Legitimasi Kekuasaan Dan Kedaulatan2

Legitimasi Kekuasaan dan Kedaulatan

Ditinjau dari sudut hukum tatanegara, negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja daripada alatalat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masingmasing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu.1 Ajaran dari aliran atau teori te ori modern, yang antara lain dikemukakan oleh kranenburg dan Logeman, yang mereka itu menerima persoalan tentang legitimasi kekuasaan itu juga diterima oleh mereka sebagai  persoalan kenyataan pula. Maka sekarang masalahnya atau pertanyaannya adalah : 1. Tentang sumber kekuasaan. 2. Tentang pemegang kekuasaan tertinggi. 3. Tentang pengesahan kekuasaan.

1.Tentang sumber kekuasaan. Ini maksudnya mempersoalkan tentang dari manakah asal atau sumber kekuasaan yang ada didalam negara itu ? ini adalah salah satu pertanyaan perta nyaan yang sebenarnya adalah mempersoalkan tentang legitimasi. Dalam soal ini di dalam ilmu negara  pada prinsipnya mendapatkan dua macam jawaban. Pertama. Jawaban pertama diberikan oleh teori teokrasi, t eokrasi, yang menyatakan bahwa asal atau sumber daripada kekuasaan itu adalah dari Tuhan.2 Pada mulanya, orang menganggap secara lahiriah bahwa segala kekuasaan dalam negeri itu merupakan suatu hal yang mudah, yaitu dianggap sebagai hal yang memang sudah menjadi kehendak Tuhan yang gaib dan tak perlu diselidiki lebih dalam lagi. 3 Teori ini berkembang pada

1

Soehino, Ilmu Negara, Negara, 2005, Liberty, Yogyakarta, hlm. 149.  Soehino, Ilmu Negara, 2005, Liberty, Yogyakarta, hlm. 149. 3  Victor Situmorang , Intisari Ilmu Negara, Negara, 1987, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 38. 2

[1]

 jaman abad pertengahan, yaitu dari abad ke V sampai pada abad ke XV. Penganut daripada teori ini adalah : Augustinus, Thomas Aquinas, Marsilius, dan masih banyak lagi. Kedua. Jawaban yang kedua diberikan oleh teori hukum alam. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat. Sudah mulai dari aliran atau kaum monarkomaken yang dipelopori oleh johannes Althusius, telah mengatakan bahwa kekuasan itu berasal dari rakyat dan asal kekuasaan yang ada pada rakyat ini tidak lagi dianggap dari tuhan, melainkan dari alam kodrat. Kemudian kekuasaan yang ada pada rakyat ini diserahkan kepada seseorang, yang disebut raja, untuk menyelenggarakan kepentingan masyarkakat.4 Menurut Rousseau kekuasaan ada pada masyarakat, kemudian diserahkan kepada raja melalui perjanjian masyarakat secara bertingkat. Sedangkan kalau menurut Thomas Hobbes kekuasaan dari masi ngmasing orang diserahkan kepada raja dengan melalui perjanjian masyarakat secara langsung. 2. Tentang pemegang kedaulatan. Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam setiap analisis mengenai konsep kekuasaan, ada dua hal penting yang terkait, yaitu lingkup kekuasaan ( scope of power ) dan jangkauan kekuasaan (domain of power ). Lingkup kekuasaan mengenai soal aktivitas atau kegiatan yang tercangkup dalam fungsi kedaulatan, sedangkan jangkauan kedaulatan berkait an dengan siapa yang menjadi subyek dan pemegang kedaulatan. 5 Jean Bodin (1530-1596) orang yang pertama memberi bentuk ilmiah pada teori kedaulatan (Souvereiniteit ). Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam negara. Sifat-sifat kedaulatan itu, tunggal, asli, abadi dan tidak terbagi. 6

4

Soehino, Ilmu Negara, 2005, Liberty, Yogyakarta, hlm. 150  Alvi Wahyudi, Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara, 2014, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 77. 6  Abu Daud Busroh , Ilmu Negara, 2001, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 69. 5

[2]

Menurut Bodin, penguasa yag memperoleh kekuasaan tertin ggi hanya untuk kurun waktu tertentu saja, tidak dapat disebut mempunyai kedaulatan, karena tidak lebih daripada suatu alat untuk melaksanakan kehendak dari pihak yang memberikannya kekuasaan tersebut. 7 Rousseau berpendapat, kedaulatan itu adalah penjelmaan dari kemerdekaan dan kehendak umum yang berasal dari aspirasi perorangan sebagai manusia yang memiliki hak-hak azasinya yang tidak dapat dihilangkan. Karena itu menurutnya, kedaulatan adalah satu, utuh dan tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun. 8 Dikutip pendapat William Blackstone, yang dengan tegas menyebutkan bahwa kedaulatan itu baru dapat disebut kedaulatan, jika memenuhi empat syarat yaitu : a. adanya kekuasaan yang tertinggi (supreme);  b. adanya kekuasaan itu tidak dapat disanggah (irresistable); c. adanya kekuasaan yang mutlak (absolut); d. kekuasaan tersebut tidak diawasi (uncintrolled).9 Terhadap masalah atau persoalan ini ada beberapa teori yang memberikan jawaban, yang masing-masing nanti akan menimbulkan suatu ajaran atau teori kedaulatan. a. Teori Kedaulatan Tuhan (Goddelijke/Theocratische

 Souvereiniteit Theorie) Menurut sejarah teori ini paling tua. Teori kedaulatan Tuhan mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah dimiliki Tuhan.10 Kekuasaan raja yang didasarkan atas legitimasi religius

7

 Ramdlon Naning, Gatra Ilmu Negara, 1983, Liberty, Yogyakarta, hlm. 18.  Ramdlon Naning, Gatra Ilmu Negara, 1983, Liberty, Yogyakarta, hlm. 19. 9  Ramdlon Naning, Gatra Ilmu Negara, 1983, Liberty, Yogyakarta, hlm. 21. 10  Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, 2001, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 69. 8

[3]

menjadikan raja menamakan dirinya Tuhan, anak Tuhan Wakil Tuhan. 11 Teori kedaulatan Tuhan dinamakan teri teokrasi, berasal dari kata theos = Tuhan dan kratein = memerintah. Teori ini mengajarkan bahwa pemimpin,  penguasa atau negara memeperoleh kekuasan tertinggi itu dari Tuhan.12 Teori ini berkembang pada zaman abad pertengahan, yaitu antara abad ke V samapai ke XV. Di dalam perkembangannya teori ini sangat era t hubungannya dengan perkembangan agama baru yang timbul pada saat itu, yaitu agama kristen, yang kemudian diorganisir dalam suatu organisasi keagamaan, yaitu gereja, yang dikepalai seorang Paus. Jadi pada waktu itu ada dua organisasi kekuasaan yaitu organisasi kekuasaan negara yang diperintah oleh seorang Raja dan organisasi kekuasaan gereja yang dikepalai oleh seorang Paus, karena pada waktu itu organisasi gereja tersebut mempunyai alat-alat perlengkapan organisasi negara.13 Dalam hubungan teori ini dapat dibagi dalam dua macam : a.

Teori kedaulatan ketuhanan secara langsung (Direchte Theocratische Souvereiniteit). Dalam teori ini raja menganggap dirinya sebagai penjelmaan Tuhan. Contoh, Pharao, Tenno Heika, Singamangaraja, dan lain-lain. Asal-usul kekuasaan yang tertinggi dari suatu negara (kedaulatan) menurut paham ini tidak lain berasal (datangnya) dari Tuhan, karena orang-orang yang beragama  percaya bahwa Tuhan itulah maha pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhanlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di seluruh alam ini, tiada sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuasan negara. 14 Menurut Augustinus, dalam bukunya De Civitate Dei (Negara

Tuhan), menyatakan bahwa kedudukan Gereja yang dipimpin oleh paus

11

 Alvi Wahyudi, Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara, 2014, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 81. 12  Alvi Wahyudi, Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara, 2014, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 81. 13  Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, 2001, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 70. 14  Victor Situmorang, Intisari Ilmu Negara, 1987, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 76.

[4]

lebih tinggi katimbang kedudukan negra yang dipimpin oleh raja. Selanjutnya dikatakan, bahwa adanya negara didunia it u merupakan suatu kejelekan, tetapi keberadaannya sekaligus juga merupakan suatu keharusan.Yang penting adalah terciptanya suatu negeri seperti yang dicitacitakan oleh agama, yaitu kerajaan Tuhan. Dalam bukunya tersebut Augustinus menyebutkan adanya dua macam negara, yaitu Civitas Dei (Negara Tuhan) dan Civitas Terrena (Negara dunia) atau Diabolli (Negara Iblis).15 Hanya negaralah yang membawa keamanan dan kesejahteraan bagi umat manusia, karena negara Tuhan itu mendapat pimpinan dari Tuhan, sedangkan Negara dunia adalah di luar pimpinan Tuhan dan negara dunia adalah buatan setan yang membawa kelaliman, kekacauan, dan kesengsaraan.16  b.

Teori Kedaulatan Tuhan secara tidak langsung. Menurut teori ini raja atau anak Tuhan, melainkan hanya atas nama Tuhan saja. Cir i dari negara yang mempraktekkan teori kedaulatan ini yaitu dipakai oleh raja dalam putusan-putusan atau mengam bil sumpahnya, “The King/Queen by the Grace of God” (Raja/Ratu atas nama/pekenan rahmat Tuhan).17 Tentang hal ini ada beberapa ajaran atau teori, yang kesemuanya

 berasal dari penganut-penganut teori teokrasi. Antara lain adalah : Augustinus, Thomas Aquinas dan Marsilius. Disamping itu masih banyak lagi, yang masing-masing memberikan ajarannya. Persoalan mereka sebetulnya bukanlah mempersoalkan siapakah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan, karena dalam hal ini telah ada persamaan  pendapat, bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan adalah Tuhan.18

15

 Alvi Wahyudi, Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara, 2014, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 81. 16  Victor Situmorang, Intisari Ilmu Negara, 1987, Bina Aksara, Jakarta, h lm. 78. 17  Victor Situmorang, Intisari Ilmu Negara, 1987, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 78. 18  Soehino, Ilmu Negara, 2005, Liberty, Yogyakarta, hlm. 153.

[5]

Dengan demikian teori kedaulatan Tuhan. Tuhanlah yang dianggap segala-galanya. Tuhanlah yang merupakan sumber kekuasaan yang sebenarnya. Semua manusia harus tunduk pada ke kuasaan Tuhan. Inilah yang disebut dengan teori teokrasi. b. Teori Kedaulatan Raja (Vorsten Souvereiniteit Theorie)

Teori kedaulatan raja menyatakan bahwa kekuasaan yang tertinggi ada pada raja dan kekuasaan mutlak pada raja/satu penguasa. 19 Teori kedaulatan raja biasa dikenal dalam sistem monarki atau kerajaan. Dalam teori ini, pengertian negara yang abstrak tersebut dikonkretkan dalam tubuh raja. Ajaran ini disebut “Verkulprings theorie”, yang artinya negara menjelma dalam tubuh raja.20 Teori Kedaulatan raja mengatakan, bahwa semua fungsi kekuasaan negara terpusat dan terkonsentrasi ditangan satu orang, yaitu di tangan raja atau ratu yang memimpin negara secara turun temurun. Bagaimana kekuasaan negara itu dikelola sepenuhnya tergantung kepada kehendak  pribadi sang raja atau ratu tersebut tanpa adanya control yang jelas agar kekuasaan itu tidak menindas atau meniadakan hak-hak dan kebebasan rakyat.21 Bahkan, ketika kekuasaan raja itu terhimpit pula dengan paham teokrasi yang menggunakan prinsip kedaulatan Tuhan, maka doktrin kekuasaan para raja berkembang semakin menjadi absolut. Suara dan kehendak raja identik dengan suara dan kehendak Tuhan yang absolut dan tak terbantahkan.22 Dasar teoretis dari teori ini ialah ajaran dari Thomas Hobbes. Sebagai kita ketahui, menurut Thomas Hobbes, keti ka mengadakan

19

 Sutikno, Filsafat Hukum Bagian 2, 2003, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.

59. 20

 Jazim Hamidi Cs, Ibit, hlm. 8.  Alvi Wahyudi, Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara, 2014, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 84. 22  Jimmy Assiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, 2006, Penerbit Konsitusi Press, Jakarta, hlm. 12. 21

[6]

 perjanjian sosial, rakyat menyerahkan kedaulatan sebulat-bulatnya kepada raja. Dan karenanya raja memegang kekuasaan penuh. 23 Jadi dapatkan disimpulkan, bahwa kedaulatan raja itu untuk rakyat oleh raja (voor het volk maar niet door het volk). Hanya salahnya, raja dalam menjalankan kedaulatannya itu bertindak sewenang-wenang, sehingga menimbulkan kemarahan rakyat dan timbullah monarco machen (monarcho hatters = golongan pembenci raja, antara lain pelopornya John Locke). Karena ajaran tersebut tidak memuasakan, maka timbullah konstruksi yang ketiga, yaitu kedaulatan rakyat (Volks Souvereteit).24 c. Teori Kedaulatan Rakyat (Volk Souvereiniteit Theorie)

Sesuai yang dijelaskan diatas, teori ini muncul akibat ketidakpuasan rakyat terhadap perlakuan yang sewenang-wenang dari raja yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan berdasarkan untuk memenuhi kehendak Tuhan. Raja mendapat limpahan kekuasaan dari rakyat, maka yang memegang kekuasan tertinggi sekaligus pemegang kedaulatan adalah rakyat,. Raja hanya melaksanakan saja aspirasi dan amanat rakyat. Yang terbaik dalam suatu masyarakat, bukan yang dikehendaki oleh raja, tapi apa yang dianggap baik oleh rakyat itu sendiri. 25 Pengajar-pengajar teori ini terutama adalah john Locke dan J.J.Rousseau (1712-1778). Kita harus berhati-hati dalam mempergunakan pengertian kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dapat diartikan pada dua macam : a.

Kedaulatan rakyat dalam arti rakyatlah yang dianggap menjadi sumber atas segala kekuasaan dalam negara. Segala hukum dan  peaturanyang diciptakana oleh rakyat haru ditaati lebih dari hukum atau peraturan mana pun juga, lebih dari hukum yang diperintahkan

23

 Victor Situmorang, Intisari Ilmu Negara, 1987, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 79.  Victor Situmorang, Intisari Ilmu Negara, 1987, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 79. 25  Ramdlon Naning, Gatra Ilmu Negara, 1983, Liberty, Yogyakarta, hlm. 22. 24

[7]

oleh Tuhan sekalipun. Dalam paham ini berlakulah semboyan : Suara rakyat ialah suara Tuhan.  b.

Kedaulatan rakyat dalam arti rakyat merupakna tempat kekuasaan yang tertinggi, kekuasaan mana sebenarnya karunia Tuhan. Karena souvereiniteit menurut paham ini karunia Tuhan, maka kebenaran hukum rakyat wajib diukur (diselaraskan) dengan kehendak Tuhan.26 Jelaslah dari perbedaan diatas, bahwa siapa yang percaya akan

kedaulatan Tuhan, tidak dapat mengikuti paham kedaulatan rakyat dalam arti (a) tersebut diatas, tetapi dapat menjadi pembela kedaulatan rakyat dalam arti (b) diatas dengan sepenuh hati. Dalam perkembangannya, ternyata muncul pendapat lain yang mengatakan bahwa undang-undang yang dimaksudkan tersebut pada dasarnya bukan dibuat oleh rakyat sendiri, tetapi oleh negara karena itu kemudian timbul teori lain, yakni teori kedaulatan negara. 27 d. Teori Kedaulatan Negara (Staats Souvereiniteit Theorie)

Jadi paham ini menyatakan, bahwa kedualatan negara itu datangnya atau asalnya dari negara itu sendiri dan negara itu dipandang sebagai sumbernya kekuasaan. Karena itu terjadinya sebuah negara karena adanya perjanjian antara masyrakat. Jadi kedaulatan itu merupakan himpunan segala kedaulatan, perseorangan dari warga negaranya. Di dalam negara, kemerdekaan asli seseorang hilang karena diserahkan kepada negara. Kemerdekaan dan kekuasaan seseorang telah menjadi merdeka dan kekuasaan negara, kedaulatan negara.

28

Teori kedaulatan negara juga lahir sebagai reaksi atas kedaulatan rakyat. Menurut teori ini negara dianggap sebagai satu kesatuan idea yang  paling sempurna. Negaralah sumber kekuasaan , sumber kedaulatan dalam

26

 Victor Situmorang, Intisari Ilmu Negara, 1987, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 81.  Ramdlon Naning, Gatra Ilmu Negara, 1983, Liberty, Yogyakarta, hlm. 24. 28  Victor situmorang.S.H, Intisari Ilmu Hukum, 1987, Bina Aksara, Jakarta, hlm 27

82.

[8]

negara. Dalam praktik kekuasaan negara itu dipegang oleh para penguasa saja, sehingga menimbulkan negara kekuasaan. Kuatnya kedudukan raja karena mendapat dukungan yang besar dari tiga golongan. Yaitu sebagai  berikut: 1. Angkat perang (armee) 2. Golongan industrialis (junkertum) dan 3. Golongan birokrasi (staf pegawai negara) 29 Goerge jellinek mengatakan bahwa negara adalah organisasi yang dilengkapi dengan sesuatu “kekuatan asli”. Yaitu kekuatan yang tidak diturunkan dari sesuatu kekuatan atau kekuasaan lain yang derajadnya lebih tinggi.30 Menurut faham ini, kedaulatan itu timbul pula karena adanya negara dan oleh karena itu melekat pada negara sebagai suatu keseluruhan yang meliputi unsur unsur daerah, rakyat dan organisasi permintaan kedaulatan tidak dapat dipisah-pisahkan dari keseluruhan tubuh negara. Jadi  pada dasarnya teori ini menyatakan, kekuasaan yang tertinggi terletak pada negara.31  Recht Souvereiniteit Theorie) e. Teori Kedaulatan Hukum (  Teori kedaulatan hukum muncul sebagai penyangkalan terhadap teori kedaulatan negara. Teori ini dikemukakan oleh Huge Krabbe (18571936). Teori kedaulatan hkum menunjukan bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada raja (teori kedaulatan raja) atau juga tidak pada negara (teori kedaulatan negara). Kekuasaan tertinggi berada pada hukum yang  bersumber pada kesadaran hukum pada setiap orang. 32

29

 Jazim Hamidi, Cs, Ibid , hlm. 6.  Alwi Wahyudi, Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara, 2014, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 88. 31  Ramdlon Naning, Gatra Ilmu negara edisi pertama, 1983, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 24. 32  Padmo Wahjono , Ibid , hlm. 156. 30

[9]

Menurut pendapat teori ini, dinyatakan bahwa negara bukanlah satu-satunya sumber hukum. Negara timbul karena kemauan, bukanlah hukum timbul karena kemauan negara sebagai yang diuraikan dalam teori kedaulatan Negara. Negara menjadi karena hukum. Hukum timbul dari dalam Instink  keadilan atau keyakinan hukum manusia. Jadi paham ini menyatakan bahwa kedaulatan negara itu asalnya dari kedaulatan hukum. Menurut John Locke yang menurut pendapatnya hukum itulah yang harus dituruti oleh seluruh rakyat dan pemerintah. Siapa pun tidak boleh betindak diluar atas hukum, atas nama hukum, bila memperkosa keadilan.

33

Lebih tegas lagi perumusan Friedrich Karl von Savigny dalam memandang kedaulatan hukum. Hukum itu adalah ketentuan-ketentuan yang sudah lama terdapat dalam hati sanubari masyarakat dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan kehidupan masyarakat itu se ndiri. Hukum tumbuh bersama-sama dengan perkembangan kesadaran mas yarkat.34 Hal yang sama juga dikemukakan oleh Huge Krabbe, dalam  bukunya “Algemene Staatsleer” mengatakan, bahwa hukum itu ada karena tiap-tiap orang memiliki perasaan bagaimana seharusnya hukum itu.  perasaan bagaiman seharusnya hukum itu. perasaan terhadap hukum terwujud dalam naluri hukum (rechts instink) atau dalam bentuknya yang lebih sempurna, yaitu “kesadaran hukum” (rechts bewustzijn).35 Paham ini memutlakkan dan mendewa-dewakan kesadaran hukum manusia dan beranggapan kesadaran hukum manussia tidak dapat bersalah. Teori kedaulatan hukum telah menimbulkan Negara Hukum seba gai lawan dari Negara Kuasa.36 Demekianlah, pendapat teori ini, pemerintah memperoleh kekuasaannya bukan dari Tuhan atau dari rakyat atau dari negara seperti

33

 Victor situmorang, Intisari Ilmu Hukum, 1987, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 84.  Ramdlon Naning, Gatra Ilmu negara, 1983, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta,

34

hlm. 27. 35

 Alwi Wahyudi, Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara, 2014, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 90. 36  Victor situmorang, Intisari Ilmu Hukum, 1987, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 85.

[10]

teori kedaulatan terdahulu, akan tetapi dari hukum yang berdasarkan atas hukum, sehingga kedaulatan itu berada pada hukum. Baik pemer intah maupun rakyat yang memperoleh kekuasaannya dari hukum itu, wajib tunduk pada ketentuan hukum itu. f. Teori Kedaulatan Lingkungan

Tori kedaulatan lingkungan, merupakan teori atau gagasan terkini yang memperkenalkan konsep kekuasaan oleh lingkungan dan oleh eko sistem. Konsep kedaulatan lingkungan berkaitan dengan istil ah Ekokrasi atau kekuasaan ekologi. Menurut Jimly assiddiqie, teori kedaulatan lingkungan dapat dikembangan dalam konteks kekuasan yang dikontruksikan dalam mekanisme hubungan Tuhan, Alam, dan Manusia. 37 Van Peursen berpendapat bahwa kehidupan manusia dalam kebudayaannya berkembang melalui tiga tahap, yaitu: Tahap pertama, tahap “mistis”, di mana manusia menggantungkan hidupnya secara penuh dan sepenuhnya kepada alam sekitar. Tahap kedua, adalah “antologis”, setelah manusia mengenal ilmu  pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat, sikap manusia terhadap alam menjadi berubah. Manusialah yang menjadi pusat kehidupan. manusia lebih berperan sebagai subyek dirinya sendiri. Manusi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menguasainya, mengeksploitasi dan mengeksplorasi alam untuk kepentingan sendiri. Hal ini menyebabkan kehancuran dalam diri alam semesta. Tahap ketiga, adalah tahap “fungsional”, yaitu timbulnya kesadaran  bahwa manusia tidak lagi menjadi penentu yang mutlak bagi kehidupan alam. Alam dan manusia harus hidup dalam keseimbangan. Lingkungan

37

 Jimly Assiddiqie, green constitution, 2010, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.

117.

[11]

hidup perlu mendapat perhatian, dilindungi, dan dijaga kelest ariannya untuk kelangsungan hidup umat manusia. 38

38

 Alwi Wahyudi, Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara, 2014, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 92.

[12]