Lingkup Kadastral

TUGAS SISTEM KADASTRAL

Disusun Oleh

:

NAMA Andrian Eka P. Andes Saragi Muhammad Sofyan Satari

A. Pengantar

NIM 13/348733/TK/40996 13/353558/TK/41358 13/347553/TK/40746

TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2016

Kadaster secara etimologis berasal dari bahasa yunani yaitu katastikhon (κατάστιχον) yang kurang lebih bermakna daftar publik yang memperlihatkan rincian kepemilikan dan nilai suatu tanah yang dibuat untuk keperluan perpajakan. Dalam bahasa perancis ; cadastro sedangkan dalam bahasa italia; catastro. Dari definisi diatas terdapat kata kunci yang menjadi roh dari kadaster, yaitu: daftar publik, tanah, kepemilikan, nilai tanah dan pajak(atau penerimaan negara). Menurut FIG, kadaster adalah sebuah sistem berbasis persil dan memiliki informasi tanah yang terbaruyang mengandung catatan tentang kepentingan sebuah tanah (hak, batas, dan kewajiban). Berdasarkan kongres kadaster di Granada, Spanyol, oleh Jurg Kaufmann, definisi kadaster terbagi dua. Pertama,kadaster dalam definisi tradisional adalah persil tanah, yaitu sebidang tanah dengan batas-batas yang ditetapkan, di mana hak milik perseorangan atau badan hukum berlaku. Kedua, kadaster dalam definisi modern adalah objek tanah, yaitu sebidang tanah di mana kondisi homogen ada dalam garis besarnya.Hukum objek tanah dijelaskan oleh isi hukum dari sebuah hak atau pembatasan dan batas-batasdemarkasi saat berlakunya hak atau pembatasan. Daftar publik yang berkaitan dengan kadaster dapat berwujud form atau daftar isian, Daftar publik yang berkaitan dengan kadaster dapat berwujud form atau daftar isian, daftar tabel, dan bahkan peta. Daftar publik berarti dapat diketahui oleh publik yang berkepentingan sesuai dengan kompetensinya. Semua daftar tersebut dapat menjelaskan hubungan antara orang (pribadi ataupun badan hukum) dengan tanah yang dimilikinya. Siapa memiliki apa, letaknya dimana dan apa jenis kepemilikannya. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia mengenal 4 (empat) jenis daftar umum, yaitu Peta Pendaftaran, Daftar Tanah, Surat Ukur dan Daftar Nama. Undang-undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hubungan tanah dengan Bangsa Indonesia bersifat abadi. Hubungan manusia dengan tanah memiliki nilai sosio religius yang sulit dipadankan dengan kepemilikan benda lainnya. Kepemilikan atas tanah berbeda dengan kepemilikan atas hak cipta, pengetahuan ataupun keterampilan. Kepemilikan atas tanah pun masih memiliki perbedaan dibandingkan dengan kepemilikan atas benda seperti kendaraan, emas, dan barang lainnya. Hal ini disebabkan oleh Tanah memiliki beberapa jenis nilai seperti nilai jual, nilai produksi, nilai lokasi, nilai sentimental dan nilai lainnya.

B. KADASTER 2014 Kadaster 2014 adalah publikasi

yang dihasilkan oleh Jurg Kaufmann dan Daniel

Steudler, Ketua dan Sekretaris Kelompok Kerja 7.1 dari Komisi 7 FIG. Publikasi ini menyajikan visi kadaster di masa depan. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan (benchmark) di dunia dalam mengukur reformasi dan pengembangan sistem kadasternya. Indonesia sebagai salah satu anggota FIG juga sepatutnya menggunakan bencmark Kadaster 2014 dalam menilai posisi pengembangan sistem kadaster kita. Kadaster 2014 secara umum menghasilkan 6 (enam) pernyataan yang terkenal tentang visi kadaster dunia pada tahun 2014. Secara umum keenam pernyataan tersebut meliputi missi, organisasi, pengembangan teknis, privatisasi, dan pengembalian biaya dari suatu sistem kadaster. Pernyataan pertama: Kadaster 2014 menyajikan semua hak dan aspek hukum yang melekat diatas tanah secara lengkap termasuk hak publik dan batasan penggunaan tanah. Mengingat jumlah tanah yang terbatas, maka seiring dengan bertambahnya penduduk kebutuhan akan tanah pun akan terus meningkat. Untuk itu pembatasan hak atas tanah yang selama ini seringkali bersifat absolut untuk kepentingan publik akan juga semakin meningkat. Dengan demikian, untuk memberikan kepastian hukum atas tanah, seluruh fakta hukum yang terkait dengan tanah harus secara gamblang disajikan dalam suatu sistem kadaster. Dari pernyataan tersebut secara jelas terlihat bahwa sistem kadaster di tahun 2014 akan memperluas cakupannya dari sekedar menyajikan data bidang tanah dan data hak atas tanah dalam hukum privat seperti pertama kali diperkenalkan sebagai fungsi kadaster tradisional. Mengapa hal ini diperlukan, dengan keterbatasan akan suplay tanah membawa kita pada penggunaan tanah secara intensifikasi. Perlindungan terhadap sumber daya alam termasuk tanah dari eksploitasi besar-besaran, kerusakan atau kehancuran mulai didefinisikan melalui zona atau kawasan lindung yang ditetapkan oleh Negara. Jika tanah yang berbatas disebut bidang tanah, maka zona atau kawasan yang ditetapkan untuk membatasi penggunaan tanah dalam kadaster 2014 ini disebut obyek tanah legal. Kawasan atau obyek tanah legal tersebut biasanya ditetapkan dalam suatu keputusan politik berbentuk peraturan perundangan. Kawasan tersebut jelas sekali memberi dampak kepada kepemilikan atau penguasaan atas suatu bidang tanah. Saat ini meskipun . Pernyataan kedua: “Pemisahan antara peta dan buku tanah akan berakhir”.

Sebelumnya, sistem administrasi pertanahan pada umumnya terpisah antara Kadaster yang menangani peta dengan pendaftaran tanah yang mengadministrasikan buku tanah.Hal tersebut terjadi lebih karena kendala teknologi dimana penggunaan teknologi manual berbasis kertas dan pena tidak memungkinkan adanya solusi lain. Badan Pertanahan Nasional sendiri telah mulai melakukan pembangunan database pertanahan secara elektronik pada tahun 1999 melalui kegiatan Komputerisasi kantor Pertanahan (LOC). Diharapkan kedepan, seluruh Kantor Wilayah, serta Kantor Pertanahan diseluruh Indonesia dapat menerapkan sistem komputerisasi secara online. Layanan online yang dimaksudkan adalah layanan online antara masing-masing Kantor Pertanahan dengan Kantor BPN Pusat, antara Kantor Pertanahan dengan Publik (masyarakat dan PPAT) dan antara Kantor Pertanahan dengan Instansi Lain (Dirjen Pajak dan Tata Kota) Dalam rangka pelaksanaan agenda BPN tahun 2007-2009 mengenai pembangunan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan Sistem Pengamanan Dokumen Pertanahan (SPDP) kegiatan yang dilakukan antara lain document scanning/imaging, pembangunan database tekstual (digitalisasi dan validasi), pembangunan database spasial (digitalisasi dan validasi). Hal ini sesuai pula dengan Keputusan Presiden No.34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan khususnya Pasal 1 yang menyatakan bahwa pembangunan SIMTANAS meliputi antara lain penyusunan basis data tanah-tanah di seluruh Indonesia dan penyiapan aplikasi tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah. Kegiatan BPN dalam rangka mendukung SIMTANAS dan SPDP antara lain penerapan Local Office Computerization (LOC) dan Stand Alond System (SAS) dalam pelayanan pertanahan. keduanya dititikberatkan pada kegiatan-kegiatan pelayanan pertanahan Pernyataan ketiga adalah “Pemetaan Kadaster akan mati, Modelling akan bertahan” Di masa datang, peta harus bukan lagi tempat untuk menyimpan informasi. Peta lebih akan berfungsi untuk menyajikan informasi yang tersimpan pada basis data. Atau lebih tepat lagi peta merupakan adalah output dari menggunakan plotter. Surveyor yang pada masa lalu melakukan dua kegiatan utama kadastral yaitu: pengukuran untuk menentukan lokasi suatu obyek dan melakukan menyimpannya melalui proses pemetaan yaitu penggambaran obyek tersebut di atas peta. Dalam modelling, setelah dilakukan penentuan lokasi suatu obyek dilakukan penghitungan koordinat dan pembuatan model dari obyek sesuai dengan model data yang diterapkan. Hasil dari permodelan obyek tersebut disimpan dalam suatu sistem informasi.

Pernyataan keempat: “Kadaster yang menggunakan kertas dan pensil akan punah” Penggunaan teknologi komputer akan terus meningkat termasuk dalam kadaster. Untuk pencatatan tekstual, hal ini telah teruji dengan ahampir semua pembukuan di dunia telah mulai menggunakan komputer. Meskipun untuk penanganan data spasial masih memerlukan perangkat lunak yang lebih canggih, di masa datang pun komponen spasial tidak akan lebih dari sekerda atribut yang menjelaskan posisi dan bentuk suatu obyek. Pernyataan kelima: “Kadaster 2014 akan lebih banyak diprivatisasi. Kerja sama sektor swasta dan pemerintah akan semakin erat.” Trend yang terjadi di bidang lain menunjukkan banyak unit pemerintah yang dialihkan ke swasta atau bumn sehingga dapat bekerja dengan lebih fleksibel dan memenuhi tuntutan pelanggan. Demikian pula dalam kadaster. Kita lihat bahwa seringkali kegiatan pengukuran dapat dilakukan oleh swasta dengan hasil yang baik. Bahkan seringkali lebih baik dibanding pemerintah. Kebanyakan pekerjaan dalam pembangunan dan pemeliharaan kadastral dapat dilakukan oleh pihak swasta. Namun demikian bukan berarti pemerintah kehilangan fungsi. Pemerintah tetap wajib menjamin keamanan legal dari sistem administrasi pertanahan. Pemerintah juga masih berkewajiban melakukan monitoring dan pengendalian terhadap sistem yang berlangsung. Pernyataan keenam: “Kadaster 2014 akan menjadi swadana” Selama ini kadaster terbatas penggunaanya hanya untuk keperluan pendaftaran tanah dan transaksi jual beli tanah. Dengan demikian informasi yang ada hanya dinikmati oleh segelintir orang yang akan bertransaksi dengan tanah. Pada saatnya nanti informasi kadaster selain memuat data pendaftaran tanah juga memuat seluruh informasi lain yang terkait dengan tanah. Peminat informasi akan semakin beragam tidak terbatas pada pendaftaran tanah. Dengan tingginya permintaan akan informasi tersebut, diprediksi bahwa fee/biaya yang dikenakan untuk memperoleh informasi dapat mengembalikan biaya pembangunan dan pemeliharaan kadaster itu sendiri.

C. JENIS- JENIS KADASTRAL i.

Berdasarkan kepentingannya, kadaster terdiri dari: a. Kadaster Fiskal Kadaster fiskal dapat didefinisikan sebagai inventori (daftar bidang tanah hasil inventarisasi) bidangtanah yang mendukung informasi yang diperlukan untuk melakukan penilaian masing-masing bidangtanah dan juga menentukan pajak terhadap bidang tanah tersebut (Leksono, 2013). Terdapat tiga langkah utama dalam pengoperasian kadaster fiskal. Pertama, penting dilakukanpenggalian dan identifikasi semua bidang tanah yang akan dinilai. Kedua, setiap bidang tanah yangditemukan diklasifikasikan dan dilakukan penilaian. Ketiga, pajak harus ditagihkan terhadap siapayang bertanggung jawab terhadap properti. Orang yang bertanggung jawab melunasi pajak propertitidak harus pemilik properti yang sesungguhnya. Register fiskal mungkin merupakan sumber buktiyang mengacu pada pemilik sebenarnya oleh karena itu seharusnya terdapat hubungan antaramanajemen register fiskal dengan kadaster yuridis. b. Kadaster Hukum Kadaster yang berkekuatan hukum dan berinteraksi langsung dengan masyarakat memiliki peran vital bagi pembangunan. c. Kadaster Pengaturan Kadaster mengatur di mana dan bagaimana pembangunan yang sesuai untuk suatu daerah dengankarakteristik tertentu. d. Kadaster Multi guna Kadaster Multi guna dapat memiliki 2 arti. Yang pertama adalah seluruh data ataupun informasi dibumi, untuk setiap kepentingan, akan memuat atau mengguna bagian data yang sama. Yang keduayaitu sekumpulan data di bumi, yang dapat digunakan oleh berbagai kepentingan.

ii.

Berdasarkan matranya, kadaster terdiri dari: a. Land Cadastre (Kadaster Darat) Kadaster Darat adalah segala sesuatu mengenai register resmi tentang luas, nilai, dan kepemilikan di darat. b. Marine Cadastre (Kadaster Laut) Kadaster laut adalah segala sesuatu mengenai register resmi tentang luas, nilai, dan kepemilikan di daerah laut.

iii.

Berdasarkan sifat, kadaster dibagi menjadi dua : a. kadaster positif Kadaster positif menunnjukan bahwa pemilik tanah menyampaikan petisi untuk pendaftaran haknya pertama kali dan dipublikasi disemua surat kabar untuk mengundang klaim dari orang lain. Kalau ada klaim, maka pengadilan mengadakan hearing atas semuabukti-bukti yang ada serta memutuskan kepemilikan seseorang. b. kadaster negatif kadaster negatif adalah suatu pendaftaran tanah dimana, orang yang memiliki tanah mengajukan kepada notaris untuk diberikan sertifikat hak atas tanah tersebut. Kadaster negative ini biasanya berawal dari peralihan hak kepemilikan dari jual beli. Pemilik yang tercantum dalam akte belum tentu pemilik terakhir.

D. EVOLUSI KADASTER DI INDONESIA a) Masa para kadaster (1626-1837) Pada masa ini, hanya dokumen yang tercatat dalam buku pendaftaran dan belum didukung denganpeta kadaster. b) Masa kadaster lama (1837-1875) Pada masa ini, pengukuran kadaster dilakukan oleh juru ukur berlisensi. c) Masa kadaster baru (1875-1961) Pelaksanaan pendaftaran tanah di sini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hak. Pengukurankadaster yang teliti telah mulai dilaksanakan dan diikuti dengan pembukuan hak yang telahdilaksanakan dengan tertib.

d) Masa kadaster modern (1961-sekarang) Masa ini ditandai dengan pemanfaatan teknologi komputer. Hampir semua kegiatan dalampengukuran, pemetaan, dan pendaftaran tanah yang melibatkan kegiatan pengumpulan, pengolahan,dan manajemen data menggunakan teknologi komputer. Masa ini kemudian dikenal pula sebagai EraInformasi Pertanahan atau Era Informasi Kadaster.

E. Sejarah Singkat Kadaster di Indonesia Pendaftaran Tanah di Indonesia awalnya dimulai pada zaman pemerintahan Hindia Belanda yaitu dengan didirikannya kantor Kadaster (S.1834 – 27). Pendaftaran yang dikenal pada waktu itu hanya pendaftaran untuk hak-hak atas tanah yang tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata Barat (KUH. Perdata) saja. Namun demikian dalam Hukum Adat secara tidak disadari sudah mengenal pendaftaran tanah yaitu adanya keharusan transaksi pemilikan tanah dihadapan Kepala Desa (oleh para ahli hukum adat disebut dengan "terang"). Dengan adanya transaksi yang terang tersebut maka tanah tersebut dianggap sudah terdaftar. Kelemahan yang sangat prinsipiil dari pendaftaran tanah menurut Hukum Adat ini yaitu tidak adanya keseragaman di antara adat yang satu dengan adat lainnya dan tidak sempurnanya daftar induk yang mencatat semua peralihan tanah. Setelah proklamasi kemerdekaan, berangsur-angsur sistem pendaftaran tanah mulai diseragamkan. Namun demikian, sebelum dikeluarkannya PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Menteri Agraria telah mengeluarkan peraturan yaitu PMA No. 9 Tahun 1959 tentang Pedoman tata kerja pendaftaran hak-hak atas tanah. Dengan dikeluarkannya PMA No. 9 Tahun 1959 tersebut maka selain tanah-tanah yang tunduk pada KUH. Perdata Barat dapat dibukukan pula tanah-tanah yang tidak tunduk pada KUH. Perdata Barat. Surat Departemen Agraria No. Unda 1/2/39 tanggal 8 April 1960 tentang pelaksanaan PMA No. 9 Tahun 1959 menyatakan dengan jelas bahwa berhubung masih kurang cukupnya perlengkapan Jawatan Pendaftaran Tanah maka untuk sementara ketentuan PMA No. 9 Tahun 1959 hanya berlaku terhadap Tanah Hak Milik yang baru dan yang diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 15 Tahun 1959.

Berdasarkan cikal bakal pendaftaran tanah, tercatat dalam sejarah pertanahan, untuk pertama kali Bangsa Indonesia memiliki lembaga Pendaftaran Tanah yaitu ditandai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 19 UUPA). Setelah berlangsung lebih dari 3 (tiga) dekade ternyata PP No. 10 Tahun 1961 dianggap tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan perkembangan dan hasilnya tidak memuaskan. Untuk mewujudkan kepastian hukum itu maka dipandang perlu mengadakan penyempurnaan tentang peraturan pendaftaran tanah. Peraturan Pendaftaran Tanah hasil penyempurnaan itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

F. KOMPONEN UTAMA Komponen utama dari kadaster adalah: a. Komponen Tekstual Komponen tekstual biasanya dilakukan menggunakan metode survei tanah. Sebuah metode murah dansederhana adalah dengan menggunakan tabel pesawat atau kotak kaset dan optik. Metode yang lebih canggih termasuk penggunaan pengukuran jarak peralatan elektronik atau “Total Stations”, yang biasanya memberikan akurasi yang lebih tinggi. Posisi pemasangan satelit menggunakan GlobalPositioning System (GPS). Survei kadaster juga dapat dilakukan dengan menggunakan foto udara. Hari ini akurasi tinggi dapatdiperoleh dengan menggunakan metode fotogrametri analitis. GPS juga dapat digunakan untukmengurangi biaya membangun pengendalian tanah. Jenis lain dari peta atau gambar sepertiorthophotos atau hasil cetak foto yang diperbesar dapat digunakan untuk mengurangi biaya didaerah khusus, terutama jika pendekatan sistematis yang digunakan. Komponen ini pada prinsipnya merupakan register tanah yang berisi tentang subjek yang memiliki atas tanah, tentang hak atas tanah yang membebani termasuk batasan-batasan, kewajiban, terkait dengan kepemilikan/ penguasaan atas tanah tersebut. b. Komponen Spasial Komponen spasial merupakan komponen yang mampu menggambarkan bidangbidang tanah secara grafis yang telah tercatat (registered) haknya, dimana masingmasing bidang tanah itu telah memiliki pengenal unik (primary key). Secara lebih

khusus, komponen ini terdiri atas batas tetap (fixed boundaries) dan batas-batas umum (general boundaries). Batas tetap akan memberikan gambaran secara teliti terhadap batas-batas legal bidang tanah. Sedangkan batas umum diperoleh dari pengukuran yang relatif tidak teliti, dimana batas-batas tersebut pada umumnya berupa batas-batas alam seperti sungai dll. c. Komponen Manajemen Crown-Land Komponen ini memiliki tanggung jawab dalam hal administrasi dan menajemen terhadap tanah-tanah yang dimiliki oleh negara. Selain komponen diatas terdapat juga komponen ajudikasi dan dermakasi. Ajudikasi merupakan komponen dalam sistem kadaster yang berfungsi atau bertujuan untuk menetapkan suatu hak. Sedangkan dermakasi bertujuan untuk menetapkan suatu batas wilayah tertentu. Komponen disini sebenarnya memiliki arti yang sama dengan komponen diatas yaitu komponen tekstual dan spasial. Komponen ajudikasi dapat dibilang sama dengan komponen tekstual. Komponen ini sama-sama membicarakan mengenai pemberian hak. Komponen spasial dapat dikatakan sama dengan dermakasi dikarenakan kedua komponen ini membicarakan mengenai pemberian batas wilayah.

G. FUNGSI KADASTER a. Fungsi kadaster yang terkait dengan isu lingkungan Jumlah manusia yang semakin bertambah yang berakibat pada meningkatnya kebutuhan tentunya sangat membebani lingkungan yang serba terbatas ini. Banyaknya alih fungsi lahan pertanian maupun hutan menjadi permukiman maupun untuk pembangunan, berpotensi menimbulkan dampak berupa becana banjir, kekeringan, kelaparan, maupun berkurangnya keanekaragaman hayati. Penggunaan tanah yang tidak sesaui dengan peruntukan dan kemampuan tanah juga akan menimbulkan kerugian bagi lingkungan. Kadaster yang berkekuatan hukum dan berinteraksi langsung dengan masyarakat memiliki peran vital bagi pengendalian semua ini (sustainable development). b. Fungsi kadaster terkait dengan globalisasi Globalisasi mau tidak mau telah memaksa kita untuk terlibat entah sedikit ataupun banyak dalam era pasar bebas. Kepastian keamanan kepemilikan tanah sangat penting

dalam invetasi ekonomi di negara kita. Modern kadaster sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan dan keamanan bagi para pemilik modal baik dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. c. Fungsi kadaster terkait dengan perkembangan teknologi. Teknologi infromasi dan komunikasi (termasuk GIS) telah berkembang pesat dan menciptakan peluang bagi efisiensi dan efektifitas system kadaster. Inventarisasi, recording, management basisdata menjadi lebih cepat dan terhindar dari overlapping. Untuk itu, perkembangan teknologi yang begitu pesat ini sudah semestinya kita ikuti dan terapkan bagi tercapainya modern kadaster. Meskipun harus diingat bahwa tolok ukur dari suksesnya satu sistem kadaster bukan diukur dari hebatnya technology maupun legal aspets yang diterapkan tetapi bagaimana tercipta efisiensi, efektifitas dari prosedur yang digunakan dengan harga yang terjangkau serta dapat memberikan kepastian perlindungan kepemilikan tanah.

H. LATARBELAKANG DIADAKANNYA KADASTER Manusia membutuhkan tempat untuk beraktivitas. Sebelum manusia memenuhi muka bumi, mereka dapat mencari dan menempati tempat-tempat yang mereka inginkan tanpa ada yang mengganggu. Akan tetapi, saat manusia mulai memenuhi bumi dan karena sifat alami manusia yang rakus, mereka mulai menjaga tempat-tempat yang mereka tempati serta mengklaim tanah tersebut sebagai milik mereka karena merak menyadari betapa menguntungkannya tanah yang mereka tempati tersebut. Setelah halhal tersebut terjadi, terpikirkanlah ide tentang bagaimana agar tanah yang mereka miliki terjaga, baik batas-batasnya maupun hak mereka terhadapnya (tanah tersebut). Caranya adalah dengan membuat catatan pendaftaran tanah yang berisi tentang batas-batas tanah, lokasi dan alamat, serta hak-hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum terhadap bidang tanah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA 1. http://kadastersurvey.blogspot.com/2009/03/tanah.html diakses pada hari kamis, 18 Agustus 2016 pada pukul 20.30 WIB. 2. http://www.ut.ac.id/html/suplemen/adpu4436/sejarahdft91.html diakses pada hari kamis, 18 Agustus 2016 pada pukul 20.45 WIB. 3. http://santosa.wordpress.com/2009/03/19/pentingnya-kadaster-bagisustainabledevelopment/ diakses pada hari kamis, 18 Agustus 2016 pada pukul 20.50 WIB. 4. http://www.pengukurantanah.com/survei-kadastral.html diakses pada hari Sabtu 20 Agustus 2016 pada pukul 20.14 WIB. 5. http://tanahkoe.tripod.com/bhumiku/id9.html diakses pada hari Sabtu 20 Agustus 2016 pada pukul 21.14 WIB. 6. Leksono, B. E. (2013, Februari 21).Kadaster Fiskal. Diambil kembali dari 4shared:http://dc263.4shared.com/doc/lplOm0G8/preview.html pada hari kamis, 18 Agustus 2016 pada pukul 20.22 WIB. 7. FIG.(2013, Februari 18). FIG Statement on the Cadatre. Diambil kembali dari FIG:http://www.fig.net/commission7/reports/cadastre/statement_on_cadastre.html pada hari kamis, 18 Agustus 2016 pada pukul 20.18 WIB. 8. Jurnal Identification of 3-Dimensional Cadastre Model for Indonesian Purpose oleh S. HENDRIATININGSIH, Irawan SOEMARTO, Bambang Edhie LAKSONO, Iwan KURNIAWAN, Novi Kristina DEWI and Nanin SOEGITO, pada hari sabtu, 20 Agustus 2016 pada pukul 19.02 WIB