Laporan Lengkap
July 4, 2018 | Author: Syaiful Islam | Category: N/A
Short Description
Download Laporan Lengkap...
Description
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TANGERANG SELATAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KPPN SEMARANG II TAHUN ANGGARAN 2010 GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT Diajukan oleh: FATQUR HIDAYAT NPM: 07310003459
Mahasiswa Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Kebendaharaan Kebendaharaan Negara
Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat Dinyatakan Lulus Program Diploma III Keuangan
Tahun 2010
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TANGERANG SELATAN
PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PKL
NAMA
: FATQUR HIDAYAT
NOMOR POKOK MAHASISWA : 07310003459 07310003459 BIDANG LAPORAN PKL
: PERENCANAAN ANGGARAN
JUDUL LAPORAN PKL
: TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KPPN SEMARANG II GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya laporan PKL ini adalah hasil tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin atau tiru, tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Bila terbukti saya melakukan kegiatan plagiarisme saya siap dinyatakan tidak lulus dan dicabut gelar yang telah diberikan.
Tangerang Selatan, Juli 2010 2010 Yang memberi pernyataan,
Fatqur Hidayat
ii
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TANGERANG SELATAN
PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PKL
NAMA
: FATQUR HIDAYAT
NOMOR POKOK MAHASISWA : 07310003459 07310003459 BIDANG LAPORAN PKL
: PERENCANAAN ANGGARAN
JUDUL LAPORAN PKL
: TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KPPN SEMARANG II GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya laporan PKL ini adalah hasil tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin atau tiru, tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Bila terbukti saya melakukan kegiatan plagiarisme saya siap dinyatakan tidak lulus dan dicabut gelar yang telah diberikan.
Tangerang Selatan, Juli 2010 2010 Yang memberi pernyataan,
Fatqur Hidayat
ii
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TANGERANG SELATAN
TANDA PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
NAMA
: FATQUR HIDAYAT
NOMOR POKOK MAHASISWA : 07310003459 07310003459 DIPLOMA III KEUANGAN SPESIALISASI
: KEBENDAHARAAN NEGARA
BIDANG LAPORAN PKL
: PERENCANAAN ANGGARAN
JUDUL LAPORAN PKL
: TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KPPN SEMARANG II GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
Mengetahui
Menyetujui
Kepala Bidang Akademis
Dosen Pembimbing,
Pendidikan Akuntan,
Dra. Lies Sunarmintyastuti, M.M.
Haris Premadi, S.T.
NIP 195705201982022001 195705201982022001
NIP 060092632
iii
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TANGERANG SELATAN
PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
NAMA
: FATQUR HIDAYAT
NOMOR POKOK MAHASISWA : 07310003459 07310003459 DIPLOMA III KEUANGAN SPESIALISASI
: KEBENDAHARAAN NEGARA
BIDANG LAPORAN PKL
: PERENCANAAN ANGGARAN
JUDUL LAPORAN PKL
: TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KPPN SEMARANG II TAHUN ANGGARAN 2010 GUNA
MENINGKATKAN
PELAYANAN
KEPADA MASYARAKAT
Tangerang Selatan, Agustus 2010
1. ………………………….. Haris Premadi, S.T. NIP 060092632
Penilai I/Pembimbing
2. ………………………….. M. Sutarsa, S.Sos. NIP 195106031975071001 195106031975071001
Penilai II
iv
KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Assalamualaikum Wr. Wb, Segala puja dan puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, sesuai dengan tujuan dan jadwal yang direncanakan. direncanakan. Dalam menulis laporan ini, Penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Bantuan-bantuan yang sangat diperlukan oleh Penulis guna menyelesaikan laporan ini diberikan dalam bentuk bantuan moral maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini Penulis juga akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1.
Bapak dan Ibu tercinta, Penulis sebagai anak yang selama ini telah banyak merepotkan, sering membuat kesal, sulit diatur, ingin mengucapkan terima kasih untuk semua kasih sayang yang selama ini diberikan. Dengan kerja keras Bapak dan Ibu, saya tidak akan menjadi apa-apa. Seluruh jasa-jasamu tidak akan pernah Penulis lupakan selama-lamanya.
2.
Syaiful Islam, Kakakku satu-satunya yang telah tel ah banyak berkorban dan membantu saya dengan tulus. Terimakasih telah membantu dalam penyusunan laporan PKL ini dengan penyediaan fasilitas-fasilitas yang Penulis butuhkan.
3.
Keluarga besar Om Harin yang member semangat dan dukungan yang sangat membantu Penulis untuk memperoleh semangat bekerja.
v
4.
Bapak Haris Premadi selaku pembimbing dalam penulisan Laporan PKL yang
4.
Bapak Haris Premadi selaku pembimbing dalam penulisan Laporan PKL yang telah memberikan banyak masukan dan saran serta koreksi-koreksi bagi kesempurnaan Laporan PKL ini.
5.
Bapak Kusmanadji, selaku Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
6.
Ibu Dra. Lies Sunarmintyastuti, M.M., selaku kepala bidang akademis pendidikan akuntan.
7.
Seluruh dosen Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang selama ini telah mengajarkan banyak hal kepada Penulis dengan tulus dan sepenuh hati.
8.
Bapak Sardjito, selaku Kepala KPPN Semarang II beserta para K epala Seksi.
9.
Mas Alam, Mbak Siam, Mbak Harni, Pak Yazid, dan segenap pegawai KPPN Semarang II yang telah memberikan bantuan kepada Penulis.
10. Teman-teman di Bokis Nation (Pondok Bokis) yang telah berbagi suka dan duka selama setu, dua, dan tiga tahun dengan Penulis, Mbah Iyong, Tatak, , Tomy, Dika, Sidiq, Ndoli, Mas Sukono, Tupu, Kak Jo, Johan, Iwan, Mimi, Mas Cendana, Gerith, Gugun, Bombot, Agus. Bersama kalian Penulis telah menemukan keluarga baru yang sangat membantu Penulis selama dalam perantauan untuk belajar. 11. Teman-teman PKL di KPPN Semarang II, Mimi, Deka, dan Syeh Uqie yang telah memberikan banyak bantuan serta kerjasama selama melaksanaan PKL. Masamasa PKL ini tidak akan pernah Penulis lupakan dan akan selalu menjadi kenangan yang terindah. 12. Seluruh rekan-rekan Kebendaharaan Negara untuk kebersamaan yang terjalin sangat erat dan memberi kesan yang sangat menyenangkan. vi
13. Semua pihak yang turut membantu penyelesaian laporan ini yang tidak dapat
13. Semua pihak yang turut membantu penyelesaian laporan ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Dalam menyusun Laporan PKL ini, penulis telah mencurahkan segala kemampuan dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi tentu saja Penulis sadar akan adanya kekurangan-kekurangan yang dilakukan dalam penyusunan tersebut. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun akan sangat membantu Penulis guna menjadikan Laporan PKL ini menjadi lebih baik. Akhirnya Penulis berharap Laporan PKL yang disusun ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum Wr. Wb. Tangerang Selatan, Juli 2010 Penulis
Fatqur Hidayat
vii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL………………………… ......................................................
i
PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PKL…… ........................……………
ii
PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN……………… ..
iii
PERNYATAAN LULUS DARI DOSEN PENILAI........…………………… ......
iv
KATA PENGANTAR…………………………………………………………….
v
DAFTAR ISI………………………………………………………………........... viii DAFTAR TABEL...................................................................................................
x
DAFTAR LAMPIRAN…………………………...............................................…
xi
BAB I : PENDAHULUAN…………………...........................................………
1
A. Latar Belakang Masalah……… .................................................…………
1
B. Tujuan Penulisan…....................................…………………………
3
C. Pembatasan Masalah…………………..................................………
3
D. Metode Penelitian……………………………… ..............................
4
E. Sistematika Penulisan………..……………… ..............................…
4
BAB II : DATA DAN FAKTA.…......... ...........................................................…
6
A. Profil KPPN Semarang II...................................................................
6
B. Data-Data Keuangan KPPN Semarang II...... ....................................
9
BAB III : LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN………… ....................... 13 A. Landasan Teori............................................................................................ 13 1. Dasar Hukum............ ...................................................................... 13
viii
2. Pengertian Umum....................................... .................................... 14
2. Pengertian Umum....................................... .................................... 14 3. Pengertian Penyusunan DIPA............................... .......................... 15 4. Pedoman Umum Penyusunan DIPA........................... .................... 16 5. Penyusunan DIPA........................................................ ................... 17 A. Pembahasan Masalah...................................................................... ... 19 BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN… ............................................................... 27 A. Simpulan………………………………………… ....................…… 27 B. Saran………….………………………… .................……………… 28 DAFTAR PUSTAKA……………………………………………… .........……… 30 LAMPIRAN-LAMPIRAN………………………………………………… .....… 31
ix
DAFTAR TABEL
DAFTAR TABEL
Tabel II.1
: Struktur Organisasi……………………………………….......
8
Tabel II.2
: SDM KPPN Semarang II…….……………………………….
8
Tabel II.3
: Jumlah Pelaksana per Seksi…………….…………………….
9
Tabel II.4
: DIPA KPPN Semarang II Tahun Anggaran 2010……………
10
Tabel II.5
: Data Peralatan Perkantotan KPPN Semarang II……………..
11
Tabel III.1
: Revisi 4 POK, Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor……….
21
Tabel III.2
: Revisi 2 POK, Belanja Modal Peralatan dan Mesin....……….
24
Tabel III.3
: Revisi 2 POK, Pemeliharaan Printer................................…….
26
x
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
: Pengesahan Revisi DIPA I KPPN Semarang II TA. 2010 beserta rincian POK
Lampiran 2
: Pengesahan POK DIPA KPPN Semarang II
Lampiran 3
: Pengesahan Revisi 2 POK DIPA KPPN Semarang II TA. 2010
Lampiran 4
: Pengesahan Revisi 3 POK DIPA KPPN Semarang II TA. 2010
Lampiran 5
: Pengesahan Revisi 4 POK DIPA KPPN Semarang II TA. 2010
Lampiran 6
: Pengesahan Revisi DIPA Ke-3
Lampiran 7
: Pengesahan Revisi 5 POK DIPA KPPN Semarang II TA. 2010
xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemerintah Republik Indonesia memiliki tugas untuk mencapai tujuan nasional sesuai yang tetera dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan berlandaskan prinsip Pancasila. Tujuan-tujuan nasional tersebut antara lain mewujudkan kehidupan berbangsa yang adil dan sejahtera, pemerataan pembangunan, keamanan, dan ketertiban serta menjamin kedudukan hukum bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan negara tersebut segala kemampuan harus dilakukan dengan saling terkoordinasi dan perlu juga partisipasi dari masyarakat. Pemerintah adalah ujung tombak dari pemerintahan di Indonesia. Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, berbagai kebijakan dan peraturan dikeluarkan. Pada tahun 2004 Kementerian Keuangan (saat itu masih dengan nama Departemen Keuangan), melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan. Refomasi birokrasi tersebut mencakup penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen SDM. Direktorat Jenderal Perbendaharan, yang merupakan instansi vertical di bawah naungan Kementerian Keuangan juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan mendukung reformasi 1
2
birokrasi tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
2
birokrasi tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah dengan membentuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan. Diharapkan dengan adanya KPPN Percontohan, pelayanan perbendaharaan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, akurat serta transparan dan akuntabel. Dalam kaitannya dengan KPPN Percontohan tersebut, KPPN Semarang II merupakan satu bagian dari sekian banyak KPPN Percontohan yang ada di Indonesia. KPPN Semarang II sebagai KPPN Percontohan merupakan salah satu satuan kerja yang aktif dalam menggerakkan roda reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Hal ini tercermin dengan terus dilakukannya upaya peningkatan pelayanan perbendaharaan kepada masyarakat. Bidang yang ada dalam lingkup pelayanan KPPN adalah menyediakan pelayanan pencairan dana, penatausahaan penerimaan negara, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban atas APBN. Untuk dapat memenuhi kriteria pelayanan yang cepat, akurat, tanpa biaya dan prosesnya dilakukan secara transparan, KPPN sebagai satker juga membutuhkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) guna menunjang kegiatan pelayanan sehari-hari. Oleh karena itu KPPN juga perlu menyusun DIPA satker agar segala kebutuhan yang diperlukan dapat dipenuhi, sehingga pelayanan dapat dilakukan sesuai kriteria pelayanan yang tertera di atas. Dengan dasar itulah, penulis mencoba untuk menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul
“TINJAUAN
ATAS PENYUSUNAN DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN KPPN SEMARANG II GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT”.
3
B. Tujuan Penulisan
3
B. Tujuan Penulisan
Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan Laporan PKL ini adalah: 1. Untuk memenuhi sebagian dari syarat dinyatakan lulus dari Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Kebendaharaan Negara pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. 2. Untuk menambah pengetahuan tentang dunia kerja serta mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. 3. Mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai penyusunan DIPA pada KPPN Semarang II. 4. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam penyusunan DIPA serta keterkaitannya dengan kinerja pelayanan di KPPN Semarang II. 5. Memberikan masukan dalam bentuk kritik dan saran guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan DIPA yang kaitannya dengan peningkatan pelayanan KPPN Semarang II kepada
stakeholder .
C. Pembatasan Masalah
Dalam penulisan Laporan (Praktik Kerja Lapangan) PKL ini penulis memberikan batasan-batasan permasalahan, yaitu membahas tentang penyusunan DIPA KPPN Semarang II untuk tahun anggaran 2010. Selain itu penulis juga akan membahas permasalahan yang ada serta mengaitkannya dengan kinerja pelayanan yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur. Ruang lingkup yang akan dibahas berkaitan dengan penyusunan DIPA tersebut meliputi alokasi DIPA KPPN Semarang II tahun anggaran 2010, revisi-revisi yang dilakukan terhadap DIPA tersebut, masalah-
4
masalah dalam penyusunan DIPA tersebut beserta solusi-solusi yang dapat diambil
4
masalah dalam penyusunan DIPA tersebut beserta solusi-solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. D. Metode Penelitian
Dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, penulis menggunakan dua metode untuk memperoleh dan menganalisis data, yaitu : 1. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber kepustakaan yang sesuai dengan pokok bahasan baik berupa buku literatur, artikel, maupun peraturan perundangan yang berlaku. Dengan metode ini diharapkan informasi yang disajikan dalam laporan ini dapat teruji kebenarannya sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Selain itu, dengan menggunakan metode ini penulis juga berharap agar dapat memperoleh pemecahan dari masalah-masalah yang timbul. 2. Metode Observasi Metode Observasi dilakukan dengan mendatangi langsung instansi bersangkutan, dalam hal ini KPPN Semarang II, yang merupakan lokasi tempat penulis melakukan PKL. Kemudian, di tempat PKL tersebut penulis mulai mengumpulkan data-data yang diperlukan serta melakukan pengamatan terhadap obyek-obyek yang berkaitan dengan penyusunan DIPA. Data yang diperoleh berupa catatan, laporan, dokumen, maupun data-data pembantu yang relevan. Dengan menggunakan data-data inilah Laporan Praktik Kerja Lapangan Penulis di KPPN Semarang II disusun. E. Sistematika Penulisan
Bab I Pendahuluan
5
Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul,
5
Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam laporan. Bab II Data dan Fakta Pada bab ini penulis akan menguraikan landasan teori yang mendukung dalam penulisan laporan PKL antara lain pengertian RKA-KL dan DIPA, proses dan prosedur penyusunan DIPA, dasar-dasar hukum penyusunan DIPA, peraturan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan DIPA, serta kondisi, data dan fakta yang terjadi di lapangan. Bab III Landasan Teori dan Pembahasan Pada bab ini penulis akan mencantumkan dan membahas berbagai masalah yang timbul dalam penyusunan DIPA KPPN Semarang II serta menganalisa permasalahan tersebut. Pembahasan dan analisa tersebut dilakukan berdasarkan data, fakta dan kondisi yang diperoleh oleh Penulis selama menjalani PKL. Bab IV Penutup Dalam bab ini penulis akan berusaha menyusun kesimpulan mengenai uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta tak lupa memberikan masukan yang membangun guna memecahkan permasalahan yang timbul.
BAB II DATA DAN FAKTA
A. Profil KPPN Semarang II. 1. Keadaan geografis.
KPPN Semarang II beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 34 Semarang, berbagi gedung dengan KPPN Semarang I. Gedung tempat KPPN Semarang II berada juga berlokasi dalam satu kompleks dengan Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) Semarang Timur. Selain itu, Lokasi KPPN Semarang II berada kurang lebih 500 meter kearah Timur dari icon kota Semarang, Simpang Lima. 2. Visi dan misi.
Demi mewujudkan pelayanan prima kepada
stakeholder
sesuai tugas pokok dan
fungsinya, KPPN Semarang II memiliki visi dan misi serta motto dan janji layanan yang menjadi prinsip pelayanan. Visi yang dimiliki KPPN Semarang II adalah “menjadi pelaksana fungsi Bendahara Umum Negara di daerah yang professional, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan pelayanan prima”. Sedangkan misi yang di emban oleh para pegawai KPPN Semarang II yaitu: 1. Menjamin terlaksananya kegiatan pencairan dana APBN di KPPN Semarang
6
7
2. Mengelola penerimaan negara secara professional dan akuntabel
7
2. Mengelola penerimaan negara secara professional dan akuntabel 3. Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN secara akurat dan tepat waktu Kemudian motto yang dimiliki adalah “Menunjukkan bukti bukan sekedar janji”, sedangkan janji layanannya adalah “Memberikan Pelayanan Terbaik, Cepat, Tepat, dan transparan Tanpa Biaya dan Imbalan”. 4. Wilayah kerja.
Sesuai dengan tupoksinya, wilayah kerja KPPN Semarang II meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kota Salatiga. Dalam wilayah kerja tersebut, KPPN Semarang II memberikan pelayanan kepada 110 satuan kerja. KPPN Semarang II juga bekerjasama dengan beberapa Bank Persepsi dan Bank Defisa Persepsi sebagai mitra kerja. Bank-bank tersebut berjumlah 28 bank yang terdiri dari 23 bank sebagai Bank Persepsi dan 5 bank sebagai Bank Defisa Persepsi. 5. Struktur Organisasi
KPPN Semarang II memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 3 seksi dan 1 subbagian umum. Tiga seksi yang dibawahi tersebut yakni seksi pencairan dana, seksi bank/giro pos, serta seksi verifikasi dan akuntansi. Masing-masing seksi memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang masih terkait dengan seksi-seksi lain dan tentu saja dengan subbagian umum. Dengan koordinasi dan kerjasama yang baik, KPPN Semarang II telah berhasil menjadi juara II KPPN Terbaik se-Indonesia untuk tahun 2010 ini dari segi pelayanan kepada masyarakat.
8
Kepala Kantor
Tabel II.1
8
Tabel II.1
Kepala Kantor Sardjito S. Sos.
Struktur Organisasi Sub Bagian Umum Yazidillah B.Sc.
Seksi Pencairan Dana
Seksi Bank / Giro Pos
Wahyu Harmono S.E.
Drs. Machmud
Seksi Verifikasi & Akuntansi Mochtar Mudzakir
Sumber: Profil KPPN Semarang II
Secara keseluruhan jumlah pegawai di KPPN Semarang II adalah sebanya 34 orang. Namun dari 34 orang pegawai tersebut, hanya 30 orang yang aktif bekerja di KPPN Semarang II, karena 3 orang lainnya sedaang menjalani tugas belajar. Pegawai dengan golongan IV di KPPN Semarang II hanya ada 1 orang. Mayoritas pegawai bergolongan III, yaitu sebanyak 26 orang, sedangkan sisanya sebanyak 7 orang pegawai masih bergolongan II. Berikut ini tabel tentang jumlah pegawai berdasar golongan dan pendidikan. Tabel II.2 Sumber Daya Manusia KPPN Semarang II Menurut Golongan : Golongan IV :
1 Orang
Menurut Pendidikan : S2 :
0 Orang
Golongan III
:
26 Orang
S1/D4
:
19 Orang
Golongan II
:
7 Orang
DIII
:
8 Orang
Golongan I
:
0 Orang
DI
:
4 Orang
SMU
:
3 Orang
SMP
:
0 Orang
:
34 Orang
Jumlah
:
34 Orang Jumlah
Sumber: Pofil KPPN Semarang II
9
Untuk pembagian jumlah pegawai pada masing-masing seksi, 12 pegawai belum
9
Untuk pembagian jumlah pegawai pada masing-masing seksi, 12 pegawai belum termasuk kepala seksi berada di seksi Pencairan Dana. Lima orang pegawai berada di seksi Bank/Giro Pos, enam orang di seksi Verifikasi dan Akuntansi, dan selebihnya sebanyak tujuh orang berada di Subbagian Umum. Berikut ini adalah tabel yang berisi tentang rincian jumlah pegawai berdasarkan masing-masing seksi. Tabel II.3 Jumlah Pelaksana per Seksi Seksi Sub Bag Umum Seksi Pencairan Dana Seksi Bank/Giro Pos Seksi Verifikasi dan Akuntansi
Jumlah 7 Orang 12 Orang 5 Orang 6 Orang
Sumber : Profil KPPN Semarang II
B. Data-Data Keuangan KPPN Semarang II
Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, KPPN Semarang II memiliki dokumen pelaksanaan anggaran yang kemudian disebut dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPPN Semarang II. Dengan berdasarkan DIPA itulah, disusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang menjadi acuan dalam melaksanakan segala kegiatan selama 1 tahun anggaran. Dalam satu tahun anggaran 2010, KPPN Semarang II memiliki dua program yaitu Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik dan Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Negara. Dari dua program tersebut, terdapat empat kegiatan dan 19 subkegiatan yang berbeda. Keempat kegiatan tersebut diantaranya pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan; penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran; dan
10
penatausahaan anggaran, penyelenggaraan perbendaharaan (untuk Program Penerapan
10
penatausahaan anggaran, penyelenggaraan perbendaharaan (untuk Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik). Satu kegiatan lainnya adalah pengelolaan dan pengendalian anggaran (untuk program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Negara). Tabel II.4 DIPA KPPN SEMARANG II TAHUN ANGGARAN 2010 Satuan Kerja :
(015.08.451547)
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II
Lokasi
(03.51)
Kota Semarang
:
(ribuan rupiah) Kode
01.01.09 0001
URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
Perhitungan T.A. 2010 Vol
PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
Jumlah
2,360,129
PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN
13,0 bulan
1,392,414
PEMBAYARAN GAJI, LEMBUR, HONORARIUM DAN VAKASI
13,0 bulan
1,392,414
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
12,0 bulan
687,215
00026
POLIKLINIK/OBAT-OBATAN (TERMASUK HONORARIUM DOKTER DAN PERAWAT)
12,0 bulan
14,220
00034
PENGADAAN TOGA/PAKAIAN KERJA SOPIR/PESURUH/PERAWAT/DOKTER/SATPAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA
1,0 tahun
1,600
00087
PERTEMUAN/JAMUAN/DELEGASI/MISI/TAMU
12,0 bulan
17,280
00094
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN/KEARSIPAN/DOKUMENTASI
12,0 bulan
9,250
00205
PERAWATAN GEDUNG KANTOR
12,0 bulan
167,211
00256
PERBAIKAN PERALATAN KANTOR
12,0 bulan
61,915
00926
PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR
12,0 bulan
7,000
01138
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 /6 /10
12,0 bulan
16,350
02005
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2
12,0 bulan
3,000
02007
LANGGANAN DAYA DAN JASA
12,0 bulan
18,240
04863
OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN
1,0 tahun
371,149
PENGADAAN SUPLIES KOMPUTER
1,0 tahun
130,000
12,0 bulan
280,500
2,0 keg
2,500
00001 0002
0036 00057
PENATAUSAHAAN ANGGARAN, PENYELENGGARAAN PERBENDAHARAAN PEMBINAAN DAN EVALUASI HASIL-HASIL PEMERIKSAAN (LHP) DAN TINDAK LANJUT
00116
PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1,0 tahun
136,000
00728
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/WORKSHOP/DISEMINASI/SEMINAR/PUBLIKASI
12,0 bulan
136,000
01436
PENYUSUNAN RENJA KL DAN ANGGARAN
0,1 keg
6,000
01.01.21 0043
PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELUARAN NEGARA
169,025
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN
12,0 bulan
169,025
00117
PERENCANAAN/IMPLEMENTASI/PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
12,0 bulan
20,125
00304
PENGELOLAAN PELAKSANAAN ANGGARAN
12,0 bulan
24,000
01008
PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG OPERASIONAL
1,0 tahun
124,900
Sumber: KPPN Semarang II
11
Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, para pegawai KPPN Semarang II
11
Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, para pegawai KPPN Semarang II menggunakan berbagai macam peralatan perkantoran. Untuk itu, selain data tentang DIPA KPPN Semarang II, kita perlu mengetahui data mengenai keseluruhan dari peralatan kantor yang ada di KPPN Semarang II. Peralatan-peralatan kantor tersebut diantaranya mesin fotokopi, pendingin ruangan (AC), tabung pemadam api, faksimili, computer (PC), laptop, genset, printer, UPS, serta pesawat telepon. Dengan mengetahui data peralatan-peralatan tersebut, kita dapat mengetahui sejauh mana ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang tugas pokok dan fungsi KPPN Semarang II. Berikut ini adalah tabel data peralatan kantor KPPN Semarang II. Tabel II.5 Data Peralatan Perkantoran KPPN Semarang II NO.
JENIS / TYPE
1. 2. 3.
Mesin Fotokopi AC Window AC Split
4. 5. 6. 7.
AC Standing Floor Tabung Pemadam Api Faksimili Peralatan Komputer (PC)
8.
Laptop
9. 10.
Genset Printer
11.
UPS
12.
Pesawat Telepon Telepon PABX JUMLAH
TAHUN PENGADAAN
KONDISI
JUMLAH (UNIT)
2005 2005 2007 2008 2008 2007 2005 2005 2007 2008 2007 2008 2005 2005 2007 2005 2007 2008 2005 2005
Rusak Berat Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
1 7 2 1 2 4 2 22 9 3 2 1 1 16 7 1 1 2 5 1
-
-
90
12
Pada pelaksanaan DIPA KPPN Semarang II tahun anggaran 2010, banyak
12
Pada pelaksanaan DIPA KPPN Semarang II tahun anggaran 2010, banyak dilakukan revisi-revisi yang mencerminkan bahwa kurang baiknya perencanaan dan penyusunan anggaran pada tahun 2009. Karena DIPA untuk tahun anggaran 2010 harus mulai disusun pada tahun anggaran sebelumnya, yaitu tahun 2009. Dari pengamatan yang dilakukan oleh Penulis, dalam penyusunan DIPA KPPN Semarang II terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut berasal dari internal KPPN Semarang II sendiri serta dari eksternal. Kendala-kendala tersebut diantaranya: 1. Penyelesaian Konsep DIPA KPPN yang cepat namun masih kurang matang mengakibatkan sering dilakukannya revisi. 2. Jumlah pegawai yang tertera dalam RKA-KL dan Konsep DIPA yang tidak berdasarkan kenyataan. 3. Kurang memperhatikan skala prioritas dalam melakukan perencanaan dan penganggaran. 4. Terdapat anggaran belanja pemeliharaan peralatan perkantoran yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.
BAB III LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN
A. Landasan Teori 1. Dasar hukum.
Dalam menyusun Laporan PKL ini, Penulis menggunakan beberapa dasar hukum. Dasar hukum tersebut merupakan landasan atau dasar dari segala tulisan yang ada dalam laporan ini, dasar hukum yang digunakan meliputi: a. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. b. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. c. Peraturan Presiden nomor 51 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010. d. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010. e. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas.
13
14
2. Pengertian umum.
14
2. Pengertian umum.
Dalam Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), akan dijumpai beberapa pengertian yang perlu kita ketahui maknanya, diantaranya: a. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2004, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. b. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2004 juga dapat kita temui pengertian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. c. Selain itu, berdasarkan PMK nomor 134/PMK.06/2005 tahun 2005 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dapat diartikan sebagai dokumen pelaksanaan anggara yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. d. Konsep DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disampaikan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau oleh Satker yang belum mendapat pengesahan
15
dari Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk DIPA Pusat dan Kepala Kanwil
15
dari Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk DIPA Pusat dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk DIPA Daerah. e. Bagan Akun Standar (BAS) adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. f. Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) adalah dokumen anggaran yang memuat alokasi anggaran per Satuan Kerja berdasarkan Kegiatan dan Indikator Keluaran yang secara nyata kegiatannya beralokasi di daerah. SRAA memuat kutipan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN sesuai dengan Satuan Kerja di daerah. 3. Pengertian penyusunan DIPA.
Penyusunan DIPA dapat diartikan seperti yang tersirat dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 pasal 14 sebagai suatu usaha Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengan menguraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan, rencana penarikan dana, serta pendapatan yang diperkirakan. Dari uraian pengertian tersebut, kita dapat mengetahui secara jelas isi dari DIPA yang akan disusun oleh Kementerian/Lembaga. Penyusunan DIPA merupakan satu bagian dari rangkaian usaha untuk memperoleh DIPA yang siap digunakan oleh satuan kerja, sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran. Selain itu juga perlu diketahui bahwa penyusunan DIPA merupakan langkah awal dari rangkaian kegiatan tersebut setelah terbitnya RKA-KL. Jadi apabila dalam penyusunan DIPA terjadi kesalahan dan tidak terdeteksi, maka
16
pada proses-proses berikutnya juga sudah pasti terdapat kesalahan. Untuk itu dalam
16
pada proses-proses berikutnya juga sudah pasti terdapat kesalahan. Untuk itu dalam menyusun DIPA harus selalu memperhatikan segala aspek yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang maksimal. 4. Pedoman umum penyusunan DIPA.
Di dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa suatu tahun anggaran dapat dimulai dengan dilakukannya penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran ini kemudian disebut dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) masing-masing. Untuk DIPA dan RKAKL tahun anggaran 2010, peraturan yang digunakan sebagai acuan untuk menyusun kedua
dokumen
tersebut
adalah
Peraturan
Menteri
Keuangan
nomor
119/PMK.02/2009 tentang “Petunjuk Penyusu nan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010”. DIPA disusun dengan memuat beberapa hal, diantaranya sasaran, fungsi, program, serta rincian kegiatan anggaran yang disediakan termasuk rencana penarikan dana yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Dalam menyusun DIPA perlu memperhatikan beberapa hal penting, yaitu: a. Kejelasan fungsi dan kewenangan b. Mekanisme saling uji dalam kesetaraan
17
c. Pemberian keleluasaan kepada Pengguna Anggaran
17
c. Pemberian keleluasaan kepada Pengguna Anggaran d. Penerapan transparansi dan akuntabilitas belanja pemerintah Selain memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, dalam menyusun DIPA juga perlu memperhatikan kelengkapan dokumen, kesesuaian prosedur, kesesuaian dengan BAS, serta kebenaran data yang digunakan dalam menyusun DIPA tersebut. Dengan demikian diharapkan DIPA yang telah selesai disusun merupakan DIPA yang memiliki tingkat kemungkinan revisi yang paling kecil. 5. Penyusunan DIPA.
Penyusunan DIPA dimulai dengan pembuatan RKA-KL dan DIPA Kementerian Negara/Lembaga oleh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk instansi yang dipimpinnya. RKA-KL tersebut disusun berdasarkan pagu sementara ang ditetapkan Menteri Keuangan dengan mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Negara/Iembaga dengan menggunakan pendekatan Penganggaran Terpadu, Kerangka pengeluaran jangka Menengah, dan Penganggaran Berbasis Kinerja dan RKA-KL tersebut dibahas bersama antara Kementerian Negara /Lembaga dan komisi terkait di DPR. Hasil pembahasan tersebut menjadi dasar penyusunan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja (RAB) Pemerintah Pusat. Berikutnya RKA-KL tersebut ditelaah dan hasilnya akan menjadi dasar penyusunan Satuan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dijabarkan lebih lanjut untuk tiap-tiap satuan kerja menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK). SAPSK tersebut merupakan lampiran Perpres Rincian Anggaran Belanja (RAB) Pemerintah Pusat yang menjadi dasar bagi penyusunan dan pengesahan DIPA.
18
Tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 119/PMK.02/2009 untuk
18
Tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 119/PMK.02/2009 untuk memenuhi kelengkapan penyusunan DIPA, ada beberapa bagian dari DIPA tersebut yang harus ada, yaitu: a. Konsep DIPA Konsep DIPA yang telah disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sekurangkurangnya memuat: 1. Pagu anggaran yang dialokasikan 2. Sasaran yang hendak dicapai 3. Fungsi, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan 4. Rencana penarikan dana yang akan dilakukan 5. Pendapatan yang diperkirakan dapat dipungut Kemudian Konsep DIPA tersebut harus disusun berdasarkan klasifikasiklasifikasi, yaitu: 1. Fungsional yang dirinci sampai dengan subkegiatan 2. Organisasi yang dirinci sampai dengan satuan kerja 3. Ekonomi yang dirinci sampai dengan jenis belanja Konsep DIPA tersebut disampaikan oleh KPA Satuan Kerja kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan bagi Satuan Kerja vertikal/unit Pelaksana Teknis. Sedangkan bagi Satuan Kerja Pusat, Konsep DIPA disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kemudian Konsep DIPA tersebut ditelaah kesesuaiannya dengan Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Pusat/Kepala
19
Kantor Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jika Konsep DIPA
19
Kantor Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jika Konsep DIPA tersebut telah dianggap sesuai, maka dikeluarkanlah Surat Pengesahan DIPA. b. Surat Pengesahan DIPA Surat Pengesahan DIPA merupakan surat yang berisi penetapan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) atas Konsep DIPA yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan memuat pernyataan bahwa rencana kerja dan anggaran pada DIPA berkenaan tersedia dananya dalam APBN dan dapat menjadi dasar pembayaran/pencairan dana atas beban APBN. Surat Pengesahan DIPA tersebut bersama-sama dengan Konsep DIPA yang telah ditelaah merupakan satu kesatuan DIPA yang sah sebagai dasar penggunaan anggaran. B. Pembahasan Masalah 1. Penyelesaian Konsep DIPA KPPN Yang Cepat Namun Kurang Matang.
KPPN Semarang II sebagai satuan kerja memiliki tugas dan kewajiban untuk menyediakan pelayanan perbendaharaan kepada stakeholder , dalam hal ini satuan kerja yang berada dalam lingkup wilayahnya. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut, KPPN Semarang II memerlukan adanya dana atau anggaran sendiri. Kemudian anggaran tersebut dituangkan dalam DIPA KPPN Semarang II. Untuk memperoleh DIPA-nya sendiri, proses pengajuan permintaan dana tahun anggaran 2010 dimulai sejak tahun 2009. Sejak tahun 2009 pemerintah mulai menyusun RKA-KL dan berdasarkan RKA-KL tersebut disusunlah Konsep DIPA. Dengan konsep DIPA tersebut, maka dapat diterbitkan Surat Pengesahan DIPA
20
sebagai bukti legalitas dokumen anggaran KPPN bersangkutan. Semua itu adalah
20
sebagai bukti legalitas dokumen anggaran KPPN bersangkutan. Semua itu adalah gambaran singkat dari proses penyusunan DIPA yang membutuhkan waktu lama. Mengingat proses yang panjang tersebut, seharusnya DIPA yang telah siap digunakan merupakan DIPA yang sudah matang. Artinya tidak perlu dilakukan revisi terhadapnya kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat terlaksana secara maksimal di KPPN Semarang II. Revisi masih terlalu sering dilakukan bahkan hingga bulan Juli 2010. Ada banyak hal yang menyebabkan kurang matangnya DIPA KPPN yang keluar. Salah satu masalah tersebut adalah kurang telitinya perencanaan anggaran yang dilakukan oleh KPPN Semarang II. Meskipun dari segi waktu penyelesaian Konsep DIPA KPPN Semarang II tergolong sangat cepat (telah selesai sebelum bulan oktober), ternyata kualitas yang dihasilkan kurang maksimal. Sebagai contoh terdapat revisi pada pagu anggaran untuk biaya pemeliharaan gadung dan bangunan gedung kantor. Hal ini tertuang dalam revisi 4 POK DIPA KPPN Semarang II. Dalam revisi tersebut direncanakan untuk tahun anggaran 2010, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan gedung endapat alokasi dana sebesar Rp62.600.000,-. Karena setelah dihitung kembali, jumlah anggaran Rp62.600.000,tersebut tidak cukup hingga bulan Desember tahun 2010. Untuk itu POK belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan, khususnya pemeliharaan gedung kantor direvisi menjadi Rp80.000.000,-. Uraian tersebut memberi gambaran yang jelas bahwa penyelesaian proses penyusunan DIPA tidak harus cepat, melainkan juga harus tepat. Karena pemerintah
21
sengaja membuat peraturan agar penyusunan pagu anggaran 2010 dilakukan pada
21
sengaja membuat peraturan agar penyusunan pagu anggaran 2010 dilakukan pada tahun 2009, dengan tujuan supaya DIPA yang keluar adalah DIPA yang benar-benar siap untuk digunakan. Berikut ini adalah tabel revisi 4 POK (selengkapnya ada dalam lampiran 4) tersebut: Tabel III.1 Revisi 4 POK, Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor KODE
01.01.09
0002
00205 523111
KEG/SUB KEG/JENIS BLJ/RINCIAN BLJ
SEMULA VOL HG JML SAT BIAYA PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN PERAWATAN GEDUNG KANTOR Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Gedung Kantor Instalasi Listrik, Air dll
2.465M² 1 Thn
62.600 12.902
VOL
(ribuan rupiah) MENJADI HG JML SAT BIAYA
687.215
687.215
167.211 167.211
210.102 210.102
154.309 12.902
2.465M² 1 Thn
80.000 12.902
197.200 12.902
2. Jumlah Pegawai Yang Tertera Dalam RKA-KL dan Konsep DIPA Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Yang Ada.
Masalah lainnya yang dialami oleh KPPN Semarang II adalah tentang pembayaran gaji para pegawai. Pada tahun anggaran 2010 ini, KPPN Semarang II mengalami kekurangan anggaran untuk belanja gaji, sehingga pagu anggaran untuk belanja gaji tahun bersangkutan menjadi minus. Penyebabnya adalah adanya penambahan pegawai baru sebanyak 4 orang menjadi 34, yang awalnya jumlah seluruh pegawai KPPN Semarang II ada 30 orang. Padahal untuk menyusun anggaran belanja tahun anggaran 2010, baik belanja barang, modal maupun belanja gaji,
22
penyusunannya dilakukan pada tahun 2009. Sedangkan penambahan jumlah pegawai
22
penyusunannya dilakukan pada tahun 2009. Sedangkan penambahan jumlah pegawai mulai muncul setelah DIPA satuan kerja KPPN Semarang II telah keluar, dan anggaran belanja pegawainya sesuai dengan jumlah pegawai saat itu yakni 30 orang. Dengan penambahan jumlah pegawai yang belum diketahui atau direncanakan sebelumnya tersebut, sudah dapat dipastikan anggaran belanja pegawai KPPN Semarang II minus 4 orang pegawai. Yang aneh dalam penyusunan DIPA KPPN Semarang II tahun anggaran 2010 adalah adanya perbedaan jumlah pegawai di dalam RKA-KL dan Konsep DIPA, dengan yang sebenarnya. Dalam RKA-KL dan Konsep DIPA KPPN Semarang II tertulis bahwa belanja pegawai diberikan untuk 33 orang pegawai. Padahal pada saat itu baru ada 30 orang pegawai di KPPN Semarang II. Dengan demikian terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan sebanyak 3 orang pegawai untuk DIPA tahun anggaran 2010. Akan tetapi jika dilihat dari sisi lainnya, bisa jadi kelebihan 3 orang pegawai itu memang sudah direncanakan untuk tahun anggran 2010 ini. Artinya KPPN Semarang II telah mengetahui bahwa satuan kerja tersebut akan menerima tambahan pegawai sebanyak 3 orang. Dengan dasar tersebut, disusunlah RKA-KL dan Konsep DIPA dengan jumlah pegawai sebanyak 33. Namun pernyataan ini juga tidak dapat diyakini sepenuhnya kebenaannya. Karena pada saat penulis melakukan wawancara dengan salah seorang pegawai di sana, beliau menjawab bahwa jumlah pegawai yang ada di KPPN Semarang II ada sebanyak 34 orang. Kemudian untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, Penulis mencoba
23
untuk mendapatkan informasi dari narasumber lainnya. Hasilnya, pegawai tersebut
23
untuk mendapatkan informasi dari narasumber lainnya. Hasilnya, pegawai tersebut mengatakan bahwa sebelumnya tidak ada pemberitahuan akan adanya penambahan pegawai di KPPN Semarang II untuk tahun anggran 2010. Dengan munculnya pernyataan tersebut, permasalahan ini semakin tidak jelas penyebabnya. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, Penulis menanyakan langsung pada salah satu pejabat yang berkompeten dalam penyusunan DIPA KPPN Semarang II. Beliau mengatakan bahwa dalam dokumen tersebut terdapat salah ketik, dari yang seharusnya 34 menjadi 33. Hal ini tentu saja cukup rawan karena berhubungan langsung dengan keuangan negara. (Kertas Kerja RKA-KL Terlampir) 3. Kurang Memperhatikan Skala Prioritas Belanja Dalam Perencanaan Dan Penganggaran.
Pada dasarnya DIPA yang diterima oleh KPPN Semarang II merupakan gabungan antara permintaan dari pihak KPPN dengan pemberian oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pusat. Oleh karena itu sudah menjadi hal yang wajar apabila terjadi perbedaan saat DIPA itu muncul. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki oleh kantor pusat. Untuk itu semua satuan kerja dalam hal ini KPPN Semarang II harus mengutamakan skala prioritas dalam menentukan alokasi anggarannya. Dengan demikian
semua
kebutuhan
yang
menunjang
tercapainya
pelayanan
kepada
masyarakat yang optimal dapat tercapai. Skala prioritas tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pemilihan kegiatan yang memberikan output dan outcome lebih besar sebagai kegiatan yang diutamakan. Belanja barang juga perlu memperhatikan tingkat emergency dari barang yang akan
24
dibeli tersebut. Sebagai contoh kekurangan dalam penggunaan skala prioritas dalam
24
dibeli tersebut. Sebagai contoh kekurangan dalam penggunaan skala prioritas dalam penyusunan DIPA KPPN Semarang II tahun anggaran 2010 adalah dimunculkannya rencana untuk membeli AC Standing PK dalam penyusunan DIPA tersebut. Padahal sebenarnya pembelian AC tersebut kurang begitu diperlukan. Hal ini tercermin dalam revisi 2 POK DIPA KPPN Semarang II. Pada awalnya pagu sebesar Rp30.000.000,direncanakan untuk pembelian AC Standing, kemudian direvisi untuk digunakan membeli peralatan-peralatan yang lain. Secara total anggaran untuk belanja AC Standing dihilangkan untuk membeli AC split, mesin antrian, vacum cleaner , sice,
serta harddisk eksternal. Tabel III.2 Revisi 2 POK, Belanja Modal Peralatan dan Mesin (ribuan rupiah)
SEMULA
MENJADI
KODE
KEG/SUB KEG/JENIS BLJ/RINCIAN BLJ
01.01.09
PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELUARAN NEGARA
0043 532111
VOL
HG SAT
JML BIAYA
VOL
HG SAT
169.025
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN
JML BIAYA
169.025
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
Meja Kerja Kantor
7 Unit
2.000
14.000
2 Unit
2.627,5
5.255
-
Kursi Kerja Kantor
7 Unit
1.500
10.500
7 Unit
1.500
10.500
-
AC Standing Floor 5 PK
1 Unit
30.000
30.000
-
-
-
-
AC Split 2 PK
-
-
-
4 Unit
6.800
27.200
-
Printer Laser Jet
1 Unit
4.400
4.400
1 Unit
4.400
4.400
-
Komputer
5 Unit
13.200
66.000
4 Unit
11.500
46.000
-
Mesin Antrian
-
-
-
1 Unit
20.000
20.000
-
Vacum Cleaner
-
-
-
1 Unit
2.000
2.000
-
Sice
-
-
-
1 Unit
7.250
7.250
-
Harddisk Eksternal
-
-
-
3 Unit
765
2.295
25
Dengan penggambaran data revisi tersebut, dapat kita ketahui bahwa pada saat
25
Dengan penggambaran data revisi tersebut, dapat kita ketahui bahwa pada saat perencanaan atau penyusunan DIPA, KPPN Semarang II kurang mempertimbangkan aspek prioritas dalam belanja yang akan dilakukan untuk tahun anggaran 2010. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan salah seorang pegawai KPPN Semarang II yang ditanya oleh Penulis perihal lokasi AC Standing tersebut akan dipasang. Di KPPN Semarang II sebenarnya sudah terdapat 2 AC Standing yang ada di ruang tunggu dan middle office. Sedangkan AC Standing yang baru tersebut rencananya akan dipasang
di ruangan pegawai Subbagian Umum dan Verifikasi dan Akuntansi. Karena pada akhirnya dianggap kurang penting, akhirnya pagu untuk belanja tersebut dihilangkan dengan melakukan revisi. Meskipun revisi yang dilakukan tujuannya adalah baik, namun akan lebih baik lagi apabila dalam penyusunan DIPA skala prioritas diutamakan, sehingga tidak perlu kembali ada revisi DIPA. 4. Terdapat Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan Perkantoran Yang Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Sebenarnya.
Pemeliharaan merupakan salah satu belanja yang setiap bulan secara rutin dikeluarkan untuk menjaga nilai aset. Perencanaan belanja untuk pemeliharaan merupakan salah satu jenis belanja yang hampir sama dari bulan ke bulan, bahkan mungkin bisa jadi tahun ke tahun. Dengan demikian anggaran untuk pemeliharaan tentu dapat diperkirakan secara keseluruhan meskipun tahun anggarannya belum berjalan.
26
Dengan sifat belanja yang anggarannya relative sama tersebut, kelebihan anggaran
26
Dengan sifat belanja yang anggarannya relative sama tersebut, kelebihan anggaran yang berlebihan tidak seharusnya ada. Terlebih lagi untuk pemeliharaan peralatan perkantoran yang jumlahnya sudah secara jelas dapat diketahui. Masalah dalam anggaran belanja pemeliharaan di KPPN Semarang II terdapat pada belanja pemeliharaan printer. Printer yang dimiliki pada awal tahun 2010 adalah sebanyak 23 unit. Kemudian dalam DIPA KPPN Semarang II tahun anggaran 2010 direncanakan untuk menambah lagi satu printer jet dengan pagu belanja modal peralatan dan mesin. Jika ditotal secara keseluruhan, jumlah printer yang dimiliki setelah dilakukan pembelian kembali ada sebanyak 24 printer. Yang menjadi persoalan adalah anggaran untuk pemeliharaan printer dianggarkan untuk lebih dari 24 unit, yakni 33 printer. Secara jelas dapat terlihat bahwa untuk belanja tersebut terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan dan anggaran yang dimintakan. Hal ini tertuang jelas dalam revisi ke-2 POK DIPA KPPN Semarang II. Tabel III.3 Revisi 2 POK DIPA KPPN Semarang II, Pemeliharaan Printer 01.01.09
0002
00256 523121
PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
687.215
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN PERBAIKAN KANTOR Belanja Biaya Peralatan dan Mesin
PERALATAN Pemeliharaan 33 Unit
700
23.100
UPS
4 Unit
120
-
Faksimile
2 Unit
-
Genset
-
Kardex
-
Printer
-
687.215
33 Unit
640
21.120
480
4 Unit
120
480
1.100
2.200
2 Unit
1.100
2.200
1 Unit
4.550
4.550
1 Unit
4.550
4.550
1 Unit
-
-
1 Unit
1.820
1.820
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan. Setelah menguraikan data dan fakta, serta membahas masalah-masalah yang muncul dalam penyusunan DIPA KPPN Semarang II, Penulis memberikan kesimpulan bahwa: 1. DIPA KPPN Semarang II yang keluar belum sesuai dengan kebutuhan sebenarnya karena proses penyusunan yang cepat namun kurang tepat . Dalam menyusun DIPA, KPPN Semarang II dapat menyelesaikannya dengan cepat, namun hasilnya masi belum optimal. Masih ada rencana yang tidak efektif untuk direalisasikan pada tahun anggaran 2010. 2. Data penyusunan DIPA KPPN Semarang II masih belum mengacu sepenuhnya pada keadaan sebenarnya. Dalam penyusunan DIPA KPPN Semarang II, terdapat perbedaan antara angka yang tertera dengan kenyataan yang sebenarnya. 3. KPPN Semarang II kurang menerapkan skala prioritas dalam menyusun DIPA untuk tahun anggran 2010.
28
29
Terdapat rencana belanja yang sebenarnya tidak perlu. Sedangkan belanja-
29
Terdapat rencana belanja yang sebenarnya tidak perlu. Sedangkan belanjabelanja lain yang lebih penting justru tidak disediakan pagu belanjanya. 4. Masih ada rencana belanja KPPN Semarang II yang pagu anggarannya melebihi kebutuhan. Dalam belanja pemeliharaan ada ketidaksesuaian antara jumlah peralatan yang dirawat di kantor dengan yang tertera dalam dokumen anggaran. B. Saran. Setelah pemaparan masalah dan kesimpulan yang dikemukakan pada uraian sebelumnya, penulis akan mencoba memberikan masukan yang bekaitan dengan upaya meminimalisasi timbulnya permasalahan dalam penyusunan anggaran. Diharapkan masukan ini dapat bermanfaat dalam penyusunan DIPA KPPN Semarang II dikemudian hari guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat. 1. Perlu lebih teliti dalam menyusun DIPA agar tidak terjadi kesalahankesalahan yang tidak semestinya terjadi. Lakukan pengecekan ulang pada Konsep DIPA yang akan diajukan. Dengan demikian akan terlihat apabila terjadi kesalahan baik kesalahan penulisan maupun kesalahan-kesalahan lainnya. 2. Dalam menyusun DIPA, sebaiknya berdasarkan pada keadaan sebenarnya yang terjadi. Gunakan data-data terbaru untuk mendukung penyusunan DIPA yang sedang dikerjakan. dengan demikian kemungkinan terjadi perbedaan antara data dengan kenyataannya akan dapat dihindari.
30
3. Penyusunan RKA-KL dan Konsep DIPA sebaiknya lebih mengutamakan
30
3. Penyusunan RKA-KL dan Konsep DIPA sebaiknya lebih mengutamakan skala prioritas belanja sehingga saat tahun berjalan tidak terlalu sering dilakukan revisi. Pilih kegiatan-kegiatan apa saja yang paling berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi periode tahun anggaran yang direncanakan. Buat urutan prioritas kegiatan dari yang paling penting sampai yang bersifat kurang krusial. Dengan demikian penyusunan anggaran yang berbasis skala prioritas dapat dilakukan dengan lebih mudah. 4. Peningkatan koordinasi dalam hal mutasi pegawai dengan Sekretariat Jenderal, sehingga jumlah mutasi pegawai baik masuk maupun keluar dapat diketahui dengan jelas. Sebelum menyusun DIPA, lakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan Sekretariat Jenderal tentang rencana mutasi pegawai KPPN Semarang II baik masuk maupun keluar. Dengan demikian perkiraan jumlah pegawai tahun berikutnya akan sesuai pada saat periode berjalan.
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan. Setelah menguraikan data dan fakta, serta membahas masalah-masalah yang muncul dalam penyusunan DIPA KPPN Semarang II, Penulis memberikan kesimpulan bahwa: 1. DIPA KPPN Semarang II yang keluar belum sesuai dengan kebutuhan sebenarnya karena proses penyusunan yang cepat namun kurang tepat . Dalam menyusun DIPA, KPPN Semarang II dapat menyelesaikannya dengan cepat, namun hasilnya masi belum optimal. Masih ada rencana yang tidak efektif untuk direalisasikan pada tahun anggaran 2010. 2. Data penyusunan DIPA KPPN Semarang II masih belum mengacu sepenuhnya pada keadaan sebenarnya. Dalam penyusunan DIPA KPPN Semarang II, terdapat perbedaan antara angka yang tertera dengan kenyataan yang sebenarnya. 3. KPPN Semarang II kurang menerapkan skala prioritas dalam menyusun DIPA untuk tahun anggran 2010.
28
29
Terdapat rencana belanja yang sebenarnya tidak perlu. Sedangkan belanja-
29
Terdapat rencana belanja yang sebenarnya tidak perlu. Sedangkan belanjabelanja lain yang lebih penting justru tidak disediakan pagu belanjanya. 4. Masih ada rencana belanja KPPN Semarang II yang pagu anggarannya melebihi kebutuhan. Dalam belanja pemeliharaan ada ketidaksesuaian antara jumlah peralatan yang dirawat di kantor dengan yang tertera dalam dokumen anggaran. B. Saran. Setelah pemaparan masalah dan kesimpulan yang dikemukakan pada uraian sebelumnya, penulis akan mencoba memberikan masukan yang bekaitan dengan upaya meminimalisasi timbulnya permasalahan dalam penyusunan anggaran. Diharapkan masukan ini dapat bermanfaat dalam penyusunan DIPA KPPN Semarang II dikemudian hari guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat. 1. Perlu lebih teliti dalam menyusun DIPA agar tidak terjadi kesalahankesalahan yang tidak semestinya terjadi. Lakukan pengecekan ulang pada Konsep DIPA yang akan diajukan. Dengan demikian akan terlihat apabila terjadi kesalahan baik kesalahan penulisan maupun kesalahan-kesalahan lainnya. 2. Dalam menyusun DIPA, sebaiknya berdasarkan pada keadaan sebenarnya yang terjadi. Gunakan data-data terbaru untuk mendukung penyusunan DIPA yang sedang dikerjakan. dengan demikian kemungkinan terjadi perbedaan antara data dengan kenyataannya akan dapat dihindari.
30
3. Penyusunan RKA-KL dan Konsep DIPA sebaiknya lebih mengutamakan
30
3. Penyusunan RKA-KL dan Konsep DIPA sebaiknya lebih mengutamakan skala prioritas belanja sehingga saat tahun berjalan tidak terlalu sering dilakukan revisi. Pilih kegiatan-kegiatan apa saja yang paling berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi periode tahun anggaran yang direncanakan. Buat urutan prioritas kegiatan dari yang paling penting sampai yang bersifat kurang krusial. Dengan demikian penyusunan anggaran yang berbasis skala prioritas dapat dilakukan dengan lebih mudah. 4. Peningkatan koordinasi dalam hal mutasi pegawai dengan Sekretariat Jenderal, sehingga jumlah mutasi pegawai baik masuk maupun keluar dapat diketahui dengan jelas. Sebelum menyusun DIPA, lakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan Sekretariat Jenderal tentang rencana mutasi pegawai KPPN Semarang II baik masuk maupun keluar. Dengan demikian perkiraan jumlah pegawai tahun berikutnya akan sesuai pada saat periode berjalan.
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang, No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ____________, No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan Presiden, No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. ____________, No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran kementerian/Lembaga. ____________, No. 51 tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010. Peraturan Menteri Keuangan, No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar. ____________, No. 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. ____________, No. 119/PMK.02/2009 tentang tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010. ____________, No. 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II. 2010. Profil KPPN Semarang II Tahun 2010: Struktur Organisasi & Sumber Daya Manusia. Semarang:
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II. ____________,
Profil
KPPN
Semarang
II.
http://www.kppnsemarang2.com
/media.php?module=profil (diakses tanggal 24 Juli 2010).
41
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JATENG
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG II Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34 Semarang - 50241
Telepon : (024)8411087, 8413762 Fax : (024)8411087
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JATENG
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG II Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34 Semarang - 50241
Nomor Lampiran Hal
Yth :
: : :
Telepon : (024)8411087, 8413762 Fax : (024)8411087
S-0191/WPB.14/KP.0210/2010 8 Lembar Pengesahan POK DIPA KPPN Semarang II No : 0918/015-08.2/XIII/2010 tanggal 31 Desember 2009
11 Februari 2010
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Jl. Pemuda No. 2 Semarang
Sehubungan dengan surat Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : S-134/WPB.14/BG.0102/2010 tanggal 19 Januari 2010 hal Pengesahan POK TA. 2010, dengan ini kami kirimkan POK KPPN Semarang II untuk dapat disahkan Demikian disampaikan, dan atas kerja samanya diu capkan terima kasih.
Kepala Kantor,
Sardjito NIP 060043786
D:\SemesterVI\Laporan P KL Kurkur\REVISI'DIPA'10\POK_SAH.doc
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JATENG
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG II Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34 Semarang - 50241
Nomor Lampiran Hal
: : :
S-0107/WPB.14/KP.0210/2010 4 Lembar POK DIPA KPPN Semarang II TA. 2010
Telepon : (024)8411087, 8413762 Fax : (024)8411087
22 Januari 2010
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JATENG
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG II Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34 Semarang - 50241
Nomor Lampiran Hal Yth :
: : :
Telepon : (024)8411087, 8413762 Fax : (024)8411087
S-0107/WPB.14/KP.0210/2010 4 Lembar POK DIPA KPPN Semarang II TA. 2010
22 Januari 2010
1. Pejabat Pembuat Komitmen 2. Bendahara Pengeluaran KPPN Semarang II di Semarang
Sehubungan dengan surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng No. S-138/WPB.14/BD.0303/2010 tanggal 19 Januari 2010 hal Pengesahan Revisi I DIPA KPPN Semarang II Nomor : 0918/015-08.2/XIII/2010 tanggal 31 Desember 2009, berikut disampaikan POK DIPA KPPN Semarang II TA. 2010 Rincian POK terlampir Surat Revisi POK ini menjadi satu kesatuan dengan DIPA berkenaan dan pelaksanaan selanjutnya agar disesuaikan dengan revisi dimaksud.
Kepala Kantor,
Sardjito NIP 060043786
Tembusan : Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng sebagai Laporan
D:\SemesterVI\Laporan P KL Kurkur\REVISI'DIPA'10\REVISI_POK'10.doc
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JATENG
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG II Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34 Semarang - 50241
Nomor Lampiran Hal
: : :
S-0245/WPB.14/KP.0210/2010 4 Lembar Revisi 2 POK DIPA KPPN Semarang II TA. 2010
Telepon : (024)8411087, 8413762 Fax : (024)8411087
16 Februari 2010
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JATENG
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG II Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34 Semarang - 50241
Nomor Lampiran Hal Yth :
: : :
Telepon : (024)8411087, 8413762 Fax : (024)8411087
S-0245/WPB.14/KP.0210/2010 4 Lembar Revisi 2 POK DIPA KPPN Semarang II TA. 2010
16 Februari 2010
1. Pejabat Pembuat Komitmen 2. Bendahara Pengeluaran KPPN Semarang II di Semarang
Sehubungan dengan surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S774/PB.1/2010 tanggal 11 Februari 2010 hal Persetujuan Revisi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada DIPA/POK T.A 2010 sarker KPPN Semarang II dan adanya kegiatan yang belum tersedia alokasi dana dalam DIPA, berikut disampaikan Revisi 2 POK DIPA KPPN Semarang II TA. 2010 dalam ribuan rupiah
KEG/SUB KEG/JENIS BLJ/RINCIAN BLJ
KODE 01.01.09
0002
00026
521113
POLIKLINIK/OBAT-OBATAN (TERMASUK HONORARIUM DOKTER DAN PERAWAT)
VOL
HG SAT
JML BIAYA
687.215
14.220
12 Bln
687.215
14.220
12 Bln
Obat-obatan Belanja Barang Operasional Lainnya
33 OT
140
4.620
33 OT
230
7.820
-
12 Bln
800
9.600
8 Bln
800
6.400
350
4.200
350
5.600
700
25.900
640
23.680
700
23.100
640
21.120
120
480
16 Unit 37 Unit 33 Unit 4 Unit
120
480
Honorarium dokter dan Perawat
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
532111
JML BIAYA
Belanja untuk Menambah Daya Tahan Tubuh
PERBAIKAN PERALATAN KANTOR
0043
HG SAT
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
00256
01.01.09
VOL
MENJADI
PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
521119
SEMULA
-
AC Split dan Standing Floor
-
Komputer
-
Printer
-
UPS
12 Unit 37 Unit 33 Unit 4 Unit
-
Faksimile
2 Unit
1.100
2.200
2 Unit
1.100
2.200
-
Genset
1 Unit
4.550
4.550
1 Unit
4.550
4.550
-
Kardex
1 Unit
-
-
1 Unit
1.820
1.820
-
Tabung Pemadam Kebakaran
4 Unit
-
-
4 Unit
245
980
-
Pemeliharaan Inventaris
33 OT
45
1.485
33 OT
45
1.485
PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELUARAN NEGARA
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN
169.025
169.025
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
Meja Kerja Kantor
7 Unit
2.000
14.000
2 Unit
2.627,5
5.255
-
Kursi Kerja Kantor
7 Unit
1.500
10.500
7 Unit
1.500
10.500
-
AC Standing Floor 5 PK
1 Unit
30.000
30.000
-
-
-
-
AC Split 2 PK
-
-
6.800
27.200
D:\SemesterVI\Laporan P KL Kurkur\REVISI'DIPA'10\REVISI2_POK'10.doc
-
4 Unit
-
Printer Laser Jet
1 Unit
4.400
4.400
1 Unit
4.400
4.400
-
Komputer
5 Unit
13.200
66.000
4 Unit
11.500
46.000
-
Mesin Antrian
-
-
-
1 Unit
20.000
20.000
-
Vacum Cleaner
-
-
-
1 Unit
2.000
2.000
-
Sice
-
-
-
1 Unit
7.250
7.250
-
Harddisk Eksternal
-
-
-
3 Unit
765
2.295
Surat Revisi POK ini menjadi satu kesatuan dengan DIPA berkenaan dan pelaksanaan selanjutnya agar disesuaikan dengan revisi dimaksud.
Kepala Kantor,
Sardjito NIP 060043786
Tembusan : Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng sebagai Laporan
D:\SemesterVI\Laporan P KL Kurkur\REVISI'DIPA'10\REVISI2_POK'10.doc
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JATENG
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG II Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34 Semarang - 50241
Nomor Lampiran Hal Yth :
: : :
Telepon : (024)8411087, 8413762 Fax : (024)8411087
S-0409/WPB.14/KP.0210/2010 4 Lembar Revisi 3 POK DIPA KPPN Semarang II TA. 2010
24 Maret 2010
1. Pejabat Pembuat Komitmen 2. Bendahara Pengeluaran KPPN Semarang II di Semarang
Sehubungan dengan pelaksanaan : 1.
Pemutakhiran data arsip KPPN Semarang II, diperlukan adanya rak besi yang memadai, setelah diadakan penelitian ternyata belum tersedia alokasi dana untuk pemeliharaan rak besi
2.
Pemasangan AC pada Aula Lantai 2 KPPN Semarang II, instalasi yang tersedia belum memenuhi kebutuhan untuk pemasangan 4 unit AC 2 PK
maka dengan ini disampaikan Revisi 3 POK DIPA KPPN Semarang II TA. 2010 dalam ribuan rupiah
KEG/SUB KEG/JENIS BLJ/RINCIAN BLJ
KODE
01.01.09 0002
HG SAT
JML BIAYA
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN PERBAIKAN PERALATAN KANTOR
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523111
VOL
MENJADI
VOL
HG SAT
JML BIAYA
PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
00256
00205
SEMULA
687.215
687.215
61.915
61.915
-
AC Split dan Standing Floor
16 Unit
350
5.600
16 Unit
350
5.600
-
Komputer
37 Unit
640
23.680
37 Unit
640
23.680
-
Printer
33 Unit
640
21.120
33 Unit
460
15.180
-
UPS
4 Unit
120
480
4 Unit
120
480
-
Faksimile
2 Unit
1.100
2.200
2 Unit
505
1.010
-
Genset
1 Unit
4.550
4.550
1 Unit
3.550
3.550
-
Kardex
1 Unit
1.820
1.820
1 Unit
1.820
1.820
-
Tabung Pemadam Kebakaran
4 Unit
245
980
4 Unit
245
980
-
Rak Besi
-
-
30 unit
271
8.130
-
Pemeliharaan Inventaris
45
1.485
45
1.485
-
33 OT
33 OT
PERAWATAN GEDUNG KANTOR
167.211
167.211
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
167.211
167.211
-
Gedung Kantor
2.465 M²
65.400
161.211
2.465 M²
62.600
154.309
-
Instalasi Listrik, Air dll
4 KEG
1.500
6.000
1 THN
12.902
12.902
D:\SemesterVI\Laporan P KL Kurkur\REVISI'DIPA'10\REVISI3_POK'10.doc
Surat Revisi POK ini menjadi satu kesatuan dengan DIPA berkenaan dan pelaksanaan selanjutnya agar disesuaikan dengan revisi dimaksud.
Kepala Kantor,
Sardjito NIP 060043786
Tembusan : Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng sebagai Laporan
D:\SemesterVI\Laporan P KL Kurkur\REVISI'DIPA'10\REVISI3_POK'10.doc
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JATENG
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG II Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34 Semarang - 50241
Nomor Lampiran Hal Yth :
: : :
Telepon : (024)8411087 (KK);8413762 Fax : (024)8419664
S-0729/WPB.14/KP.0210/2010 4 Lembar Revisi 4 POK DIPA KPPN Semarang II TA. 2010
4 Mei 2010
1. Pejabat Pembuat Komitmen 2. Bendahara Pengeluaran KPPN Semarang II di Semarang
Sehubungan dengan : 1.
Surat Kepala Kanwil Propinsi Jawa Tengah tanggal 4 Mei 2010 Nomor : S-1168/ WPB.14/ BD.0303 /2010 hal Pengesahan Revisi DIPA no. 0918/015-08.2/XIII/ 2010 Revisi ke-2
2.
Maka dengan ini disampaikan Revisi 4 POK DIPA KPPN Semarang II TA. 2010 dalam ribuan rupiah
KEG/SUB KEG/JENIS BLJ/RINCIAN BLJ
KODE
01.01.09 0002
00205 523111
04863 521111
HG SAT
JML BIAYA
VOL
HG SAT
JML BIAYA
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
687.215
687.215
PERAWATAN GEDUNG KANTOR
167.211
210.102
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
167.211
210.102
-
Gedung Kantor
2.465 M²
62.600
154.309
2.465 M²
80.000
197.200
-
Instalasi Listrik, Air dll
1 Thn
12.902
12.902
1 Thn
12.902
12.902
371.149
1 Thn
OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN
1 Thn
Belanja Keperluan Perkantoran 1 Thn
Cleaning service
24 OT
Bahan Cleaning Service
1 Thn
Penggunaan Kertas Berharga/Meterai
1 Thn
Honor Satpam / Pengamanan
48 OT
34.800 1.000 11.989 3.000 1.300
1 Thn
27.500
/ Pengangkutan Barang/Dokumen Honor yang Terkait dengan Operasional Satker 1 Thn
Pengadaan Suppplies Komputer
1 Thn
130.000
1 Thn
37.000
-
524111 Belanja Perjalanan Biasa - Perjalanan Dinas dalam Rangka Pembinaan/Penyuluhan Perbendaharaan/Rakor/Konsultasi
D:\SemesterVI\Laporan P KL Kurkur\REVISI'DIPA'10\REVISI4_POK'10.doc
34.800 24.000 11.989 3.000 62.400 27.500 27.500
136.189 1 Thn
48 OT
34.800 1.000 11.989 3.000 1.300
1 Thn
27.500
24 OT 1 Thn 1 Thn
40.460
Honor Pejabat Pengelola Keuangan dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Barang Operasional Lainnya
-
328.258
136.189
Keperluan Pokok
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - Biaya Pos / Pengepakan / Pengiriman
521119
VOL
MENJADI
PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
-
521115
SEMULA
40.460
40.460
130.000 130.000 37.000 37.000
34.800 24.000 11.989 3.000 62.400 27.500 27.500 40.460
1 Thn
40.460
1 Thn
107.109
1 Thn
17.000
40.460
107.109 107.109 17.000 17.000
View more...
Comments
