LPPD Akhir Tahun Anggaran

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

(LPPD) AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN 2009 DESA KEREPKIDUL

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN BAGOR DESA KEREPKIDUL

1

PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Pertama-tama dan yang utama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sebab dengan bimbingan dan tuntunan-Nya jualah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Kerepkidul Akhir Tahun Anggaran 2009 ini telah dapat disusun. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kerepkidul Akhir Tahun Anggaran 2009, disusun sebagai penerapan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tujuannya adalah sebagai laporan dari Kepala Desa Kerepkidul menyangkut pelaksanaan seluruh kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa baik kewenangan

yang

berdasarkan

asal

usul

pemerintahan

desa,

urusan

pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada desa, tugas pembantuan, dan urusan pemerintahan lainnya. Pemerintah Desa mengucapkan terima kasih atas dukungan dan peran serta seluruh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa Kerepkidul sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berjalan dengan lancar dan sukses. Banyak kemajuan dan keberhasilan yang dapat diraih, tetapi juga masih banyak masalah dan tantangan pembangunan yang perlu diselesaikan. Untuk itu, kerjasama dan partisipasi dari lembaga kemasyarakatan

desa

dan

masyarakat

desa

penting

bagi

perbaikan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa pada masa yang akan datang. Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan LPPD ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa selama tahun 2009, oleh seluruh warga Desa Kerepkidul. Terima kasih Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Kerepkidul,

April 2010 KEPALA DESA

…………………………… i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....................................................................................... DAFTAR ISI.................................................................................................... BAB I

PENDAHULUAN A. Dasar hukum......................................................................... B. Gambaran umum desa.........................................................

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA A. Visi dan misi.......................................................................... B. Strategi dan arah kebijakan desa......................................... C. Prioritas desa........................................................................

BAB III

KEWENANGAN DESA A. Urusan hak asal-usul desa................................................... B. Urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten..............

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN............................................................

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA..................................... A. Kerjasama antara desa......................................................... B. Kerjasama desa dengan pihak ketiga................................... C. Batas desa............................................................................ D. Pencegahan dan penanggulangan bencana........................ E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum........

BAB VI

PENUTUP...................................................................................

i ii

ii

BAB I PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 15 ayat (4) menyatakan bahwa: “Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban

kepada

BPD,

serta

menginformasikan

laporan

penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) merupakan laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota.

A.

DASAR HUKUM Penyusunan LPPD ini disusun berdasarkan:

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Kekayaan Desa; 6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pedoman

Umum

Tata

Cara

Pelaporan

Dan

Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang

Perencanaan Pembangunan Desa; 9.

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

1

10.

Peraturan Desa Nomor ….. Tahun ….. tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009.

B.

GAMBARAN UMUM DESA 1. KONDISI GEOGRAFIS Desa Kerepkidul merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, yang berada pada ketinggian 62 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah …………… Ha, dengan peruntukkan sebagai berikut: Tabel 1 Luas wilayah Desa Kerepkidul dan peruntukannya NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LUAS (M2)

URAIAN Permukiman Persawahan Perkebunan/Tegalan Hutan Perkantoran pemerintah Lapangan olahraga Tempat pendidikan/sekolah Pasar Pemakaman umum

Sumber: Buku Profil Desa Tahun 2009

Batas wilayah administrasi pemerintahan Desa Kerepkidul adalah : - Sebelah utara berbatasan dengan - Sebelah timur berbatasan dengan - Sebelah selatan berbatasan dengan - Sebelah barat berbatasan dengan 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS Jumlah penduduk Desa Kerepkidul ………. jiwa, terdiri atas : -

laki-laki …….. jiwa

-

perempuan …………jiwa

Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Kerepkidul Berdasarkan Kelompok Umur

2

No 1 2 3 4

KELOMPOK UMUR

JUMLAH

PROSENTASE (%)

Muda (0-14) - Laki-laki - Perempuan Produktif (15-64) - Laki-laki - Perempuan Tua (65+) - Laki-laki - Perempuan Jumlah : - Laki-laki - Perempuan - Total jumlah penduduk

Sumber: Buku Profil Desa Tahun 2009

Tabel 3 Jumlah Penduduk Desa Kerepkidul Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok No.

Mata Pencaharian

1.

Petani

2.

Buruh Tani

3.

Pegawai Negeri Sipil

4.

Pedagang

5.

TNI

6

Polri

7

Pensiunan PNS/TNI/Polri

8

Karyawan swasta

Jumlah

Sumber: Buku Profil Desa Tahun 2009

3. KONDISI EKONOMI Perekonomian

Desa

Kerepkidul

sangat

dipengaruhi

oleh

produksi bidang pertanian. Hal ini dikarenakan sebagian besar luas wilayah Desa Kerepkidul adalah tanah pertanian dan sebagian besar penduduknya merupakan petani/buruh tani. Produksi pertanian di Desa Kerepkidul digambarkan pada tabel berikut: Tabel 4

3

Tingkat Produksi Pertanian Desa Kerepkidul

No.

Jenis Produk

1.

Padi

2.

Jagung

3.

Kedelai

4.

Bawang merah

Jumlah Produksi (Ton/Ha)

Keterangan

Sumber: Buku Profil Desa Tahun 2009

4

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A.

Visi dan Misi Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Desa Kerepkidul serta dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang, visi yang dikedepankan adalah:

“TERWUJUDNYA DESA KEREPKIDUL YANG TERTIB, SEJAHTERA, MAJU, AMAN DAN BERIMAN” Untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan misi sebagai pedoman pelaksanaan bagi pemerintah desa sebagai berikut : 1. Memajukan pemerintahan desa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa, sarana prasarana pemerintahan desa serta pelayanan masyarakat; 2. Meningkatkan

pembangunan

desa

melalui

melalui

peningkatan

perekonomian desa dan partisipasi masyarakat; 3.Meningkatkan kualitas hidup setiap keluarga melalui peningkatan mutu kesehatan, pendidikan dan keimanan masyarakat ; B.

Strategi dan Arah Kebijakan Desa Strategi dan arah kebijakan desa dalam pembangunan jangka menengah daerah Desa Kerepkidul adalah sebagai berikut : A. Strategi dan arah kebijakan dalam Memajukan Pemerintahan Desa: 1. Menerapkan

kepemimpinan

yang

demokratis

dan

mengedepankan keteladanan (Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani) 2. Meningkatkan

pengetahuan,

keterampilan

dan

disiplin

aparatur desa. 3. Meningkatkan jalinan komunikasi dan silaturahmi diantara aparatur

pemerintah

desa,

pengurus

lembaga-lembaga

desa, dan masyarakat. 4. Melaksanakan

tertib

pemerintahan

dalam

bidang

perencanaan (Musrenbangdes), pengelolaan anggaran, dan pertanggungjawaban (LPPD, LPPD, ILPD). B. Strategi dan arah kebijakan dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketenteraman Desa:

5

1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan aparatur desa dan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara kamtibmnas C. Strategi dan arah kebijakan dalam Meningkatkan Pembangunan Desa: 1. Meningkatkan pendapatan asli desa dan kekayaan desa dalam rangka menunjang pemerintahan dan pembangunan desa. 2. Meningkatkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa. 3. Menurunkan angka pengangguran. 4. Meningkatkan pendapatan masyarakat. 5. Memelihara dan merawat sarana dan prasarana umum hasil pembangunan. 7. Memelihara kelestarian lingkungan hidup. 8. Memelihara tradisi budaya, kesenian dan adat istiadat yang ada di Desa Kerepkidul. D. Strategi dan arah kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga: 1. Mendorong warga masyarakat memperhatikan pendidikan anak guna menyukseskan pendidikan dasar 9 tahun. 2. Memajukan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 3. Mendorong perkembangan pendidikan non formal agama (TPQ). 4. Meningkatkan kualitas pelayanan POSYANDU. 5. Mendukung pengembangan organisasi dan program PKK. 6. Meningkatkan kegiatan keagamaan. 7. Memelihara kerukunan hidup beragama. C.

Prioritas Desa Berdasarkan pada kondisi, permasalahan dan potensi Desa Kerepkidul, maka pembangunan Desa Kerepkidul tahun 2009 diorientasikan pada: 1. Peningkatan tertib penyelenggaraan pemerinahan desa (Musrenbang, tertib pengolaan anggaran, tertib penyusunan LPPD, LPPD, ILPD) 2. Peningkatan SDM aparatur desa.

6

3. Peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa. 4. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 5. Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat.

7

BAB III KEWENANGAN DESA

A.

URUSAN HAK ASAL USUL DESA 1. Pelaksanaan Kegiatan Urusan berdasarkan hal asal-usul desa adalah kewenangan dan kewajiban pemerintah desa untuk mengatur desanya berdasarkan kegiatan-kegiatan, aturan-aturan dan kebiasaan yang telah ada sejak dulu. Urusan berdasarkan hak asal-usul yang ada di Desa Kerepkidul adalah sebagai berikut: a.

Penyelenggaraan rembug desa

b.

Penetapan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa

c.

Penyelenggaraan kehidupan beragama dan adat-istiadat

d.

Pengelolaan sumber daya air

e.

Penyelenggaraan Keamanan dan ketertiban

f.

Pengelolaan tanah kas desa dan bengkok desa

g. Pungutan desa 2. Tingkat Pencapaian Hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan urusan berdasarkan asal usul desa adalah sebagai berikut: No

Jenis Urusan

Tingkat

Keterangan

Capaian 1 2

Penyelenggaraan rembug desa: - jumlah kegiatan rembug desa Penetapan Perdes dan Keputusan

3

Kades: - jumlah perdes - jumlah keputusan kepala desa Penyelenggaraan kehidupan beragama

4

5

dan adat istiadat: - jumlah kegiatan pengajian - jumlah pernikahan - jumlah kematian - jumlah kelahiran - jumlah kegiatan bersih desa/dusun - jumlah kegiatan kerja bakti Pengelolaan sumber daya air: - panjang saluran irigasi - jumlah kelompok tani pemakai irigasi - luas lahan sawah yang mendapat irigasi Penyelenggaraan keamanan ketertiban: - jumlah poskamling - jumlah kelompok ronda - jumlah Linmas/Hansip

8

6

7 8

- jumlah kasus kriminalitas Pengelolaan tanah kas desa dan bengkok desa: - luas tanah kas desa - hasil sewa tanah kas desa - luas bengkok desa - hasil bengkok desa Pungutan desa: - jumlah jenis pungutan desa - jumlah hasil pungutan desa Pengangkatan perangkat desa

3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa Pelaksana kegiatan urusan yang berdasarkan asal usul desa adalah sebagai berikut: No 1 2 3

Jenis Urusan Penyelenggaraan rembug desa Penetapan Perdes dan Keputusan Kades Penyelenggaraan kehidupan beragama

Pelaksana Urusan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kepala Desa dan BPD Kamituwo, Modin

4 5 6

dan adat istiadat Pengelolaan sumber daya air Penyelenggaraan keamanan ketertiban Pengelolaan tanah kas desa dan bengkok

Jogotirto Jogoboyo Kepala Desa dan Sekretaris Desa

7 8

desa Pungutan desa Pengangkatan perangkat desa

Sekretaris Desa Kepala Desa

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran Untuk penyelenggaraan kegiatan urusan yang berdasarkan asal usul desa telah dialokasikan dan direalisasikan dana sebagai berikut:

No 1 2 3

Jenis Urusan Penyelenggaraan rembug desa Penetapan Perdes dan Keputusan Kades Penyelenggaraan kehidupan beragama

4 5 6

dan adat istiadat Pengelolaan sumber daya air Penyelenggaraan keamanan ketertiban Pengelolaan tanah kas desa dan bengkok

7 8

desa Pungutan desa Pengangkatan perangkat desa

Alokasi dan realisasi dana (Rp)

5. Kondisi Sarana dan Prasaran Sarana dan prasarana yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan 9

urusan yang berdasarkan asal usul desa sebagai berikut: No 1 2

Jenis Urusan Penyelenggaraan rembug desa Penetapan Perdes dan Keputusan Kades

Sarana dan prasarana Balai desa, meja, kursi Komputer, ruang rapat, buku agenda perdes dan keputusan

3

4

Penyelenggaraan kehidupan beragama

kades Mushola/masjid,

dan adat istiadat

register kelahiran/kematian, alat-

Pengelolaan sumber daya air

alat kebersihan Buku register

rumah

warga,

bidang

pembangunan, balai desa, pos 5

Penyelenggaraan keamanan ketertiban

kelompok tani Poskamling, alat keamanan, buku

6

Pengelolaan tanah kas desa dan bengkok

register data kamtibmas Buku C desa, buku

7

desa Pungutan desa

kekayaan desa, buku kas umum Perdes pungutan desa, buku

register

register penerimaan

B.

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 7 huruf b, menyatakan urusan lain yang menjadi kewenangan desa adalah : “urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa”. Pengaturan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa diatur dengan Peraturan Daerah dan jenis-jenis urusan yang diserahkan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Hingga saat ini belum terdapat Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang menetapkan secara resmi penyerahan urusan-urusan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk kepada Desa Kerepkidul. Namun

pada

dasarnya,

Pemerintah

Desa

Kerepkidul

telah

melaksanakan urusan-urusan pemerintahan tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa, jenis-jenis urusan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kerepkidul antara lain: 1. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: a. memberikan

kontribusi

untuk

melengkapi,

merawat

dan

merehabilitasi sarana pendidikan b. memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan 10

c. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 2. Bidang Kesehatan: a. penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular b. pembinaan bidan desa dan poliklinik desa c. memfasilitasi pelaksanaan pemberian makanan tambahan d. pengelolaan posyandu e. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana f.

pembinaan terhadap kader keluarga berencana

g. pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga 3. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan: a. pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani b. fasilitasi modal usaha tani c. pemeliharaan irigasi desa d. pembinaan perkumpulan petani pemakai air 4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan: a. penghijauan, konservasi tanah 5. Bidang Sosial: a. mengeluarkan surat keterangan miskin b. menggali, membina dan mengembangkan berbagai macam seni, upacara adat dan adat istiadat yang berlaku di desa 6. Bidang Permukinan/Perumahan: a. penetapan dan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa 7. Bidang Pekerjaan Umum: a. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari: pembersihan semak, pembersihan saluran, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong 8. Bidang Otonomi Desa: a. penelitian dan pendataan potensi desa b. rekomendasi pemberian ijin usaha c. pembangunan jalan desa d. pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di desa e. penetapan perangkat desa f.

penetapan APBDes

g. pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat h. penetapan peraturan desa i.

rekomendasi pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah kas desa

j.

rekomendasi pemberian ijin keramaian desa

9. Bidang Perimbangan Keuangan:

11

a. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak kabupaten b. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu kabupaten 10. Bidang Tugas Pembantuan: a. penyelenggaraan tugas pembantuan pemungutan PBB 11. Bidang Pertanahan: a. memberikan surat keterangan hak atas tanah b. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa 12. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil: a. menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga b. melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk 13. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat: a. penetapan pos keamanan desa b. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa c. pemantauan kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa berupa laporan 14. Bidang Perencanaan: a. penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif 15. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: a. pemasyarakatan program keluarga berencana dan keluarga sehat 16. Bidang Pemuda dan Olahraga: a. pengembangan sarana dan prasarana olah raga b. pembentukan dan pemberdayaan karang taruna 17. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: a. peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan tingkat lokal b. penataan organisasi masyarakat desa

12

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Desa Kerepkidul adalah tugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi pemberi tugas pembantuan pemungutan PBB adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk. 2. Satuan Kerja Perangkat Desa Dalam rangka melaksanakan tugas pembantuan pemungutan PBB, Kepala Desa menugaskan kepada perangkat desa yang disebut pamong blok untuk melaksanakan pemungutan dan penyetoran uang PBB. Pada tahun 2009, perangkat desa yang ditugasi sebagai pamong blok PBB adalah: a. b. c. d. 3. Sumber dan Jumlah Anggaran Dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan PBB, Pemerintah Desa Kerepkidul menerima anggaran dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut: d.

Dana sebesar Rp….. yang merupakan dana insentif pemungut PBB yang diberikan kepada pamong blok pemungut PBB sesuai kinerja hasil pemungutannya.

e.

Dana sebesar Rp. ….. yang merupakan dana bagi hasil PBB digunakan untuk pembangunan desa.

4. Permasalahan dan penyelesaian Permasalahan yang dihadapi dalam tugas pemungutan PBB antara lain: f.

Terdapat kesalahan pada SPPT PBB

g. Proses pembetulan kesalahan/pengajuan keberatan memerlukan waktu yang lama di KPP Pratama Kediri h. Warga membayar PBB menunggu hasil panen Penyelesaian untuk mengatasi permasalahan: a.

Mengajukan pembetulan/keberatan atas kesalahan SPPT

b.

Menghimbau kepada warga Wajib Pajak untuk dapat membayar sebelum

jatuh tempo c.

Mengawasi pemungutan dan penyetoran PBB oleh pamong blok 13

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A.

KERJASAMA ANTAR DESA Sebagai salah satu desa di wilayah Kecamatan Bagor, Pemerintah Desa Kerepkidul senantiasa memiliki hubungan kerjasama dan koordinasi dengan desa/kelurahan lainnya. Meskipun pelaksanaan kerjasama belum ditetapkan dalam bentuk peraturan desa yang secara khusus mengatur tentang kerjasama antar desa, namun secara

umum,

pelaksanaan

kerjasama

telah

diwujudkan

dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, antara lain dalam bentuk: 1.

Koordinasi dalam perencanaan pembangunan (MUSRENBANG tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan)

2.

Mendukung

desa/kelurahan

yang

maju

dalam

perlombaan

desa/kelurahan tingkat Kabupaten Nganjuk 3. Kerjasama dalam penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan daerah 4.

B.

kerjasama bidang keamanan dan ketertiban

KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan kekayaan desa, terutama pengelolaan tanah kas desa dan bengkok desa kosong. Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa tersebut dalam bentuk lelang tanah kas desa/bengkok kosong, yang dalam prosesnya dibentuk panitia lelang serta kesepakatan dituangkan dalam berita acara. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

C.

BATAS DESA Batas wilayah administrasi Desa Kerepkidul adalah : - Sebelah utara berbatasan dengan - Sebelah timur berbatasan dengan - Sebelah selatan berbatasan dengan - Sebelah barat berbatasan dengan

14

Dalam rangka penegasan batas desa, telah ditandai dengan……….., yang senantiasa dipelihara setiap tahunnya agar tidak terjadi kerusakan/hilang tapal batasnya. D.

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Selama tahun 2009 tidak terdapat bencana alam yang terjadi di Desa Kerepkidul. Namun demikian, terdapat peristiwa alam yang patut diwaspadai yang terjadi dan mengakibatkan kerugian yaitu hujan deras yang disertai angin yang mengakibatkan kerusakan pada tanaman di sawah.

15

BAB VII PENUTUP

Pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama Tahun 2010 merupakan wujud keberhasilan bersama antara Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan seluruh masyarakat Desa Kerepkidul. Keberhasilan pada Tahun 2010 ini perlu ditingkatkan pada tahun mendatang, sehingga kesejahteraan masyarakat akan senantiasa meningkat. Disadari bahwa tantangan dan permasalahan di tahun-tahun mendatang akan semakin banyak. Tanggung jawab pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak dapat dibebankan kepada pemerintah desa semata. Oleh karena itu, peran serta dan partisipasi seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan di tahun mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan mengarahkan langkah dan upaya kita menuju Desa Kerepkidul yang tertib, sejahtera, maju, aman dan beriman.

Kerepkidul,

April 2010 KEPALA DESA

……………………………

16