Legislasi Dan Etika Veteriner

LEGISLASI DAN ETIKA VETERINER

Pentingnya mata kuliah legislasi dan etika veteriner adalah 1). Menjadi perangkat Profesi Dokter hewan dalam mengambil keputusan dan tindakan. 2). Merupakan kompetensi wajib sehari setelah lulus mengikuti pendidikan kedokteran hewan (berdasarkan OIE maupun kesepakatan Kurikulum Nasional). Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan (Pasal 1 UU No.18/2009). Secara keseluruhan, yang harus diperhatikan oleh drh saat lulus yaitu memenuhi acuan kinerja profesi drh.  Adapun cara memenuhi acuan kinerja profesi drh adalah 1). Menjalankan sumpah dokter hewan dengan menyebut nama tuhan YME, 2). Mampu memberikan layanan jasa medis veteriner secara profesional sesuai dengan kebutuhan masyarakat (client  ). Mampu menjaga respek dan hubungan  profesional yang baik dengan sesama dokter hewan . Mampu menjaga kelestarian dan keharmonisan lingkungan , 3). Mematuhi dan menjalankan peraturan  perundangundangan sesuai kode etik dan ketentuan Negara. Setelah ketiga acuan kinerja profesi drh dilakukan, dokter hewan dapat memiliki Kewenangan Medik Veteriner dalam  Pelayanan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan. Kewenangan Medik Veteriner yang dilakukan untuk Mengambil keputusan medik  dan melakukan tindakan medik. Tindakan sewenang-wenang????? Di standarisasikan oleh OIE, mengenai legislasi itu penting karena merupakan elemen penting dari infrastruktur nasional yang memungkinkan otoritas veteriner untuk melaksanakan fungsi utama mereka termasuk pengawasan, deteksi dini dan kontrol dari penyakit hewan dan zoonosis, keamanan pangan produk hewan, sertifikasi untuk hewan dan produk hewan ekspor. Etika dan legislasi veteriner mendorong terwujudnya integritas dokter hewan terhadap profesinya. Selain itu Pendidikan kedokteran hewan harus mengajarkan etika dan isu-isu nilai untuk mendorong standar perilaku dan mempertahankan integritas profesi (OIE 2012). Kemampuan atau kompetensi yang dimiliki untuk mewujudkan legislasi veteriner adalah Kemampuan untuk melakukan peran dan tugas yang dibutuhkan oleh pekerjaan seseorang ke standar yang diharapkan dan Standar kompetensi yang diharapkan pada waktu tertentu akan “bervariasi dengan pengalaman dan tanggung jawab dan memperhitungkan kebutuhan untuk tetap up to date dengan perubahan dalam praktek (pelayanan sebaik2.nya). Untuk memenuhi kemampuan tersebut, harus memenuhi syarat-syarat dari OIE, Syarat untuk memenuhi kompetensi menurut OIE yaitu : 1. Memiliki Wawasan Veteriner.

2. Menyadari bahwa etika dan legislasi adalah produk hukum, politik, dan kebutuhan masyarakat yang bersifat dinamis dan terus berubah. 3. Memutakhirkan pengetahuan terhadap perkembangan dan permasalahan kesehatan hewan dalam arti luas sebagai best practice Legislasi dan Etika Veteriner 4. Kesiapan (readiness) menjadi agen perubahan melalui Legislasi dan Etika Veteriner Ketika dokter hewan terjun ke lapangan untuk membuat keputusan medis dan tindakan medis yang baik harus dilandasi dengan wawasan veteriner. Wawasan veteriner adalah segala urusan tentang hewan dan penyakit hewan (Pasal 1 UU No. 18/2009) atau segala urusan tentang hewan, produk hewan dan penyakit hewan (Pasal 1 UU No. 41/2017). Contohnya ketika melihat hewan kurus tidak hanya  berkomentar terhadap kurang gizi tp juga karena penyakit. Intinya interaksi antara hewan, manusia, dan lingkungan. Dalam kehidupan yang akan datang, dokter hewan akan memiliki banyak tantangan, apa aja tantangannya????? Etika adalah kumpulan nilai-nilai baik dan buruk yang dipilih manusia untuk melakukan perbuatan yang lebih baik. Etika biasanya digunakan sebagai Cara  bertindak yang lebih baik yaitu : Kumpulan nilai-nilai baik dan benar, Filsafat  pengetahuan, Adat istiadat dan kebiasaan. Etika memiliki perbedaan dan persamaan dengan hukum.

Etika dan hukum memiliki roh atau inti yang menjadi dasar terbentuknya norma dan selanjutnya akan menjadi moral. Moral etika pada suatu pekerjaan maupun kebijakan harus memenuhi 3 unsur : Tidak merugikan masyarakat,bangsa dan Negara; Tidak menyusahkan dalam aplikasinya di masyarakat berbangsa dan bernegara; Tidak mengganggu hak / mengambil hak orang/profesi/kewenangan sewaktu dilaksanakan. Kita harus paham akan moral etika agar memiliki cara  bertindak yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang baik dan benar, sehingga dapat diterapkan di adat istiadat dan kebiasaan. Selain mempunyai moral etika, dokter hewan harus mempunyai Ethical Leadership. Ethical Leadership memiliki unsur :

Cara mewujudkan Ethical Leadership dengan cara seperti bagan dibawah ini: Selalu berbuat baik, Sering berbuat baik, Jarang berbuat baik, Tidak berbuat jahat, Mengurangi berbuat jahat. Kode Etik DRH Mengatur Hubungan Perilaku ETIKAL VETERINER Terdiri atas 4 arah yaitu : 1. Perilaku dalam hubungan etikal sesama dokter hewan. 2. Perilaku dalam hubungan profesional etikal dengan klien (pemilik hewan)/  pengguna jasa dokter hewan. 3. Perilaku dalam memperlakukan hewan (kesejahteraan hewan) 4. Perilaku dalam menunjukkan tanggung jawab luhur terhadap masyarakat, korps /profesi vet, bangsa dan Negara. Komponen yang terdapat dalam kode etik meliputi : Dokter hewan, Dokter hewan lainnya, Lingkungan, pasien, Klien.

Indonesia merupakan Negara hukum, oleh karena itu segala sesuatu harus diatur dengan etika dan UU. Etika digunakan untuk sesuatu urusan dengan sesama drh, sedangkan uu digunakan untuk segala urusan dengan bidang lainnya. Proses tersebut disebut legislasi. Legislasi merupakan proses bagaimana satu norma atau  pemikiran harus diikuti seluruh rakyat untuk dilaksanakan. Proses legislasi ada 4 aspek yaitu :

Ex: pelanggaran pemotongan sapi betina produktif Ex: sapi produktif akan habis

Ex: sapi betina masih muda,  produktif Ex: peternak masih bisa mengembangkan produksi

Konsep UU 18/2009 atau Key Concept of UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah “Kesehatan hewan merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan Peternakan”.

Komponen kode etik dokter hewan : 1. Drh- Drh 2. Drh- client 3. Drh –  pasien 4. Drh - lingkungan Sistematika UU No 18 thn 2009 : Bab 3: Tentang Peternakan

Bab 4: Tentang KesWan

Yudisial review terjadi karena adanya sikap kritis dari masyarakat. Yudisial review terdiri dari 2: a) MK No 137/PPU-VII/2009  b) MK No 2/PPU-IX/2009 Zero Risk : tidak memasukkan hewan dan produk hewan ke dalam Negara yang terbebas dari suatu penyakit (UU no 18 Tahun 2009) Maximum Security : penerapan kebijakan pengamatan maksimum dalam  pemasukan produk hewan asal luar negeri dan peredarannya (UU no 41 Tahun 2014) Kelalaian (sikap kurang hati-hati atau kelapaan) y aitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati akan melakukannya   dengan wajar, atau sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Culpa Lata (kesalahan yang agak berat) merupakan bilamana kelalaian dokter/dokter hewan mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan dan lain –   lain maka diklasifikasikan sebagai kelalaian berat, serius dan kriminal (sanksinya PIDANA). “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun (Pasal 359 KUHP)”.

Malpraktek di dunia kesehatan/medik adalah kelalaian mempergunakan keterampilan dan pengetahuan yang lazim dalam tindakannya sebagai profesional kedokteran menurut ukuran di lingkungan yang sama. Terhadap 2 kelalaian dibawah, dapat dikenakan tindakan administratif  1) Melalaikan kewajiban berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan 2) Melakukan suatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Ada Tiga bentuk Malpraktek:  – Wrong Doing (salah dalam tindakan medik)  – Improper treatment of patient by medical standard (melakukan penyembuhan  pasien yang tidak sesuai dengan standard medis)  – Illegal action for owns benefit while in position of trust (tindakan ilegal untuk kepentingan pribadi sewaktu dalam posisi dipercaya profesionalismenya). Kejahatan (sudut pandang masyarakat) = setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat. Kejahatan (sudut pandang Sosiologis) = perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Kejahatan (sudut pandang yuridis/ hukum) = suatu perbatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Pasal 84 UU 18/2009 a. Memeriksa kebenaran laporan tindak pidana

 b. Memeriksa setiap orang yang terduga c. Meminta keterangan dan bahan bukti d. Memeriksa pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya e. Menyita barang bukti f. Meminta bantuan ahli memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai KUHAP. Peran Keswan menurut OIE 1 Peran dalam notifikasi penyakit suatu Negara 2. Laporan situasi penyakit setiap 6 bulan 3. Laporan tahunan penyakit hewan dengan gambaran rinci