Legal Opinion.doc

Gazebo Law Firma M. NURSAL N.S, AHMAD TAWAKAL PATURUSI & Rekan No Hal : Pendapat Hukum (Legal Opinion) Kepada YTH Sdr. Fajlurrahman Jurdi, S.H Di Jakarta Pusat Adapun dokumen yang telah kami terima dan diteliti sebagai berikut : 1. Foto copy perjanjian antara Centul City dan Fitriani 2. Foto copy perjanjian antara Fitriani dan Ernawati

3. Keterangan yang diambil dari hubungan telpon dan SMS dengan Sdr. Fajlurrahman Jurdi, S.H Setelah mempelajari dokumen-dokumen dan keterangan yang dianggap perlu yang Bapak kirim maka dengan ini kami menyampaikan pendapat hukum sebagai berikut : FAKTA-FAKTA : 1. Bahwa telah terjadi perjanjian pengikatan jual beli antara Centul city dan pihak fitriani mengenai sebidang tanah pada tanggal 30 April 2008 2. Bahwa telah terjadi penyerahan tanah dari pihak centul city dan pihak fitriani 3. Bahwa pihak Fitirani melakukan perjanjian dengan pihak lain yang bernama Ernawati pada tanggal 3 Januari 2011 . perjanjian tersebut mengenai over kredit tanah dari pihak Fitirani ke pihak Ernawati 4. Bahwa perjanjian antara Pihak Fitirani dengan Ernawati diantaranya disepakati hal-hal berikut -

Pihak Fitirani mengoper alihkan sebidang tanah seluas 261 M yang terletak di desa Cita Ringgul kecamatan babakan madan (dahulu kecamatan Cicuruk Kab. Bogor) yang oleh pihak setempat dikenal sebagai jalan bunga Widelia 6 No 17

-

Pihak Fitirani mengoperalihkan tanah tersebut dengan harga 370 juta Rupiah kepada pihak Ernawati yang pembayarannya dilakukan dengan 2 (dua) tahap

-

Pembayaran tahap pertama dilakukan dilakukan oleh Ernawati Pada tanggal 3 januari 2011 atau pada saat penandatanganan perjanjian sebesar 200 juta Rupiah

-

Pembayaran untuk tahap kedua yaitu 170 juta Rupiah tidak ditentukan oleh para pihak

-

Sampai saat ini pihak Ernawati belum melaksanakan sisa pembayaran untuk tahap kedua.

FAKTA-FAKTA YANG TIDAK TERUNGKAP 1. Hak dan kewajiban yang telah dilakukan oleh Pihak Firiani. 2. Alasan Pihak Ernawati tidak melaksanakan Pembayaran Tahap Pertama dan Meminta

Pembatalan. PERMASALAHAN :

✑✎Pihak Ernawati ingin membatalkan perjanjian dan menuntut pengembalian uang. ANALISIS KELEMAHAN & KEUNTUNGAN PIHAK FITRIANI Kelemahan-kelemahan, yaitu : 1. Perjanjian yang kami teliti antara centul City dan Pihak Fitriani , pada pasal 6 yang mengharuskan izin tertulis dari pihak centul city apabila ingin mengalihkan ke pihak ketiga 2. Perjanjian yang dibuat antara Pihak Fitirani dan Pihak Ernawati memiliki buaayak

kelemahan yaitu : -

Perjanjian tidak mencantumkan tempat terjadinya perjanjian

-

Perjanjian TIDAK DITANDA TANGANI oleh pihak pihak pertama yang bias mengakibatkan TIDAK TERJADINYA PERJANJIAN SAMA SEKALI

-

Perjanjian tidak mencantumkuan materai yang diharuskan oleh klausula perjanjian ( bisa dianggap tidak akurat, diragukan otentiknya atau bahkan bias dianggap cacat yuridis)

-

Perjanjian hanya disaksikan dan ditanda tangani oleh satu orang saksi ( akan mengakibatkan lemahnya pembuktian)

-

Tidak mencantumkan waktu pembayaran tahap ke dua.

Kedudukan yang menguntungkan pihak Fitriani Landasan Yuridis 1. Pihak Ernawati tidak boleh membatalkan perjanjian secara sepihak melainkan harus ada kesepakatan dari para pihak dalam hal ini pihak Fitirani. Bahwa berdasarkan pasal 1338 BW Paragraf kedua Indonesia menyebutkan bahwa Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat keduabelah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untu itu 2. Pihak ernawati justru dapat dituntut untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pembayaran tahap kedua, atau pihak Fitriani dapat meminta pembatalan perjanjian disertai dengan uang ganti rugi atas keuntungan yang seharusnya didapatkan. Bahwa berdasarkan pasal 1267 BW Indonesia menyebutkan bahwa Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memilih apakah ia , jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan disertai penggantian biaya , kerugian dan bunga 3. Pihak Fitriani harus membuat Somasi kepada pihak Ernawati agar pihak Ernawati membayar sisa pembayaran untuk tahap kedua Bahwa berdasarkan pasal 1238 BW Indonesia menyebutkan bahwa Siberhutang adalah lalai , apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai , atau demi perikatannya sendiri , ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan 4. Pihak Fitriani dapat membela diri atas segala gugatan dan tuntutan yang diajukan oleh pihak Ernawati dengan menggunakan asas Non ademptleti Contractus. Asas tersebut menyatakan bahwa pihak Fitirani belum melaksanakan kewajibannya mengalihkan

haknya karena pihak Ernawati juga tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa pembayaran untuk tahap kedua KESIMPULAN & SARAN 1. Pihak Fitirani segera memohon untuk membuat persetujuan tertulis secara formal harus

dibuat tanggalnya sebelum tanggal perjanjian yaitu ( 3 januari 2011) 2. Pihak Fitriani segera membuat/melakukan somasi yang berisi agar pihak Ernawati

membayar sisa pembayaran untuk tahap kedua secepatnya, dan disertai ancaman pembatalan atau ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang semestinya didapatkan, pastikan somasi itu diterima pihak Ernawati (ada bukti tanda penerimaan) 3. Siapkan dokumen hukum berupa perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak

(yang asli) dan disertai dengan materai yang cukup, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau lebih. 4. Diusahakan untuk diselesaikan secara non litigasi sebab berperkara di pengadilan

waktunya lama, biaya yang mahal bagi kedua belah pihak serta tidak bisa dijamin kebenarannya. Upayakan agar penyelesaian Non Litigasi tersebut tidak merugikan Pihak Firiani. 5. Apabila diperlukan maka pihak Fitriani dapat melakukan gugatan pembatalan perjanjian

disertai ganti rugi yang diperhitungkan dari jumlah uang pembayaran tahap pertama. Demikian pendapat hukum ini kami sampaikan dan apabila ada yang tidak jelas mohon tidak segan-segan menghubungi kami.

Hormat kami, Nursal NS, S.H.,Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H dan Rekan

Rotterdam, 20 April 1997 Perihal : Mohon Pendapat Hukum Kepada Yth. Kantor Hukum Khusnul-Etty-Ajib Wisma Dharmala Lantai 7 Ruang 003 Jln Sudirman Kav 17, Jakarta Selatan – Indonesia Dengan Hormat, Perusahaan kami sekarang ini bermaksud mengadakan ekspansi ke berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Kami bermaksud melakukan investasi di bidang air minum (leiding water) di beberapa daerah, seperti Semarang dan Makassar. Kami mohon ke kantor saudara memberikan pendapat hukum mengenai keinginan kami tersebut di atas. Kami tunggu secepatnya pendapat hukum saudara, karena pendapaat hukum saudara akan menjadi dasar studi kelayakan proyek investasi tersebut. Hormat kami,

Drs. E.F. Bruining (Direktur Buereau Buitenlandse Betrekkingen)

Gazebo Law Firma M. NURSAL N.S, AHMAD TAWAKAL PATURUSI & Rekan Makassar, 30 April 2011 No : Hal : Pendapat Hukum (Legal Opinion)Sehubungan dengan Rencana Investasi Kepada Yth. NV Nederland Leiding Water Helder Burger Mester Oudland 50 3062 Rotterdam – Nederland Dengan Hormat, Saya, Khusnul Khotimah S.H.,M.H.,LL.M. dari Kantor Hukum Khusnul Ety Ajib, berkantor di Wisma Dharmala Lantai 7, Jalan Jendral Sudirman Kav 17 Jakarta 12910 telah ditunjuk oleh NV Nderland Leiding Water Helder, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda dan berkedudukan di Rotterdam untuk memberikan pendapat hukum sehubungan dengan rencana investasi di bidang pengolahan dan distribusi air minum di Indonesia. Untuk keperluan pendapat hukum tersebut, kami telah memeriksa dan meneliti peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994; 3. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1995; dan 4. Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi

Penanaman Modal Nomor 15/MBOK SUKOHARTO/1994. 5. Surat

Keputusan

Badan

Koordinasi

Penanaman

SUKOHARTO/1991 Tanggal 27 Desember 1991.

Modal

Nomor

: 21/MBOK

Berdasarkan pemeriksaan dan penelitian tersebut diatas, kami berpendapat: 1. Perusahaan anda dapat melakukan investasi di bidang pengolahan dan distribusi air

minum; 2. Pelaksanaan investasi di atas harus berbentuk Perusahaan Patungan (Joint Venture

Company) antara perusahaan anda dan waga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; 3. Di dalam perusahaan patungan tersebut, perusahaan anda dapat menguasai maksimal 95

% dari seluruh modal yang disetor pada waktu pendirian; dan 4. Untuk investasi dimaksud di atas, jumlah investasinya pada dasarnya tidak boleh lebih

kecil dari US $ 1.000.000,00 (Satu Juta Dolar Amerika Serikat). Demikianlah pendapat hukum ini kami buat dalam kapasitas sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri. Hormat saya,

Gazebo Law Firma

Gazebo Law Firma M. NURSAL N.S, AHMAD TAWAKAL PATURUSI & Rekan Ref : No.:03/KEA/IV/1997 Makassar, 21 April 1997 Kepada Yang Terhormat: Direktur NV Nederland Leiding Water Helder Burger Mester Oudlaan 503062 PA Rotterdam, Nederland Hal : Pendapat Hukum Atas Rencana Investasi di bidang Air Minum di Indonesia Dengan Hormat, Menunjuk surat Saudara tanggal 20 April 1997 kepada kami Gazebo Law Firma & Rekan Konsultan Hukum Independen, sehubungan dengan rencana Saudara untuk melakukan investasi di bidang air minum (Leiding Water) di Indonesia. Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan didasarkan kualifikasi sebagai berikut: 1. Berdasarkan Hukum Republik Indonesia, sehingga karenya Pendapat dari segi Hukum ini

tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain. 2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga tanggal dibuatnya Pendapat Hukum (Legal Opinion) ini dan kami tidak bertanggung jawab terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang terjadi seterlah tanggal dibuatnya Pendapat Hukum (Legal Opinion) ini. 3. Pendapat Hukum ini kami berikan berdasarkan kemampuan dan pengetahuan yang terbaik yang kami miliki. Dan kami tidak melakukan penelitian secara khusus terhadap hal-hal yang ada diluar materi yang kami berikan.

Dan kami telah mempelajari peraturan perundang-undangan sebagai berikut: a) Undang-Undang No. 1 tahun 1967 jo Undang-Undang No. 11 tahun 1970 tentang

Penanaman Modal Asing. b) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing. c) Keputusan Presiden No. 31 tahun 1995 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup bagi penanaman Modal. d) Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi /Ketua BKPM No.

15/MBOK SUKOHARTO/1994 Tentang Ketentuan Pelaksaan Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman Modal Asing.

PERMASALAHAN: Dapatkah NV Nederland Leiding Water melakukan investasi di bidang air minum di Indonesia? ANALISIS YURIDIS: 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 UU No. 1/1967 jo UU No. 11/1970 Tentang PMA maka

bidang Air Minum merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara pengusahaan penuh karena termasuk bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak. 2. Berdasarkan pasal 5 dan 6 jo pasal 2 PP 20/1994 Tentang Pemilikan saham dalam

perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing maka Penanaman Modal Asing untuk bidang usaha yang tergolong penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup rakyat banyak seperti air minum hanya dapat dilakukan dalam bentuk patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan tau badan hukum Indonesia yang sekurang-kurangnya 5 % dari seluruh modal yang disetor oleh perusahaan pada waktu pendirian.

3. Bahwa berdasarkan pasal 3 UU No. 1/1967 tentang PMA.pasal 1 PP20/1994 Tentang

Pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing dan pasal 1 ayat (3) MBOK SUKOHARTO Menteri Negara Penggerak Dana INvestasi/Ketua

BKPM

No.15/MBOK

SUKOHARTO/1994

Tentang

Ketentuan

Pelaksanaan Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing tersebut harus berbentuk Perseroan Terbatas menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 4. Berdasarkan Keppres No. 31/1995 Tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup bagi pananaman modal maka pembangunan dan pengusahaan air minum merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing. 5. Berdasarkan pasal 8 ayat (1,2) SK Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM No. 15/MBOK SUKOHARTO/1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing maka perusahaan penanaman modal asing yang melakukan kegiatan usaha dibidang air minum wajib mendirikan perusahaan patungan yang didirikan dengan modal saham perusahaan yang disetor dan diambil bagian oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan/atau warga negara Indonesia.

KESIMPULAN : Pada prinsipnya saudara diperbolehkan untuk melakukan investasi dengan syarat: 1. Perusahaan yang didirikan harus berbentuk perusahaan patungan (Joint Venture

Company) dengan modal yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. 2. Perusahaan patungan (Joint Venture Company) tersebut harus berbentuk Perseroan

Terbatas menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 3. Pendirian perusahaan patungan (Joint Venture Company) tersebut dengan kepemilikan

modal saham perusahaan yang terdiri dari 95 % dimiliki oleh pihak luar (asing) dan modal saham yang 5 % dimiliki oleh pihak lokal (warga negara Indonesia/ atau badan hkum Indonesia). Demikianlah pendapat kami jika ada hal-hal yang kurang jelas harap tidak segan-segan untuk menghubungi kami. Hormat kami,

Gazebo Law Firma

PT ………………………. JAKARTA – INDONESIA Jakarta , 11 Agustus 1998 No. : 00457/N/I/457/1998 Hal : Mohon Pendapat Hukum Lamp. : Contoh Kemasan Kepada Yth. Kantor Gazebo Law Firma Di Makassar, Sulawesi Selatan Dengan hormat, Perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industry makanana berdasarkan lisesnsi dari Societe Produits Nestle SA, Swiss. Perusahaan kami antara memproduksi mie instant merek Maggi. Dalam beberapa bulan terakhir, p[erusahaan kami mengalami kerugian cukup besar, yakni kurang lebih Rp. 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah) akibat dari adanya penurunan penjualan mie instant merek Maggi yang kami produksi tersebut. Penurunan penjualan tersebut akibat dijumpainya di pasaran mie instant yang serupa dengan merek Sakura yang diproduksi PT. Indofood Sukses Makmur, kemasan mie instant Sakura tersebut menggunakan kemasan yang tampilannya sudah dibedakan dengan kemasan mie instant produk kami. Sehubungan dengan permasalah tersebut di atas dan mencegah kerugian yang lebih besar lagi, kami mohon pendapat hukum saudara. Hormat kami, Kurnia Marimas

(Direktur)

Gazebo Law Firma M. NURSAL N.S, AHMAD TAWAKAL PATURUSI & Rekan Makassar, 16 Agustus 2011 Ref No. 234/N/LO/1998 Kepada Yth. Direktur PT. ………………. Jl. Mayjen Suprapto Jakarta, Indonesia Hal :

Pendapat Hukum atas kemiripan kemasan yang diproduksi oleh PT…. dan PT. …..

Dengan hormat, Menunjuk surat PT. ……….. tertanggal 11 Agustus 1998 No. 00457/N/457/1998 yang ditujukan kepada kami, kantor Gazebo Law Firma selaku Konsultan Hukum Independen, sehubungan dengan kerugian yang ditanggung oleh PT…. atas penggunaan kemasan yang tampilannya sulit dibedakan yang mengakibatkan penurunan jumlah penjualan mie instant merek Mago. Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan didasarkan kualifikasi sebagai berikut: 1. Berdasarkan Hukum Republik Indonesia, sehingga karenanya pendapat dari segi hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain. 2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga tanggal dibuatnya Pendapat Hukum (Legal Opinion) ini dan kami tidak bertanggung jawab terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang terjadi setelah tanggal dibuatnya Pendapat Hukum (Legal Opinion) ini. 3. Pendapat Hukum ini kami berikan berdasarkan kemampuan dan pengetahuan terbaik yang kami miliki. Dan kami tidak melakukan penelitian secara khusus terhadap hal-hal yang ada diluar materi yang kami berikan. Adapun contoh kemasan yang telah kami terima dan diteliti sebagai berikut : a. Contoh kemasan produk mie instant merek “Mago“ yang diproduksi oleh PT….. b. Contoh kemasan produk mie instant merek “Sakur“ yang diproduksi oleh PT……. Dan kami telah mempelajari peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1. UU RI No. 19 Tahun 1992 tentang Merek jo. UU RI No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas UU NO. 19 Tahun 1992.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah mempelajari dokumen-dokumen yang dianggap perlu dan contoh kemasan yang Bapak kirim maka dengan ini kami menyampaikan pendapat hukum sebagai berikut : FAKTA-FAKTA : 1. Bahwa PT Nestle adalah perusahaan yang mendapat lisensidari Societe Produits Nestle

SA, Swiss yang begerak dibidang makanan dan memproduksi mie instant merek Maggi. 2. Bahwa dalam beberapa bulan terakhir telah dijumpai di pasaran adanya kemasan mie

instant yang serupa dengan mie instant yang diproduksi oleh PT Nestle (merek Maggi). Kemasan yang serupa tersebut adalah produksi Indofood Sukses Makmur dengan merek sakura. 3. Bahwa kemasan yang dipakai oleh PT Indofood Sukses Makmur tersebut mempunyai

kemiripan kemasan dengan produk PT Nestle. Sehingga membuat masyarakat merasa sulit untuk membedakannya. 4. Bahwa dengan adanya kemiripan kemasan tersebut mengakibatkan adanya penurunan

penjualan mie instant merek Maggi yang diproduksi PT Nestle. 5. Bahwa akibat adanya penurunan penjualan tersebut PT Nestle mengalami kerugian cukup

besar yakni kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). PERMASALAHAN : 1. Dapatkah PT. Nestle mengajukan gugatan kepada PT. Indofood Sukses Makmur akibat

adanya kesamaan kemasan produk mie instant merek Sakura yang diproduksi oleh PT Indofood Sukses makmur ? 2. Dasar Hukum apakah yang dapat digunakan oleh PT Nestle untuk mengajukan gugatan kepada PT Indofood Sukses Makmur ? ANALISIS YURIDIS : 1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 19/1992 jo UU NO. 14/1997 yang dimaksud dengan merek adalah “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angkaangka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya

pembeda dan digunakan dalam kegioatan perdagangan barang atau jasa“. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 19/1992 jo UU No. 14/1997 yang dimaksud dengan merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan dengan barang-barang sejenisnya. 3. Berdasarkan Pasal 1ayat (1) UU No. 19/1992 jo UU NO. 14/1997 di atas maka yang sama adalah kemasannya dan menurut Hukum Indonesia kemasan bukan termasuk merek. Dengan begitu adanya kemasan yang tampilannya sulit dibedakan bukanlah merupakan pelanggaran merek dan tidak dapat digugat bedasarkan hukum merek di atas. 4. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan bagi PT. Nestle untuk mengajukan gugatan kepada PT. Indofood Sukses Makmur, yaitu didasarkan pada hal-hal sebagai berikut : a. Secara Perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata b. Secara Pidana berdasarkan Pasal 382 bis KUHP 5. Bedasarkan Pasal 1365 KUH Perdata unsur yang harus dipenuhi adalah -

Tiap Perbuatan melanggar hukum

-

Membawa kerugian terhadap orang lain

-

Mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian

-

Mengganti kerugian tersebut

Dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata ini,

maka Perusahaan Bapak dapat

mengajukan gugatan ganti rugi yang tidak terbatas jumlahnya, akan tetapi mengenai beban pembuktian (Pasal 1865 KUH Perdata) ada pada perusahaan Bapak (PT Nestle) selaku pihak Penggugat. Bapak dapat mengajukan tuntutan untuk merubah kemasan dan menarik produk mie instant merek Sakura dengan kemasan yang mirip dengan PT Nestle. Dan pihak Bapak harus dapat membuktikan bahwa perusahaan Bapak benarbenar mengalami penurunan jumlah penjualan

mie instant Maggi sehingga

mengakibatkan kerugian karena adanya kesamaan kemasan produk mie instant yang diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur dengan merek Sakura. 6. Pasal 382 bis KUHP (Persaingan curang) unsur-unsurnya: -

Barang siapa

-

Untuk mendapatkan,melangsungkan atau memperluas

-

Debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain

-

Melakukan perbuatan curang Untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu

Ancaman terhadap persaingan curang adalah pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah). Dalam unsur pidana ini yang harus dilaporkan pada pihak kepolisian adalah direksi PT. Indofood Sukses Makmur yang harus bertanggung jawab atas segala hal yang timbul akibat adanya masalah-masalah yang ada di PT. Indofood Sukses Makmur. KESIMPULAN: PT Nestle Indonesia dapat menggugat ke Pengadilan meskipun tidak menggunakan UU Merek, baik secara perdata maupun secara pidana. Dasar hukum yang dapat Bapak gunakan untuk mengajukan gugatan kepada PT Indofood Sukses Makmur secara perdata dengan menggunakan pasal 1365 KUHPerdata dan pidana dengan pasal 382 bis KUHP. Untuk mempermudah penyelesaian kasus Bapak ini sebaiknya kita buktikan dulu kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh PT. Indofood Sukses makmur setelah ada putusan yang bersifat mengikat maka kita ajukan gugatan Perdata sesuai dengan pasal 1365 KUHPer. Demikian pendapat hukum ini kami sampaikan dan apabila ada yang tidak jelas mohon tidak segan-segan menghubungi kami.

Hormat kami,

Gazebo Law Firma M. NURSAL N.S, AHMAD TAWAKAL PATURUSI & Rekan

Jakarta, ....................... 2009 PT. ................................ Jl. ............... ...................................... Jakarta Hal: Permasalahan Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi antara ............dengan....... Berdasarkan Bukti-bukti/ dokumen sehubungan dengan permasalahan Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi antara PT................ selaku Purchaser dengan PT. ........... selaku Supplier untuk Project..................... : Adapun Bukti-bukti /Dokumen-dokumen tersebut antara lain : 1.Surat Keterangan Tanah ................. cq. Lurah dan Camat ................... 2.Surat Keterangan Riwayat Tanah No. .............. cq. Lurah dan Camat ........... 3.Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah No.......... cq. Lurah dan Camat .............. 4.Surat Keterangan Tidak Sengketa No....... cq. Lurah dan Camat ............. 5.Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan PBB. 6.Pernyataan Ijin Warga /Tetangga Kelurahan ...., Kecamatan .............. 7.Surat Kuasa Substitusi No. …………….. tertanggal ……………… 2007. 8.Akta Perjanjian Sewa Menyewa No…, Tgl. ……… 2007 antara …. ….. dengan ……. dihadapan Notaris …… 9.Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi Antara PT. .... dan PT. ......Tgl ........... 2005. 10.RKT DISHUB Kotamadya............. Atas Dasar fakta-fakta tersebut diatas, sebelum kami memberikan analisa secara yuridis / Pendapat Hukum, terlebih dahulu kami akan memberikan kronologis permasalahan sehubungan dengan permasalahan Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi antara .... dengan ...... untuk Project site.....: Bahwa Kami PT. .... selaku kuasa (Supllier) yang ditunjuk/ditugaskan oleh PT ... (Purchaser) berdasarkan Pasal .. dari Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi, dalam hal ini untuk melakukan akuisisi lahan untuk penempatan salah satu infrastruktur telepon seluler milik PT. .... untuk site .................. sebidang tanah seluas kurang lebih ...... m2 dengan perincian: a.Seluas kurang lebih ...m2 dengan ukuran Panjang ... m dan Lebar ... untuk pembangunan,

pengoperasian dan pemeliharaan Menara dan perlengkapannya; b.Seluas kurang lebih .... m2 dengan ukuran panjang .... m dan lebar ...m untuk akses kelokasi menara tersebut. Tanah tersebut merupakan sebagian dari sebidang tanah seluas kurang lebih .... m2 yang terletak di ..........., kepunyaan milik ..... (Owner) seperti ternyata dalam Surat Keterangan Tanah No..... tertanggal ..... 19... yang dikeluarkan Camat ..... Bahwa dalam mengumpulkan dokumen kepemilikan tanah, kami telah melakukan pengecekan mengenai keabsahan dokumen tersebut cq. Kelurahan .... dan Kecamatan ..... dan tanah tersebut tidak pernah silang sengketa dengan pihak manapun maupun mengenai batas-batasnya sesuai dengan (Pasal ... ayat ...) Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi Antara PT. ..... dan PT. ..... Bahwa pada tanggal ....... 2007 kami telah melakukan sosialisasi / ijin warga yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Lingkungan .. (.......), Lurah ....(.........), Camat ....... (.................). Bahwa pada tanggal .......... 2007 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Sewa Menyewa No.... Tanggal ....... 2007 antara(Owner lahan) ...... dan dengan (Suplier)...... QQ / Bertindak untuk dan atas nama PT. ........(Purchaser) dihadapan Notaris......, di ........ Bahwa pada saat dilaksanakannya proses pembangunan menara dan mobilisasi trasportasi material diberhentikan secara sepihak oleh oknum pihak .... ( Pihak ke3.) ...... yang mengklaim lahan yang menjadi obyek sewa tersebut adalah tanah milik (Pihak ke 3 ) tanpa menunjukkan alas hak yang sah secara hukum, sehingga mengakibatkan lahan/ obyek sewa tersebut mengalami gangguan/hambatan dalam proses pembangunan. Bahwa kami/Suplier juga telah mengupayakan dalam penyelesaian keduabelah pihak permasalahan dengan Pihak ke-3 yang menghasilkan kesepakatan berupa kompensasi dan hal tersebut harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tertulis yang dibuat dibawah tangan namun Pihak Legal (Purchaser)..... tidak dapat melakukan perjanjian Sewa dalam bentuk apapun walaupun di bawah tangan atas satu obyek sewa. Bahwa Pihak Purchaser (.............) ingin menarik dan/membatalkan PO (Purchase Order) untuk site tersebut diatas dan meminta pertanggung jawaban kepada Supplier secara penuh seluruh biaya-biaya dan kerugian yang dialami oleh Purchaser (............), termasuk dan tidak terbatas pada pengembalian biaya sewa lokasi serta kerugian atas biaya pembangunan yang telah dikeluarkan. Dengai ini kami /Suplier keberatan apabila dibebankan biaya sewa yang telah diterima oleh ........ selaku Pemilik. Bahwa setelah kami menganalisa dari uraian kronologis diatas dan didukung oleh bukti-bukti /dokumen-dokumen yang ada serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi antara PT. ....... dengan PT. ....... untuk Project..........: Dengan ini kami menyampaikan pendapat hukum atas masalah tersebut diatas : PENDAPAT HUKUM I.ASPEK PERDATA 1.Bahwa berdasarkan Pasal ... ayat.... dari Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi Antara PT. (Suplier).... dan PT. ......(Purchaser), bahwa dalam Pelaksanaan Perjanjian ini kedua belah pihak tunduk pada

hukum yang berlaku diwilayah Republik Indonesia. 2.Bahwa secara kontraktual, sesuai dengan (Pasal .. ayat..) dari Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi Antara PT. .....(Suplier) dan PT. ....(Purchaser), dalam mengumpulkan dan melakukan tindakantindakan yang dianggap perlu dalam rangka pemeriksaan, verifikasi keabsahan Dokumen Kepemilikan Tanah, kami telah melakukan pengecekan mengenai keabsahan dokumen tersebut cq. Kantor Lurah dan Camat ...... dan tanah tersebut tidak pernah silang sengketa dengan pihak manapun maupun mengenai batas-batasnya. 3.Bahwa secara kontraktual, sesuai dengan (Pasal 3 ayat 3 dan 5) Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi Antara PT. ..... dan PT. ....., Dokumen kepemilikan Lahan milik .... (Owner) beserta Dokumen Pendukungnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat 4 (Lampiran 3 butir a.1, a.2 dan a.3), sudah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Purchaser (.......) melalui Surat Kuasa Substitusi No. ...... tertanggal ..... 2007 sebagai dasar pembuatan akta perjanjian sewa menyewa No. ... Tanggal ...... 2007 antara .... .... dengan Tn. .... QQ./ bertindak untuk dan atas nama PT. .... yang bertujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan kepada Purchaser (PT. .....) dihadapan Pejabat Notaris Juli ...., di .... 4.Bahwa secara kontraktual, dalam mengakuisisi lahan /obyek sewa tersebut, kami /suplier telah melakukan sosialisasi/pemberitahuan kepada warga sekitar radius Tower seperti ternyata dalam Pernyataan Ijin Warga/ Tetangga Tanggal ..... 2007 yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Lingkungan ......, Lurah ........., Camat ..... sebagai Dokumen Pendukung Keabsahan Tanah Kepemilikan Owner dalam Pembangunan Menara di lokasi tersebut dari segi Community sesuai (Pasal 1 ayat 4 butir a.1, a.2, dan a.3), dimana atas pemberitahuan mengenai perihal Pembangunan Menara pada lahan/objek sewa tersebut, warga setempat tidak mengajukan claim/tuntutan dan tidak keberatan terhadap Pembangunan Menara di lokasi obyek sewa tersebut. 5.Pada perkembangannya dalam pelaksanaan pembangunan terjadi penghentian sepihak oleh Pihak ke-3 sama sekali diluar dugaan dan kendali kami dan dalam permasalahan yang terjadi sebenarnya kami juga telah melakukan upaya maksimal dan mengeluarkan biaya-biaya yang sangat besar dalam penyelesaian permasalahan dengan Pihak ke-3 dimana Pihak ke-3 tsb tidak dapat menunjukkan alas hak atas Lokasi tersebut Oleh karena keadaan ini, ”diluar kekuasaan para pihak”, karena adanya paksaan pihak ke tiga (........) yang mengakibatkan kami tidak dapat memenuhi perjanjian/ (Overmacht atau Force Majeure) , maka berdasarkan Pasal 13 Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi Lokasi tidak ada satu pihakpun yang dibebankan tanggung jawab atau resiko untuk setiap kegagalan atau penundaan terhadap pelaksanaan kewajiban sesuai dengan kontrak. 6.Bahwa selama proses akuisisi lahan (SITAC) kami tidak pernah mendapat hambatan atau tuntutan dari pihak manapun dan semua dokumen tersebut dibuat sebelum terjadinya masalah, maka hal / peristiwa ini timbul diluar kontrak / Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi Antara PT. ...../Suplier dan PT. ....../Purchaser, oleh karena itu masing-masing pihak tidak dapat menuntut biaya Ganti Rugi atas Peristiwa yang Terjadi Diluar Dugaan/ Kesalahan/ Tidak disengaja Salah Satu Pihak oleh karena tidak dapat dipergunakannya/dinikmatinya obyek sewa tersebut (Pasal 1553 KUHPerdata), maka hal mana kerugian akibat musnahnya barang yang dipersewakan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan karena pada asasnya setiap pemilik barang wajib menanggung segala resiko atas barang miliknya.

7.Bahwa secara kontraktual tersebut diatas maka Perbuatan kami selaku Supplier Tidak dapat dikatakan wanprestasi karena kami telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Prosedur yang tertuang dalam Pasal ........ dari Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi Antara PT. .... dan PT. ......, serta berdasarkan Pembuktian lampiran Fotocopy Dokumen kepemilikan Lahan milik ..... (Owner) beserta Dokumen Pendukungnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat 4 (Lampiran 3 butir a.1, a.2 dan a.3) yang telah kami kumpulkan dimana dokumen asli dari dokumen-dokumen tersebut telah kami serahkan kepada pihak ......../Purchaser. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Lampiran 3 butir b, Pihak Supplier berhak atas uang jasa Milestone I dan Milestone II yang telah diterimanya, karena telah terpenuhinya Persyaratan Kelengkapan Dokumen dan Jangka Waktu Pembayaran sesuai dengan Pasal 6 ayat 3 lampiran 3 butir b dari Perjanjian Jasa Akuisisi Lokasi Antara PT. ....(Suplier) dan PT. .......(Purchaser) 8.Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 (huruf e) dari Akta Perjanjian Sewa Menyewa No...., Tgl. ....... 2007, dibuat oleh ...., Notaris di ..., apabila objek sewa tersebut dikemudian hari terdapat beban/ dan atau penyitaan (beslag) Pengadilan, sengketa dengan pihak lain atau gangguan-gangguan lainnya sehingga menyebabkan Pihak ...... (Pihak kedua) tidak dapat menggunakan obyek sewa tersebut maka ....... selaku Pihak Pertama wajib mengembalikan seluruh uang sewa untuk masa sewa yang belum dinikmati kepada Pihak kedua. 9.Bahwa berdasarkan pertimbangan, kami telah memenuhi semua ketentuan/ prosedur yang tertuang dalam Perjanjian akuisi lahan ......, dan kami mohon pengertian dan pertimbangannya mengenai penggantian biaya pembayaran Lahan agar dibebankan kepada Pihak Owner (.....) sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa No......(Pasal 5 ayat 1 (huruf e) jo.(Pasal 11). Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. PT . ......... (...............................)