Lembar Kerja Undang Mfk

LEMBAR KERJA UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN P.P yang berlaku Nama Standa r

( ya/tidak )

Jika Ya

Ringkasan P.P

Apakah isi P.P Lebih ketat dari Standar

Nama P.P

Bagaimana kaitannya dengan standar

( ya/tidak )

Apakah ada badan Regulator yang melakukan inspeksi onsite untuk menilai kepatuhan melaksanakan P.P

AKSES KE PELAYANAN DAN KONTINUITAS PELAYANAN (APK) APK.3.5 . APK.5

HAK PASIEN DAN KELUARGA (HPK) HPK1 HPK.1. 6 HPK.2. 3 HPK.6 HPK.6. 2 HPK.11

P.P. = Peraturan Perundangan (berlanjut)

1

LEMBAR KERJA UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN (lanjutan) Ringkasan P.P

Nama Standa r

P.P. yang berlaku ( ya/tidak )

Jika Ya Nama P.P.

Bagaimana kaitannya dengan standar

Apakah isi P.P. Lebih ketat dari Standar ( ya/tidak )

Apakah ada badan Regulator yang melakukan inspeksi onsite untuk menilai kepatuhan melaksanakan P.P.

ASESMEN PASIEN (AP) AP.1.1 AP.1.8 AP.3 AP.5 AP.5.8 AP.6 AP.6.1 AP.6.2 AP.6.7 PELAYANAN PASIEN (PP) PP.1 PP.4.1 P.P. = Peraturan Perundangan

(berlanjut)

2

LEMBAR KERJA UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN (lanjutan) Ringkasan P.P

P.P. Nama yang Jika Ya Standa berlaku Nama P.P. r ( ya/tidak ) PELAYANAN ANESTESI DAN BEDAH (PAB)

Bagaimana kaitannya dengan standar

Apakah ada badan Regulator yang melakukan inspeksi on-site untuk menilai kepatuhan melaksanakan P.P.

Apakah isi P.P. Lebih ketat dari Standar ( ya/tidak )

PAB.1 PAB.2

MANAJEMEN DAN PENGGUNAAN OBAT (MPO) MPO.1 MPO.2 MPO.3 MPO.4. 2 MPO.5 MPO.6 PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN (PMKP)

(berlanjut)

3

LEMBAR KERJA UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN (lanjutan) Ringkasan P.P

Nama Standa r

P.P. yang berlaku ( ya/tidak )

Jika Ya Nama P.P.

Bagaimana kaitannya dengan standar

Apakah isi P.P. Lebih ketat dari Standar ( ya/tidak )

Apakah ada badan Regulator yang melakukan inspeksi on-site untuk menilai kepatuhan melaksanakan P.P.

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI) PPI.3 PPI.71 PPI.3 PPI.10. 6 TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN DAN PENGARAHAN (TKP) TKP.2 TKP.6

MFK.1

Ya

MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK) Pengelolaan Keselamatan Fasilitas Rumah sakit

1.UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja 2.UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3.UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 4.UU No. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 5.PP No. 32 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sedian Farmasi Dan Alkes 6.PP No. 27 Tahun 1999 Tentang Amdal 7.PP No. 63 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion 8.PP. No. 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 9.Kepmenkes No. 432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan

Ya

Ada, dikaitkan dengan perizinan

4

Kerja di Rumah Sakit 10. Kepmenkes No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 11. Permenkes No. 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit 12. Kepmenkes No.1087/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit 13. Permenakertrans R.I No. Per.03/Men/1978 tentang Penunjukan dan Wewenang, serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja 14. Permenakertrans R.I No. Per.01/Men/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan 15.

Permenakertrans R.I No. Per.04/Men/1980 tentang Syarat – syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan

16. Permenakertrans R.I Bejana Tekan

No. Per.01/Men/1982 Tentang

17. Permenakertrans R.I No. Per.04/Men/1985 Tentang Pesawat Tenaga dan Produksi 18. Permenakertrans R.I No. Per.02/Men/1989 Tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir 19. Permenakertrans R.I No. Per.02/Men/1992 (revisi dari peraturan Permenaker 04/Men/1987 dan Permenaker 03/Men/1978) Tentang Tata Cara Penunjukkan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja 20. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Kep.1135/Men/1987 Tentang Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja

21. Keputusan

Menteri

Tenaga

Kerja

R.I

No.

5

Kep.186/Men/1999 Tentang Kebakaran di Tempat Kerja

Unit

Penanggulangan

22. Keputusan Menakertrans R.I No. Kep.-75/Men/2002 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. SMI-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja 23. Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Depnaker R.I No. : Kep.311/BW/2002 Tentang Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik

MFK.4. 2

24. OSHA 1910. Sub bagian E tentang rute jalur keluar, perencanaan tindakan emergency dan pencegahan kebakaran 1. UU No. 1 Tahun 1970 Ttentang Keselamatan Kerja 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 4. PP No. 32 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sedian Farmasi Dan Alkes 5. Kepmenkes No. 432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit 6. Kepmenkes No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 7. Kepmenkes No.1087/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit

Rumah Sakit menyusun Program Untuk menciptakan fasilitas pelayanan pasien yang aman dan mendukung

Ya

Ada, dikaitkan dengan perizinan

8. Permenakertrans R.I No. Per.04/Men/1980 tentang Syarat – syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan 9. Permenakertrans R.I Tentang Bejana Tekan

No.

Per.01/Men/1982

10. Permenakertrans

No.

Per.02/Men/1989

R.I

6

Tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir 11. Keputusan Menakertrans R.I No. Kep.75/Men/2002 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. SMI-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja 12. KepMenKes No. 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum 13. Kep. MenKes No. 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan kerja Perkantoran dan Industri 14. KepMenaker No. 261/MEN/XI/2004 tentang Perusahaan yang wajib melaksanakan pelatihan kerja 15. Intruksi Menaker No. Ins. 11/M/BW/1997 Tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran

MFK.5

1. UU No. 1 Tahun 1970 Ttentang Keselamatan Kerja 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 4. PP No. 32 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sedian Farmasi Dan Alkes 5. PP No. 27 Tahun 1999 Tentang Amdal 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ; 74 Tahun 2001, Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 7. Per Men LH No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label BahanBerbahaya dan Beracun 8. Kepmenkes No. 432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit

Rumah Sakit melakukan Inventarisasi, Perencanaan, Pengadaan,penanganan,penyi mpanan dan penggunaan Bahan Berbahaya

Ya

Ada, dikaitkan dengan perizinan

7

9. Kepmenkes No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 10. Kepmenkes No.1087/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit 11. Permenakertrans R.I Tentang Bejana Tekan

No.

Per.01/Men/1982

12. Kepmenaker No. 187/Men/1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja 13. KepMenaker No. 261/MEN/XI/2004 tentang Perusahaan yang wajib melaksanakan pelatihan kerja MFK.9. 2

1. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 3. Kepmenkes No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Rumah Sakit melakukan coba air dan listrik

uji

Ya

Ada, dikaitkan dengan perizinan

4. KepMenKes No. 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum P.P. = PeraturanPerundangan (berlanjut)

8

LEMBAR KERJA UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN (lanjutan) Ringkasan P.P

Nama Standa r

P.P. yang berlaku ( ya/tidak )

Jika Ya Nama P.P.

Bagaimana kaitannya dengan standar

Apakah isi P.P. Lebih ketat dari Standar ( ya/tidak )

Apakah ada badan Regulator yang melakukan inspeksi onsite untuk menilai kepatuhan melaksanakan P.P.

KUALIFIKASI DAN PENDIDIKAN STAF (KPS) KPS.1 KPS.1.1 KPS.9 KPS.12 KPS.13 KPS.15 KPS.16 MANAJEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI (MKI) MKI.10 MKI.11 MKI.12 MKI.18 MKI.19, 4 MKI.20. 2 P.P = PeraturanPerundangan

9

10