Laporan Studi Kasus

LAPORAN STUDI KASUS PEMBANGUNAN HOTEL ROSE JAKARTA SELATAN

Oleh:

JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA 2014

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek di Proyek Pembangunan Jembatan Dr. Ir Soekarno Manado. Laporan kerja praktek ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam mencapai derajat Sarjana Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. Dalam penyusunan laporan ini, penulis telah menerima bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan rahmatNya. 2. Orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan. 3. Bapak Ir.Kusumo Dradjad Sutjahjo, Msi, CSP, bapak Dr. Ir. Lilik Sumarliadi, CES, dan bapak Toriq Arif Ghuzdewan, S.T., M.Sc.E. selaku Instruktur Pelatihan Manajemen Proyek Konstruksi Bangunan Gedung yang telah membimbing dan memberikan arahan.

Semoga laporan studi kasus ini dapat bermanfaat. Terima kasih.

Yogyakarta, Mei 2014

BAB I 1.1 Latar Belakang Hotel adalah sebuah bangunan yang disediakan kepada publik secara komersial untuk menginap, bermalam, atau tinggal dalam jangka waktu sementara. Berdasarkan sejarahnya, hotel berasal dari bahasa Perancis kuno dari kata "hostel". Diperkirakan hotel sudah ada sejak akhir abad 17 dan digunakan sebagai "tempat penampungan pendatang". Sejak awal hotel sengaja dibangun untuk keperluan masyarakat umum. Seiring berkembangnya zaman hotel memiliki nilai komersial yang tinggi, sehingga mendatangkan keuntungan yang besar bagi pemilik hotel. Oleh karena itu pembangunan hotel berkembang sangat pesat terutama di perkotaan. Permintaan untuk mendirikan hotel kepada para penyedia jasa cukup banyak, sehingga penyedia jasa melihat ini sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam pembangunan sebuah hotel dibutuhkan penyedia jasa yang berkompetensi, sehingga para penyedia jasa harus memiliki tenaga kerja yang memenuhi SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). Salah satu jabatan yang mempunyai pengaruh besar dalam suatu proyek pembangunan adalah kepala proyek. Sehingga kepala proyek harus mempunyai sertifikasi keahlian dalam bidang pembangunan gedung. 1.2 Tujuan Tujuan Studi Kasus Pembangunan Hotel Rose ini agar mampu mengelola Pelaksanaan Pekerjaan Bangunan Gedung sesuai ketentuan yang tertuang dalam dokumen kontrak dan administrasi proyek. Oleh karena itu dibutuhkan Kepala Proyek yang berkompetensi yang mencakup: 1. Menguasai, mempersiapkan dan mengendalikan pekerjaan – pekerjaan yang terkait dengan fungsi manajemen sepert diatur dalam dokumen kontrak beserta addendum dan amandemen. 2. Mempersiapkan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan persiapan dilapangan. 3. Mempersiapkan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pokok dilapangan 4. Mempersiapkan dan mengendalikan pekerjaan administrasi (keuangan, umum, teknik, commissioning) dan pelaksanaan serah terima pekerjaan. 5. Mempersiapkan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan – pekerjaan masa pemeliharaan serta pra–pengoperasian termasuk laporan akhir proyek.

BAB 2 STUDI KASUS PELATIHAN AHLI GENERAL SUPERINTENDENT OF BUILDING CONSTRUCTION METODE DISTANCE LEARNING KEMENPU – BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI, 12 s/d 14 MEI TAHUN 2014 UGM JOGYAKARTA

PROYEK HOTEL ROSE Proyek konstruksi bangunan Hotel ROSE terletak pada sebuah kawasan wisata seperti terlihat pada gambar 1, layout bangunan pada gambar 2, memiliki 3 lantai basement, 1 lantai lobby dan 12 lantai kamar, serta memiliki fasilitas kolam renang dan lainnya di atas lantai lobby. Bangunan hotel ini menggunakan tiang pancang dengan dalam 12 meter pada setiap kolom dengan jumlah tiang pancang sebanyak 200 buah. Waktu penyelesaian proyek pembangunan hotel Anggrek selama 360 hari kalender, sedangkan nilai kontrak sebesar Rp 250.275.500.000,Pekerjaan tersebut dimungkinkan terjadi pekerjaan tambah kurang apabila di minta oleh pemilik proyek dan tidak terdapat di dalam Biil of Quantity. Konstruksi Bangunan hotel menggunakan konstruksi Beton Komposite sebagai strukturnya, sedangkan dinding basement menggunakan menggunakan konstruksi beton K300 dan dinding bagian struktur atas menggunakan beton precast, lantai beton menggunakan beton K300 dicor di tempat. Jenis kontrak adalah “lump sum fixed price”. Spesifikasi teknis meliputi jenis dan mutu material, persyaratan mutu pekerjaan & peralatan, persyaratan dan standar K3 untuk prosedur pelaksanaan. Metode kerja yang diusulkan General Superintendent dalam studi kasus ini sbb : A Pekerjaan Tanah dan Pondasi: 1 Pemancangan sheetpile beton untuk sekeliling lokasi blok bangunan sebagai dinding penahan tanah. 2 Karena kondisi lapangan terbuka, pemancangan pondasi dilakukan terlebih dahulu dengan metode dolly, sebelum penggalian tanah untuk semua pondasi pada setiap kolom. 3 Penggalian tanah sampai elevasi kedalam permukaan lantai basement paling dasar.

4

Pemotongan tiang pancang untuk dibuatkan footing pondasi pada setiap kolom struktur. B Pekerjaan Struktur Beton Basement (kolom, balok dan lantai) 1 Pemasangan perancah dan bekisting untuk kolom pada basement. 2 Pekerjaan Pembesian beton pada Kolom. 3 Pengecoran beton pada footing dan Kolom dikerjakan setelah pondasi footing selesai 4 Pembongkaran perancah kolom. C Pekerjaan Struktur baja: 1 Pekerjaan struktur dimulai dari pemasangan angkur pada kolom beton 2 Pemasangan kolom baja pada setiap kolom pada lantai 1 3 Pemasangan balok baja yang menghubungkan setiap kolom lantai 1 4 Diulangi pekerjaan no 2 dan 3 dilakukan untuk setiap lantai (typical) D 1 2 3 E 1 2 3 4 5 6 7 F 1 2 3 4 5

Pekerjaan Lantai Beton Pemasangan perancah dan bekisting untuk pekerjaan pengecoran plat lantai Pemasangan pembesian plat lantai Pengecoran plat lantai. Pekerjaan Arsitektur / Finishing Pekerjaan Dinding Bata Ringan Luar dan Dalam. Pekerjaan pintu dan jendela Pekerjaan KM/WC Pekerjaan finishing lantai Pekerjaan plafond Pekerjaan ornament, art work, cat dan finshing lainnya Pekerjaan landsekap, kolam renang, taman dan pekerjaan luar lainnya Pekerjaan Instalasi Mekanikal, Elektrikal & Plumbing Pekerjaaan instalasi tenaga listrik, penerangan dan penangkal petir. Pekerjaaan instalasi plumbing air bersih dan air kotor Instalasi hidran, sprinkler, detector dan alarm. Pemasangan lift 4 (empat) buah Instalasi telepon, TV, Internet, sound system, Public Address System dan komunikasi.

Peralatan kerja yang disiapkan dalam studi kasus ini: 1. Excavator, Dump truck; 2. Hummer Pilling; 3. Tower Crane; 4. Bar Cutter; 5. Concrete Pump; Organisasi pelaksanaan lapangan dalam studi kasus ini.: 1 orang Project Site Manajer, 3 orang Engineer (1 orang sipil, 1 orang arsitek, 1 orang ME), 1 orang pelaksana utama lapangan, 1 orang inspektor spesialis, 1 orang logistik dan 3 orang mekanik, 2 orang Juru Gambar. Jadwal Induk Pelasanaan Pekerjaan dalam studi kasus ini :

No

Uraian Pekerjaan

Bobot

1

Persiapan/mobdemob

2,5%

2

Tanah &Sheetpile dan Pondasi

14,5 %

3

Strktur basement

4

Struktur Klm+Blk Baja

20,5 %

5

Struktur Lantaidan Dinding

15,5 %

6

Arsitektur/Finishi ng

20,5 %

7

Mek-ElektrikalPlumb.

12,5 %

beton 14,5 %

Beton

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Progres

Realisasi Pek

Progres

11

12

==== = = ======== = ===== ==== == = ==== ==== ==== ==== ==== = = = = = ======= ==== ==== ==== ==== == = = = = = ======== ==== ==== ==== ==== ==== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = === ==== ==== ==== ==== == = = = =

∑ Bobot kumulatif 100% Rencana Pek

10

Deviasi Progres

TUGAS AHLI GENERAL SUPERINTENDENT BANGUNAN GEDUNG Saudara ditugaskan sebagai ahli General Superintendent pembangunan hotel tersebut, agar melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik sesuai dengan persyaratan dokumen kontrak. Dalam sesi Tatap Muka selama 3 (tiga) hari ini, saudara diminta untuk: 1 Review dokumen kontrak terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan mutu, gambar dan lokasi. 2 Lebih dulu memeriksa apakah usulan dalam studi kasus di atas sudah memadai sebagai Rencana Kerja konstruksi, apabila belum, sebutkan terdiri dari apa saja dokumen rencana kerja yang harus dibuat dan diajukan oleh kontraktor. 3 Apabila substansi belum lengkap untuk dibahas, saudara dapat: a Menambahkan bagian-bagian rencana kerja yang belum dibuat dalam studi kasus. b Memperbaiki bagian rencana kerja yang dibuat/diajukan dalam studi kasus tsb di atas.

Sampai di sini, anggaplah bahwa samua rencana kerja dalam studi kasus tersebut sudah siap untuk dilaksanakan oleh saudara sebagai tim General Superintendent . 4

Sebagai General Superintendent , saudara diminta melaksanakan tugas, tanggungjawab & wewenang untuk memeriksa, mengarahkan, mengkoreksi, meminta / menolak / menerima usulan dan memberi ijin pekerjaan yang akan dilaksanakan, oleh saudara sebagai kepala proyek dari perusahaan kontraktor anda. No Kode Unit

INA. 5230.211.18.01.05

INA. 5230.211.18.02.05

INA. 5230.211.18.03.05

INA. 5230.211.18.04.05

Unit Kompetensi

Elemen Kompetensi  Review teknik gambar-gambar disain,  spesifikasi teknik dan persyaratan umum seperti diatur dalam dokumen kontrak beserta addendum dan amandemen  Mempersiapkan, melaksanakan, dan Menguasai, mempersiapkan mengendalikan Rencana Anggaran dan mengendalikan Pelaksanaan Proyek (RAPP) pekerjaan – pekerjaan yang  Mempersiapkan dan mengendalikan waktu terkait dengan fungsi pelaksanaan proyek manajemen seperti  Mempersiapkan dan mengendalikan aspek diatur dalam dokumen mutu dan meminimalkan resiko-resiko kontrak beserta pelaksanaan proyek addendum dan amandemen  Mempersiapkan dan mengendalikanStandard Operational Procedure (SOP) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SM K3) serta perlindungan lingkungan hidup  Mempersiapkan dan mengendalikan organisasi proyek, lengkap dengan rencana mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan fasilitas  kelengkapan kerja di proyek dll  Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan project site (lapangan)  mobilisasi tenaga kerja dan alat serta Mempersiapkan dan pengaturan mobilitas di proyek. mengendalikan  Merencanakan, melaksanakan dan pelaksanaan pekerjaan mengendalikan metode kerja dan persiapan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan persiapan dilapangan. (land development, termasuk peralatan proyek, dll)  Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan logistik proyek, termasuk sistem keamanan, K3, komunikasi dan transportasi di proyek

Contoh Bukti Kerja Hasil pemeriksaan: a. Rencana K3, b. Kelayakan APAR, Ko P3K, penggunaan APD (b kerja, sepatu,helmet, saf harness, kedok las ds Rambu, pagar &jar keselamatan.

 Mempersiapkan, melaksanakan dan  mengendalikan pelaksanaan pekerjaan tanah dan pondasi dan bangunan bawah (sub structure)   Mempersiapkan, melaksanakan dan Mempersiapkan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan  mengendalikan bangunan atas (upper structure) pelaksanaan pekerjaan  Mempersiapkan dan mengendalikan pokok dilapangan pelaksanaan pekerjaan utilitas plumbing, mekanikal dan elektrikal  Mempersiapkan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sipil non struktur, finishing, interior, exterior dan external Mempersiapkan dan  Mempersiapkan dan mengendalikan pekerjaan mengendalikan administrasi, keuangan dan umum

Daftar pembag tugas General Superintendent berdasarkan spesialisasi atau area kerja Struktur organisasi dan uraian tugas , Prosedur kerja General Superintendent an (flow char dsb),

Catatan / daftar gambar kerja d daftar spesifikasi teknis Ringkasan butir-2 kontrak hasi review sbg pedoman Genera Superintendent , Daftar dokumen terkait pekerja lainnya

Format pemeriksaan, koreksi, persetjuan shopdrawing

INA. 5230.211.18.05.05

 Mempersiapkan dan mengendalikan pekerjaan pekerjaan administrasi administrasi dan pekerjaan inspeksi, testing (keuangan, umum, dan commissioning serta pelaksanaan serah  teknik, commissioning) dan terima pertama dan terakhir pelaksanaan  Mempersiapkan dan mengendalikan pekerjaan serah terima pekerjaan administrasi teknik  Mempersiapkan dan mengendalikan  Mempersiapkan dan pelaksanaan pekerjaan selama masa mengendalikan pemeliharaan. pelaksanaan pekerjaan –  Mempersiapkan dan mengendalikan pekerjaan pekerjaan masa pelatihan para calon operator (kalau diminta) pemeliharaan serta pra– dan pelaksanaan pekerjaan pra –operation pengoperasian  Menyusun dan menyerahkan laporan akhir termasuk laporan akhir proyek secara lengkap termasuk standar proyek /manual pengoperasian banguna

Hasil pemeriksaan persiapan pekerjaan. Format ijin kerja,kelengkapan kerja, daftar rujukan/ spesifikasi, kesiapan sbr daya

Jadwal induk blnan, jadwal rin mgan, S-curve, Ra vs Ri progres Monitoring progres, Respons terhadap keterlambata Catatan rekomendasi percepatan, penambahan sbrdaya

Kompetensi ahli General Superintendent bangunan gedung t.d. 5 unit dengan 19 elemen Kompetensi sbb: 5

Berdasarkan daftar unit dan elemen kompetensi tersebut di atas, susun dan presentasikan bukti pelaksanaan tugas saudara untuk menunjukkan kompetensi saudara sebagai Ahli General Superintendent Konstruksi Bangunan Hotel Rose. Perhatian:Tidak menulis ulang (copy-paste) teori dari modul.

Catatan: a. Untuk menyelesaikan studi kasus ini saudara dapat menambah data, sesuai dengan kebutuhan saudara sebagai Ahli General Superintendent Bangunan Gedung. b. Gunakan formulir, daftar simak, tools inspeksi, flow-chart, bagan organisasi, prosedur, gambar monitoring dsb, sesuai dengan kebutuhan untuk memermudah Pelaksanaan tugas General Superintendent. c. Beberapa butir pertanyaan untuk membantu saudara bekerja: 1 Apa saja rencana kerja General Superintendent yang harus saudara persiapkan? 2 Apakah rencana kerja General Superintendent pd studi kasus secara substantif sudah benar dan lengkap? Apabila belum benar dan lengkap apa yang harus saudara lakukan terhadap Proyek hotel Rose pada studi kasus ini? 3 Formulir/borang-borang apa saja yang perlu saudara siapkan dan gunakan untuk:  Mempersiapkan rencana kerja (lay-out pelaksanaan, gambar kerja, jadwal pelaksanaan induk, jadwal pelaksanaan rinci, rencana progres/RAB, bobot dan Scurve, rencana K3, rencana mutu dsb)  Melaksanakan permintaan & ijin kerja untuk setiap jenis pekerjaan  Notulen rapat koordinasi mingguan dan bulanan 4 Dst. d Untuk bisa menunjukkan kompetensi mengendalikan jadwal penyelesaian, terindikasi bahwa pada bulan ke 6, progres

pelaksanaan terlambat 5% karena keterlambatan fabrikasi dinding precast, apa yang harus saudara lakukan atas keterlambatan tersebut dan apa yang harus direkomendasikan sebagai jalan keluar untuk mengatasi keterlambatan tsb? e

Waktu pelatihan berbasis kompetensi yang terbatas ini hendaknya saudara gunakan sefisien dan seefektif mungkin, lakukan pembahasan yang sistematis singkat, padat dan tepat. Selamat belajar dan berdiskusi

LAMPIRAN KASUS lihat halaman berikut :

LOKASI PROYEK HOTEL ROSE

Gambar 1. Peta lokasi Proyek Hotel Anggrek.

Gambar 2: Layout Hotel Anggrek.

Gambar 3. Potongan Melintang

URAIAN TUGAS PERSONIL DALAM STRUKTUR ORGANISASI A. GENERAL SUPERINTENDENT Wewenang : 1. Menetapkan harga satuan bahan, upah, alat, subkontraktor maupun biaya tak langsung. 2. Menunjuk subkontraktor pada batas nilai tertentu dengan kuasa dari Direksi. 3. Mengesahkan bukti pembayaran. 4. Berhubungan dengan pihak luar dalam rangka pelaksanaan tugsanya. Tanggung Jawab : 1. Tercapainya tujuan proyek, yaitu tepat waktu, mutu, dan dapat memberikan keuntungan yang optimal kepada perusahaan dengan tidak melampaui ARP yang sah. 2. Menjaga agar selama pelaksanaan tidak terjadi menyimpang dari ARP, dan bila tetap terjadi penyimpangan maka penyimpangan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan. 3. Menjaga agar selama pelaksanaan pekerjaan, kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Wilayah. Tugas Pokok : 1. Mengkoordinir bidang, bagian, dan urusan yang ada dan terlibat dalam proyek. 2. Melakukan evaluasi atas laporan yang dibuat oleh bagian-bagian yang terlibat sesuai dengan ketentuan perusahaan. 3. Mengevaluasi realisasi pelaksanaan terhadap ARP, RKK & SMK3L. 4. Mewakili perusahaan menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan Pihak Luar (Direksi Proyek, Konsultan dan Pemilik). 5. Menyelesaikan urusan-urusan dengan Pihak berwenang/Pemerintah. 6. Melaksanakan instruksi yang diberikan oleh Kepala Divisi yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan kebijakan perusahaan. 7. Melakukan pengawasan mutu dan keselamatan kerja. 8. Memantau dan mengarahkan pelaksanaan mutu di proyek. 9. Menjamin bahwa sistem mutu telah dilaksanakan secara efektif di Proyek. 10. Menyelesaikan keluhan pelanggan yang diterima di Proyek dan memastikan bahwa keluhan pelanggan telah ditangani secara baik. 11.Memonitor pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen di Proyek. 12. Memeriksa dan menyetujui Review Rencana Mutu Proyek dan Rencana Kegiatan dimasa pemeliharaan. 13. Menetapkan pengendali sistem mutu di Proyek. 14. Meneliti perubahan-perubahan terhadap kontrak dan meng-evaluasi akibatnya. 15. Mengembangkan kemampuann personil dan penempatannya selama masa pelaksanaan dan pemeliharaan proyek. 16. Memelihara bukti-bukti kerja

B. DEPUTY GENERAL SUPEINTENDENT Tugas Pokok : 1. Menggantikan tugas Kepala Proyek bila yang bersangkutan tidak berada di Lokasi Pekerjaan. 2. Melakukan evaluasi atas laporan yang dibuat oleh seluruh bagian yang ada di proyek. 3. Mengevaluasi realisasi pelaksanaan terhadap ARP, RMP, RKK, dan APDU dan mengusulkan alternatif tindak turun tangan agar mendapatkan hasil yang optimal. 4. Mewakili Kepala Proyek menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan Pihak Luar (Direksi Proyek, Konsultan dan Pemilik). 5. Membantu Kepala Proyek dalam menyelesaikan urusan-urusan dengan Pihak berwenang atau Pemerintah. 6. Melaksanakan instruksi yang diberikan oleh Kepala Proyek yang berkaitan dengan pelak-sanaan pekerjaan dan kebijakan perusahaan. 7. Membantu Kepala Proyek dalam melakukan pengawasan mutu dan keselamatan kerja. 8. Membantu Kepala Proyek dalam memantau dan mengarahkan pelaksanaan mutu di proyek. 9. Membantu Kepala Proyek dalam menjamin bahwa sistem mutu telah dilaksanakan secara efektif di Proyek. 10. Membantu Kepala Proyek dalam menyelesaikan keluhan pelanggan yang diterima di Proyek dan memastikan bahwa keluhan pelanggan telah ditangani secara baik. 11.Memimpin pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen di Proyek. 12. Bersama-sama dengan bidang lainnya membuat dan mengusulkan Review Rencana Mutu Proyek dan Rencana Kegiatan dimasa Pemeliharaan. 13. Berperan sebagai Pengendali Sistem Mutu di Proyek. 14. Meneliti perubahan-perubahan terhadap kontrak dan meng-evaluasi dan melaporkannya kepada Kepala Proyek. 15. Membantu Kepala Proyek dalam mengembang-kan kemampuan personil yang ada di Proyek. 16. Membantu Kepala Proyek dalam memelihara bukti-bukti kerja. Wewenang : 1 Membantu Kepala Proyek dalam menetapkan harga satuan bahan, upah, alat, subkontraktor maupun biaya tak langsung. 2 Membantu Kepala Proyek dalam menunjuk subkontraktor pada batas nilai tertentu dengan persetujuan dari kepala proyek. 3 Mengesahkan bukti pembayaran. 4 Berhubungan dengan pihak luar dalam rangka pelaksanaan tugsanya Tanggung Jawab :

1 2 3 4

Tercapainya tujuan proyek, yaitu tepat waktu, mutu, dan dapat memberikan keuntungan yang optimal kepada perusahaan dengan tidak melampaui ARP yang sah. Membantu Kepala Proyek dalam menjaga agar biaya pelaksanaan tidak menyimpang dari ARP, dengan menberikan informasi yang cepat dan akurat atas penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan. Memberi masukan kepada kepala proyek agar selama pelaksanaan pekerjaan, kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan peraturan dan undangundang yang berlaku. Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Proyek.

C. PENGENDALI SMMK3L Wewenang dan Tanggung Jawab : 1 Menjamin agar Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkunagn diproyek tersedia, memadai dan diimplementasikan dengan benar dan efektif serta selalu dimutakhirkan sesuai keadaan yang terbaru berdasarkan standar ISO 9001:2000; OHSAS 18001:1999; ISO41001:2004. 2 Tersedianya dokumen (prosedur & instruksi kerja) Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan di proyek yang memadai dan diimplementasikan dengan status terkendali. 3 Memutakhirkan dokumen Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan di proyek. 4 Menentukan pihak-pihak di proyek yang seharusnya menerima dokumen Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan dengan status terkendali. 5 Mengaudit pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan di proyek. 6 Mengajukan revisi instruksi kerja sesuai dengan perkembangan yang terjadi. 7 Memberikan masukan untuk menghentikan kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan berdasarkan masukan dari ahli Sistem Manajemen Mutu, K3, dan Lingkungan kepada Kepala Proyek. 1 2

3

Tugas Pokok : Menjamin agar Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan diproyek tersedia, memadai dan diimplementasikan dengan benar dan efektif di proyek. Melaporkan dan memberi input kepada Kepala Proyek dan WMW tentang kinerja Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan untuk kepentingan perbaikan dan peningkatan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan yg ada di proyek. Menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan pemilihan metode/media komunikasi/konsultasi diproyek.

4 5

6 7 8 9 10 11

12 13

Mengkoordinir pelaksanaan uji coba kesiagaan tim tanggap darurat dalam menangani kondisi-kondisi mungkin terjadi di proyek. Mengkoordinir pelaksanaan aktivitas-aktivitas pemantauan dan pengukuran yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan di proyek. Mengendalikan dan mengevaluasi kecelakaan, insiden, dan ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan dan yang terjadi di proyek. Menyusun laporan K3 dan Lingkungan ke instansi terkait. Mengusulkan Program Kerja dan Anggaran Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan proyek. Menyusun agenda dan risalah rapat tinjauan manajemen proyek. Mengkoordinir penyelesaiantindak lanjut auditee atas hasil audit diproyek & mengecek kebenarannya. Memonitor pelaksanaan audit Internal Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan diproyek dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Proyek & WMW. Menyimpan dan memelihara bukti-bukti kerja. Melakukan pembinaan pengurus Manajemen Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan Proyek.

D. PPDSMMK3L Tugas Pokok : 1 Mengidentifikasi, mendistribusikan, menyimpan dan menarik kembali dokumen Sistem Manajemen mutu, K3 dan Lingkungan (internal & eksternal) di proyek. 2 Mengendalikan dokumen Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan yang beredar di proyek. 3 Menyimpan dokumen Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan asli (master) baik yang masih berlaku maupun yang sudah tidak berlaku (disimpan terpisah sebagai referensi) di proyek. Wewenang dan Tanggung Jawab : 1 Menjamin dokumen Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan terdistribusikan kepada semua pihak di proyek yang telah ditentukan oleh Pengendali Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan Proyek & mengelolah peredaran dokumen Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan tersebut. 2 Menginformasikan kepada pihak - pihak diproyek yang menerima copy terkendali mengenai perlakuan terhadap dokumen Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan yang beredar. 3 Menarik kembali / memusnahkan dokumen Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan yg sudah tidak berlaku di proyek.

E. PENGAWAS MUTU Tugas Pokok : 1 Melakukan pemeriksaan thd hasil kerja pelaksana , dan memberikan status pemeriksaan. 2 Melakukan joint survey / check list dgn pihak konsultan setiap tahapan pekerjaan sehingga pekerjaan berikutnya bisa dilanjutkan. 3 Mencatat semua hasil pemeriksaan untuk dijadikan dokumen quality yang digabung dengan hasil test laboratorium. 4 Memelihara bukti-bukti kerjanya. Wewenang dan Tanggung Jawab : 1 Bertanggung jawab terhadap kebenaran data - data hasil pemeriksaan, penandaan status yang jelas sehingga tdk menimbulkan salah penafsiran . F. SEKRETARIS Tugas Pokok : 1 Mencatat surat masuk dan membuat disposisi. 2 Membuat surat keluar bila diperlukan. 3 Membuat undangan rapat. Wewenang dan Tanggung Jawab : 1 Bertanggung jawab atas tertib surat menyurat proyek , penyampaian informasi. G. MANAGER ENGINEERING Tugas Pokok : 1 Memeriksa & mereview bagian planning & cost control, memeriksa kajian teknis , mereview shop drawing, laboratorium, survey. 2 Melakukan evaluasi atas perencanaan struktur yang ada dan melakukan rekayasa teknik dalam menerapkan VE (Value Engineering). 3 Mengelola pelaksanaan pengukuran dan melakukan evaluasi atas hasil pengukuran tersebut. 4 Menyusun data teknis sesuai dengan spesifikasi dan menampilkannya dalam format yang mudah dipahami dalam pelaksanaan. 5 Mengelolah proses pembuatan Shop Drawing dan mengarsipkannya. 6 Mengelolah proses pembuatan As Built Drawing dan mengarsipkannya. 7 Membantu KUP dan Pelaksana dalam membuat Metoda Kerja dan membackup dalam perencanaan teknis. 8 Menjamin keberadaan dan mengendalikan buku-buku standar Internal dan Eksternal dengan status terkendali di Proyek sesuai dengan kebutuhan. 9 Membuat revisi Cash Flow bulanan sesuai dengan kondisi proyek dan wilayah. 10 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kapro / WaKapro / KUP sesuai dengan bidang tugasnya.

11 Membantu Kepala Unit Pelaksanaan dalam membuat Job Mix Disain, sehingga diperoleh suatu Job Mix yang memenuhi standar mutu, biaya dan kemudahan dalam pelaksanaan. 12 Meneliti kontrak yang ada, membuat catatan-catatan. 13 Memelihara bukti-bukti kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Wewenang dan Tanggung Jawab : 1 Bertanggung jawab terhadap struktur jembatan bahwa sudah sesuai dengan perencanaan ataupun kriteria engineering dan dipastikan sudah melalui kajian engineering yang tepat. 2 Bertanggung jawab bahwa metode kerja bisa efisien atau sesuai dengan ARP. 3 Bertanggung jawab bahwa Laporan sudah sesuai dengan data transaksi yang benar dengan acuan ARP. H. SM PROJECT PLANNING & COST CONTROL Tugas Pokok : 1. Memeriksa & mereview bagian planning & cost control, memeriksa kajian teknis , mereview shop drawing, laboratorium, survey. Wewenang dan Tanggung Jawab : 1. Menolak bukti2 transaksi yang dianggap menyimpang, progress yang tdk sesuai. 2. Bertanggung jawab bahwa Laporan sdh sesuai dengan data transaksi yang benar dg acuan ARP. 3. Bertanggung jawab thd pengakuan progress kepada pihak I.

I. COST CONTROL Tugas Pokok : 1. Membantu SM Planning & Cost Control dalam hal pengendalian biaya, kelayakan bukti-bukti akuntansi. 2. Membuat Laporan Bulanan Proyek ( RKK ) 3. Memeriksa Laporan Mingguan Barang ( LP-10) 4. Verifikasi bukti-bukti transaksi 5. Melakukan prosedur pengadaan barang dan jasa subkontraktor, pengadaan barang, alat sesuai manual mutu. 6. Membuat Rencana Pembayaran koordinasi dengan bagian administrasi, disesuaikan dengan skala prioritas. 7. Monitoring laporan progress intern dari pelaksana. 8. Memelihara bukti - bukti kerjanya. Wewenang dan Tanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab bahwa Laporan sudah sesuai dengan data transaksi yang benar dengan acuan ARP.

J. QUANTITY SURVEYOR Tugas Pokok : 1. Menyiapkan administrasi teknik untuk kepentingan dengan pihak 1 seperti : Laporan Harian, Laporan Mingguan. 2. Menyiapkan berkas MC beserta back up-nya. Menguruskan untuk mendapat approval dari pihak konsultan dan owner. 3. Melampirkan Back-up Quality dalam MC, setelah koordinasi dengan Quality Control. 4. Mereview BQ setiap ada perubahan pekerjaan, maupun perubahan usulan desain. 5. Menyiapkan hitungan Contract Change Order, untuk dijadikan addendum kontrak. 6. Monitor Laporan Cuaca utk kepentingan ekstern & intern. 7. Memelihara bukti-bukti kerjanya. Wewenang dan Tanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab terhadap pengakuan progress kepada pihak 1.

K. CONTRACT ADMINISTRATION Tugas Pokok : 1. Memahami dan meresume klausul kontrak baik syarat-syarat teknis maupun syarat-syarat hukum. 2. Menyiapkan addendum kontrak setiap ada perubahan. 3. Meng-update Manajemen Risiko. 4. Memelihara bukti-bukti kerjanya. Wewenang dan Tanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab terhadap pengakuan progress kepada pihak 1, tidak menyalahi klausul kontrak. L. PLANNING & SCHEDULING Tugas Pokok : 1. Membuat laporan mingguan proyek, membuat evaluasi pengendalian waktu. 2. Meng-update schedule dan plotting antara rencana dan realisasi. 3. Membuat tracking schedule, terhadap penekanan pekerjaan yang perlu perhatian / kritis terhadap ketersediaan. 4. Memelihara bukti-bukti kerjanya.

Wewenang dan Tanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab terhadap laporan progress dengan kondisi yang sebenarnya. M. SM ENGINEERING Tugas Pokok : 1. Mengkoordinir unit - unit kerjanya dalam penyediaan kepentingan engineering struktur. 2. Menyiapkan kajian teknis bila diperlukan seperti usulan untuk perubahan disain. 3. Menganalisa metode kerja yang paling mudah dikerjakan dan efisien, serta memenuhi kriteria teknis. 4. Memberikan masukan inovasi dalam hal metode kerja. 5. Memelihara bukti-bukti kerjanya. Wewenang : 1. Menetapkan kriteria keterimaan hal-hal teknis yang memenuhi standar struktur, standard eksternal. Tanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab terhadap struktur jembatan bahwa sudah sesuai dengan perencanaan ataupun kriteria engineering dan dipastikan sudah melalui kajian engineering yang tepat. N. STRUCTURE ENGINEER Tugas Pokok : 1. Menyiapkan hitungan metode kerja yang diperlukan, spt perancah, bekisting, pondasi TC dll. 2. Menyiapkan hitungan perubahan desain bila ada. 3. Memelihara bukti-bukti kerjanya. Wewenang dan Tanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab hasil hitungan dan kajian struktur yang sudah memakai standar perhitungan yang benar. O. SURVEYOR Tugas Pokok : 1. Melakukan pengukuran awal bersama dengan konsultan, owner. 2. Melakukan pengukuran setiap akan ada tahapan pekerjaan. 3. Men-check ulang hasil pekerjaan pelaksana. 4. Mencatat , mengolah dan menyajikan data ukur dari awal pekerjaan sampai akhir proyek. 5. Memelihara bukti-bukti kerjanya.

P. DRAFTER Tugas Pokok : 1. Menyiapkan Shop Drawing, gambar-gambar metode kerja. 2. Menyiapkan bahan visualisasi untuk presentasi. 3. Membuat As Built Drawing. 4. Memelihara bukti-bukti kerjanya. Wewenang dan Tanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab terhadap kebenaran angka-angka dalam gambar dan skala yang benar, sehingga tidak membingungkan. Q. LABORATORAT Tugas Pokok : 1. Membuat Job Mix Formula. 2. Melakukan pengetesan thd pekerjaan yang memerlukan test. 3. Memelihara bukti-bukti kerjanya. R. QUALITY CONTROL Tugas Pokok : 1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil kerja pelaksana, dan memberikan status pemeriksaan. 2. Melakukan joint survei dengan pihak konsultan setiap tahapan pekerjaan sehingga pekerjaan berikutnya bisa dilanjutkan 3. Mencatat semua hasil pemeriksaan untuk dijadikan dokumen quality yang digabung dengan hasil test labolatorium. 4. Memelihara bukti-bukti kerjanya. Wewenang dan Tanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab terhadap kebenaran data-data hasil pemeriksaan dan penandaan status yang jelas. S. MANAGER FINANCE Tugas Pokok : 1. Memastikan bahwa data transaksi dan data keuangan sdh memenuhi standard SAKKU HK. 2. Memberikan masukan dalam hal penenuan kompetensi personil. 3. Memberikan masukan dalam hal strategi administrasi keuangan, langkahlangkah inovasi. 4. Pengelolaan perpajakan. 5. Memverifikasi data transaksi agar layak buku dan layak bayar. 6. Mengendalikan transaksi yang mengandung kewajiban perpajakan. Wewenang dan Tanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab terpeliharanya kepersonaliaan & hubungan masyarakat.

tertib

administrasi

keuangan,

T. UMUM & SDM Tugas Pokok : 1. Membuat daftar personalia proyek dan membuat laporan setiap bulannya. 2. Menjaga data - data personalia seperti ijasah, curiculum vitae, dll. 3. Membuat kontrak personil, menampung keluhan personil untuk disampaikan dan dicarikan solusi. 4. Membuat daftar gaji personil. 5. Melakukan kegiatan yg sifatnya Humas, tamu-tamu, pendataan tenaga kerja untuk dilaporkan kepada lingkungan setempat. Wewenang dan Tanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab atas urusan kepersonaliaan, umum dan rumah tangga proyek. U. KASIR Tugas Pokok : 1. Melakukan pembayaran ke pada pihak III sesuai bukti transaksi yg telah diverifikasi. 2. Membuat laporan kas dan Bank. 3. Membayar pengajuan kasbon oleh personil proyek untuk kepentingan pekerjaan, setelah mendapat persetujuan. Wewenang dan Tanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab atas kebenaran saldo keuangan, dan keseseuaian pembayaran data transaksi. V. MANAGER OPERATIONAL Tugas Pokok : 1. Menggantikan tugas Kepala Proyek maupun Wakil Kepala Proyek bila yang bersangkutan tidak berada di Lokasi Pekerjaan. 2. Mengendalikan unit kerja dibawahnya, logistik, peralatan, dan pelaksana area. 3. Mengevaluasi realisasi volume pelaksanaan pekerjaan terhadap ARP & RMK3L dan bersama - sama dengan Wakil Kepala Proyek melakukan tindak turun tangan agar mendapatkan hasil yang optimal. 4. Membantu Kepala Proyek dalam menyelesaikan urusan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pihak Luar (Direksi Proyek, Konsultan dan Owner). 5. Membantu Kepala Proyek dalam menyelesaikan urusan-urusan dengan Pihak berwenang/ Pemerintah. 6. Melaksanakan instruksi yang diberikan oleh Kepala Proyek yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan kebijakan perusahaan.

7. Menjaga kesinambungan & mengendalikan implementasi K3L terhadap unitunit kerja dibawahnya. 8. Mengikuti pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen di Proyek. 9. Membantu Kepala Proyek dalam menyelesaikan keluhan pelanggan yang diterima di Proyek. 10. Memberikan masukan terhadap Review RMK3L & Rencana Kegiatan dimasa Pemeliharaan. 11. Berperan sebagai penanggung-jawab pelaksanaan di Proyek, dan bertanggung-jawab terhadap sasaran kerja yang telah ditetapkan. 12. Mengusulkan perubahan-perubahan bila ada pada pelaksanaan pekerjaan terhadap kontrak dan perkiraan akibatnya. 13. Mengembangkan kemampuan personil yang ada di Proyek. 14. Memelihara bukti-bukti kerjanya. Wewenang : 1. Menetapkan personil pelaksanaan yang dianggap mampu dan kooperatif, memberhentikan personil yang dianggap tidak cakap. Tanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab terhadap terpeliharanya kemajuan pekerjaan di lapangan. 2. Bertanggung jawab terhadap keselamatan & kesehatan kerja di lapangan. W. SM CONSTRUCTION Tugas Pokok : 1. Memastikan pelaksanaan konstruksi di masing - masing area berjalan sesuai rencana. 2. Mengatur koordinasi antar pelaksana dan berkoordinasi dgn unit lain, engineering. Wewenang dan Tanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab terhadap sinerginya pelaksanaan di lapangan antar masing - masing pelaksana area. X. SM EQUIPMENT & PURCHASING Tugas Pokok : 1. Me-manage penggunaan peralatan di lapangan agar pelaksanaan sesuai dgn syarat-syarat K3L. 2. Membuat perencanaan terhadap peralatan di lapangan baik R&O ataupun maintenance. 3. Memeriksa permintaan barang dari pelaksana. 4. Memastikan ketersediaan material di lapangan. Wewenang dan Tanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab terhadap tersedianya sumber daya alat & bahan di lapangan dan beroperasi dgn baik. Y. EQUIPMENT OPERATOR Tugas Pokok : 1. Mencatat semua peralatan yang beroperasi di lapangan. 2. Memeriksa kondisi peralatan , memastikan semua operator mempunyai sertifikat dan alat punya SIO (Surat Ijin Operator). 3. Bertanggung jawab atas semua peralatan yang beroperasi di lapangan. Z. MECHANIC (R & O) Tugas Pokok : 1. Menginventarisir peralatan yang perlu perbaikan. 2. Inventarisir spare part yang perlu diganti dan tentukan skala prioritas. 3. Melakukan perbaikan alat setelah mendapat persetujuan. Wewenang dan Tanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab atas perbaikan alat dan alat bisa operasi sesuai schedule pemakaian alat. AA. ADMINISTRASI LOGISTIK Tugas Pokok : 1. Memproses SPB dari pelaksana. 2. Melakukan order barang sesuai wewenang proyek. 3. Melengkapi bukti2 akuntansi dan data pendkung kelogistikan., BKTBI, LP10, LT-3. Wewenang dan Tanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab tertib administrasi pergudangan , sesuai dengan data transaksi. AB. WAREHOUSEMAN Tugas Pokok : 1. Mencatat barang keluar - masuk. 2. Melakukan opname periodik terhadap stok fisik material. Wewenang dan Tanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab kebenaran saldo gudang antara stok fisik dan catatan buku gudang. AC. ARSITEKTUR Tugas Pokok : 1. Merencanakan desain konsep bangunan. 2. Mereview desain gambar konsultan perencana apakah sudah sesuai dengan arsitektural.

Wewenang dan Tanggung Jawab : 1. Dapat mengusulkan perubahan terhadap desain arsitektural dan dapat mempertanggung jawabkannya. AD. MEKANIKAL ELEKTRIKAL Tugas Pokok : 1. Merencanakan desain konsep mekaninal dan elektrikal. 2. Merencanakan desain konsep jaringan kabel, komunikasi, dll. Wewenang dan Tanggung Jawab : 1. Dapat mengusulkan perubahan terhadap desain mekanikal dan elektrikal dan dapat mempertanggung jawabkannya.

TATA ATURAN JAM KERJA dan DISIPLIN KERJA Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan dan KEPMEN No 233 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus maka dibuat peraturan tentang jam kerja dan disiplin kerja sebagai berikut : BAB I HARI KERJA DAN WAKTU KERJA Pasal 1 HARI KERJA DAN WAKTU KERJA 1.

2.

3. 4.

Hari dan atau jam kerja pegawai berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan fungsi atau jabatan pegawai tersebut, namun tidak melebihi 7 jam sehari dan 40 jam seminggu atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu. Penentuan mengenai hari kerja dan jam kerja seorang pegawai akan diatur oleh perusahaan dan dapat diubah oleh perusahaan selama perubahan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan ayat (1) pasal ini. Setiap kelebihan dari hari kerja sesuai dengan ketentuan ayat 1 (satu) pasal ini harus dianggap sebagai kerja lembur. Dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku, maka hari kerja & jam kerja di PT Karya Bersama sebagai berikut : Hari kerja : Senin s/d Sabtu Jam kerja : a.

Untuk 5 (lima) hari kerja » Senin – Jum’at 08.00 – 17.00 WIB

b.

Untuk 6 (enam) hari kerja » Senin – Jum’at 07.30 – 15.30 WIB » Sabtu 07.30 – 13.00 WIB

c.

Istirahat

» Senin – Kamis 12.00 – 13.00 WIB » Jum’at 11.00 – 13.00 WIB (untuk karyawan laki–laki) 12.00 – 13.00 WIB (untuk karyawan perempuan) Jam kerja shift:

5.

a.

Shift I

b.

Shift II

c.

Shift III

→ 07.30 – 15.30 WIB → 15.30 – 23.30 WIB → 23.30 – 07.30 WIB

Hal-hal lain diluar ketentuan ayat 4 akan diatur perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sepanjang tidak menyimpang dari ayat 1.

Pasal 2 KERJA LEMBUR 1. Pada dasarnya kerja lembur adalah sukarela bagi pegawai kecuali hal-hal berikut: a. Dalam hal-hal yang bersifat force majeur seperti kebakaran dan sebagainya. b. Dalam hal ada pekerjaan-pekerjaan yang apabila tidak segera diselesaikan akan membahayakan kesehatan atau keselamatan orang. c. Dalam hal-hal apabila pekerjaan tidak diselesaikan akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau dapat mengganggu kelancaran pelayanan. d. Dalam hal terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan dengan segera, karyawan harus bekerja atas panggilan darurat, dan bagi karyawan yang mengabaikan perintah lembur dapat dikenai sanksi. 2. Perhitungan upah lembur adalah sebagai berikut : 1) Pada hari kerja biasa a) 1 (satu) jam pertama dibayar 1 ½ (satu setengah) kali tarif lembur sejam b) Setiap jam berikutnya dibayar 2 (dua) kali tariff lembur sejam 2) Pada hari istirahat, minggu atau hari libur Nasional : a) Untuk tiap jam dalam batas 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam b) Jam pertama dan seterusnya setelah 7 (tujuh) jam dibayar 3 (tiga) kali upah sejam 3. Perhitungan upah per jam akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

4. Bagi pegawai yang melakukan kerja lembur 4 jam berturut-turut akan memperoleh hak tambahan uang makan atau ekstra fooding. BAB II PERATURAN DAN TATA TERTIB Pasal 3 KEWAJIBAN BAGI PEGAWAI Kewajiban yang harus ditaati oleh setiap pegawai antara lain: 1. Mentaati ketentuan jam kerja. 2. Melakukan check in pada waktu masuk kerja dan check out pada waktu pulang kerja. 3. Melaksanakan tugas/pekerjaan dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian, kesadaran dan bertanggung jawab. 4. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan. 5. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan dan persatuan untuk menciptakan suasana kerja yang baik sesuai dengan harapan perusahaan. 6. Menyimpan rahasia perusahaan dan/atau rahasia-rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya. 7. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik perusahaan dengan sebaik-baiknya, serta menjaga pemborosan waktu dan material. 8. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan perusahaan, terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil. 9. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannnya. 10. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya. 11. Memberikan bimbingan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya. 12. Memberikan kesempatan dan dorongan kepada bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja dan mengembangkan kariernya. 13. Berpakain rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat dan sesama pegawai. 14. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang dan/atau orang lain yang ditunjuk olehnya. 15. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan PT Karya Bersama. 16. Memperhatikan dengan sebaik-baiknya setiap tindakan disipliner yang diterima. 17. Datang ditempat kerja sebelum jam kerja dan mulai bekerja tepat pada waktu yang telah ditentukan. 18. Menggunakan/melalui pintu yang telah ditentukan untuk masuk atau keluar kompleks perusahaan.

19. Harus memperlihatkan isi dari bungkusan yang dibawa masuk atau keluar kompleks perusahaan. 20. Selalu menggunakan atau membawa kartu tanda pengenal pegawai dan harus dapat menunjukkan jika diminta oleh petugas keamanan. 21. Bersikap sopan, jujur dan selalu mentaati perintah atasan dalam melakukan pekerjaannya serta selalu meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja. 22. Selalu menggunakan alat-alat keselamatan kerja dan selalu mencegah terjadinya tindakan atau keadaan yang dapat menimbulkan bahaya seperti misalnya kebakaran, kecelakaan kerja dan sebagainya dalam perusahaan. 23. Tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak atau merugikan nama baik perusahaan, pimpinan atau teman sekerja dan harus memelihara kerjasama yang baik diantara pegawai untuk menciptakan ketenangan kerja dan memelihara ketertiban dalam perusahaan. 24. Menggunakan, menjalankan atau menyimpan dengan baik semua peralatan atau mesin-mesin, bahan-bahan atau surat-surat berharga milik perusahaan yang dipercayakan kepadanya. 25. Bertanggung jawab atas semua barang atau harta milik perusahaan yang dipercayakan kepadanya dan harus segera melaporkan kehilangan atau kerusakan yang terjadi terhadap barang-barang atau harta milik perusahaan tersebut kepada kepala kerjanya untuk dipertimbangkan penggantinya. 26. Tetap berada ditempat kerja masing-masing selama jam kerja, kecuali untuk keperluan dinas yang telah mendapat persetujuan dari kepala unit kerjanya dan harus melaporkan diri kepada kepala unit kerjanya masing-masing bila datang terlambat atau apabila hendak pulang lebih awal. Pasal 4 HAK-HAK PEGAWAI 1. 2. 3. 4. 5.

Pegawai berhak mendapatkan upah dan dibayarkan tepat pada waktunya. Pegawai berhak mendapatkan perlindungan hukum secara adil. Pegawai berhak menolak pekerjaan yang diberikan apabila membahayakan pekerja itu sendiri atau orang lain. Pegawai berhak atas jenjang karir yang ada di perusahaan sesuai dengan kemampuan dan prestasi kerjanya. Pegawai berhak mangajukan pendapat yang bersifat membangun/positif yang bertujuan untuk memajukan perusahaan dan kesejahteraan pegawai melalui prosedur yang baik dan benar.

Pasal 5 LARANGAN BAGI PEGAWAI Larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap pegawai antara lain: 1. Lebih dari 5 (lima) kali datang terlambat, dan/atau dispensasi non dinas lebih dari 20 jam/bulan.

2. Meninggalkan perusahaan atau pekerjaannya selama jam kerja dan/atau pulang cepat tanpa ijin atasan (yang dalam hal ini kepala seksi, kepala bagian atau yang lebih tinggi). 3. Melanggar kesopanan maupun sopan santun dalam pergaulan dan/atau minumminuman yang sifatnya memabukkan dilingkungan perusahaan. 4. Melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain. 5. Menyimpan, menjual atau memperdagangkan barang-barang apapun dalam perusahaan tanpa ijin pimpinan perusahaan. 6. Mengadakan rapat-rapat/pertemuan-pertemuan dilingkungan perusahaan tanpa ijin dari pimpinan perusahaan. 7. Membawa orang lain/luar masuk dalam lingkungan perusahaan tanpa ijin pihak atasan yang berwenang. 8. Mangkir (tidak masuk bekerja tanpa alasan). 9. Mengedarkan daftar sokongan, menempel/memasang poster/spanduk dilingkungan perusahaan tanpa ijin pimpinan perusahaan. 10. Mempengaruhi pegawai lain untuk tidak melakukan kewajibannya. 11.Menggunakan alat-alat perusahaan tanpa ijin atasan yang berwenang dan menyerahkan tugas kerja kepada orang lain tanpa persetujuan atasan. 12. Menjalankan kendaraan perusahaan tanpa memiliki ijin mengemudi dan atau tanpa persetujuan perusahaan. 13. Menjalankan kendaraan/alat-alat perusahaan dengan mengabaikan syaratsyarat keselamatan kerja. 14. Membawa keluar barang-barang milik perusahaan atau barang-barang milik orang lain/ ketiga tanpa ijin atasan yang berwenang. 15. Menyalahgunakan waktu kerja untuk kepentingan komersial pribadi. 16. Mempengaruhi pegawai lain untuk melanggar ketentuan-ketentuan perusahaan. 17. Membuat isu-isu yang dapat menimbulkan terjadinya kerusakan dalam lingkungan perusahaan dan atau merugikan perusahaan. 18. Mengabaikan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh perusahaan. 19. Menjalankan kendaraan perusahaan secara kebut-kebutan/tidak mengindahkan sopan santun baik di jalan raya, maupun di area pabrik PT Karya Bersama. 20. Menggunakan kemudahan, perkakas dan keterangan-keterangan perusahaan untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain. 21. Dengan sengaja atau karena lalai mengakibatkan dirinya dalam keadaan sedemikian, sehingga ia tidak dapat menjalankan perusahaannya. 22. Berkelahi dilingkungan perusahaan. 23. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan dan memalsukan dokumen yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan. 24. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika atau obat terlarang lainnya di lingkungan perusahaan. 25. Melakukan perbuatan asusila di lingkungan perusahaan. 26. Melakukan tindakan kejahatan misalnya: mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang-barang terlarang baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan.

27.

28.

Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam atasan, keluarga atasan atau teman sekerja termasuk dalam pengertian menganiaya adalah siapapun yang menyerang terlebih dulu seorang karyawan dalam waktu dinas apapun persoalannya, begitu pula mereka yang hendak menghindari tindakan disipliner melakukan diluar perusahaan. Membujuk atasan atau teman sekerja untuk melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkannya dalam keadaan bahaya milik perusahaan. Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan diri atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya. Membongkar/membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik perusahaan dan keluarganya yang seharusnya dirahasiakan. Melakukan/mengadakan permainan judi dalam lingkungan perusahaan. Pegawai yang menyalahgunakan kepercayaan perusahaan dengan menerima sesuatu suapan baik dalam bentuk uang maupun barang atau jasa yang merugikan kepentingan perusahaan atau diluar pengetahuan perusahaan. Menjalankan kendaraan perusahaan dalam keadaan mabuk. Mencemarkan nama baik perusahaan. Mengambil bagian atau menganjurkan setiap penghentian kerja, mogok atau memperlambat pekerjaan. Berniaga, menjalankan pekerjaan untuk pihak ketiga dan atau menjalankan pekerjaan lain bersifat apapun juga tanpa ijin direksi. Menyelenggarakan langsung atau tidak langsung pembelian untuk perusahaan dan usaha-usaha lain di segala lapangan yang bersangkutan dengan usaha perusahaan dan oleh karenanya bisa mendapat keuntungan bagi diri sendiri. Membuka usaha yang sejenis dengan usaha yang dijalankan oleh perusahaan sehingga merugikan perusahaan. Berambut panjang melebihi krah seragam kerja. Merokok dan atau menyalakan api pada semua tempat yang ada tanda larangannya. Membawa senjata tajam, senjata api atau barang berbahaya lainnya didalam lingkungan perusahaan. Menyalahgunakan kedudukan /jabatan untuk kepentingan pribadi.

29. 30. 31. 32. 33.

34. 35. 36. 37. 38.

39. 40. 41. 42. 43.

Pasal 6 TINDAKAN DISIPLIN Termasuk pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan memperbanyak, mengedarkan, mempertontonkan, menempelkan, menawarkan, menyimpan, memiliki tulisan atau rekaman yang berisi anjuran atau hasutan untuk melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 5 diatas 1. Setiap pegawai yang melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib perusahaan dapat dikenakan tindakan disiplin.

2. Tingkatan hukuman disiplin (tindakan disipliner) 1. Tegoran tertulis 2. Peringatan tertulis I (pertama) 3. Peringatan tertulis II (kedua) 4. Peringatan tertulis III (ketiga) atau hukuman administratif 5. Skorsing 6. Pemutusan hubungan kerja 3. Jenis pelanggaran disiplin yang dapat dikenakan hukuman disiplin, ketentuan pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut: 1. Tegoran Tertulis 1.1. Karyawan diberikan pengarahan dan dicatat oleh perusahaan. 1.2. Karyawan diberitahu bahwa ia akan dikenakan tindakan disipliner tingkat selanjutnya, apabila ia melakukan pelanggaran lain. 1.3. Peringatan ini akan dihapuskan apabila selama 3 (tiga) bulan ia tidak melakukan pelanggaran. 1.4. Tindakan ini digunakan untuk pelanggaran sejenis tidak terbatas pada contoh-contoh dibawah ini : 1.4.1 Lebih dari 5 (lima) kali datang terlambat dan atau dispensasi non dinas total lebih dari 20 jam/bulan. 1.4.2 Meninggalkan perusahaan atau pekerjaannya selama jam kerja dan atau pulang cepat tanpa ijin atasan (yang dalam hal ini kepala seksi, kepala bagian atau yang lebih tinggi). 1.4.3 Melanggar kesopanan atau sopan santun dalam pergaulan dan atau minum-minuman yang sifatnya memabukkan dilingkungan perusahaan. 1.4.4 Melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. 1.4.5 Tidak memelihara dengan baik alat-alat yang menjadi tanggung jawabnya. 1.4.6 Menyimpan/menjual/memperdagangkan barang-barang apapun dalam perusahaan tanpa ijin pimpinan perusahaan. 1.4.7 Lebih dari 2 (dua) kali dalam satu bulan tidak melakukan check in atau check out. 1.4.8 Mengadakan rapat-rapat/pertemuan-pertemuan lingkungan perusahaan tanpa seijin pimpinan perusahaan. 1.4.9 wajar.

dalam

Tidak melaporkan kepada atasan, adanya hal-hal yang tidak

1.4.10 Membawa orang lain/luar masuk dalam lingkungan perusahaan tanpa ijin pihak atasan. 1.4.11 Menimbulkan pemborosan waktu kerja dan material perusahaan. 2. Peringatan Tertulis I (Pertama) 2.1 Karyawan diberikan peringatan tertulis I, dan dicatat oleh perusahaan. 2.2 Karyawan diberitahukan bahwa peringatan ini akan dihapuskan apabila selama 6 (enam) bulan ia tidak melakukan pelanggaran. 2.3 Tindakan ini digunakan untuk pelanggaran ringan berikutnya sesudah karyawan mendapat tegoran tertulis. Juga dapat dikenakan langsung untuk pelanggaran sejenis, tidak terbatas pada contoh-contoh dibawah ini : 2.3.1

Berkali-kali merusak/menghilangkan perkakas kerja

2.3.2

Mangkir

2.3.3

Tidak melaksanakan tugas dengan baik

2.3.4 Mengedarkan daftar sokongan, menempel/memasang poster atau spanduk di lingkungan perusahaan tanpa ijin pimpinan perusahaan 2.3.5 Mempengaruhi karyawan lain untuk tidak melakukan kewajiban 2.3.6 Menggunakan alat-alat perusahaan tanpa ijin atasan yang berwenang 2.3.7 Menjalankan kendaraan perusahaan tanpa memiliki ijin mengemudi dan tanpa persetujuan perusahaan 2.3.8 Menjalankan kendaraan/alat-alat milik perusahaan dengan mengabaikan syarat-syarat keselamatan kerja (kecuali pelanggaran 4.4.4) 2.3.9 Membawa keluar barang-barang milik perusahaan atau barang-barang milik orang lain/ketiga tanpa ijin atasan yang berwenang

2.3.10 Menyalahgunakan waktu kerja untuk kepentingan komersiil pribadi 2.3.11 Mempengaruhi karyawan lain untuk melanggar ketentuanketentuan perusahaan 2.3.12 Membuat isu-isu yang dapat menimbulkan terjadinya keresahan dalam lingkungan perusahaan dan atau merugikan perusahaan 3. Peringatan Tertulis II (Kedua) 3.1 Karyawan diberikan peringatan tertulis II, dan dicatat oleh perusahaan 3.2 Karyawan diberitahu bahwa peringatan ini akan dihapuskan apabila selama 9 (sembilan) bulan ia tidak melakukan pelanggaran. 3.3 Dalam hal yang menyangkut karyawan tidak melakukan tugastugasnya dengan baik, pada karyawan akan diberitahukan bahwa pelanggaran sejenis berikutnya sebagai sanksi akan dikenakan hukuman administrative. 3.4 Tindakan ini dipakai untuk pelanggaran ringan berikutnya apabila karyawan berada pada tingkat peringatan tertulis I. 4. Peraturan Tertulis III (Ketiga) atau Hukuman Administratif 4.1 Karyawan diberikan peringatan tertulis ketiga, dan dicatat oleh perusahaan. 4.2 Karyawan diberitahukan bahwa ini adalah peringatan terakhir dan pelanggaran berikutnya akan mengakibatkan ia diskorsing atau bahkan diberhentikan. 4.3 Dalam hal pelanggaran yang menyangkut hal karyawan yang tidak melaksanakan tugas-tugas dengan baik, ia akan dijatuhi hukuman administratif. 4.4 Peringatan tertulis ketiga ini digunakan untuk pelanggaran ringan berikutnya sesudah karyawan berada pada tingkat peringatan tertulis kedua. Juga dapat dikenakan langsung pada pelanggaran sejenis tidak terbatas pada contoh-contoh dibawah ini:

4.4.1 Menolak perintah yang layak dari atasan dan atau orang lain yang ditunjuk olehnya. 4.4.2

Mengabaikan kewajiban-kewajiban seperti: a. Berulang-ulang datang terlambat walaupun telah diperingatkan tentang kemungkinan pemecatan b.

Berkali-kali mangkir tanpa alasan yang kuat

c.

Menolak melakukan pemeriksaan kesehatan

4.4.3 Tidak cakap melakukan pekerjaan walaupun sudah dicoba untuk ditempatkan/dipekerjakan pada bagian lainnya. 4.4.4 Menjalankan kendaraan perusahaan secara kebutan/tidak mengindahkan sopan santun di jalan raya.

kebut-

4.4.5 Menggunakan kemudahan, perkakas dan keteranganketerangan perusahaan untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain. 4.4.6 Dengan sengaja atau karena lalai mangakibatkan dirinya dalam keadaan sedemikian sehingga ia tidak dapat menjalankan pekerjaannya. 4.4.7 Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja, sedangkan kepadanya telah diberikan peringatan I (pertama) dan II (kedua) 4.4.8

Berkelahi dilingkungan perusahaan

5. Skorsing (Pembebasan Tugas) Skorsing (pembebasan tugas) dapat dikenakan pada: 5.1 Pegawai yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja. Dalam hal ini juga untuk menunggu proses ijin pemutus hubungan kerja. 5.2 Pegawai yang melakukan pelanggaran mempunyai tingkat yang sama dengan peringatan terakhir, dengan pertimbangan bahwa dengan pemberian sanksi ini diharapkan lebih efektif untuk memperbaiki disiplin kerja.

5.3 Lamanya masa skorsing maksimal 6 (enam) bulan dengan upah 75%. 6. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pemutusan hubungan kerja dapat digunakan untuk pelanggaran yang tidak terbatas pada contoh-contoh dibawah ini: 6.1 Pada saat melamar pekerjaan atau waktu mengadakan perjanjian kerja, memberikan keterangan palsu atau dipalsukan. 6.2 Mabuk, madat, memakai dan mengedarkan obat bius atau narkotika/psikotropika dilingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan. 6.3

Melakukan perbuatan asusila dilingkungan perusahaan.

6.4 Melakukan tindakan kejahatan misalnya: mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan. 6.5 Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam atasan, keluarga atau teman kerja. Termasuk dalam pengertian menganiaya adalah siapapun yang menyerang terlebih dulu seorang karyawan dalam waktu dinas apapun persoalannya, begitu pula mereka yang hendak menghindari tindakan disipliner perusahaan melakukan di luar dinas. 6.6 Membujuk atasan atau teman sekerja untuk melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. 6.7 Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan membiarkannya dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan.

atau

6.8 Dengan sengaja atau ceroboh merusak atau membiarkan diri atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya. 6.9 Membongkar/membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik atasan atau teman sekerja dan keluarganya yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan Negara. 6.10 Melakukan/mengadakan perusahaan.

permainan

judi

dalam

lingkungan

6.11 Karyawan yang menyalahgunakan kepercayaan perusahaan dengan menerima sesuatu suapan baik dalam bentuk uang maupun barang atau

jasa yang merugikan kepentingan perusahaan atau diluar pengetahuan perusahaan. 6.12 Bagi pengemudi truk yang mengalami kecelakaan sehingga menimbulkan kerugian terhadap perusahaan minimal 10 (sepuluh) kali gaji pengemudi yang bersangkutan, dan dalam kasus tersebut pengemudi di pihak yang salah. 6.12 Menjalankan kendaraan perusahaan dalam keadaan mabuk. 6.14 Mencemarkan nama baik perusahaan. 6.15 Mengambil bagian atau menganjurkan setiap penghentian kerja mogok atau memperlambat pekerjaan. 6.16 Berniaga, menjalankan pekerjaan untuk pihak ketiga dan atau menjalankan pekerjaan lain bersifat apapun juga tanpa ijin direksi. 6.17 Menyelenggarakan langsung atau tidak langsung pembelian untuk perusahaan dan usaha-usaha lain di segala lapangan yang bersangkutan dengan usaha perusahaan dan oleh karenanya bisa mendapat keuntungan bagi diri sendiri. 6.18 Menyalahgunakan kedudukan/jabatan untuk kepentingan pribadi. 6.19 Membuka usaha yang sejenis dengan usaha yang dijalankan oleh perusahaan sehingga merugikan perusahaan. 6.20 Pengendara yang mengalami perampokan atas hasil produksi perusahaan atau barang angkutan yang menjadi tanggung jawabnya sampai 3 (tiga) kali kejadian dan atau yang terbukti ikut terlibat baik secara langsung/tidak langsung dalam kejadian tersebut. 6.21 Pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 7 GANTI RUGI 1. Karyawan diwajibkan membayar ganti rugi kepada perusahaan apabila: 1.1. Menghilangkan/merusak barang-barang milik perusahaan. 1.2. Karena kurang hati-hati atau karena kesalahan karyawan yang bersangkutan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 1.3. Karyawan tidak mentaati kewajiban/peraturan perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 2. Pelaksanaan/pembayaran ganti rugi akan dilakukan oleh perusahaan.

3. Dalam hal karyawan telah berkali-kali menimbulkan kerugian bagi perusahaan ia tidak terlepas dari kemungkinan dikenakan tindakan disiplin. Pasal 8 SANKSI Bentuk hukuman yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tersebut diatas ditetapkan sebagai berikut : 1. Tegoran tertulis Berupa pemotongan tunjangan jabatan sebesar 10% (sepuluh persen) berlaku selama 3 (tiga) bulan.

2.

Peringatan Tertulis I

Berupa pemotongan tunjangan jabatan sebesar 20% (dua puluh persen) berlaku selama 6 (enam) bulan.

3.

Peringatan Tertulis II

Berupa pemotongan tunjangan jabatan sebesar 30% (tiga puluh persen) berlaku selama 9 (sembilan) bulan.

4.

Peringatan Tertulis III

Berupa pemotongan tunjangan jabatan sebesar 50% (limapuluh persen) berlaku 12 (dua belas) bulan atau pemberian sanksi administratif berupa penundaan kenaikan tingkat golongan selama masa peringatan dan akan dievaluasi pada periode penilaian berikutnya

Pejabat yang berwenang memberikan hukuman adalah: 1.

Direksi

Berwenang menghukum karyawan yang menjabat tenaga pelaksana sampai dengan kepala divisi dan staf (sederajt kepala divisi) sepanjang mengenai hukuman disiplin (tindakan indisipliner) antara lain:

1.1

Hukuman administratif

1.2

Skorsing

1.3

Pemutusan hubungan kerja

2.

Kepala Sumber Daya Manusia atas nama Direksi

Apabila dipandang perlu juga mengikutsertakan atasan langsung dan tidak langsung dari karyawan yang bersangkutan berwenang menghukum karyawan yang menjabat tenaga pelaksana sampai dengan kepala seksi dan staf (sederajat seksi), sedangkan untuk karyawan yang menjabat kepala bagian dan staf sederajat kepala bagian yang berwenang menghukum adalah direksi sepanjang mengenai hukuman disiplin (tindakan indisipliner): 2.1 Tegoran tertulis 2.2

Peringatan tertulis I (pertama)

2.3

Peringatan tertulis II (kedua)

2.4

Peringatan tertulis III (ketiga)

3 Hukuman disiplin yang berupa hukuman administratif, skorsing dan pemutusan hubungan kerja ditetapkan dengan surat keputusan direksi.