Laporan PKL Kelompok 1.pdf

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (P.K.L)

DI PT. TOA GALVA INDUSTRIES BIDANG K3 SECARA UMUM, KELEMBAGAAN DAN KEAHLIAN K3, DAN PENERAPAN SMK3

PELATIHAN CALON AHLI K3 UMUM ANGKATAN KE - 1

KELOMPOK 1 1.

Befridita Ayu N

2.

Fahzrin Perwitasari

3.

Fikry Eswara A

4.

Jesslyn

5.

Layalia Qodri

6.

Salma Resti A

7.

Hamdani Rachman

8.

Hendra Rizki N

9.

M.Cholid Qori I

PENYELENGGARA PT. DUTA SELARAS SOLUSINDO JAKARTA, 13 OKTOBER 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

......................... ....................................... ........................... ........................... ........................... .......................... ................... ...... ii

BAB I PENDAHULUAN ......................... ....................................... ........................... .......................... .......................... ............... .. 1 A.

................................................................ ............................................ .......................... ....1 Latar Belakang ..........................................

B.

Maksud dan Tujuan .......................................... ................................................................ ......................................... ...................1

C.

Ruang Lingkup .......................................... ................................................................ ............................................ .......................... ....1

D.

................................................................... ............................................. .......................... ....2 Dasar Hukum ............................................

1.

Gambaran Umum Tempat Kerja ......................... ....................................... ........................... ..................... ........ 3

2.

Temuan-Temuan di lapangan: ......................... ...................................... .......................... .......................... .............5

BAB IV PENUTUP

........................... ........................................ .......................... ........................... ........................... ................... ...... 19

A.

Kesimpulan ............................................ .................................................................. ............................................ ............................ ...... 19

B.

................................................................. ............................................ ....................................... .................21 Saran ...........................................

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

Laporan Kunjungan Praktek Kerja Lapangan ini merupakan salah satu  persyaratan untuk mendapatkan sertifikat AK3 Umum yang diadakan oleh PT. Duta Selaras Solusindo bekerjasama dengan Kementrian Ketenagakerjaan. Dilatar belakangi oleh hal tersebut, maka pada tanggal 14 Oktober 2016, kami melakukan Kunjungan Praktek Kerja Lapangan di PT. TOA Galva Industries.

B.

Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penulisan laporan ini adalah : 1) Untuk mempraktikan teori yang telah diterima selama kegiatan  pembinaan. 2) Untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman mengenai aplikasi K3 di lapangan khususnya di bidang K3 Secara Umum, Kelembagaan dan Keahlian K3, dan Penerapan SMK3. 3) Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi peserta Calon Ahli K3 Umum. 4) Calon peserta Ahli K3 umum dapat mengidentifikasi, menganalisa dan memberikan saran atau rekomendasi.

C.

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kerja Praktek Lapangan ini adalah: 1) K3

Secara

Umum

(Safety

induction

kepada

pekerja,

mitra/subkontraktor, pengunjung/tamu; Rambu/marka/safety sign; Alat Pelindung diri (APD); Prosedur Kerja (SOP), JSA; K3 secara Umum, safety induction, tata letak, rambu-rambu safety, pemakaian APD, gudang, dll) 2) Kelembagaan dan Keahlian K3 (P2K3, PJK3; Organisasi; Pengesahan

P2K3; Program Kerja; Ahli K3)

1

3) Penerapan SMK3 (Kebijakan dan komitmen K3; Tingkat penerapan

SMK3; Audit SMK3; Penghargaan K3 (zero accident award, sertifikat SMK3) D.

Dasar Hukum

1) Dasar Hukum K3 Secara Umum a. UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.  b. Permenaker 8 tahun 2010 Tentang Alat Pelindung Diri 2) Dasar Hukum Kelembagaan dan Keahlian K3 a. Undang  –  Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja  pasal 10 ayat (1) & (2)  b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 125/Men/1984 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N), Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah (DK3W) dan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 04/Men/1987 tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (AK3). d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3). e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban Dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja. f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Per.03/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan. 3) Dasar Hukum Penerapan SMK3 a. Undang-undang No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja.  b. Undang-undang No.13 Tahun 2012 tentang Ketenagakerjaan Pasal 87. c. PP

No.50

Tahun

2012

tentang

Penerapan

SMK3.

BAB II KONDISI PERUSAHAAN 1.

Gambaran Umum Tempat Kerja

Perusahaan ini beralamat di Jl. Raya Jakarta Bogor Km. 34-35. Cimanggis, Depok-Tapos dan Cikarang, Jawa Barat. Plant yang berlokasi di Depok ini khusus memproduksi megaphone  dan speaker . Sedangkan , di Cikarang terdapat plant yang lebih kecil yang hanya memproduksi amplifier  dan microphone. Jumlah tenaga kerja yang terdapat di PT. TOA Galva Industries sebanyak 1000 orang, dengan jumlah karyawan 800 jiwa yang bekerja di Depok dan 200 di Cikarang. PT TOA yang ada di Indonesia merupakan pabrik speaker terbesar di TOA Group. Pabrik yang ada di Indonesia merupakan pusat produksi dan  pengembangan produk baru untuk kawasan Asia Pasifik. Visi PT TOA Galva Industries adalah menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Sedangkan misi  perusahaan PT TOA Galva Industries adalah Quality, Cost, Delivery dan Service. Aktivitas produksi yang dilakukan di pabrik PT TOA Galva Industries adalah: 1. Assembling Amplifier & Megaphone 2. Dipping Solder 3. Speaker unit 4. Plastic injection 5. Painting

3

Ketua

Wakil Ketua

Penasehat kesehatan

Komite Tanggap Darurat Analisa Penyakit Akibat Kerja

Analisa

piket bagian

Satpeka Plus alat kerja

P3k alat kesehatan

tempat kerja

Gambar 2.2. Struktur P2K3 PT TOA Galva Industries

2.

Temuan-Temuan di lapangan:

1. Safety induction kepada pekerja, mitra/subkontraktor, pengunjung/tamu PT. TOA Galva Industries telah melakukan safety induction untuk setiap karyawan dan telah terbina dengan baik, namun safety induction tidak diberikan kepada pengunjung/tamu dengan menyeleruh karena hanya  beberapa

poin

saja

yang

disampaikan.

Safety

induction

untuk

 pengunjung/tamu pasien disosialisasikan hanya berupa poster K3 dan safety sign. Safety induction diberikan pada saat penerimaan pegawai baru, pada saat briefing sebelum bekerja, dan pada setiap subkon yang akan bekerja di PT. TOA Galva Industries. 2.

Rambu/marka/safety sign Pada dasarnya safety sign telah terpasang di tempat-tempat yang seharusnya sesuai dengan keperuntukannya di PT. TOA Galva Industries. Akan tetapi,  belum tersedia rambu pada setiap gedung PT. TOA Galva Industries dan rambu yang sudah tersedia memiliki ukuran yang terlalu kecil.

3.

Alat Pelindung Diri (APD)

2.

Temuan-Temuan di lapangan:

1. Safety induction kepada pekerja, mitra/subkontraktor, pengunjung/tamu PT. TOA Galva Industries telah melakukan safety induction untuk setiap karyawan dan telah terbina dengan baik, namun safety induction tidak diberikan kepada pengunjung/tamu dengan menyeleruh karena hanya  beberapa

poin

saja

yang

disampaikan.

Safety

induction

untuk

 pengunjung/tamu pasien disosialisasikan hanya berupa poster K3 dan safety sign. Safety induction diberikan pada saat penerimaan pegawai baru, pada saat briefing sebelum bekerja, dan pada setiap subkon yang akan bekerja di PT. TOA Galva Industries. 2.

Rambu/marka/safety sign Pada dasarnya safety sign telah terpasang di tempat-tempat yang seharusnya sesuai dengan keperuntukannya di PT. TOA Galva Industries. Akan tetapi,  belum tersedia rambu pada setiap gedung PT. TOA Galva Industries dan rambu yang sudah tersedia memiliki ukuran yang terlalu kecil.

3.

Alat Pelindung Diri (APD) Secara umum, Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di lingkungan kerja PT. TOA Galva Industries sudah disediakan untuk pekerja. Namun, secara keseluruhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di PT. TOA Galva Industries disesuaikan dengan lingkungan kerja dimana pekerja melakukan aktifitas.

4.

Prosedur kerja (SOP), Job Safety Analisis (JSA) Prosedur kerja yang berbentuk dokumentasi seperti SOP, dan lembar checklist sudah tersedia di area kerja PT. TOA Galva Industries. Lembar checklist diisi setiap hari, SOP terletak di setiap area kerja dan mudah terlihat oleh

pekerja.

Namun,

untuk

JSA

belum

didokumentasikan

hanya

disampaikan secara lisan pada saat briefing sebelum bekerja. 5.

K3 secara umum (safety induction, tata letak, rambu-rambu safety,  pemakaian APD, gudang, dll).

6.

Secara keseluruhan K3 secara umum di PT. TOA Galva Industries dapat dikatakan sudah cukup baik namun ada beberapa hal terkait dengan K3 Umum yang belum dilaksanakan. Sebaiknya seluruh elemen baik dari

5

managemen maupun staff karyawan harus berkomitmen dan bekerja sama untuk menciptakan budaya K3 di lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang  berbudaya K3 akan menciptakan suasana kerja yang sehat, selamat dan terhindar dari penyakit akibat kerja. 7.

P2K3 Organisasi P2K3 sudah lama terbentuk tetapi di PT TOA Galva Industries yang menjabat sebagai sekertaris P2K3 bukan seorang ahli K3.

8.

PJK3 Perusahaan TOA Galva Industries telah bekerja sama dengan beberapa PJK3 dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian dalam bidang kelistrikan ,  penyalur petir dan peralatan elektronik, serta lingkungan kerja. Kerjasama dalam pembinaan Ahli K3 dengan PJK3 belum tercapai sehingga terjadinya kekosongan jabatan Ahli K3 umum.

9.

Program K3 Program kerja tidak terstruktur dan terencana sesuai dengan Undang Undang dan peraturan yang berlaku.

10. Organisasi Semua hal yang berkaitan dengan K3 berada di bawah Divisi ISO. PT TOA Galva Industries belum memiliki divisi K3 yang langsung dibawah pimpinan  perusahaan. 11. Pengesahan P2K3 Pengesahan P2K3 sudah dilakukan oleh gubernur Jawa Barat. Berdasarkan Permenaker no 2 tahun 1987 tentang P2K3, P2K3 ditetapkan oleh Mentri atau pejabat yang ditunjuk atas usul dari pengusaha atau pengurus yang  bersangkutan. Pengesahan oleh Gubernur Jawa Barat sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 12. Program Kerja Program kerja untuk meningkatkan kualitas mutu dan lingkungan sudah dilakukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan sertifikasi ISO 9001 dan ISO 14001 yang diberikan kepada PT TOA Galva Industries . 13. Ahli K3

6

PT TOA Galva Industri saat ini tidak mempunyai Ahli K3 yang mengawasi  pelaksanaan K3 sehingga program kerja yang sudah dibuat sebelumnya , sementara ini diambil alih oleh para anggota P2K3. 14. Kebijakan K3 Perusahaan belum memiliki kebijakan K3 secara khusus. Kebijakan yang ada di perusahaan adalah kebijakan mutu dan kebijakan lingkungan 15. Penerapan SMK3 Dikarenakan belum memiliki kebijakan K3, maka penerapan SMK3 belum terlaksana.

7

Tabel Analisa Temuan di Lapangan

A. Positif No

Obyek

Foto Temuan

Analisa Temuan

Saran

Dasar Hukum

Bahaya K3 Secara Umum

1.

Safety induction

PT. TOA Galva

Pembuatan SOP Safety

Undang-Undang No.1 Tahun

kepada pekerja, mitra/

Industries telah

Induction khususnya

1970 Tentang Keselamatan

subkontraktor,

melakukan safety

 pada konten.

kerja (BAB V Pembinaan,

 pengunjung/ tamu

induction untuk setiap

Pemerataan

Pasal 9)





karyawan dan telah

 penyampaian informasi

terbina dengan baik,

terkait Safety induction

namun safety induction

 baik itu terhadap

tidak diberikan kepada

 pekerja, mitra/

 pengunjung/tamu dengan

subkontraktor,

menyeleruh karena hanya

 pengunjung/ tamu.

 beberapa poin saja yang



disampaikan.

Melakukan tinjauan ulang dengan cara  pengisian kuisioner oleh  pekerja, mitra/ subkontraktor,  pengunjung/ tamu untuk memperoleh penilaian

8

terkait safety induction apakah sudah baik atau  belum. 2.

Rambu/ marka/ safety

Pada dasarnya safety

Pemasangan

Undang-Undang No.1 Tentang

sign

sign/ rambu/ marka telah

rambu/safety sign di

Keselamatan kerja Tahun 1970

terpasang di tempat-

setiap area tempat kerja

(BAB X Kewajiban Pengurus,

tempat yang seharusnya

sesuai dengen

Pasal 14)

sesuai dengan

keperuntukannya.



keperuntukannya di PT.



Sosialisasi arti dan

TOA Galva Industries.

maksud dari

Akan tetapi, belum

rambu/safety sign yang

tersedia rambu pada

dipasang mulai dari

setiap gedung PT. TOA

simbol hingga warna.

Galva Industries.



Evaluasi pemasangan rambu/safety sign apakah sudah terpasang sesuai dengan kegunaannya.

9

terkait safety induction apakah sudah baik atau  belum. 2.

Rambu/ marka/ safety

Pada dasarnya safety

Pemasangan

Undang-Undang No.1 Tentang

sign

sign/ rambu/ marka telah

rambu/safety sign di

Keselamatan kerja Tahun 1970

terpasang di tempat-

setiap area tempat kerja

(BAB X Kewajiban Pengurus,

tempat yang seharusnya

sesuai dengen

Pasal 14)

sesuai dengan

keperuntukannya.



keperuntukannya di PT.



Sosialisasi arti dan

TOA Galva Industries.

maksud dari

Akan tetapi, belum

rambu/safety sign yang

tersedia rambu pada

dipasang mulai dari

setiap gedung PT. TOA

simbol hingga warna.

Galva Industries.



Evaluasi pemasangan rambu/safety sign apakah sudah terpasang sesuai dengan kegunaannya.

9

3.

Alat Pelindung Diri

Pada saat peninjauan di

Pengadaan Alat

Undang-Undang No.1 Tentang

(APD)

lapangan, secara

Pelindung Diri dari

Keselamatan kerja Tahun 1970

keseluruhan penggunaan

 perusahaan kepada

(BAB X Kewajiban Pengurus,

Alat Pelindung Diri

 pekerja khususnya pada

Pasal 14)

(APD) di PT. TOA Galva

 perusahaan manufaktur.

Industries disesuaikan



Perusahaan melakukan

Permenaker No.8 Tahun 2010

dengan lingkungan kerja

 pengawasan secara rutin

tentang alat pelindug diri pasal

dimana pekerja

dan berkala terkait

6

melakukan aktifitas.

 penggunaan APD.





Sosialisasi dan  pengarahan Safety Meeting terkait dengan APD.



Melakukan pembinaan K3 untuk tenaga baru terkait pentingnya  penggunaan APD.



Melakukan inspeksi  berkala terkait  pengguanaan APD di lingkungan kerja.



Upaya budaya K3 bagi  para pekerja serta

10

3.

Alat Pelindung Diri

Pada saat peninjauan di

Pengadaan Alat

Undang-Undang No.1 Tentang

(APD)

lapangan, secara

Pelindung Diri dari

Keselamatan kerja Tahun 1970

keseluruhan penggunaan

 perusahaan kepada

(BAB X Kewajiban Pengurus,

Alat Pelindung Diri

 pekerja khususnya pada

Pasal 14)

(APD) di PT. TOA Galva

 perusahaan manufaktur.

Industries disesuaikan



Perusahaan melakukan

Permenaker No.8 Tahun 2010

dengan lingkungan kerja

 pengawasan secara rutin

tentang alat pelindug diri pasal

dimana pekerja

dan berkala terkait

6

melakukan aktifitas.

 penggunaan APD.





Sosialisasi dan  pengarahan Safety Meeting terkait dengan APD.



Melakukan pembinaan K3 untuk tenaga baru terkait pentingnya  penggunaan APD.



Melakukan inspeksi  berkala terkait  pengguanaan APD di lingkungan kerja.



Upaya budaya K3 bagi  para pekerja serta

10

 pengawasan yang tinggi  pada area yang memiliki potensi  bahaya tinggi.

4.

Pengurus telah

Memberikanreward bagi

menyediakan secara

 pekerja yang

Permenaker no 8 tahun 2010

tertulis dan memasang

menggunakan Alat

tentang alat pelindung diri pasal

kewajiban penggunaan

 pelindung diri dengan

5

APD di tempat kerja

lengkap.

Prosedur Kerja(SOP),

SOP/ Instruksi Kerja

Melakukan evaluasi

Undang-Undang No.1 Tahun

JSA

terpasang di tempat kerja

terhadap SOP yang lama

1970 (BAB III), S yarat-syarat

sesuai dengan

dan menetapkan dan

Keselamatan Kerja Pasal 4.

keperuntukannya.

membuat SOP baru

 Namun, belum terdapat

terutama SOP yang

SOP terkait K3 secara

terkait K3 secara

spesifik.

spesifik.





Setelah pembuatan SOP yang baru, agar melakukan sosialisasi SOP baru terhadap  pekerja dan pihak terkait.



11

Melakukan inspeksi

 pengawasan yang tinggi  pada area yang memiliki potensi  bahaya tinggi.

4.

Pengurus telah

Memberikanreward bagi

menyediakan secara

 pekerja yang

Permenaker no 8 tahun 2010

tertulis dan memasang

menggunakan Alat

tentang alat pelindung diri pasal

kewajiban penggunaan

 pelindung diri dengan

5

APD di tempat kerja

lengkap.

Prosedur Kerja(SOP),

SOP/ Instruksi Kerja

Melakukan evaluasi

Undang-Undang No.1 Tahun

JSA

terpasang di tempat kerja

terhadap SOP yang lama

1970 (BAB III), S yarat-syarat

sesuai dengan

dan menetapkan dan

Keselamatan Kerja Pasal 4.

keperuntukannya.

membuat SOP baru

 Namun, belum terdapat

terutama SOP yang

SOP terkait K3 secara

terkait K3 secara

spesifik.

spesifik.





Setelah pembuatan SOP yang baru, agar melakukan sosialisasi SOP baru terhadap  pekerja dan pihak terkait.



Melakukan inspeksi

11

 pelaksanaan SOP/JSA.

No

Obyek

Foto Temuan

Analisa Temuan Positif

Saran

Perusahaan telah bekerja sama dengan beberapa PJK3 dalam melakukan  pemeriksaan dan  pengujian dalam bidang kelistrikan , penyalur  petir dan peralatan elektronik (Wahana Restu Setia), serta lingkungan kerja (SeisLab). Semua hal yang  berkaitan dengan K3  berada di bawah Divisi ISO (International Standard Organization). Pengesahan P2K3 sudah dilakukan oleh gubernur Jawa Barat.

Perusahaan perlu meningkatkan kerja sama dengan PJK3 dengan  bidang lainnya selain  bidang pemeriksaan dan  pengujian

Dasar Hukum

Kelembagaan dan Keahlian K3

1

PJK3

2

Organisasi

3

Pengesahan P2K3

4

Program Kerja

Program kerja untuk meningkatkan kualitas mutu dan lingkungan sudah dilakukan. 12

Undang-undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja  pasal 9 Permenaker no 4 tahun 1995 tentang PJK3 (Pasal 3 dan 4)

Kewenangan dan Undang-undang no 1 tahun tanggung jawab perlu 1970 tentang keselamatan kerja ditetapkan secara jelas.  pasal 5

-

Perlu mempertahankan dan meningkatkan  program kerja yang sudah ada terkait mutu dan lingkungan

Undang-undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja  pasal 10 Permenaker no 2 tahun 1987 tentang P2K3 serta tata cara  penunjukan Ahli K3. (Pasal 3) Undang-undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja

 pelaksanaan SOP/JSA.

No

Obyek

Foto Temuan

Analisa Temuan Positif

Saran

Dasar Hukum

Perusahaan telah bekerja sama dengan beberapa PJK3 dalam melakukan  pemeriksaan dan  pengujian dalam bidang kelistrikan , penyalur  petir dan peralatan elektronik (Wahana Restu Setia), serta lingkungan kerja (SeisLab). Semua hal yang  berkaitan dengan K3  berada di bawah Divisi ISO (International Standard Organization). Pengesahan P2K3 sudah dilakukan oleh gubernur Jawa Barat.

Perusahaan perlu meningkatkan kerja sama dengan PJK3 dengan  bidang lainnya selain  bidang pemeriksaan dan  pengujian

Kelembagaan dan Keahlian K3

1

PJK3

2

Organisasi

3

Pengesahan P2K3

4

Program Kerja

Program kerja untuk meningkatkan kualitas mutu dan lingkungan sudah dilakukan.

Undang-undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja  pasal 9 Permenaker no 4 tahun 1995 tentang PJK3 (Pasal 3 dan 4)

Kewenangan dan Undang-undang no 1 tahun tanggung jawab perlu 1970 tentang keselamatan kerja ditetapkan secara jelas.  pasal 5

-

Undang-undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja  pasal 10

Perlu mempertahankan dan meningkatkan  program kerja yang sudah ada terkait mutu dan lingkungan

Permenaker no 2 tahun 1987 tentang P2K3 serta tata cara  penunjukan Ahli K3. (Pasal 3) Undang-undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja

12

6

Ahli K3

Program kerja yang sudah dibuat Ahli K3 sebelumnya , sementara ini diambil alih oleh para anggota P2K3.

-

Undang-undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja

Penerapan SMK3

1.

Kebijakan Komitmen K3

dan

Sudah

ada

kebijakan Perlu

membuat UU No. 1 Tahun 1970, Bab X

yang menyangkut dengan kebijakanyang keselamatan kerja

spesifk Tentang Kewajiban Pengurus

terkait K3.

Pasal 14 point a dan b. PP No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3 pasal 7-8.

2

Penerapan SMK3

Sudah

dilaksanakan Melaksanakan

SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 Tentang

usaha dalam penerapan lebih maksimal.

Penerapan SMK3 pasal 10-13.

SMK3. 3.

Penghargaan K3

Penghargaan accident

pada

zero Mempertahankan prestasi tahun yang telah dicapai.

2012, 2013 dan 2014

Per-01/MEN/I/2007 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

13

6

Ahli K3

Program kerja yang sudah dibuat Ahli K3 sebelumnya , sementara ini diambil alih oleh para anggota P2K3.

-

Undang-undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja

Penerapan SMK3

1.

Kebijakan

dan

Sudah

Komitmen K3

ada

kebijakan Perlu

membuat UU No. 1 Tahun 1970, Bab X

yang menyangkut dengan kebijakanyang keselamatan kerja

spesifk Tentang Kewajiban Pengurus

terkait K3.

Pasal 14 point a dan b. PP No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3 pasal 7-8.

2

Penerapan SMK3

Sudah

dilaksanakan Melaksanakan

SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 Tentang

usaha dalam penerapan lebih maksimal.

Penerapan SMK3 pasal 10-13.

SMK3. 3.

Penghargaan K3

Penghargaan accident

pada

zero Mempertahankan prestasi tahun yang telah dicapai.

Per-01/MEN/I/2007 Tentang Pedoman Pemberian

2012, 2013 dan 2014

Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

13

B. Negatif No

Obyek

Foto Temuan

Analisa Temuan Bahaya

Saran

Dasar Hukum

Pembentukan divisi

Undang-Undang No.1 Tahun

K3 Secara Umum 1.

Safety induction kepada

Safety Induction bukan

 pekerja, mitra/

disampaikan oleh safety

Safety di PT. TOA

1970

subkontraktor,

karena belum dibentuk

Galva Industries.

kerja (BAB V Pembinaan,

 pengunjung/ tamu

divisi safety.

Pendidikan dan

Pasal 9)





Tentang

Keselamatan

 pelatihan bagi anggota divisi Safety terkait K3 di PT. TOA Galva Industries. 2.

Rambu/ marka/ safety

Rambu yang sudah tersedia

Melakukan pengadaan

Undang-Undang No.1 Tentang

sign

memiliki ukuran yang

rambu di setiap area

Keselamatan kerja Tahun 1970

terlalu kecil.

yang perlu adanya

(BAB X Kewajiban Pengurus,

rambu/safety sign dan

Pasal 14)



disesuaikan dengan ukuran. 

Evaluasi pemasangan rambu/safety sign mulai dari tempat  pemasangan dan ukurannya.

14

B. Negatif No

Obyek

Foto Temuan

Analisa Temuan Bahaya

Saran

Dasar Hukum

Pembentukan divisi

Undang-Undang No.1 Tahun

K3 Secara Umum 1.

Safety induction kepada

Safety Induction bukan

 pekerja, mitra/

disampaikan oleh safety

Safety di PT. TOA

1970

subkontraktor,

karena belum dibentuk

Galva Industries.

kerja (BAB V Pembinaan,

 pengunjung/ tamu

divisi safety.

Pendidikan dan

Pasal 9)





Tentang

Keselamatan

 pelatihan bagi anggota divisi Safety terkait K3 di PT. TOA Galva Industries. 2.

Rambu/ marka/ safety

Rambu yang sudah tersedia

Melakukan pengadaan

Undang-Undang No.1 Tentang

sign

memiliki ukuran yang

rambu di setiap area

Keselamatan kerja Tahun 1970

terlalu kecil.

yang perlu adanya

(BAB X Kewajiban Pengurus,

rambu/safety sign dan

Pasal 14)



disesuaikan dengan ukuran. 

Evaluasi pemasangan rambu/safety sign mulai dari tempat  pemasangan dan ukurannya.

14

3.

Alat Pelindung Diri

Tidak semua pekerja

Perlu dilakukan

Undang-Undang No.1 Tentang

(APD)

menggunakan APD yang

 pemerataan

Keselamatan kerja Tahun 1970

lengkap.

 penggunaan APD

(BAB X Kewajiban Pengurus,

 bukan hanya melihat

Pasal 14)



dari lingkungan kerja dimana pekerja tersebut melakukan aktifitas.

4.

Prosedur Kerja(SOP),

JSA belum terdapat

JSA

 pendokumentasian.



Pembuatan JSA untuk

Undang-Undang No.1 Tahun

semua proses kerja di

1970 (BAB III, S yarat-syarat

semua area kerja.

Keselamatan Kerja Pasal 4.

Kelembagaan dan Keahlian K3

1

P2K3

Sekertaris P2K3 sementara ini tidak ada, dan belum adanya pegawai ahli k3 yang baru bisa menjabat sekertaris P2K3

15

Perusahaan sebaiknya merekrut Ahli K3 secepatnya karena organisasi P2K3 diharuskan mempunyai sekertaris yang  bersertifikasi Ahli K3.

Permenaker no 2 tahun 1987 tentang P2K3 serta tata cara  penunjukan Ahli K3. (Pasal 3 ayat 2)

3.

Alat Pelindung Diri

Tidak semua pekerja

Perlu dilakukan

Undang-Undang No.1 Tentang

(APD)

menggunakan APD yang

 pemerataan

Keselamatan kerja Tahun 1970

lengkap.

 penggunaan APD

(BAB X Kewajiban Pengurus,

 bukan hanya melihat

Pasal 14)



dari lingkungan kerja dimana pekerja tersebut melakukan aktifitas.

4.

Prosedur Kerja(SOP),

JSA belum terdapat

JSA

 pendokumentasian.



Pembuatan JSA untuk

Undang-Undang No.1 Tahun

semua proses kerja di

1970 (BAB III, S yarat-syarat

semua area kerja.

Keselamatan Kerja Pasal 4.

Kelembagaan dan Keahlian K3

1

P2K3

Sekertaris P2K3 sementara ini tidak ada, dan belum adanya pegawai ahli k3 yang baru bisa menjabat sekertaris P2K3

Perusahaan sebaiknya merekrut Ahli K3 secepatnya karena organisasi P2K3 diharuskan mempunyai sekertaris yang  bersertifikasi Ahli K3.

Permenaker no 2 tahun 1987 tentang P2K3 serta tata cara  penunjukan Ahli K3. (Pasal 3 ayat 2)

Organisasi P2K3 sudah lama terbentuk dan disahkan oleh gubernur tetapi sudah tidak bisa dikatakan sah lagi karena tidak ada ahli k3 sebagai sekertaris

Perusahaan sebaiknya merekrut Ahli K3 secepatnya untuk mengisi kekososngan jabatan sekertaris

Undang-undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja

Belum adanya kerjasama dengan PJK3 pembinaan dalam meregenerasi Ahli K3 di perusahaan sehingga terjadinya kekosongan  jabatan Ahli K3 umum. Program kerja tidak terstruktur dan terencana sesuai dengan Undang Undang dan peraturan yang  berlaku. Tidak adanya Ahli K3 yang mengawasi pelaksanaan K3 di perusahaan.

Bekerja sama dengan Permenaker no 4 tahun 1995 PJK3 pembinaan dalam tentang PJK3 pasal 3. membina SDM yang  belum bersertifikasi.

15

2

PJK3

3

Program Kerja

4

Ahli K3

Sesegera mungkin merekrut ahli K3 umum untuk membuat program kerja terencana dan terimplementasikan Merekrut orang yang  berkompetensi dalam hal K3.

Permenaker no 2 tahun 1987 tentang P2K3 serta tata cara  penunjukan Ahli K3. (Pasal 2)

Peraturan Pemerintah no 50 tahun 2012 tentang SMK3  pasal 7 & 8

Permenaker no 2 tahun 1992 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli K3. PP no 50 tahun (Lampiran 1 bagian C)

2012

Penerapan SMK3

1.

Kebijakan Komitmen K3

dan

Kebijakan yang sudah ada,

Menyusun kebijakan K3

UU No. 1 Tahun 1970, Bab X

tidak dikhususkan ke ranah

secara tertulis dan

Tentang Kewajiban Pengurus

K3, lebih mengutamakan

ditandatangani oleh

Pasal 14 point a dan b.

16

2

PJK3

3

Program Kerja

4

Ahli K3

Organisasi P2K3 sudah lama terbentuk dan disahkan oleh gubernur tetapi sudah tidak bisa dikatakan sah lagi karena tidak ada ahli k3 sebagai sekertaris

Perusahaan sebaiknya merekrut Ahli K3 secepatnya untuk mengisi kekososngan jabatan sekertaris

Belum adanya kerjasama dengan PJK3 pembinaan dalam meregenerasi Ahli K3 di perusahaan sehingga terjadinya kekosongan  jabatan Ahli K3 umum. Program kerja tidak terstruktur dan terencana sesuai dengan Undang Undang dan peraturan yang  berlaku. Tidak adanya Ahli K3 yang mengawasi pelaksanaan K3 di perusahaan.

Bekerja sama dengan Permenaker no 4 tahun 1995 PJK3 pembinaan dalam tentang PJK3 pasal 3. membina SDM yang  belum bersertifikasi.

Sesegera mungkin merekrut ahli K3 umum untuk membuat program kerja terencana dan terimplementasikan Merekrut orang yang  berkompetensi dalam hal K3.

Undang-undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja Permenaker no 2 tahun 1987 tentang P2K3 serta tata cara  penunjukan Ahli K3. (Pasal 2)

Peraturan Pemerintah no 50 tahun 2012 tentang SMK3  pasal 7 & 8

Permenaker no 2 tahun 1992 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli K3. PP no 50 tahun (Lampiran 1 bagian C)

2012

Penerapan SMK3

1.

Kebijakan

dan

Komitmen K3

Kebijakan yang sudah ada,

Menyusun kebijakan K3

UU No. 1 Tahun 1970, Bab X

tidak dikhususkan ke ranah

secara tertulis dan

Tentang Kewajiban Pengurus

K3, lebih mengutamakan

ditandatangani oleh

Pasal 14 point a dan b.

16

 peningkatan produktivitas

pimpinan perusahaan. Kebijakan tersebut

PP no 50 tahun 2012 tentang

diinformasikan dan

SMK3 pasal 7&8

disebarluaskan ke setiap unit kerja. (poster, surat edaran, buku saku K3 dll) 2

Perencanan K3

Perencanaan yang ada tidak Membuat dikhususkan tetapi

dalam

hanya

Tingkat

penerapan

SMK3

Kurangnya

mengacu

menjadi kebijakan

 pelengkap kebijakan lain 3

K3 yang

perencanan

K3

pada Penerapan SMK3 pasal 9. secara

independen dan spesifik

penerapan Melaksakan SMK3 yang

SMK3.

PP no 50 tahun 2012 Tentang

terintegrasi dengan sistem manajemen

PP

No.

Tentang

50

Tahun

Penerapan

2012 SMK3

perusahaan  pasal 10-13.

yang kemudian dilakukan evaluasi secara

dan

perbaikan

berkala

setiap

tahunnya. Juga perlu dilakukan audit terhadap SMK3

yang

telah

dibentuk

baik

secara

internal perusahaan mapun eksternal. 4

Pemantauan

dan

Belum

dilakukannya Bekerja

17

sama

dengan

PP no 50 tahun 2012 tentang

 peningkatan produktivitas

pimpinan perusahaan. Kebijakan tersebut

PP no 50 tahun 2012 tentang

diinformasikan dan

SMK3 pasal 7&8

disebarluaskan ke setiap unit kerja. (poster, surat edaran, buku saku K3 dll) 2

Perencanan K3

Perencanaan yang ada tidak Membuat dikhususkan tetapi

dalam

hanya

K3 yang

Tingkat

penerapan

SMK3

Kurangnya

mengacu

menjadi kebijakan

 pelengkap kebijakan lain 3

perencanan

K3

pada Penerapan SMK3 pasal 9. secara

independen dan spesifik

penerapan Melaksakan SMK3 yang

SMK3.

PP no 50 tahun 2012 Tentang

terintegrasi dengan sistem manajemen

PP

No.

Tentang

50

Tahun

Penerapan

2012 SMK3

perusahaan  pasal 10-13.

yang kemudian dilakukan evaluasi secara

dan

perbaikan

berkala

setiap

tahunnya. Juga perlu dilakukan audit terhadap SMK3

yang

telah

dibentuk

baik

secara

internal perusahaan mapun eksternal. 4

Pemantauan

dan

Belum

dilakukannya Bekerja

sama

dengan

PP no 50 tahun 2012 tentang

17

Evaluasi K3

evaluasi

melalui

audit PJK3

internal maupun eksternal memantau secara berkala.

Audit sejauh

implementasi diperusahaan

18

untuk Penerapan SMK3 pasal 14 mana K3

Evaluasi K3

evaluasi

melalui

audit PJK3

internal maupun eksternal memantau secara berkala.

Audit sejauh

implementasi

untuk Penerapan SMK3 pasal 14 mana K3

diperusahaan

18

BAB IV PENUTUP A.

Kesimpulan

1) K3 Umum : PT. TOA Galva Industries dalam upaya pelaksanaan K3 sudah merujuk kepada peraturan Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Namun, perusahaan masih  perlu melakukan perbaikan untuk menyempurnakan program K3 yang sudah ada maupun yang belum ada. 2)

KELEMBAGAAN K3 : 

P2K3 dan pengesahannya 

Berdasarkan Permenaker no 4 tahun 1987 pasal 2, setiap tempat kerja dengan kriteria perusahaan memperkerjakan 100 orang atau lebih wajib membentuk P2K3. PT TOA Galva Industries memperkerjakan kurang lebih 800 orang sehingga wajib membentuk P2K3. Namun, Sekertaris P2K3 sementara ini tidak ada, dan belum adanya pegawai ahli k3

BAB IV PENUTUP A.

Kesimpulan

1) K3 Umum : PT. TOA Galva Industries dalam upaya pelaksanaan K3 sudah merujuk kepada peraturan Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Namun, perusahaan masih  perlu melakukan perbaikan untuk menyempurnakan program K3 yang sudah ada maupun yang belum ada. 2)

KELEMBAGAAN K3 : 

P2K3 dan pengesahannya 

Berdasarkan Permenaker no 4 tahun 1987 pasal 2, setiap tempat kerja dengan kriteria perusahaan memperkerjakan 100 orang atau lebih wajib membentuk P2K3. PT TOA Galva Industries memperkerjakan kurang lebih 800 orang sehingga wajib membentuk P2K3. Namun, Sekertaris P2K3 sementara ini tidak ada, dan belum adanya pegawai ahli k3 yang baru bisa menjabat sekertaris P2K3.



Organisasi P2K3 sudah lama terbentuk dan disahkan oleh gubernur tetapi sudah tidak bisa dikatakan sah lagi karena tidak ada ahli k3 sebagai sekertaris.



PJK3 Permenaker no 4 tahun 1995 tentang PJK3 (Pasal 3 dan 4) menyebutkan bahwa PJK3 yang melaksanakan kegiatan jasa K3 salah satunya adalah jasa pengujian dan pemeriksaan teknik dan  jasa pemeriksaan/pengujian dan atau pelayanan kesehatan kerja. PT TOA Galva Industries bekerja sama dengan PJK3 untuk membantu pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai dengan  peraturan

perundang-undangan.

PT

TOA

Galva

Industries

menggunakan jasa PJK3 dalam melakukan pemeriksaan dan  pengujian di bidang kelistrikan , penyalur petir dan peralatan elektronik, serta lingkungan kerja. Berdasarkan Permenaker no 4 tahun 1995 pasal 3 salah satu PJK3 tersebut yaitu perusahaan yang 19

memberikan jasa pembinaan K3. Belum adanya kerjasama dengan PJK3 pembinaan K3 dalam meregenerasi Ahli K3 di perusahaan sehingga terjadinya kekosongan jabatan Ahli K3 umum. 

Organisasi Semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan K3 berada di bawah Divisi ISO (International Standard Organization). Divisi ISO menangani semua pelaksanaan K3, mutu dan lingkungan.



Ahli K3 Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua pihak yang terkait dalam perusahaan di  bidang K3 harus ditetapkan dan diinformasikan. Tanggung jawab dan wewenang yang dilakukan oleh Ahli K3 sudah ditetapkan kepada Divisi ISO



Berdasarkan Permenaker no 2 tahun 1992 tentang tata cara  penunjukan kewajiban dan wewenang ahli K3 pasal 2 disebutkan  bahwa Menteri Tenaga Kerja atau pejabat  berwenang

menunjuk

ahli

K3

pada

yang ditunjuk

tempat

kerja

yang

memperkerjakan tenaga kerja lebih dari 100 orang. PP no 50 tahun 2012 (Lampiran 1 bagian C) juga menyebutkan bahwa dalam  penyediaan sumber daya manusia, perusahaan harus membuat  prosedur pengadaan secara efektif melalui pengadaan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan memiliki kompetensi kerja serta kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan melalui sertifikat K3 yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Namun, PT TOA Galva Industries tidak memiliki Ahli K3 umum yang mengawasi secara langsung pelaksanaan K3 di tempat kerja. 3) Penerapan SMK3 belum terlaksana.

20

B.

Saran

1)

K3 secara umum : 

Pembentukan divisi Safety di PT. TOA GALVA INDUSTRIES.



Pendidikan dan pelatihan bagi anggota divisi Safety terkait K3 di PT. TOA GALVA INDUSTRIES.



Evaluasi pemasangan rambu/safety sign mulai dari tempat  pemasangan dan ukurannya.



Perlu dilakukan pemerataan penggunaan APD bukan hanya melihat dari lingkungan kerja dimana pekerja tersebut melakukan aktifitas.



Pembuatan JSA untuk semua proses kerja di semua area kerja.

2) Kelembagaan K3 

Perusahaan sebaiknya merekrut Ahli K3 secepatnya karena organisasi

P2K3

diharuskan

mempunyai

sekertaris

yang

 bersertifikasi Ahli K3 

Sesegera mungkin merekrut ahli K3 umum untuk membuat  program kerja terencana dan terimplementasikan



Merekrut orang yang berkompetensi dalam hal K3.



Membentuk

koordinasi

dengan

unit

kerja

lain

sebagai

 perpanjangan tangan dari pelaksanaan K3 di RS; Menambah SDM yang kompeten di bidang K3 3) Penerapan SMK3 

Menyusun kebijakan K3 secara tertulis dan ditandatangani oleh  pimpinan perusahaan. Kebijakan tersebut diinformasikan dan disebarluaskan ke setiap unit kerja. (poster, surat edaran, buku saku K3 dll)



Membentuk SMK3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen  perusahaan yang kemudian dilakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala setiap tahunnya. Juga perlu dilakukan audit terhadap SMK3 yang telah dibentuk baik secara internal  perusahaan mapun eksternal.

21