LATIHAN SOAL PKN KELAS VIII

 

A. YAYUK WIDIHARTANTI 

November 27, 2010

ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL SMP STRADA SLAMET RIYADI Mata Pelajaran

: PKN

waktu : 90 menit

Kelas/Semester

: VIII/Ganjil

Jumlah Soal : PG = 40 Essay = 5

I. 

PILIHAN GANDA

1. 

Ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup merupakan pengertian ideology yang dikemukakan oleh….  A.  Gunawan Setiardjo B.  Ramlan Surbakti C.  Destutt de Tracy D.  Karl Marx

2. 

Suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah manusia, masyarakat, hukum dan Negara Indonesia, yang bersumber dari kebudayaan Indonesia merupakan pengertian Pancasila sebagai….  A.  Perjanjian luhur B.  Ideologi nasional C.  Cita-cita dan tujuan bangsa D.  Falsafah hidup yang memprsatukan bangsa

3. 

4. 

Konstitusi sangat penting bagi suatu Negara sebab….  A.  Penyelenggara dapat menjalankan kekuasaannya dengan leluasa B.  Penyelenggara Negara dapat menjalankan pemerintahan sesuai dengan kemauan mereka C.  Dengan adanya konstitusi para penyelenggara Negara tidak dapat berbuat sewenang-wenang D.  Penyelenggara Negara dapat menjalankan kekuasaannya tanpa campur tangan rakyat Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan perintahnya dan menjauhi laranganNya merupakan nilai Pancasila sila ke….   A.  empat C. dua B.  tiga D. satu

5. 

6. 

Perkawinan antara Raja Mataram Hindu yaitu Rakai Pikatan yang beragama Hindu dengan Pramodhawardhani yang beragama Budha menunjukkan bahwa pada masa itu nilai-nilai Pancasila telah diterapkan di kerajaan itu yaitu adanya ….  A.  Kerja sama B.  Toleransi C.  Tolong menolong D.  Permufakatan Perhatikan pernyataan berikut ini !

3)  Nasionalisme dijunjung tinggi 4)  Keputusan ditangan pimpinan partai 5)  Tidak ada dominasi 6)  Ada oposisi Dari pernyataan di atas yang merupakan pandangan ideologi Pancasila adalah nomor….  A.  1, 2, 4 B.  2, 4, 5 C.  1, 3, 5 D.  3, 5, 6 7. 

Nilai-nilai dan cita-cita Pancasila tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari keayaan rohani, moral, kepribadian dan budaya masyarakatnya sendiri. sendiri. Hal ini merupakan ciri khas Pancasila sebagai ….  A.  B.  C.  D. 

falsafah negara pandangan hidup bangsa perjanjian luhur ideologi terbuka

8.  Peranan Pancasila dalam penyelenggaran pemerintahan di Indonesia ialah….   A.  Pancasila merupakan alat pemersatu seluruh rakyat Indonesia yang beraneka ragam baik agama, suku, budaya, bahasa daerah dan etnis. B.  Pancasila telah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia melalui wakilnya, baik sebelum Indonesia merdeka maupun setelah Indonesia merdeka dan harus kita bela selama-lamanya C.  Pancasila merupakan norma dasar atau kaedah negara yang fundamental sebagai dasar untuk mengatur penyelenggara kenegaraan D.  Pancasila merupakan sikap mental dan pola tingkah laku bangsa Indonesia, yang diwujudkan dalam perbuatan/kepribadian bangsa Indonesia, 9.  Keunggulan Pancasila sebagai ideologi dibanding dengan ideologi lain yang ada di dunia adalah ….  A.  Pancasila merupakan alat pemersatu seluruh rakyat Indonesia yang beraneka ragam baik agama, suku, budaya, bahasa daerah dan etnis. B.  Pancasila merupakan sikap mental dan pola tingkah laku bangsa Indonesia, yang diwujudkan dalam perbuatan/kepribadian bangsa Indonesia,

1)  Monotheis 2)  HAM dijunjung tinggi/mutlak

1

 

A. YAYUK WIDIHARTANTI 

C.  Dalam Pancasila kebutuhan Beragama, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial terpenuhi D.  Pancasila telah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia melalui wakilnya, baik sebelum Indonesia merdeka maupun setelah Indonesia merdeka dan harus kita bela selama-lamanya

10.

 

11. 

Contoh sikap positif terhadap Pancasila di dalam kehidupan politik yaitu….  A.  Meningkatkan etos kerja dan daya saing B.  Menjalin hubungan yang baik dengan tetangga C.  Menghormati dan menghargai pendapat orang lain meskipun kita tidak menyetujuinya D.  Dalam Pemilu kepala desa, pihak yang tidak terpilih dapat menerima kekalahannya dengan lapang dada

15. 

Bentuk Negara Indonesia pada masa berlakunya UUD RIS 1949 adalah….   A.  kesatuan B.  serikat C.  parlementer D.  presidensial

16. 

Dasar perubahan yang melandasi penggantian UUD RIS 1949 menjadi UUD’S 1950 adalah….  

 

A. B.  C.  D.  17. 

Contoh sikap positif terhadap Pancasila di dalam kehidupan ekonomi yaitu….  A.  Meningkatkan etos kerja dan daya saing B.  Menjalin hubungan yang baik dengan tetangga Menghormati dan menghargai pendapat orang lain meskipun kita tidak menyetujuinya D.  Dalam Pemilu kepala desa, pihak yang tidak terpilih dapat menerima kekalahannya dengan lapang dada

D. 

18.  Contoh sikap positif terhadap Pancasila di dalam kehidupan sosial yaitu….  A.  Meningkatkan etos kerja dan daya saing B.  Menjalin hubungan yang baik dengan tetangga C.  Dalam Pemilu kepala desa, pihak yang tidak terpilih dapat menerima kekalahannya dengan lapang dada D.  Menjauhi sikap anarkhis jika tidak menyetujui suatu peraturan yang digulirkan

14. 

Bagi suatu Negara Konstitusi mempunyai fungsi ….  A.  UU yang bersifat khusus mengesampingkan UU yang bersifat umum B.  UU yang baru mengesampingkan UU yang lama C.  UU yang lebih tinggi mengesampingkan UU yang lebih rendah D.  Konstitusi menjadi sumber legitimasi terhadap kekuasaan Negara Salah satu Lembaga Negara Indonesia semasa berlakunya UUD’S 1950 adalah….  A.  Mahkamah Agung B.  Komisi Pemilihan Umum

 

C. Komisi Yudisial D.  SENAT

tidak sesuai dengan pasal 37 UUD 1945 MPR berketetapan tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen

Penyimpangan konstitusi yang terjadi pada masa Orde baru ialah….  A.  MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup melalui Ketetapan Nomor III/MPRS/1963 B.  MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum yang mengatur tata cara perubahan UUD yang tidak sesuai dengan pasal 37 UUD 1945 C.  Keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang merubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. D.  MPR berketetapan tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen

oleh pemerintah 13. 

UU No. 5 Tahun 1950 UU No. 6 Tahun 1950 UU No. 7 Tahun 1950 UU No. 8 Tahun 1950

Penyimpangan konstitusi yang terjadi pada masa pemerintahan Orde lama adalah….  A.  MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup melalui Ketetapan Nomor III/MPRS/1963 B.  Keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang merubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. C.  MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum yang mengatur tata cara perubahan UUD yang

 

C.

12. 

November 27, 2010

19. 

Penyimpangan konstitusi yang terjadi pada masa reformasi ialah….  A.  Dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tahun2001 yang berisi pembubaran MPR, DPR dan partai Golkar B.  MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum yang mengatur tata cara perubahan UUD yang tidak sesuai dengan pasal 37 UUD 1945 C.  Keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November

1945 yang

merubah

2

sistem

 

A. YAYUK WIDIHARTANTI 

pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. D.  MPR berketetapan tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen 20. 

memberikan undang itu. 23. 

Salah satu alasan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 adalah…. 

 

Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan Negara dalam mencapai tujuan nasional dan memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. B.  Menyempurnakan aturan dasar mengenai  jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi; C.  Menyempurnakan aturan dasar mengenai  jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat manusia yang merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945. D.  UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar pada Presiden yang meliputi

A.

24. 

Kedudukan Presiden setelah UUD 1945 mengalami amandenen adalah….  A.  pertama, sebagai kepala negara; kedua, sebagai kepala pemerintahan; ketiga, sebagai pembentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. B.  untuk memberhentikan Presiden dan atau

tangan

Presiden.

DPR

hanya

sekedar

undang-

Salah satu hasil amandemen kedua tahun 2000 adalah….  A.  Pasal 22B : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata cara caranya diatur dalam undang-undang.

 

Pasal 21 : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undangundang. C.  Pasal 17 : Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. D.  Pasal 15 : Presiden memberi gelar tanda  jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Yang menjadi dasar hukum dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 adalah pasal … UUD 1945. A.  34 C. 36 B.  35 D. 37

wakil presiden, MPR tidak bisa lagi bertindak sendiri seperti yang pernah terjadi dalam kasus pemberhentian Presiden Soekarno tahun 1967 dan Presiden Abdulrahman Wahid tahun 2001, tetapi harus melibatkan lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi. C.  posisi presiden semakin kuat, karena ia tidak akan mudah dijatuhkan atau diberhentikan oleh MPR, meskipun ia berada dalam kondisi berbeda pandangan dalam penyelenggaraan pemerintahannya dengan parlemen baik kepada DPR maupun kepada DPD. Selama tidak diputus melanggar hukum oleh mahkamah konstitusi, maka posisi presiden akan aman. D.  kekuasaan membuat undang-undang ada di

atas

Salah satu hasil amandemen kesatu tahun 1999 adalah….  A.  Pasal 5 ( 1 ) : Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. B.  Pasal 18 ( 2 ) :Pemerintahan daerah provinsi,

B.

25.  22. 

persetujuan

daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. C.  Pasal 19 ( 1 ): Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. D.  Pasal 22B : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata cara caranya diatur dalam undang-undang.

kekuasaan eksekutif dan legislatif, khususnya dalam membentuk undang undang. 21. 

November 27, 2010

Salah satu hasil amandemen ketiga tahun 2001 adalah….  A.  Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undangundang. B.

 

Pasal 5 ( 1 ) : Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. C.  Pasal 6 (1) : Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernahmengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugasdan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden. D.  Pasal 11 (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain

26. 

Dalam

membuat

Peraturan

Perundang-

undangan Nasional terdapat tiga landasan yaitu landasan …. 

3

 

A. YAYUK WIDIHARTANTI 

A.  B.  C.  D.  27. 

Sosiologis, ekonomis, filosofis Sosiologis, yuridis, anthropologi politik, yuridis, filosofis Sosiologis, yuridis, filosofis

28. 

Salah satu fungsi Peraturan Perundangundangan ialah….  A.  Keputusan yang dikeluarkan oleh yang berwenang B.  Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup C.  adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan, D.

29. 

 

tidak bertentangan perundangundangan tingkatannya

31. 

32. 

Peraturan daerah adalah….  A.  peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara B.  peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan UUD 1945 C.  Hukum Dasar tertulis Negara Republik Indonesia dan berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. D.  peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten atau Kota, untuk melaksanakan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan dalam

Salah satu kriteria pembentukan Peraturan Pemerintah adalah ….  A.  Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa adanya UU induknya. B.  DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. C.  Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. D.  Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. Peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatur pelaksanaan administrasi Negara dan administrasi pemerintahan dinamakan….   A.  Peraturan Pengganti Undang-Undang B.  Peraturan Presiden C.  Peraturan Pemerintah

Contoh sikap dan perbuatan yang mencerminkan ketaatan terhadap Peraturan perundangundangan di lingkungan keluarga yaitu…   A.  Membuang sampah pada tempatnya. B.  Mengerjakan pekerjaan rumah. C.  Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. D.

 

Berperilaku baik dan sopan, serta tidak merokok di sekolah.

33. 

Contoh sikap dan perbuatan yang mencerminkan ketaatan terhadap Peraturan perundangundangan di lingkungan sekolah yaitu…  A.  Tidak menggelandang sepulang sekolah sekolah   B.  Mematuhi aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas.  lintas.  C.  Mengendarai kendaraan dengan surat izin mengemudi.   mengemudi. D.  Menyeberang jalan di tempat penyeberangan.   penyeberangan.

34. 

Contoh sikap dan perbuatan yang mencerminkan ketaatan terhadap Peraturan perundangundangan di lingkungan masyarakat yaitu… 

 

A.

Peduli terhadap aturan yang berlaku di masyarakat. B.  Mengendarai kendaraan dengan surat izin mengemudi. C.  Bersikap sopan dan santun dalam lingkungan keluarga. D.  Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga.

dengan peraturan yang lebih tinggi

rangka melaksanakan kebutuhan daerah .  30. 

D.  Peraturan Daerah

Salah satu asas Peraturan Perundang-undangan adalah….  A.  Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyam-pingkan UU yang bersifat umum (lex specialis derogate lex generalis);  B.  Keputusan yang dikeluarkan oleh yang berwewenang, C.  Isinya mengikat secara umum, tidak hanya mengikat orang tertentu, D.  Bersifat abstrak (mengatur yang belum terjadi).

November 27, 2010

35. 

Menggunakan mobil dinas untuk acara keluarga termasuk praktek….  A.  Kolusi B.  Korupsi C.  Nepotisme D.  Kedinasan

36. 

Seorang kontraktor ditunjuk untuk membangun suatu proyek perkantoran atas dasar persekongkolan antara kontraktor tersebut dengan pejabat tertentu termasuk praktek….   A.  korupsi B.  nepotisme C.   joint venture D.  kolusi

37. 

Menjadikan saudara sepupu sebagai menteri, tetapi tidak berdasarkan kemampuan, termasuk dalam praktek….  A.  Kolusi B.  Korupsi C.  Nepotisme D.  Kekeluargaan

38. 

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk memberantas Korupsi adalah dibentuk….   A.  Komisi Yudisial

4

 

A. YAYUK WIDIHARTANTI 

B.  Komisi Pemberantasan Korupsi C.  Badan Pemeriksa Keuangan D.  Mahkamah Agung 39. 

KPK dibentuk dengan tujuan….   A.  untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan

penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan. B.  Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai counter partner yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif C.  Untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi memberantas  korupsi di Indonesia di Indonesia D.  pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi

November 27, 2010

C.  Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai counter partner yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif D.  Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi II.  URAIAN 1.  Sebutkan

rancangan

dasar

Negara

diusulkan oleh Moh Yamin secara tertulis ! 2.  Sebutkan 4 akibat penyimpangan konstitusi di Indonesia 3.  Sebutkan secara lengkap lembaga negara hasil amandemen UUD 1945 ! 4.  Sebutkan Tata Urutan Peraturan Perundangundangan RI melalui suatu bagan/skema ! 5.  Apa yang dimaksud dengan : a.  Korupsi

40. 

Tugas dan wewenang KPK yaitu….  A.  Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan B.  sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi

yang telah korupsi

ada

dalam

yang

b.  Kolusi c.  Nepotisme

pemberantasan

5

 

A. YAYUK WIDIHARTANTI 

November 27, 2010

KUNCI JAWABAN PKN KELAS VIII

I. 

PILIHAN GANDA

NO

JAWABAN

NO

JAWABAN

NO

JAWABAN

NO

JAWABAN

1

A

11

A

21

D

31

B

2

B

12

B

22

C

32

C

3

C

13

D

23

A

33

D

4

D

14

A

24

B

34

A

5

B

15

B

25

C

35

B

6

C

16

C

26

D

36

C

7

D

17

A

27

A

37

D

8

A

18

B

28

B

38

B

9

C

19

C

29

D

39

C

10

D

20

D

30

A

40

D

II.  JAWABAN URAIAN 1.  Rancangan dasar Negara yang diusulkan oleh Moh Yamin yang disampai secara tertulis : 1)  2)  3)  4)  5) 

Ketuhanan Yang Maha Esa Kebangsaan Persatuan Indonesia Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2.  4 akibat penyimpangan konstitusi di Indonesia: a.  Terjadinya kekacauan politik, hukum, pemerintahan, ekonomi dan keamanan b.  Aspirasi dan kepentingan rakyat terabaikan c.  Proses pembangunan tidak berjalan lancar d.  Munculnya tindakan kesewenang-wenangan dan ketimpangan sosial 3.  Lembaga negara hasil amandemen UUD 1945 : a.  Majelis Permusyawaratan Rakyat b.  Dewan Perwakilan Rakyat c.  Presiden d.  Badan Pemeriksa keuangan e.  Mahkamah Agung f. 

Mahkamah Konstitusi

g.  Komisi Yudisial h.  Komisi Pemilihan Umum

6

 

A. YAYUK WIDIHARTANTI 

November 27, 2010

4.  Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI melalui suatu bagan/skema :

UUD 1045

KETETAPAN KETETAP AN MPR MP R

UU

PERPU ( PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU

PERATURAN PEMERINTAH

KEPUTUSAN PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN

PERATURAN DAERAH

PERDA PROVINSI

PERATURAN KABUPATEN KABUPATEN / KOT KOTA A MADYA

PERATURAN DESA

7

 

A. YAYUK WIDIHARTANTI 

November 27, 2010

 

5.  Yang dimaksud dengan : a.  Korupsi adalah Setiap orang yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan negara / perekonomian Negara

b.  Kolusi adalah pemufakatan / kerjasama melawan hukum antar penyelenggar penyelenggara a

/ antar penyele penyelengara ngara

Negara dengan pihak lain yang merugikan masyarakat dan Negara c.  Nepotisme ialah memberi jabatan kepada saudara-saudara, teman-teman atau kronimya.

8