Laporan Wilayah Perumahan Sarijadi

Kode Mata Kuliah Mata Kuliah Tanggal Penyerahan Dosen LING,MSC

: PL-515 : Tata Letak Perumahan : 18 November 2017 : Usup H. Somantri,DIPL

LAPORAN WI LAYAH PE RUM AHAN SA RIJ ADI Tugas ini disusun guna memenuhi nilai mata kuliah Studio Tata Letak Perumahan

Oleh : MUHA MMA D IQB A L G HI FA R I

153060015

A R TIK A R A HMA DIA NA

153060016

LUTHF I S ULTHA NTIO

153060020

A NN IS A FIR DA US

153060047

S E LMA NA B IL A A B R OR

153060074

S A R A H NUR S HO FIN A

153060088

PR OGRA M STU DI PER ENCANAAN WIL AYA H DAN KOT A FAK ULT AS TEK NI K UNI VE R S ITAS PAS UND AN BANDUNG 2017

BAB I PENDAHULUAN 1.1 L atar belakang Pengertian kata dasar rumah secara hukum adalah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. (UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman). Tempat berlindung dari pengaruh luar manusia, seperti iklim, musuh, penyakit, dan sebagainya. Untuk dapat berfungsi secara fisiologis, rumah haruslah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan, seperti listrik, air bersih, jendela, ventilasi, tempat pembuangan kotoran dan lain-lain. (Koesputranto, 1988). Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempal tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan (UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman) perumahan merupakan kebutuhan utama atau primer yang harus dipenuhi oleh manusia. Perumahan merupakan suatu kawasan yang fungsinya sebagai lingkungan tempat tinggal yang tidak ditunjang oleh kegiatan untuk memenuhi prikehidupan masyarakat

penghuni

kawasan

tersebut.

Sehingga,

untuk

menciptakan

dan

menghasilkan kawasan perumahan yang nyaman, enak, aman, dan berwawasan lingkungan diperlukannya suatu penataan baik berupa bangunan, sistem utilitas lingkungan juga diperlukan suatu rencana pemanfaatan dan pengendalian terhadap suatu kawasan perumahan, sehingga kawasan perumahan tersebut menjadi layak sebagi tempat tingga. Adapun kegiatan yang ada dalam pemilihan Tapak terkait meliputi kegiatan : inventarisasi kondisi lingkungan, memperkirakan dampak, mempelajari faktor ancaman pada tapak. Rumah merupakan kebutuhan dasar/pokok manusia setelah pangan dan sandang yang tidak dapat ditunda pemenuhannya terutama di perkotaan, baik di kota besar maupun di kota kecil. Perumahan setiap tahunnya semakin meningkat sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengaturan dari pihak pemerintah agar peruntukan lahannya bisa bermanfaat, adil dalam artian bisa dinikmati oleh setiap golongan (atas,menengah dan bawah), dan merata. Jumlah penduduk perkotaan saat ini sudah mencapai dari 50% dari total penduduk Indonesia. Pesatnya perkembangan penduduk perkotaan tersebut, yang umumnya

berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga telah berakibat pada semakin meluasnya lingkungan permukiman. Kondisi ini dapat ditunjukan melalui fakta wilayah pengembangan Tegallega yang dulunya wilayah konservasi menjadi wilayah perumahan dan permukiman yan padat sehingga perlu di tata dan direncanakan. Berdasarkan dasar hukum pasal 62 UU No 1/2011 tentang perumahan dan permukiman aspek yang diatur penyelenggaraan bimbingan, bantuan dan kemudahan mengenai peningkatan kualitas permukiman oleh pemerintah berupa kegiatan perbaikan dan pemugaran, peremajaan, serta pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Berdasarkan pasal 62 UU No 1/2011 tentang perumahan dan Permukiman ketentuan penetapan permukiman kumuh oleh Pemda dan upaya pelaksanaan program peremajaan lingkungan kumuh bersama dengan masyarakat. Jumlah perumahan yang terdapat di Kota Bandung sudah dapat dikategorikan banyak dengan tersebar pada setiap wilayah. Salah satunya yaitu yang terdapat di WP Sarijadi.

1.2

Tujuan dan S as aran

1.2.1 Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan kawasan perumahan yang aman, sehat, rindang dan indah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan potensi yang ada secara optimal adalah untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat menengah terhadap kebutuhan perumahan. 1.2.2 Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dalam studi ini adalah : 

Identifikasi kondisi fisik Kawasan Sarijadi.



Identifikasi penggunaan lahan di lingkungan Perumahan Sarijadi.



Identifikasi sarana dan prasarana perumahan.



Penyusunan konsep tapak.



Perancangan konsep tapak.



Penyusunan site plan.

1.3.1 R uang Ling kup Wila yah Ruang lingkup wilayah yang dikaji dalam pengerjaan laporan ini yaitu WP Sarijadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. WP Sarijadi merupakan wilayah kajian

dalam melakukan perencanaan tata letak perumahan, karena wilayah tersebut masih memiliki potensi untuk pengembangan perumahan.

1.3.2 R uang L ing kup Subs tans i Ruang lingkup materi yang dijadikan teori dalam pengembangan kawasan perumahan yang yang aman, sehat, rindang dan indah berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan potensi yang ada secara optimal adalah perencanaan kawasan perumahan yang terbagi menjadi : 

Dasar-dasar pembentukan dan karakteristik lingkungan perumahan.



Proses perencanaan tapak kawasan perumahan.



Rencana tapak kawasan perumahan.



Komponen dan pembiayaan pembangunan perumahan.



Evaluasi rencana tapak kawasan perumahan.

BAB II TINJ AUAN T EOR I 2.1 Definis i Perumahan Mulanya pengertian rumah berangkat dari pengertian yang sangat sederhana yang berkaitan dengan kondisi fisik rumah itu sendiri. Secara sederhana, rumah dimengerti sebagai suatu bagian dari alat yang dibutuhkan manusia dalam upaya mempertahankan dirinya dari gangguan dan ancaman. Selanjutnya pengertian rumah berkembang tidak hanya digunakan sebagai alat untuk mempertahankan diri saja. Lebih dari itu rumah juga dibutuhkan untuk menunjang proses kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bersosialisasi. Dalam pengertian ini rumah diartikan sebagai suatu ruang dimana manusia dapat hidup dan melakukan aktivitasnya baik sifatnya pribadi maupun sosial. Kemudian pengertian rumah juga berkembang hingga rumah dijadikan sebagai lambang status sosial atau jati diri dari penghuninya. Pengertian perumahan adalah sekelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Sedangkan kawasan adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi dan atau aspek fungsional tertentu.

2.2 Fung s i R umah Dalam tulisanya yang berjudul “Housing as a Verb” Turner menjelaskan bahwa fungsi dari rumah sangat bergantung kepada tujuan yanghendak dicapai olehkeluarga/ penghuni itu sendiri, akibatnya fungsi rumah dapat berbeda antar keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Secara umum fungsi rumah adalah sebagai berikut: 

Rumah sebagai identitas keluarga. Fungsi ini diwujudkan melalui kualitas tempat berlindung yang disediakan oleh rumah. Semakin tinggi standar kualitas bahan pembentuk rumah, maka identitas keluarga tersebut akan semakin tinggi.



Rumah sebagai penunjang peluang kesempatan keluarga. Dalam fungsi ini rumah berperan dalam upaya menunjang kesempatan keluarga untuk berkembang dan mengembangkan kemampuan dirinya baik dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Fungsi ini diwujudkan dalam lokasi dimana rumah tersebut didirikan.



Rumah sebagai penunjang rasa aman dalam arti terjaminnya keadaan keluarga baik dari lingkungan sekitar maupun hal-hal lain.

2.3 K ebijakan Peng embang an K awas an 1. Mengembangkan kawasan perumahan dan permukiman yang terpadu dan harmonis untuk mendukung pelaksanaan GNPSR; 2. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana sehat, dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan; 3. Meningkatkan penataan dan pengendalian keserasiankawasan perumahan dan permukiman dan penerapan pola hunian berimbang. 4. Mengembangkan kawasan perumahan berskala besar; 5. Mengembangkan lembaga yang bertanggungjawab dalam pengembangan kawasan perumahan pada semua tingkatan pemerintahan serta fasilitasi pelaksanaan penataan ruang kawasan permukiman yang transparan dan partisipatif; 6. Meningkatkan pendayagunaan tanah untuk perumahan dan permukiman serta menciptakan kepastian hukum dalam bermukim (secure tenure/ownership).

2.4 K asiba dan Lis iba a)

Kasiba

adalah

sebidang

tanah

yang

fisiknya

telah

dipersiapkan

untuk

pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder dan prasarana lingkungan. Jumlah unit rumah yang ditampung dalam satu Kasiba 3000 – 10000 unit rumah. Tujuannya adalah agar tersedia satu atau lebih Lisiba yang telah dilengkapi dengan jaringan primer dan prasarana lingkungan untuk pembangunan perumahan sesuai dengan rencana tata ruang. b)

Lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba dan dipersiapkan serta dilengkapi dengan prasarana lingkungan. Jumlah unit rumah yang ditampung dalam satu Lisiba 1000– 3000 unit rumah. Tujuan Lisiba adalah agar tersedianya kavling tanah matang beserta rumah dengan pola hunian yang berimbang, terencana dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

c)

Kavling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan sesuai dengan persyaratan pembakuan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah dan rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk membangun bangunan.

d)

Pengelolaan Kawasan Permukiman Skala Besar (Kasiba Dan Lisiba Bs)

-

Pengelolaan Kasiba dan Lisiba BS bertujuan agar tersedia satu atau lebih Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang telah dilengkapi dengan jaringan prasarana primer & sekunder yang dibangun secara bertahap yang lokasinya sesuai RTRW;

-

Pengelolaan Lisiba adalah bagian Kasiba atau yang berdiri sendiri (Lisiba BS) bertujuan agar tersedia kaveling tanah beserta rumah dalam pola hunian berimbang, terencana dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

e)

Komponen Kasiba & Lisiba 

Komponen Kasiba 1. Rencana Rinci 2. Rencana Perolehan Tanah 3. Jaringan Primer dan Sekunder Prasarana Permukiman



Komponen Lisiba 1. Pematangan Tanah 2. Pembangunan Rumah 3. Jaringan Prasarana Lingkungan Permukiman

2.5 K oefis ien D asar B ang unan (K DB ) dan K oefis ien L antai B ang unan (KLB) a) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah besaran ruang/lahan yang digunakan untuk bangunan dari suatu petak lahan/persil tertentu. Besaran KDB dapat berupa bilangan prosentase (%). b) Koefisien Lantai bangunan (KLB) Koefisien Lantai bangunan(KLB) adalah ketinggian maksimum suatu bangunan untuk setiap blok peruntukkan yang didasarkan padabesaran KDB yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai KLB

dinyatakan dalam satuan angka sampai

1 desimal.

2.6

K ebijakan Makro Meng enai Perumahan dan Permuk iman Metropolitan Bandung yang wilayahnya terdiri dari Kota Bandung, Kabupaten

Bandung, dan 3 kecamatan di Kabupaten Sumedang sebagaimana tercantum dalam Perda 2 Tahun 2003 tentang RTRWP Jawa Barat, ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang mempunyai peran sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan Internasional. Sebagai PKN, Metropolitan Bandung akan berfungsi sebagai pusat jasa,

pusat pengolahan

dan simpul transportasi dengan skala pelayanan nasional atau

beberapa propinsi. Pada skala regional, wilayah Metropolitan Bandung juga merupakan kawasan andalan, yaitu kawasan yang berpotensi untuk mendorong perkembangan ekonomi ke kawasan sekitarnya. Core business yang akan dikembangkan adalah pariwisata, agribisnis, industri, jasa dan pengembangan sumber daya manusia. Peran yang

diemban oleh Metropolitan Bandung yang cukup berat serta

perkembangan pembangunan yang cukup pesat, menuntut adanya suatu pengaturan yang terencana agar perkembangan kawasan ini sedapat mungkin tidak berdampak pada pengurangan daya dukung lingkungan. Untuk itu kebijakan

penataan ruang

kawasan Metropolitan Bandung sangat diperlukan untuk menjembatani

kebijakan

RTRWP yang bersifat makro dengan kebijakan RTRW Kab/Kota yang bersifat parsial, ke dalam suatu rencana kawasan yang mempunyai kedalaman yang lebih rinci namun tetap mengatur hal-hal yang bersifat regional. Kebijakan penataan ruang Metropolitan Bandung diharapkan dapat berfungsi sebagai pengarah dan pengendali pertumbuhan, sehingga peran Metropolitan Bandung sebagai PKN dapat terwujud dengan tetap memperhatikan aspek daya dukung lingkungan. Dengan demikian, penyusunan kebijakan penataan ruang Metropolitan Bandung perlu didasarkan pada 2 hal pokok, yaitu kebijakan yang bersifat konseptual strategis dan kebijakan praktis. Kebijakan yang bersifat konseptual strategis lebih diarahkan pada tujuan jangka panjang, sedangkan kebijakan praktis diarahkan pada tujuan jangka pendek, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saat ini terutama

yang berkaitan dengan pemenuhan pelayanan infrastruktur makro dan

antisipasi terhadap penurunan daya dukung lingkungan Arahan Pengembangan.

2.7

A rahan Peng embang an Pengembangan struktur ruang dilakukan melalui 3 (tiga) aspek :

a.

Pengembangan Sistem Pusat-Pusat Pengembangan sistem pusat-pusat dilakukan melalui penetapan hirarki dan fungsi

kota-kota, serta strategi pengembangan pembangunan perkotaan di masing-masing kota. 1. Hirarki Kota, dikelompokkan kedalam 2klasifikasi, yaitu : a. Kota Inti b. Sub Pusat Wilayah

2. Fungsi/Aktivitas Utama, dikelompokkan kedalam 9 (sembilan) klasifikasi,yaitu: a. Jasa b. Perdagangan (Grosir dan Non-Grosir) c. Industri (Non-polutan; Industri Manufaktur; Industri Pertanian) d. Pemerintahan e. Pendidikan Tinggi (Negeridan Non-Negeri) f. Pertanian g. Pariwisata h. Permukiman i. Perkebunan 3. Strategi Pengembangan Kota-Kota, dikelompokkan kedalam 4klasifikasi, yaitu: a. Penataan dan Pengendalian Pertumbuhan b. Pengembangan Pertumbuhan melalui Insentif Infrastruktur c. Pembatasan Pertumbuhan b. Pengembangan Kawasan Khusus Pengembangan kawasan khusus dilakukan melalui pembagian/zonasi wilayah yang diidentifikasi berdasarkan karakter fisik-geografis dan kegiatan sosial-ekonomi utama. c.

Pengembangan Sistem Infrastruktur Wilayah Pengembangan sistem infrastruktur wilayah diarahkan kepada 2 bidang utama,

yaitu bidang permukiman dan bidang transportasi, sumber daya alam dan irigasi.

Tabel 2.1 Peng embang an S is tem Infras truktur Wilayah No.

Bidang

J enis

Fung s i Utama

Infrastruktur

S trateg i Peng embang an 

1

Permukiman

TPA Persampahan

Optimalisasi Kapasitas eksisting

Pelayanan Regional 

Pembangunan prasarana baru

Transportasi

Outer Ring Road

Penguhubung antar



SPW

2 Inner Ring Road



Jalur alternatif



Jalur alternatif

Peningkatan kapasitas jalan eksisting



Peningkatan kapasitas jalan eksisting

No.

J enis

Bidang

Fung s i Utama

Infrastruktur

S trateg i Peng embang an 

Penyiapan moda angkutan massal di kota Bandung

Pelayanan regional, Pelabuhan Udara

nasional dan



Pintu gerbang ekonomi

Internasional



Peningkatan kapasitas pelayanan

Angkutan Massal

Sarana angkutan orang dan barang

Simpul utama pelayanan angkutan

Terminal Tipe A

umum antar propinsi Sumber

3

Daya Air

Revitalisasi jalur KA eksisting

Integrasi dan relokasi terminal eksising



Sungai Citarum dan anak-anak



Drainase utama

sungainya



Sumber airku

dan Irigasi

Refungsionalisas dan

Perlindungan sumber air



Normalisasi sungai



Penanganan limbah

Sumber : RTRW Jawa Barat

2.8

K ebijakan Strateg is S ektor Perumahan dan Permuk iman Kebijakan yang diambil dalam pengelolaan sektor perumahan yang ada di

Metropolitan Bandung adalah sebagai berikut: Pembangunan Perumahan dan Permukiman dilaksanakan secara kemitraan antara pemerintah dan masyarakat yang bercirikan : a)

Keterkaitan fungsional yang saling memperkuat di antara stakeholder.

b)

Keseimbangan peran di antara stakeholder.

c)

Komunikasi yang efektif di antara stakeholder. Pembangunan Perumahan dan Permukiman dilaksanakan dengan bertumpu pada

keswadayaan masyarakat yang bercirikan : a)

Kesadaran dan kepedulian masyarakat Perumahan dan Permukiman.

ikut serta dalam pembangunan

b)

Rasa kepemilikan Perumahan dan Permukiman dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam pemeliharaan Perumahan dan Permukiman. Pembangunan Perumahan dan Permukiman dilaksanakan oleh SDM yang

profesional, bercirikan : a)

Tenaga birokrat dan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan tugasnya dengan tepat, bertanggung jawab dan jujur.

b)

Tenaga birokrat dan jasa konstruksi yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan kualitas kerja. Pembangunan Perumahan dan Permukiman dilaksanakan secara adil dan

terbuka, dengan bercirikan : a)

Transparansi dalam aturan dan proses pembangunan.

b)

Kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh masyarakat.

c)

Keadilan dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan Perumahan dan

Permukiman. Pembangunan Perumahan dan Permukiman dilaksanakan secara demokratis, yang bercirikan : a)

Kesempatan yang sama sesuai dengan kemampuannya.

b)

Tujuan dan sasaran pembangunan Perumahan dan Permukiman didasarkan pada keinginan masyarakat.

c)

Kesetaraan seluruh stakeholders dalam proses pembangunan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan fungsinya. Pembangunan Perumahan dan Permukiman dilaksanakan secara efisien dengan

memperhatikan kelayakan teknis, ekonomis, politik, sosial dan lingkungan yang bercirikan : a)

Terjaminnya fungsi dan keamanan bangunan bagi masyarakat.

b)

Didukung oleh kelayakan dan kemampuan ekonomi yang ada.

c)

Sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat.

d)

Sejalan dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan. Pembiayaan pembangunan Perumahan dan Permukiman dilaksanakan dengan

landasan “cost recovery” yang bercirikan : a)

Secara langsung 1. Penelima manfaat membayar pembangunan Perumahan dan Permukiman. 2. Penerima manfaat yang mampu membantu yang kurang mampu secara subsidi silang.

b)

Tidak langsung 1. Penerima manfaat membayar melalui pajak. 2. Upaya penghematan devisa.

c)

Pemenuhan kebutuhan dasar Perumahan dan Permukiman untuk kebutuhan

kemanusiaan (basic needs) oleh pemerintah.

BAB 3 KON SE P PE NGE MBA NGAN

3.1

K ons ep Umum Perencanaan

Dalam projek yang akan dibuat ini, bahwa Perumahan Sarijadi, memiliki sebuah konsep hunian yang disediakan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hunian dengan beberapa kavling perumahan type 45/90 dan type 72/120, dengan perbandingan 3:1 dan penunjang pintu gerbang Masjid kecil (12x12/300), RTH + 1 buah lapangan volley ball dan pos satpam (2x2/12). Luas lahan 15Ha, BCR/KDB dengan kavlng 60% dan jalan dengan penunjang perumahan. Nama Perumahan yang akan dibangun adalah Annalamarius Residence.

3.2

K ons ep Peng olahan Lahan Dalam pengolahan lahan, dilakulan analisa Tapak, zonasi dan landuse untuk

menentukan pengolahan lahan di perumahan ini.

3.2.1 A nalis is Tapak Kawasan perencanaan ini, berdasarkan potensi yang dimilikinya dibagi menjadi 3 blok, yaitu : 

Blok dengan kumpulan rumah type 45/90



Blok dengan kumpulan rumah type 72/150

3.2.2 Perhitung an Tapak Diketahui : Luas Lahan = 1,5 Ha → 15.000 m2 . BCR (60%) dan penunjang (40%) a) BCR =

15.  6 1

=9.000m2 m → 0,9 Ha

b) Jalan dan penunjang

15.   1

x 40 =

= 6.000 m2 → 0,6 Ha

1. Perhitungan jalan kavling (BCR 60%) → 9000m2 3:1 → 45/90 : 72/120 3



9000m2 x



9000 m2 x



= 6750 m2 →

1 

675

= 2250 m2 →

9

m2 = 75 kavling

225 12

= 18,75 kavling

2. Jalan dan sarana penunjang: → 6000m2 = 0,6 Ha 

Mesjid =

1212 3

x 0,6 Ha = 0,288 Ha



RTH =



Lapangan volley = 28m x 15m =420m2



Pos Satpam =



Jalan = berdasarkan ketetapannya memiliki lebar samping jalan

22 12

=

Gambar 3.1 Site Plan Annalamarius Residence