Legal Memorandum Mas Supri

LEGAL MEMORANDUM (Pendapat Hukum) Tentang LANGKAH ALTERNATIF ATAS PELAKSANAAN EKSEKUSI TANAH YANG TELAH DIJATUHI PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP PADA PERKARA OVERLAPPING  KEPEMILIKAN TANAH PUTUSAN Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 432/Pdt/G/2014/PN.Bks

A. L egal I ssue

Permasalahan hukum yang muncul adalah : 1. Dapatkah eksekusi atas Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah dilaksanakan, dengan objek sengketa berupa museum taman ismail marzuki yang merupakan milik pemerintah? 2. Pada umumnya, perkara antara masyarakat melawan pemerintah sangat sulit untuk dimenangkan oleh masyarakat, meskipun sudah ada Putusan Pengadilan yang telah  berkuatan hukum tetap, sehingga pertanyaan yang muncul adalah, apabila eksekusi terhadap objek sengketa berupa tanah tidak dapat dilaksanakan, apakah terdapat alternatif  bagi penyelesaian masalah tersebut?

A nswe er  B. B r i ef Answ 1. Pada dasarnya eksekusi terhadap objek hukum yang menjadi sengketa berupa tanah baik yang memiliki bangunan maupun yang belum terdapat bangunan diatas tanah tersebut seharusnya dapat dilakukan dan dilaksanakan,

si tion C. C ase P osition 1.

Pihak Penggugat adalah Nyonya Purnami yang berkedudukan di alamat Jl. Batu Ampar III, Komplek Condet Baru B/29, Rt.017/03, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur dlam hal ini dlikuasakan kepada Kuasanya, Parsaoran Marbun, Advokat,  berkantor di Harlys Residence (basement), Jl. Tomang Tinggi Raya Nomor 2, Jakarta

Barat, berdasarkan surat kuasa Nomor 562/PM&R/14, tgl. 17 September 2014 (terlampir). 2.

Pihak Tergugat adalah Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (YKK PKS TIM) dahulu beralamat di Jl. Cikunir Raya Nomor 12, Rt. 12/13, Kec. Jatiasih, Bekasi dan/atau Jl. H. Dalih Nomor 1, Rt. 03/05, Jakamulia, Bekasi, Jawa Barat, dan sekarang beralamat di Jl. TIM Asih Nomor 8, Pamahan, Kel. Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat (d/a Bpk. Wahban Nuruddin) dan/atau Jl. Dalih Samping Kolam Pancing, Jakamulya, Bekasi, Jawa Barat, dan Pemerintah RI cq Kementerian Dalam  Negeri cq Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

3.

Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas ± 23.754 m2, yang terletak di Desa Jati Mekar, Kec. Jatiasih d/h dikenal Kec. Podok Gede, Kab. Bekasi, Jawa Barat, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 56/ Pdt.G/2006/PN.Bks, tgl. 18 Agustus 2006  jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 336/Pdt/2006/PT.Bdg, tgl. 28 Pebruari 2007 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1928K/Pdt/2007, tgl. 26 Pebruari 2008 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 247PK/Pdt/2010, tgl. 28 April 2011.

4.

Walaupun putusan dimaksud diatas telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde), namun tidak dapat dieksekusi sebagaimana mestinya oleh karena amarnya tidak menyatakan seluruh bukti-bukti hak yang ada diatasnya yang tidak diketahui Penggugat, tidak dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum, sehingga dijadikan alasan oleh Tergugat II menolak putusan tersebut dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengajukan permohonan hak atas tanah miliknya oleh Penggugat, dengan alasan bahwa diatas tanah tersebut ada hak orang lain.

5.

Bukti-bukti hak yang diterbitkan Tergugat II atas nama orang lain, selama ini tidak diketahui Penggugat selaku pemilik sah atas tanah, padahal sebelum gugatan terdahulu

diajukan Penggugat, terlebih dahulu sudah berusaha memperoleh informasi dari Tergugat II apakah diatas tanah milik Penggugat ada diterbitkan hak atas nama orang lain, namun ketika itu jawaban yang diperoleh, tidak ada hak orang lain. 6.

Ketika proses gugatan sedang berlangsung, Tergugat II sudah dipanggil secara sah dan  patut agar hadir dipengadilan dalam perkara Nomor 56/Pdt.G/2006/PN.Bks, dalam kedudukannya selaku Turut Tergugat, namun tidak pernah hadir dan/atau menyuruh kuasanya.

7.

Oleh karena permohonan hak yang diajukan Penggugat ditolak Tergugat II, maka Penggugat dengan terpaksa menggugat Tergugat II di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan diputus gugatan Penggugat dikabulkan, akan tetapi dibatalkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan salah satu alasannya bahwa putusan  pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, harus terlebih dahulu dilakukan eksekusi.

8.

Oleh karena itu, tindakan dan perbuatan Tergugat I dan II yang mengaku-ngaku sebagai  pemilik tanah milik Penggugat, lalu diterbitkan hak diatasnya tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik yang sah, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat yang beritikad baik.

9.

Oleh karena itu, sangat beralasan menurut hukum apabila Tergugat II mencabut dan/atau membatalkan seluruh bukti-bukti hak yang pernah diterbitkan diatas tanah milik Penggugat dengan tanpa hak, untuk kepentingan Tergugat I dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya.

10. Oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang otentik, karenanya sangat  beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dikabulkan sel uruhnya, dan putusan dalam  perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan jawabannya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI : 1. Pengadilan Negeri Bekasi Tidak Kompeten untuk Mengadili perkara perdata Nomor

432/Pdt.G/2014/PN.Bks . a. Permohonan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Bekasi adalah mengenai Permohonan Pencabutan / Pembatalan Hak Atas Tanah berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah yang disengketakan yang diterbitkan oleh Tergugat 2.  b. Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan ta ta usaha negara dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Permohonan Penggugat tersebut secara tegas menunjukkan materi gugatan diluar kompetensi Pengadilan Negeri Bekasi. 2. Tentang tanah obyek gugatan :

a. Tanah Obyek gugatan yang didalilkan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 432/Pdt.G/2014/PN.Bks tertanggal 23 September 2014, dan perkara perdata sebelumnya Nomor 56/Pdt.G/2006 tertanggal 18 Agustus 2006 telah salah obyek gugatannya, tidak jelas(kabur) atau tidak ada/fiktif obyek gugatannya;  b. Tanah obyek gugatan Penggugat yang didalilkan dalam posita gugatan perkara  perdata no: 432/Pdt.6/2014/PN Bks tertanggal 23 September 2014 dan atau dalam  perkara perdata no: 56/Pdt.G/2006/PN.Bks, Tgl. 18 Agustus 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 336/Pdt/2006/PT.Bdg, tgl. 28 Pebruari 2007  jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor1928K/Pdt/2007, Tgl. 26 Pebruari 2008

 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor247PK/Pdt/2010, tgl. 28 April 2011 senyatanya tidak ada tanah obyek tanahnya obyek gugatannya/fiktif, atau tidak jelas/kabur atau salah obyek karena disamping Penggugat tidak bisa menyebutkan batas batas tanah obyek gugatannya : sebelah utara : batas apa ? atau mana batasnya ?, demikian juga batas-batas tanah obyek gugatan sebelah barat, timur dan selatan : batasnya apa ? atau mana batasnya ? tidak ada, atau Penggugat tidak bisa menunjukkan batasnya. Demikian juga identitas tanah obyek gugatan juga tidak ada, dan Penggugat juga tidak bisa menyebutkannya - padahal syarat pokok obyek gugatan atastanah, atau Penggugat mendalilkan punya hak atas tanah yang didalilkan dalam gugatan - Penggugat harus punya bukti hak atas tanahnya dan juga harus menunjukkan batas-batas tanahnya serta identitas tanah yang digugatnya secara benar dan jelas. Kalau Penggugat tidak dapat menyebutkannya - maka oleh karena tanah obyek gugatan yang didalilkan Penggugat tidak jelas(kabur), fiktif atau tidak ada atau salah karenanya gugatan Penggugat haruslah di tolak atau tidak dapat diterima. c. Dalil gugatan Penggugat menyatakan mempunyai tanah seluas + 23.754 m2 sebagaimana posita gugatan point Nomor1 tetapi tanah obyek gugatannya tidak ada atau salah obyek, secara hukum tidak bisa dijadikan obyek gugatan dalam suatu tuntutan untuk menuntut suatu hak, apalagi untuk dijadikan dasar atau alas hak untuk menuntut hak kepemilikan tanah. d. Dalil gugatan Penggugat atas dasar putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 56/Pdt.G/2006/PN.Bks, Tgl. 18 Agustus 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 336/Pdt/2006/PT.Bdg, tgl. 28 Pebruari 2007 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor1928K/Pdt/2007, Tgl. 26 Pebruari 2008 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor247PK/Pdt/2010, tgl. 28 April

2011 adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali, karenanya dalam putusan  perkara tersebut tanahnya obyek gugatan tidak jelas/kabur, fiktif, atau tidak ada, salah obyeknya  –   karena tidak ada batas-batas tanahnya secara jelas baik sebelah Barat, Utara, Timur dan Selatan, apalagi identitas tanahnya juga tidak ada karenanya dalil tanah obyek gugatan dalam perkara tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum suatu hak atau menetapkan suatu hak kepemilikan seseorang. Karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima. Apalagi mengenai obyek tanah dalam gugatan yang didalilkan Penggugat dan yang dijadikan dasar kepemilikan Penggugat - hanya didasarkan Akta Hibah yang katanya Penggugat dibuat dihadapan Soedirdjo, SH notaris di Bekasi yaitu Akta hibah nomor : 1)  No : 1957/626/PDG/1988 TANGGAL 31 Desember 1988 2)  No : 1958/627/PDG/1988 TANGGAL 31 Desember 1988 3)  No : 1959/628/PDG/1988 TANGGAL 31 Desember 1988 4)  No : 1960/629/PDG/1988 TANGGAL 31 Desember 1988 5)  No : 1962/632/PDG/1988 TANGGAL 31 Desember 1988 6)  No : 1962/631/PDG/1988 TANGGAL 31 Desember 1988 dan ternyata akta hibah yang dijadikan dasar hukum gugatan perkara perdata  Nomor 56/Pdt.G/2006/Pn.Bks tertanggal 18 Agustus 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 336/Pdt/2006/ PT.Bdg, tgl. 28 Pebruari 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor1928K/Pdt/2007, Tgl. 26 Pebruari 2008 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor247PK/Pdt/2010, tgl. 28 April 2011, dan juga perkara dalam perkara perdata Nomor432/ Pdt. G/2014 / Pn.Bks tertanggal 23 September 2014 tidak benar, asli tetapi palsu atau aspal. Selain akta hibah yang tidak benar, masing-masing akta hibah didukung dengan girik atau

Surat Ketetapan Ipeda yang juga tidak benar, asli tetapi palsu atau juga aspal. Dengan demikian secara formil, materiil, dasar hukum gugatan Penggugat atas tanah seluas + 23.754 m2 yang berdasarkan akta hibah dan alas hak berupa girik atau surat ketetapan Ipeda yang tidak benar atau asli tetapi palsu atau aspal, tersebut –  karenanya haruslah ditolak dan atau tidak dapat diterima. D.  Analysis

1. Dapatkah eksekusi atas Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah dilaksanakan, dengan objek sengketa berupa museum taman ismail marzuki yang merupakan milik pemerintah? Konsep kepastian hukum merupakan hal yang lahir dari konsep the rule of the law, dimana konsep tersebut dalam hukum positif di Indonesia terdapat pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Utrecht seperti yang dikutip oleh Riduan Syahrani, dalam buku Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.1 Pengaturan mengenai tanah terdapat pada Pasal 506 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan. “Barang tak bergerak adalah..1. tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya.”2 Mengenai kepemilikan atas tanah terdapat dua perspektif yang digunakan penulis pada makalah ini yaitu perspektif hukum acara perdata dan hukum agraria. Dalam Pasal 571 Kitab

1

  Riduan Syahrani,  Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, hlm.23. 2  Tim Visi Yustisia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Jakarta : Tim Visi Yustisia, 2015. hlm. 115

Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa “Hak milik atas sebidang tanah meliputi hak milik atas segala sesuatu yang ada di atas dan di dalam tanah itu. (KUHPerd. 591.) Di atas sebidang tanah, pemilik boleh mengusahakan segala tanaman dan mendirikan bangunan yang dikehendakinya; hal ini tidak mengurangi pengecualian-pengecualian tersebut dalam Bab IV dan VI buku ini. Di bawah tanah itu ia boleh membangun dan menggali sesuka hatinya dan mengambil semua hasil yang diperoleh dari galian itu; hal ini tidak mengurangi  perubahan-perubahan dalam perundang-undangan dan peraturan pemerintah tentang  pertambangan, pengambilan bara, dan barang-barang semacam itu.”3 Mengenai kepemilikan atas tanah itu sendiri dalam Pasal 572 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa “Setiap hak milik harus dianggap bebas. (KUHPerd. 624.) Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu.”4 Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria  pemberian

menurut

Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, adat

dan

perbuatan-perbuatan

lain

yang

dimaksudkan

untuk

memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Mengenai eksekusi, berdasarkan Pasal 191 ayat 1 RBG menyatakan, “pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuanketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada

3 4

 Ibid., hlm. 125-126  Ibid., hlm. 126

keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit. 5 Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat 1 RBG, seharusnya eksekusi dapat dilakukan meskipun ada upaya banding dan perlawanan, terlebih lagi dalam perkara Putusan Pengadilan  Negeri Bekasi Nomor 432/Pdt/G/2014/PN.Bks sudah memiliki kekuatan hukum tetap sebelumnya dimana dalam perkara perdata no: 432/Pdt.6/2014/PN Bks tertanggal 23 September 2014 dan atau dalam perkara perdata no: 56/Pdt.G/2006/PN.Bks, Tgl. 18 Agustus 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 336/Pdt/2006/PT.Bdg, tgl. 28 Pebruari 2007 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor1928K/Pdt/2007, Tgl. 26 Pebruari 2008 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor247PK/Pdt/2010, pihak penggugat dimenangkan dalam perkara tersebut di atas dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun dalam perkara tersebut di atas, eksekusi terhadap tanah taman ismail marzuki sulit untuk dilakukan karena adanya upaya kesewenang-wenangan dari pihak taman ismail marzuki yang berada dibawah naungan pemerintah, dan merasa memilki kekuasaan, bahkan  berani mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi Tidak Kompeten untuk Mengadili  perkara perdata Nomor 432/Pdt.G/2014/PN.Bks. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui, bahwa eksekusi akan sangat sulit dilakukan dikarenakan kecenderungan badan dan atau aparatur pemerintah yang merasa memiliki kekuasaan cenderung tidak memiliki kesadaran atas hukum positif yang berlaku dan cenderung memiliki sikap kesewenang-wenangan dalam menghadapi masyarakat, sehingga meskipun pengadilan negeri bekasi sudah menetapkan bahwa kepemilikan atas tanah yang memiliki hak atas sebidang tanah seluas ± 23.754 m2, yang terletak di Desa Jati Mekar, Kec. Jatiasih d/h dikenal Kec. Podok Gede, Kab. Bekasi, Jawa Barat, sesuai Putusan Pengadilan  Negeri Bekasi Nomor 56/ Pdt.G/2006/PN.Bks, tgl. 18 Agustus 2006 jo Putusan Pengadilan

5

 Ibid., hlm. 320

Tinggi Bandung Nomor 336/Pdt/2006/PT.Bdg, tgl. 28 Pebruari 2007 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1928K/Pdt/2007, tgl. 26 Pebruari 2008 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 247PK/Pdt/2010, tgl. 28 April 2011, jatuh ketangan penggugat, namun eksekusi sampai dengan makalah ini dibuat sulit untuk dilaksanakan. 2.

Pada umumnya, perkara antara masyarakat melawan pemerintah sangat sulit untuk dimenangkan oleh masyarakat, meskipun sudah ada Putusan Pengadilan yang telah  berkuatan hukum tetap, sehingga pertanyaan yang muncul adalah, apabila eksekusi terhadap objek sengketa berupa tanah tidak dapat dilaksanakan, apakah terdapat alternatif bagi penyelesaian masalah tersebut? Dalam perkara ini dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 56/

Pdt.G/2006/PN.Bks, tgl. 18 Agustus 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 336/Pdt/2006/PT.Bdg, tgl. 28 Pebruari 2007 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1928K/Pdt/2007, tgl. 26 Pebruari 2008 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI  Nomor 247PK/Pdt/2010, bahwa sebenarnya perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (Putusan PK) sehingga seharusnya eksekusi atas objek sengketa tetap dapat dilaksanakan oleh penggugat sebagai pihak yang menang berdasarkan Pasal 191 ayat 1 RBG.  Namun dalam perkara ini pihak yang dihadapi adalah pihak pemerintah yang arogan dan memaksakan kehendak (tergugat I yayasan taman ismail marzuki dan tergugat II BPN kota Bekasi), eksekusi atas putusan pengadilan PN-PK tidak dapat dilaksanakan sehingga seharusnya, dalam gugatan ini, pihak penggugat mengajukan gugatan yang didasarkan Pasal 208 RBG dan Pengadilan Negeri Bekasi dalam gugatan baru ini juga dengan bijaksana menetapkan solusi dari tidak dilaksanakannya eksekusi dengan mengacu pada Pasal 208 RBG yang menentukan apabila eksekusi terhadap objek fisik yang tidak bergerak tidak dapat dilakukan maka dapat dilakukan dengan eskekusi dalam bentuk penggantian hak dalam

 bentuk uang atau eksekusi terhadap barang yang memiliki nilai yang sama dengan objek yang disengketakan.  Namun masalahnya Pengadilan Negeri Bekasi pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi  Nomor 432/Pdt/G/2014/PN.Bks hanya mengulangi putusan yang telah diputus sebelumnya, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 56/ Pdt.G/2006/PN.Bks, tgl. 18 Agustus 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 336/Pdt/2006/PT.Bdg, tgl. 28 Pebruari 2007 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1928K/Pdt/2007, tgl. 26 Pebruari 2008 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 247PK/Pdt/2010,. Sehingga kepastian hukm dalam perkara ini tidak dapat tercermin dalam putusan pengadilan bekasi sebagaimana amanat dalam UUD 45 Pasal 28D ayat 1.

E. Conclusion

Dari seluruh uraian dan analisa di atas, maka kesimpulannya ialah : 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat 1 RBG, seharusnya eksekusi dapat dilakukan meskipun ada upaya banding dan perlawanan, eksekusi akan sangat sulit dilakukan dikarenakan kecenderungan badan dan atau aparatur pemerintah yang merasa memiliki kekuasaan cenderung tidak memiliki kesadaran atas hukum positif, hal ini dapat dilihat pada eksekusi terhadap tanah taman ismail marzuki sulit untuk dilakukan karena adanya upaya kesewenang-wenangan dari pihak taman ismail marzuki yang  berada dibawah naungan pemerintah, dan merasa memilki kekuasaan, bahkan berani mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi Tidak Kompeten untuk Mengadili  perkara perdata Nomor 432/Pdt.G/2014/PN.Bks. 2. Pengadilan Negeri Bekasi pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 432/Pdt/G/2014/PN.Bks seharusnya menjatuhkan putusan yang bersifat alternatif  berdasarkan Pasal 208 RBG dan Pengadilan Negeri Bekasi dalam gugatan baru ini

 juga dengan bijaksana menetapkan solusi dari tidak dilaksanakannya eksekusi dengan mengacu pada Pasal 208 RBG yang menentukan apabila eksekusi terhadap objek fisik yang tidak bergerak tidak dapat dilakukan maka dapat dilakukan dengan eskekusi dalam bentuk penggantian hak dalam bentuk uang atau eksekusi terhadap barang yang memiliki nilai yang sama dengan objek yang disengketakan.