Laporan RKS
September 7, 2019 | Author: Anonymous | Category: N/A
Short Description
Download Laporan RKS...
Description
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
Laporan RKS ini adalah bagian dari pelaporan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang diantaranya terdiri dari Dokumen Spesifikasi Teknis dan Dokumen Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Perencanaan Pengembangan SPAM Kabupaten Sampang.
Laporan ini berisi gambaran umum pekerjaan, metode pelaksanaan pekerjaan, persyaratan teknis pekerjaan serta tata cara pengukuran dan pembayaran item pekerjaan rencana pekerjaan SPAM Kabupaten Sampang. Laporan ini dapat diselesaikan atas kerja sama dari semua pihak yang terkait. Demi kesempurnaan laporan ini, maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas tersusunnya Laporan ini.
Sampang,
2018
Tim Penyusun
1
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
2
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
SPESIFIKASI UMUM Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN P EKERJAAN
1. Lokasi pekerjaan berada di wilayah Kabupaten Sampang. 2. Pekerjaan ini harus dilaksanakan oleh Kontraktor / Pemborong meliputi bagian-bagian pekerjaan yang dinyatakan dalam Gambar Kerja serta Buku Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis ini. 3. Pekerjaan Site Development Termasuk dalam pekerjaan ini perataan / pembersihan dan melaksanakan pekerjaan site development sesuai Gambar Kerja dan RKS. 4. Pekerjaan Persiapan Meliputi : mobilisasi peralatan, pengadaan pengadaan sarana komunikasi, pengadaan air dan l istrik untuk bekerja dan pembongka pembongkaran ran bangunan existing. existing.
Pasal 2 MEMULAI KERJA
1. Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal penunjukan dan perintah kerja pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan (SPK), pihak Kontraktor / Pemborong harus sudah memulai melaksanakan pembangunan fisik secara nyata di lapangan. 2. Apabila setelah 1 (satu) minggu Kontraktor / Pemborong yang ditetapkan belum melaksanakan pembangunan fisik secara nyata di lapangan, maka akan diberlakukan ketentuan yang telah dibuat oleh Panitia / Owner.
Pasal 3 : MOBILISASI
Mobilisasi yang dimaksud adalah mencakup hal-hal sebagai berikut : 1. Transportasi Transportasi peralatan konstruksi yang berdasarkan daftar alat-alat konstruksi yang diajukan bersama penawaran, penawaran, dari tempat tempat pembongkarannya pembongkarannya ke lokasi dimana alat itu akan digunakan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan ini. 2. Pembuatan kantor Kontraktor Kontraktor / Pemborong, Pemborong, gudang dan lain-lain l ain-lain di lokasi proyek untuk keperluan pekerjaan ini. 3. Dengan selalu disertai ijin Konsultan Pengawas, Kontraktor / Pemborong dapat membuat berbagai perubahan, pengurangan pengurangan dan atau penambahan penambahan terhadap alat-alat konstruksi dan instalasinya. 4. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari pemberitahuan memulai kerja, Kontraktor / Pemborong harus menyerahkan program mobilisasi kepada Konsultan Pengawas untuk disetujui.
Pasal 4 PAPAN NAMA PROYEK
Kontraktor / Pemborong harus memasang Papan Nama Proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas biaya biaya Kontraktor Kontraktor / Pemborong.
3
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
Pasal 5 KUASA KONTRAKTOR DI LAPANGAN
1. Di lapangan pekerjaan, Kontraktor / Pemborong wajib menunjuk seorang Kuasa Kontraktor atau biasa disebut ‘Site Manajer’ yang cakap dan ahli untuk memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan mendapat kuasa penuh dari Kontraktor / Pemborong, berpendidikan minimal Sarjana Muda Teknik Sipil / Teknik Lingkungan atau sederajat dengan pengalaman minimum 6 (enam) tahun. 2. Dengan adanya ‘Pelaksana’ tidak berarti bahwa Kontraktor / Pemborong lepas tanggung jawab sebagian maupun keseluruhan terhadap kewajibannya. 3. Kontraktor / Pemborong wajib memberitahu secara tertulis kepada Pemimpin / Ketua Proyek dan Konsultan Pengawas, nama dan jabatan ‘Pelaksana’ untuk mendapat persetujuan. 4. Bila dikemudian hari menurut pendapat Pemimpin / Ketua Proyek dan Konsultan Pengawas bahwa ‘Pelaksana’ dianggap kurang mampu atau tidak cukup cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberitahukan kepada Kontraktor / Pemborong secara tertulis untuk mengganti ‘Pelaksana’. 5. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Pemberitahuan, Kontraktor / Pemborong harus sudah menunjuk ‘Pelaksana’ yang baru atau Kontraktor / Pemborong sendiri (Penanggung Jawab / Direktur Perusahaan) yang akan memimpin pelaksanaan pekerjaan.
Pasal 6 RENCANA KERJA
1. Sebelum mulai pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Kontraktor / Pemborong wajib membuaRencana Kerja Pelaksanaan dari bagian-bagian pekerjaan berupa bar chart dan Scurve bahan dan tenaga. 2. Rencana Kerja tersebut harus sudah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Konsultan Pengawas, paling lambat dalam waktu 8 (delapan) hari kalender setelah Surat Keputusan Penunjukan (SPK) diterima oleh Kontraktor / Pemborong. Rencana Kerja yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas akan disahkan oleh Pemberi Tugas / Pemimpin / Ketua Proyek. 3. Kontraktor / Pemborong wajib memberikan salinan Rencana Kerja rangkap 2 (dua) kepada Konsultan Pengawas untuk diberikan kepada Pemilik Proyek dan Perencana. 1 (satu) salinan Rencana Kerja harus ditempel pada dinding bangsal Kontraktor / Pemborong di lapangan yang selalu diikuti dengan grafik kemajuan / prestasi kerja. 4. Kontraktor / Pemborong harus selalu dalam pelaksanaan penbangunan pekerjaan sesuai dengan Rencana Kerja tersebut. 5. Konsultan Pengawas akan menilai prestasi pekerjaan Kontraktor / Pemborong berdasarkan Rencana Kerja tersebut.
Pasal 7 DIREKSI KEET, LOS KERJA DAN GUDANG BAHAN, PAGAR PROYEK
1. Direksi Keet ( Los Pengawas ). Kontraktor / Pemborong harus menyediakan Direksi Keet (Los Pengawas) untuk keperluan Pengawas Lapangan dan Personalia Proyek dengan bahan semi permanen, dinding tripleks / papan / asbes, diperlengkapi dengan kursi, meja, serta alat-alat kantor yang diperlukan. Dalam hal ini Kontraktor / Pemborong dapat memanfaatkan sementara ruangan/lokasi pada area bangunan yang belum/tidak dibongkar yang akan ditentukan oleh Konsultan Pengawas. 2. Kantor Pemborong, Los Kerja Dan Gudang Bahan. Kontraktor / Pemborong atas biaya sendiri berkewajiban membuat kantor Pemborong di lapangan, los kerja untuk para pekerja dan gudang bahan yang dapat dikunci untuk menyimpan barang-barang, yang mana tempatnya / lokasinya akan ditentukan oleh Konsultan Pengawas / Personalia Proyek.
4
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
3. Kontraktor / Pemborong berkewajiban menjaga keamanan dan kebersihan los Pemborong, los Pengawas beserta inventarisnya. 4. Pagar Pengaman Proyek. Untuk keamanan lapangan kerja, bila dianggap perlu Direksi / Pemilik dapat memerintahkan kepada Kontraktor / Pemborong untuk memagari sekelilingnya sehingga aman. Biaya untuk keperluan ini akan dimasukan didalam penawaran Pemborong . Tinggi Pagar Proyek minimum 1,80 m dari permukaan tanah dengan bahan dari seng gelombang BJLS 32 dicat, kolom setempat / tiang pagar dari kayu Dolken / kayu Borneo ukuran 5/7, memenuhi persyaratan kekuatan dan atau sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah setempat. 5. Kantor Pemborong, gudang bahan, los-los kerja dan l os lainnya yang dibuat dan dibiayai oleh Kontraktor / Pemborong, setelah selesai pelaksanaan pembangunan / pekerjaan tersebut, harus segera dibongkar/dibersihkan oleh Kontraktor / Pemborong, dan bahan-bahan bekasnya menjadi milik Kontraktor / Pemborong. 6. Direksi Keet dan Pagar pengaman proyek (butir 7.1. dan 7.4.) yang dibuat oleh Kontraktor / Pemborong, setelah selesai pelaksanaan pembangunan / pekerjaan tersebut akan ditentukan pemanfaatannya oleh Proyek, namun apabila dianggap perlu Direksi dapat memerintahkan kepada Kontraktor / Pemborong untuk segera membongkarnya dan membersihkannya, dan bahan-bahan bekasnya diserahkan kepada Proyek.
Pasal 8 KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN KERJA
1. Selama masa pekerjaan, Kontraktor / Pemborong harus senantiasa memelihara kebersihan lokasi pekerjaan, setiap saat sampah-sampah pekerjaan selalu diangkut dan dikumpulkan di suati tempat yang telah ditentukan. 2. Kontraktor / Pemborong berkewajiban menyediakan air minum yang bersih, sehat dan cukup di tempat pekerjaan untuk para pekerja dan personil yang terlibat dalam proyek. 3. Kontraktor / Pemborong berkewajiban menyediakan kotak PPPK di tempat pekerjaan. 4. Dari permulaan hingga penyelesaian pekerjaan dan selama masa pemeliharaan, Kontraktor / Pemborong bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pekerja, bahan dan peralatan teknis serta konstruksi yang diserahkan Pemberi Tugas. Dalam hal terjadinya kerusakankerusakan, maka Kontraktor / Pemborong harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya. 5. Apabila terjadi kecelakaan, Kontraktor / Pemborong selekas mungkin memberitahukan kepada Konsultan Pengawas dan mengambil tindakan yang perlu untuk keselamatan korban kecelakaan itu. 6. Selama pembangunan berlangsung, Kontraktor / Pemborong wajib menyediakan tabung alat pemadam kebakaran (Fire Extinguisher) lengkap dan siap pakai, dengan jumlah sekurangkurangnya 4 (empat) buah tabung. Masing-masing tabung berkapasitas 12 kg. 7. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja Nomor 30/KPTS/1984 dan Kep-07/Men/1984 tanggal 27 Januari 1984 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 bagi Tenaga Kerja Borongan Harian Lepas pada Kontraktor Induk maupun Sub Kontraktor yang melaksanakan proyek-proyek Departemen Pekerjaan Umum, Pihak Kontraktor / Pemborong yang sedang melaksanakan pembangunan / pekerjaan agar ikut serta dalam program ASTEK dan memberitahukan secara tertulis kepada Pemimpin Proyek.
Pasal 9 TENAGA DAN SARANA KERJA
Kontraktor / Pemborong harus menyediakan tenaga kerja yang ahli, bahan-bahan, peralatan berikut alat bantu lainnya untuk melaksanakan bagian-bagian pekerjaan serta mengadakan pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap bahan-bahan, alat-alat kerja maupun hasil pekerjaan
5
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna sampai dengan diserah-terimakannya pekerjaan tersebut kepada Pemberi Tugas. 1. TENAGA KERJA / TENAGA AHLI Tenaga Kerja dan Tenaga Ahli yang memadai dan berpengalaman dengan jenis dan volume pekerjaan yang akan dilaksanakan. 2. PERALATAN BEKERJA Menyediakan alat-alat bantu seperti mesin las, alat bor, alat-alat pengangkat dan pengangkut serta peralatan-peralatan lain yang benar-benar diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini.
3. BAHAN-BAHAN BANGUNAN Menyediakan bahan-bahan bangunan dalam jumlah yang cukup untuk setiap jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan serta tepat pada waktunya. 3. PENYEDIAAN AIR DAN LISTRIK UNTUK BEKERJA 4.1. Air untuk bekerja harus disediakan oleh Kontraktor / Pemborong dengan membuat sumur pompa sementara di lokasi proyek atau di-supply dari luar. 4.2 Air harus bersih, bebas dari : bau, lumpur, minyak dan bahan kimia lainnya yang merusak. Penyediaan air harus sesuai dengan petunjuk dan persetujuan dari Konsultan Pengawas / Direksi. 4.3. Kontraktor / Pemborong harus membuat bak penampung air untuk bekerja 4.4 Listrik untuk bekerja harus disediakan Kontraktor / Pemborong dan diperoleh dari sambungan sementara PLN setempat selama masa pembangunan. Penggunaan Genset untuk pembangkit tenaga listrik hanya diperkenankan untuk penggunaan sementara apabila sambungan sementara PLN tidak memungkinkan dan harus atas petunjuk Konsultan Pengawas.
Pasal 10 : PERSYARATAN PELAKSANAAN .
Untuk menghindari klaim dari ‘User’ / Proyek dikemudian hari, maka Kontraktor / Pemborong harus betul-betul memperhatikan pelaksanaan pekerjaan struktur dengan memperhitungkan “ukuran jadi (finished)” sesuai persyaratan ukuran pada gambar kerja dan penjelasan RKS. Kontraktor / Pemborong wajib melaksanakan semua pekerjaan dengan mengikuti petunjuk dan syarat pekerjaan, peraturan persyaratan pemakaian bahan bangunan yang dipergunakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknis dan atau petunjuk yang diberikan oleh Konsultan Pengawas. Untuk menjamin mutu dan kelancaran pekerjaan, pemborong harus menyediakan : 1. Penanggung jawab lapangan yang terampil dan ahli dibidangnya selama pelaksanaan pekerjaan dan selama masa pemeliharaan guna memenuhi kewajiban menurut kontrak. 2. Buku komunikasi untuk kunjungan tamu-tamu yang ada hubungannya dengan proyek. 3. Buku Tamu untuk kunjungan tamu-tamu yang tidak ada hubungannya dengan proyek. 4. Mencatat semua petunjuk-petunjuk, keputusan-keputusan dan detail dari pekerjaan. 5. Alat-alat yang senantiasa tersedia di proyek adalah : a. 1 (satu) kamera. b. 1 (satu) alat ukur schuifmat. c. 2 (dua) alat ukur optik ( theodolit & waterpass). d. 1 (satu) unit komputer dan printer. e. 1 (satu) alat ukur panjang 5 m & 50 m. f. 1 (satu) mistar waterpass panjang 120 cm.
6
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
Pasal 11 : LAPORAN HARIAN, MINGGUAN DAN BULANAN
1. Pelaksana lapangan setiap hari harus membuat Laporan Harian mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan / pekerjaan, baik bersifat teknis maupun administratif. 2. Dalam pembuatan laporan tersebut, pihak Kontraktor / Pemborong harus memberikan data-data yang diperlukan menurut data dan keadaan sebenarnya. 3. Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan secara rutin dibuat oleh Kontraktor dan dikoreksi oleh Pengawas Lapangan dari Konsultan Pengawas. 4. Laporan-laporan tersebut di atas setiap minggu dan bulannya, harus diserahkan kepada Pemimpin Proyek untuk bahan monitoring.
Pasal 12 : PENJELASAN RKS DAN GAMBAR
1. Bila gambar yang menyangkut spesifikasi teknis tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), maka yang mengikat / berlaku adalah RKS. 2. Harus juga disadari bahwa revisi-revisi pada alignemen, lokasi seksi (bagian) dan detail gambar mungkin akan dilakukan didalam waktu pelaksanaan kerja. Kontraktor / Pemborong harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan maksud gambar dan spesifikasinya, dan tidak boleh mencari keuntungan dari kesalahan atau kelalaian dalam gambar atau dari ketidak-sesuaian antara gambar dan spesifikasinya. Setiap deviasi dari karakter yang tidak dijelaskan dalam gambar dan spesifikasi atau gambar kerja yang mungkin diperlukan oleh keadaan darurat konstruksi atau lain-lainnya, akan ditentukan oleh Konsultan Pengawas dan disahkan secara tertulis. 3. Konsultan Pengawas akan memberikan instruksi berkenaan dengan penafsiran yang semestinya untuk memenuhi ketentuan gambar dan spesifikasinya. Permukaan-permukaan pekerjaan yang sudah selesai harus sesuai dengan garis, lapisan bagian dan ukuran yang tercantum dalam gambar, kecuali bila ada ketentuan lain dari Konsultan Pengawas. 4. Ukuran a. Pada dasarnya semua ukuran yang tertera dalam Gambar Kerja dan Gambar Pelengkap meliputi :
As – as Luar – luar Dalam – dalam Luar - dalam.
b. Ukuran - ukuran yang digunakan disini semuanya dinyatakan dalam Meter untuk pekerjaan pemasangan pipa, Centi meter ( cm ) untuk pekerjaan Arsitektur dan Sipil, dan ukuran Milimeter ( mm ) untuk pekerjaan Baja dan Mekanikal / Elektrikal. c.
Khusus ukuran-ukuran dalam Gambar Kerja Arsitektur, pada dasarnya adalah ukuran jadi seperti dalam keadaan jadi / selesai ( “finished”).
d. Bila ada keraguan mengenai ukuran, Kontraktor / Pemborong wajib melaporkan secara tertulis kepada Konsultan Pengawas yang selanjutnya akan memberikan keputusan ukuran mana yang akan dipakai dan dijadikan pegangan. e. Bila ukuran sudah tertera dalam gambar atau dapat dihitung, maka pengukuran skala tidak boleh dipergunakan kecuali bila sudah disetujui oleh Konsultan Pengawas. Setiap
7
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
deviasi dari gambar karena kondisi lapangan yang tak terduga akan ditentukan oleh Konsultan Pengawas dan disahkan secara tertulis. Kontraktor / Pemborong tidak dibenarkan merubah atau mengganti ukuran- ukuran yang tercantum di dalam Gambar Pelaksanaan tanpa sepengetahuan Konsultan Pengawas / Direksi, dan segala akibat yang terjadi adalah tanggung jawab Kontraktor / Pemborong baik dari segi biaya maupun waktu. 5. Perbedaan Gambar. a. Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain dalam satu disiplin kerja, maka gambar yang mempunyai skala yang lebih besar yang mengikat (berlaku). b. Bila ada perbedaan antara gambar kerja Arsitektur dengan Sipil / Struktur, maka Kontraktor / Pemborong wajib melaporkannya kepada Konsultan Pengawas yang akan memutuskannya setelah berkonsultasi dengan Konsultan Perencana. c. Mengingat setiap kesalahan maupun ketidak-telitian di dalam pelaksanaan satu bagian pekerjaan akan selalu mempengaruhi bagian pekerjaan lainnya, maka didalam hal terdapat ketidak-jelasan, kesimpang-siuran, perbedaan-perbedaan dan ataupun ketidaksesuaian dan keragu-raguan diantara setiap Gambar Kerja, Kontraktor / Pemborong diwajibkan melaporkan kepada Konsultan Pengawas secara tertulis dan selanjutnya diadakan pertemuan dengan Konsultan Pengawas / Direksi dan Konsultan Perencana, untuk mendapat keputusan gambar mana yang akan dijadikan pegangan. d. Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor / Pemborong untuk memperpanjang / meng-“klaim” biaya maupun waktu pelaksanaan. 6. Shop Drawing a. Shop drawing merupakan gambar detail pelaksanaan di lapangan yang harus dibuat oleh Kontraktor / Pemborong berdasarkan gambar Dokumen Kontrak yang telah disesuaikan dengan keadaan lapangan. b. Kontraktor / Pemborong wajib membuat shop drawing untuk detail khusus yang belum tercakup lengkap dalam Gambar Kerja / Dokumen Kontrak maupun yang diminta oleh Konsultan Pengawas. c. Dalam shop drawing ini harus jelas dicantumkan dan digambarkan semua data yang diperlukan termasuk pengajuan contoh dari semua bahan, keterangan produk, cara pemasangan dan atau spesifikasi/persyaratan khusus sesuai dengan spesifikasi pabrik yang belum tercakup secara lengkap di dalam Gambar Kerja / Dokumen Kontrak maupun di dalam Buku ini. d. Kontraktor / Pemborong wajib mengajukan shop drawing tersebut kepada Konsultan Pengawas untuk mendapat persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas / Direksi. d. Semua gambar yang dipersiapkan oleh Kontraktor / Pemborong dan diajukan kepada Konsultan Pengawas untuk diminta persetujuannya harus sesuai dengan format standar dari proyek. 5. Perubahan, Penambahan, Pengurangan Pekerjaan dan Pembuatan As Built Drawing a. Tata cara pelaksanaan dan penilaian perubahan, penambahan dan pengurangan pekerjaan disesuaikan dengan Dokumen Kontrak. b. Setelah pekerjaan selesai dan diserah-terimakan, Kontraktor / Pemborong berkewajiban membuat gambar-gambar yang memuat seluruh perubahan, dan sesuai dengan kenyataan yang telah dikerjakan / dibangun oleh Kontraktor / Pemborong ( As Built Drawing ). c.
Biaya untuk penggambaran “As Built Drawing”, sepenuhnya menjadi tanggungan Kontraktor / Pemborong.
8
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
Pasal 13 : TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR / PEMBORONG
1. Kontraktor / Pemborong harus bertanggung-jawab penuh atas kualitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam RKS dan Gambar Kerja. 2. Kehadiran Konsultan Pengawas selaku wakil Pemberi Tugas untuk melihat, mengawasi, menegur atau memberi nasehat tidak mengurangi tanggung jawab penuh tersebut di atas. 3. Kontraktor / Pemborong bertanggung-jawab atas kerusakan lingkungan yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan. Kontraktor / Pemborong berkewajiban memperbaiki kerusakan tersebut dengan biaya Kontraktor / Pemborong sendiri. 4. Bilamana terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, maka Kontraktor / Pemborong berkewajiban memberikan saran-saran perbaikan kepada Pemberi Tugas melalui Konsultan Pengawas. Apabila hal ini tidak dilakukan, Kontraktor / Pemborong bertanggung jawab atas segala kerusakan yang timbul. 5. Kontraktor / Pemborong bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerja yang dikerahkan dalam pelaksanaan pekerjaan. 6. Segala biaya yang timbul akibat kelalaian Kontraktor / Pemborong dalam melaksanakan pekerjaan menjadi tanggung jawab Kontraktor / Pemborong. 7. Selama pembangunan belangsung, Kontraktor / Pemborong harus menjaga keamanan bahan / material, barang milik proyek, milik Konsultan Pengawas dan milik Pihak Ketiga yang ada di lapangan, maupun bangunan yang dilaksanakannya sampai tahap serah terima. Bila terjadi kehilangan bahan-bahan bangunan yang telah disetujui, baik yang telah dipasang maupun yang belum, adalah tanggung jawab Kontraktor / Pemborong dan tidak akan diperhitungkan dalam biaya Pekerjaan Tambah. 8. Apabila terjadi kebakaran, Kontraktor / Pemborong bertanggung jawab atas akibatnya, baik yang berupa barang-barang maupun keselamatan jiwa. 9. Apabila pekerjaan telah selesai, Kontraktor / Pemborong harus segera mengangkut bahan bongkaran dan sisa-sisa bahan bangunan yang sudah tidak dipergunakan lagi keluar lokasi pekerjaan. Segala pembiayaannya menjadi tanggung jawab Kontraktor / Pemborong. Pasal 14 : KETENTUAN DAN SYARAT BAHAN - BAHAN
1. Sepanjang tidak ada ketetapan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini maupun dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, bahan-bahan yang akan dipergunakan maupun syarat-syarat pelaksanaan harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam A.V. 1941 dan Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBI Tahun 1982), Standar Industri Indonesia (SII) untuk bahan termaksud, serta ketentuan-ketentuan dan syarat bahan-bahan lainnya yang berlaku di Indonesia. Seluruh barang material yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan, seperti material, peralatan dan alat lainnya, harus dalam kondisi baru dan dengan kualitas terbaik untuk tujuan yang dimaksudkan. 2. Merk Pembuatan Bahan / Material & Komponen Jadi. a.
Kecuali bila ditentukan lain dalam Dokumen Kontrak, semua merk pembuatan atau merk dagang dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis ini dimaksudkan sebagai dasar perbandingan kualitas / setara dan tidak diartikan sebagai sesuatu yang mengikat. Setiap keterangan mengenai peralatan, material barang atau proses, dalam bentuk nama dagang, buatan atau nomor katalog harus dianggap sebagai penentu standar atau kualitas dan tidak boleh ditafsirkan sebagai upaya membatasi persaingan, dan Kontraktor / Pemborong harus dengan sendirinya menggunakan peralatan, material, barang atau proses, yang atas penilaian Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana,
9
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
sesuai dengan keterangan itu. Seluruh material paten itu harus dipergunakan sesuai dengan instruksi pabrik yang membuatnya. b. Bahan / material dan komponen jadi yang dipasang / dipakai, harus sesuai dengan yang tercantum dalam Gambar Kerja dan RKS, memenuhi standar spesifikasi bahan tersebut, mengikuti peraturan persyaratan bahan bangunan yang berlaku. c. Apabila dianggap perlu, Konsultan Pengawas berhak untuk menunjuk tenaga ahli yang diajukan / ditunjuk oleh pabrik dan atau supplier yang bersangkutan tersebut sebagai Pelaksana. Dalam hal ini, Kontraktor / Pemborong tidak berhak mengajukan klaim sebagai pekerjaan tambah. d. Disyaratkan dalam satu merk pembuatan atau merk dagang hanya diperkenankan untuk setiap jenis bahan yang boleh dipakai dalam pekerjaan ini. e. Penggunaan bahan produk lain yang setaraf dengan apa yang dipersyaratkan harus disertai test dari Laboratorium lokal / dalam negeri baik kualitas, ketahan serta kekuatannya dan harus disetujui oleh Konsultan Pengawas secara tertulis dan di ketahui oleh Konsultan Perencana. Apabila diperlukan biaya untuk test laboratorium, maka biaya tersebut harus ditanggung oleh Kontraktor / Pemborong tanpa dapat mengajukan sebagai biaya pekerjaan tambah. 3. Kontraktor / Pemborong terlebih dahulu harus memberikan contoh-contoh semua bahan-bahan yang diperlukan untuk bangunan tersebut kepada Konsultan Pengawas / Direksi dan Konsultan Perencana untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis sebelum semua bahan-bahan tersebut didatangkan / dipakai. Contoh bahan tersebut yang harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas / Direksi dan Konsultan Perencana adalah sebanyak 4 (empat) buah dari satu bahan yang ditentukan untuk menetapkan “standard of appearance” dan disimpan di ruang Direksi. Paling lambat waktu penyerahan contoh bahan adalah 2 (dua) minggu sebelum jadwal pelaksanaan. 4. Keputusan bahan, jenis, warna, tekstur dan produk yang dipilih, akan diinformasikan kepada Kontraktor / Pemborong selama tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender setelah penyerahan contoh bahan tersebut. 5. Penyimpanan Material a. Penyimpanan dan pemeliharaan bahan harus sesuai persyaratan pabrik yang bersangkutan dan atau sesuai dengan spesifikasi bahan tersebut. b. Penempatan bahan-bahan material diatur dengan pertimbangan yang matang agar tidak mengganggu kelancaran pekerjaan serta sirkulasi / akses pekerja. Bahan material disusun dengan metoda yang baik dengan cara FIFO (firstin first out), sehingga tidak ada bahan material yang tersimpan terlalu l ama dalam gudang / stock material. c. Material harus disimpan sedemikian rupa untuk menjaga kualitas dan kesesuaian untuk pekerjaan. Material harus diletakkan di atas permukaan yang bersih, keras dan bila diminta harus ditutupi. Material harus disimpan sedemikian rupa agar memudahkan pemeriksaan. Benda-benda milik pribadi tidak boleh dipergunakan untuk penyimpanan tanpa ijin tertulis dari pemiliknya. d. Tempat penyimpanan barang harus dibersihkan (clearing) dan diratakan (levelling) menurut petunjuk Konsultan Pengawas. e. Bagian tengah tempat penyimpanan barang harus ditinggikan dan miring kesamping sesuai dengan ketentuan, sehingga memberikan drainase / pemasukan dari kandungan air / cairan yang berlebihan. Material harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan pemisahan bahan (segregation), agar timbunan tidak berbentuk kerucut, dan menjaga gradasi serta mengatur kadar air. Penyimpanan agregat kasar harus ditimbun dan diangkat / dibongkar lapis demi lapis dengan tebal lapisan tidak lebih dari 1 (satu) meter. Tinggi tempat penyimpanan tidak lebih dari 5 (lima) meter.
10
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
Pasal 15 : PEMERIKSAAN BAHAN-BAHAN
1. Bahan-bahan yang didatangkan / dipakai harus sesuai dengan contoh-contoh yang telah disetujui Konsultan Pengawas seperti yang diatur dalam Pasal 14 di atas. 2. bahan-bahan yang tidak memenuhi syarat-syarat atau kualitas jelek yang dinyatakan afkir / ditolak oleh Konsultan Pengawas, harus segera dikeluarkan dari lokasi bangunan / proyek selambat-lambatnya dalam tempo 3 x 24 jam dan tidak boleh dipergunakan. Apabila sesudah bahan-bahan tersebut dinyatakan ditolak oleh Konsultan Pengawas / Konsultan Perencana dan ternyata masih dipergunakan oleh Pelaksana, maka Konsultan Pengawas / Konsultan Perencana berhak memerintahkan pembongkaran kembali kepada Kontraktor / Pemborong, yang mana segala kerugian yang diakibatkan oleh pembongkaran tersebut menjadi tanggungan Kontraktor / Pemborong sepenuhnya. Disamping itu pihak Kontraktor / Pemborong tetap dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu per mil) dari harga borongan. 4. Jika terdapat perselisihan dalam pelaksanaan tentang pemeriksaan kualitas dari bahan bahan tersebut, maka Kontraktor / Pemborong harus menguji dan memeriksakannya ke laboratorium Balai Penelitian Bahan pemerintah untuk diuji dan hasil pengujian tersebut disampaikan secara tertulis kepada Konsultan Pengawas / Direksi / Konsultan Perencana. Segala biaya pemeriksaan ditanggung oleh Kontraktor / Pemborong. 5. Sebelum ada kepastian dari laboratorium di atas tentang baik atau tidaknya kualitas dari bahan-bahan tersebut, Pelaksana tidak diperkenankan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan bahan-bahan tersebut di atas. 6. Bila diminta oleh Konsultan Pengawas, Kontraktor / Pemborong harus memberikan penjelasan lengkap tertulis mengenai tempat asal diperolehnya material dan tempat pekerjaan yang akan dilaksanakan. Pasal 16 : SUPPLIER DAN SUB KONTRAKTOR 1. Jika Kontraktor / Pemborong menunjuk Supplier dan atau Kontraktor bawahan (Sub Kontraktor) didalam hal pengadaan material dan pemasangannya, maka Kontraktor/ Pemborong “wajib” memberi-tahukan terlebih dahulu kepada Konsultan Pengawas / Direksi untuk mendapatkan persetujuan. 2. Kontraktor / Pemborong wajib mengadakan koordinasi pelaksanaan dengan Sub Kontraktor dan Supplier bahan atas petunjuk Konsultan Pengawas. 3. Supplier wajib hadir mendampingi Konsultan Pengawas di lapangan untuk pekerjaan khusus dimana pelaksanaan dan pemasangan bahan tersebut perlu persyaratan khusus sesuai instruksi pabrik.
Pasal 17 : PEMBERSIHAN TEMPAT KERJA
1. Pekerjaan ini mencakup pembersihan, pembongkaran, pembuangan lapisan tanah permukaan, dan pembuangan serta pembersihan tumbuh-tumbuhan dan puing-puing didalam daerah kerja, kecuali benda-benda yang telah ditentukan harus tetap di tempatnya atau yang harus dipindahkan sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal yang lain dari spesifikasi
11
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
ini. Pekerjaan ini mencakup pula perlindungan/penjagaan tumbuhan dan benda-benda yang ditentukan harus tetap berada di tempatnya dari kerusakan atau cacat. 2. Konsultan Pengawas akan menetapkan batas-batas pekerjaan, dan menentukan semua pohon, semak, tumbuhan dan benda-benda lain yang harus tetap berada di tempatnya. Kontraktor / Pemborong harus menjaga semua jenis benda yang telah ditentukan harus tetap di tempatnya. 3. Segala obyek yang ada di muka tanah dan semua pohon, tonggak, kayu lapuk, tunggul, akar, serpihan, tumbuhan lainnya, sampah dan rintangan-rintangan lainnya yang muncul, yang tidak diperuntukan berada disana; harus dibersihkan dan atau dibongkar serta dibuang bila perlu. Pada daerah galian, segala tunggul dan akar harus dibuang dari daerah galian sampai kedalaman sekurang-kurangnya 50 cm. di bawah elevasi lubang galian sesuai Gambar Kerja. Lubang-lubang akibat pembongkaran harus di-urug dengan material yang memadai dan dipadatkan sampai 90 % dari kepadatan kering maksimum sesuai AASHTO T 99. Pasal 11 : LAPORAN HARIAN, MINGGUAN DAN BULANAN
1. Pelaksana lapangan setiap hari harus membuat Laporan Harian mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan / pekerjaan, baik bersifat teknis maupun administratif. 2. Dalam pembuatan laporan tersebut, pihak Kontraktor / Pemborong harus memberikan data-data yang diperlukan menurut data dan keadaan sebenarnya. 3. Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan secara rutin dibuat oleh Kontraktor dan dikoreksi oleh Pengawas Lapangan dari Konsultan Pengawas. 4. Laporan-laporan tersebut di atas setiap minggu dan bulannya, harus diserahkan kepada Pemimpin Proyek untuk bahan monitoring.
Pasal 12 : PENJELASAN RKS DAN GAMBAR
1. Bila gambar yang menyangkut spesifikasi teknis tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), maka yang mengikat / berlaku adalah RKS. 2. Harus juga disadari bahwa revisi-revisi pada alignemen, lokasi seksi (bagian) dan detail gambar mungkin akan dilakukan didalam waktu pelaksanaan kerja. Kontraktor / Pemborong harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan maksud gambar dan spesifikasinya, dan tidak boleh mencari keuntungan dari kesalahan atau kelalaian dalam gambar atau dari ketidak-sesuaian antara gambar dan spesifikasinya. Setiap deviasi dari karakter yang tidak dijelaskan dalam gambar dan spesifikasi atau gambar kerja yang mungkin diperlukan oleh keadaan darurat konstruksi atau lain-lainnya, akan ditentukan oleh Konsultan Pengawas dan disahkan secara tertulis. 3. Konsultan Pengawas akan memberikan instruksi berkenaan dengan penafsiran yang semestinya untuk memenuhi ketentuan gambar dan spesifikasinya. Permukaan-permukaan pekerjaan yang sudah selesai harus sesuai dengan garis, lapisan bagian dan ukuran yang tercantum dalam gambar, kecuali bila ada ketentuan lain dari Konsultan Pengawas.
12
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
4. Ukuran a. Pada dasarnya semua ukuran yang tertera dalam Gambar Kerja dan Gambar Pelengkap meliputi :
As – as Luar – luar Dalam – dalam Luar - dalam.
b. Ukuran - ukuran yang digunakan disini semuanya dinyatakan dalam Meter untuk pekerjaan pemasangan pipa, Centi meter ( cm ) untuk pekerjaan Arsitektur dan Sipil, dan ukuran Milimeter ( mm ) untuk pekerjaan Baja dan Mekanikal / Elektrikal. c.
f.
Khusus ukuran-ukuran dalam Gambar Kerja Arsitektur, pada dasarnya adalah ukuran jadi seperti dalam keadaan jadi / selesai ( “finished”).
Bila ada keraguan mengenai ukuran, Kontraktor / Pemborong wajib melaporkan secara tertulis kepada Konsultan Pengawas yang selanjutnya akan memberikan keputusan ukuran mana yang akan dipakai dan dijadikan pegangan. g. Bila ukuran sudah tertera dalam gambar atau dapat dihitung, maka pengukuran skala tidak boleh dipergunakan kecuali bila sudah disetujui oleh Konsultan Pengawas. Setiap deviasi dari gambar karena kondisi lapangan yang tak terduga akan ditentukan oleh Konsultan Pengawas dan disahkan secara tertulis. Kontraktor / Pemborong tidak dibenarkan merubah atau mengganti ukuran- ukuran yang tercantum di dalam Gambar Pelaksanaan tanpa sepengetahuan Konsultan Pengawas / Direksi, dan segala akibat yang terjadi adalah tanggung jawab Kontraktor / Pemborong baik dari segi biaya maupun waktu. 5. Perbedaan Gambar. a. Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain dalam satu disiplin kerja, maka gambar yang mempunyai skala yang lebih besar yang mengikat (berlaku). b. Bila ada perbedaan antara gambar kerja Arsitektur dengan Sipil / Struktur, maka Kontraktor / Pemborong wajib melaporkannya kepada Konsultan Pengawas yang akan memutuskannya setelah berkonsultasi dengan Konsultan Perencana. c. Mengingat setiap kesalahan maupun ketidak-telitian di dalam pelaksanaan satu bagian pekerjaan akan selalu mempengaruhi bagian pekerjaan lainnya, maka didalam hal terdapat ketidak-jelasan, kesimpang-siuran, perbedaan-perbedaan dan ataupun ketidaksesuaian dan keragu-raguan diantara setiap Gambar Kerja, Kontraktor / Pemborong diwajibkan melaporkan kepada Konsultan Pengawas secara tertulis dan selanjutnya diadakan pertemuan dengan Konsultan Pengawas / Direksi dan Konsultan Perencana, untuk mendapat keputusan gambar mana yang akan dijadikan pegangan. d. Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor / Pemborong untuk memperpanjang / meng-“klaim” biaya maupun waktu pelaksanaan. 6. Shop Drawing a. Shop drawing merupakan gambar detail pelaksanaan di lapangan yang harus dibuat oleh Kontraktor / Pemborong berdasarkan gambar Dokumen Kontrak yang telah disesuaikan dengan keadaan lapangan. b. Kontraktor / Pemborong wajib membuat shop drawing untuk detail khusus yang belum tercakup lengkap dalam Gambar Kerja / Dokumen Kontrak maupun yang diminta oleh Konsultan Pengawas. c. Dalam shop drawing ini harus jelas dicantumkan dan digambarkan semua data yang diperlukan termasuk pengajuan contoh dari semua bahan, keterangan produk, cara
13
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
pemasangan dan atau spesifikasi/persyaratan khusus sesuai dengan spesifikasi pabrik yang belum tercakup secara lengkap di dalam Gambar Kerja / Dokumen Kontrak maupun di dalam Buku ini. d. Kontraktor / Pemborong wajib mengajukan shop drawing tersebut kepada Konsultan Pengawas untuk mendapat persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas / Direksi. a. Semua gambar yang dipersiapkan oleh Kontraktor / Pemborong dan diajukan kepada Konsultan Pengawas untuk diminta persetujuannya harus sesuai dengan format standar dari proyek. 7. Perubahan, Penambahan, Pengurangan Pekerjaan dan Pembuatan As Built Drawing a. Tata cara pelaksanaan dan penilaian perubahan, penambahan dan pengurangan pekerjaan disesuaikan dengan Dokumen Kontrak. b. Setelah pekerjaan selesai dan diserah-terimakan, Kontraktor / Pemborong berkewajiban membuat gambar-gambar yang memuat seluruh perubahan, dan sesuai dengan kenyataan yang telah dikerjakan / dibangun oleh Kontraktor / Pemborong ( As Built Drawing ). Biaya untuk penggambaran “As Built Drawing”, sepenuhnya menjadi tanggungan Kontraktor / Pemborong.
Pasal 13 : TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR / PEMBORONG
1. Kontraktor / Pemborong harus bertanggung-jawab penuh atas kualitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam RKS dan Gambar Kerja. 2. Kehadiran Konsultan Pengawas selaku wakil Pemberi Tugas untuk melihat, mengawasi, menegur atau memberi nasehat tidak mengurangi tanggung jawab penuh tersebut di atas. 3. Kontraktor / Pemborong bertanggung-jawab atas kerusakan lingkungan yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan. Kontraktor / Pemborong berkewajiban memperbaiki kerusakan tersebut dengan biaya Kontraktor / Pemborong sendiri. 4. Bilamana terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, maka Kontraktor / Pemborong berkewajiban memberikan saran-saran perbaikan kepada Pemberi Tugas melalui Konsultan Pengawas. Apabila hal ini tidak dilakukan, Kontraktor / Pemborong bertanggung jawab atas segala kerusakan yang timbul. 5. Kontraktor / Pemborong bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerja yang dikerahkan dalam pelaksanaan pekerjaan. 6. Segala biaya yang timbul akibat kelalaian Kontraktor / Pemborong dalam melaksanakan pekerjaan menjadi tanggung jawab Kontraktor / Pemborong. 7. Selama pembangunan belangsung, Kontraktor / Pemborong harus menjaga keamanan bahan / material, barang milik proyek, milik Konsultan Pengawas dan milik Pihak Ketiga yang ada di lapangan, maupun bangunan yang dilaksanakannya sampai tahap serah terima. Bila terjadi kehilangan bahan-bahan bangunan yang telah disetujui, baik yang telah dipasang maupun yang belum, adalah tanggung jawab Kontraktor / Pemborong dan tidak akan diperhitungkan dalam biaya Pekerjaan Tambah. 8. Apabila terjadi kebakaran, Kontraktor / Pemborong bertanggung jawab atas akibatnya, baik yang berupa barang-barang maupun keselamatan jiwa. 9. Apabila pekerjaan telah selesai, Kontraktor / Pemborong harus segera mengangkut bahan bongkaran dan sisa-sisa bahan bangunan yang sudah tidak dipergunakan lagi keluar lokasi pekerjaan. Segala pembiayaannya menjadi tanggung jawab Kontraktor / Pemborong.
14
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
Pasal 14 : KETENTUAN DAN SYARAT BAHAN - BAHAN
1. Sepanjang tidak ada ketetapan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini maupun dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, bahan-bahan yang akan dipergunakan maupun syarat-syarat pelaksanaan harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam A.V. 1941 dan Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBI Tahun 1982), Standar Industri Indonesia (SII) untuk bahan termaksud, serta ketentuan-ketentuan dan syarat bahan-bahan lainnya yang berlaku di Indonesia. Seluruh barang material yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan, seperti material, peralatan dan alat lainnya, harus dalam kondisi baru dan dengan kualitas terbaik untuk t ujuan yang dimaksudkan. 2. Merk Pembuatan Bahan / Material & Komponen Jadi. a. Kecuali bila ditentukan lain dalam Dokumen Kontrak, semua merk pembuatan atau merk dagang dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis ini dimaksudkan sebagai dasar perbandingan kualitas / setara dan tidak diartikan sebagai sesuatu yang mengikat. Setiap keterangan mengenai peralatan, material barang atau proses, dalam bentuk nama dagang, buatan atau nomor katalog harus dianggap sebagai penentu standar atau kualitas dan tidak boleh ditafsirkan sebagai upaya membatasi persaingan, dan Kontraktor / Pemborong harus dengan sendirinya menggunakan peralatan, material, barang atau proses, yang atas penilaian Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana, sesuai dengan keterangan itu. Seluruh material paten itu harus dipergunakan sesuai dengan instruksi pabrik yang membuatnya. b. Bahan / material dan komponen jadi yang dipasang / dipakai, harus sesuai dengan yang tercantum dalam Gambar Kerja dan RKS, memenuhi standar spesifikasi bahan tersebut, mengikuti peraturan persyaratan bahan bangunan yang berlaku. c.
Apabila dianggap perlu, Konsultan Pengawas berhak untuk menunjuk tenaga ahli yang diajukan / ditunjuk oleh pabrik dan atau supplier yang bersangkutan tersebut sebagai Pelaksana. Dalam hal ini, Kontraktor / Pemborong tidak berhak mengajukan klaim sebagai pekerjaan tambah.
d. Disyaratkan dalam satu merk pembuatan atau merk dagang hanya diperkenankan untuk setiap jenis bahan yang boleh dipakai dalam pekerjaan ini. e.
Penggunaan bahan produk lain yang setaraf dengan apa yang dipersyaratkan harus disertai test dari Laboratorium lokal / dalam negeri baik kualitas, ketahan serta kekuatannya dan harus disetujui oleh Konsultan Pengawas secara tertulis dan di ketahui oleh Konsultan Perencana. Apabila diperlukan biaya untuk test laboratorium, maka biaya tersebut harus ditanggung oleh Kontraktor / Pemborong tanpa dapat mengajukan sebagai biaya pekerjaan tambah. 3. Kontraktor / Pemborong terlebih dahulu harus memberikan contoh-contoh semua bahan-bahan yang diperlukan untuk bangunan tersebut kepada Konsultan Pengawas / Direksi dan Konsultan Perencana untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis sebelum semua bahan-bahan tersebut didatangkan / dipakai. Contoh bahan tersebut yang harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas / Direksi dan Konsultan Perencana adalah sebanyak 4 (empat) buah dari satu bahan yang ditentukan untuk menetapkan “standard of appearance” dan disimpan di ruang Direksi. Paling lambat waktu penyerahan contoh bahan adalah 2 (dua) minggu sebelum jadwal pelaksanaan. 4. Keputusan bahan, jenis, warna, tekstur dan produk yang dipilih, akan diinformasikan kepada Kontraktor / Pemborong selama tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender setelah penyerahan contoh bahan tersebut.
15
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
5. Penyimpanan Material a. Penyimpanan dan pemeliharaan bahan harus sesuai persyaratan pabrik yang bersangkutan dan atau sesuai dengan spesifikasi bahan tersebut. b. Penempatan bahan-bahan material diatur dengan pertimbangan yang matang agar tidak mengganggu kelancaran pekerjaan serta sirkulasi / akses pekerja. Bahan material disusun dengan metoda yang baik dengan cara FIFO (firstin first out), sehingga tidak ada bahan material yang tersimpan terlalu l ama dalam gudang / stock material. c.
Material harus disimpan sedemikian rupa untuk menjaga kualitas dan kesesuaian untuk pekerjaan. Material harus diletakkan di atas permukaan yang bersih, keras dan bila diminta harus ditutupi. Material harus disimpan sedemikian rupa agar memudahkan pemeriksaan. Benda-benda milik pribadi tidak boleh dipergunakan untuk penyimpanan tanpa ijin tertulis dari pemiliknya. d. Tempat penyimpanan barang harus dibersihkan (clearing) dan diratakan (levelling) menurut petunjuk Konsultan Pengawas. e. Bagian tengah tempat penyimpanan barang harus ditinggikan dan miring kesamping sesuai dengan ketentuan, sehingga memberikan drainase / pemasukan dari kandungan air / cairan yang berlebihan. Material harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan pemisahan bahan (segregation), agar timbunan tidak berbentuk kerucut, dan menjaga gradasi serta mengatur kadar air. Penyimpanan agregat kasar harus ditimbun dan diangkat / dibongkar lapis demi lapis dengan tebal lapisan tidak lebih dari 1 (satu) meter. Tinggi tempat penyimpanan tidak lebih dari 5 (lima) meter.
Pasal 15 : PEMERIKSAAN BAHAN-BAHAN
1. Bahan-bahan yang didatangkan / dipakai harus sesuai dengan contoh-contoh yang telah disetujui Konsultan Pengawas seperti yang diatur dalam Pasal 14 di atas. 2. bahan-bahan yang tidak memenuhi syarat-syarat atau kualitas jelek yang dinyatakan afkir / ditolak oleh Konsultan Pengawas, harus segera dikeluarkan dari lokasi bangunan / proyek selambat-lambatnya dalam tempo 3 x 24 jam dan tidak boleh dipergunakan. Apabila sesudah bahan-bahan tersebut dinyatakan ditolak oleh Konsultan Pengawas / Konsultan Perencana dan ternyata masih dipergunakan oleh Pelaksana, maka Konsultan Pengawas / Konsultan Perencana berhak memerintahkan pembongkaran kembali kepada Kontraktor / Pemborong, yang mana segala kerugian yang diakibatkan oleh pembongkaran tersebut menjadi tanggungan Kontraktor / Pemborong sepenuhnya. Disamping itu pihak Kontraktor / Pemborong tetap dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu per mil) dari harga borongan. 7. Jika terdapat perselisihan dalam pelaksanaan tentang pemeriksaan kualitas dari bahan bahan tersebut, maka Kontraktor / Pemborong harus menguji dan memeriksakannya ke laboratorium Balai Penelitian Bahan pemerintah untuk diuji dan hasil pengujian tersebut disampaikan secara tertulis kepada Konsultan Pengawas / Direksi / Konsultan Perencana. Segala biaya pemeriksaan ditanggung oleh Kontraktor / Pemborong. 8. Sebelum ada kepastian dari laboratorium di atas tentang baik atau tidaknya kualitas dari bahan-bahan tersebut, Pelaksana tidak diperkenankan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan bahan-bahan tersebut di atas. 9. Bila diminta oleh Konsultan Pengawas, Kontraktor / Pemborong harus memberikan penjelasan lengkap tertulis mengenai tempat asal diperolehnya material dan tempat pekerjaan yang akan dilaksanakan.
16
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
Pasal 16 : SUPPLIER DAN SUB KONTRAKTOR
4. Jika Kontraktor / Pemborong menunjuk Supplier dan atau Kontraktor bawahan (Sub Kontraktor) didalam hal pengadaan material dan pemasangannya, maka Kontraktor/ Pemborong “wajib” memberi-tahukan terlebih dahulu kepada Konsultan Pengawas / Direksi untuk mendapatkan persetujuan. 5. Kontraktor / Pemborong wajib mengadakan koordinasi pelaksanaan dengan Sub Kontraktor dan Supplier bahan atas petunjuk Konsultan Pengawas. 6. Supplier wajib hadir mendampingi Konsultan Pengawas di lapangan untuk pekerjaan khusus dimana pelaksanaan dan pemasangan bahan tersebut perlu persyaratan khusus sesuai instruksi pabrik.
Pasal 17 : PEMBERSIHAN TEMPAT KERJA
4. Pekerjaan ini mencakup pembersihan, pembongkaran, pembuangan lapisan tanah permukaan, dan pembuangan serta pembersihan tumbuh-tumbuhan dan puing-puing didalam daerah kerja, kecuali benda-benda yang telah ditentukan harus tetap di tempatnya atau yang harus dipindahkan sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal yang lain dari spesifikasi ini. Pekerjaan ini mencakup pula perlindungan/penjagaan tumbuhan dan benda-benda yang ditentukan harus tetap berada di tempatnya dari kerusakan atau cacat. 5. Konsultan Pengawas akan menetapkan batas-batas pekerjaan, dan menentukan semua pohon, semak, tumbuhan dan benda-benda lain yang harus tetap berada di tempatnya. Kontraktor / Pemborong harus menjaga semua jenis benda yang telah ditentukan harus tetap di tempatnya. Segala obyek yang ada di muka tanah dan semua pohon, tonggak, kayu lapuk, tunggul, akar, serpihan, tumbuhan lainnya, sampah dan rintangan-rintangan lainnya yang muncul, yang tidak diperuntukan berada disana; harus dibersihkan dan atau dibongkar serta dibuang bila perlu. Pada daerah galian, segala tunggul dan akar harus dibuang dari daerah galian sampai kedalaman sekurang-kurangnya 50 cm. di bawah elevasi lubang galian sesuai Gambar Kerja. Lubang-lubang akibat pembongkaran harus di-urug dengan material yang memadai dan dipadatkan sampai 90 % dari kepadatan kering maksimum sesuai AASHTO T 99. Pasal 18 : PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN 1. Ijin Memasuki Tempat Kerja
1.1. Pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan Kontraktor / Pemborong, tetapi karena bahan / material ataupun komponen jadi maupun mutu pekerjaannya sendiri ditolak oleh Konsultan Pengawas / Direksi, harus segera dihentikan dan selanjutnya dibongkar atas biaya Kontraktor / Pemborong dalam waktu yang ditetapkan oleh Konsultan Pengawas / Direksi. 1.2. Tidak ada pekerjaan yang boleh ditutupi atau menjadi tidak terlihat sebelum mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas, dan Kontraktor / Pemborong harus
17
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
memberikan kesempatan sepenuhnya kepada Petugas / Ahli dari Konsultan Pengawas untuk memeriksa dan mengukur pekerjaan yang akan ditutup dan tidak terlihat. 1.3. Kontraktor / Pemborong harus melaporkan kepada Konsultan Pengawas kapan setiap pekerjaan sudah siap atau diperkirakan akan siap diperiksa dan Konsultan Pengawas tidak boleh menunda waktu pemeriksaan, kecuali apabila Konsultan Pengawas memberikan petunjuk tertulis kepada Kontraktor / Pemborong apa yang harus dilakukan. 1.4. Bila permohonan pemeriksaan pekerjaan itu dalam waktu 2 x 24 jam (dihitung dari waktu diterimanya Surat Permohonan Pemeriksaan, tidak terhitung hari libur / hari raya) tidak dipenuhi / ditanggapi oleh Konsultan Pengawas, maka Kontraktor / Pemborong dapat meneruskan pekerjaannya dan bagian yang seharusnya diperiksa dianggap telah disetujui oleh Konsultan Pengawas / Direksi. 1.5. Bila Kontraktor / Pemborong melalaikan perintah, Konsultan Pengawas /Direksi berhak menyuruh membongkar bagian pekerjaan sebagian atau seluruhnya untuk diperbaiki. 1.6. Biaya pembongkaran dan pemasangan / perbaikan kembali menjadi tanggungan Kontraktor / Pemborong, tidak dapat di-klaim sebagai biaya pekerjaan tambah maupun alasan untuk perpanjangan waktu pelaksanaan. 2. Kemajuan Pekerjaan 2.1. Seluruh bahan, peralatan konstruksi dan tenaga kerja yang harus disediakan oleh Kontraktor / Pemborong demikian pula metode / cara pelaksanaan pekerjaan harus diselenggarakan sedemikian rupa, sehingga diterima oleh Konsultan Pengawas.
2.2. Apabila laju kemajuan pekerjaan atau bagian pekerjaan pada suatu waktu menurut penilaian Konsultan Pengawas telah terlambat, untuk menjamin penyelesaian pada waktu yang telah ditentukan atau pada waktu yang diperpanjang, maka Konsultan Pengawas harus memberikan petunjuk secara tertulis langkah-langkah yang perlu diambil guna melancarkan laju pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. 3. Perintah Untuk Pelaksanaan Bila Kontraktor / Pemborong atau petugas lapangannya tidak berada di tempat kerja dimana Konsultan Pengawas bermaksud untu memberikan petunjuk atau perintah, maka petunjuk atau perintah itu harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua petugas pelaksana atau petugas yang ditunjuk oleh Kontraktor / Pemborong untuk menangani pekerjaan itu. 4. Toleransi Seluruh pekerjaan yang dilaksanakan dalam Kontrak ini harus dikerjakan sesuai dengan toleransi yang diberikan dalam spesifikasi dan toleransi lainnya yang ditetapkan pada bagian lainnya.
18
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
19
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
SPESIFIKASI TEKNIS I.
PEKERJAAN PERSIAPAN Pasal 1 Mobilisasi dan Demobilisasi
1. Umum
Yang dimaksud dengan mobilisasi adalah pengangkutan peralatan dan personil sesuai yang tercantum dalam kontrak, dari tempat aslinya ke lokasi pekerjaan di mana akan digunakan. Sedangkan yang dimaksud dengan demobilisasi adalah pengangkutan kembali, peralatan dan personil dari lapangan pekerjaan ke tempat semula. 2. Pelaksanaan 2.1. Penyedia jasa harus menyediakan peralatan dan personal sesuai kebutuhan kontrak yang diperlukan untuk meyelesaikan pekerjaan.
2.2. Sebelum mobilisasi dilaksanakan, maka penyedia jasa harus segera melaporkan kepada direksi untuk mendapatkan persetujuan, dan bila dipandang perlu, direksi dapat meminta tambahan peralatan, maupun personal atas t anggungan penyedia jasa. 2.3. Penyedia jasa harus membuat schedule mobilisasi peralatan dan personal yang dilengkapi dengan keterangan akan jenis, kuantitas, kapasitas yang akan didatangkan. 2.4. Penyedia jasa harus membuat pemberitahuan tertulis kepada direksi perihal kedatangan maupun pengangkutan kembali peralatan dan personal. 2.5. Penyedia jasa harus meminta persetujuan direksi atas setiap perubahan jadwal peralatan dan penyediaan personal. 2.6. Semua peralatan yang telah berada di lokasi pekerjaan, bila sudah tidak diperlukan, dapat dipindahkan dari areal pekerjaan dengan seijin direksi. 3. Pengukuran dan Pembayaran 3.1. Pengukuran pembayaran dilakukan sebagai berikut :
3.1.1. Dibayar 50% (lima puluh persen) apabila peralatan dan personal telah berada seluruhnya di lapangan dan diterima baik oleh direksi 3.1.2. Dibayar 50% (lima puluh persen) sisanya setelah pekerjaan demobilisasi telah selesai seluruhnya dan diterima baik oleh direksi. 3.2. Pembayaran didasarkan atas satuan lump sum (LS) sesuai yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Uraian
Satuan Pengukuran
Mobilisasi dan Demobilisasi
Lumpsum
Pasal 2 Survey, Pengukuran dan Uitset 1. Umum Survey pengukuran adalah suatu pekerjaan dengan menggunakan alat ukur untuk mendapatkan data topografi dan kondisi lapangan eksisting pada lokasi pekerjaan yang telah ditentukan dan merupakan data pendukung perhitungan MC-0 dan MC-100 yang meliputi pengukuran trase
20
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
Jalur perpipaan dan rencana tapak bangunan. Sedangkan Uitset adalah suatu pekerjaan pengukuran dengan makna meletakkan patok-patok profil seluruh/ bangunan sebelum pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi 2. Pelaksanaan 2.1. Penyedia jasa harus menyerahkan data pengukuran dan perhitungan tentang letak, posisi, dimensi, dan lain-lain untuk semua item pekerjaan sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai kepada direksi.
2.2. Penyedia jasa harus membuat titik-titik referensi/bench mark (BM) sementara untuk kepentingan penyedia jasa sendiri dalam melaksanakan pekerjaan, tetapi setiap titik referensi BM sementara harus mendapatkan persetujuan dari direksi.Setiap titik referensi/BM sementara harus berpangkal pada titik referensi BM yang ditetapkan direksi di lapangan. 2.3. Penyedia jasa harus bertanggung jawab penuh atas kebenaran titik referensi/BM di lapangan. 2.4. Penyedia jasa harus menyediakan peralatan ukur, termasuk pekerja, patok-patok, serta peralatan lainnya yang diperlukan untuk pengukuran/setting out. Penyedia jasa harus menggunakan alat ukur yang mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi dengan menunjukkan surat kalibrasi yang masih berlaku untuk pengukuran/setting out dan mengontrol pekerjaan. 2.5. Penyedia jasa harus segera mengirim semua data survai serta hasil perhitungan dan gambar-gambar dan pengukuran MC-0 dan MC-100 kepada direksi secepatnya, dengan rincian sebagai berikut : 2.5.1. Data ukur, 1 (satu) asli dan 2 (dua) rekaman. 2.5.2. Gambar dengan ukuran A3 sebanyak 1 (satu) asli dan 3 (tiga) rekaman, atau sesuai yang ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan. 3. Pengukuran dan Pembayaran 3.1. Pengukuran pembayaran dilakukan mengikuti prosentase kumulatif progres pekerjaan dengan ketentuan akan dibayar 100% bilamana keseluruhan data-data ukur, hasil perhitungan dan gambar-gambar hasil pengukuran yang disyaratkan telah diserahkan kepada direksi.
3.2.
2.2.
Pembayaran didasarkan atas satuan lump sum (LS) sesuai yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Uraian
Satuan Pengukuran
Survey, Pengukuran dan Uitset
Lumpsum
Gudang dan Barak Pekerja
Untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan jalan, Penyedia Jasa harus menyediakan Gudang dan Barak Pekerja dengan menenuhi ketentuan sebagai berikut : 2.2.1. Bangunan gudang dan barak pekerja harus ditempatkan berada tidak jauh dari lokasi pekerjaan.
21
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
2.2.2. Perkampungan/barak staf Penyedia jasa dan pemondokan buruh harus dilengkapi dengan semua pelayanan yang perlu seperti saluran pembuang, penerangan, jalan, gang tempat parkir, pemagaran, kesehatan, ruang masak, pencegahan kebakaran dan peralatan pencegahan api sesuai dengan batas yang ditentukan dalam kontrak. 2.2.3.
Penyedia jasa supaya juga melengkapi keperluan air bersih dan penerangan yang cukup untuk, perkampungan stafnya, pemondokan buruh, bengkel dan tempat lainnya di daerah kerja.
3. Pengukuran dan Pembayaran Bangunan yang diuraikan dalam seksi ini akan dibayar dengan cara lumpsum, pembayaran tersebut merupakan kompensasi penuh untuk pembuatan, penyediaan, pelayanan, pemeliharaan, pembersihan, dan pembongkaran semua bangunan tersebut setelah pekerjaan selesai. Pembayaran akan dilakukan sebagai berikut :
3.1. Dibayarkan 50% (lima puluh prosen) apabila semua item sudah disediakan oleh Penyedia Jasa dan sarana prasarana berfungsi dengan baik serta mendapat persetujuan dari Direksi. 3.2. Dibayarkan 50% (lima puluh prosen) lagi apabila pekerjaan dinyatakan telah selesai oleh Direksi dan telah dilakukan demobilisasi peralatan dan tenaga kerja oleh Penyedia Jasa. Uraian
Satuan Pengukuran
Sewa Direksikeet, Gudang dan Barak Pekerja
Lumpsum
III.
PENYELENGGARAAN KEGIATAN SMK3 Pasal 4 Penyelenggaraan Kegiatan SMK3
1. Umum Penyedia Jasa harus menyiapkan dan menyediakan semua peralatan dan instrumen untuk mendukung terlaksananya SMK3 selama proyek berjalan. 2. Pelaksanaan 2.1 Selama masa pekerjaan, Penyedia Jasa harus senantiasa memelihara kebersihan lokasi pekerjaan, setiap saat sampah-sampah pekerjaan selalu diangkut dan dikumpulkan di suatu tempat yang telah ditentukan.
2.2 Penyedia Jasa berkewajiban menyediakan air minum yang bersih, sehat dan cukup di tempat pekerjaan untuk para pekerja dan personil yang terlibat dalam proyek. 2.3 Penyedia Jasa berkewajiban menyediakan kotak PPPK di tempat pekerjaan. 2.4 Penyedia Jasa harus menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk semua personil dan tenaga kerja yang berhubungan dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan. 2.5
Ketika pekerjaan sedang berlangsung, semua personil dan tenaga kerja yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut harus selalu mengenakan alat pelindung diri.
2.6
Penyedia Jasa harus menyediakan rambu-rambu, safety line, papan pemberitahuan yang harus dipasang di jalur-jalur yang akan dilakukan pekerjaan,
22
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
2.7
2.8
2.9
Papan pemberitahuan harus ditulis dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca oleh semua pengguna jalan, sehingga pengguna jalan bisa memperhatikan dan meminimalisir terjadinya kecelakaan. Semua galian tanah yang terbuka, harus bisa ditutup sebelum semua pekerja bubar pada hari itu, sehingga tidak ada lubang yang masih menganga dan tidak ada orang yang bekerja. Jika terpaksa masih meninggalkan lubang karena sesuatu alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, maka sekitar lubang itu harus dipasang safety line dan ramburambu yang tetap mudah terlihat pada malam hari, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan. Dari permulaan hingga penyelesaian pekerjaan dan selama masa pemeliharaan Penyedia Jasa bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pekerja, bahan dan peralatan teknis serta konstruksi yang diserahkan Pemberi Tugas. Dalam hal terjadinya kerusakankerusakan, maka Penyedia Jasa harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya.
2.10 Apabila terjadi kecelakaan, Penyedia Jasa selekas mungkin memberitahukan kepada Konsultan Pengawas dan mengambil tindakan yang perlu untuk keselamatan korban kecelakaan itu. 2.11 Selama pembangunan berlangsung, Penyedia Jasa wajib menyediakan tabung alat pemadam kebakaran (Fire Extinguisher) lengkap dan siap pakai, dengan jumlah sekurang-kurangnya 4 (empat) buah tabung. Masing-masing tabung berkapasitas 12 kg. 2.12 Seluruh tenaga kerja diikutsertakan dalam program ASTEK.
3. Pengukuran dan Pembayaran Kegiatan SMK3 ini dibayar secara lumpsum, dengan perincian sebagai berikut :
3.1. Selama masa pekerjaan, Penyedia Jasa harus senantiasa memelihara kebersihan lokasi. 3.1.1. Dibayarkan 50 % (lima puluh prosen) jika semua peralatan APD, rambu-rambu, papan peringatan, safety line, kotak P3K dan obat-obatannya, dan semua peralatan dan instrumen untuk mendukung SMK3 sudah diadakan dan tersedia di lokasi pekerjaan. 3.1.2. Dibayarkan 20 % (dua puluh prosen) jika semua perlatan APD dipakai oleh semua personil dan tenaga kerja, rambu-rambu, papan peringatan dan safety line dipasang di lokasi pekerjaan selama pekerjaan berlangsung dan atau selama kondisi pekerjaan dinilai kurang aman jika peralatan tersebut tidak dipasang. 3.1.3. Dibayarkan 30 % (tiga puluh prosen) jika pekerjaan sudah selesai dikerjakan dan penyedia jasa tidak pernah mendapatkan surat teguran terkait penyelenggaraan SMK3 baik dari konsultan pengawas maupun direksi. Jika ada surat teguran terkait penyelenggaran SMK3, maka yang 30% (tiga puluh prosen) ini tidak dibayarkan. Uraian
Satuan Pengukuran
Penyelenggaraan Kegiatan SMK3
Lumpsum
23
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
II.
SEWA DIREKSIKEET, GUDANG DAN BARAK PEKERJA Pasal 3 Sewa Direksikeet, Gudang dan Barak Pekerja
1. Umum Penyedia Jasa harus menyediakan kantor lapangan dan Direksi keet, gudang, barak pekerja serta fasilitasnya dengan cara melakukan sewa bangunan/rumah penduduk di sekitar lokasi pekerjaan dengan memperhatikan kapasitas kecukupan ketersediaan ruang dan kelayakan bangunan. Penyedia jasa juga bisa melakukan pembangunan sendiri untuk penyediaan fasilitas di atas. Penyediaan sarana prasarana tersebut memperhatikan prinsip dasar sebagai berikut :
1.1. Penyedia Jasa harus mentaati semua peraturan Pemerintah Pusat maupu Pemerintah Daerah. 1.2. Kantor dan fasilitasnya harus ditempatkan sesuai dengan lokasi umum dan denah lapangan, penempatannya harus diusahakan sedekat mungkin dengan daerah kerja (site) dan telah mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan. 1.3. Bangunan yang dibuat harus mempunyai kekuatan struktural yang baik, tahan cuaca, dan elevasi lantai yang lebih tinggi dari tanah di sekitarnya. 1.4. Bangunan untuk penyimpanan bahan harus diberi bahan pelindung yang cocok sehingga bahan-bahan yang disimpan tidak akan mengalami kerusakan. 1.5. Kantor lapangan dan gudang sementara harus didirikan di atas fondasi yang mantap dan dilengkapi dengan penghubung untuk pelayanan utilitas. 1.6. Bahan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk bangunan dapat menggunakan yang baru, atau yang bekas, tetapi dengan syarat harus dapat berfungsi, cocok dengan maksud pemakaiannya sesuai dengan persetujuan Direksi Pekerjaan. 1.7. Lahan untuk kantor lapangan dan semacamnya harus layak untuk ditempati bangunan, bebas dari genangan air, diberi pagar keliling, dan minimum dilengkapi dengan jalan masuk berkerikil serta tempat parkir. 1.8. Penyedia Jasa harus menyediakan alat pemadam kebakaran dan kebutuhan P3K yang memadai di seluruh barak, kantor, gudang, dan bengkel. 2. Pelaksanaan 2.1. Direksi Keet dan Kantor Penyedia Jasa
Untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan jalan, Penyedia Jasa harus menyediakan kantor dan fasilitas penunjang yang menenuhi ketentuan sebagai berikut : 2.1.1. Penyedia Jasa harus menyediakan akomodasi dan fasilitas kantor yang cocok dan memenuhi kebutuhan proyek. 2.1.2. Ukuran kantor dan fasilitasnya sesuai untuk kebutuhan umum Penyedia Jasa dan harus menyediakan ruangan yang digunakan untuk rapat kemajuan pekerjaan. 2.1.3. Penyedia jasa harus memiliki alat komunikasi yang dapat berkomunikasi dengan jelas dan dapat diandalkan antara kantor pemilik, kantor Tim Konsultan Supervisi Lapangan dan titik terjauh di lapangan. 2.1.4. Tempat penyimpanan gambar dan arsip untuk dokumentasi proyek ditempatkan di dalam atau dekat dengan ruang rapat.
24
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
PEKERJAAN PENGADAAN PIPA, PEMASANGAN PIPA DAN AKSESORIS IV.A.1. Pekerjaan Pengadaan Pipa Pasal 5 Pekerjaan Pengadaan Pipa 1. Bahan Pipa
1.1. Pipa yang akan dipakai dalam pekerjaan ini adalah pipa HDPE PN 10 – SDR 17 dan pipa baja galvanis. 1.2. Standar produksi pipa HDPE PN 10 – SDR 17, sesuai dengan SNI 06-4829-2005 tentang pipa polyetilena untuk air minum dan ISO 4427 :1996 tentang Polyethylene Pipes For Water Supply – Spesifications. 1.3. Penyedia Jasa harus melampirkan brosur dari produsen. 1.4. Standar ketebalan pipa galvanis
Nominal Diameter ( mm )
Diameter Luar ( mm )
Ketebalan Dinding Minimum (mm)
50
50,20
3,6 – 4,0
75
88,7
3,8 – 4,3
100
113,9
4,3 – 4,8
150
166,1
4,6 – 5,0
2. Pengadaan 2.1. Produk yang dipesan adalah benar-benar baru (tidak bekas). 2.2. Ukuran nominal disesuaikan dengan Daftar Kuantitas dan Harga. 2.3. Pada setiap pipa harus jelas kelihatan merk dan kelas pipa dan tahun pembuatan. 2.4. Ketebalan pipa harus sesuai dengan yang dipesan.
2.5. Semua jenis diameter pipa yang dipesan harus dilakukan pengujian terlebih dahulu sebelum dikirim ke lokasi proyek. 2.6. Pengujian quality assurance sesuai dengan persyaratan yang umum berlaku harus cukup mewakili unit yang disuplai sesuai kontrak. Direksi Pekerjaan harus diijinkan untuk mengunjungi tempat pembuatan untuk menyaksikan test/pengujian tersebut. 3. Pengukuran dan Pembayaran 3.1. Pipa yang didatangkan disesuaikan dengan panjang pipa yang akan dipasang. 3.2. Jika pipa sudah didatangkan di lokasi, maka akan dibayarkan 100% (Seratus prosen). 3.3. Satuan pembayaran adalah meter panjang.
Uraian
Satuan Pengukuran
Pekerjaan Pengadaan Pipa
Meter Panjang
25
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
IV.A.2. Pekerjaan Galian Tanah Biasa Pasal 6 Pekerjaan Galian Tanah 1. Umum 1.1. Lingkup pekerjaan ini mencakup semua pekerjaan galian tanah biasa dan galian tanah cadas pada galian perpipaan, galian pondasi perpipaan, galian pondasi bangunan dan semua galian untuk bangunan-bangunan penunjang dalam proyek ini.
1.2. Galian tanah biasa harus mencakup seluruh galian yang tidak diklasifikasikan sebagai galian batu, galian tanah berbatu, galian tanah cadas, galian struktur, pembongkaran perkerasan beraspal, dan pembongkaran perkerasan beton yang masih dapat dilakukan dengan cangkul. 1.3. Galian tanah cadas harus mencakup seluruh galian tanah pada lapisan tanah padat dan keras tidak mudah pecah yang dapat dikerjakan dengan bantuan alat pemecah mekanis (Breaker) maupun manual. 1.4. Pekerjaan ini terdiri dari pekerjaan galian tanah di dalam maupun di luar ruang milik jalan (Rumija) untuk pemasangan pipa transmisi dan distribusi, dan hasil galian dapat digunakan untuk timbunan kembali atau dibuang. Pekerjaan galian ini mencakup penggalian, pemuatan, pengangkutan. 1.5. Penyedia Jasa harus memikul semua tanggung jawab dalam menjamin keselamatan pekerja, yang melaksanakan pekerjaan galian, penduduk dan bangunan yang ada di sekitar lokasi galian. 1.6. Penyedia Jasa harus bertanggung jawab untuk memperoleh informasi tentang keberadaan dan lokasi utilitas bawah tanah dan membayar setiap izin atau kewenangan lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan galian yang diperlukan dalam kontrak. 1.7. Penyedia Jasa harus bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi setiap utilitas bawah tanah yang masih berfungsi seperti pipa, kabel, atau saluran bawah tanah lainnya atau struktur yang mungkin dijumpai dan harus memperbaiki setiap kerusakan yang timbul akibat operasi kegiatannya. 1.8. Setiap hari penyedia jasa harus membuat back up perhitungan volume galian yang telah dilaksanakan setiap harinya dengan mengukur panjang galian, lebar galian dan kedalaman galian secara bersama-sama dengan konsultan pengawas, sebagai dasar untuk pembayaran pekerjaan galian. 2. Pelaksanaan 2.1. Penggalian tanah boleh menggunakan peralatan manual seperti cangkul dan semcamnya, dan boleh menggunakan alat berat seperti excavator. 2.2. Ukuran galian seperti yang ditunjukkan dalam gambar.
2.3. Kedalaman galian untuk perpipaan bisa kurang dari yang ditentukan dalam gambar, jika ada alasan teknis yang bisa dipertanggungjawabkan dan diijinkan oleh konsultan pengawas dan atau direksi. 2.4. Selama pelaksanaan pekerjaan galian, Penyedia Jasa harus menjaga stabilitas lereng, struktur, penyokong (shoring) dan pengaku (bracing), jika tidak dilaksanakan dapat menjadi tidak stabil atau rusak oleh pekerjaan galian tersebut 2.5. Dalam setiap saat, apabila pekerja atau orang lain berada dalam lokasi galian yang membahayakan keselamatan, maka Penyedia Jasa harus menempatkan seorang pengawas keamanan di lokasi kerja yang tugasnya hanya memantau keamanan dan kemajuan. Sepanjang waktu penggalian, peralatan galian cadangan (yang belum dipakai) serta perlengkapan P3K harus tersedia pada tempat kerja galian.
26
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
2.6.
Semua galian terbuka harus diberi rambu peringatan dan penghalang (barikade) yang cukup untuk mencegah pekerja atau orang lain terjatuh ke dalamnya, dan setiap galian terbuka pada lokasi jalur lalu lintas maupun lokasi bahu jalan harus diberi rambu tambahan pada malam hari berupa drum (atau yang sejenis) yang dicat putih beserta lampu merah atau kuning guna menjamin keselamatan para pengguna jalan, sesuai dengan yang diperintahkan Direksi Teknis. 2.7. Pada setiap tahap penggalian terbuka, permukaan galian harus tetap dalam kondisi yang mulus (sound), untuk mencegah gangguan operasi dan perendaman akibat hujan. 2.8. Galian yang memotong jalan harus dilakukan dengan tata Pelaksanaan sedemikian rupa sehingga jalan tetap terbuka untuk lalu li ntas pada setiap saat. 2.9. Apabila lalu lintas pada jalan terganggu karena pelaksanaan atau operasi-operasi pekerjaan lainnya, Penyedia Jasa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu atas jadwal gangguan tersebut dari pihak yang berwenang dan juga dari Direksi Pekerjaan. 2.10. Setiap galian perkerasan harus ditutup kembali dengan bahan yang lebih baik/kuat dari aslinya pada hari yang sama sehingga dapat dibuka untuk lalu lintas, kecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan 3. Pengukuran dan Pembayaran 3.1. Pembayaran dilakukan jika pipa sudah terpasang sempurna dan lolos uji tekan pipa dalam jaringan. 3.2. Volume galian disesuaikan dengan back up perhitungan volume galian yang dilakukan penyedia jasa dan telah disetujui oleh konsultan pengawas. 3.3. Satuan pembayaran adalah Meter Kubik (M3) Uraian
Satuan Pengukuran
Pekerjaan Galian Tanah
Meter Kubik
IV.A.7. Pekerjaan Urugan Kembali Pasal 9 Pekerjaan Urugan Kembali 1. Umum 1.1. Lingkup pekerjaan ini mencakup pekerjaan urugan kembali pada pekerjaan perpipaan dan urugan kembali pada pekerjaan bangunan sipil yang ada dalam proyek ini.
1.2. Material urugan kembali menggunakan tanah bekas galian yang telah dilakukan sebelumnya. 1.3. Bahan yang dipakai untuk urugan kembali, adalah bahan tanah, bebas dari rumput akar, semak-semak, bahan organik dan tumbuhan lainnya atau batu-batuan yang memiliki diameter lebih dari 15 cm. 1.4. Untuk pekerjaan perpipaan, bongkaran aspal, paving dan rabat tidak boleh digunakan untuk timbunan kembali. 1.5. Pekerjaan urugan ini termasuk membuang galian, menghampar tanah dan memadatkannya. 1.6. Bahan urugan setebal 15 cm dari setiap struktur atau pipa harus bebas dari batu-batuan, pecahan gumpalan tanah yang berukuran maksimum lebih besar dari 7,5 cm.
27
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
2. Pelaksanaan 2.1. Jika pipa sudah dipasang, tanah bekas galian ditimbunkan kembali dan dipadatkan. 2.2. Pemadatan tanah bekas galian pipa menggunakan compactor atau stamper.
2.3. Urugan tanah pada lapisan permukaan tanah harus dirapikan agar tidak membahayakan pengguna jalan. 2.4. Kotoran-kotoran tanah galian yang tercecer di jalan beraspal akibat penggalian harus segera dibersihkan agar tidak membahayakan pengguna jalan. 2.5. Urugan kembali tidak boleh langsung dijatuhkan di atas setiap struktur atau pipa. 3. Pengukuran dan Pembayaran 3.1. Pembayaran sesuai dengan volume urugan. 3.2. Volume urugan sesuai dengan realisasi di lapangan dan sesuai dengan panjang pipa yang terpasang. 3.3. Satuan pembayaran adalah Meter Kubik (M3). Uraian
Satuan Pengukuran
Pekerjaan urugan kembali
Meter Kubik
IV.A.8. Pekerjaan Pemasangan Pipa Pasal 10 Pekerjaan Pemasangan Pipa GI (Galvanized Iron Pipe) 1. Umum Singkatan GI atau GIP dalam dokumen atau gambar berarti Galvanized Iron atau Galvanized Iron Pipe.
1.1. Pipa GI dipasang pada jalur-jalur tertentu dalam jaringan pipa, sesuai dengan gambar rencana atau sesuai dengan hasil survey awal sebelum pelakasanaan pemasangan pipa. 1.2. Cara pemasangan pipa dan penggunaan peralatan harus sesuai dan memahami petunjuk dari pabrik atau mengikuti pengarahan direksi. 1.3. Penyambungan pipa GI dengan pengelasan harus disesuaikan dengan persyaratan berikut ini : 1.3.1. Sambungan las harus sesuai dengan aturan yang diberikan dalam persyaratan norma moder (persyaratan AWS atau AISC). 1.3.2. Pengelasan harus dilakukan oleh seorang tukang l as yang berpengalaman. Direksi dapat melakukan penelitian apabila dianggap perlu. Permukaan-permukaan yang akan dilas harus bebas dari sisik lepas, kerak logam, karat, gemuk, dan cat. 1.3.3. Apabila pengelasan ganda diperlukan, maka permukaan pengelasan pertama harus bersih dan bebas dari kerak logam. Apabila diperlukan lapisan-lapisan antara pada pengelasan ganda, harus dibersihkan dengan pukulan-pukulan ringan dengan palu bertenaga mesin atau alat lain yang disetujui Direksi 1.3.4. Bila pengelasan dilakukan dalam galian, galian harus dilebarkan dan dibuat lebih dalam agar memungkinkan pengelasan sebagaimana diminta. 1.3.5. Jumlah pipa yang akan menjadi satu, dengan panjang yang sesuai yang dilakukan di atas permukaan tanah, serta cara perletakannya ke posisi yang sesuai, harus disetujui terlebih dahulu oleh Direksi. 1.3.6. Penyambungan dengan pengelasan harus dilakukan baik dengan sambungan dengan las tumpul tunggal (single-welded butt joint) atau l as-tumpul ganda (double-welded butt joint) sesuai yang ditentukan.
28
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
1.3.7. Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam spesifikasi ini, mengacu pada standar ataupun pedoman (code) berikut ini : a. Codes of Japanese Waterworks Steel Pipes Manufactures' Association (WSP) b. Codes of Welding Engineering Standard (WES), Japa 1.3.8. Penyedia jasa harus menyediakan juru las yang berpengalaman. 1.3.9. Batang las harus sesuai persyaratan yang ditentukan dalam JIS Z 3211 dan 3212 atau yang memiliki kuat tarik yang setara atau lebih baik dari logam dasar bahan pipa. 1.3.10. Mesin las, harus mesin pengelasan busur nyala (Arc Welding Machine) dengan arus AC atau pengelasan busur nyala DC, sebagaimana yang ditentukan dalam JIS C 9301 atau pada standar yang telah diterima oleh Direksi. 2. Pelaksanaan 2.1. Pemotongan pipa besi harus dikerjakan dengan mesin pemotong yang sesuai menghasilkan potongan yang halus pada sudut yang benar atau sudut yang diminta terhadap sumbu pipa. 2.2. Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk mencegah benda asing masuk ke dalam pipa pada saat pipa diletakkan pada jalur. 2.3. Selama berlangsungnya peletakan, tidak boleh ada kotoran, perkakas, kain, ataupun benda benda lainnya ditempatkan dalam pipa 2.4. Penyambungan pipa GI bisa menggunakan socket atau dengan pengelasan. 2.5. Sebelum pengerjaan pengelasan, permukaan alur harus dibersihkan dari debu, tanah dan karat dengan menyikat dan mengasah (grinding). 2.6. Bila pipa akan dipotong di lapangan, lapisan pelindung dalam maupun lapisan pelindung luar pada kedua ujung pipa, harus dikupas minimum 10 cm, kemudian ujung pipa dibuat alur sebagaimana yang ditentukan. 2.7. Kualitas pengelasan dan kecepatan harus dijaga selama pekerjaan pengelasan, harus terus menerus (berlanjut) dari bagian dasar ke bagian atas pinggiran pipa. 2.8. Bila pengelasan dilakukan di lapangan, Penyedia jasa harus memperhatikan keadaan cuaca seperti hujan, temperatur, kelembaban dan angin. Pekerjaan tidak boleh dilakukan dalam kondisi cuaca seperti yang telah disebutkan tanpa perlindungan atau persetujuan dari Direksi. 2.9. Permukaan basil pengelasan harus seragam tanpa ada sempalan yang berlebihan, tumpang tindih dan ketidakrataan. 3. Pengukuran dan Pembayaran 3.1. Pemasangan pipa harus dibayar dengan cara meter panjang (M1), pembayaran tersebut merupakan kompensasi penuh untuk pemasangan semua diameter pipa yang ada, untuk semua pekerja, bahan, perkakas, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
3.2. Pembayaran dilakukan 100 % apabila semua pipa telah terpasang dengan baik dan telah dilakukan pengujian di lapangan sesuai dengan yang dipersyaratkan dan disaksikan oleh Direksi Pekerjaan dan Konsultan Pengawas. Uraian
Satuan Pengukuran
Pekerjaan Pemasangan Pipa GI
Meter Panjang
29
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
Pasal 11 Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE (High Density Polyethelene) 1. Umum 1.1. Singkatan HDPE adalah High Density Polyethylene.
1.2. Pipa HDPE dipasang pada jalur-jalur pipa yang sudah direncanakan dan sudah sesuai dengan hasil survey dan pengukuran awal sebelum pemasangan dilakukan. 1.3. Cara pemasangan pipa dan penggunaan peralatan harus sesuai dan memahami petunjuk dari pabrik atau mengikuti pengarahan direksi. 1.4. Pipa harus diperiksa dengan seksama dari kerusakan pada saat pemasangannya. Bahan yang rusak yang ditemukan sebelum, selama atau sesudah pemasangan pada kedudukan akhir, pipa harus diperiksa secara seksama dari retakan dan kerusakan. 1.5. Penyedia jasa harus menyediakan tenaga juru sambung pipa HDPE yang berpengalaman dalam jumlah yang cukup dan peralatan sambung pipa HDPE dalam jumlah yang cukup sehingga terjadi keseimbangan hasil pekerjaan antara panjang galian dan pipa yang terpasang. Dengan demikian dalam satu hari seluruh galian pipa bisa diisi dengan pasangan pipa yang sudah tersambung sempurna dan bisa menghindari adanya galian terbuka yang belum ada pasangan pipanya. 2. Pelaksanaan 2.1. Setiap tindakan pencegahan harus diambil untuk mencegah benda asing masuk kedalam pipa saat ditempatkan pada jalur pemasangannya. Selama pemasangan, tidak boleh ada sampah, perkakas, kain, atau benda lainnya yang dil etakkan/ditinggalkan kedalam pipa. 2.2. Penyambungan pipa HDPE ini bisa menggunakan salah satu cara dari beberapa cara penyambungan : 2.2.1. Metode Butt Fusion Joint Teknik Penyambungan Pipa HDPE ini menggunakan Mesin Butt Fusion atau Welding Machine HDPE Pipe. Di kedua sisi pipa di ratakan dan dibersihkan yang kemudian di panaskan sampai ukuran derajat tertentu dan kemudian disambungkan menggunakan mesin butt fusion tersebut 2.2.2. Metode Electrofusion Joint Metode Penyambungan Pipa HDPE ini menggunakan Sambungan HDPE Electrofusion atau Fitting HDPE Electrofusion yang bisa di aliri Listrik dan membuat Fitting di pipa tersebut panas dan bisa menyatu dengan pipa tersebut dengan baik karena panas yang ditimbulkan dari sambungan electrofusion tersebut. 2.2.3. Metode Compression Fitting HDPE Cara Penyambungan Pipa HDPE atau Metode Penyambungan Pipa HDPE ini memakai Sambungan Pipa HDPE atau HDPE Compression Fitting dan tinggal disambungkan dan tanpa perlu menggunakan lem pipa. 2.2.4. Metode Flange to Flange Connection Metode Penyambungan Pipa HDPE seperti tersebut di atas bisa di kombinasikan dengan Teknik Jointing Sistem Menggunakan Backing Ring dan Dimantling Join juga Rubber Gusket dan dijadikan suatu sistem sambungan atau HDPE Jointing System ini biasa disebut dengan Flange to Flange Connection. Flange to Flange Jointing System ini biasa dilakukan karena Pipa yang akan disambung jenisnya berbeda jadi diperlukan sambungan yang cocok pada Metode Penyambungan Pipa HPDE tersebut. Baut dan mur yang akan dipakai untuk flange dan sambungan mekanikal harus dari baja yang digalvanis.
30
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
2.3.
Pipa harus dimantapkan ditempatnya dengan bahan urugan yang dipadatkan merata, kecuali pada bagian bellnya. Tindakan pencegahan harus diambil untuk mencegah tanah atau kotoran lainnya masuk ke dalam sambungan. 2.4. Pada saat tidak dilakukan pekerjaan penyambungan, ujung terbuka pipa harus ditutup dengan cara yang memadai yang disetujui oleh Direksi. Khususnya pada musim hujan, Penyedia jasa harus melakukan tindakan untuk mencegah air hujan/atau sampah dan benda lainnya yang tidak perlu masuk ke pipa yang telah dipasang, dan jangan sampai pipa tersebut terapung. 2.6. Pipa yang sudah tersambung harus diturunkan kedalam galian satu persatu dengan menggunakan derek, tali/tambang, atau dengan perkakas atau peralatan lainnya yang sesuai, sedemikian rupa untuk mencegah kerusakan pada bahan tersebut maupun lapisan pelindung luar dan dalamnya. 2.7.
Bahan tersebut dengan alasan apapun tidak boleh dijatuhkan atau dilemparkan kedalam galian.
3. Pengukuran dan Pembayaran 3.1. Pemasangan pipa harus dibayar dengan cara meter panjang (M1), pembayaran tersebut merupakan kompensasi penuh untuk pemasangan semua diameter pipa yang ada, untuk semua pekerja, bahan, perkakas, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
3.2. Pembayaran dilakukan 100 % apabila semua pipa telah terpasang dengan baik dan telah dilakukan pengujian di lapangan sesuai dengan yang dipersyaratkan dan disaksikan oleh Direksi Pekerjaan dan Konsultan Pengawas. Uraian
Satuan Pengukuran
Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE
Meter Panjang
IV.A.9. Pekerjaan Pencucian Pipa Pasal 12 Pencucian Pipa 1. Umum 1.1. Semua pipa yang sudah tersambung dalam jaringan harus dicuci sampai bersih, sehingga tidak ada kotoran yang masih tersisa dalam pipa.
1.2. Penyedia jasa harus menyediakan air dalam jumlah yang cukup untuk melakukan pencucian pipa dalam seluruh jaringan. 2. Pelaksanaan 2.1. Air yang sudah tersedia dimasukkan ke dalam jaringan pipa dengan dipompa atau dengan sistem gravitasi jika memungkinkan.
2.2. Pastikan bahwa semua kotoran yang tertinggal di dalam pipa keluar semua, sehingga air yang keluar benar-benar bersih dari semua kotoran. 3. Pengukuran dan Pembayaran
3.1. Pencucian pipa harus dibayar dengan cara meter panjang (M1), pembayaran tersebut merupakan kompensasi penuh untuk pencucian semua pipa yang sudah tersambung, untuk
31
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
semua pekerja, bahan, perkakas, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
IV.A.10. Pekerjaan Pengetesan Pipa Pasal 13 Pengetesan Pipa 1. Umum 1.1. Semua pipa yang sudah tersambung dalam jaringan harus dilakukan test pipa untuk mengetahui titik kebocoran dan kemampuan pipa untuk menerima tekanan air dalam jaringan.
1.2. Penyedia jasa harus menyediakan air dalam jumlah yang cukup untuk melakukan penetesan pipa dalam seluruh jaringan. 1.3. Semua aksesoris termasuk valve-valve sudah tersambung. 1.4. Semua valve dalam keadaan tertutup. 2. Pelaksanaan 2.1. Pengetesan pipa dilakukan untuk panjang maksimal 600 meter.
2.2. Air yang sudah tersedia dimasukkan ke dalam jaringan pipa dengan perlahan-lahan agar semua udara dalam pipa bisa keluar. 2.3. Setelah pipa penuh dan dipastikan semua udara sudah keluar, jaringan pipa mulai diberi tekanan. 2.4. Tekanan maksimal diberikan sebesar 1,5 kali tekanan kerja dan tidak boleh lebih besar dari 1,25 tekanan maksimal yang diperbolehkan untuk pipa (design pressure), atau tidak boleh melebihi dari tekanan yang diijinkan untuk valve. 2.5. Tekanan maksimal diberikan pada jaringan pipa selama 2 jam dan tidak boleh ada penurunan tekanan. 3. Pengukuran dan Pembayaran
3.1. Pengetesan pipa harus dibayar dengan cara meter panjang (M1), pembayaran tersebut merupakan kompensasi penuh untuk pengetesan semua pipa yang sudah tersambung, untuk semua pekerja, bahan, perkakas, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. 3.2. Pembayaran dilakukan 100 % apabila semua pipa telah dilakukan pengetesan semuanya dengan baik dan dipastikan bawah seluruh jaringan pipa sudah mampu menerima tekanan operasional dan tidak bocor sesuai dengan yang dipersyaratkan dan disaksikan oleh Direksi Pekerjaan dan Konsultan Pengawas. Uraian
Satuan Pengukuran
Pekerjaan Pengetesan Pipa
Meter Panjang
32
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
IV.A.11. Pekerjaan Pengadaan Aksesoris dan Pemasangannya Pasal 14 Pekerjaan Pengadaan Aksesoris dan Pemasangannya 1. Umum 1.1. Lingkup pekerjaan ini meliputi seluruh pekerjaan yang membutuhkan aksesoris perpipaan.
1.2. Penyedia jasa menyediakan semua aksesoris yang dibutuhkan dalam jaringan bersamaan dengan pengadaan pipa. 1.3. Semua aksesoris harus dari pabrikan dengan melampirkan brosur produksinya. 1.4. Semua aksesoris yang dipasang harus didokumentasikan dengan foto. Jika ada yang tidak terdokumetasikan, maka dianggap tidak ada aksesoris yang dipasang. 1.5. Penyedia jasa harus menyediakan peralatan seperti tripot , tali atau alat-alat lainnya yang dibutuhkan untuk pemasangan aksesoris pipa. 1.6. Standar Umum Valve 1.6.1. Penyedia Jasa Pengadaan harus melengkapi valve sesuai dengan yang dibutuhkan dan menurut standar yang disetujui. Seluruh valve sesuai dengan ukuran yang disebutkan dan bila mungkin dari jenis atau model yang sama dan dikeluarkan oleh satu pabrik. 1.6.2. Seluruh valve pada badan bagian luar harus tercetak asli dari pabrik dan dicor dengan huruf timbul yang dapat menunjukkan :
Kode produksi Nama atau merk dagang pembuatnya Tahun pembuatan (97 berarti 1997) Tekanan kerja Diameter nominal Arah panah aliran bila valve tersebut digunakan satu aliran
1.6.3. Valve dengan diameter lebih kecil 50 mm terbuat dari brass/kuningan bila tidak disebutkan lain, kecuali untuk handwheel terbuat dari besi tuang atau besi tempa atau jenis sambungan dari sambungan ulir. 1.6.4.
Valve dengan diameter 50 mm keatas menggunakan sambungan sistem dengan flange dan terbuat dari cast iron/besi tuang. 1.6.5. Ketebalan flange harus ditentukan berdasarkan tekanan kerja seperti yang dispesifikasikan dan sesuai dengan standar internasional yang diakui. Penyedia Jasa Pengadaan harus menyerahkan perhitungan desain atas permintaan Pengguna Barang. 1.6.6. Bila tidak disebutkan dalam Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) maka seluruh valve harus dibuat khusus untuk menerima tekanan kerja minimal 10 Bar dan untuk flange harus mempunyai dimensi sesuai dengan standar ISO 2531. 1.6.7. Seluruh unit yang beroperasi harus didesain untuk pembukaan berlawanan arah jarum jam dan searah jarum jam untuk penutupan. Tanda panah harus tertera untuk menunjukkan arah rotasi untuk membuka atau menutup valve. 1.6.8.
Semua lubang/bukaan sambungan pipa harus ditutup untuk mencegah masuknya benda-benda asing.
1.6.9.
Harga penawaran valve sudah termasuk perlengkapan untuk penyambungan seperti gasket, mur, baut, dan ring untuk satu sisi flange dengan imbuhan 10 %. 1.6.10. Besar dan ukuran perlengkapan tersebut disesuaikan dengan spesifikasi teknis dari flangevalve. Mur, baut, dan ring dikirim dalam keadaan bukan
33
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
material bekas dan sudah tergalvanis dengan merata dan baik. Ketebalan gasket minimal 3 mm dan terbuat dari karet sintetis. 1.6.11. Petunjuk pengoperasian valve harus disertakan seperti maksimum force pada handwheel, engkol (crank), T-bar dan perlengkapan lain sehingga tidak menimbulkan kesulitan pada operator. Penyedia Jasa Pengadaan harus menyertakan besarnya maksimum torque yang dibutuhkan untuk setiap valve yang dikirim. 1.6.12. Coating seluruh permukaan logam seperti badan valve, flange, surface box dan lain-lain yang terkontak dengan air bersih atau tanah harus dilapisi dengan non toxic coalter epoxy, enamel, bitumen atau bahan lain yang sama dan disetujui oleh Direktur Pengawas. 1.6.13. Permukaan harus bersih, kering, dan bebas dari kotoran sebelum digunakan. Coating dengan cara penyemprotan harus dilakukan di pabrik. Ketebalan minimum coating setelah kering ± 400 microns (16 mils). Material yang berkontak dengan air harus dari jenis non toxic,sedangkan bahan yang dapat larut tidak boleh digunakan. 1.6.14. Petunjuk operasi (operating manual) harus disediakan sebanyak 6 (enam) set untuk setiap jenis valve dan perlengkapannya dan dalam Bahasa Indonesia. 1.6.15. Penyedia Jasa Pengadaan harus menyertakan sertifikat dari pabrik yang menerangkan bahwa setiap valve telah memenuhi persyaratan yang diminta dalam spesifikasi ini. 1.7.
Gate Valve 1.7.1. Bila tidak disebut dalam Volume Pekerjaan (Bill of Quantity), maka gate valve yang ditawarkan adalah gate valve dari jenis "Non Rising Stem". 1.7.2. Valve harus memenuhi standar "Gate Valve for Water and Other Liquids" (AWWA C 500) atau standar internasional lain yang sama atau yang lebih tinggi kualitasnya dan didesain khusus untuk tekanan kerja. 1.7.3.
Penawaran gate valve berikut handwheel harus dilengkapi dengan kunci T (Tee Key) minimal satu buah untuk setiap 20 buah yang seukuran.
1.7.4. Tee key tersebut dilengkapi dengan pendongkel tutup surface boxlstreet cover dan terbuat dari baja ST 40 yang telah digalvanis. 1.7.5. Bila dalam Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) diperlukan extension spindle maka material tersebut terbuat dari baja ST 40 yang telah digalvanis. 1.7.6. Harga penawaran extension spindle sudah termasuk potongan pipa PVC untuk melindungi extension spindle tersebut dari urugan tanah. 1.7.7. Badan dari gate valve, handwheel/cap terbuat dari besi tuang kelabu atau bahan dengan kualitas lebih tinggi. 1.7.8. Badan gate valve harus terbuat dari besi (iron body) dengan dudukan dari logam perunggu. Tangkai valve jenis non-rising dan dengan katup yang solid (solid wedge gate valve) harus cocok untuk pemasangan dengan posisi tegak (vertical mounting). Valve harus dirancang untuk saluran air yang bebas hambatan yang mempunyai diameter tidak kurang dari diameter nominal valve apabila dalam posisi terbuka. 1.7.9. Stuffing box harus terbuat dari bahan yang sama dengan badan valve seperti telah dispesifikasikan di atas dan harus dalam posisi terbuka. Tinggi dari stuffing box tidak boleh kurang dari diameter valve. Packing pada stuffing box
34
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
harus terbuat dari asbes atau bahan lain yang sesuai dan di setujui Pengguna Barang. Packing dari hemp atau jute (rami) tidak boleh di gunakan. 0-ring stemseal dapat digunakan atas sudah tergalvanis dengan merata dan baik. Ketebalan gasket minimal 3 mm dan terbuat dari karet sintetis. 1.6.11. Petunjuk pengoperasian valve harus disertakan seperti maksimum force pada handwheel, engkol (crank), T-bar dan perlengkapan lain sehingga tidak menimbulkan kesulitan pada operator. Penyedia Jasa Pengadaan harus menyertakan besarnya maksimum torque yang dibutuhkan untuk setiap valve yang dikirim. 1.6.12. Coating seluruh permukaan logam seperti badan valve, flange, surface box dan lain-lain yang terkontak dengan air bersih atau tanah harus dilapisi dengan non toxic coalter epoxy, enamel, bitumen atau bahan lain yang sama dan disetujui oleh Direktur Pengawas. 1.6.13. Permukaan harus bersih, kering, dan bebas dari kotoran sebelum digunakan. Coating dengan cara penyemprotan harus dilakukan di pabrik. Ketebalan minimum coating setelah kering ± 400 microns (16 mils). Material yang berkontak dengan air harus dari jenis non toxic,sedangkan bahan yang dapat larut tidak boleh digunakan. 1.6.14. Petunjuk operasi (operating manual) harus disediakan sebanyak 6 (enam) set untuk setiap jenis valve dan perlengkapannya dan dalam Bahasa Indonesia. 1.6.15. Penyedia Jasa Pengadaan harus menyertakan sertifikat dari pabrik yang menerangkan bahwa setiap valve telah memenuhi persyaratan yang diminta dalam spesifikasi ini. 1.7.
Gate Valve 1.7.1. Bila tidak disebut dalam Volume Pekerjaan (Bill of Quantity), maka gate valve yang ditawarkan adalah gate valve dari jenis "Non Rising Stem". 1.7.2. Valve harus memenuhi standar "Gate Valve for Water and Other Liquids" (AWWA C 500) atau standar internasional lain yang sama atau yang lebih tinggi kualitasnya dan didesain khusus untuk tekanan kerja. 1.7.3.
Penawaran gate valve berikut handwheel harus dilengkapi dengan kunci T (Tee Key) minimal satu buah untuk setiap 20 buah yang seukuran.
1.7.4. Tee key tersebut dilengkapi dengan pendongkel tutup surface boxlstreet cover dan terbuat dari baja ST 40 yang telah digalvanis. 1.7.5. Bila dalam Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) diperlukan extension spindle maka material tersebut terbuat dari baja ST 40 yang telah digalvanis. 1.7.6. Harga penawaran extension spindle sudah termasuk potongan pipa PVC untuk melindungi extension spindle tersebut dari urugan tanah. 1.7.7. Badan dari gate valve, handwheel/cap terbuat dari besi tuang kelabu atau bahan dengan kualitas lebih tinggi. 1.7.8. Badan gate valve harus terbuat dari besi (iron body) dengan dudukan dari logam perunggu. Tangkai valve jenis non-rising dan dengan katup yang solid (solid wedge gate valve) harus cocok untuk pemasangan dengan posisi tegak (vertical mounting). Valve harus dirancang untuk saluran air yang bebas hambatan yang mempunyai diameter tidak kurang dari diameter nominal valve apabila dalam posisi terbuka.
35
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
e. 1.7.9. Stuffing box harus terbuat dari bahan yang sama dengan badan valve seperti telah dispesifikasikan di atas dan harus dalam posisi terbuka. Tinggi dari stuffing box tidak boleh kurang dari diameter valve. Packing pada stuffing box harus terbuat dari asbes atau bahan lain yang sesuai dan disetujui Pengguna Barang. Packing dari hemp atau jute (rami) tidak boleh digunakan. 0-ring stemseal dapat digunakan atas Mekanisme operasional untuk pengoperasian valve secara manual harus dapat mengunci sendiri sehingga tangga aliran air atau vibrasi tidak mengakibatkan piringan berpindah dari tempatnya semula. f. Setiap valve didesain untuk tekanan melintang pada piringan (bila tertutup rapat) sama dengan rate tekanan pada pipa. g. Seluruh valve harus mengikuti spesifikasi ini dan harus dapat membuka atau menutup bila tidak dioperasikan dalam periode yang lama. h. Badan valve dan flange terbuat dari cast iron dan mengikuti "Specification for Grey Iron Casting for Valves, Flanges and Pipe Fittings kelas B" (ASTM Designation A 126) atau ductile iron (ASTM 536). Flange harus mengikuti standar JIS-8 2213. i. Dudukan valve harus dapat menjaga valve pada posisi yang seharusnya. j. Tipe air valve harus sesuai dengan spesifikasi pada Tabel di bawah ini yang tergantung pada ukuran pipa yang dipasang. Diameter Nominal Ai r Valve
Ukuran Pipa (mm)
300 dan lebih kecil 350 dan lebih besar
Tipe Air V alve
Tipe dengan orifice kecil / tunggal Tipe dengan dua orifice
(mm)
25 mm dan lebih kecil 75 mm dan lebih besar
atau kombinasi k. Tipe air valve dengan lubang/orifice kecil Air valve dengan lubang kecil didesain untuk pengoperasian secara otomatis yang akan mengeluarkan udara yang terakumulasi bertekanan pada saat aliran air dalam pipa penuh. l. Tipe air valve dengan dua lubang atau kombinasi Air valve dengan dua lubang atau kombinasi didesain untuk dioperasikan secara otomatis, sehingga akan :
Terbuka pada kondisi bertekanan kurang dari tekanan atmosfer dan menampung banyak udara selama operasi pengurasan saluran pipa. Mengeluarkan banyak udara dan menutup pada saat air dalam kondisi tekanan rendah serta mengisi badan valve selama operasi pengisian. Tidak menutup aliran pada kondisi kecepatan Penyedia Jasa udara tinggi. Mengeluarkan akumulasi udara bertekanan pada kondisi aliran air penuh
dalam pipa. 1.9.
Check Valve
1.9.1.
Penyedia Barang harus menyediakan check valve jenis Swing Check Valve / Klep Tabok dengan sambungan flange.
36
Rencana Kerja Dan Syarat Pengembangan SPAM
1.9.2. Bagian atasnya tertutup dengan flange buta (blank-flange) yang dapat dibuka sewaktu-waktu bila diperlukan. 1.9.3.
Pada bagian luar badan check valve harus terdapat cap (tercetak) yang dapat menunjukkan merk atau dari pabrik mana yang membuatnya, besarnya diameter, tekanan kerja, dan arah aliran air.
1.9.4. Badan tutup atas dan cakram dari badan check valve terbuat dari besi tuang. 1.9.5. Kedudukan untuk cakram terbuat dari Neophrene Synthetic Rubber yang berkualitas baik. 1.9.6. Tekanan kerja dari check valve mampu menahan 10 kg/cm2. 1.9.7. Check valve harus didesain sedemikian rupa sehingga piringan, dudukan, dudukan cincin dan bagian-bagian dalam lainnya yang mungkin perlu untuk perbaikan harus mudah diambil, mudah dipindahkan dan mudah diganti tanpa menggunakan peralatan khusus atau harus memindahkan valve dari jalurnya. 1.9.8. Valve harus cocok untuk pengoperasian dalam posisi horisontal atau vertikal dengan aliran ke atas dan ketika terbuka penuh valve harus mempunyai daerah aliran bersih (a net-flow area) tidak kurang dari luas diameter nominal pipa dan ujung flange. 1.10. Gate Valve Perunggu (Bronze) 1.10.1. Gate valve perunggu harus didesain dan dibuat sesuai dengan JIS B 2011 atau ketentuan lain yang disetujui. Tekanan kerja besarya 0,98 Mpa (10 kg/cm2). Valve harus dilengkapi dengan roda pemutar dan ujung berulir (sekrup). 1.10.2. Valve dengan ukuran 80 mm atau lebih kecil mempunyai badan yang terbuat dari perunggu, skrup bonnet (topi sekrup), memiliki solid wedge (baji), skrup dalam dan tangkai pengungkit. 1.10.3. Badan valve harus merupakan cetakan perunggu yang mengacu pada JIS H 5111, kelas 6 atau cetakan perunggu dengan daya rentang tidak kurang dari 196 N/mm2 (20 kg/m2). Piringan yang terbuat dari cetakan perunggu mengacu pada spesifikasi di atas atau dari kuningan yang mengacu pada AS H 3250, kelas C 3711 atau dari tembaga yang mempunyai daya rentang tidak kurang dari 314 N/mm2 (32 kg/m2). Stem/tangkai harus terbuat dari tembaga sesuai spesifikasi di atas. 1.11. Pressure Reducing Valve (PRV) 1.11.1. Main Body dan bonnet terbuat dari Ductile Iron (ASTM A 536). 1.11.2. Stem, Seat Ring terbuat dari stainless steel AISI 316 (khusus untuk seat ring garansi seumur hidup). 1.11.3. Fastener terbuat dari Stainless steel AISI 18-8. 1.11.4. Bonnet di rancang memakai separated stem cap (tutup yang bisa dipisahkan dari bonnet) untuk memudahkan perawatan. 1.11.5. Pengecatan dilakukan dengan epoxy bonded baik untuk lapisan dalam maupun lapisan luar dengan mengacu pada standard NSF 61 untuk air siap minum. 1.11.6. Untuk Flange memakai standard PN16. 1.11.7. Set Tekanan outlet pada kisaran 20 ~ 200 psi (1.37 bar ~ 13.7 bar). 1.11.8. Isolation Valve, Pilot, Strainer menggunakan material Bronze/stainless steel; Fitting menggunakan material Brass; Tubing Pilot menggunakan cooper (tembaga). 1.11.9. Terdapat centerline guide agar stem tetap lurus dan memudahkan saat perawatan.
37
View more...
Comments