LK 1.1. Modul 4

 

LK 1: Lembar Kerja Belajar Mandiri  Judul Modul  Judul Kegiatan Belajar (KB)

4. Administrasi Pajak 1. Dasar Dasar Perpa Perpajak jakan, an, Ketent Ketentuan uan Umum Umum dan  Tata cara Perpajakan 2. Pajak Penghasilan 3. Pajak

No 1

Butir Refleksi Daftar peta konsep (istilah dan definisi) di modul ini

Pertambahan

Nilai

dan

Pajak

Pertambahan Nilai Barang Mewah 4. Pajak Penghasilan Bruto Tertentu, PBB dan BPHTB Respon/Jawaban KEGIATAN BELAJAR 1:

Kegiatan Belajar 1 : 1. Pajak  ada adalah lah kontri kontribus busii kepada kepada negara negara yang ter teruta utang ng or oran ang g

prib pribad adii

at atau au

bada badan n

yan ang g

bersi ersiffat

mema memaks ksa a

berdasarkan berda sarkan undang-unda undang-undang ng dengan tidak mendapatkan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Bea meterai  Merupakan pungutan yang dikenakan atas dokumen dokum en dengan menggunakan menggunakan benda materai ataupun ataupun benda lain. 3. Bea

masuk 

di dima masu sukk kkan an

adalah ke

pung ngu utan

dala dalam m

daer daerah ah

ata atas

baran ang g

pabe pabean an

yang

be berd rdas asar arka kan n

harga/nilai harga /nilai barang itu atau berdasarkan berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. 4. Bea keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang  yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif   yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang 5. Cukai Merupakan pungutan yang dikenakan atas barangbarang bar ang terten tertentu tu yang sudah sudah diteta ditetapka pkan n untuk untuk masing masing-masing jenis barang tertentu. 6. Retribusi se sehu hubu bung ngan an

Merupakan deng dengan an

pung ngu utan

suat suatu u

jasa jasa

yang at atau au

dikenak akan an

fasi fasili lita tas s

ya yang ng

di dibe beri rika kan n ol oleh eh peme pemeri rint ntah ah secar secara a langs langsun ung g dan dan nyat nyata a kepada pembayar. 7. fungs fungsii budgetair budgetair, art artiny inya a paj pajak ak merupa merupakan kan salah salah satu satu sumber sumb er pe pene nerrimaa imaan n pemer emerin inta tah h unt untuk memb membiiay ayai ai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai

 

sumb su mber er

keua keuang ngan an

mema me masu sukk kkan an

nega negara ra,,

uang uang

pe peme merrinta intah h

se seba bany nyak ak-b -ban anya yakn knya ya

6

be berrupay upaya a

untu untuk k

kas kas

negara. 8. fun fungsi gsi

penga pengatur tur,

meng me ngat atur ur

atau atau

ar arti tiny nya a

pajak ajak

melak melaksan sanak akan an

seb sebagai agai kebi kebijak jakan an

alat alat

untu ntuk

pe peme meri rint ntah ah

dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuantujuan tertentu di luar bidang keuangan 9. Paja Pajak k langsung langsung adal adalah ah pajak pajak yang yang har harus us dipiku dipikull ata atau u di dita tang nggu gung ng se send ndir irii oleh oleh Wajib Wajib Pa Paja jak k dan dan tida tidak k dapa dapatt di dili limp mpah ahka kan n atau atau dibe dibeba bank nkan an ke kepa pada da oran orang g lain lain atau atau pihak lain 10. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dap at dibeba dibebanka nkan n atau atau dilimp dilimpahk ahkan an kepada kepada orang orang lain atau pihak ketiga. 11. Stel yaitu u St Stel else sell ini ini diny dinyat atak akan an bahwa bahwa Stelsel sel Nyata Nyata (Riil (Riil) yait pengenaan pajak didasarkan pada objek yang se sesu sung nggu guhn hnya ya terj terjad adii (unt (untuk uk PPh, PPh, ob obje jekn knya ya ad adal alah ah penghasilan). 12. Stel Stelsel sel Anggapan Anggapan (Fiktif) (Fiktif)  yai yaitu tu Stelse Stelsell ini meny menyata atakan kan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan  yang diatur oleh undang-undang. 13. Stel Stelse sell

Camp Campur uran an

peng pe ngen enaa aan n

ini Stel Stelse sell  ini

pajak pajak dida didasar sarka kan n

me meny nyat atak aka an

bahw bahwa a

pada pada komb kombin inasi asi ant antar ara a

stelsel nyata dan stelsel anggapan. 14. Offic yaitu tu Sistem Sistem pemung pemunguta utan n Official ial Assessm Assessment ent System System  yai pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk unt uk menent menentuka ukan n sen sendir dirii jum jumlah lah pajak pajak yang ter teruta utang ng setiap set iap tahunn tahunnya ya sesuai sesuai den dengan gan peratu peraturan ran per perund undang ang-undangan perpajakan yang berlaku 15. Self Assessment System  yaitu Sistem pemungut pemungutan an pajak  yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku 16. With Holding yaitu tu Sistem Sistem pemung pemunguta utan n paj pajak ak Holding System System  yai  yang

memberi

wewenang

kepada

pihak

ketiga

yang

 

ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

Wa Wajjib

Paja ajak

yang

sesuai

dengan

peratu aturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku 17. Tarif proporsional proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu  yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. 18. Tari adalah tarif tarif ber berupa upa persent persentase ase terten tertentu tu Tariff progres progresif  if   adalah  yang sesemakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. 19. Ta Tarif rif

merupa paka kann nn degre degresif  sif   meru

tert terten entu tu

ya yang ng

se sese sema maki kin n

ta tari riff

menu menuru run n

be beru rupa pa

pers persent entase ase

deng dengan an

se sema maki kin n

meningkatnya dasar pengenaan pajak 20. No merupakan akan suatu Nomo morr Poko Pokok k Waji Wajib b Paja Pajak k (N (NPW PWP) P)  merup sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

KEGIATAN BELAJAR 2: 1. Karakter Karakteristik istik Pajak Pajak Penghasil Penghasilan an  yaitu pajak subjektif, pajak langsung, langsung, pajak pusat, sistem sistem self- assessment  dan withholding , dan bersifat progresif  2. Pajak

Penghasilan (PPh)

penghasilan

yang

Pasal

di dipu pung ngut ut

21  adalah Pajak 21 

se sehu hubu bung ngan an

deng dengan an

pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nama dan dalam bentuk apapun apapu n yang diterima atau diperoleh diperoleh wajib orang pribadi dalam negeri. 3. PPh Pasal 22, 22, yaitu pajak penghasilan yang dipungut atas kegiatan meliputi impor barang, barang, ekspor ekspor barang tertentu, terten tu, penjualan penjualan barang tertentu, atau penjualan kepada pembeli tertentu. 4. PPh Pasal 23, yaitu pemotongan pemotongan pajak yang dilakukan ol oleh eh pi piha hak k keti ketiga ga sehu sehubungan bungan dengan dengan penghasilan penghasilan tertentu seperti dividen, bunga, royalty, sewa, dan jasa  yang diterima oleh Wajib Pajak badan dalam negeri,

 

dan bentuk usaha tetap (BUT). 5. PPh Pasal 24, yaitu Pajak penghasilan yang  yang   mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan  yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh seluruh penghasilan penghasilan WP dalam negeri. 6. PPh Pasal 25, yaitu pajak penghasilan yang mengatur tentan ten tang g besarn besarnya ya ang angsur suran an pajak pajak dalam dalam tahun tahun pajak pajak berjal ber jalan an yang yang harus harus dib dibayar ayar sendiri sendiri ole oleh h Wajib Wajib Pajak Pajak untuk setiap bulan. 7. PPh Pasal 26, yaitu yaitu pajak penghasil penghasilan an yang yang mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. 8. Rekonsiliasi Fiskal, Fiskal, merupa merupakan kan usaha usaha menco mencocokan cokan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komers kom ersial ial dengan dengan perbeda perbedaan an yang yang terdap terdapat at dalam dalam laporan lapora n keuangan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan berdasarkan UU perpajakan. 9. Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Keuang angan an Fiskal Fiskal   adalah  adalah  kar karena ena terd terdapa apatt Laporan Keu perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur

akuntansi,

perbedaan

pengakuan

penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. 10. Bed Beda a Tetap Tetap, merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan kome ko mers rsia iall

maupun  maupun 

deng dengan an

biaya

kete ketent ntua uan n

antara tara

akunt nta ansi

Un Unda dangng-un unda dang ng

PPh PPh

 yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan dilaku kan tidak akan diperhitungkan diperhitungkan dengan laba kena ke na

paja pajak. k.

Cont Contoh ohny nya a

an anta tara ra

lain lain

sumb sumban anga gan, n,

entert ent ertain ain (tanpa (tanpa daftar daftar nom nomina inatif tif), ), pen pengel geluar uaran an yan yang g tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan dan penghasilan bunga deposito. 11. Be merupakan kan perbed perbedaan aan pen pengak gakuan uan baik baik Beda da Waktu Waktu, merupa penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya

 

sementara semen tara artinya koreksi koreksi fiskal yang dilakukan dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Contohnya: biaya penyusutan, biaya sewa dan pendapatan laba selisih kurs. 12.Koreksi 12. Koreksi fiskal adalah fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diak diakiba ibatka tkan n

oleh oleh

adan adanya ya

perb perbed edaa aan n

peng pengak akua uan n

metode, manfaat, dan umur, dalam menghitung laba secara komersial atau dengan secara fiskal. 13. Koreksi Fiskal Positif , yaitu koreksi yang koreksi yang menyebabkan laba kena pajak akan bertambah 14. Ko Kore reks ksii

Fi Fisk skal al

Nega Negati tif  f ,

yaitu

koreksi

yang

akan

menyebabkan laba kena pajak berkurang

KEGIATAN BELAJAR 3: Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM) 1. Dasar Dasar-da -dasa sarr PPN dan PPN BM BM a. Mekanisme Mekanisme Pemunguta Pemungutan n PPN dan PPN BM Paja Pa jak k Pert Pertamb ambaha ahan n Ni Nilai lai (P (PPN PN)) adal adalah ah paja pajak k yang yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa. Perbedaan pajak atas konsumsi dengan dengan pajak penghasilan adal ad alah ah paja pajak k peng pengha hasi silan lan memb membeb eban anii peng pengha hasi silan lan keti ke tika ka

peng penghas hasil ilan an

te ters rseb ebut ut

dipe dipero role leh, h,

se seda dang ngka kan n

pajak paj ak atas konsum konsumsi si memb membeba ebani ni pen pengha ghasil silan an ket ketika ika penghasilan tersebut dibelanjakan

b. Pajak Pajak Pertam Pertambah bahan an Nila Nilaii (Value

Added Tax )

Pajak pertambahan pertambahan nilai nilai (PPN) atau

Value Added Tax 

meru me rupa paka kan n paja pajak k atas atas kons konsum umsi si yang yang meka mekanis nisme me pengenaannya secara tidak langsung Pemungutan PPN dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui penjual  yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau  jasa kena pajak kepada pembeli

2. Pengukuha Pengukuhan n Pengusa Pengusaha ha Kena Kena Pajak Pajak (PKP) (PKP) a. Penge Pengert rtian ian Pengu Pengusah saha a Kena Paja Pajak k Peng Pe nger erti tian an

Peng Pengus usah aha a

Ke Kena na

Pa Paja jak k

(PKP (PKP))

ad adal alah ah

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena

 

Paja Pa jak k dan/ dan/at atau au pe peny nyer eraha ahan n Jasa Jasa Kena Kena Pa Paja jak k yang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN

b. Batas Batasan an Pengus Pengusaha aha Kecil Kecil Pengusaha Pengu saha kecil merupakan merupakan pengusaha pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Paja Pa jak k dan/a dan/ata tau u Jasa Jasa Kena Kena Paja Pajak k deng dengan an juml jumlah ah pereda per edaran ran bruto bruto dan/at dan/atau au peneri penerimaan maan bruto bruto tidak tidak lebih dari Rp4.800.000.000

c. Kewaj Kewajiba iban n Pengusa Pengusaha ha Kena Kena Pajak Pajak Pengusaha adalag baik orang pribadi maupun badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau peke pe kerj rjaa aann nnya ya bar aran ang g,

meng mengha hasi silk lkan an

meng mengek eksp spor or

bara barang ng,,

bar aran ang g

me meng ngim impo porr

mela melak kukan ukan

usah usaha a

perdagangan, memanfaat barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengek meng eksp spor or jasa jasa,, at atau au mema memanf nfaa aatt jasa jasa dari dari luar luar Daerah Pabean

d. Tempa Tempatt Peng Penguku ukuhan han PKP Pengusaha Kena Pajak orang pribadi terutang pajak di temp tempat at

ti ting ngga gall

dan/ dan/at atau au

temp tempat at

kegi kegiat atan an

usah usaha a

se seda dang ngka kan n Peng Pengus usaha aha Kena Kena Pajak Pajak bada badan n te teru ruta tang ng pajak di tempat kedudukan dan tempat kegiata usaha

3. Objek PP PPN a. Barang Barang Kena Kena Pajak Pajak dan Jasa Kena Pajak Pajak Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berd be rdasa asark rkan an Unda Undang ng Unda Undang ng PPN, PPN, beru berupa pa bara barang ng bergerak atau barang tidak bergerak, dan barangnya tidak berwujud.  Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdas ber dasark arkan an Undang Undang Undang Undang PPN, PPN, setiap setiap kegiat kegiatan an pelayan ayana an

berdasa asarkan

suatu atu

peri erikatan atan

atau

perbuatan perb uatan hukum yang menyebabkan menyebabkan suatu barang, barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasu ter masuk k jasa yang dilaku dilakukan kan untuk untuk mengha menghasil silkan kan barang karena pesanan atas permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan

 

b. Penye Penyerah rahan an y yang ang Teru Terutan tang g PPN PPN terutang atas penyerahan barang kena pajak atau  jasa kena pajak karena suatu perjanjian, pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/ da n/at atau au

perj perjan anji jian an

se sewa wa

guna guna

peny pe nyer erah ahan an bara barang ng kena kena paja pajak k

usah usaha a

(lea (leasi sing ng), ),

kepa kepada da peda pedaga gang ng

pera pe rant ntar ara a atau atau mela melalu luii juru juru lela lelang ng dan dan Pemak Pemakaia aian n sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak.

c. Objek Objek PPN pasal pasal 4 Unda Undang ng Undan Undang g PPN PPN dikenakan atas delapan objek yaitu penyerahan Bara Ba rang ng Kena Kena Pajak Pajak di dala dalam m Daer Daerah ah Pa Pabe bean an yang yang dilakukan oleh Pengusaha, impor Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean  yang dilakukan oleh Pengusaha, pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari da ri luar luar Daer Daerah ah Pabe Pabean an di da dalam lam Da Daer erah ah Pabe Pabean an,, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud ol oleh eh Peng Pengus usaha aha Kena Kena Paja Pajak k dan dan ek eksp spor or Ja Jasa sa Kena Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

d. Objek Objek PPN pasal pasal 16C Undang Undang Undan Undang g PPN Paja Pa jak k Pert Pertam amba bahan han Ni Nilai lai dike dikenak nakan an atas atas kegi kegiat atan an memb me mban angu gun n

se send ndir irii

ya yang ng

di dila laku kuka kan n

tida tidak k

dala dalam m

kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan adan

yan ang g

has hasilny nya a

digunak akan an

sendiri

atau

digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan

e. Objek Objek PPN pasal pasal 16D 16D Undang Undang Undang Undang PPN PPN Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan

4. Tarif Tarif da dan n Dasar Dasar Pengenaa Pengenaan n Pajak Pajak

 

 Tarif umum Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%. Tarif  Pajak Paj ak Penjua Penjualan lan atas Barang Barang Mewah Mewah diteta ditetapka pkan n paling paling rendah 10% dan paling tinggi 125%.

5. Jeni Jeniss-Je Jeni nis s DPP DPP  Jenis-jenis dasar pengenaan pajak terdiri dari harga jual, penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, Nilai Lain dan Nilai Lain Film untuk Film Cerita Impor

6. Fakt Faktur ur Paja Pajak k a. Fakt Faktur ur Paja Pajak k Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan  Jasa Kena Pajak (JKP) b. Saat Saat Pemb Pembuat uatan an Faktur Faktur Paj Pajak ak c. Ketent Ketentuan uan Pembua Pembuatan tan Faktur Faktur Pajak Pajak d. Dokumen Dokumen Tertent Tertentu u Yang Yang Keduduka Kedudukannya nnya Dipers Dipersemakan emakan Dengan Faktur Pajak e. Larang Larangan an Membua Membuatt Fakt Faktur ur Paj Pajak ak f.

Sanksi

g. Saat Saat Pem Pembu buata atan n Faktu Fakturr Pajak Pajak h. Saat Saat Pembuat Pembuatan an Faktur Faktur Pajak Pajak Gabu Gabunga ngan n i.  j.

Tata Tata Cara Cara Pengga Pengganti ntian an Faktu Fakturr Pajak Pajak yang yang Hilan Hilang g Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Yang Rusak Atau Cacat atau Salah Dalam Pengisian atau Salah Dalam Penulisan

k. Tata Tata Cara Cara Pembat Pembatala alan n Fak Faktur tur Paja Pajak k l.

Peng engemb embal alia ian n Bar aran ang g Kena Kena Paja Pajak k Dan Dan Pe Pemb mbua uata tan n Nota

Ret etu ur,

Pembatalan

Jasa asa

Kena

Pajak

Dan

Pembuatan Nota Pembatalan m. Pelap Pelapor oran an Nota Nota Retu Returr Atau Atau Nota Nota Pemb Pembat atal alan an Da Dalam lam Surat Pemberitahuan Masa PPN

7. Peng Penghi hitu tung ngan an PPN a. Penghitu Penghitungan ngan PPN Kurang Kurang (Lebih) (Lebih) Bayar Bayar PPN yang kurang atau lebih dibayar dihitung dengan mengur men gurang angkan kan pajak pajak masuka masukan n dar darii pajak pajak keluar keluaran. an. Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan,

 

selisihnya selisi hnya merupakan merupakan Pajak Pertambahan Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak

b. Pengkr Pengkredi editan tan P Paja ajak k Masuka Masukan n Mengur Men gurangk angkan an pajak pajak masukan masukan dari dari paj pajak ak keluar keluaran an dikenal dengan istilah pengkreditan pajak masukan

8. SPT SPT Ma Masa PPN PPN a. Bentu Bentuk k dan Nama Nama Form Formuli ulirr SPT Masa Masa PPN PPN Peraturan ini secara garis besar hanya mengatur dan mengakomodasi ketentuan terkait dengan pelaksanaan e-faktur yang tidak diatur dalam PER44/PJ/2010. SPT  Mas asa a

PPN

seba sebaga gaim iman ana a

dit ditetap etapka kan n

dalam alam

PERER-

29/PJ/2015 ini, yang selanjutnya disebut dengan SPT  Masa PPN 1111 b. Langka Langkah-La h-Langk ngkah ah Mengis Mengisii SPT Masa Masa PPN PPN

KEGIATAN BELAJAR 4: A. Dasar-Dasar Dasar-Dasar Pajak Penghasilan Penghasilan Bruto Tertentu (PP 23 2018)  Tarif PPh Final Fina l UMKM resmi turun dari 1% menjadi 0,5%. PP No.. 23 Tahu No Tahun n 2018 2018 merup merupak akan an peng pengga gant ntii atas atas PP No 46  Tahun 2013 yang efektif diberlakukan diberlakukan mulai 1 Juli 2018. beberapa hal penting dalam PP No. 23 Tahun 2018,antara lain:

1) Tarif Tarif PPh PPh Final Final 0,5% 0,5% Bersi Bersifat fat Opsio Opsional nal Wajib pajak dapat memilih tarif dengan skema final 0,5%, atau ata u

skema skema norm normal al yang yang meng mengacu acu

pada pada pasal pasal 17 UU UU

Nomor omor 36 Tahun ahun 2008 008 Sif Sifat opsi opsion onal al ini ini me memb mber erii keuntungan bagi Wajib pajak karena:

a) Wajib pajak (WP) pribadi dan badan yang belum dapat meny me nyel elen engg ggar arak akan an

pemb pembuk uku uan

deng engan

perh pe rhit itun unga gan n

ya yakn knii

dari dari

paja pajak k

0, 0,5% 5%

terti ertib b,

pere pereda dara ran n

bruto ruto/ /omze omzet. t. Namu Namun, n, WP te tettap haru harus s membayar membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi.

b) WP badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih tarif normal yang diatur pasal 17 tentang ang Pajak ajak Penghasi asilan. UU No. 36 

 

Konsekuensinya, tarif PPh akan mengacu pada lapisan pengha pen ghasil silan an kena kena pajak. pajak. WP juga terbebas dari PPh

bila mengalami kerugian fiskal. 2) Peng Pengen enaa aan n Tari Tariff PPh PPh Fi Fina nall 0,5% 0,5% Punya Punya Batas Batas Waktu Waktu (Grace periode). a) 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi. b) 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma. c) 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT. Setelah

batas

waktu

berakhir,

WP

akan

kembali

menggunakan skema normal sesuai pasal 17 UU No.36 untuk mendorong Wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

3) WP yang yang Dikenai Dikenai PPh PPh Final Final Berpengh Berpenghasil asilan an di di Bawah Bawah Rp 4,8 M 4) Siapa Siapa yang yang Dapat Dapat Mema Memanfa nfaatk atkan an PP PPh h Final Final 0,5%? 0,5%? a) Wajib Pajak orang pribadi b) Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, CV, firma, atau PT yang yang memp memper erol oleh eh pe peng nghas hasil ilan an deng dengan an pere pereda dara ran n bruto di bawah Rp 4,8 miliar. c) Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan PP 23  Tahun 2018 dilunasi dengan cara disetor sendiri oleh Waji Wa jib b Paja Pajak k yang yang memi memili liki ki pere pereda dara ran n br brut uto o te tert rten entu tu (dilak (di lakuka ukan n setiap setiap bulan bulan paling paling lam lama a tan tangga ggall 15 bulan bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir ) atau dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak d) Jika disetor oleh pemotong/pemungut, disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Sur at Setora Setoran n Pajak Pajak yang yang tel telah ah dii diisi si atas nama Wajib Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut serta ditandatangani oleh Pemotong atau Pemungut Pajak.

5) Siapa Siapa yang Tidak Tidak Dapat Dapat Memanf Memanfaatk aatkan an PPh Final Final 0,5%

 

a) Wajib Wajib Pajak Pajak orang orang pribad pribadii dengan dengan pen penghas ghasila ilan n yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ini termasuk persekutuan atau firma yang terdiri dari WP orang pribadi pribadi berkeahlian berkeahlian sejenis seperti firma hukum, kantor akuntan dan lain sebagainya. b) Wajib pajak dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. c) Wajib Wajib pajak pajak yang yang pen pengha ghasil silanny annya a tel telah ah dik dikenai enai PPh  yang

bersifat

final

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan perpajakan tersendiri. d) Wajib Wajib pajak pajak dengan dengan penghas penghasila ilan n yan yang g dik dikecua ecualik likan an sebagai objek pajak.

6) Jika Ingin Ingin Mengiku Mengikuti ti Tar Tarif if Skema Norma Normal, l, Wajib Wajib Pajak Pajak Perlu Mengajukan Diri Wajib Waji b paja pajak k yang yang suda sudah h memi memili lih h un untu tuk k dike dikena naii PP PPh h dengan skema normal tidak dapat memilih untuk dikenai PPh Final 0,5%.

B. Pajak Pajak Bumi Bumi Dan Dan Bangun Bangunan an ((PBB) PBB) 1) Das asar ar Huku Hukum m UU Nomo Nomorr 28 Tahu Tahun n 20 2009 09 te tent ntan ang g Pa Paja jak k Daer Daerah ah da dan n Retr Re trib ibus usii Daer Daerah ah (P (PDR DRD) D).. Dasar Dasar huku hukum m lain lain adal adalah ah Peraturan

Bupati

dan

Peraturan

Daerah

(Kota/Kabupaten) masing-masing.

2) Obj Objek Paj Pajak Bumi Bu mi

dan/ dan/at atau au

Bang Bangun unan an

ya yang ng

di dimi mili liki ki,,

di diku kuas asai ai,,

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

3) Dikec Dikecual ualika ikan n Dari Dari Objek Objek Pajak Pajak Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak  yang: a)

Digu Diguna naka kan n

oleh oleh

Peme Pemeri rint ntah ah

da dan n

Daer Daerah ah

un untu tuk k

penyelenggaraan pemerintahan; b) Digunakan Digunakan semata-mata semata-mata untuk melayani kepent kepentingan ingan

 

umum di bidang ibadah, sosial, keseha kesehatan, tan, Pendidikan Pendidikan dan da n

kebu kebuda daya yaan an nasio nasional nal,, yang yang tida tidak k

dimak dimaksu sudk dkan an

untuk memperoleh keuntungan; c) Digunakan Digunakan untuk kuburan, peninggalan peninggalan purbakala, purbakala, atau yang sejenis dengan itu; d) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisa wisata ta,, ta tama man n

nasio nasional nal,, ta tana nah h

peng pengge gemb mbal alaan aan yang yang

dikuasai oleh suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e) Digunakan Digunakan oleh perwakilan perwakilan diplomatic dan konsulat konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f) Di Digu gunak nakan an ol oleh eh ba bada dan n atau atau perw perwak akil ilan an Lemba Lembaga ga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

4) Subj Subjek ek Paja Pajak k Subjek Subj ek Paja Pajak k Bumi Bumi da dan n Bang Bangun unan an Pe Perd rdes esaa aan n dan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manf ma nfaa aatt atas atas Bumi Bumi,, dan/ dan/at atau au memil memilik iki, i,

meng mengua uasai sai,,

dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

5) Meng Menghi hitu tung ng PBB PBB Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif x (NJOP – NJOPTKP)

6) Tahun, Tahun, Saat, Saat, Dan Tempat Tempat Yang Yang Menent Menentukan ukan Pajak Pajak Terutang a) Tahun Pajak  Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwin, yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

b) Saat Terutangnya Terutangnya Pajak Saat Sa at ya yang ng mene menent ntuk ukan an pa paja jak k ya yang ng teru teruta tang ng adal adalah ah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

c) Tempat Terutangnya Pajak  Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah  yang mencakup letak objek pajak. 7) Pendafta Pendaftaran, ran, Penet Penetapan apan,, dan Penagiha Penagihan n

 

8) Tata Cara Pembayara Pembayaran n dan Penyetor Penyetoran an 9) Kebera Keberatan tan dan Bandi Banding ng 10)) 10

Peng Pengen enaa aan n PB PBB B dala dalam m HalHal-Ha Hall Tert Terten entu tu a) Pengenaan PBB pada Perguruan Tinggi Swasta b) Pengenaan PBB pada Rumah Sakit Swasta

C. Bea Perolehan Perolehan Hak Atas Atas Tanah Tanah dan Bangunan (BPHTB) 1) Das asar ar Huku Hukum m Ketentuan mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  (BPHTB) diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahu Tahun n 2009 2009 te tent ntang ang Pa Paja jak k  Dae Daerah rah dan Retrib Retribusi usi Daerah

2) Subj Subjek ek BPHT BPHTB B Pihak yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

3) Obje Objek k BPH BPHTB TB Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

4) Menghitu Menghitung ng Bea Bea Perolehan Perolehan Hak Hak Atas Atas Tanah Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB = Tarif Tarif Pajak Pajak x NPOPKP  

=

5%

x (NPOP – NPOPTKP)

 Jika perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut karena

waris/hib iba ah

wasiat/pemberian

hak

pengelolaan , maka BPHTB yang harus dibayar adalah: BPHTB = 50% x BPHTB yang terutang  

= 50% x 5% x NPOPKP

5) Contoh Contoh Menghi Menghitun tung g BPHTB BPHTB Faisal membeli tanah dan bangunan dengan nilai objek pajak sebesar Rp500.000.000.

 

Besarnya BPHTB yang terutang dihitung sebagai berikut:  NPOP

Rp500.000.000

 NPOPTKP Rp 60.000.000 –   NPOPKP

Rp440.000.000 

Pajak BPHTB yang terutang: 5% x Rp440.000.000 = Rp22.000.000

6) Saat dan Tempat Tempat Terutang Terutang BPHTB BPHTB tempat

terutangnya

pajak

adalah

di

wilayah

Kabupaten/Kota atau Propinsi yang meliputi letak tanah dan atau bangunan.

7) Prose Prosedur dur Pem Pemung unguta utan n BPH BPHTB TB 2

Daftar materi  yang sulit dipahami di modul ini

1. Pembayaran, Pembayaran, Pemotongan/ Pemotongan/Pemung Pemungutan, utan, Dan Pelaporan Pelaporan pajak 2. Perhitungan Perhitungan PPh dengan dengan penghas penghasilan ilan tidak tidak teratur teratur 3. Reko Rekons nsil ilia iasi si Fisk Fiskal al 4. Penghi Penghitun tungan gan PPN PPN Kurang Kurang (Lebih (Lebih)) Baya Bayarr 5. Mekanisme Mekanisme penentua penentuan n objek objek PPN PPN dalam dalam Penyerahan Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean 6. Penghitunga Penghitungan n PPN pasal pasal 16 C Undang-Und Undang-Undang ang PPN/PPN PPN/PPN Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS 7. Kepastian Kepastian nilai dasar penghitung penghitungan an BPHTB BPHTB

3

Daftar materi  yang sering mengalami miskonsepsi

1. Perlawa Perlawanan nan Pasif Pasif dan dan Perlawa Perlawan n Akt Aktif if 2. Beda Beda teta tetap p dan dan beda beda waktu waktu 3. Tarif Pajak Penjualan Penjualan atas atas Barang Barang Mewah Mewah d ditetap itetapkan kan paling rendah 10% dan paling tinggi 125% 4. Terdapat Terdapat perlaku perlakuan an khusus khusus terhada terhadap p pengenaan pengenaan PBB, khususnya untuk perguruan tinggi swasta dan rumah dan rumah sakit swasta krn dipandang sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial tp juga lembaga tersebut mencari laba. Padahal lembaga tersebut termasuk pengecualian obyek pajak