembangunan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan masih banyak yang kekurangan dana.” Andreas Hutagalung

 

Hendri Saparini Ph.D

Pengamat Ekonomi dari CORE-Indonesia

Mengentaskan Kemiskinan, Pemerintah Baru Kampanye



Dalam mengentaskan kemiskinan, selama ini pemerintah hanya sibuk berkampanye. Misalnya, menyampaikan data Badan Pusat Statistik tentang angka kemiskinan kepada masyarakat.

”Saya pikir, data BPS itu berbeda dengan fakta yang terjadi. Coba lihat, tahun 2004 pemerintah mengeluarkan pernyataan, jumlah kemiskinan 16,6 persen. Setelah 10 tahun kemudian, angka kemiskinan di Indonesia saat ini sekitar 12 persen. Kesimpulannya, angka kemiskinan kita saat ini turun sekitar empat persen. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa benar selama 10 tahun angka kemiskinan di Indonesia turun sekitar empat persen? Saya belum yakin,” kata Hendri

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

17

LAPORAN UTAMA Saparini Ph.D, pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE-Indonesia), kepada Majalah INTEGRITAS di Jakarta. Saparini berpendapat, kemiskinan yang berkurang empat persen itu janggal. anggaran negara (APBN) dikeluarkan pemerintah tiap naik di atas 100 triliun.

angka sekitar Sebab, yang tahun

”Nah, kalau saja tiap tahunnya APBN dari 380 triliun menjadi 1.800 triliun lebih, kemudian anggaran pengentasan kemiskinan lebih dari 100 triliun, nyatanya angka kemiskinan tidak signifikan turun. Padahal, untuk menghitung pengurangan angka kemiskinan itu bisa memakai dua data. Yakni, melalui data referensi dan comparative study,” katanya. Dalam konteks itu, ia menganjurkan pemerintah hendaknya belajar dari Vietnam. Negara tersebut bukan lagi melakukan program pengurangan kemiskinan, tetapi memangkas kemiskinan. Begitu juga dengan Cina. Pada 1985 angka kemiskinan di negara itu sekitar 65 persen, tetapi pada 2007 hanya tujuh persen. ”Nah, kalau keadaannya seperti ini, siapa yang disalahkan?”. Selama ini ada kesalahan paradigma dalam mengatasi kemiskinan. Pemerintah tidak pernah memisahkan program pengentasan kemiskinan dan program pertumbuhan ekonomi. Justru, pemerintah saat ini lebih mengutamakan program pengentasan kemiskinan yang sifatnya normatif, seperti pembagian beras rakyat miskin (raskin) dan bantuan langsung tunai (BLT).

18

Pada 2005 pemerintah membuat program raskin yang diberikan kepada sekitar 19,5 juta keluarga dan katanya jumlahnya sudah dikurangi sekitar 18 juta orang. Setelah berapa tahun berlalu, orang yang dibantu dengan program raskin masih banyak yang tidak mampu membeli beras.

Sangat berbeda dengan di Indonesia, yang awalnya ada sekitar 40 persen, kini semakin berkurang jumlahnya. Orang malas menjadi petani karena nasib tidak pernah diperhatikan pemerintah, dan justru produk impor pertanian membanjiri negeri ini.

”Bisa saya simpulkan, program pengurangan kemiskinan masih jauh dari harapan,” tambah Saparini.

”Berbeda dengan sektor industri, seperti otomotif. Justru saat ini pemerintah lebih memperhatikan subsidi perkembangan sektor otomotif, padahal negara kita salah satu negara pertanian,” tandasnya.

Menurut dia, sudah waktunya pemerintah melibatkan orang miskin dalam program pertumbuhan ekonomi dengan memberikan mereka keterampilan dan subsidi dalam pengembangan usaha kecil supaya terjadi pemangkasan jumlah kemiskinan. ”Sebab, pertumbuhan ekonomi kita yang terjadi sekarang ini hanya melahirkan kesenjangan kelas, orang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin sulit keluar dari kubang kemiskinan.” Berbeda dari negara Cina, pemerintahnya memiliki program dua kali dalam lima tahun, yaitu fokus dalam pertanian. Mereka sadar, orang miskin yang terbanyak ada di pedesaan. Para petani Cina pun diberikan subsidi pupuk, benih padi, alat teknologi pertanian, sampai subsidi listrik. ”Sehingga kita bisa melihat, selama 10 tahun perekonomian Cina sangat maju, salah satunya dari hasil pertanian. Jangan salah menilai, jumlah petani di Cina masih sekitar 60 persen. Status ekonomi petaninya pun sudah menjadi kelompok kelas menengah. Mereka jugalah yang saat ini melakukan ekspor hasil pertaniannya sampai ke seluruh dunia,” tambahnya.

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

Kurang Sinergitas Kinerja tiap kementerian terkait pengentasan kemiskinan kurang bersinergitas, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan. Menurut Saparini, jika Kementerian Pertanian sedang menggalakkan program swasembada pangan, seharusnya Kementerian Perdagangan ikut mendukung. Nyatanya kementerian sibuk menjalankan programnya masingmasing, atau tumpang-tindih. Sudah banyak instruksi presiden tentang mengatasi masalah kemiskinan tapi dijalankan setengah hati. Pada zaman Orde Baru pemerintah fokus mewujudkan program pembangunan yang dilakukan tiap lima tahun sekali, melalu Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ketika Presiden Soeharto sangat fokus i dalam program pertanian sehingga Indonesia mengalami masa kejayaan swasembada pangan dan banyak dipuji negara lain. Kini, program

pembangunan pemerintah ditetapkan melalui Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). ”Justru program kementerian tidak bersinergi. Bisa saya simpulkan, selama ini pemerintah belum fokus dalam satu strategi pembangunan. Makanya kita bingung, entah mau jadi negara apa ke depannya,” ujarnya. Saparini mengatakan, Thailand sangat fokus berswasembada pangan. Begitu juga Cina, saat ini pemerintahnya sedang mencanangkan negara yang berbasiskan manufaktur industri elektronik karena kondisi pertanian mereka sudah kuat. Sementara, kalau kita bicara strategi pembangunan Indonesia, selama 10 tahun ini, tentu kita bingung menjawabnya. Disebut negara pertanian, kondisi petaninya memprihatinkan, disebut negara industri, kita belum mampu bersaing dalam teknologi industri dari negara luar. ”Sulit memang mendongkrak perekonomian negara kita yang masih terpuruk. Sebab, sampai saat ini saja negara kita masih digempur oleh beragam produk barang impor yang harganya murah, seperti dari Cina. Sementara kita belum bisa bersaing, dan kita masih mengekspor bahan mentah. Kalaupun produksi bahan mentah itu diproduksi di Indonesia, biayanya sangat mahal,” katanya. Beragam persoalan ekonomi itu tentu harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, tentu negara kita tak punya arah pembangunan yang jelas. Belum lagi, kebijakan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang akan diterapkan pada 2015 di wilayah ASEAN.

”Karena era perdagangan di era AFTA itu sangat bebas, saya pikir kalau pemerintah tidak siap bersaing dalam kebijakan AFTA, perekonomian kita bisa semakin terpuruk. Apalagi, masyarakat kita masih dikategorikan pra sejahtera, tentu belum bisa bersaing seperti negara Singapura,” jelas Saparini. Dia yakin, kalau perekonomian kita dikelola baik, Indonesia menjadi negara terkuat di dunia dengan peringkat ketujuh karena ditopang oleh sumber daya alam yang sangat kaya. ”Tak ada istilah negara yang bangkrut.” Dalam konteks itu ia mempertanyakan Gerakan Ekonomi Syariah yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, sebagai gerakan perekonomian alternatif. Gerakan Ekonomi Syariah itu bagus. Namun kalau pemerintah tidak punya konsep yang jelas dalam program itu, tentu banyak manfaatnya. Konsep ekonomi syariah tidak hanya bergerak pada sektor bank syariah, atau asuransi syariah. Yang paling konkret adalah memberikan subsidi untuk usaha masyarakat dalam bentuk UKM. Ada potensi pasar halal dalam agenda ekonomi syariah. Namun, agenda pasar halal itu justru dikuasai oleh Thailand dan sebentar lagi Malaysia. Apakah Presiden SBY sudah berpikir bahwa konsep ekonomi syariah itu sudah menjalankan agenda pengelolaan sumber daya alam? Karena, faktanya sumber daya alam kita saat ini justru lebih banyak dikuasai oleh asing. Dia mengingatkan, pemerintah memahami

kalau konsep

ekonomi syariah sekadar konsep bank syariah, tentu kurang ada manfaatnya, apalagi infrastruktur pembangunan kita pun masih belum terbangun dengan baik. ”Sebaiknya pemerintah jangan menjalankan konsep ekonomi syariah sekadar ikut-ikutan saja. Justru, negara yang bukan mayoritas muslim, seperti Inggris, berhasil menjalankan konsep ekonomi syariah karena mereka sebelum menjalankan ekonomi syariah jauh-jauh hari sudah mempersiapkan konsepnya sebaik mungkin.” Jika negara ini ingin maju dalam perekonomian yang berdaulat, pemerintah harus berani melawan kebijakan ekonomi liberal yang dilakukan pihak asing. Fakta yang terjadi, sejak adanya Undang-Undang Penanaman Modal Asing, hampir 80 persen aset kekayaan alam kita sudah dikuasai oleh asing. Dan hal itu sangat merugikan perekonomian bangsa kita. Sudah waktunya kita kembali dalam konsep perekonomian rakyat yang berlandaskan Pancasila yang merujuk UUD 1945. Sebab, di dalam UUD 1945 tegas diatur soal perekonomian dan kesejahteraan rakyat, saling berkaitan,yakni Pasal 33, Pasal 34, Pasal 31, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 23. Keenam pasal itu bersinergi dan tidak bisa dipisah-pisahkan. ”Contohnya, saat ini masih ada 57 juta rakyat Indonesia yang masih dalam kategori pengangguran, maka pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan mereka lapangan kerja, dan pendidikan yang layak,” jelas Saparini. Andreas Hutagalung/Viktor 

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

19

LAPORAN UTAMA

Salamuddin Daeng

Peneliti IGJ (Indonesians for Global Justice)

Perdagangan Defisit, Kok Angka Kemiskinan Turun Indonesia bergelimang dengan sumber daya alam. Ketersediaan pertambangan berupa mineral, biji besi, dan sektor energi berada diurutan teratas seperti, batubara, gas, minyak, dan panas bumi. Oleh sebab itu, tidak pantas jika negara ini menjadi miskin.

W

orld Trade Organization (WTO) mengumumkan disepakatinya Paket Bali oleh 160 negara anggota pada 7 Desember 2013. Setelah terjadinya skandal politik tukar-guling (trade-off) untuk menyelesaikan dua isu, yakni Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation) dan Proposal Public Stockholding for Food Security dalam Perjanjian Pertanian. Perjanjian perdagangan internasional WTO yang dituangkan dalam kebijakan pemerintah, melalui regulasi nasional serta turunannya, bertubrukan langsung dengan kebijakan hajat hidup orang banyak. Kebijakan itu berbenturan dengan industri pertanian, industri kecil dan menengah, perdagangan secara umum, sektor lingkungan dan hutan. Salamuddin Daeng, peneliti IGJ, mengakui, sulit membuktikan apakah perjanjian WTO yang telah ditandatangani oleh pemerintah itu akan berdampak pada kemiskinan atau tidak. Kendati sukar dibuktikan, perjanjian WTO yang diturunkan

20

melalui kebijakan nasional itu, jelas sekali terpampang aspek yang diatur begitu luas. Diantaranya, perjanjian WTO mengatur subsidi pertanian, membuka kran impor, penegakkan intelektual properti di bidang pertanian dan perjanjian di bidang jasa.

berbelanja (purchasing power parity). ”Itu akibat langsung dari perjanjian WTO,” kata Daeng.

Pada sektor pertanian, misalnya, akibat perjanjian WTO, akses masyarakat (petani) kepada barang semakin berkurang dan akses terhadap perlindungan produk petani lokal melemah gara-gara harga barang impor pertanian yang murah menghantam produk pertanian lokal.

Menurut dia, kini ada kecenderungan meningkatnya harga minyak di tingkat global dan nilai dolar. Situasi ini akan mempengaruhi setiap negara untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, kenaikan harga kebutuhan pokok secara otomatis akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Kemudian, diikuti kelangkaan barang yang menyebabkan masyarakat akan sulit memperoleh barang. ”Sumber-sumber masyarakat untuk mendapatkan pendatapan juga semakin hilang.”

Faktor-faktor ini yang kelak menjauhkan petani dari tingkat pendapatan yang layak. Lalu, pemerintah tidak lagi mendukung subsidi bagi petani. Penjualan pun semakin menurun sebagai akibat dari pendapatan yang rendah. Sementara, biaya produksi mahal berakibat pada pendapatan (income) menurun. Terakhir, berpengaruh pada indikator kemiskinan yakni tingkat pengeluaran dan keseimbangan kemampuan

Berdasarkan data BPS 2006-2010, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah pabrik industri, yang tentu saja akan menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan. Sementara, di bidang pertanian masih sulit terbaca. Tapi ada beberapa data yang menggambarkan, seperti di Surabaya (Jawa Timur), jumlah petani berkurang setiap tahunnya. Petani itu akan hilang kalau ada transformasi industri.

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

Data statistik tersebut mengartikan bahwa hidup itu semakin sulit yang diakibatkan oleh harga semakin tinggi, kelangkaan barang terjadi dimanamana dan industri pabrik bangkrut. Anehnya, angka kemiskinan turun yang justru bertentangan dengan fakta-fakta seperti terjadi krisis pangan dimana-mana, krisis lahan pertanian yang signifikan, bangkrutnya industri nasional dan membludaknya sumber pangan impor. ”Semua fakta itu berbicara banyak tentang kemiskinan di Indonesia,” tegas dia. Dulu, pemerintah saban hari berkoar tentang surplus perdagangan. Tapi kini yang terjadi Indonesia mengalami banjir barang impor dan defisit perdagangan. Pemerintah tidak bisa lagi membantah adanya defisit perdagangan yang cukup besar. Semua produk nasional terkapar. Contohnya, industri pangan. Kondisi sekarang, tingginya impor, harga, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan basis produksi menyebabkan hancurnya pertanian dan pangan. Juga, industri hancur dengan berkurangnya pabrik yang disebabkan, antara lain, karena ketidakpastian soal pungutan pajak. ”Makanya, agak ganjil manakala perdagangan defisit kok angka kemiskinan bisa turun?” tambah Daeng. Neraca internasional tidak bisa dibohongi dimana tercatat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit. Pun, neraca pembayaran defisit oleh karena uang yang dikeluarkan pemerintah digunakan untuk pembayaran cicilan utang dan bunga pokok. Kondisi APBN juga semakin membengkak. Ini berimplikasi kepada nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang juga mempengaruhi dua hal, yaitu harga pangan dan energi

yang kini kebanyakan diimpor. Parahnya, pemerintah menanggulangi defisit tersebut dengan cara melipatgandakan utang. Ini berarti pemerintah mencoba menyelesaikan masalah dengan masalah. Pembayaran utang negara diatasi dengan menyedot utang jangka pendek yang pada akhirnya akan menjadi beban makroekonomi. Daeng tidak sependapat dengan adanya anggapan bahwa utang Indonesia dianggap aman dengan menghitung pada sisi perbandingan PDB (product domestic bruto). Padahal, mereka lupa menghitung perbandingan PDB itu sama dengan menghitung angin. Kontribusi terbesar PDB itu berasal dari perusahaan asing. ”Jadi, menghitung PDB itu sama saja menghitung angin oleh karena yang dihitung perusahaan asing juga.” Utang tidak bisa dibandingkan dengan PDB. Negara maju seperti Amerika dan Jepang mempunyai piutang. Berbeda dengan Indonesia yang tidak punya piutang tapi banyak utang. Dan pemerintah ujung-ujung membebankan utang kepada rakyat melalui peningkatan pajak. Dia memaparkan, tahun ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencetak surat utang senilai 300 triliun untuk APBN. Celakanya, surat utang itu diterbitkan dan dimanfaatkan sebagian besar untuk menggaji aparatur pemerintah. ”Itu kan bahaya sekali. Negara maju jika berutang biasanya dalam rangka membangun industri. Tapi Indonesia berutang untuk membayar birokrasi yang korup.”

jasa. Pemerintah semakin rentan terkena krisis. Ketika pemerintah menyebut angka kemiskinan mencapai delapan persen atau sekitar 30 juta jiwa dengan wajah ceria, menurut dia, itu tidak pantas. Disisi lain, indikator mengukur kemiskinan dianggap menyesatkan. Mengapa? Pasalnya, kemiskinan itu diukur dari tingkat pengeluaran, bukan tingkat pendatapan dan pekerjaan. Sementara pengeluaran itu bisa dihitung dari mana-mana, mulai dari utang, bantuan sosial, bantuan langsung tunai dan bantuan langsung sementara masyarakat. Tingkat pengeluaran yang dijadikan indikator kemiskinan itu sangat rendah dan tidak tidak manusiawi sekali, yakni keseimbangan kemampuan berbelanja (purchasing power parity) adalah satu dolar yang setara dengan 6.500 rupiah. Apabila indikatornya dinaikkan menjadi dua dolar maka jumlah orang miskin di Indonesia meningkat menjadi 150220 juta jiwa. Indonesia bergelimang dengan sumber daya alam. Ketersediaan pertambangan berupa mineral dan biji besi berada pada urutan ke-1 s/d 10. Demikian halnya di sektor energi yang berada diurutan teratas seperti, batubara, gas, minyak, dan panas bumi. Oleh sebab itu, tidak pantas jika negara ini menjadi miskin. ”Persoalannya adalah kita bodoh dan gagal dalam meletakkan dasardasar dalam pembangunan ekonomi sendiri dan terombang-ambing dalam persaingan internasional,” jelas Daeng. VICTOR/ANDREAS

Jika keadaan itu yang terjadi, maka ke depan beban Indonesia semakin berat karena diwarisi oleh utang yang begitu besar, beban defisit anggaran dan beban defisit transaksi barang

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

21

LAPORAN UTAMA

Dr Badikenita Putri Sitepu, SE., M.Si Calon Anggota DPD dari Sumut

”Bisa Makan Saja, Bukan Berarti Tidak Miskin” Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Mulai dari makan segar-segar sampai uranium bahan pembuat bom ada di Indonesia. Akan tetapi , kemiskian merupakan gambaran secara umum yang didapati di masyarakat. Bedenikta Putri Sitepu, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sumatera Utara (Sumut), mengatakan, persoalan kemiskinan disebabkan asumsi tingkat kemiskinan yang berbeda-beda. Bila merujuk kepada asumsi pemerintah berdasarkan data Badan Pusat Statistik, masyarakat Indonesia secara umum tidak miskin. Sedangkan bila

merujuk kepada data World Bank, Indonesia merupakan negara miskin. Di situlah letak persoalan kemiskinan di Indonesia. Data kemiskinan yang berasal dari BPS merupakan data dari penelitian yang dilakukan sekali dalam lima tahun. Asumsi kebutuhan lima tahun sebelumnya berbeda dengan kebutuhan sekarang ini. “Harga kebutuhan pokok pada saat lima tahun yang lalu tidak sama dengan harga sekarang ini,” ujarnya. Kemudian, paramater kebutuhan masyarakat yang tidak tergolong

miskin, sangat jelas berbeda dengan paramater yang dikeluarkan olehWorld Bank. Di Indonesia, warga yang tak mampu memenuhi kebutuhan 2.100 kilokalori per hari, serta kebutuhan dasar minimal untuk nonmakanan Rp 212.000 per bulan, masuk kategori miskin. Dengan memakai kategori ini, jumlah penduduk miskin di Indonesia 34,96 juta jiwa. Sedangkan bila menggunakan acuan World Bank, hampir separuh jumlah penduduk Indonesia masuk kategori miskin. Acuan yang digunakan adalah kemampuan penduduk untuk membelanjakan US$ 2 per hari. Putri berpendapat, parameter yang digunakan untuk kategori miskin sangat rendah. Jika angka kemiskinan di Indonesia tinggi, maka pemerintah dianggap gagal. Jadi, survei ekonomi penduduk yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak lebih dari sebuah pencitraan. Yang perlu sebenarnya dijawab oleh pemerintah saat ini adalah Apakah dengan tingkat pendapatan penduduk sekarang ini, bisa memenuhi tingkat kebutuhan gizi penduduk itu sendiri? “Oleh karena itu, persoalan kemiskinan itu akan bisa teratasi, jika pemerintah sendiri menetapkan asumsi penduduk tidak miskin itu bukan hanya bisa makan, tetapi lebih kepada memenuhi kesejahteraan penduduk itu sendiri,” ujarnya. ■ Ian/Victor/Jon

22

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

SOROTAN

Pemilu 2014 Banyak Caleg Nekat dengan Alasan Basi Pemilu 2014 bakal diramaikan tukang parkir, tukang bakso, tukang koran, dan kondektur. Mereka merasa pantas jadi wakil rakyat, dengan alasan yang sudah basi. Di Jember, Jawa Timur, ada caleg yang pekerjaanya juru parkir. Namanya Hery Susanto. Lelaki berusia 45 tahun ini sehari-hari mencari makan sebagai juru parkir di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Mayang, Jember. Sudah delapan tahun lebih Hery berprofesi sebagai juru parkir di Dinas Perhubungan Jember. Hery nekat maju sebagai caleg untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Alasan Hery menjadi caleg sederhana dan klise: ingin memperjuangkan nasib rakyat, terutama juru parkir di Jember. Hery mengaku tidak bermain-main dan akan berusaha seoptimal mungkin untuk memperjuangkan aspirasi rakyat

kecil, jika benar-benar terpilih menjadi wakil rakyat. “Saya ini rakyat kecil, tahu apa yang dirasakan rakyat sehari- hari. Bagaimana susahnya mencari makan, untuk kebutuhan lainnya juga,” ucap pria yang sehari-hari sejak pagi mengatur kendaraan roda dua dan empat di Jalan Trunojoyo, Jember, itu. Sehari-hari ia berjalan lebih kurang 30 kilometer karena dia berpindahpindah lokasi parkir. Dalam kesempatan seperti itu Hery menanyai warga tentang keluhan-keluhan masyarakat dan mencatatnya dalam sebuah buku, sekaligus memperkenalkan dirinya sebagai caleg.

“Saya

tidak

punya

duit,

saya

tidak punya tim sukses, saya hanya punya modal kepercayaan kepada masyarakat,” ujarnya. Hery memanfaatkan waktu luangnya setelah menjadi juru parkir untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. “Saya datangi satu persatu rumahnya, saya ajak dialog langsung rakyat. Kalau mereka mau berjuang dengan saya, ayo ikut saya bersamasama di pemilu legislatif mendatang.” Ia menantang seluruh caleg di Jember, khususnya di Daerah Pemilihan III, untuk bertarung secara adil, tidak bermain kotor dengan membagibagikan uang. “Ayo kita bertarung secara sehat, kita bersaing untuk mendapatkan simpati rakyat.” Ketua DPC PKPI Jember Tutuk Kurnia Wahyuningtyas membenarkan, salah satu calegnya adalah seorang juru parkir. “Di partai kami, tidak ada yang membedakan antara status sosial caleg. Jadi tidak harus banyak duit, yang penting caleg benar-benar dipercaya masyarakat,” katanya. Jumlah caleg PKPI di Jember 41 orang. Yang terjaring sebagai caleg, selain seorang juru parkir tadi, ada juga tokoh maasyarakat, mantan kades, dan pengusaha. Di Sukoharjo, Jawa Tengah, seorang kernet atau kondektur bus juga menjadi caleg. Pria yang bernama Ismanta itu adalah warga Perumahan Johor Baru, Sukoharjo. Lelaki berusia 50 tahun ini adalah kernet bus jurusan Solo-Purwantoro. Mengapa dia juga kebelet jadi caleg? Lagi-lagi jawabannya klise. Ismanta merasa terpanggil untuk membangun daerah yang terpencil dan setiap hari ia lintasi kala bekerja, terutama sepanjang jalur antara Solo-WonogiriGunungkidul.

ANTARA/Septianda Perdana

Ia mendaftarkan diri serta mendapat nomor urut 8 untuk Dapil IV, Gunung Kidul, DIY. Ia memilih Partai Nasional Demokrat sebagai kendaraan politiknya

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

23

SOROTAN menuju kursi DPRD. “Saya berangkat dengan tangan kosong, tidak ada dana sepeser pun untuk persiapan kampanye. Saya hanya ingin mencoba mewujudkan citacita saya untuk membangun daerah terpencil dan meningkatkan pariwisata,” tutur Ismanta, 25 November 2013. Baginya dana bukan penghalang. ”Saya justru mengajak orang-orang yang tidak berduit untuk percaya diri dan jangan takut untuk melangkah maju.” Niat menjadi caleg, kata Ismanta, juga terdorong melihat banyaknya kasus korupsi di pemerintahan ditambah lagi banyak daerah pedesaan yang tertinggal dan kondisinya memprihatinkan. Di Kota Medan, Sumatera Utara, tersebutlah seorang tukang bakso bernama Chairul Amri Zega. Warga Kelurahan Kota Maksum, Kecamatan Medan Kota, itu nekat maju sebagai caleg hanya bermodalkan keyakinan. “Saya tidak punya uang, saya hanya berkeyakinan dan berjanji akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat,” kata Chairul, Kamis 5 Desember lalu. Akrab disapa Pak Oboy, lelaki ini berjulaan bakso keliling kampung serta di warung kecil di depan rumahnya. Chairul yang menjadi pedagang bakso sejak lulus SMA menyadari sulit bersaing dengan caleg lain yang memiliki kekuatan finansial dan fasilitas. Tapi dia mengaku memiliki trik khusus untuk menarik simpati pemilih. “Saya membagi-bagikan kartu nama kepada para pembeli bakso di warung saya. Itu cara saya bersosialisasi,” katanya. Ia pengurus Pembangunan kecamatan.

Partai (PPP)

Persatuan tingkat

“Jika kelak terpilih sebagai anggota legislatif kota saya berjanji akan mensejahterakan kehidupan warga yang tidak mampu, khususnya nasib

24

para pedagang,” kata Chairul yang mendapat nomor urut 2 Kota Medan. Mochammad Soleh, seorang tukang koran di Surabaya, Jawa Timur, juga nekat maju mencalonkan diri sebagai caleg. Soleh, yang maju sebagai calon anggota DPRD Kota Surabaya, bercitacita memperbaiki keadaan bangsa, termasuk kota tercinta Surabaya. Dia mengakui tidak memiliki modal uang. “Saya berinteraksi dan mengenalkan diri kepada warga lewat warung yang saya punya, jadi tidak perlu uang besar,” kata Soleh, 3 Desember lalu. Selain menjadi loper koran, ia juga mempunyai warung kopi di depan rumahnya. Setiap hari ia menjajakan koran ke pengguna jalan di kawasan Jalan Manyar, Surabaya. “Saya sudah 25 tahun jadi pedagang koran,” kata bapak satu anak itu. Setelah berjualan koran, Soleh langsung membantu istrinya membuka warung kopi. Di warung itu juga terpampang wajah Soleh sebagai ajang kampanye dirinya.  “ S a y a mengenal betul arti hidup bagi masyarakat kalangan bawah. Selama ini tidak ada perubahan bagi masyarakat kalangan bawah. Saya didorong oleh teman-teman untuk maju, makanya saya punya tekad untuk memperbaiki keadaan,” ujar Soleh. Di Bekasi, Jawa Barat, ada seorang tukang ojek yang bermimpi menjadi anggota wakil rakyat. Namanya Sulaeman, sehari-hari mangkal di depan sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Raya Ahmad Yani, Bekasi. Penghasilan pas-pasan tidak membuat pria yang sudah lebih dari sepuluh tahun menhjadi tukang ojek itu untuk bertarung di kancah politik praktis. Dengan bekal ijazah diploma tiga Jurusan Manajemen Informatika di sebuah perguruan tinggi swasta, pria yang akrab disapa dengan nama Sule itu maju sebagai Caleg DPRD Bekasi dari Partai Bulan Bintang

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

(PBB) dan mendapat nomor urut 8, Daerah Pemilihan (Dapil 2) Kecamatan Mustika Jaya, Rawa Lumbu, dan Bantar Gebang. “Saya tidak memiliki uang, saya hanya bermodal keyakinan saja. Sebab Allah yang berkuasa. Jika Allah berkehendak,kunfayakun, tukang ojek juga bisa jadi caleg,” ujar Sulaeman. Ayah dua orang anak ini pun berupaya memperkenalkan dirinya kepada para penumpang ojek, dengan membagi-bagikan stiker dan kartu nama caleg miliknya yang seadanya. Warga kayu Ringin, Bekasi Selatan itu mengaku maju sebagai caleg karena merasa sangat prihatin melihat orang miskin. Untuk persiapan pencalegannya, Sulaeman sudah menghabiskan uang sebesar satu juta rupiah, Rp 50 ribu untuk biaya pendaftaran caleg, Rp 450 ribu untuk medical check up, dan Rp 250 ribu untuk mencetak stiker. Djumono, penyandang cacat atau penyandang difabel, asal Bandung, Jawa Barat, juga kepengin menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jabar. Pria yang seharihari beraktivitas menggunakan kursi roda itu mendapat dukungan enam ribu fotokopi KTP. “Saya prihatin melihat kondisi kaum difabel yang belum mendapat perhatian, tidak ada peluang yang sama, dan hak-haknya selalu terdiskriminasi,” ujar Djumono. Pelatih atlet difabel di Bandung itu berkeyakinan, dengan adanya wakil kaum difabel di DPD nasib penyandang difabel akan semakin baik. “ S a y a memperjuangkan keseteraan untuk kaum difabel.” Ia akan bersaing melawan Aceng Fikri, mantan Bupati Garut. ■ Roy JS

Sembilan Partai Andalkan Artis

Hati-hati, Ada Lho Caleg Penipu



Sejumlah kalangan sudah mengingatkan perihal perlunya sikap kritis terhadap para caleg Pemilu 2014. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, misalnya, meragukan kualitas caleg dari kalangan artis. Boni yang kini memimpin Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) berpendapat, sembilan partai masih mengandalkan artis sebagai strategi mendulang suara.

“A

kan bagaimana kontribusi mereka?” kata Boni dalam sebuah diskusi di Jakarta.

bacaleg adalah betul-betul menjadi politisi terlebih dulu. Menurut dia, tidak ada artis terkenal tiba-tiba langsung diusung PDIP.

Selebriti tidak dibentuk dalam ruang politik untuk menjadi manusia politik. Mereka penghibur. Yang menjadi masalah, tidak ada program upgrading mutu agar mereka menjadi manusia politik yang memiliki kemampuan dasar sebagai politisi. Yakni, legislation, capability, lobbying, budgeting, aggregating, dan political articulating.

“Kalau bukan politisi susah masuk dalam parlemen,” ujarnya.

Menurut dia, sah-sah saja partai politik merekrut artis sebagai caleg. ”Undang-undang pun tak melarang itu. Karenanya, silakan saja merekrut artis. Tapi, persoalannya, apa mereka punya standar dan mekanisme menjadikan artis sebagai manusia politik dan mencerdaskan orang-orang ini secara politik?”   Ketua DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, mengatakan, partainya tidak hanya melihat keartisan dari caleg berlatar belakang artis. “Kita pun melihat artis yang punya pengalaman organisasi yang baik yang nantinya diharapkan bisa memerjuangkan seni budaya,” kata Riefky, dalam diskusi yang sama.

Medan pertarungan Pemilu 2014 juga masih ramai diwarnai oleh kehadiran sejumlah artis. Mungkin dengan nama beken atau popularitas yang sudah dimiliki para artis itu berharap bisa duduk di parlemen. Caleg-caleg yang berlatar belakang artis pun masih menjadi sorotan publik karena mereka kebelet terjun ke panggung politik praktis. Dari data terakhir yang dikeluarkan oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), hanya tiga partai yang tidak akan mengusung caleg artis pada Pemilu 2014, yaitu PKPI, PBB, dan PKS. Berarti, ada sembilan parpol menggunakan caleg artis sebagai pengumpul pundi-pundi suara dari rakyat Indonesia. PAN dan Gerindra adalah partai dengan caleg artis terbesar, yaitu

Wakil Sekjen Partai Nasional Demokrat Willy Aditya mengakui ada sejumlah artis yang menjadi caleg dari Nasdem. Sekalipun begitu, ia mengklaim caleg artis Nasdem memiliki kualifikasi politik yang luar biasa. Pengurus DPP PDI Perjuangan, Firman Jaya, menyatakan, prasyarat utama bagi partainya dalam merekrut

Boni Hargens

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

25

SOROTAN masing-masing sembilan artis. Peringkat kedua adalah PKB dengan tujuh artis, Nasdem enam artis, Partai Demokrat dan PDI Perjuangan masingmasing lima artis, PPP empat artis, dan yang terakhir adalah Golkar dan Hanura, masing-masing tiga artis. Caleg artis yang akan ikut serta pada Pemilu 2014 adalah wajah-wajah baru dalam dunia politik. Dr Chairil N Siregar selaku dosen ITB mengatakan, “Artis yang tidak memiliki pengalaman politik sebelumnya akan mudah dikendalikan oleh parpol karena mereka pada dasarnya tidak memiliki bekal dan pengetahuan politik yang dibutuhkan. Akan tetapi, caleg artis tetap mempunyai peluang besar untuk duduk di parlemen.” Artis yang berkantor di DPR kelak dijadikan boneka oleh partai politik. Mereka sama sekali tidak tahu ilmu serta tidak memiliki pengalaman politik sehingga memudahkan parpol mengendalikan mereka. Menurut Chairil, caleg yang akan diusung parpol sangat banyak sehingga mayoritas rakyat menjadi kebingungan mencoblosnya. Oleh karena itu, kemungkinan besar caleg artis yang sering muncul di televisilah yang akan dicoblos. Berikut daftar artis yang diusung parpol berdasarkan rilis Formappi. 1. PAN Primus Yustisio, Eko Hendro Purnomo, Dwiky Dharmawan, Ikang Fawzi, Marissa Haque, Dessy Ratnasari, Hengky Kurniawan, Jeremy Thomas, Anang Hermansyah. 2. Gerindra Jamal Mirdad, Rachel Maryam, Irwansyah, Bella Saphira, Rahayu Saraswati, Riefian “Seventeen”, Moreno Soeprapto, Bondan Winarno, Biem Benyamin. 3. PKB Arzetti, Ridho Rhoma, Krisna Mukti, Said “Bajaj Bajuri”, Mandhala Shoji, Theodora Meilani Setyowati, Iyeth Bustami.

26



Caleg artis yang akan ikut serta pada Pemilu 2014 adalah wajah-wajah baru dalam dunia politik. Dr Chairil N Siregar selaku dosen ITB mengatakan, “Artis yang tidak memiliki pengalaman politik sebelumnya akan mudah dikendalikan oleh parpol karena mereka pada dasarnya tidak memiliki bekal dan pengetahuan politik yang dibutuhkan. Akan tetapi, caleg artis tetap mempunyai peluang besar untuk duduk di parlemen.”

4. Nasdem Doni Damara, Jane Shalimar, Mel Sandy, Melly Manuhutu, Ricky Subagja, Sarwana. 5. Demokrat Yenny Rachman, Anwar Fuady, Dede Yusuf, Vena Melinda, Inggrid Kansil. 6. PDIP Yessy Gusman, Edo Kondologit, Nico Siahaan, Sonny Tulung, Rieke Diah Pitaloka. 7. PPP Angel Lelga, Mat Solar, Emilia Contesa, Okky Asokawati. 8. Golkar Tantowi Yahya, Nurul Arifin, Charles Bonar Sirait. 9. Hanura David Chalik, Gusti Randa, Andre Hehanusa. Di kesempatan lain, Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako Dr Idham Chalid menilai sebagian

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

caleg menganggap bahwa Pemilu 2014 menjadi pintu untuk mencari pekerjaan. “Kelihatannya seperti itu. Masih ada kesan, menjadi DPR atau DPRD itu untuk mengadu nasib atau mencari kerja. Sehingga, setiap kali Pemilu, dianggap sebagai pintu masuk penerimaan pegawai. Sangat kita sayangkan kalau hal seperti itu terjadi,” ujar Idham Chaliud di Palu, Sulawesi Tengah. Menurut dia, jika para caleg seperti itu hanya untuk mencari kerja atau job seeker maka mereka akan menjadi penyebab kekecewaan masyarakat. “Mereka (para caleg) seperti itu justru akan menghukum diri sendiri.” Pemilu bukanlah sekadar momentum demokrasi untuk melahirkan pemimpin baru dalam masa tertentu, tetapi substansi yang ingin diraih adalah melahirkan perubahan lebih baik. ”Kita butuh anggota DPRD dan DPR yang memiliki kekuatan dan kemampuan memahami kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Oleh karena itu, seorang anggota parlemen tidak sekedar menjaga masyarakat pemilih, tetapi juga harus membangun masyarakat sehingga terjadi dinamika yang sehat menuju perbaikan kesejahteraan masyarakat. “Menjadi legislator, perlu membangun kapasitas diri karena hanya dengan cara itu bisa menghasilkan kerja-kerja yang diharapkan,” tambah Idham. Menurut dia, pekerjaan dan tanggung jawab seorang anggota DPR atau pun DPRD sangat besar, karena tuntutannya juga semakin banyak. “Mereka itu beklerja di area perjuangan dan banyak risikonya.” Seorang caleg dituntut memiliki kemampuan. Sayangnya, masih banyak pola rekrutmen caleg yang berdasarkan kualifikasi dan hanya untuk memenuhi kuota. “Kebanyakan masih hanya sebatas syarat administrasi semata,” ujarnya.

Penipu Politisi senior PDIP Sabam Sirait menilai, menjadi caleg tidak bisa hanya asal-asalan. Sabam yang kini berusia 77 dan masih maju sebagai calon anggota DPD dari Provinsi DKI Jakarta, seorang caleg harus memiliki kemampuan dan kemauan, serta komitmen melayani masyarakat dari jalur politik. Lelaki yang sudah malang-melintang dalam dunia perpolitikan Indonesia mengingatkan kaum muda, terutama para caleg yang berlomba-lomba ingin meraih kursi panas di DPR/DPRD, hendaknya tidak sekadar mencari pekerjaan. Caleg-caleg yang bertindak bagai seorang pencari kerja atau jobs seeker, lanjut Sabam, takkan bisa berbuah apaapa bagi masyarakat. ”Yang seperti itu adalah penipupenipu saja. Itu tidak perlu diikuti. Berpolitik bukan menjadi penipu,” ujar Sabam Sirait ketika berbincang dengan Majalah INTEGRITAS di Sekretariat GMKI Cabang Jakarta, Jalan Salemba Raya 49, Jakarta Pusat, 6 Desember lalu. Zaman sekarang untuk duduk di struktur parpol loyalitas dan idealisme harus teruji. Tidak ujug-ujug bisa duduk sebagai pimpinan parpol tanpa proses kaderisasi yang jelas. ”Di masa kami dulu, masih bisa begitu. Tiba-tiba seseorang bisa duduk sebagai pimpinan partai politik. Itu pun bukan ujug-ujug. Sebab, kualitas dan loyalitas tetap menjadi pertimbangan.

Kalau sekarang, malah ada yang bayar supaya bisa duduk dalam struktur partai. Nah, yang seperti itu pastinya tidak akan bagus. saya katakan, yang begitu itu adalah para penipu,” kata Sabam.

“Uang memang diperlukan juga dalam berpolitik, tetapi bukan segala-galanya. Pragmatisme dan hanya cari-cari kesempatan dan menebar money polititics dalam berpolitik terbukti tidak akan awet, malah akan merugikan diri sendiri dan masyarakat. Tidak akan dipercaya oleh masyarakat. Don’t do that. Berpolitik harus memiliki prinsip yang teguh, memiliki idealisme yang kokoh. Berpolitik harus memiliki jati diri,” ujar Sabam.

Ia sependapat, dalam sistem perpolitikan Indonesia yang multipartai seperti sekarang, seorang caleg ataupun kader bisa saja pindah dari satu parpol ke parpol lainnya. “Itu sah-sah saja. Tetapi harus dilihat latar belakangnya. Apakah dia pindah atau loncat karena ada unsur sakit hati, ataukah hanya unsur pragmatisme. Jika dikarenakan adanya persoalan prinsip dan idealisme yang tidak tertampung melalui parpol tempatnya semula, saya kira itu sahsah saja. Asal jangan karena sakit hati dan sikap pragmatis saja.”

Para caleg tidak cukup hanya

memiliki uang yang banyak, tetapi harus mengasah kemampuan, kepekaan dan juga ilmu yang akan diabdikan kepada masyarakat melalui politik. ”Perlu banyak belajar, membaca banyak buku. Melengkapi dengan keterampilan, ilmu, dan mengasah hati dan militan. Niscaya, jika terjun ke dunia politik praktis tidak akan menjadi tergilas,” kata Sabam. Sabam menyadari usianya yang sudah tidak muda lagi, bisa jadi akan menjadi bahan percakapan miring oleh sejumlah kalangan, terutama anak-anak muda yang merasa kepentingan mereka terganggu, sebab harus bersaing dan bertarung dalam dunia politik dengan dirinya yang sudah sangat senior itu. ”Bagi saya, politik itu bukan soal menang atau kalah dalam pemilihan. Tetapi soal bagaimana memiliki prinsip berpolitik dan juga melayani masyarakat,” ujar Sabam diplomatis. Pria yang baru meluncurkan buku biografi berisi perjalanan politik dan pandangannya tentang politik dengan judul Politik Itu Suci ini mengingatkan, berpolitik praktis tidak harus dengan cara-cara yang pragmatis, atau sekadar cari keuntungan pribadi. “Uang memang diperlukan juga dalam berpolitik, tetapi bukan segalagalanya. Pragmatisme dan hanya caricari kesempatan dan menebar money polititics dalam berpolitik terbukti tidak akan awet, malah akan merugikan diri sendiri dan masyarakat. Tidak akan dipercaya oleh masyarakat. Don’t do that. Berpolitik harus memiliki prinsip yang teguh, memiliki idealisme yang kokoh. Berpolitik harus memiliki jati diri,” ujar Sabam. Ia senang bila generasi muda banyak yang terjun ke dunia politik praktis. Namun dia mengingatkan, politik praktis harus dimaknai dan diwarnai dengan prinsip-prinsip berpolitik yang mengabdi kepada kepentingan masyarakat, kepada kemajuan dan perbaikan lebih baik bagi mayarakat. “Bukan untuk pragmatisme pribadi.”

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

27

SOROTAN interupsi.” Ia juga menentang keras adanya praktik uang dalam pencalegan. Menurut dia, politik tansaksional seperti itu akan merusak dan kian membuat politik terpuruk. “Terkadang masyarakat malah menganggap bahwa menjadi caleg itu adalah orangorang yang berkantong tebal dan siap membagi-bagikan uang. Itu salah besar.” Selain harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan sebagai anggota DPR, di partainya seorang kader dilarang melakukan politik uang, menggunakan narkoba, dan korupsi.

Bayar Pandangan politisi Partai Nasdem Akbar Faisal pun hampir mirip dengan Sabam. Akbar yang dulu berkiprah di Hanura itu menyangkal dia melompat dari satu partai politik ke partai politik lainnya sebagai bagian dari upaya ”mengamankan posisi” dalam pusaran pertarungan politik 2014. Ketika di Hanura dan menjadi anggota DPR, Akbar dikenal vokal. Akbar yang ditempatkan di Komisi II DPR kerap mengkritik keras kebijakan pemerintah. Secara resmi, mantan wartawan itu mundur dari Hanura dan dari DPR pada 8 Februari 2013. Akbar Faisal yang dikenal sebagai salah seorang anggota DPR yang getol mendorong dibongkarnya skandal kasus Century itu kini menjadi kader Nasdem yang dipimpin pengusaha media Surya Paloh. Di Nasdem, Akbar menjabat Ketua DPP.

28

“Saya tidak mencari pekerjaan masuk partai politik. Menjadi DPR pun bukan karena tidak ada kerjaan saya. Banyak aktivitas yang bisa saya lakukan. Ini kan soal pilihan saja. Dan bagaimana mewujudkan aspirasi,” ujar Akbar Faisal ketika ditemui di Kantor DPP Partai Nasdem, Jalan RP Soeroso No. 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, 6 Desember lalu. Ia mengatakan, memang tidak tertutup kemungkinan banyak caleg yang hanya coba-coba peruntungan. Bahkan, motivasi mereka menjadi politisi dan caleg pun bermacammacam. “Yang pasti, kalau saya menjadi caleg bukan karena tidak ada kerjaan.” Setelah bergabung dengan Nasdem ia melihat ada pola manajemen partai yang berbeda dari parpol yang pernah disinggahinya. “Caleg-caleg di Nasdem tidak bayar. Bahkan, partai membantu pembiayaan calegnya, misal untuk urusan pendaftaran caleg dan foto.”   Akbar menuding ada sejumlah caleg partai lain yang hanya asal-asalan saja menjadi caleg. “Di sini caleg harus bisa membedakan mana instruksi dan mana

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

Sebagai wujud pertanggungjawabannya sebagai anggota DPR, Akbar selalu membuka diri untuk dikritik dan berkewajiban memberikan laporan kerjanya sebagai anggota DPR kepada masyarakat umum. Hal itu sudah dilakukannya sejak dia duduk sebagai anggota DPR dari Hanura. “Saya selalu membuat laporan kinerja tahunan saya kepada masyarakat. Itu semua saya juga publikasikan melalui website pribadi saya di www.akbarfaisal.com.” Mungkin banyak dugaan yang dialamatkan kepadanya ketika menyatakan mundur dari Hanura. Akan tetapi, dia menegaskan dirinya tidak ada persoalan dengan Hanura. ”Ini masalah internal pribadi. Saya diterpa kelelahan yang luar biasa di DPR ini, terjebak pada kejenuhan yang luar biasa. Saya mencoba untuk menahan tapi tidak kuat,” kata Akbar pada saat jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jkarta, seusai mengajukan pengunduran dirinya dari Hanura dan dari DPR, 8 Februari 2013. Roy JS

MAESTRO HUKUM

Dr Muchtar Pakpahan, SH MH Tokoh Buruh / Advokat Senior

Raih Gelar Doktor Dibantu Radius Prawiro, Dibui Karena Disertasinya Kritik Soeharto Muchtar Pakpahan. Inilah tokoh pejuang buruh yang gigih memperjuangkan kesejahteraan buruh. Ia menyadari betul, pendidikan adalah jalan yang tak bisa dihindari bila masyarakat Indonesia ingin lebih maju dan lebih sejahtera. INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

29

MAESTRO HUKUM

O

leh karena itu, memerangi buta huruf, yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakannya dengan dengan konsisten, tanpa diskriminasi.

Pria kelahiran 21 Desember 1953 di Bah Jambi II, Tanah Jawa, Sumatera Utara, ini berasal dari keluarga miskin. Lahir sebagai anak yatim, dia bersekolah di sekolah rakyat (SR) yang pada masa itu gratis. Sekalipun hidup dalam situasi serba kekurangan, Muchtar kecil sudah menunjukkan potensi kecerdasannya dalam pendidikan.

Sejak awal terjun ke dalam pergerakan buruh, Muchtar tidak pernah lupa menimba ilmu. Ia juga berkomitmen mengangkat harkat dan martabat kaum-kaum terpinggirkan, seperti sektor buruh, petani, nelayan, dan pedagang kaki lima.

Menurut kakaknya, Muchtar kecil tidak sempat duduk di kelas satu SR itu. ”Saya langsung dipindahkan ke kelas dua. Sebab, sewaktu guru di kelas satu itu hendak mengajar mata pelajaran anak kelas satu, saya sudah mahir mengikutinya,” ujar Muchtar seperti yang dia dengar dari sang kakak.

”Buta huruf itu seharusnya sudah bisa selesai dituntaskan. Indonesia yang sudah merdeka selama enam puluh delapan tahun, masih saja terdapat di pelosok-pelosok negeri yang tidak melek pendidikan. Ini seharusnya menjadi tanggung jawab utama pemerintah,” kata Muchtar ketika diwawancarai Majalah INTEGRITAS di kantornya, Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44 B, Jakarta Pusat, 11 Desember lalu. Kaum-kaum terpinggirkan sering dianggap sebagai masyarakat yang bodoh alias tidak berpendidikan, juga dianggap miskin karena memiliki penghasilan yang sangat minim. Sekalipun sudah puluhan tahun merdeka, Indonesia tampaknya terus masih tertinggal dari negara-negara yang semakin maju dunia pendidikannya dan kehidupan warganya yang semakin sejahtera. Hal ini terjadi karena para pejabat pemerintahan Indonesia saat ini korup dan tidak mengabdi kepada masyarakat Indonesia. ”Beginilah jadinya bila penguasa di negara ini berwatak neolib,” tambah lelaki yang keluar-masuk bui pada masa Orde Baru ini. Di negeri ini, untuk menjadi cerdas dan pintar terus dipersulit. Muchtar Pakpahan mengisahkan sejumlah perjalanan hidupnya, yang secara konsisten ingin memberikan sumbangsih nyata kepada perbaikan nasib kaum-kaum terpinggirkan dan termiskinkan.

30

Memang, selama mencicipi pendidikan di SR Muchtar termasuk murid yang rajin belajar. Oleh karena itu pula, dia selalu menjadi juara kelas. Memasuki tingkat pendidikan lebih tinggi, yakni ke sekolah menengah pertama (SMP), Muchtar harus bergumul dengan kondisi perekonomian keluarganya. Keinginannya untuk bersekolah tidak surut. Kelas satu hingga kelas dua SMP, Muchtar masih sempat menikmati pendidikan gratis. “Masuk ke kelas tiga pada masa pemerintahan berubah, rezim dipimpin oleh Soeharto. Dan mulai saat itu sekolah pun bayar,” kenangnya. Keluarga yang hanya ditopang oleh ibunya, tidak menyurutkan niatnya untuk terus sekolah. Setelah tamat SMP dia kesulitan melanjutkan ke SMA. ”Akhirnya, saya hanya bisa menganggur selama hampir setahun, tidak melanjutkan sekolah. Hanya bisa menangis saja. Tetapi di rumah, saya tetap membaca buku, menulis dan belajar.” Satu hal yang tak bisa lupa dan selalu dijalankan Muchtar adalah pesan ibunya agar selalu rajin berdoa dan pergi beribadah ke gereja. ”Bahkan, terutama bila menjelang ujian disekolah, saya berdoa dank e gereja. Juga ada kebiasaan ibu saya, menyediakan nasi putih dan telur ayam kampung sebutir dimasak, untuk saya makan, setelah terlebih dahulu berdoa

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

kepada Tuhan Yesus.” Setelah lewat satu masa tahun ajaran, Muchtar semakin gelisah ingin melanjutkan ke SMA. Pada masa penerimaan murid baru untuk tahun ajaran berikutnya, dia pun pamit dari Ibunya untuk pergi dari kampungnya ke Kota Medan. Niatnya, hendak melanjutkan sekolah. Setibanya di Medan, Muchtar bekerja sebagai seorang penarik becak. ”Sembari menarik becak, saya mendaftar ke SMA 5 dan dites.” Rupanya dia diterima. Seharihari Muchtar menarik becak untuk memperoleh uang demi membiayai kebutuhan sekolahnya di kota Medan. Selama setahun lebih menarik becak, Muchtar sempat tergiur untuk terjun ke dunia keras premanisme yang saat itu marak di Kota Medan. Sebab, sehari-hari, ketika dia menarik becak, dia menyaksikan preman-preman bisa memperoleh uang yang banyak dan memiliki kendaraan pribadi yang mentereng. ”Hanya dengan duduk di pintu keluar masuk terminal bus Teladan di Medan, preman itu bisa memiliki banyak uang. Sebab hampir semua kendaraan yang lalu lalang mengantar uang ke dia. Bahkan, dia bisa memiliki mobil Toyota Corolla (waktu itu salah satu mobil termewah yang pernah dilihatnya). Enak betul dia. Saya kepingin juga begitu,” paparnya, tersenyum. Dia yang hanya menarik becak harus pontang-panting mendayuh becaknya untuk memperoleh penumpang yang akan membayar jasanya. Itu pun jika lagi banyak penumpang, masih bisa memperoleh uang. Niat itu sempat ditindaklanjuti Muchtar dengan berlatih ilmu bela diri. Selain itu, dia mengikuti saran sejumlah orang untuk ngelmu   atau mengasah ilmu kanuragan yang tidak biasa dengan bertapa dan berguru pada seseorang yang dikenal sebagai dukun sakti agar memiliki kekebalan badan jika berkelahi juga ilmu-ilmu lainnya yang dianjurkan. Sebab, pada saat itu

Makanya saya coba testing ke Fakultas Kedokteran USU (Universitas Sumatera Utara), eh rupanya tidak lulus. Lalu saya ke Universitas Metodis, ambil kedokteran.” Beberapa semester kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Metodis Medan, Muchtar mulai terlibat aktif di pergerakan kemahasiswaan. Pada waktu itu Hariman Siregar, tokoh peristiwa Malari, sedang getol memimpin aksi unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat. ”Saya pun berniat juga kuliah hukum, maka saya mendaftar ke USU ke fakultas hukum dan diterima,” ujar Muchtar, lantas menambahkan bahwa dia sempat berkuliah di dua tempat pada masa bersamaan.

seorang yang bisa menguasai lapangan dengan jago berkelahi, tahan pukul, akan bisa menguasai dunia pasaran. Sejak itu Muchtar sempat menjadi dikenal di kawasan tempatnya mangkal. Sebab, dia pun semakin sering menjadi buah bibir di lingkungan itu. ”Tetapi saya bukan sembarangan berkelahi. Saya akan berkelahi kalau saya melihat ada kernet atau tukang becak yang memaksa penumpang, biasanya ibuibu, saya pasti akan berantam. Dan saya juga pernah dikeroyok, tetapi ya masih ada ilmu bela diri yang saya punya.” Sekalipun tetap rajin pergi ke gereja dan berdoa, Muchtar yang pada waktu itu pendiam dan tidak berani mengutarakan isi hatinya pada perempuan yang ditaksirnya juga berniat memiliki ilmu menundukkan perempuan. ”Tetapi semua itu saya buang, karena ternyata saya pernah mencobanya pada seorang teman sekelas saya, saya naksir, eh tak mempan. Wah, saya merasa dibohongi ilmu itu. Saya buang saja semua.” Setelah menceritakan hal itu, ia terkekeh. Memasuki kelas dua SMA, Muchtar berhenti sebagai penarik becak dan

dunia pasaran. Sebab, kala itu, abang tertuanya sudah bisa mengirimkan biaya untuk pendidikannya. ”Abang saya rutin kirim wesel. Ya saya pergunakan uang itu untuk belajar.” Sekalipun masih di kelas 2, Muchtar mengikuti kursuspelajaran kelas tiga. Guru-guru yang mengizinkannya ikut les itu pun memperbolehkan dia belajar. Mata pelajaran yang dia perkuat di tempat les adalah pelajaran Kimia, Matematika, Fisika, Biologi, dan Bahasa Inggris. Dalam pelajaranpelajaran kelas tiga itu, Muchtar bisa mengikutinya, maka ketika masa ujian dan kelulusan SMA untuk kelas tiga berlangsung, Muchtar pun mengajukan untuk ikut ujian kelulusan, walau masih kelas dua SMA. Permintaannya itu ditolak. ”Tetapi, ada guru-guru saya di tempat kursus itu yang juga guru di sekolah saya, mengatakan bahwa saya sudah mengikuti pelajaran kelas tiga dan berprestasi dalam pelajaran itu. Akhirnya, saya boleh ujian kelulusan tetapi bukan di SMA 5, melainkan ke SMA 6.” Lulus SMA, ia ingin kuliah. ”Saya bercita-cita ingin jadi dokter.

Tak berselang lama, Muchtar mengalami sebuah kecelakaan, tabrakan kendaraan, yang mengakibatkan kakinya terluka parah. Kondisi itu membuat dia rehat kuliah dari Fakultas Kedokteran Universitas Metodis. “Sebab, fakultas kedokteran harus benar-benar bisa ikuti perkuliahan. Dan pada akhirnya saya memilih tidak meneruskan kuliah di kedokteran itu. Saya teruskan kuliah di Fakultas Hukum USU.” Sejak itu ia sudah tidak mendapat bantuan wesel lagi dari kakaknya dan terpaksa kembali menarik becak. Muchtar yang tertarik pada pergerakan mahasiswa itu pun bergabung menjadi anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Medan. Ia banyak belajar dan aktif di organisasi ini hingga terpilih menjadi Ketua GMKI Cabang Medan. Semasa masa akhir perkuliahan di Fakultas Hukum USU, Muchtar udah mulai bekerja sampingan menjadi wartawan di Harian Sinar Harapan dan perlahan menjadi asisten pengacara. Setelah menamatkan pendidikan S-1 Hukum, Muchtar ditawari oleh Sekjen Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) untuk mengajar sebagai dosen di Universitas HKBP Nomensen di Medan. Kampus itu memang milik Gereja HKBP. Memenurut Sekjen HKBP ilmu yang

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

31

diperoleh Muchtar sangat diperlukan di Kampus HKBP Nomensen. Tawaran itu pun diterima Muchtar. Pada 1984, selain menjadi dosen, di Universitas HKBP Nomensen itu Muchtar dan kawan-kawannya mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas HKBP Nomensen yang konsentrasinya memberikan bantuan hukum dan advokasi kepada para petani, nelayan, buruh, pedagang kaki lima dan memperjuangkan hakhak asasi manusia. LBH itu pun cukup progresif pada masa itu, sebab, hampir tiap hari kampus itu menjadi sumber pemberitaan sejumlah media massa di Medan atas aksi-aksi dan kerja-kerja LBH itu. ”Dan tiap hari juga ada tentara yang mendatangi dan mengamati kampus itu karena kegiatan LBH-nya yang dianggap berbahaya bagi kekuasaan Orde Baru pada waktu itu,” tuturnya. Pada masa-masa itu pula ia terjun ke lapangan melakukan advokasi buruh dan pembelaan terhadap buruh di Sumut. Pada suatu kesempatan ia memiliki buruh dampingan di daerah Tanjung Balai. Di sana pula sedang bertugas sebagai guru seorang gadis bernama Rosintan Marpaung, yakni gadis yang dia taksir sewaktu sama-

32

sama masih di masa kuliah. Rosintan sebelum menjadi guru adalah mahasiswa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Medan—sekarang menjadi Universitas Negeri Medan (Unimned), Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta Jurusan Fisika. Mereka samasama menjadi aktivis GMKI. Pada sebuah konferensi cabang GMKI, Muchtar telah menyatakan cintanya kepada Rosintan, tapi nampaknya masih belum firmbenar. Karena setelah sama-sama lulus kuliah, Muchtar telah menjadi seorang pengacara dan Rosintan menjadi seorang guru, dan kebetulan pula Rosintan bertugas di Tanjung Balai, di saat Muchtar sedanga da tugas pendampingan buruh di sana, maka hampir setiap minggu mereka bertemu dan menjalin hubungan pacaran yang serius, hingga ke jenjang pernikahan. ”Saya memang sudah berdoa kepada Tuhan, agar diberikan jodoh yang sepadan. Saya berjanji bila saya dapat jodoh, dan diberi anak laki-laki maka saya akan berikan anak laki-laki itu sebagai hamba pelayan di rumah Tuhan. Jadi saya pacarannya lewat doa, meskipun sering diledekin temanteman,” ujarnya tersenyum. Dua tahun berikutnya, yakni pada 1986, Muchtar dikirim oleh Universitas

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

HKBP Nomensen untuk mengambil kuliah pascasarjana (S-2) ke Universitas Indonesia (UI) di Jakarta. Dia mengambil Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Aktivitasnya di LBH dan Universitas HKBP Nomensen juga terus berlanjut. Muchtar yang sedang proses menyelesaikan studi pascasarajananya di UI, tiba-tiba disetop oleh kampus yang mengirimnya untuk melanjutkan pendidikannya. Menurut Profesor Miriam Budiardjo, dosen Muchtar di Pasca Sarjana Fisipol UI, pihak Universitas HKBP Nomensen yang mengirimnya belajar ke UI sudah mengirimkan surat bahwa Muchtar sudah bukan tanggung jawab kampus itu lagi dalam melanjutkan pendidikannya. ”Alasannya pihak Pangdam meminta agar Universitas HKBP Nomensen menghentikan proses pendidikan saya. Karena katanya saya orang kiri yang berbahaya,” kata Muchtar. Padahal, tidak lama lagi studi S-2 Muchtar itu akan rampung. Dalam kondisi itu, Muchtar marah kepada kampus tempatnya mengabdi sebab studinya diputus di tengah jalan. Namun dia tidak putus asa. Muchtar pun melamar ke Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Jakarta sebagai dosen, dan diterima. Mendapat pekerjaan

sebagai dosen di Jakarta, Muchtar melanjutkan menyelesaikan studi S2nya di UI setelah diberhentikan dari Universitas HKBP Nomensen karena alasan ada tekanan dari Pangdam. Pada 1987 Muchtar membuka kantor pengacara. ”Di Gedung Viola Sinambela di daerah Kramat Raya, di lantai 8.” Setelah plang kantor lawyernya dipasang, kasus pertama yang ditangani dia adalah kasus buruh. Yakni, para karyawan dan sopir bus PPD (Perusahaan Pengangkutan Djakarta) yang hendak dipecat. ”Ada 2.800 supir yang akan di-PHK. Alasannya perusahaan itu mengalama overload.” Setelah ditelusuri dan diadvokasi, Muchtar menemukan bahwa upaya PHK terhadap 2.800 sopir bus PPD itu bukanlah karena overload, melainkan karena adanya manajemen dan pimpinan PPD yang korup. ”Pada akhirnya para pimpinan yang korup itu terbukti bersalah, ditangkap dan dipenjarakan.” Ada cerita yang menarik saat menangani kasus PPD. Begitu Muchtar membuka kantor pengacara itu, seseorang bernama Janipar Sinurat mendatanginya di kantor. Rupanya Janipar adalah teman sekolah Muchtar di SR, yang juga terancam PHK. ”Kami

satu kelas, satu bangku, satu kampung. Saya memanggil dia dengan sebutan tulang (om).” Ketika Janipar mendatanginya, Muchtar sempat berkilah bahwa dirinya ingin menghasilkan uang dengan membuka kantor pengacara. Sebab, sudah lama juga dia sebagai pengacara melakukan pembelaan kepada buruh, petani, nelayan dan pedagang asongan selama di Medan. ”Sudah mau cari uang aku sekarang. Demikian jawabku waktu itu ke dia.” Akan tetapi, mendengar jawaban Muchtar itu, Janipar malah balik marah dan hendak mengangkat Muchtar dari tempat duduknya dan dilemparkan. Sebelum hal itu terjadi, Muchtar tersenyum dan mengiyakan akan mendampingi dan berjuang bersama mereka untuk PPD. Rupanya, kasus PHK sopir PPD itu menimbulkan reaksi besar di Jakarta. Sebab, selain para pejabat di PPD banyak yang ditangkapi dan dipenjarakan, kasus itu pun jadi pemberitaan bear di Ibukota. Maka, kian banyak kasus buruh yang masuk ke kantornya. ”Kami tetap melayani dan mengadvokasi tanpa dibayar. Bahkan terkadang uang kantong pribadi yang keluar untuk ongkos mereka,” tutur Muchtar.

Tidak berselang lama dari penanganan kasus itu, Muchtar kembali membuat Ibukota gempar dengan penanganan kasus pedagang asongan di Jakarta. Muchtar turun membela para pedagang asongan melawan Soedomo yang waktu itu menjadi Menko Polhukam. Bahkan, pada saat itu pun Muchtar sudah mendapat ancaman akan diculik dan dibunuh. Masih di tahun yang sama, wabah demam berdarah merambah Jakarta. Amun upaya pemerintah memberikan pertolongan dan bantuan mengobatai dan mengatasi demam berdarah itu tidak ada. Muchtar Pakpahan melalui kantor pengacaranya waktu itu mengajukan somasi dan gugatan hukum, bahwa pemerintah harus bertanggung jawab dan berkewajiban menolong warga yang kena demam berdarah. Peristiwa itu pun kembali menjadi isu besar di Ibukota dan menjadi buah bibir yang dipublikasikan media massa. Kasus itu dikenal dengan Kasus Muchtar Pakpahan melawan Gubernur DKI Jakarta dan Kakanwil Kesehatan DKI (kasus endemi demam berdarah) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 1988. Dalam kasus ini pengacara Muchtar Pakpahan selaku penggugat mendalilkan bahwa ia bertindak untuk kepentingan diri sendiri sebagai korban

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

33

MAESTRO HUKUM wabah demam berdarah maupun mewakili masyarakat penduduk DKI Jakarta lainnya yang menderita wabah serupa. Somasi yang dilakukan Muchtar itu pula menjadi somasi pertama dan mendorong lahirnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia. Pada saat itu Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur Wiyogo Atmodarminto.

Sejahtera (LPBH FAS). PGI bertanggung jawab mencari pendanaan untuk menjalankan kerja-kerja advokasi dan pembelaan perburuhan di LPBH FAS itu, sedangkan LPBH FAS sendiri fokus mengurusi perburuhan, melakukan pelatihan-pelatihan terhadap buruh dan pembelaan-pembelaan serta perjuangan kesejahteraan buruh.

”Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat urusan Tata Usaha Negara waktu itu akhirnya menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban juga melakukan pengasapan atau  fogging  untuk mencegah terjadinya demam berdarah,” kenang Muchtar.

Belum genap satu tahun berdirinya LPBH FAS, pada 1988, Muchtar diminta menjadi staf ahli Jaksa Agung. Pada waktu itu jabatan Jaksa Agung dipegang oleh Laksamana Muda TNI Sukarton Marmosujono, SH. Tapi, Aktivitas LPBH FAS terus berjalan.

Tentu, sebelum mengajukan somasi itu dia mengumpulkan dan menganalisis semua kebijakan dan anggaran pemerintah. Sebab, pada waktu itu, pemerintah menyampaikan bahwa pihaknya tidak bisa mengobati demam berdarah, dan tidak ada anggaran untuk mengatasinya. ”Saya konsultasi dengan dokter-dokter mengenai demam berdarah itu. Menurut para dokter, demam berdarah bisa diobati dan bisa dicegah. Kemudian saya ke DPR menanyakan apakah ada anggaran pemerintah untuk itu, dan DPR bilang memang ada anggaran.” Muchtar pun kian jauh melakukan advokasi dan memberikan bantuan hukum kepada buruh. Belum genap setahun kantor pengacara Muchtar Pakpahan dibuka, kasus-kasus perburuhan pun membludak yang datang ke kantor itu. ”Kami menjadi kewalahan dan tak sanggup sendirian menanganinya waktu itu.” Melihat banyaknya kasus perburuhan dan tidak sanggup dia tangani, Muchtar pergi menemui seorang pendeta, Pendeta Raintung, yang saat itu menjadi pengurus di Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI). Dari pertemuan itu, mereka sepakat untuk membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani persoalan perburuhan kala itu. Maka, terbentuklah Lembaga Penyadaran dan Bantuan Hukum Forum Adil

34

Lebih dari dua tahun menjadi staf ahli Jaksa Agung, Muchtar tidak betah. Sebab, banyak kasus-kasus korupsi yang dilakukan lingkaran keluarga dan kroni Cendana pada waktu itu malah dipetieskan oleh Jaksa Agung. Selain itu, Muchtar malah terserang penyakit vertigo karenanya. Ketika ia masih menjadi staf ahli Jaksa Agung, seorang pengusaha di Kalimantan Timur, yang ternyata masih teman dari temannya Tomy Soeharto, melakukan bisnis ilegal, yakni menampung mobil bodong dan butut, mengecatnya agar terlihat baru dan dijual dengan harga baru. Tentu saja, belum berapa lama mobil seperti itu dipergunakan akan rusak. Dan pihak bengkel menyampaikan bahwa mobil itu bukan mobil baru, tetapi mobil butut yang dicat. “Saya katakan, bahwa orang itu berbuat salah, harusnya dipenjarakan, karena curang dan merugikan perekonomian negara. Dan malah si pengusaha itu menertawai saya, meledek saya dan menantangi saya. Kata dia, silakan, tunggu saja apa benar bisa dipenjara. Eh benar juga, dia malah bebas. Saya kalah,” jelas Muchtar.   Pada 1990, Muchtar keluar dari staf ahli Jaksa Agung dan kembali aktif di LPBH FAS. Pada saat bersamaan itu, Muchtar melanjutkan studi ke program doktoral di Universitas Indonesia, dengan biaya

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

sendiri. Pada saat menyelesaikan program doktoralnya, Muchtar kehabisan amunisi. Ia mendatangi Menteri Keuangan Radius Prawiro. Untuk menyelesaikan disertasi ia harus menyediakan uang 32 ribu dolar Amerika atau setara dengan Rp 32 juta (kurs dolar masih Rp 1.000). ”Saya temui beliau pada waktu beliau main golf. Saya katakan, ’Saya sudah mau ujian disertasi. Saya musuhnya Pak Harto, Bapak pembantunya Pak Harto. Walau saya dianggap musuh oleh Pak Harto, tetapi saya bukan musuh Indonesia, dan saya adalah warga Negara Indonesia dan alumni GMKI dan suatu saat pasti berguna bagi Indonesia,” tuturnya. Memang, pada saat itu, Radius Prawiro adalah Ketua Dewan Penasihat organisasi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) dan Muchtar salah satu ketua PIKI. Adapun Ketua Umum PIKI adalah Dr dr Peter Patta Sumbung, yang juga alumni GMKI. Radius Prawiro sendiri adalah mantan aktivis GMKI. Radius bercerita bahwa Muchtar selalu jadi percakapan di dalam sidang kabinet yang dipimpin Presiden Soeharto. ”Emang kalau dengar namamu, Pak Harto itu keringat dingin di sidang kabinet,” kata Prawiro kepada Muchtar. Singkat cerita, Radius memenuhi permintaannya. Sejarah mencatat, Muchtar Pakpahan akhirnya meraih gelar doktor. Dan, setelah berhasil mempertahankan disertasinya di UI, dia ditangkap anggota intelijen, lalu dibawa ke markas Badan Intelijen Negara di Wisma Tenang, Ragunan, Jakarta Selatan. ”Saya dikasih tahu bahwa disertasi saya mengundang subversif karena berisi kritikan terhadap pemerintahan Orde Baru,” kata Muchtar Pakpahan. Roy JS

BANKING

Jahja Setiaatmadja Presiden Direktur BCA

Prestasi Team Work di Tangan Dirigen BCA Dari 1.220 perusahaan di Asia, Bank Central Asia (BCA) menjadi satusatunya perusahaan yang meraih kembali penghargaan Fabulaous 50 versi Forbes Asia. Forbes Asia melihat track record masing-masing perusahaan dalam hal pendapatan, laba bersih, pergerakan modal dan saham, serta prospeknya. INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

35

BANKING Dari 1.220 perusahaan di Asia, Bank Central Asia (BCA) menjadi satu-satunya perusahaan yang meraih kembali penghargaan Fabulaous 50 versi Forbes Asia. Forbes Asia melihat track record masing-masing perusahaan dalam hal pendapatan, laba bersih, pergerakan modal dan saham, serta prospeknya. Penghargaan itu hanya satu dari sekian banyak penghargaan yang dimiliki bank yang sudah berusia 56 tahun tersebut. BCA memang memiliki sejarah panjang dalam mengelola kinerja sehingga menjadi perusahaan yang terkemuka. Jahja Setiaatmadja, Direktur Utama BCA, mengatakan kunci sukses kiprah BCA terletak pada pengembangan budaya team work di antara seluruh lapisan karyawan mulai dari yang terendah sampai tertinggi. Ibarat sekelompok orkestra, sebagai pemimpin tertinggi BCA, Jahja menempatkan diri sebagai dirigen. Menurutnya dirigen yang baik tidak harus tahu cara memainkan semua alat

36

musik tapi harus tahu menyajikan lagu apa yang cocok di telinga pendengar. Dirigen yang baik juga harus membangun kerjasama diantara pemusik dan peka terhadap nada-nada sumbang lalu kemudian meluruskannya.

pendidikan gratis kepada para tamatan SMU yang terjaring tersebut selama 2,5 tahun. Setelah lulus, para pelajar tersebut diberi kebebasan untuk memilih apakah bekerja di BCA atau tidak.

”Jadi semua produk harus kita sesuaikan dengan nasabah kita. Kita juga harus menyajikan produk-produk yang pas untuk mereka,” tutur Jahja kepada Majalah INTEGRITAS. ”Dan orkestra musik tak mungkin kita mainkan sendiri, makanya harus ada team work diantara semua lapisan karyawan.”

”Bila mereka mau bekerja di BCA, status mereka kita anggap S1, tetapi bila tidak, status mereka tetap lulusan SMU karena mereka tidak mendapat sertifikat,” jelas Jahja.

Selain budaya team work, Jahja juga mengatakan pengembangan BCA saat ini bergerak dari pengembangan kultur yang mencoba mendidik dari internal BCA itu sendiri. Salah satu program perekrutan SDM yang tidak dimiliki bank-bank lain yaitu BCA mencari tamatan pelajar SMU yang berlatar belakang keluarga tidak mampu. BCA kemudian bekerja sama dengan beberapa universitas terkemuka seperti Universitas Trisakti untuk memberi

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

BCA menggunakan cara ini untuk mendapatkan pekerja yang loyal, pekerja keras dan meminimalisir pembajakan karyawan dari bank lain yang banyak terjadi pada karyawan bank yang berpendidikan S-1. “Program ini sudah berjalan enam tahun, dan 90 persen pekerja BCA berasal dari program tersebut karena itu program ini tetap kita lanjutkan,” papar pria yang menduduki kursi direksi di BCA sejak Oktober 1990. Dengan memiliki team work yang solid dan pekerja yang loyal, tidak

mengherankan bila pertumbuhan laba BCA terus meningkat dari tahun ke tahun. Di tengah situasi dengan berbagai tantangan yang ditandai oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi yang lebih tinggi dan melemahnya nilai tukar rupiah, BCA mencatat laba bersih sebesar Rp 10,4 triliun dalam sembilan bulan pertama 2013. Ada peningkatan 25,2 persen dari Rp 8,3 triliun pada periode yang sama 2012. Ada beberapa faktor penyebab BCA berhasil membukukan kinerja usaha yang memuaskan dengan posisi likuiditas dan permodalan yang kokoh. Pertama, BCA melihat likuiditas bertambah ketat, karena itu mereka menaikkan bunga deposito. Kedua, BCA juga melihat suasana makro-ekonomi, yakni ketika BI rate disesuaikan, BCA kemudian menaikkan bunga pinjaman. Tapi bunga pinjaman BCA diklaim Jahja masih relatif di bawah bank-bank lain. Lalu dana cadangan BCA yang disediakan khusus bagi nasabah yang menarik pinjaman yang ditempatkan

di Bank Indonesia, ternyata bunganya juga naik cukup tinggi dari 3,7 persen menjadi 5,7 – 6 persen.

dan bekerjasama dengan BTN yaitu memberi bunga pinjaman ke BTN dengan bunga rendah.

”Jadi kalau dilihat secara keseluruhan memang ada peningkatan margin kita, itu yang menyebabkan labanya meningkat menjadi 25 persen,” paparnya.

”Tahun lalu kita berikan dana dua triliun,” ujar Jahja.

Pada saat krisis global 2008, BCA juga mampu bertahan dari dampak krisis karena menurut Jahja mereka lebih berhati-hati dan menangani proses pelepasan pinjaman serta menjaga likuiditas sehingga bila terjadi masa susah, likuiditas selalu tersedia. Untuk saat ini dan ke depan, BCA tetap fokus di pasar-pasar perusahaan dan pengusaha. BCA akan memperkuat payment system agar bisa lebih baik melayani lebih dari 11 juta nasabahnya. Tiga tahun terakhir BCA juga cukup sukses mendalami bisnis KPR untuk kelas menengah ke atas. Sedangkan untuk pangsa pasar strata menengah ke bawah, BCA membantu

BCA Siap Hadapi Pasar Global Jahja mengakui tantangan terbesar BCA saat ini adalah bersaing dengan sesama bank besar lainnya seperti BRI, Mandiri dan BNI. Mulai dari persaingan besarnya bunga, servis, dan produk. Namun Jahja mengakui BCA tetap melakukan kerjasama dengan ketiga bank tersebut untuk menyediakan sarana bagi pinjaman-pinjaman besar seperti untuk BUMN. Menghadapi tantangan global, BCA tetap akan fokus melakukan pengembangan di Indonesia dan tidak berniat untuk mendirikan cabang di luar negeri. ”Untuk menghadapi AFTA, kita juga harus perkuat di dalam negeri,” jelas

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

37

BANKING Jahja. Dia optimistis perbankan di Indonesia semakin kuat dan siap bersaing dengan pihak asing. Sebab, bila dibandingkan dengan 1998, kini perbankan di Indonesia sudah banyak dikelola orang-orang profesional, tidak lagi berdasarkan silsilah keluarga. Selain itu, menurut dia pengawasan yang dilakukan BI terhadap bank-bank juga semakin ketat. BCA juga sudah menjadi perusahaan publik sehingga lebih transparan dan siap menghadapi tantangan. ”Coba Anda bandingkan, sebelum tahun 1998 bank-bank asing cukup kuat posisinya di Indonesia, sekarang kan sudah terbalik.” Bagaimana BCA mengantisipasi terjadinya kejahatan perbankan yang semakin marak saat ini, terutama pembobolan ATM dan kartu kredit? Jahja menjelaskan, ada beberapa cara untuk mengatasinya. Khusus untuk kartu kredit, karyawan BCA akan terlebih dulu meminta referensi dari nasabah lama, kemudian langsung mengecek ke alamat di dalam aplikasi. Sedangkan untuk kejahatan di ATM, ada dua jenis kekerasan disana. Untuk kejahatan dalam bentuk pencurian mesin ATM atau penodongan saat mengisi uang, pihak bank memang tidak bisa berbuat banyak kecuali bergantung pada pihak keamanan. Sedangkan untuk kejahatan jenis kedua, ia menyebutnya white crime, seperti yang dilakukan sindikat internasional di Bali, penjahat memasang rekaman di seluruh ATM BCA kemudian merekam transaksi nasabah. ”Untuk kejadian seperti ini, semua kerugian nasabah kita ganti,” tuturnya. Akan tetapi, kejahatan yang terjadi karena kecerobohan nasabah, misalnya menyimpan PIN sembarangan, tidak akan mendapat ganti rugi.

38

Untuk SDM di BCA, Jahja mengakui BCA memang banyak menggunakan pekerja kontrak. Ia mengistilahkan dengan “Bakti BCA”, yakni para pekerja untuk bagian-bagian tertentu, misalnya teller, akan magang selama tiga tahun. Selama tiga tahun tersebut, si pekerja akan mendapat banyak pengalaman dan pengetahuan tentang perbankan. Tak bisa disangkal, di Indonesia sarjana memang banyak tapi hanya sedikit yang siap pakai. Karena itulah, BCA melakukan cara ini, sekalipun mereka harus merekrut tiga ribuan pekerja kontrak. BCA mengambil sisi positifnya karena perputaran pekerja akan berlangsung terus. Apalagi untuk tenaga-tenaga lapangan, BCA membutuhkan pekerja yang muda dan energik agar mampu melayani nasabah dengan baik. ”Itu alasannya kami masih menggunakan tenaga magang. Intinya, mereka dilatih bekerja selama tiga tahun setelah itu mereka bebas. Yang bagus-bagus kita rekrut sebagai tenaga tetap. Ada juga outsourcing, misalnya tenaga sekuriti,” jelas Jahja. BCA juga masih menggunakan tenaga debt collector dan berusaha melatih mereka dengan baik agar menjalankan tugasnya dengan baik tanpa melanggar hukum. Pertumbuhan Ekonomi Tak Perlu Dipaksa Dalam melihat perekonomian nasional, Jahja lebih setuju bila pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di bawah enam persen. Sebab, ibarat mesin, bila dipacu terus maka akan kepanasan dan akhirnya meledak, seperti pada 1998, terjadi krisis ekonomi. ”Pertumbuhan kita saat itu luar biasa tinggi, tapi begitu meledak akhirnya

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

menjadi minus 30 persen,” ujar Jahja yang menambahkan bahwa Cina juga sedang menurunkan target pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi terus digenjot, akhirnya kurs Indonesia juga menjadi kacau karena impor semakin besar. Impor semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan produksi ekonomi domestik. ”Mulai bahan makanan, obatobatan, minuman, mobil, motor, itu komponennya semua diimpor,” ujar Jahja. ”Bila ekonomi domestik terus dipacu tapi tidak mendorong ekspor maka kurs meledak. Ini yang bahaya, jadi harus dijaga antara ekspor dan impor.” Untuk pembenahan ekonomi mikro, menurut Jahja yang paling penting adalah menyeimbangkan dengan penciptaan lapangan kerja. Kalau hanya menambah pengusaha mikro maka permintaan barang akan bersaing dan mematikan pengusaha lainnya. Tapi ekonomi mikro akan berkembang kalau ada penambahan tenaga kerja. ”Tenaga kerja itu kan modalnya tidak cuma tenaga, dia dapat gaji, dia beli barang. Nah, begitu ada permintaan meningkat, di situlah bisnis mikro dikembangkan. Jadi harus sejalan,” paparnya. Menghargai Semua orang Sukses berkarier di bidang perbankan sampai Dirut PT BCA Tbk., merupakan hal yang sangat disyukuri ayah dia anak ini. Mengingat latar belakang keluarga Jahja yang berasal dari keluarga paspasan. Ayahnya adalah kasir di BI dan tentu saja gaji pegawai BI pada masa itu tidak sebesar sekarang. ”Kami juga baru bisa beli rumah ketika ayah pensiun dari BI,” kenangnya.

Berbekal intelektualitas di atas ratarata, Jahja pun bisa kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Untuk mencukupi uang saku sehari-hari, ia sempat menjajakan kaset video rental ke rumah-rumah. Kebetulan, salah seorang pelanggan setia yang menyewa kaset adalah Rudi Cappelle. Jahja pun diajaknya untuk bergabung di Kalbe Farma. Memang pada saat itu Kalbe Group sedang melakukan peremajaan sistem akuntansi, termasuk komputerisasi.

asisten manajer cost accounting,” ujar Jahja mengenang.

”Pada tahun 1980 saya diajak bergabung ke PT Kalbe Farma selaku

Pada awal 1989 Jahja mendapat tawaran bekerja dari Kornferry, sebuah

Hanya dalam waktu empat tahun, Jahja sudah menjabat senior finance manager. Pada 1988, ia dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai direktur keuangan di Kalbe Group yang bertugas mengelola seluruh keuangan dari Grup Kalbe. Saat itu, Grup Kalbe memiliki bisnis di berbagai bidang, seperti farmasi, properti, distributor, kosmetik, Kodak film, travel, dan bank.

perusahaan headhunter dari Singapura. Ia ditawari bekerja di Indomobil, salah satu perusahaan grup Salim. Ia dipertemukan dengan sejumlah jajaran senior Indomobil, seperti almarhum Angky Camaro, Subronto Laras. Di Suzuki Mobil Group, Jahja menempati posisi direktur keuangan. Setahun berikutnya, Andree Halim mengajak Jahja memasuki dunia perbankan. Ketika itu Andre mengatakan kepada Jahja bahwa dunia perbankan sedang mengalami perkembangan yang luar biasa besar. BCA membutuhkan tenaga untuk melengkapi formasi timnya. Jadilah Jahja bekerja di BCA sebagai wakil kepala divisi. Pada 1999 bintangnya semakin terang: ia diangkat oleh BPPN menjadi Direktur BCA. Enam tahun setelah itu, Jahja sudah menjadi Wakil Presiden Direktur BCA. Dan pada Mei 2011, dalam RUPS, Jahja akhirnya diberi kepercayaan menduduki kursi presiden direktur. Dalam bekerja, Jahja memiliki prinsip untuk menghargai semua orang mulai dari level tertinggi sampai level terendah. Namun bila ditanya siapa tokoh idolanya, Jahja mengaku tidak memiliki satu sosok yang menjadi inspirator. Baginya, setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dari sosok itulah yang dijadikan inspirasi dalam hidup. ”Jadi, bagi saya memang tidak ada figur yang benar-benar menjadi panutan,” tutur pria yang hobi golf ini. Memiliki dua putri yang sudah menikah membuat beban Jahja sebagai orangtua semakin ringan. ”Kalau teman-teman saya bilang, PR saya sudah beres,” ujarnya, lagi-lagi diiringi tawa. Viktor/Ian

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

39

40

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

VISIONER

Anang Iskandar

Kepala Badan Narkotika Nasional

”Mereka Tak Kenal Efek Jera, Mereka Butuh Penyembuhan” Mengubah paradigma dalam memperlakukan pemakai narkoba sudah tak bisa ditunda lagi. Paradigma yang harus diubah adalah memasukkan pemakai narkoba ke dalam penjara untuk memberi efek jera. Demikian dikatakan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Anang Iskandar kepada Majalah INTEGRITAS. INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

41

VISIONER

I

a menegaskan, pemakai narkoba adalah korban. Memang boleh ditangkap, tapi bukan dimasukkan penjara, namun disembuhkan di tempat rehabilitasi. ”Penjara hanya tempat untuk memindahkan masalah, bukan penyelesai masalah,” ujarnya. Penjara tidak bisa dijadikan tempat untuk memberi efek jera karena pengguna narkoba adalah orang sakit yang tidak mengenal efek jera. ”Yang mengenal efek jera adalah orang sehat, para pecandu akan terus mencari narkoba meski dalam penjara,” tambah Anang. Secara resmi BNN akan melakukan gerakan perubahan paradigma tahun depan. Dunia sudah membuat konvensi bahwa pengguna narkoba tidak boleh dihukum tapi direhabilitasi. Konvensi PBB itu dibuat pada 1988. ”Sebelumnya memang pada tahun 1961 dikatakan narkoba adalah kejahatan serius, karena itu penggunanya pun harus ditangkap. Tapi paradigma dunia saat ini sudah berubah,” jelasnya. Selain tidak efektif memberi efek jera, baginya penjara juga menjadi peluang terbesar seorang pengguna berubah menjadi pengedar. Dengan pertemuan kontinyu antara pengguna dan pengedar, bukan tidak mungkin bila pengedar berbagi “ilmu” kepada pengguna untuk meneruskan tindakan kejahatannya. Selain itu pengguna juga lebih mudah mendapatkan narkoba di dalam lapas karena bersentuhan langsung dengan pengedar yang masih menjalankan bisnisnya dari dalam lapas. Dalam kaitan itu Anang memberi contoh mantan pemakai narkoba sekaligus aktor kawakan Roy Marten

42

pernah mengatakan dalam persidangan bahwa mendapatkan narkoba dalam penjara hanya butuh waktu lima menit, padahal kalau di luar bisa mencapai lima jam. t Itu adalah fakta. Oleh karena itu, jalan satu-satunya adalah memasukkan pemakai narkoba ke tempat rehabilitasi untuk disembuhkan, bukan ke dalam penjara seperti yang dilakukan selama ini. Bila pemakai narkoba sembuh, maka permintaan narkoba akan menyusut. Bila permintaan tak ada, peredaran juga akan berhenti dengan sendirinya.

”Artinya bila permintaan nol, narkoba tidak akan jadi peredaran. Tapi kalau hanya memasukkan suppliernya ke dalam penjara, narkoba tetap akan beredar karena permintaan masih ada,” jelas Anang. ”Memang Thailand butuh waktu 20 tahun, tapi kita hanya butuh waktu lima tahun dengan road map yang benar. Yakin saya.” Anang tidak membantah bahwa perubaha paradigma akan berdampak pada kebutuhan anggaran untuk penyediaan tempat rehabilitasi sebagai pengganti penjara. Tapi ia tidak khawatir terhadap hal tersebut. Ia menegaskan salah tugas BNN adalah melakukan penguatan lembaga yaitu tempat rehabilitasi yang dikelola pemerintah dan masyarakat. Bila semua komponen memiliki paradigma yang sama, BNN bisa menggandeng Kementerian

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

Kesehatan untuk mengoordinir seluruh rumah sakit, klinik, dan puskesmas di seluruh Indonesia untuk menyediakan tempat rehabilitasi medis bagi pemakai narkoba. BNN juga bisa menggandeng Kementerian Sosial untuk menyediakan sarana rehabilitasi mental. “Polri dan TNI juga pasti akan membangun tempat rehabilitasi bila paradigma ini berubah.” Tempat rehabilitasi juga akan penuh karena pemakai atau orangtua yang memiliki anak pemakai narkoba tidak lagi takut melapor karena ancaman penjara. ”Mereka akan enjoy saja datang ke rumah sakit atau tempat rehabilitasi untuk disembuhkan,” ujarnya. Tapi memang perubahan paradigma perlu waktu bertahun-tahun. Thailand, misalnya, perlu 20 tahun. Dulu negeri ini terkenal sebagai pemasok opium terbesar di dunia. Hampir 90 persen opium berasal dari Thailand. Sebelum mengubah paradigma, Pemerintah Thailand hampir putus asa melawan peredaran opium di negaranya. Tapi kemudian pemerintah melakukan langkah besar dengan mengubah paradigma; yaitu mereka fokus membenahi para petani opium agar menghentikan produksi opium mereka, dan kemudian menyembuhkan para pemakainya. Akhirnya peredaran opium di negara tersebut berhenti. Thailand pun bebas opium. Namun karena permintaan dunia terhadap opium tetap tinggi, maka supplier opium pun diambil alih negara lain. ”Artinya bila permintaan nol, narkoba tidak akan jadi peredaran. Tapi kalau hanya memasukkan supplier-nya ke dalam penjara, narkoba tetap akan beredar karena permintaan masih ada,” jelas Anang. ”Memang Thailand butuh waktu 20 tahun, tapi kita hanya butuh waktu lima tahun dengan road map yang benar. Yakin saya.”

Sebenarnya langkah untuk mengubah paradigma ini sedang berjalan. Saat ini Institusi Wajib Penerima Lapor (IWPL) di bawah kordinasi BNN sudah mencapai 280-an, awalnya hanya 131 institusi. BNN juga membantu obat-obatan pemulihan para pengguna narkoba di tempat rehabilitasi.

Anang menyadari, untuk menghentikan peredaran narkoba dibutuhkan sumber daya mansuia yang memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi, jujur. dan profesional. Tidak hanya penegak hukum tapi seluruh pemimpin nasional dan daerah. Bahkan, keprofesionalan petugas juga semakin ketat diawasi.

spesifik hambatan yang selama ini dihadapinya dalam mengubah paradigma. Tapi dia mengatakan,” Banyak yang sudah merasa nyaman dengan itu (red-paradigma lama).” Dan dia mengingatkan seluruh pegawai BNN untuk tidak putus asa.

”Paradigma ini mulai bergulir. Memang tidak boleh sembarangan dalam menjalankan langkah ini, karena ada juga pengguna yang merangkap pengedar. Tapi ada juga yang hanya pengguna. Jadi memang tidak boleh sembarangan menghukum,” tambah Anang.

Untuk mencegah pemikiran masyarakat bahwa penyidik bisa menyalahgunakan barang bukti, saat ini sudah ada aturan baru. Bila dulu aturannya adalah; selesai penangkapan maka barang bukti dibawa ke penyidik, kemudian ke penuntut umum, kemudian dibawa ke persidangan lalu diputuskan, kemudian baru barang bukti dieksekusi. Sekarang berbeda. Ketika penangkapan sudah selesai, penyidik langsung melapor ke penuntut umum untuk meminta penetapan pemusnahan. Bila penyidik tidak meminta pemusnahan dalam tujuh hari, maka penyidik diancam hukuman satu tahun.

Dengan pecandu empat juta jiwa, Indonesia menjadi potensi pasar bagi para pengedar untuk mengembangkan bisnis narkoba mereka. Anang menjelaskan pengedar mengembangkan bisnis melalui cara-cara modifikasi narkoba dengan promosi yang menyesatkan masyarakat. Misalnya menjual obatobatan penambah stamina, pelangsing, dan sebagainya. Obat-obatan itu tidak berbahaya bagi tubuh, padahal efeknya memberi ketergantungan seperti mengonsumsi narkoba.

BNN juga berencana melaksanakan program assessment yang dilakukan oleh petugas BNN. Bila penyidik menemukan pengguna dengan indikator seseorang itu memiliki ekstasi dibawah lima butir atau ganja di bawah lima gram dan hanya untuk kepentingan satu hari, maka orang tersebut harus direhabilitasi setiap tahun atau setiap bulan. Tingkat kecanduannya juga ditentukan oleh petugas BNN. Sehingga ketika hakim memutuskan di persidangan, ada saksi ahli dari petugas Assessment.

”Itulah satu-satunya undangundang yang mengancam aparat,” ujar Anang, tertawa.

Ia tidak mau menjelaskan secara

Cepatnya Ekspansi Jenis Narkoba Baru

Ekspansi jenis narkoba baru yang beredar di Indonesia sangat cepat. Pada Maret 2013 ditemukan 14 jenis narkoba baru, tapi tidak sampai setahun, BNN kembali menemukan 10 jenis narkoba baru. Di dunia kini sudah ada 251 jenis narkoba baru yang beredar pada Maret 2013, dan paling banyak ditemukan di

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

43

VISIONER India. Menurut Kepala BNN, narkoba jenis baru ini memang belum di-cover dalam lampiran undang-undang, tetapi beruntung Indonesia memiliki yurisprudensi yang bisa menjerat pengguna dan pengedar narkoba jenis baru tersebut. Anang berharap Indonesia mampu menjadikan negaranya tidak lagi menjadi potensi pasar para pengedar. Ia bercita-cita menyusutkan jumlah pengguna narkoba sebanyak satu juta orang dalam satu tahun dan dilakukan secara bertahap. Sekalipun tidak bisa bebas 100 persen, minimal Indonesia tidak lagi menjadi negara tujuan pasar pengedar narkoba. ”Kalau satu orang saja menggunakan satu jenis narkoba dengan berat 0,2 gram sehari, tentu satu hari pengedar bisa menjual 800 gram sehari. Itu keuntungan besar buat mereka,” ujar Anang.

Anang

44

kemudian

menjelaskan

prevelensi pengguna narkoba paling banyak di tanah air terdapat di Jakarta. Dengan perbandingan 7 dari 100 orang warga Jakarta adalah pengguna narkoba. Hal ini disebabkan karena muara perdagangan narkoba berada di ibukota. ”Perdagangan narkoba ini adalah bisnis, di mana ada demand, di situ ada supply. Kalau penggunanya sedikit, permintaan juga sedikit.” Dalam menjalankan tugasnya, Anang berprinsip menjalani kehidupan dengan dengan gembira. Dan kebahagiaan itu akan muncul kalau hati nurani menemukan jalannya. Semua jabatan yang dipegangnya, sebagai kapolres, kapolwil, kapolda, dan akhirnya Kepala BNN, dijalaninya dengan semangat belajar yang tinggi. ”Saya selalu ingin mengkoreksi apa yang sudah saya lakukan, melihat jauh ke depan, karena perjalanan ini adalah perjalanan tanpa akhir. Jangan karena menyelesaikan satu jabatan tertentu, lalu menganggap perjalanan sudah selesai,” tutur pria berusia 55 tahun yang hobi menulis dan melukis ini.

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

Baginya dukungan keluarga juga sangat penting, terlebih sebagai seorang pemimpin keluarga, dirinya harus bisa mempengaruhi dan memberi ajaran nilai-nilai moral yang baik kepada seluruh anggota keluarga. Ia mengaku tidak memiliki satu sosok yang dijadikannya sebagai inspirator tapi ia tak pernah melepaskan objek pengamatannya dari semua pemimpinpemimpin yang dianggapnya bagus. “Yang baik kita contoh, yang tidak baik jangan ditiru.” Apakah nantinya tidak ada keinginan masuk ke dunia politik? Kalau sekarang saya masih menekankan profesionalisme. Bukan berarti saya tidak belajar politik. Saat ini saya pegang profesionalisme, setelah itu nanti saya lihat. Setelah mengatakan itu Anang tersenyum . Hendrik

POLITISI

Prof Dr Ir Suhardi, M.Sc

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Sistem Proporsional Terbuka Jelas Bebani Partai dan Caleg Sistem proporsional terbuka yang akan diterapkan pada Pemilu 2014 dan sudah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi membebani partai politik dan calon anggota legislatif karena biaya kampanye terlalu mahal. INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

45

POLITISI

K

etua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prof Dr Ir Suhardi, M.Sc, berpendapat, sebaiknya sistem pemilu kembali ke sistem nomor urut sehingga partai politik hanya bertugas melakukan kampanye partai dan bukan mengampanyekan masing-masing individu. ”Kalau dulu, partai hanya perlu mengeluarkan biaya kampanye hanya untuk 12 atribut, sekarang partai harus keluarkan uang untuk 22 ribu individu dikali 12 partai. Berarti, sekitar 252 atribut yang harus dikeluarkan biayanya. Dan ini pemborosan luar biasa,” kata Suhardi kepada Majalah INTEGRITAS.

Ibarat sebuah acara akad nikah, partai sebenarnya sudah memiliki calon mempelai yang dipilihnya sejak awal, tapi tiba-tiba KPU hadir sebagai event organizer yang juga memiliki wewenang menentukan siapa mempelainya. ”Seharusnya KPU itu lebih fokus mencek warga negara yang belum mendapat hak DPT, yang saat ini masih karut-marut. Bukan menentukan caleg yang terpilih,” kata Suhardi. Sistem pemilu proporsional terbuka menyebabkan para caleg harus siap bertarung secara terbuka termasuk dengan kader internal partai sendiri.

”Biaya tinggi ini kan akibat dari

Menurut dia, dengan sistem suara terbanyak dan bukan sistem nomor urut seperti waktu dulu, hanya kaderkader yang memiliki banyak uanglah yang mampu bersaing. Padahal, belum tentu kader yang memiliki uang banyak itu merupakan kader terbaik dari partai karena partai tidak lagi berwenang menentukan kader yang akan duduk di parlemen. ”Wewenang dan kekuasaan partai saat ini sangat dikurangi, bahkan kalah dengan KPU atau MK yang bisa mengatur siapa yang bisa duduk di parlemen. Padahal, yang tahu siapa kader terbaiknya adalah partai,” tambahnya lagi. Jika sistem pemilu kembali ke sistem nomor urut maka partai dapat dengan tegas menentukan siapa yang bisa masuk. Kampanye dilakukan hanya dalam bentuk pemasangan bendera partai. Caleg juga berkampanye dengan menggunakan visi-misi partai, bukan visi-misi pribadi. ”Dalam sistem nomor urut tidak ada pertentangan antarindividu. Yang penting, partai dapat suara yang sebesar-besarnya dan partai sudah tahu kader terbaik. Tapi dengan sistem sekarang, partai kalah oleh KPU, padahal KPU tidak kenal siapa kader yang terbaik,” paparnya.

46

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Sistem inilah yang menjadi alasan dari politik biaya tinggi,” paparnya. Penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan caleg berpotensi melanggengkan praktik politik berbiaya tinggi. Sistem ini mendorong kandidat berkompetisi dengan cara mengandalkan publikasi dibandingkan kerja politik berbasis kerja nyata. Ketika para calon bersaing mendapat simpati pemilih, cara paling cepat adalah dengan menguatkan kampanye untuk meningkatkan popularitas. Cara ini, sayangnya, cenderung membutuhkan biaya besar. Hanya calon dengan dukungan dana

kuat yang mampu ”menjual diri” secara masif melalui publikasi. Ada cara efektif untuk mengatasinya, yakni belajar dari negara maju. Di negara maju, rakyat memiliki iuran politik yang nantinya membiayai calon atau tokoh idola mereka ketika akan maju dalam pemilu. ”Tokoh-tokoh idola bisa berperan karena mendapat dana langsung dari rakyat, sehingga ketika menjadi pemimpin, dia tidak akan lupa kepada rakyat dan dia akan memperjuangkan habis-habisan rakyatnya.” Namun, di Indonesia yang terjadi sebaliknya. Para calon pemimpin terpaksa harus mencari dana sendiri dan berisiko menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dana besar dalam berkampanye. Itulah penyebab terjadinya banyak kasus korupsi yang dilakukan para kepala daerah untuk mengembalikan hutang-hutang mereka saat kampanye. ”Logikanya, memang harus iuran, ini yang paling baik. Kalau satu orang urunan sepuluh ribu rupiah, satu juta sudah 10 miliar,” tambahnya. Selain mengkritisi sistem pemilu 2014, Suhardi juga menilai kesadaran berpolitik masyarakat saat ini cukup rendah. Masih banyak kalangan yang menganggap politik kotor sehingga enggan berkiprah dalam dunia politik. Padahal, politik sangat penting untuk mengubah nasib bangsa. Memang masyarakat tak bisa juga disalahkan sepenuhnya karena pada kenyataannya banyak pemimpin bangsa ini yang menang karena memiliki banyak uang. Akibatnya, pemimpin yang berkualitas tidak didapatkan. Di sinilah peran partai politik, yakni melakukan pendidikan politik, baik kepada rakyat maupun kepada kader partai. ”Masyarakat harus disadarkan bahwa politik melalui proses demokrasi merupakan cara menentukan nasib bangsa. Kalau masyarakat antipati, kan jadinya figur-figur yang mereka anggap

jelek itu yang jadi memimpin bangsa ini, jadi harus diambil alih,” katanya kemudian. Suhardi berharap Indonesia memiliki ketetapan kriteria yang bisa memimpin bangsa ini. ”Apakah pemimpin menurut pakar, menurut agama, menurut filosofi daerah, dan sebagainya? Ini mestinya dijadikan prasyarat calon pemimpin bangsa.”

Penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan caleg berpotensi melanggengkan praktik politik berbiaya tinggi. Sistem ini mendorong kandidat berkompetisi dengan cara mengandalkan publikasi dibandingkan kerja politik berbasis kerja nyata. Ketika para calon bersaing mendapat simpati pemilih, cara paling cepat adalah dengan menguatkan kampanye untuk meningkatkan popularitas. Dia menjelaskan, untuk Pemilu 2014 Gerindra sudah mempersiapkan kaderkadernya dengan baik dan matang. Sistem proporsional terbuka memang cukup memberatkan partai, tetapi Gerindra tetap siap bertanding dalam pesta demokrasi tahun depan. Gerindra meminta para kadernya mengutamakan program aksi dan menghindarkan kampanye menggunakan uang.

”Misalnya, program satu miliar satu desa. Itu bukan praktik kampanye uang karena program itu akan berlaku setelah rakyat memilih caleg atau presiden dari Gerindra. Bahkan, baru-baru ini Pak Prabowo bersama beberapa organisasi pedesaan sudah menandatangani kontrak tentang hal tersebut,” jelas Suhardi. Program-program aksi Gerindra memang lebih menitikberatkan pada pembangunan pedesaan. Gerindra juga berencana memindahkan ibukota negara karena kondisi Jakarta dan masyarakatnya tidak mencerminkan kehidupan yang sehat. Masyarakatnya cenderung konsumtif, tidak produktif, tetapi perputaran uang di Jakarta mencapai 240 triliun. Sedangkan desa tidak mendapat prioritas yang penting, padahal masyarakat pedesaan jauh lebih produktif daripada warga kota. ”Sumber pangan dari desa. Mereka bisa mengelola air, pangan, ternak yang berlipat ganda dan menghasilkan. Sedangkan masyarakat kota hanya menghabiskan yang sudah ada. Karena itu dana tidak bisa dikonsentrasikan di Jakarta saja,” ujarya. Sebagai Ketua Umum Gerindra yang juga mencalonkan diri menjadi caleg di Dapil Yogyakarta, Suhardi selalu ke daerah-daerah dan dapilnya untuk memastikan cita-cita Gerindra semakin dihayati rakyat pedesaan. Program yang ditawarkan Gerindra tidak sekadar janji. Semuanya terukur. Misalnya, membangun jalan aspal sepanjang tiga ribu kilometer di suatu daerah, memberi satu miliar untuk satu desa, dan membangun sawah empat hektare. Lalu, siapa pendamping Prabowo sebagai cawapres? Suhardi belum berani menyebutkan satu nama sebagai pendamping Prabowo karena semuanya tergantung pada perolehan suara Pemilu 2014. ”Kalau kami dapat 20,1 persen ini sangat bagus, bebas menentukan wapres dan memilih yang profesional.

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

47

POLITISI Tapi kalau 19,9, kami bisa terjebak karena itu kami harus berkoalisi,” jelasnya. Ketika ditanyakan bagaimana kondisi penegakan hukum di Indonesia, Suhardi mengatakan sebaiknya pemerintah lebih memproritaskan kesejahteraan rakyat agar penegakan hukum menjadi lebih mudah. ”Tugas pemerintah seharusnya membuat orang kenyang dulu. Kalau orang sudah kenyang, mereka mudah diatur. Kalau semua orang sudah sejahtera, maka koruptor akan susah mencari kawan untuk melancarkan aksinya.” Suhardi melihat bahwa di negara miskin tingkat korupsinya tinggi. Lepaskan Segalanya Demi Politik Sebelum aktif berpolitik, Suhardi aktif mengajar di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ia mendapat gelar profesor dan guru besar karena prestasinya di bidang akademik. Ia juga sering melakukan berbagai penelitian terkait dengan bidang kehutanan. Pada 1999 ia sempat menjabat sebagai dekan fakultas kehutanan. Hanya dua tahun menjabat, ia ditarik pemerintah menjadi Direktur Jenderal

48

Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Namun, ia melihat bangsa ini semakin rusak, kerusakan hutan dimana-mana. Kerusakan semakin meningkat 3-4 kali mencapai 100 juta ha. Kerusakan 10 tahun reformasi seperti kerusakan selama 2000 tahun. ”Ketika saya dirjen, bencana alam yang jumlahnya 138 tahun 2001, ternyata dalam 10 tahun meningkat sampai 1200, karena rusaknya alam kita luar biasa hebatnya, saya tidak ingin anak cucu saya menderita karena itu,” ujarnya. Ia sadar segala usulannya dan konsep-konsepnya seperti tidak berarti kecuali ia memasuki jalur politik. Itulah alasan utama ia fokus dalam dunia politik. Ketika menjadi dosen ia mengusulkan kepada Prabowo agar mendirikan Partai Kemakmuran Petani dan Nelayan tapi tidak ditanggapi. Dua tahun kemudian, dia bersama Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, Muchdi Pr, dan sepakat membuat partai yang pernah diusulkan Suhardi. Setelah Gerindra secara faktual berdiri, barulah Prabowo yang saat itu masih menjadi

INTEGRITAS - November Edisi 09 Tahun 2013 01

kader Golkar kemudian mengundurkan diri dan bergabung menjadi Ketua Dewan Pembina Gerindra. Seiring kiprahnya di partai tersebut, Suhardi dihadapkan pada dua pilihan, tetap aktif berpolitik atau mengundurkan diri sebagai PNS. Akhirnya Suhardi lebih memilih berkiprah di dunia politik, meskipun ia sedang berada di puncak karir sebagai akademisi. ”Gambling memang. Dan saya adalah contoh ekstrem yang berlawanan dari orang golput. Saya melepaskan semuanya untuk masuk dalam dunia politik,” ujar pria yang hobi bersepeda ini, tertawa. Dalam menjalani kehidupan, Suhardi hanya punya satu prinsip: bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang, menjadi teladan, dan selalu bisa menerima keluhan dan mencari solusi bagi setiap permasalahan bangsa ini. Andreas

EKSEKUTIF

Edi Sukmoro

Direktur Aset Non Railways PT KAI

“Menjalankan Tugas Pokok Merupakan Targetan Pribadi Saya” Sejak terjadi perpindah-alihan kepemilikan usaha perkeretapian dari pemerintah Hindia-Belanda kepada pemerintah Indonesia, pada masa awal-awal kemerdekaan Indonesia, hingga sekarang ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero)/PT KAI terus menerus melakukan pembenahan dan restrukrisasi secara keseluruhan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

49

EKSEKUTIF

K

ebijakan restrukturisai di tubuh PT. KAI, kemudian melahirkan salah satu direktorat untuk lebih fokus mengurusi aset non produksi milik PT. KAI yang selama ini lepas dari pengawasan dan penjagaan. Direktorat itu adalah Direktorat Pengelolaan Aset Non Railways. Direktorat Pengelolaan Aset Non Railways (D8), di bawah kepemimpinan Edy Sukmoro, mengelola aset  non railways,  meliputi, aset tanah, rumah, dan bangunan diluar railway. Edi mengatakan, pihaknya sudah membukukan rumah dinas, buku tanah, buku bangunan dinas (ada mess dan kantor) yang terbit bulan Maret 2013. Tujuannya membuat buku kepemilikan aset  adalah melindungi aset-aset kita, dengan cara memberitahu ke semua pihak, termasuk Badan Pertahanan Negara (BPN), supaya kalau tanah dan aset kita mau diserobot orang dengan cara mensertipikasikan. Umumnya masyarakat tahu, bahwa aset yang diserobotnya itu adalah aset milik PT. KAI . Dalam pembukuan itu tanah  non railway  yang dikelola oleh Direktorat Aset Non Railways luasnya sekitar 270 juta meter persegi. Dari luas tanah 270 juta persegi itu, Direktorat Aset Non Railways ini sudah mensertipikasi tanah seluas 90 juta meter persegi, dan yang belum disertipikasi seluas 180 juta meter persegi.

pemberdayaan terbagi dalam dua kategori, yaitu pertama, menyewakan rumah dinas diluar dari yang dipakai perseorangan baik pegawai, pensiunan ataupun umum, sebanyak kurang lebih 16.000 unit rumah. Yang kedua, bangunan atau tanah, ada beberapa yang sudah di KSO-kan (Kerjasama operasi atau disewakan kepada pihak lain). Lanjut Edi, persoalan dalam menertibkan aset-aset yang dimiliki PT. KAI muncul, karena banyak sekali aset-aset PT.KAI sudah terlalu lama tidak diurusi, sehingga banyak pihakpihak yang  menggunakan aset-aset itu tanpa ada ikatan kontrak dengan PT. KAI. “Bahkan ada yang berusaha untuk mensertipikatkan secara sepihak,”katanya dia. Itu sebabnya buku yang dibuat tadi dikirimkan ke BPN juga, supaya kalau ada usaha untuk mensertipikatkan tanah PT. KAI secara sepihak, BPN bisa terlebih dahulu memberitahu PT. KAI Buku Aset tersebut tiap tahunnya pasti diperbaharui. “Karena tiap tahun bisa ada penambahan atau pengurangan aset,” tandas dia. Targetan Edi dalam memimpin Direktorat aset non produksi adalah

“Melegalisasi tanah-tanah yang dimiliki oleh PT. KAI itu merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Aset Non Railways dari aspek penyelamatan aset tanah,” ujar Edi. Lanjut Edi, hal itu menjadi persoalan, karena indikasi percepatan untuk mensertipikatkan tanah milik PT.KAI itu 1,2 juta meter persegi pertahun. Dilihat dari sisi percepatan maka dibutuhkan 100 tahun lebih untuk melakukan pensertipikatan tanah yang dimiliki PT. KAI. Beda lagi dengan aspek pemberdayaan aset-aset non produksi , Edi mengatakan,

50

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

menjalankan apa yang menjadi tugas utamanya. Tugas utama itu, meliputi penertiban, sertipikasi dan penjagaan aset ditambah dengan tugas ekstra mencakup seluruh aset termasuk bangunan yang mempunyai nilai heritage  seperti : stasiun, bangunan dan benda-benda bersejarah, misalnya Gedung lawang sewu, Stasiun ambarawa dengan sepur bergerigi dan yang lainnya. Adapun aset tanah yang dimiliki oleh PT.KAI merupakan aset-aset negara yang dipisahkan yang diberikan kepada PT.KAI sebagai penyertaan modal negara seperti Badan-Badan Usaha Negara (BUMN) yang 100 persen modalnya berasal dari negara. Beda lagi dengan aset tanah yang berada di sekitar rel kereta api, Edi mengatakan, 11 meter sebelah kiri dan 11 meter sebelah kanan jalur kereta api adalah aset pemerintah c.q Dirjen Kereta Api (DJKA) kira-kira luasnya 27 juta meter persegi. Di luar dari aset yang dikelola oleh Direktorat Aset Non Railways. Meskipun kepemilikan Dirjen KA, pengelolaannya diserahkan kepada kereta api untuk melaksanakan perawatan Jalan Rel Kereta Api dengan pola pemberian Infrastructure Maintenace Operation (IMO).

Terkait dengan dengan anak perusahaan yang berada di bawah kendali PT. KAI, Edi mengatakan, anak perusahaan tidak pernah memiliki aset tanah non produksi, hanya ada satu anak perusahaan yaitu Kereta Api Properti Manajemen (KAPM), yang boleh memberdayakan aset kereta api melalui proses komersialisasi dari Direktorat Komersial (D1). Sesuai dengan tugas utama Direktorat Aset Non Railways, yaitu mengupayakan penertiban, pensertipikatan dan penjagaan aset-aset yang sekarang ini dikuasai pihak lain yang tidak sesuai dengan aturan. Terutama, aset tanah yang berada di lintas mati (yang tidak beroperasi lagi). Sekarang ini, banyak jalur rel lintas mati – yang tidak dioperasikan—dianggap masyarakat tidak terurus, sehingga jalur tersebut ditempati dan dipergunakan masyarakat. Secara prinsip, dalam penertiban jalur mati yang mau direaktivasi lagi, kita melakukan pendekatan persuasif dan menyosialisasikan kepada masyarakat, agar bersedia hengkang dari jalur mati tersebut. “Banyak juga   masyarakat

yang mau menuruti dan hengkang dari jalur mati itu,” kata Edi. Selama ini memang diakui oleh Edi, terhadap lahan-lahan Kereta Api yang ditempati oleh pihak lain, disebabkan karena tidak dijaga,  tidak ada yang melihat, dan mengawasi lahan-lahan itu. Direktorat aset non produksi sendiri, baru berusia dua tahun, lima tahun yang lalu atau sebelumnya masih berada di bawah sebuah divisi yaitu Divisi Property. Diharapkan dengan adanya direktorat sendiri, penertiban, pensertipikatan dan penjagaan aset tanah rumah dinas dan bangunan dinas yang dimiliki dapat dilakukan secara intensif lagi. Edi mengatakan, tanah yang dimiliki oleh PT. KAI, 100 persen milik negara. Tanah negara kan, tanah rakyat juga? Masa, tanah rakyat dipergunakan oleh pihak-pihak swasta yang hanya memikirkan keuntungan sendiri? Hingga sekarang ini, banyak bangunan mall, rumah sakit dan ruko dibangun tanpa ijin diatas tanah milik PT. KAI. Misalnya bangunan Medan Center

Point dibangun di atas tanah PT.KAI yang ada di Medan, yang diserobot oleh PT. Arga Citra Kharisma (ACK). Untuk penyerobotan tanah yang ada di Medan, sudah kita upayakan proses pengadilan. Proses pengadilan selama ini, PT. KAI selalu dikalahkan hingga sampai kasasi. Edi mengatakan, kita tak akan pernah menyerah untuk mengupayakan proses hukum terhadap penyerobotan tanah yang ada di Gang Buntu, Medan Timur. Kita akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) supaya aset tanah yang diserobot itu kembali kepada rakyat. Pemerintah juga tidak lepas tangan terhadap aset tanah milik PT.KAI yang diserobot oleh pihak-pihak yang hanya menguntungkan diri sendiri. Pengembalian aset tanah itu sangat penting, supaya PT.KAI bisa mengembangkan usaha-usaha perkeretapian di Indonesia yang lebih maju dan terpadu. Ian Oktavianus

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

51

52

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

BISNIS & NIAGA

Dr Junaedy Ganie CEO BNI Life

Berbagai Indikator Memberi Kami Alasan Untuk Memelihara Optimisme Dulu, Junaedy Ganie muda adalah salesman. Itulah awal kariernya di dunia perasuransian. Kini, ia CEO BNI Life Insurance. Kata kuncinya, selalu meningkatkan kualitas pribadi.

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

53

BISNIS & NIAGA

B

erikut petikan wawancara Pemimpin Redaksi INTEGRITAS Hendrik Aryanto dengan Junaedy Ganie di kantornya, Gedung The Landmark Center, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, 18 Desember lalu. Apa yang menjadi tantangan, kendala, dan peluang dalam berbisnis asuransi di Indonesia? Tantangan dan kendala yang utama adalah permodalan dan SDM. Hambatan pada faktor permodalan terbukti dengan masih banyaknya perusahaan asuransi yang bermodal minim. Dengan tingkat permodalan yang lemah, perusahaan akan kesulitan menyediakan lingkungan dan infrastruktur kerja yang mendukung tingkat produktivitas yang tinggi, juga kesulitan memperoleh SDM yang andal. Namun, perkembangan yang menggembirakan juga terlihat jelas dari pandangan terhadap prospek karier di bidang asuransi. Hal ini tampak dengan semakin menonjolnya profesi dalam bidang asuransi sebagai pilihan karier utama, baik bagi lulusan dalam negeri maupun lulusan dari luar negeri dan dari mereka yang berpindah profesi ke industri asuransi. Peluang utama pada sektor asuransi jiwa adalah jumlah penduduk yang besar dan jumlah kelas menengah yang tinggi serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya proteksi asuransi untuk jaminan kelangsungan kehidupan atau nafkah keluarga dan menjadikannya sebagai pilihan investasi yang menjanjikan. Sektor asuransi umum memiliki sejumlah ceruk atau segmen bisnis yang terus dapat dikembangkan untuk mengatasi dampak dari perlambatan pertumbuhan perekonomian nasional. Pertumbuhan jumlah kelas menengah Indonesia juga akan memberikan pertumbuhan pada sektor asuransi umum.

Bisnis asuransi sudah banyak di Indonesia dan memiliki pangsa pasarnya masing-masing, Bagaimana strategi BNI Life ini untuk bisa bersaing secara sehat? Kami memiliki empat saluran distribusi, yaitu Bancassurance, Agency, Employee Benefits, dan Syariah, yang masing-masing memiliki pasar sendiri-sendiri. Untuk Bancassurance, fokus utama kami adalah menggali potensi bisnis yang berasal dari BNI, induk perusahaan kami dan menjadikannya sebagai tulang punggung bisnis BNI Life. Pada saluran ini persaingan memang terbatas karena nasabah bank yang memercayai BNI secara alamiah akan lebih nyaman membeli asuransi dari BNI Life dibanding dari penanggung lain. Untuk saluran Agency, potensi pasar sangat luas, terutama pada kelas menengah. Untuk memenangi persaingan, kami menyusun suatu strategi yang baru kami terapkan sejak April tahun ini. Strategi yang agak berbeda dengan para pesaing

54

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

ini terus kami sempurnakan dan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pada saluran Employee Benefits, kami menerapkan juga multi-platform strategy yang memungkinkan kami berkembang pesat, baik untuk perusahaan nasional maupun multinasional dan menjadikan kami sebagai salah satu pilihan utama bagi perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD dan anak-anak perusahaan mereka. Untuk saluran Syariah, kami berkembang pesat dengan mengandalkan berbagai inovasi dalam strategi pemasaran yang kami lakukan yang telah terbukti membawa unit ini berkembang sangat pesat.

Apa produk unggulan BNI Life untuk tahun ini? Akhir tahun ini kami meluncurkan produk unggulan Spectra Health Care. Produk ini diluncurkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam hal perencanaan biaya perawatan kesehatan. Spectra Health Care adalah produk asuransi kesehatan individual yang memberikan kenyamanan finansial ketika terjadi risiko sakit, baik untuk rawat inap, rawat jalan maupun melahirkan, dengan berbagai keunggulan. Keunggulan utama dari produk ini adalah dukungan sistem cashless, yang memudahkan karena nasabah hanya perlu menunjukkan kartu kepesertaan Spectra Health Care saat membutuhkan perawatan kesehatan di jaringan rumah sakit rekanan BNI Life di seluruh penjuru Nusantara. Di samping itu, Spectra Health Care dilengkapi dengan santunan kematian dan bisa ditambah dengan asuransi tambahan rawat jalan dan santunan melahirkan. Produk kesehatan ini melengkapi ragam produk unggulan kami lainnya, seperti Plan MultiPro, Spectra Link, dan Smart Education.

Apa rencana produk unggulan yang akan dikeluarkan BNI Life pada 2014? Di 2014, kami akan terus mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya untuk pendidikan, kesehatan, dan pensiun. Untuk produk kesehatan, tahun depan kami akan meluncurkan produk kesehatan yang lengkap, fleksibel dan terjangkau (sejenis Spectra Health Care) yang khusus dipasarkan melalui kantorkantor Cabang BNI. Selain itu, kami juga tengah mempersiapkan produk pensiun yang sangat inovatif karena memberikan keleluasaan bagi nasabah dalam menentukan manfaat akhir asuransi. Produk-produk unggulan yang sudah ada sebelumnya akan tetap kami kembangkan, baik melalui re-pricing maupun

Untuk BNI Life, kontribusi terbesar dari produk asuransi apa? Kami memiliki kontribusi yang berimbang antara produk tradisional dan produk unit linked.

Apakah target premi untuk tahun ini tercapai? Sudah sejauh mana pencapaiannya? Target premi kami sebesar Rp 1,5 triliun. Insyaallah, target tersebut akan tercapai.

Berapa target premi dan laba BNI Life untuk 2014? re-packaging. Semua ini kami lakukan demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Anda, apa keunikan BNI Life dibanding perusahaan-perusahaan asuransi lain? Kedudukan BNI Life sebagai anak perusahaan dari BNI, sebuah bank BUMN besar yang berdiri pada 1946, memberikan keuntungan kompetitif kepada BNI Life karena kami tidak perlu lagi berusaha keras meyakinkan masyarakat tentang siapa kami dan mengapa kami dapat dipercaya untuk memberikan perlindungan atas aset mereka yang paling berharga, yaitu kepastian kelangsungan nafkah keluarga, kesehatan dan investasi yang menjanjikan imbal hasil yang baik, termasuk untuk perencanaan keuangan jangka panjang. Di samping itu, BNI Life telah menjadi salah satu contoh keberhasilan transformasi bisnis dengan menerapkan best practices pada industri asuransi jiwa yang didukung oleh kerjasama tim yang kuat, baik dari mereka yang telah lama berkarier di BNI Life maupun oleh tenaga-tenaga berpengalaman dari berbagai latar belakang yang kuat yang telah mempekuat SDM BNI Life. Peningkatan kualitas layanan kepada nasabah (enhancement of customer experience) akan menjadi salah satu ciri unik BNI Life. Sebagai contoh, Pelayanan Klaim 27 Menit yang menjamin bahwa semua klaim sampai dengan jumlah Rp 5 juta, yang selama ini hanya kami layani di Jakarta, segera diperluas ke berbagai kota lainnya.

Terlepas dari adanya perlambatan pertumbuhan perekonomian nasional, berbagai indikator yang terlihat pada tahun ini memberikan kami alasan untuk terus memelihara opimisme. Kami telah menargetkan pertumbuhan premi yang ambisius untuk tahun depan. Target premi tersebut sedang kami sesuaikan, terkait dengan rencana masuknya Sumitomo Life sebagai strategic partner kami.

Apa langkah-langkah yang dipersiapkan untuk mencapai target itu? Sehubungan dengan akan masuknya tambahan modal sebesar Rp. 4.2 triliun sebagai hasil penjualan saham baru kepada Sumitomo Life, banyak hal yang akan dapat kami persiapkan dengan lebih baik dan lebih cepat, baik dari aspek peningkatan penjualan maupun dari aspek operational excellence yang mampu mendukung percepatan pertumbuhan bisnis kami yang ambisius. Langkah-langkah tersebut terutama meliputi perluasan jangkauan penjualan dan peningkatan kualitas layanan serta memberikan kinerja yang lebih baik bagi semua stakeholders.

Menurut Anda, bagaimana prospek bisnis asuransi? Prospek bisnis asuransi semakin menjanjikan. Sebagaimana telah saya kemukakan tadi, pertumbuhan kelas menengah yang pesat akan menjadi landasan pertumbuhan bisnis yang pesat pada sektor asuransi jiwa dan asuransi umum.

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

55

BISNIS & NIAGA Perkembangan akan semakin meningkatkan kesadaran berasuransi masyarakat dan upaya keras industri asuransi yang berlanjut dengan dukungan otoritas akan menjadikan kebutuhan berasuransi menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia.

Kini banyak perusahaan asuransi asing yang mengakuisisi perusahaan asuransi lokal. Pandangan Anda? Perkembangan ini adalah suatu fenomena yang tidak dapat dihindari. Potensi pasar asuransi Indonesia yang besar, keterbatasan ruang pertumbuhan di negara-negara tertentu yang industri asuransi mereka telah mature sementara

modal mereka berlimpah, kesuksesan pelaku-pelaku usaha asuransi asing di Indonesia dan hambatan permodalan dan infrastruktur terutama teknologi pada industri asuransi nasional menemukan titik temu dalam bentuk akuisisi perusahaan lokal oleh perusahaan-perusahaan asing, baik oleh pemain-pemain lama yang sudah berkiprah di Indonesia maupun oleh pendatang-pendatang baru. Dari sisi yang lain, kemitraan strategis dengan asing memberikan stabilitas rencana bisnis jangka panjang yang tidak mudah dipengaruhi, misalnya perubahan kepemimpinan (institutionalized policy). Saya melihat bahwa pemerintah perlu membuat suatu cetak biru rencana arah pertumbuhan industri asuransi nasional termasuk perlunya pembaharuan hukum asuransi Indonesia. Bagaimana peran industri asuransi, dalam hal ini BNI Life, untuk menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional? Tingkat kepemilikan asuransi jiwa di Indonesia masih rendah. Dari kurang lebih 250 juta penduduk Indonesia, baru empat persen yang memiliki polis asuransi. Jumlah ini masih sangat jauh tertinggal dibanding Malaysia (40 persen) atau Singapura (300 persen). Hal ini mencerminkan bahwa ruang pertumbuhan terbuka luas bagi industri asuransi nasional untuk memberikan kontribusi yang lebih besar. Pertumbuhan premi BNI Life sampai dengan kuartal kedua 2013 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya mencapai 39,4 persen. Jumlah itu lebih tinggi dibanding pertumbuhan premi industri sebesar 14,48 persen. Pencapaian premi ini adalah wujud kontribusi BNI Life terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dan kami akan selalu berusaha untuk terus meningkatkan kontribusi tersebut dari tahun ke tahun.

Salah satu keluhan yang sering diutarakan nasabah asuransi adalah lambannya pencairan klaim oleh perusahaan asuransi. Bagaimana BNI Life menjawab keluhan nasabah tersebut? Pada dasarnya perusahaan asuransi yang sehat tidak memiliki kepentingan atau keuntungan dari menahan pembayaran klaim nasabah. Layanan klaim adalah etalase kualitas masing-masing perusahaan asuransi. Klaim yang dibayar dengan cepat justru

56

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

merupakan promosi yang sangat baik dan meningkatkan loyalitas nasabah terhadap penanggung. Sebagian dari lambannya penyelesaian klaim dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti pemahaman nasabah atau sosialisasi tentang proses klaim yang kurang, kelengkapan data klaim yang kurang, adanya perbedaan pengertian tentang lingkup pertanggungan yang mungkin disebabkan penjelasan dari tenaga pemasar yang tidak lengkap atau nasabah tidak pernah mempelajari polis yang dibeli atau disebabkan oleh faktor komunikasi yang tidak baik. Tidak menutup kemungkinan hal ini sebagai akibat dari kondisi kondisi keuangan penanggung yang tidak sehat. Agen yang dapat memberikan penjelasan produk secara profesional akan mengurangi masalah klaim. Sebagai alternatif, masyarakat awam dapat pula menunjuk konsultan asuransi atau membeli produk asuransi melalui pialang asuransi profesional . BNI Life menjawab dengan berbagai upaya peningkatan layanan klaim termasuk sistem pelayananan klaim yang sah yang kami jamin selesai dalam 27 menit untuk klaim sampai jumlah Rp 5 juta jika dokumen lengkap (Klaim 27 menit). Layanan ini akan kami perluas ke beberapa kota lain, selain Jakarta, mulai 2014. Peningkatan layanan melalui Contact Center 021 500 045 merupakan salah satu upaya memberikan layanan yang berkualitas kepada nasabah. Soal perjalanan karier. Anda memulainya dari door to door sebagai salesman. Lantas, bagaimana sampai akhirnya Anda menduduki posisi puncak di BNI Life? Saya kira, sebagaimana umumnya sering terjadi, perkembangan karier seseorang pada umumnya dipengaruhi oleh upaya untuk selalu meningkatkan kualitas pribadi, melengkapi diri dengan berbagai kompetensi yang diperlukan, dan bekerja berlandaskan integritas dan akuntabiltas diri serta dedikasi yang tinggi. Saya diberikan kesempatan untuk memimpin BNI Life dengan modal pengetahuan, pengalaman, dan komitmen yang diperlukan.

dan perlindungan kepentingan konsumen.

Kalau boleh tahu, apa strategi Anda dalam memimpin perusahaan ini? Ada dua fase. Pertama, strategi kami bertumpu pada transformasi korporasi pada semua aspek dalam perusahaan dengan pertumbuhan berkelanjutan sebagai objektif. Strategi ini juga merupakan bagian dari rencana perusahaan untuk memiliki strategic partner yang cocok. Memasuki fase kedua, sesuai dengan roadmap perkembangan BNI Life yang mengemban value innovation mulai 2014, kami mengusung tema InnoVaction untuk terus mendorong lahirnya inovasi nilai-nilai, termasuk dengan melakukan akselarasi operational excellence dan menggabungkan nilailokal dengan nilai-nilai yang akan dibawa oleh strategic partner asing untuk bersama-sama memajukan BNI Life. Untuk itu, peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur usaha akan terus menjadi tumpuan dalam menjalankan strategi bisnis BNI Life.

Dalam bekerja, apa prinsip yang Anda pegang? Saya berusaha untuk mengemban amanah dengan memegang tinggi prinsip-prinsip integritas, akuntabiltas dan passion for excellence, dan mendorong capacity building dalam lingkungan saya.

Harapan Anda untuk diri, keluarga, dan karier? Saya mengharapkan kiranya saya dan keluarga dapat mendedikasikan diri sesuai dengan kemampuan masingmasing untuk membangun keluarga yang bahagia dan ikut berperan aktif dalam pembangunan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat tinggi.

Ngomong-ngomong, apa hobi Anda? Apa tantangan bekerja di bisnis asuransi? Tantangan berubah dari waktu ke waktu, tetapi yang paling menonjol dewasa ini adalah peningkatan sikap yang mencerminkan adanya akuntabilitas yang tinggi sehingga masing-masing individu akan terus memperbaiki kualitas diri untuk menghasilkan kinerja yang baik. Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sudah di depan mata, yang memungkinkan perpindahan pekerja secara bebas, akan menjadi ancaman yang besar jika tidak ada kasadaran akan dampak yang akan dihadapi. Apalagi, jika tidak ada roadmap atau grand design industri asuransi nasional yang menjadi pedoman sekaligus sebagai sarana proteksi kepentingan bangsa tanpa mengurangi apresiasi terhadap pentingnya persaingan sehat

Aktivitas bersama keluarga, apapun bentuknya, merupakan hobi utama. Saya juga senang tanaman dan meluangkan waktu mengamati lukisan dan kerajinan tangan tradisional dan tentu saja meluangkan waktu untuk membaca. Untuk olahraga, ternyata saya telah menekuni Satria Nusantara lebih dari 10 tahun.

Siapa tokoh yang menginspirasi Anda? Tentunya Nabi Muhammad sallallahu ’alaihi wa sallam, pemimpin abadi, sebagai tokoh utama yang menginspirasi saya. Lee Kuan Yew yang menerapkan kebijakan yang visioner dengan disiplin yang tinggi sehingga proses pencapaian cetak

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

57

BISNIS & NIAGA biru Singapura tidak terpengaruh pergantian kepemimpinan juga memberikan inspirasi penting kepada saya. Dari sektor asuransi, saya mengagumi Maurice “Henk’ Greenberg, mantan Chairman & CEO AIG.

Apa visi Anda dalam memimpin BNI Life untuk beberapa tahun ke depan? BNI Life tumbuh secara berkelanjutan, berperan penting dalam menjadikan asuransi sebagai bagian dari gaya hidup bangsa Indonesia sehingga dapat mencapai cita menjadi perusahaan asuransi pilihan utama masyarakat Indonesia dan memberikan kontribusi yang berarti dalam peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Bagaimana pandangan Bapak tentang situasi perekonomian nasional? Ketiadaan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) membuat Indonesia kehilangan visi, pedoman pokok arah dan alat ukur keberhasilan pembangunan nasional. Perencanaan perekonomian nasional akan dapat dikelola dan tumbuh lebih baik jika Indonesia memiliki suatu pedoman pembangunan yang terencana dengan baik, terintegrasi dan memiliki visi jangka panjang yang diturunkan ke berbagai lapisan mulai dari tingkat kebijakan pokok ke bawah sehingga arah pembangunan akan berjalan sesuai pedoman dan sinergi antarsektor dan daerah akan berjalan dengan baik dan kebijakan pembangunan nasional akan bertumpu pada kepentingan nasional dan pemerataan pembangunan. Teori Pembangunan Hukum dari Mochtar Kusumaatmadja masih sangat relevan, yakni penataan hukum yang terencana dengan baik dan penentuan prioritas akan menjadi pedoman dan sekaligus sebagai tolok ukur kinerja pembangunan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Sekilas PT BNI Life Insurance PT BNI Life Insurance (BNI Life) yang didirikan sejak 1996 senantiasa mengedepankan pelayanan terbaik bagi nasabahnya melalui penyediaan beragam produk asuransi (asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, investasi, pensiun,

58

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

unitlink dan syariah) dengan jaringan layanan yang luas demi kenyamanan nasabah. Memasuki usia ke-17 tahun, BNI Life yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ini terus meneguhkan komitmen untuk tidak hanya sekedar memberikan perlindungan secara finansial tetapi juga berupaya memberikan nilai tambah terbaik pada setiap sisi kehidupan. Kantor pemasaran merupakan salah satu saluran jaringan pemasaran yang dimiliki oleh BNI Life yang secara khusus memasarkan produk asuransi jiwa individu baik konvensional maupun syariah melalui agen perorangan. Hingga Oktober 2013, BNI Life sudah mempunyai 40 kantor pemasaran dengan 2106 agen. Selain agen, BNI Life juga memiliki 635 Bancassurance Specialist di kantor-kantor cabang BNI di seluruh Indonesia. Upaya peningkatan perolehan premi melalui jalur distribusi melalui agen (Agency) terus ditingkatkan dengan mengadakan ekspansi kerja sama dengan berbagai pihak dengan menyediakan program asuransi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain Agency, saluran distribusi lain yang dimiliki BNI Life dalam memasarkan produk-produknya adalah Bancassurance, Employee Benefit, dan Syariah.

BIROKRASI

DR H Syarifuddin Hasan Menteri Negara Koperasi dan UKM

”Kami Akan Terus Berupaya Optimalkan Pemanfaatan Anggaran” Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Koperasi dan UKM bersama sepuluh kementerian lain sepakat meluncurkan program peningkatan kehidupan nelayan. INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

59

BIROKRASI

”P

rogram ini bahkan sudah ditetapkan dalam Keppres Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 15 April 2011 tentang Tim Koordinasi, Peningkatan dan Perluasan Program Prorakyat. Program ini segera diimplementasikan pada tahun ini dan diharapkan kurun tiga tahun ke depan nelayan bisa terbebas dari persoalan kemiskinan,” kata Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syarief Hasan dalam wawancara khusus dengan Majalah INTEGRITAS di kantornya, 18 Desember lalu. Bagaiaman soal penggunaan anggaran? Syarief menegaskan, ”Kami akan terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.”

Adapun targetnya, diterbitkannya Undang-Undang Perkoperasian dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkoperasian, revitalisasi koperasi, mewujudkan koperasi berkualitas, meningkatkan akses pendanaan koperasi dan UMKM, menumbuhkan wirausaha baru, memberikan dukungan modal awal bagi wirausaha pemula, meningkatkan akses pendanaan bagi usaha mikro dan kecil melalui pendampingan KUR, tersalurkannya dana bergulir bagi KUMKM, terfasilitasinya KUMKM melalui promosi, pameran dalam dan luar negeri, revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran KUMKM, meningkatkan kapasitas SDM koperasi dan UMKM, terciptanya keselarasan program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui koordinasi lintas sektor di tingkat pusat, provinsi/daerah istimewa, kabupaten dan kota.

Berikut petikan wawancara. Apa yang menjadi kendala Kemenkop dan UKM dalam merealisasikan Renstra 2010-2014? Bisa Anda jelaskan secara garis besar Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM 2010-2014?

Renstra Kementerian Koperasi dan UKM tahun 20102014 terdiri atas visi ”Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Sehat dan Kuat”. Misinya, ”Memberdayakan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan”. Adapun tujuannya, peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional, pemberdayaan koperasi dan UMKM, daya saing produk koperasi dan UMKM, pemasaran produk koperasi dan UMKM, akses pembiayaan koperasi dan UMKM, pengembangan wirausaha koperasi dan UMKM, dan perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada koperasi dan UMKM.

Apa yang menjadi target Renstra 2010-2014?

Kemenkop dan UKM dalam

Sasaran strategis dan target Kementerian Koperasi dan UKM 2010-2014 adalah peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional, pemberdayaan koperasi dan UMKM, dan daya saing produk usaha kecil dan menengah. Kemudian, pengembangan kemitraan usaha kecil dan menengah, peningkatan produksi dan pemasaran produk usaha kecil dan menengah, penyediaan akses pembiayaan, pengembangan wirausaha koperasi dan usaha kecil dan menengah, serta perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada KUMKM.

60

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

Tugas dan fungsi pembinaan terhadap UMKM pada hakikatnya tidak hanya ditangani oleh Kementerian Koperasi dan UKM, tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab kementerian/lembaga lainnya. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain adalah dalam hal koordinasi dan sinergi terhadap implementasi program/kegiatan melalui kementerian/lembaga terkait. Dukungan SDM yang memadai masih perlu terus ditingkatkan karena belum secara optimal sesuai dengan kapabilitas dan kompetensinya, dan bahkan juga belum secara optimal mendukung fungsi sebagai pencipta (creator) kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Adanya otonomi daerah menjadikan tantangan karena kebijakan dan program untuk pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah belum sepenuhnya berjalan sinergis dengan apa yang dilakukan pemerintah pusat. Tidak adanya koordinasi, perbedaan konsep dan egoisme daerah mengakibatkan tumpang tindih, dan pertentangan dalam pembangunan dan peraturan antara pusat dan daerah.

Bagaimana Anda melihat perkembangan koperasi dan UKM di Indonesia saat ini? Pemberdayaan koperasi dan UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro-poor). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro- growth). Keberadaan koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subjek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan

kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro- job) serta pro-environment. Pemberdayaan KUMKM tersebut dilaksanakan melalui perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Kemudian, melaksanakan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan guna memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Performance perkembangan koperasi nasional posisi 30 Juni 2013, 200.808 unit dengan jumlah koperasi aktif mencapai 142.387 unit koperasi, jumlah anggota 34,685,145 (orang),

dan aset 115,25 triliun rupiah. Jumlah pelaku usaha mikro menurut data BPS tahun 2011 diperkirakan 54.559.969 unit atau 98,82 persen, usaha kecil 602.195 unit atau 1,09 persen, dan jumlah usaha menengah 44.280 unit atau 0,08 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa peluang dan potensi UMKM sangat strategis. Jumlah UMKM yang besar, dengan penyebaran hingga ke pelosok daerah, merupakan kekuatan ekonomi yang sesungguhnya dalam struktur pelaku ekonomi nasional.

Kemenkop dan UKM memiliki bidang kerja yang bersentuhan dengan kementerian lain. Bagaimana hubungan dan koordinasi Kemenkop dan UKM dengan kementerian lain yang berkaitan dengan bidang koperasi dan UKM? Misalnya, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, dan kementerian

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

61

BIROKRASI lainnya? Adanya bidang kerja yang bersentuhan dengan K/L lain, Kementerian Koperasi dan UKM sebagaimana tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan koordinasi dan sinergi secara harmonis dalam rangka mendukung kinerja pemerintahan dalam mewujudkan tujuan dan target-target pembangunan nasional. Wujud koordinasi, sinergi, dan kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM, salah satunya tertuang dalam bentuk MOU ataupun kesepakatan bersama dengan kementerian/ lembaga. Antara lain, kesepakatan bersama (MOU) lima kementerian (Kemenakertrans dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga) pada tanggal 9 Februari 2010 tentang perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui penciptaan dan pengembangan wisausaha. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Koperasi dan UKM bersama sepuluh kementerian lain sepakat meluncurkan program peningkatan kehidupan nelayan. Program ini bahkan sudah ditetapkan dalam Keppres Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 15 April 2011 tentang Tim Koordinasi, Peningkatan dan Perluasan Program Prorakyat. Program ini segera diimplementasikan pada tahun ini dan diharapkan kurun tiga tahun ke depan nelayan bisa terbebas dari persoalan kemiskinan.

62

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

Selain itu, juga ada surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Menteri Dalam Negeri, Nomor 500-738.A/2010, Nomor 1320.1/M- DAG/ MoU/IX/2010 dan Nomor 12.1/NKB/M.KUKM/IX/2010 tentang Sinergi Program Pengembangan Ekonomi dan Penataan Lingkungan Perkotaan melalui Penguatan Sektor Usaha Mikro, serta MOU Kemensos dan Kemenkop UKM dalam rangka pemberdayaan sebanyak 1.160 kube menjadi koperasi Apakah APBN saat ini sudah mencukupi untuk merealisasi Renstra Kemenkop dan UKM 2010 -2014? Meskipun besarnya alokasi pagu anggaran untuk Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2010-2014 relatif terbatas, kami terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia guna melanjutkan program-program strategis pemberdayaan koperasi dan UKM dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Apa upaya yang dilakukanpemerintah untuk mendorong masyarakat gemar koperasi? Sejumlah upaya dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM dalam mendukung pemberdayaan KUMKM di Indonesia. Yakni, melalui kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, berupa sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Fasilitasi program, berupa terwujudnya pengembangan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), yang sampai saat ini jumlahnya sudah mencapai 540 orang dan tersebar di 33 provinsi dan terwujudnya KUMKl yang memahami dan menerapakan standarisasi manajemen mutu, hak kekayaan intelektual (HKI), dan kehalalan produk. Kemudian, dilaksanakannya bimbingan teknis mengenai kebijakan perkoperasian sebagai suatu upaya untuk memperbaiki fungsi kelembagaan koperasi agar koperasi dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai-nilai, prinsip dan jati diri koperasi dan menjadi koperasi sehat, mandiri, tanguh dan profesional serta mempunyai keterikatan yang kuat dengan anggotanya, difasilitasinya KUMKM untuk mengikuti pameran dalam dan luar negeri, penilaian kesehatan bagi KSP/KJKS, dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pasar rakyat untuk perluasan.

Apakah sarana dan prasarana sekarang ini sudah dapat mendukung pengelolaan koperasi dan UKM di Indonesia? Dalam rangka mengakselerasi pemberdayaan koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan beberapa kegiatan yang bersifat fasilitasi maupun pembangunan dan pengembangan fisik untuk fasilitasi sarana dan prasarana di pusat maupun daerah. Antara lain pengembangan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM (LLP-KUKM) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDBKUMKM), serta pada 2013 membangun Pusat Layanan Terpadu (PLUT). Selain itu, membangun lima pusdiklat terpadu peningkatan SDM KUKM di pusat dan daerah, pengembangan Gedung SME Tower dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan, pendirian Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam.

Adapun menyangkut perkuatan modal, berupa bantuan perkuatan, yang dilakukan oleh deputi terkait. Yakni, bantuan sosial dan dana bergulir. Kedua hal itu juga dilakukan oleh deputi terkait.

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

63

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Lanjutkan Perjuangan Bangsa, Kepala BNN Lantik Dua Pejabat Tinggi BNN Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memaksimalkan upaya dalam menghadapi permasalahan Narkoba diIndonesia yang terus berkembang. Sepak terjang BNN dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tak lepas dari peran penting para pengambil kebijakan dalam menyikapi setiap permasalahan yang timbul. Kebijakan srategis yang telah BNN ambil merupakan buah pemikiran dari mereka yang peduli terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Seperti diketahui bersama permasalahan Narkoba saat ini masih terus menjadi polemik  yang senantiasa membutuhkan keseriusan kita bersama dalam upaya penanganannya. Oleh karenanya, hari ini, Selasa (25/11), Kepala BNN, Anang Iskandar, melantik dua Pejabat Eselon I yang nantinya akan melanjutkan perjuangan BNN dalam memerangi kejahatan Narkoba di Indonesia. Kepala BNN, memberikan amanat kepada Drs. Deddy Fauzy Elhakim, yang sebelumnya menjabat sebagai Pati Bareskrim Polri, untuk melanjutkan tugas Deputi Bidang Pemberantasan BNN, yang sebelumnya dijabat oleh Drs. Benny J Mamoto dan telah menyelesaikan masa kerjanya di tahun 2013 ini. Tugas Deputi Bidang Rehabilitasi BNN diserahkan kepada dr. Diah Setia Utami, Sp. KJ. MARS, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bina Upaya Kesehatan Jiwa Kemenkes RI menggantikan dr. Kusman Suriakusumah, Sp. KJ, MPH. Pergantian kepemimpinan merupakan hal yang lumrah, dan menjadi bagian dari dinamika organisasi dalam menghadapi tantangan tugas ke depan. Kepada kedua pejabat yang telah dilantik, Kepala BNN memberikan beberapa penekanan penting. Pertama, seluruh pejabat harus mengenali permasalahan yang ada di lingkungan kerja yang baru. Kedua, para pejabat harus melakukan langkahlangkah strategis untuk meningkatkan kinerja. Ketiga, para pejabat baru ini harus mampu memperkuat kebersamaan internal dan koordinasi dengan instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat. Poin terakhir,  pejabat baru harus membangun sifat kepemimpinan yang berorientasi pada tugas pokok dan kepentingan masyarakat.

64

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

Presiden Republik Indonesia dalam sambutannya pada puncak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI), 24 Juni 2013 lalu, mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menyamakan persepsi dan pemahaman tentang dua hal. Pertama, cara pandang masyarakat terhadap korban penyalahgunaan Narkoba. Dibutuhkan pemahaman yang sama dalam menangani korban penyelahguna narkoba agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan solusi penyelesaian. Kedua, penegakan hukum terhadap siapapun yang terlibat kedalam jaringan sindikat Narkoba. Penegasan hukuman terhadap pelaku kejahatan Narkoba akan memberikan efek jera dan penanganan korban penyalahguna Narkoba secara humanis akan memudahkan kita untuk merangkul mereka kembali menjadi generasi bangsa yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan Narkoba.

PROFESOR

Prof Dr Jimly Asshiddiqie

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Jika Penegakan Hukum Semata, Penjara Penuh Hukum tidak lagi bisa dijadikan andalan satu-satunya untuk mengontrol perilaku ideal manusia modern. Selain membenahi hukum, etika juga harus dijadikan pelengkap. Dan antara hukum dan etika jangan lagi dipertentangkan, tetapi harus bisa bersinergi. INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

65

PROFESOR PROFESOR

”R

oh hukum itu harus berdasarkan etika,” kata Prof Dr Jimly Ashiddiqie kepada Majalah INTEGRITAS di ruang kerjanya, Gedung Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Jakarta Pusat. Jimly adalah guru besar hukum tata negara yang namanya cukup dikenal. Ia tercatat pernah menjabat di sejumlah lembaga negara. Ilmu hukumnya tidak terbantahkan lagi. Banyak konsep hukum yang sudah dihasilkan guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia ini.

Ke depan, hukum dan etika harus bekerja sama, harus dipahami sebagai sistem yang saling mengisi. Kekurangan hukum harus diisi oleh etika. Apalagi beban hukum sekarang ini sudah terlalu berat, semua orang meyakini bahwa hukum menjadi solusi untuk dapat mengatasi segala-galanya. “Padahal nyatanya enggak,” ujar Jimly Misalnya,

66

dari

segi

kelengkapan

hukum, untuk mengontrol perilaku manusia melalui sistem sanksi. Sanksi hukum yang terberat adalah di bidang pidana, yaitu pidana mati. Hukuman mati sekarang ini makin lama makin tidak populer. Makin banyak negara menghapus pidana mati karena dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan kemanusiaan. Maka, sebagai akibatnya, semua orang hanya mengandalkan penjara. Seakan-akan penjara menjadi solusi bagi manusia modern. Menurut dia, di seluruh dunia penjara penuh, perilaku manusia tidak kunjung beres juga, dan tingkat kejahatan semakin meningkat. Demokrasi yang ideal memberikan ruang hidup yang semakin bebas, mengakibatkan semakin banyak orang menggunakan kebebasan itu untuk kepentingan sendiri-sendiri. “Itulah yang disinyalir menghasilkan tindak kriminal, yang pada akhirnya membuat semua penjara penuh, contohnya, kondisi penjara di Indonesia. Penghuni penjara itu hanya bisa tidur bergantian karena ruangan

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

penjaranya sudah melebihi kapasitas daya tampung.” Dalam kaitan itu, Jimly menyebut jenisjenis kejahatan baru yang dihasilkan undang-undang. Misalnya, tanaman ganja yang sebenarnya merupakan rempah-rempah yang bisa digunakan untuk bumbu makanan, oleh undang-undang, orang-orang yang menanam, memiliki, menggunakan dan memperdagangkan ganja dianggap pelanggaran hukum yang serius. “Ini yang disebut dengan mala prohibita.” Mala prohibita adalah istilah bahasa Latin yang mengacu kepada perbuatan yang tergolong kejahatan karena diatur demikian oleh undang-undang. Berbeda dengan mala in se, suatu perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang jahat bukan karena diatur atau dilarang oleh undang-undang, melainkan karena pada dasarnya bertentangan dengan kewajaran, moral, dan prinsip umum masyarakat beradab. Ia menengarai mala prohibita menjadi penyumbang terbesar makin rumit dan

kompleksnya hukum di Indonesia dan semakin membebani hukum sendiri. Oleh karena itu, hukum dengan sistem sanksinya terbukti sudah tidak efektif sehingga tidak bisa diharapkan lagi.

hukum bisa dicegah sejak awal sebelum perilaku menyimpang itu menjadi suatu pelanggaran hukum. Tapi tentu tidak memahami etika dalam perspektif lama.

Dia menyayangkan, kondisi penjara sekarang ini bukan lagi sebagai lembaga pemasyarakatan, melainkan sudah berubah menjadi sekolah kriminal. Banyak orang yang sudah keluar dari penjara bukan malah lebih baik, tetapi malah makin jahat. Apalagi di bidang tindak pidana korupsi, koruptor yang masuk penjara itu, umumnya keluar dengan dendam bukan dengan pertobatan. Mereka tidak tobat malah dendam, karena merasa diperlakukan tidak adil dan merasa dipolitisasi. Oleh karena itu, sekarang ini, kemampuan hukum untuk mengontrol kemampuan perilaku manusia harus dievaluasi.

”Kita juga harus mengetahui perkembangan sistem etika yang baru. Bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia sudah mempromosikan sistem etika,” ujarnya

Hukum tidak bisa lagi diharapkan karena hukum itu sendiri sudah terlalu berat bebannya. Hukum harus dilengkapi dengan sistem etika. Ketika sistem etika berfungsi pelanggaran

”Umumnya kode etik dan perilaku di organisasi profesional termasuk di kelembagaan negara, hanya sebatas simbolik saja. Tidak benar-benar diterapkan dan ditegakkan sebagaimana halnya hukum,” tambahnya. Pada akhir abad XX (1997), Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) melalui sidang umumnya, menganjurkan supaya anggota-anggotanya membangun infrastruktur etik dan perilaku di lingkungan jabatan publik. Ia menjelaskan, infrastruktur etik ada dua, pertama kode etik, kedua lembaga penegak kode etik (bisa ad hoc atau

permanen). Dalam praktik hal itu juga berkembang. Di Amerika Serikat, misalnya, ada yang namanya komisi yudisial, tetapi itu bukan dijadikan sebagai lembaga nasional, setiap pengadilan masing-masing ada komisi yudisialnya. Indonesia meniru konsep yang dipakai Amerika Serikat, tetapi ada perbedaan. Di Indonesia, komisi yudisial diatur langsung di dalam konstitusi dan menjadi lembaga negara. Itu adalah akibat perkembangan zaman, bahwa sistem kekuasaan kehakiman mesti dilengkapi dengan sistem etika, yang sifatnya bukan cuma internal tapi juga lembaganya dibentuk eksternal. Ada lembaga kode etiknya dan ada lembaga penegak kode etiknya, yaitu komisi yudisial. Ini merupakan tren baru. Dalam Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan DPR dan MPR, ada Badan Kehormatan DPR. Badan Kehormatan DPR melengkapi sistem kode etik anggota DPR, lalu ada lembaga yang

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

67

PROFESOR menegakkannya. ”Makanya anggota DPR yang dipecat. Kita bukan ngarang sendiri, tetapi itu merupakan suatu perkembangan baru,” katanya. Indonesia sudah punya Komisi Kejaksaan, Komite Etik KPK, Majelis Kehormatan MA, Majelis Kehormatan Hakim MK, tetapi cara kerjanya belum dikonstruksi sebagai peradilan sehingga lembaganya masih dipengaruhi cara pandang lama tentang etika, bahwa etika itu masalah privat sehingga menyidangkannya juga harus tertutup. ”Itulah yang terjadi sehingga misalnya di KPK sidangnya tertutup, sementara cara berpikir orang yang mau menyidangkannya pun seperti mau memeriksa pesakitan secara hukum. Jadi, tradisi untuk menerapkan dan menegakkan etika itu masih campur baur juga seperti sistem etika dan sistem hukum,” papar Jimly. Dalam kaitan itu dia memberi contoh Majelis Kehormatan Hakim MK, yang di dalamnya ada mantan Ketua MA, mantan Ketua MK, mantan Jaksa Agung. ”Lihat cara mereka bersidang (panggil saksi), persis seperti logika peradilan hukum. Seperti hal yang tidak perlu lagi dilakukan (dikorek-korek) lagi atau mencari-cari bukti, misalnya kasus Akil, sudah tertangkap tangan, ngapain lagi dicari-cari bukti hukumnya?” Ia berpendapat, seseorang yang sudah terbukti melanggar hukum seyogianya melanggar etika juga, maka tak perlu lagi cari-cari bukti. Sebaliknya, seseorang yang tidak melanggar hukum belum tentu tidak melanggar etika, karena etika itu cakupannya lebih luas. Untuk bisa menegakkan etika, bangsa Indonesia memang masih harus membangun tradisi. Yang kedua, cara sidangnya sebagian masih tertutup, maka hakim MK Arsyad Sanusi pun disidang oleh MK secara tertutup. Lalu kesimpulannya direkomendasikan

68

mempercepat masa pensiun enam bulan. ”Putusan seperti itu bukan sanksi. Sebab, jika diajukan ke Presiden, prosesnya enam bulan juga. Ya, sama juga prosesnya seperti memberhentikan dengan hormat dan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya. Itu bukan sanksi etika,” katanya. Contoh yang kedua, hakim agung Achmad Yamanie juga disidangkan secara tertutup. Kesimpulannya sama, mempercepat masa pensiun juga. Tetapi setelah banyak yang mempermasalahkan, dibentuklah Majelis Kehormatan oleh KY bersama dengan MA, dengan melakukan sidang terbuka. Setelah sidang dibuat terbuka, masyarakat bisa mengikuti logikanya, bahwa betul dia melanggar kode etik yang berat. Maka atas dasar itulah dia diberhentikan secara tidak hormat. Kasus Achmad Yamanie merupakan satu-satunya hakim agung hingga saat ini yang diberhentikan dengan tidak hormat. Jadi, keterbukaan dan transparansi sebagaimana prinsip peradilan modern itu belum diterapkan sebagaimana mestinya. Memang betul, ada kadang kala kasus yang harus tertutup, tetapi pada prinsipnya haruslah terbuka, seperti peradilan anak dan perceraian sehingga ada prinsip baru yang diadopsikan ke dalam sistem penegakan etika. Itulah yang dinamakan Jimly sebagai prinsip peradilan etika. Kalau di bidang hukum, kita punya kitab hukum dan pengadilan hukum, di bidang etika, kita juga harus punya kitab etika, buku etika, kode etika dan pengadilan etika. Jadi, demokrasi abad modern sekarang tidak hanya diimbangi oleh rule of law tapi juga rule of ethic. Rule of law terdiri atas code of law dan court of law; rule of ethic juga terdiri

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

dari code of ethic dan court of ethic. Inilah yang memberi kualifikasi baru sistem demokrasi abad XXI, bukan lagi hanya diimbangi tegaknya hukum tapi juga etika. Dengan demikian, demokrasi abad ini harus menjadi demokrasi yang lebih substansial dibandingkan dengan hanya prosedural karena hanya diimbangi rule of law sehingga terciptalah demokrasi yang substansial, demokrasi yang bermartabat dan berintegritas, bukan hanya formalistik prosedural. Cirinya rule of law dan rule of ethics. Ia menegaskan, etika harus diwujudkan di dalam praktik kehidupan, tidak hanya diceramahkan di acara-acara keagamaan sehingga setiap perilaku itu dikontrol oleh dua sistim, yaitu sistim etika dan sistem hukum. “Sistem hukum sanksinya hanya menghukum. Sistem etika ada dua hal, yaitu bisa menghukum kalau sudah sangat berat, tetapi bisa juga bersifat mendidik, misalnya peringatan dan teguran. Sedangkan dalam sistem hukum tidak ada sifatnya teguran,” paparnya. Jimly menjelaskan, fokus penegak hukum dan penegak etik berbeda. Penegak hukum yang menjadi sasarannya adalah subjek hukumnya, sedangkan penegak etika sasarannya adalah institusinya. “Kalau sistem hukum, orangnya yang dihukum. Kalau sistem etika, institusinya yang diselamatkan.” Ia berharap, fakultas-fakultas hukum di Indonesia melakukan kajian terhadap peradilan etik karena tidak bisa lagi hanya mengandalkan hukum. ”Bila perlu, fakultas hukum di Indonesia dikembangkan dengan mengganti nama nya menjadi fakultas hukum dan etika.” Ian/Victor/Andreas

EVENTS

Alumni Gathering 2013 FEB UGM

J

akarta, Minggu, 8 Desember 2013, bertempat di Ball Room Pascasarjana UGM Jakarta, Alumni Gathering Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM 2013 kembali diselenggarakan dengan mengusung tema “Indonesia Masa Depan, Kepemimpinan dan Kepedulian.”

Dalam temu alumni itu diadakan diskusi singkat yang berbicara tentangmasa depan ekonomi Indonesia yang menghadirkan pembicara lulusan FE UGM yaitu pengamat ekonomi, Dr Hendri Saparini dan Deputy Country Director Asian Development Bank (ADB) Edimon Ginting.

Acara tahunan temu alumni ini menghadirkan alumni yang sukses di instansi pemerintahan dan swasta. Antara lain, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Rahmat Waluyanto yang kala itu menyosialisasikan tentang peran Otoritas Jasa Keuangan.

Diakhir perhelatan, FEB UGM memberikan award kepada para alumni yang telah mengabdi kepada masyarakat dan Kampus UGM, diantaranya, DR Jimmy Budi Hariyanto, SH, MH, MBA, DBA Tim Redaksi.

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

69

Alumni Gathering 2013 FEB UGM

70

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

71

KONSULTASI

BANI ARBITRATION CENTER BANDUNG OFFICE

Dr. H. Jafar Sidik, S.H., M.H., M.Kn., IArbl.

Gedung Wahana Bakti Pos (GWBP), lantai 5, Blok A Jl. Banda No.30, Bandung 40115, Indonesia E-mail : [email protected] Telepon : +62 (0) 22 421 3647 Fax : +62 (0) 22 426 1564

Salam Integritas,

Beberapa hal pokok dan penting dalam mengajukan permohonan pemberian pendapat hukum yang mengikat kepada BANI, sebagai berikut :

Dari Bapak Sonny di Bandung, memiliki permasalahan sebagai berikut :

(i) Para pihak atau satu pihak menyampaikan permohonan mengenai pendapat hukum yang mengikat secara tertulis beserta dokumen-dokumen kelengkapannya kepada BANI;

Bahwa Kami dan Dinas Terkait di Bandung bermaksud meminta OPINI / Pendapat yang mengikat, dalam hal penerbitan IMB yang kami ajukan ke Dinas Terkait di Bandung. Dalam hal ini, Kami dan Dinas Terkait tidak dalam kondisi berperkara/sengketa. Hubungan kami dengan Dinas Terkait bukan Kontrak Kerjasama/Pengadaan, namun kami sebagai Pemohon IMB kepada Dinas Terkait tersebut. Untuk hal tsb, kami mohon informasi besaran Fee untuk Opini/Pendapat Yang Mengikat ? Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jawaban : Bahwa BANI Arbitration Center ( selanjutnya disebut “BANI” ) sebagai lembaga independen dan otonom, selain menyediakan dan menyelenggarakan jasa-jasa penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, namun juga menyelenggarakan pemberian pendapat hukum yang mengikat sesuai dengan peraturan dan prosedur BANI atau peraturan dan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.

72

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

(ii) Pengurus BANI akan memeriksa permohonan tersebut untuk menentukan apakah terdapat perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase dalam kontrak, yang dapat memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk menerima dan memeriksa permohonan pendapat hukum tersebut. Jika belum ada, maka para pihak terlebih dahulu membuat perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase atau kesepakatan arbitrase secara tersendiri untuk menyerahkan permohonan pendapat hukum yang mengikat tersebut kepada BANI; (iii) Atas permohonan tersebut, BANI akan mengirimkan jawaban kepada para pihak atau satu pihak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan pendapat hukum diterima oleh Sekretariat BANI; (iv) Biaya Registrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan ketika permohonan diajukan;

(v) Besarnya Biaya untuk pendapat hukum yang mengikat ditentukan oleh Pengurus BANI, dengan memperhatikan tingkat kesulitan (kompleksitas) dari permasalahan yang akan dimintakan pendapat hukumnya, jangka waktu pemecahan permasalahan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pengurus BANI; (vi) Pengurus BANI akan membentuk seorang arbiter (arbiter tunggal) atau suatu tim arbiter, yang akan mencapai dan mencari serta memberikan pendapat hukum. Susunan tim arbiter atau arbiter tunggal tergantung pada tingkat kesulitan permasalahannya dan dibuatkan Surat Keputusan (SK) dari Pengurus BANI tentang Pengangkatan seorang arbiter pemberi pendapat hukum atau tim arbiter pemberi pendapat hukum tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari; (vii) Apabila diperlukan, arbiter pemberi pendapat hukum atau tim arbiter pemberi pendapat hukum dapat mengadakan pertemuan dengan para pihak atau satu pihak untuk mendapatkan penjelasan dari masalah yang dihadapi; (viii) Pendapat hukum diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Keputusan (SK) tentang Pengangkatan seorang arbiter pemberi pendapat hukum atau tim arbiter pemberi pendapat hukum terbentuk; (ix) Apabila pendapat hukum dari seorang arbiter pemberi pendapat hukum atau tim arbiter pemberi pendapat hukum sudah diperoleh, maka pendapat hukum tersebut disampaikan kepada pihak pemohon atau para pihak permohon serta mengikat para pihak pemohon tersebut; (x) Pendapat hukum yang mengikat tersebut tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri seperti halnya Putusan Arbitrase BANI. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaiann Sengketa menegaskan bahwa :

pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa”. Kemudian, Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaiann Sengketa menegaskan bahwa : “Para Pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud tidak dapat dilalukan perlawanan melalui upaya hukum apapun”. ( vide Pasal 52 dan Pasal 53 UU No.30 Tahun 1999 ). Sebagaimana halnya dalam putusan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak, maka pemberian pendapat hukum yang mengikat para pihak untuk dilaksanakaan dengan itikad baik ( vide Pasal 6 angka 7 UU No.30 Tahun 1999 ). Sehubungan dengan permohonan informasi dari Bapak Sonny di Bandung tentang “biaya” (fee) untuk pemberian pendapat hukum yang mengikat tersebut di atas, maka kami mempersilahkan Bapak Sonny untuk terlebih dahulu menyampaikan dokumen-dokumen pendahuluan guna menentukan kompleksitas permasalahan yang dihadapinya. Demikian kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.

Bandung, 08 Desember 2013 Salam, Pengasuh Rubrik Konsultasi ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dr. JAFAR SIDIK,S.H.,M.H.,M.Kn.,IArbI.

“Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

73

a

PENEGAK HUKUM

MAHKAMAH AGUNG RI Dr Ridwan Mansyur, SH, MH Kabiro Hukum dan Humas MA

Penggunaan TI Untuk Mencapai Badan Peradilan yang Agung Untuk mempercepat langkah mencapai tujuan tersebut, MA memanfaatkan penggunaan teknologi informasi (TI) dalam setiap aspek penyelenggaraan peradilan. Ketua MA Agung sudah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1-144/ KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang merupakan implementasi dari UndangUndang Nomor 14/2008 tentang Pelayanan Informasi Publik. Tak hanya itu, menurut Ridwan, Ketua MA juga sudah mengeluarkan SK tentang Standar Pelayanan Peradilan yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25/2009. Untuk penerapan dua perangkat hukum tersebut sangat diperlukan dukungan teknologi informasi sebagai alat mempercepat dan mempermudah pelayanan peradilan. ”Untuk itulah betapa penting keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan manajemen perkara dan manajemen lembaga,” ujar Ridwan.

M

ahkamah Agung mempercepat langkah. MA bertekad mewujudkan Badan Peradilan yang Agung secepatnya sesuai dengan cetak biru Pembaruan Peradilan Indonesia 2010 – 2035. Kepala Biro Hukum dan Humas MA Dr Ridwan Mansyur, SH, MH mengatakan, ada empat hal yang ingin dicapai MA dalam mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Yakni, menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan,serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

74

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

Sejak ditetapkannya MA sebagai salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi, sudah banyak prestasi MA dalam penerapan TI. Banyak pula pengakuan dari pihak-pihak di luar MA dengan memberikan penghargaan maupun peringkat penerapan TI terbaik kepada MA, seperti Informasi Putusan Perkara, Meja Informasi Pengadilan, Sistem Informasi Administrasi Perkara, Sistem Informasi Pengaduan, yang semuanya bisa dilihat di website MA dan direktori putusan yang terintegrasi dengan seluruh website pengadilan di seluruh Indonesia. ”Di tingkat pengadilan pertama, yaitu 254 satuan kerja, kami punya informasi penelusuran perkara. Kita tinggal buka saja mana web-nya salah satu pengadilan negeri di seluruh Indonesia, di situ bisa kita lihat dari nomor perkara, siapa pihaknya. Kita bisa tahu siapa hakimnya, putusnya kapan, dan sebagainya. Itu salah satu bentuk transparansi yang kita lakukan,” jelas Ridwan. Menurut dia, informasi perkaralah yang paling banyak dicari masyarakat. ”Kalau dulu yang diatur hanya manajemen perkaranya, tapi sekarang keterbukaan informasi tentang perkara juga ada pengaturannya.”

a

Selain informasi tentang perkara, informasi tentang manajemen pengadilan juga terbuka lebar untuk diketahui masyarakat. Misalnya penggunaan anggaran per-triwulan secara kontinyu dilaporkan ke masyarakat. Demikian juga pengumuman lelang atau tender sudah menggunakan basis elektronik. Bahkan, pembayaran biaya perkara juga dilakukan melalui bank yang bekerja sama dengan pengadilan, seperti BRI atau BNI. ”Jadi tidak melalui bendahara pengadilan lagi. Ini untuk memperkecil praktek korupsi dan gratifikasi,” paparnya. Dan penggunaan TI ternyata mendapat apresiasi positif dari banyak pihak. Beberapa waktu lalu MA mendapat penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) sebagai lembaga terbaik di urutan keempat dalam penggunaan TI dalam seluruh proses tata laksana kegiatan lembaga.

Bina dan Awasi Selain fokus dalam meningkatkan transparansi, cetak biru MA untuk 2035 memuat poin meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. Langkah MA untuk mencapai hal tersebut adalah pengadaan sebuah lembaga pengawasan dan pembinaan yang memang sudah berjalan sejak lama. ”Di situ ada Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Pengawasan dan Kepala Badan Pengawasan,” jelas Ridwan. Pengawasan di bidang internal ini tidak hanya mengontrol seluruh staf dan hakim di lingkungan pengadilan dengan hanya memberi evaluasi atau rekomendasi. Tapi juga mereka berwenang memberi sanksi. Dari sanksi ringan seperti tidak menerima gaji beberapa bulan, mutasi, sampai dipecat. Sejak Januari 2013 – Oktober 2013, sudah ada 81 hakim yang dikenai sanksi dengan perilaku yang bervariasi. Dari kasus perselingkuhan, judi, narkoba sampai jual beli perkara. Selain pengawasan internal, MA juga bekerjasama dengan KY, KPK, media, LSM, dan menerima laporan atau pengaduan masyarakat untuk mengawasi para hakim dan seluruh staf pengadilan yang melakukan pelanggaran. Selain melakukan pengawasan yang ketat, Ridwan memaparkan, MA saat ini juga sedang menggalakkan program sertifikasi untuk setiap unsur di pengadilan mulai dari hakim, panitera dan sebagainya. ”Jadi sekarang tidak semua hakim bisa memegang perkara bila tidak sesuai dengan sertifikasinya. Misalnya hakim tipikor harus memiliki sertifikasi hakim tipikor, hakim peradilan anak memiliki sertifikasinya sendiri, demikian hakim di peradilan niaga, perburuhan dan sebagainya.” Ridwan optimistis MA akan lebih cepat mencapai visi “Mewujudkan Badan Peradilan Agung” sebelum tahun 2035. Dari percepatan penggunaan IT dan pengelolaan keuangan

yang semakin baik, ia menganggap itu adalah tahapan kemajuan positif. Pada tahun ini MA mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian untuk pengelolaan keuangan tahun 2012, sebuah predikat dari BPK yang selama ini belum pernah diraih MA. ”Kita juga mendapat ranking pertama sebagai lembaga yang memiliki penyerapan anggaran terbaik, yaitu sebesar 95,7 persen dari UKP4.” Lalu, bagaimana soal ditemukannya 81 hakim ”nakal” 81 pada tahun ini? Ridwan tidak menyangkal hal itu merupakan tugas MA untuk membenahi para hakim dan mengawasi mereka dengan lebih ketat. Akan tetapi, bila dilihat secara persentase, maka 81 hakim itu tidak seberapa, karena hanya sekian persen dari jumlah hakim seluruh Indonesia yang mencapai 8408 hakim. ”Kami punya 23.700 staf dan 8408 hakim, kami memang tidak bisa mengawasi dengan mata kepala sendiri. Oleh karena itu, kami juga butuh peran media, LSM, pengaduan masyarakat dan lain-lain,” ujarnya. Sampai saat ini MA mendapat banyak pengaduan dalam bentuk surat. ”Dari segi jumlah, pelan-pelan angka itu menurun. Keterbukaan informasi itu sangat membantu kecurangan oknum dan mengurangi kelambatan kinerja,” ujarnya lagi. Ketika ditanya tentang hubungan MA dan KY yang kurang harmonis, Ridwan mengatakan pernyataan tersebut hanya pandangan subjektif dari orang-orang tertentu. Sebab, ia mengakui pada dasarnya hubungan MA dan KY saling bersinergi dan masing-masing sudah menjalankan tugasnya dengan baik. ”Kedua lembaga ini sudah mempunyai peraturan bersama tentang tata cara pemeriksaan, mana yang menjadi kewenangan KY dan mana yang menjadi kewenangan Bawas atau Ketua Kamar Pengawasan,” ujar Ridwan. Sekadar mengingatkan, KY berfungsi dalam mengawasi kode etik, sedangkan MA selain juga bertugas mengawasi kode etik, ia juga berwenang mengawasi materi perkara. ”Yang menilai apakah hakim tersebut tidak bertindak profesional, apakah dia dihukum atau direkomendasi dipecat, itu adalah wewenang Badan Pengawasan maupun Ketua Kamar Pengawasan dan Pembinaan melalui Ketua MA,” jelas Ridwan. Namun, KY juga bisa mengusulkan untuk memberhentikan seorang hakim. Akan tetapi usulan ini harus dibawa ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

”MA dan KY terus membangun sinergi yang baik. Tujuannya menjaga harkat dan martabat hakim,” kata Ridwan (Andreas/Viktor)

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

75

PENEGAK HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG RI Amanat Jaksa Agung Republik Indonesia

Pada peringatan hari anti korupsi sedunia Tahun 2013 Senin, 9 desember 2013 Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Segenap korps adhyaksa yang saya cintai dan saya banggakan di manapun berada, -

Para peserta upacara yang berbahagia,

Pada pagi yang penuh berkah dan semangat ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan dan ridho-Nya, kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti upacara peringatan hari anti korupsi sedunia tahun 2013. Saya bangga melihat antusias saudara sekalian, dengan penuh dedikasi yang tinggi mengikuti upacara hari ini, hal tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk memberantas korupsi, dan siap menjadi tauladan dan panutan bagi keluarga, sahabat serta masyarakat. Untuk itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada segenap warga Adhyaksa di manapun saudara bertugas dan berada, atas dedikasi yang telah ditunjukkan dalam mengemban tugas, walaupun dalam berbagai keterbatasan di dalam pelaksanaannya. kiranya momentum peringatan hari anti korupsi sedunia tahun ini, dapat meningkatkan semangat kerja, pengabdian, serta darma bakti kita kepada korps Adhyaksa dan terhadap negara tercinta, Republik Indonesia. Segenap Warga Adhyaksa Yang Saya Cintai Dan Banggakan, Tema hari anti korupsi se dunia tahun 2013 adalah “Mewujudkan Indonesia Bersih, Transparan, Tanpa Korupsi” tema tersebut menggambarkan keinginan

76

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

besar dari seluruh elemen bangsa, untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan tema tersebut, maka penindakan dan pencegahan korupsi harus dilakukan lebih intensif, efektif dan masif sebagai sebuah gerakan nasional. Korupsi merupakan salah satu fenomena hukum yang mendapat prioritas negara untuk diselesaikan dan harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Sebab, bahaya korupsi tidak hanya terkait dengan kerugian keuangan negara namun dapat mengganggu, bahkan mengguncang perekonomian negara dan stabilitas nasional, menghambat momentum pembangunan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap proses penegakan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, paragraf pengantar Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi dalam UU no. 7 tahun 2006 menyatakan bahwa “...the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions, values of democracy, ethical values, justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law...”. Berhasil tidaknya pemberantasan korupsi akan menentukan upaya pengentasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, penguatan sendi-sendi demokrasi, dan upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus terus menjadi salah satu prioritas kita bersama. Korupsi bagaikan penyakit kronis yang sulit disembuhkan. dapat dikatakan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah begitu meluas dan terus meningkat dari tahun ke tahun, jumlah kasus, jumlah kerugian keuangan negara maupun modus operandinya. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh Lembaga Transparency International pada tahun 2010 kita menduduki peringkat 110 dari 178 negara dengan nilai indeks 2,8; pada tahun 2011 peringkat 100 dari 182 negara dengan indeks 3,0 dan pada tahun 2012 peringkat 118 dari 176 negara dengan nilai indeks 32. Dari 27 negara di regional Asia Pasifik, Indonesia berada diperingkat 18 tepat dibawah TimorLeste, dan untuk di ASEAN Indonesia diatas negara Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan upaya perbaikan dalam pemberantasan korupsi. Peserta Upacara Yang Berbahagia,

Pasca ratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, melalui UU no. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003, pemerintah terus melakukan langkah-langkah penajaman untuk memastikan keberhasilan pemberantasan korupsi. Diantara langkah-langkah tersebut adalah merumuskan Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK), dengan mengacu pada strategistrategi yang telah ditetapkan sejalan dengan ketentuan UNCAC, meliputi 6 strategi yaitu pencegahan; penegakan hukum; harmonisasi peraturan perundang-undangan; kerjasama internasional dan penyelamatan aset; pendidikan dan budaya anti korupsi; dan mekanisme pelaporan. Saat sekarang ini motif dan bentuk kejahatan semakin beragam serta telah masuk disegala lini termasuk di dalam lembaga penegak hukum yang seharusnya menjadi pilar terdepan dalam penegakan hukum itu sendiri. Tindak pidana korupsi juga sudah merajalela tidak hanya terjadi pada lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif, tetapi lebih parah lagi telah melanda lembaga yudikatif, kondisi seperti ini cenderung menciderai rasa keadilan masyarakat. Korupsi adalah suatu virus yang tersembunyi di Indonesia, menghancurkan sistem kelembagaan masyarakat, menyebar diseluruh lembaga negara, penyebaran kejahatan jenis ini menjadi pola dan seolah membudaya. Korupsi pada hakikatnya bukan sekedar masalah kriminal, melainkan juga masalah sosial, bahkan korupsi seolah menjadi “way of life” atau gaya hidup masyarakat, penyelenggara negara dan kalangan pengusaha. Melalui peringatan seperti ini mari kita memerdekakan diri dari keterbelengguan, ketidak berdayaan melawan penjajahan rezim baru yaitu prilaku dan budaya korupsi. Apabila kita bersama bersatu padu, antar penegak hukum dan masyarakat dalam memberantas korupsi saya yakin prilaku koruptif akan berangsur sirna dari Indonesia. Segenap Warga Adhyaksa Yang Saya Cintai Dan Banggakan, Dalam pengamatan saya khususnya tahun-tahun terakhir ini, penindakan terhadap kejahatan korupsi meningkat tajam. Ibaratnya, tidak ada seorangpun yang bisa lepas dari jerat hukum. Meskipun demikian, masih ada juga yang bersembunyi, berkelit, buron, walau sudah banyak yang kita tindak. Kita semua menyadari

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

77

PENEGAK HUKUM bahwa hal ini belumlah cukup, we have to do more. Hal ini sebagai jawaban dari pandangan pesimis dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang terus menerus dilakukan oleh Kejaksaan. Beberapa Gambaran keberhasilan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan untuk penyidikan pada tahun 2011 sebanyak 1.729, tahun 2012 sebanyak 1.401 dan pada tahun 2013 sebanyak 1539 perkara. Sementara untuk tahap penuntutan tahun 2011 sebanyak 1.499 perkara, tahun 2012 sebanyak 1.511 perkara dan pada tahun 2013 sebanyak 1933 perkara. Pada tahun 2013 untuk penyelamatan keuangan negara tahap penyidikan dan penuntutan adalah Rp. 394.363.415.372,- dan USD 500.000,-. Kegiatan penyelamatan keuangan negara melalui bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara sampai November 2013 yang berhasil diselamatkan sebesar Rp. 1.093.535.428.352,90 serta tanah seluas 13.250 m2; yang dipulihkan sebesar Rp. 84.580.954.969,03. Dalam hal memburu pelaku tindak pidana yang dilakukan melalui Adhyaksa Monitoring Center (AMC) terus mengalami peningkatan pada tahun 2013 ini berhasil menangkap 58 orang yang terdiri dari 27 tersangka, 3 terdakwa dan 28 terpidana. Keberhasilan-keberhasilan yang telah kita dapatkan tersebut tidak akan berarti dan bahkan sia sia tanpa diiringi semangat untuk menahan diri, menjaga diri dan menjaga institusi, sebab setitik kesalahan yang kita lakukan akan menghapuskan jerih payah seluruh korps Adhyaksa. Peserta Upacara Yang Berbahagia, Salah satu poin penting yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pemberantasan korupsi ialah bahwa korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan, bukan karena nafsu atau keinginan semata. Seseorang cenderung untuk melakukan korupsi bila resikonya kecil dan hukumannya ringan, sedangkan hasil yang didapatkan besar atau sangat besar. Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa untuk menimbulkan deterrence effect diperlukan upaya yang komperhensif supaya orang takut melakukan korupsi. Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang menggunakan pendekatan konvensional follow the suspect, ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan tindak pidana korupsi, oleh karena

78

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

itu perlu disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil kejahatan melalui instrumen pidana. Sebagai institusi negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan upaya penegakan hukum, kejaksaan telah melakukan berbagai upaya konkret untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negara ini, baik melalui caracara atau pendekatan yang bersifat preventif, represif maupun edukatif. Kejaksaan harus mampu menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, harus secepat mungkin berbenah dan membersihkan diri dari segala praktik-praktik penegakan hukum yang tercela, sehingga dapat menjadi contoh suri tauladan bagi aparat penegak hukum lainnya. Warga Adhyaksa Yang Saya Banggakan, Sebagai upaya mewujudkan institusi yang bersih pada tanggal 25 November 2013 kita telah mencanangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (KKN) dilingkungan Kejaksaan. Selain itu kita juga telah melakukan penindakan terhadap oknum-oknum yang terbukti bersalah, dan tidak segan-segan apabila ditemukan indikasi tindak pidana akan dilanjutkan melalui proses pidana. Langkah ini merupakan wujud keseriusan kejaksaan dalam melakukan perbaikan dan pembenahan institusional untuk meminimalisir ruang gerak oknum-oknum nakal melalui bidang pengawasan. Mulailah dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang, semoga kejaksaan dapat menjadi institusi penegak hukum yang bersih transparan, tanpa korupsi, sehingga mengilhami aparat penegak hukum lainnya untuk bersama-sama mewujudkan indonesia bersih, transparan, dan sejahtera Jaga diri, dan jaga institusi, teruslah berkarya untuk menunjukkan kesungguhan kejaksaan dalam penegakan hukum, sehingga kita mendapat simpati dan dukungan masyarakat dalam tugas penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengakhiri amanat saya ini, marilah kita memohon kehadirat Allah subhanahu wata’ala, semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan serta perlindunganNya dalam upaya kita bersama membangun masa depan bangsa dan negara yang semakin adil, makmur, sejahtera dan demokratis.

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

79

80

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

KONSULTASI HUKUM

ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM HAS & REKAN

KANTOR HUKUM

HAS & REKAN ADVOKAT & KONSULTAN

La Ode Abdul Rahim, SE, SH Advokat

Dasar Hukum dan Kewajiban Perusahaan Menjaga Lingkungan serta upaya yang dilakukan perusahaan sebelum memulai aktivitas utama Hal apa saja menjadi dasar perundang-undangan yang melarang untuk perusahaan industri yang berdiri di tengah lingkungan dan sangat mengganggu pada lingkungan sekitarnya dan Apa saja upaya yang dilakukan perusahaan sebelum melakukan aktivitasnya

Jawaban: La Ode Abdul Rahim Terima kasih atas pertanyaan Anda.   Kami berasumsi bahwa perusahaan industri yang Anda tanyakan adalahbadan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri sebagaimana yang terdapat dalam  Pasal 1 angka 7  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian  (“UU Perindustrian”).   Perusahaan industri mempunyai kewajiban dalam upaya pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 UU Perindustrian yang berbunyi:   (1)  Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta

KOMPLEK RUKO RADEN INTEN NO.8A LT.2 Jl. Radin Inten II, Duren Sawit Jakarta Timur Telp. 021 866 14103 Fax. (021) 866 02316 HP : 0813 5568 9948 Email : [email protected]

pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya (2)  Pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahan kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri. (3) Kewajiban melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil.   Menurut Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Perindustrian, perusahaan industri yang didirikan pada suatu tempat, wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang dipergunakan dalam proses industrinya serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat usaha dan proses industri yang dilakukan. Dampak negatif dapat  berupa gangguan, kerusakan, dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat di sekelilingnya yang ditimbulkan karena pencemaran tanah, air, dan udara termasuk kebisingan suara oleh kegiatan industri. Dalam hal ini, Pemerintah perlu mengadakan pengaturan dan pembinaan untuk menanggulanginya. Sedangkan terkait dengan upaya yang dilakukan oleh perusahaan sebelum melakukan aktivitas utama adalah sebagai berikut: 1. Perusahaan wajib melakukan survey dari segala aspek, sehingga dapat meyakinkan bahwa lahan yang dimaksud dalam keadaan tidak bermasalah serta memiliki dokumen yang dipersyaratkan.

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

81

KONSULTASI HUKUM

2. Perusahaan wajib membuat formulasi study kelayakan usaha 3. Perusahaan wajib melakukan penyusunan Amdal Dengan demikian langka-langka tersebut diatas akan mampu menghindarkan perusahaan dari segala kerugian yang timbul di kemudian hari.   Oleh karena itu, kami berasumsi bahwa maksud dari “mengganggu lingkungan sekitar” pada pertanyaan Anda adalah gangguan yang berupa kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 UU Perindustrian.   Perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) UU Perindustrian, jika dilakukan dengan sengaja, dapat dipidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) (Pasal 27 ayat (1) UU Perindustrian). Sedangkan jika dilakukan tidak dengan sengaja atau karena kelalaian, maka dapat dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) (Pasal 27 ayat (2) UU Perindustrian).   Selain pengaturan pada UU Perindustrian,  menurut  Pasal 87 ayat (1)Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”):   “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”   Sebagaimana pernah dijelaskan oleh  Rifanni Sari  dalam artikel yang berjudul  Tanggung Jawab Kerusakan dan Bencana,  setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (perusahaan/badan hukum) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dianggap sebagai  perbuatan melawan hukum. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, sejauh terbukti

82

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

telah melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan. Pembuktian tersebut baik itu nyata adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian (liability based on faults) maupun tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (liability without faults/strict liability) (Pasal 88 UUPPLH).   Bagi pihak yang merasa dirugikan terhadap pencemaran akibat usaha industri, dapat mengadukan atau menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan kepada instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan sebagaimana yang telah diatur secara rinci dalam  Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingklungan Hidup.   Dengan demikian, dari penjelasan kami di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap  pendirian  perusahaan industri perlu mempertimbangkan berbagai aspek, yakni  pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.   Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.  

SEPAK TERJANG

Sabam Sirait

Politisi Senior PDI-P   

”Ara-lah yang Membuat Saya Kini Maju Lagi” (Setelah Berdebat Lama Sekali)

Usianya sudah mendekati 80 tahun. Kini, ia maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta.

83

INTEGRITAS - November 2013

A

yahanda Maruarar Sirait (anggota DPR RI) itu menegaskan, tidak mesti menjadi pejabat atau anggota legislatif untuk bisa mewarnai perpolitikan yang cerdas dan berprinsip, dengan semangat nasionalisme.

Bahkan, sebelum didaftarkan sebagai calon senator dari Jakarta, Sabam Sirait sudah menyampaikan kepada kolega dan keluarganya, termasuk kepada Maruarar, bahwa dirinya sudah tidak berminat menjadi politisi yang berkantor di Senayan. ”Saya sudah tua dan sakitsakitan. Saya bilang, ’Saya sudah cukup. Tidak harus menjadi anggota DPR atau menjadi anggota DPD’,” ujar Sabam ketika berbincang

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

83

SEPAK TERJANG dengan INTEGRITAS di Sekretariat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jakarta, Jalan Salemba Raya 49, Jakarta Pusat, 6 Desember lalu. Sabam berdebat dengan Maruarar (kini pengurus Dewan Pimpinan Pusat PDIP) selama berhari-hari karena anak pertamanya itu kembali mengusulkan dan memintanya kembali berpolitik lewat jalur DPD. Maruarar, atau biasa disapa Ara, tidak menyerah. ”Berkalikali saya tolak permintaan Ara itu. Tetapi dia terus meminta saya. Alasannya, di sisa usia saya ini, sebagai seorang politisi yang sudah mendarah daging sejak muda, pasti akan merecoki partai ataupun perpolitikan bila tidak dikasih kesempatan berpolitik praktis lagi. Padahal saya katakan, ’Saya sudah cukup kok’,” tutur Sabam. Pria kelahiran Pulau Simardan, Tanjung Balai, (Sumatera Utara), 13 Oktober 1936, ini memang dikenal sebagai salah satu tokoh senior, dan sentral, di partai berlambang banteng itu. Sabam adalah anggota DPRGR/MPRS (1967 hingga 1977). Kemudian, pria yang dikenal humoris dan cerdas ini tercatat sebagai seorang deklarator Partai Demokrasi Indonesia (PDI), ketika lima partai politik bersepakat melakukan fusi di masa Orde Baru. Pada 10 Januari 1973, Sabam sebagai tokoh Partai Kristen Indonesia (Parkindo), bersama sejumlah tokoh politik dari Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Partai Musyawarah Masyarakat Banyak (Murba) mendeklarasi

84

berdirinya Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang sejak reformasi berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Setelah fusi itu, Sabam terpilih menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI, jabatan yang kemudian dipegangnya selama 13 tahun. Kiprahnya di dunia politik semakin berkibar. Selain vokal dan berani menyuarakan aspirasi rakyat, ia juga tampil dalam waktu yang tepat. Ia menjadi anggota DPR Fraksi PDI dari 1973 hingga 1982, kemudian anggota MPR (19821983). Pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA (1983 1992), ketika kembali ke Senayan ia menduduki kursi Wakil Ketua Komisi I DPR (1992-1997). Jabatan lain yang pernah didudukinya dalah Ketua BKAP/ BKSAP DPR dan Ketua Pansus Otonomi Khusus Papua (1999-2004). Pada 2005 hingga 2009, Sabam kembali menjadi anggota DPR dari Fraksi PDIP dan ditempatkan di Komisi I. Alhasil, dia mengabdikan diri untuk bangsa dan negara hampir separuh usianya. “Mungkin ini seperti takdir juga,” ujarnya, lalu terkekeh. Beberapa hari setelah berdebat dengan Ara, Sabam mendapat telepon dari sahabatnya yang juga politisi senior di PDIP, Sidarto Danusubroto. Sidarto yang kini Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) malah berusia lebih tua dari Sabam. Purnawirawan polisi yang pernah menjadi ajudan Bung Karno itu berusia 80-an tahun tapi masih juga maju sebagai calon anggota DPD dari Provinsi DIY Yogyakarta untuk Pemilu 2014.

“Anda kan masih sehat walau

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

lebih tua dari saya. Masih bisa jogging, karena sebagai polisi selalu melatih fisik. Nah, kalau saya? Saya sudah sakit-sakitan, hanya bisa duduk, membaca, untuk naik tangga saja sudah kewalahan,” ujar Sabam kepada Sidarto. Sabam tidak menyangka bahwa desakan-desakan itu bisa terwujud. Sekitar tujuh ribu fotokopi KTP dia terima beberapa hari sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Fotokopi KTP itu merupakan syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar sebagai calon anggota DPD. “Ya mau gimana? Never mindlah. Dijalani saja. Dan seusia saya ini, juga harus terus turun ke bawah dan berjuang,” kata dia, tersenyum. Sabam sungguh menyadari, usianya yang sudah tidak muda lagi mungkin akan menjadi bahan gunjingan sejumlah kalangan, terutama anak-anak muda yang merasa kepentingannya terganggu, sebab harus bersaing dengan orang sekaliber dirinya. “Bagi saya, politik itu bukan soal menang atau kalah dalam pemilihan. Tapi, soal bagaimana memiliki prinsip berpolitik untuk melayani masyarakat,” ujar Sabam diplomatis.

Don’t Do That Sabam yang baru meluncurkan Politik Itu Suci, buku biografi berisi perjalanan karier dan pandangannya tentang politik, mengingatkan, berpolitik praktis tidak harus dengan cara-cara yang pragmatis atau mencari keuntungan pribadi. “Uang memang diperlukan juga dalam berpolitik, tetapi bukan

segala-galanya. Pragmatisme dan hanya cari-cari kesempatan dan menebar money polititics dalam berpolitik terbukti tidak akan awet, malah akan merugikan diri sendiri dan masyarakat. Tidak akan dipercaya oleh masyarakat. Don’t do that. Berpolitik harus memiliki prinsip yang teguh, memiliki idealisme yang kokoh. Berpolitik harus memiliki jati diri,” ujar Sabam. Ia senang kalau melihat banyak pemuda terjun ke dunia politik praktis. Namun, dia mengingatkan, politik praktis harus dimaknai dan diwarnai dengan prinsip-prinsip berpolitik yang mengabdi untuk kepentingan masyarakat. Sabam yang sudah malang melintang dalam dunia perpolitikan Indonesia itu pun mengingatkan kaum muda, terutama para calon anggota legislatif (caleg) yang berlomba-lomba ingin meraih kursi anggota DPR/DPRD agar tidak menjadikan politisi sebagai pekerjaan. Caleg-caleg yang bertindak bagai seorang pencari kerja atau jobs seeker, lanjut Sabam, tidak akan bisa

berbuah apa-apa bagi masyarakat. “Yang seperti itu adalah penipupenipu saja. Itu tidak perlu diikuti. Berpolitik bukan menjadi penipu.” Zaman sekarang, untuk duduk di struktur partai politik loyalitas dan idealisme harus teruji. Tidak ujugujug bisa duduk sebagai pimpinan partai politik tanpa proses kaderisasi yang jelas. ”Di masa kami dulu, begitu masih bisa. Tiba-tiba seseorang bisa duduk sebagai pimpinan partai politik. Itu pun sebenarnya bukan ujugujug. Sebab, kualitas dan loyalitas itu tetap menjadi pertimbangan. Kalau sekarang, malah ada yang bayar supaya bisa duduk dalam struktur partai. Nah, yang seperti itu pastinya tidak akan bagus. saya katakan, yang begitu itu adalah para penipu,” kata Sabam. Dia tidak menampik, dalam sistem perpolitikan Indonesia yang multipartai seperti sekarang, ada dinamika. Seorang caleg ataupun kader bisa saja pindah dari satu parpol ke parpol lainnya. ”Itu sah-sah saja. Tetapi harus dilihat latar belakangnya. Apakah

dia pindah atau loncat karena ada unsur sakit hati, ataukah hanya unsur pragmatisme. Jika dikarenakan adanya persoalan prinsip dan idealisme yang tidak tertampung melalui parpol tempatnya semula, saya kira itu sah-sah saja. Asal jangan karena sakit hati dan sikap pragmatis saja,” terang Sambam. Menurut dia, seorang politisi, termasuk yang kini menjadi caleg, tidak cukup hanya memiliki uang yang banyak, tetapi juga harus mengasah kemampuan, kepekaan, dan juga ilmu yang akan diabdikan kepada masyarakat melalui politik. “Perlu banyak belajar, membaca banyak buku. Melengkapi dengan keterampilan, ilmu dan juga mengasah hati dan militan. Niscaya, jika terjun ke dunia politik praktis tidak akan tergilas.” Sabam mengenang sebuah ucapan yang sangat menginspirasi dirinya. Dulu, ketika kan menjadi Sekjen PDI hasil fusi, tokoh politik dan bapak bangsa dr Johannes Leimena mengatakan, “Sabam, kini engkau telah masuk ke dalam kawanan serigala, tetapi engkau tidak boleh menjadi serigala. Jangan pernah menjadi serigala.”

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

85

SEPAK TERJANG “Seratus persen hidup saya waktu itu untuk mengurusi Parkindo. Saya tidak memikirkan uang, tidak memikirkan yang anehaneh. Beraktivitas murni dalam pusaran politik,” tuturnya, Lahap Baca Buku Politisi yang sangat disegani kawan dan lawan ini mengaku terus mengasah ilmu. Dia tidak mau kalah oleh anak-anak muda. Sejak muda, Sabam memang dikenal lahap membaca buku. “Walau sudah tua begini, dalam sehari saya masih menyediakan waktu enam sampai delapan jam untuk membaca,” kata pria yang secara pribadi memiliki aliran politik sosial demokrat tapi bukan ala partai komunis dan bukan pula ala PSI (Partai Sosialis Indonesia). Leimena adalah senironya di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) serta tokoh pergerakan dan pejuang di masa sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan itu. “Itu saya ingat dan saya pegang teguh,” sambung Sabam. Sabam Sirait adalah anak dari pasangan Hendrik Sirait dan Yulia Sibuea, asal dari Porsea, Kabupaten Tobasamosir. Kedua orangtuanya berharap dia menjadi guru. Pada masa itu guru adalah pekerjaan yang sangat mulia. Karena Sabam tidak berminat menjadi guru, orangtuanya kemudian meminta Sabam menjadi polisi. Sabam mengiyakan. Namun, ketika hendak mendaftar ke kepolisian, Sabam gigit jari karena pendaftaran sudah ditutup. Pupus sudah harapan kedua orang tuanya. Ternyata, Sabam

86

tertarik memikirkan persoalan bangsa. Melihat intelektualitas serta sikap kritis Sabam, orangtuanya yakin sang anak bisa menjadi orang besar Pada April 1956, Sabam memutuskan melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Sejak menjadi mahasiswa, Sabam aktif di GMKI. Oppung—begitulah ia biasa disapa-juga aktif dalam Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI). Sabam tercatat sebagai aktivis mahasiswa 66 yang terkemuka. Pada masa itu, pergerakan dan pergolakan nasional sangat mewarnai kehidupannya. Dia aktif di Parkindo. Ia bahkan tidak sempat mendapatkan ijazah dari kampusnya karena hampir seluruh aktivitas dan energinya sudah tersedot pada kehidupan politik masa itu. Sejak menjadi Sekjen Parkindo, Sabam total menggunakan waktunya berpolitik prakti.

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

Dia membaca apa pun, mulai dari hasil penelitian, buku baru, majalah, dan surat kabar. “Kalau orang tidak membaca, otaknya bisa menjadi, dalam istilah Batak, majal alias tidak kreatif.” Selain lahap membaca buku, pria yang dikenal humoris ini sejak muda memiliki ”kebiasaan lain”. Tak banyak yang tahu bahwa setiap hari dia harus meminum obat antikoagulasi (anti-penggumpalan darah) karena dia mengidap penyakit kelainan darah. Sabam mengaku sudah terdiagnosis menderita penyakit itu sejak berumur 25 tahun. Seorang dokter pernah memprediksi usia Sabam hanya sampai 60 tahun.  ”Kata dokter terjadi pembentukan bekuan darah dalam pembuluh darah. Saya lupa nama penyakitnya. Tapi, berkat kuasa Tuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan, saya bertahan. Tapi,

saya harus minum obat secara rutin yang bisa mengencerkan darah saya,” tuturnya. Sabam sangat bergantung kepada obat tersebut. Kalau sampai lupa, kondisi tubuhnya akan  ngedrop. ”Jadi, kalau sampai enam hari saya tidak minum obat itu, terus darahku mengental, maka habislah aku.” Ia mengucapkan kalimat itu dalam logat Batak yang kental Semasa berkantor di parlemen, Sabam memiliki pasangan duet istimewa: Ara. Sabam di Komisi I, Ara di Komisi XI. ”Ara itu memang anak saya. Tapi, dia maju karena kemampuannya sendiri. Dia sudah bekerja matimatian di partai sejak 15 tahun lalu,” ujar pengagum Bung Karno dan dr Johannes Leimena ini. Pada Pemilu 2009, Sabam dan Ara kembali maju sebagai caleg PDIP. Keduanya sama-sama mendapat nomor satu. Bedanya, Sabam dipindah ke Dapil Kalimantan Tengah, sedangkan Ara tetap dipertahankan di Dapil lamanya, yakni Dapil Jawa Barat IX. Dalam daftar calon tetap (DCT) PDIP, Sabam ternyata tercatat sebagai salah satu caleg tertua. Apa yang memotivasi Sabam, sampai-sampai di usianya yang sudah sepuh itu masih bersedia dicaleg-kan kembali? ”Kalau itu, seharusnya ditanyakan ke Mega dan Pram (Pramono Anung, yang kala itu menjabat Sekjen PDIPRed),” jawabnya, lantas terkekeh. Sekalipun begitu, sebagai kader partai, Sabam harus menerima dan menjalankan keputusan-keputusan partai. ”Kalau masih mau dan

mampu, ya terimalah.” Mengenai Dapil Kalimantan Tengah untuk dirinyta, dia mengaku tidak pernah meminta secara khusus. Selama ini Sabam selalu tunduk kepada keputusan partai. ”Saya ini pernah jadi caleg di Sumut, Sulut, pernah juga Papua, dua kali terakhir di DKI. Teman-teman ada yang bercanda mungkin karena belum pernah ditaruh di Pulau Kalimantan, makanya saya di pasang di Dapil Kalimantan Tengah.” Mendapat dapil baru waktu itu membuat Sabam harus bekerja ekstrakeras, apalagi dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menerapkan sistem suara terbanyak. Nomor urut satu tidak lagi menjadi jaminan. Siapa pun caleg yang mendapat suara terbanyak, dialah yang berhak mendapatkan kursi yang dimenangkan partainya di dapil bersangkutan. ”Sewaktu Pemilu 2004, saya masih bisa kampanye di seluruh wilayah Indonesia untuk semua caleg PDIP. Walau itu masih saya lakukan, intensitasnya jelas berkurang. Sebab, saya harus fokus menggarap dapil saya sendiri,” katanya berseloroh. Sabam memang sudah banyak makan asam garam dunia politik. Pemilu 1977 mengantarkannya ke Senayan dari jalur PDI. Sebenarnya dia berkiprah di parlemen sejak 1967 (dari Parkindo). Seiring bergulirnya reformasi, Sabam menjadi bagian dari kekuatan proMegawati Soekarnoputri yang mendeklarasikan PDIP pada 14 Februari 1999 di Istoran Senayan, Jakarta.

Seokarnoputri, Sabam Siraitlah yang mendatangi keluarga Megawati dan Taufiq Kiemas di masa Orde Baru, dan mengajak dia kembali berkiprah dalam dunia politik. Mega sempat mengenang pertemuannya dengan Sabam saat bersama suami tercinta, mendiang Taufiq Kiemas. Ketika itu, Mega dan Taufiq yang sedang berada di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat, bertemu dengan Sabam. Saat pertemuan itu, Mega dan Taufiq sudah lama menjauh dari politik karena tekanan orde baru. ”Jadi suatu ketika, Sabam, saya dan almarhum Pak TK, bertemu di Kemayoran. Dari jauh beliau sudah lari,” kenang Mega. Saat itu, Sabam-lah yang mendorong Megawati beserta Taufiq Kiemas untuk masuk ke dalam dunia politik. “Taufiq, Mega, sini, masih sempat kita ngomong. Fiq, coba kamu berdua masuklah kembali ke politik,” kata Sabam. Saran Sabam itu membuat Megawati tertawa. Mengapa? Sebab, pada masa itu publik masih memandang sebelah mata sosok Bung Karno. ”Saya ketawa, mengerti bahwa itu tak mungkin. Semua alergi nama Bung Karno. Tapi dia bilang, ’Cobalah’,” cerita Mega ketika memberi sambutan pada acara peluncuran buku Politik Itu Suci di Gedung Lemhannas, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, 10 November lalu. Roy JS

Bahkan, seperti diakui Ketua Umum PDIP Megawati

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

87

KAMPUS

Dr Ir Arissetyanto Nugroho, MM, Rektor Univeristas Mercu Buana

"Dalam Bekerja, Totalitas Adalah Nomor Satu" Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Itulah prinsip kepemimpinan yang diterapkan Dr Ir Arissetyanto Nugroho, MM, dalam memimpin Universitas Mercu Buana (UMB). Warisan nilai dari Ki Hajar Dewantara tersebut mengajarkannya bagaimana cara memimpin, memotivasi, dan menginspirasi seluruh dosen, karyawan, dan mahasiswa.

88

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

D

itemui di kantornya, Kampus UMB, kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kepada INTEGRITAS Arissetyanto menjelaskan tentang peran dan strategi UMB dalam memajukan pendidikan di Indonesia, juga perjalanan karirenya sampai akhirnya menjadi Rektor UMB pada 2010.

Sejak lulus dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada 1992 sebagai wisudawan terbaik, Arissetyanto tidak pernah terpikir akan berkarier di dunia akademisi. Seperti kebanyakan sarjana teknik lain, setelah lulus ia menjalankan bisnisnya sendiri sebagai kontraktor bidang migas. Ia pernah membangun tangki bahan bakar minyak di Indramayu (Balongan), Dumai, dan Balikpapan. Arissetyanto juga bekerja sama dengan perusahaan di Bandung (Jawa Barat) merakit dan mengekspor peralatan keselamatan bandara. Namun, sembari bekerja ia mengikuti perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Misalnya, tentang ujian nasional dan terbitnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ia juga kerap menulis tentang pendidikan di majalah dan koran. Motivasi untuk meneruskan jenjang pendidikan S-2 muncul ketika dia bertemu dengan teman lama di perpustakaan Salemba yang sudah terlebih dulu mengecap pendidikan S-2. Akhirnya, Arissetyanto memilih kuliah di UMB. Pada 1996, ia menjadi dosen di universitas yang berdiri sejak 1985 ini. Sepuluh tahun kemudian, ia menduduki jabatan wakil rektor. Pengalamannya di dunia bisnis menjadi modal penting dalam menyusun bahan mengajar Kewirausahaan yang dapat dipergunakan mahasisiwa S-1. Ia bersama Prof Dr H Suharyadi dan Purwanto SK, M.Si menyusun bahan mengajar berjudul Membangun Usaha Sukses Sejak Usia Muda. Disusul dengan tulisan-tulisan lain mengenai kewirausahaan dan pendidikan, serta aktif menjadi pembicara di berbagai kegiatan kemahasiswaan.

Ibarat

lokomotif,

tantangannya

sebagai rektor adalah bagaimana menggerakkan gerbong kereta, yaitu seluruh civitas akademika, agar mencapai tujuan. Tantangan kedua, bagaimana menanamkan enterpreneur mindset kepada seluruh dosen agar mampu bergerak lebih dinamis mengikuti perkembangan zaman. ”Apa pun organisasinya, yang paling bahaya adalah terperangkap dalam zona nyaman. Padahal, yang paling penting adalah kita harus mengasah diri kita sehingga bisa membuat nilai tambah terus-menerus dan tidak mandek,” ujarnya. Dalam bekerja Arissetyanto memang tidak pernah mau tanggungtanggung. Baginya totalitas adalah nomor satu. Maka tak mengherankan jika ia sering mendapat predikat sebagai dosen terbaik di UMB. Terakhir gelar itu didapatnya pada 2011. ”Di mana pun kita bekerja, kita harus menjadi nomor satu. Bila tidak di jabatan, ya nomor satu dalam kinerja,” katanya. Ada beberapa tokoh yang cukup menginspirasi hidupnya, khususnya dalam berkarier. Misalnya, Napoleon Bonaparte, Ronald Reagen, dan Soekarno. Dari Napoleon ia belajar konsep soft power karena Napoleon sangat memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan para prajuritnya, termasuk memperhatikan kondisi keluarga mereka. Maka tak aneh bila Arissetyanto tak pernah lupa dan selalu memberi ucapan selamat bila ada dosen yang berulang tahun. Dari Ronald Reagen ia belajar tentang ketegasan dalam bersikap dan bijak dalam mengambil keputusan demi tujuan yang lebih besar. Sebagai keponakan Soeharto, Arissetyanto juga mengagumi nilai-nilai positif yang dimiliki pamannya itu. Seperti kemampuan Soeharto dalam mengoperasikan ideologi bangsa yang tertuang dalam P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dan kemampuannya mengeksekusi rencana.

”Tegas, direktif, apa yang sudah disampaikan itu kalau sudah punya komitmen akan dikawal terus,” papar Arissetyanto. Pria berusia 44 tahun ini juga memiliki hobi unik. Selain membaca buku biografi, ia gemar mengumpulkan mainan. Koleksinya mencapai ribuan dan kini diwariskan kepada anak lakilakinya. Pengajaran Soft Skill Jadi Ciri Khas Dalam upaya merealisasi visi universitas menjadi ”universitas unggul dan terkemuka untuk menghasilkan tenaga profesional yang memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat dalam persaingan global”, UMB mencoba menerapkan apa yang dimaksud dengan universitas unggul. Unggul berarti setiap mahasiswa harus lulus hanya dalam delapan semester; enam bulan setelah lulus bekerja dan membuat bisnis sendiri; memiliki kompetensi bahasa Inggris dengan TOEFL di atas 450; dan memiliki kaidah moralitas. Selain menjalankan tridarma perguruan tinggi, UMB melakukan beberapa inovasi dan kreativitas untuk memperbaharui kualitas pengajaran di kelas, menjalankan kurikulum berbasis kompetensi, dan mengajarkan mahasiswa tentang pentingnya tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Oleh karena itu, UMB sangat tegas terhadap mahasiswa yang absen mengikuti perkuliahan. ”Bila dua kali saja tidak masuk kuliah, itu akan memengaruhi nilai mereka,” jelas Arissetyanto. Dengan begitu mahasiswa diajari menghargai proses. ”Ada mata kuliah dengan konsep soft skill yang menjadi ciri khas UMB. Bagaimana dia memiliki sikap tanggung jawab, leadership, karsa dan sebagainya,” paparnya. Menurut dia, sikap-sikap mahasiswa akan diukur dan dinilai lalu dicantumkan dalam sertifikat. ”Jadi yang diukur misalnya kedisiplinan mahasiswa

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

89

tersebut, apakah masuk dan keluar tepat waktu selama delapan semester, maka kita rekomendasikan anak ini memiliki ketepatan waktu.” UMB juga membuat pusat wirausaha, bekerja sama dengan lembaga-lembaga pembiayaan dan beberapa perusahaan swasta. ”Kami memiliki mata kuliah Wirausaha selama tiga semester, dan memiliki Carier Center. Beberapa mahasiswa UMB beberapa waktu lalu mendapat pinjaman dari Bank Mandiri 20 juta rupiah untuk membuat peternakan lele. Ada juga yang membuka butik di Blok M, dan banyak lainnya. Kami mempersiapkan mahasiswa untuk hidup mandiri, tidak hanya mencari kerja,” tambahnya. Selain itu, mahasiswa juga diberi sarana untuk pengembangan bakat dan minat, seperti di bidang olahraga dan 13 unit kegiatan mahasiswa (UKM). Prestasi mahasiswa UMB untuk UKM di bidang paduan suara bisa diacungi jempol. Pada akhir 2012, mahasiswa UMB meraih juara pertama tingkat internasional 1st Xinghai Prize International Choir Championships di Guangzhou, China, dengan satu emas, satu medali perak, dan grand prize kategori folklore. UMB berencana bertanding lagi di Eropa. Bukan Pabrik Ijazah Arissetyanto sependapat, masalah biaya kuliah kerap melanda banyak perguruan tinggi swasta di Indonesia yang kini jumlahnya sudah mencapai 3.016 buah. Oleh karena itu, ia berharap pihak-pihak yang ingin mendirikan universtitas swasta sebaiknya ditopang oleh pendanaan yang memadai, misalnya memiliki lembaga industri yang mapan. ”Kebetulan Pak Probosutedjo, pendiri universitas ini, sudah memiliki hotel, perkebunan dan industri lainnya. Sehingga pendanaan tidak menjadi masalah,” tutur Arissetyanto. Tapi Arissetyanto memaklumi, banyak universitas lain mengalami

90

kesulitan pendanaan karena ratio jumlah mahasiswa di berbagai universitas memang terlihat timpang. ”Ada universitas yang memiliki mahasiswa tak lebih dari seribu orang, ini sangat tidak ideal.” Ia menyarankan, universitasuniversitas swasta sebaiknya melakukan merger. Hal kedua yang menjadi perhatian Arissetyanto adalah kondisi pendidikan di Indonesia yang masih perlu pembenahan. ”Di Indonesia tidak ada yang disebut manpower planning, padahal itu sangat perlu,” ujarnya. Ia berpendapat, Indonesia harus menentukan seberapa besar kebutuhan sarjana yang diperlukan setiap tahun sehingga tidak ada kesenjangan antara sarjana yang dihasilkan dengan kebutuhan bangsa ini. Ia melihat sarjana teknik dan sains sangat sedikit padahal bangsa yang ingin maju harus memiliki banyak sarjana teknik dan sains. ”Pada tahun 2016 diperkirakan kita akan kekurangan 40 ribu sarjana teknik dan sains. Itu sangat ironis. Itu terjadi karena anak-anak Indonesia saat ini sangat pragmatis sehingga lebih memilih program studi yang begitu

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

lulus bisa langsung kerja. Kita tidak ingin perguruan tinggi menjadi pabrik ijazah. Harus ada pola terencana dan terukur.” Memang harus ada perencanaan sumber daya manusia karena dengan pertumbuhan ekonomi enam persen, negeri ini hanya dapat menyediakan 250 ribu lapangan kerja, sedangkan saat ini mahasiswanya mencapai 5,4 juta orang. Ketiga, Arissetyanto berharap pemerintah lebih berperan aktif dalam mengelola program-program studi bisnis yang menjamur dimana-mana. ”Sebaiknya PTN tidak perlu lagi memiliki program studi ekonomi, serahkan saja kepada swasta. Jadi program studi yang peminatnya sedikit, seperti linguistik atau MIPA, itu saja yang dikelola PTN.” Ia hanya berharap Indonesia memiliki sistem pendidikan yang terintegrasi dan bertujuan jangka panjang. Untuk menuju 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045, semua lembaga pendidikan, dari TK sampai PT, harus mempersiapkan generasi terbaik. Andreas

MENUJU SENAYAN MENUJU SENAYAN

Dr Badikenita Putri Sitepu, SE, M.Si Calon Anggota DPD dari Sumatera Utara

”Orang Sumut Kini Kurang Membermaknakan Pesta” Pada 9 April 2014 rakyat akan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Setelah itu, pada 9 Juli memilih presiden dan wakil presiden. INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

91

MENUJU SENAYAN

D

alam beberapa bulan ke depan menjelang digelarnya pemilu, para calon legislator dan senator sedang berpikir dan berusaha keras agar masyarakat mengenal dan memilih calon tersebut di pemilu nanti.

gaya hedonis masyarakat memotivasi dirinya untuk menjadi senator.

Dr Badikenita Putri Sitepu, SE, M.Si, perempuan berdarah Karo ini mencalonkan diri sebagai anggota DPD dari Sumatera Utara (Sumut). Ketika diwawancari Majalah INTEGRITAS di Jakarta, ia mengakui sudah mempersiapkan strategi untuk menghadapi pertarungan yang sengit di Pemilu 2014.

”Orang Sumut kini kurang membermaknakan pesta. Ketika mendapat undangan mereka datang, itu saja. Berbeda dengan dulu, pesta dijadikan sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan,” paparnya.

Putri, demikian sapaan akrabnya, menjelaskan, motivasi dia mencalonkan diri sebagai anggota DPD adalah melihat perkembangan di Sumut. Pertumbuhann ekonomi, tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikannya, peredaran narkoba, pergaulan anakanak muda yang semakin rusak, dan

Ia juga melihat di Sumut sekarang ini terjadi degradasi budaya. Contoh kecil adalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pesta.

Perekonomian masyarakat Sumut juga memprihatinkan. Memang, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, Sumut bukan daerah yang termiskin, tetapi bukan juga daerah yang kaya. ”Selama ini sumber daya yang dimiliki daerah Sumut tidak dioptimalkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Sektor pertanian tidak luput dari perhatian Putri. Dia menganggap sektor pertanian di Sumut mempunyai peranan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumut. Sekarang ini, pendapatan petani jatuh. Pupuk palsu banyak beredar, harga jual hasil pertanian turun, belum lagi dipengaruhi dengan kondisi gagal panen. Putri mengakui, faktor-faktor itulah yang menjadi motivasi dia ketika hendak mencalonkan diri menjadi anggota DPD dari Sumut, untuk kemudian bisa mendorong pembenahan dan pembangunan, terutama di sektor pertanian yang masih menjadi andalan masyarakat Sumut pada umumnya. Terkait peranan DPD yang selama ini dianggap sebelah mata oleh sejumlah kalangan, ia mengatakan, anggapan itu seharusnya tidak ada, bila DPD proaktif dalam mengambil peranan sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundangan, dan jangan menunggu bola. Pada saat menjadi staf Gubernur Sumut, dia pernah mengadakan program agropolitan dan agromarinpolitan untuk membuat desa-desa pertanian di dataran tinggi dan memberdayakan nelayan, seperti pengalengan ikan dan rumput laut. Dia menargetkan, 2013 income per kapita masyarakat bisa mencapai US$ 3.000. Sayang, program itu kandas di tengah jalan karena tidak mendapatkan dukungan serius dari pemerintah daerah setempat. “Dengan background pendidikan saya, didukung pengalaman di bidang politik, ekonomi dan kedekatan dengan masyarakat, saya bisa mengambil dan memainkan peranan DPD sebagaimana mestinya,” ujarnya dengan yakin. Putri melanjutkan, peranan DPD sebenarnya bukan untuk memberi tekanan kepada pemerintah daerah,

92

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

melainkan menjadi patner kerja tapi juga sebagai pengawas dalam menjalankan program-program daerah sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri. Kolaborasi yang baik pemerintah dengan DPD serta komitmen untuk membangun daerah, akan menjadikan posisi tawar lebih tinggi terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Daerah tidak akan dijadikan lagi “tim hore” terhadap suatu pengelolaan sumber daya alam seperti yang sudah sering terjadi dan akan lebih banyak melibatkan masyarakat, yang tentunya dengan sendirinya meningkat tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut Putri, potensi yang dimiliki Sumut sangat besar untuk dijadikan sebagai pusat kawasan alternatif di luar Jawa sehingga beban pemerintah pusat bisa berkurang. Pembangunan dititikberatkan terhadap potensi yang dimiliki tiap-tiap daerah daerah dan Sumut dijadikan sebagai pusat kawasan di Pulau Sumatera. Menanggapi pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap), Putri setuju-setuju. Hanya harus ada kajian yang jelas tentang

kemampuan daerah-daerah yang tergabung di dalam Provinsi Tapanuli. “Jangan pula, begitu Protap dibentuk, yang terjadi malah melenceng dari pada tujuannya, yaitu pembangunan daerah itu sendiri. Jika melenceng dari tujuan, justru semakin memberatkan pemerintah pusat karena ketidakmampuan daerah itu untuk membelanjai dirinya sendiri,” katanya. Ia melihat, elama ini yang menjadi penghambat kordinasi pemerintah pusat dengan daerah dikarenakan masing-masing pihak masih lebih mengutamakan ego sektoralnya sehingga percepatan pembangunan di daerah-daerah tidak akan tercapai. Jadi, yang harus dilakukan adalah mengurangi ego sektoral itu dan pembangunan harus dilakukan dengan terpadu sehingga daerah yang satu dengan daerah yang lain saling terintegrasi. “Di situlah fungsi dan peranan DPD yang harus dilakukan, untuk menjembatani kordinasi yang terputus dalam mengusahakan percepatan pembangunan di tiap-tiap daerah,” sambungnya.

perempuan harus merebut peranan itu, jangan lagi mempersoalkan emansipasi. Sekarang perempuan sudah berada dalam posisi bagus, persoalannya bisa nggak perempuan-perempuan Indonesia menahan diri ketika sudah mendapatkan posisi bagus itu. Memang ada beberapa perempuan yang sudah memiliki posisi bagus, semisal Angelina Sondakh, karena tidak bisa menahan diri, dia terseret kasus korupsi. “Di situlah pentingnya membentengi diri dengan nilai-nilai agama, supaya tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang negatif, yang menjatuhkan wibawa perempuan Indonesia,” tandas Putri. Sebagai calon anggota DPD dari kalangan perempuan, Putri tidak merasa minder. Waktu yang sedikit menjelang Pemilu 2014 ia manfaatkan untuk bersosialisasi dan mengenalkan diri kepada masyarakat Sumut. Motonya, “Mengantarkan Sumut dewasa dalam berpolitik, mapan dalam ekonomi, berbudaya dan berkeadilan sosial”. ■ Ian/Victor/Jon

Soal keterwakilan perempuan di pentas politik, Putri mengatakan,

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

93

Buku Bacaan Presiden Indonesia Saat Presiden Gus Dur bertemu Presiden AS Bill Clinton, Januari 2000, tentu saja banyak diliput pers. Koran-koran Amerika memuat foto Gus Dur bersama Bill Clinton, dan Clinton terlihat ketawa terbahak sampai kepalanya mendongak.

Kyai di Arab Rombongan jamaah haji NU dari Tegal tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah Arab Saudi. Langsung saja kuli-kuli dari Yaman berebutan untuk mengangkut barangbarang yang mereka bawa. Akibatnya, dua orang di antara kuli-kuli itu terlibat percekcokan serius dalam bahasa Arab. Melihat itu, rombongan jamaah haji tersebut spontan merubung mereka, sambil berucap: Amin, Amin, Amin! Gus Dur yang sedang berada di bandara itu menghampiri mereka: ”Lho kenapa Anda berkerumun di sini?” ”Mereka terlihat sangat fasih berdoa, apalagi pakai serban, mereka itu pasti kyai.”

Apa yang dikatakan Gus Dur sampqi membuat Clinton terpingkal-pingkal begitu? Menurut Gus Dur, barangkali tentang joke yang disampaikan Presiden John Kennedy. Gus Dur bercerita, suatau hari Kennedy mengajak serombongan wartawan ke ruang kerja Presiden AS. Di salah satu dindingnya ada sebuah lubang kecil tempat Presiden Dwight Eisenhower menaruh peralatan golfnya. ”Ini lho, perpustakaannya Eisenhower,” kata Kennedy mengejek pendahulunya itu. Clinton terpingkal mendengarkan cerita Gus Dur itu. Dari mana Gus Dur mendapat cerita itu? ”Saya baca di buku Ted Sorrensen,” kata Gus Dur. ”Lho jadi Presiden Clinton sendiri tidak tahu cerita itu?” tanya Jaya Suprana. ”Ya mungkin nggak tahu, sebab dia nggak baca buku. Mana mungkin Presiden Amerika baca buku? Kalau dia baca buku berarti kelihatan dia nggak punya kerjaan. Nah, kalau Presiden Indonesia, justru harus baca buku sebab nggak ada kerjaan,” timpal Gus Dur.

Sumber : ketawa.com

94

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01

Majalah INTEGRITAS dicetak tiap bulan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) eksemplar, didistribusikan ke : 1. Lembaga Pemerintahan: Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati, Kementerian dan Lembaga Negara Non Pemerintah 2. DPR RI, DPD RI, BPK, BPKP, Mahkamah Kontitusi, KPU/D, Panwaslu 3. Institusi TNI : Panglima TNI, KSAD, KSAL, KSAU 4. Kepolisian RI : Kapolri & Kapolda 5. Kejaksaan RI : Kejaksaan Agung & Kejaksaan Tinggi 6. Mahkamah Agung (MA) & Pengadilan Tinggi 7. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, 8. Asosiasi Advokat, Perbanas, KADIN, APINDO, HIPMI, PHRI, Bursa Efek 9. Kedutaan Besar Negara Sahabat 10. Toko Buku Gramedia, Toko Buku Gunung Agung

TARIF IKLAN A.

IKLAN BERWARNA / FULL COLOUR 1 Halaman Cover Belakang Luar 1 Halaman Cover Belakang Dalam 1 Halaman Cover Depan Dalam 1 Halaman Dalam ½ Halaman Dalam ¼ Halaman Dalam

B.

IKLAN ADVERTORIAL 1 Halaman Dalam = Rp. 15.000.000,2 Halaman Tenggah = Rp. 20.000.000,3 Halaman Tenggah = Rp. 25.000.000,½ Halaman Dalam = Rp. 7.500.000,( Belum Termasuk Liputan, Penulisan, Foto, Disain)

= = = = = =

Rp. 25.000.000,Rp. 15.000.000,Rp. 20.000.000,Rp. 10.000.000,Rp. 7.500.000,Rp. 5.000.000,-

CATATAN : Materi iklan siap cetak disediakan oleh pemasang iklan. Apabila materi iklan tidak tersedia, pembuatan materi iklan dapat dikerjakan oleh penerbit dengan dikenakan biaya tambahan desain.

FORMULIR BERLANGGANAN

Jangan Anda lewatkan berita politik, hukum & bisnis, dapatkan MAJALAH INTEGRITAS dengan cara berlangganan. NAMA/INSTANSI : ___________________________ EDISI

: ___________________________

ALAMAT

: ___________________________

___________________________ TELP/FAX

: ___________________________

MOHON DIDAFTARKAN SEBAGAI PELANGGAN MAJALAH INTTEGRITAS, UNTUK : 6 EDISI RP. 300.000, 12 EDISI RP. 600.000,BERI TANDA X PADA KOTAK PILIHAN YANG TERSEDIA.

HUBUNGI/KIRIM FORMULIR INI KE BAGIAN SIRKULASI MAJALAH INTEGRITAS : KOMPLEK RUKO RADEN INTEN NO.8A LT.2 Jl. Radin Inten II, Duren Sawit Jakarta Timur Telp : 021-866 14103 Fax : 021- 866 02316 HP. 0878 756 789 15 UP. RESTETY / VERA Email : [email protected] www.mediaintegritas.com

SELA

Rakyat Jangan Sampai Ketipu Lagi Pemilihan Umum Legislatif 2014 sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, akan dilaksanakan pada 9 April. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli.

Hendrik Aryanto, SH

Pemimpin Redaksi

Mereka yang berminat menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD, jauh-jauh hari sudah sibuk menyiapkan segalanya, termasuk dana, agar bisa memenangi persaingan. Mereka mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, atau DPD, karena ingin memperjuangkan nasib rakyat. Itulah alasan yang mereka kemukakan. Klise, asal jeplak, ngarang. Putar lagilah rekaman pernyataan wakil rakyat yang kini sedang meringkuk di penjara karena terlibat kasus korupsi, atau wakil rakyat yang kini masih menunggu vonis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ketika mereka dulu masih berstatus calon anggota legislatif alias caleg. Itu jugala alasan yang mereka utarakan: ingin memperbaiki hidup rakyat negeri ini, negeri mereka. Klise, asal jeplak, ngarang. Apa sulitnya berucap, ”Saya prihatin melihat nasib rakyat. Saya ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itulah saya maju sebagai calon anggota DPR.”? Apa sulitnya? Itulah yang diucapkan para caleg, dulu dan sekarang. Apa sulitnya? ”Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata//Tinggi gunung seribu janji// Lain di mulut, lain di hati’’, begitulah syair sebuah lagu yang didendangkan penyanyi Bob Tutupoli. Kini, rakyat diberi kesempatan untuk memilih orang-orang yang akan duduk di parlemen. Nama-namanya sudah diumumkan oleh KPU. Kesalahan menentukan pilihan dalam pemilu-pemilu terdahulu tidak perlulah diratapi berlama-lama. Yang terpenting adalah bagaimana agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama sehingga Senayan kembali diisi politikus berkarakter tikus. Setelah memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD, rakyat kembali diberi kesempatan menentukan presiden-wakil presiden periode berikut, pengganti Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Sudah ada yang secara resmi diumumkan partai politik sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Yakni, pasangan WirantoHary Tanoe Soedibjo. Atau, yang diumumkan sebagai capres tanpa cawapres: Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar. Kesalahan memilih presiden-wakil presiden sudah terjadi. Rakyat sudah merasakan sendiri akibatnya. Oleh karena itu, rakyat tidak boleh mengulangi kesalahan dalam Pilpres 2014. Hati-hati memilih anggota parlemen. Hati-hati memilih presiden. Rakyat jangan sampai ketipu lagi. ■

96

INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01